bawaslu Jateng
EDISI 01 / 2015
Buletin
Salam Awas..!!!
AWASI PILKADA SERENTAK 2015
BAWASLU JATENG SIAPKAN PANWAS BERINTEGRITAS Pemilu Indonesia Sejarah Pengawasan
Bawaslu Provinsi JawaTengah JAGA NETRALITAS
PROBLEMATIKA
Apresiasi Pemkab TINGKATKAN PEMBENTUKAN Sukoharjo PENGAWASAN PPK DAN PPS
Dari Redaksi pilkada serentak
P
Daftar isi hal. 4
Sejarah Pengawasan
Pemilu Indonesia hal. 8 AWASI PILKADA SERENTAK 2015
BAWASLU JATENG SIAPKAN PANWAS BERINTEGRITAS
PROBLEMATIKA
PEMBENTUKAN PPK DAN PPS
hal. 22 SUKSESKAN PENGAWASAN PILKADA 2015
BAWASLU JALIN KERJASAMA DENGAN PEMKAB PEMALANG
hal. 16
JAGA NETRALITAS
Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
Apresiasi Pemkab Sukoharjo
hal. 23
2
EDISI 01<2015
TINGKATKAN
PENGAWASAN
hal. 25
emilihan Bupati dan Walikota di Jawa Tengah secara serentak akan diselenggarakan pada Bulan Desember 2015. Pilkada serentak berpotensi menimbulkan konflik sosial yang lebih tinggi dibanding dengan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Karena itu penyelenggara dan pengawas pemilu harus lebih antisipatif dengan berbagai kemungkinan yang timbul. Salah satu aspek yang penting dalam persiapan pemilihan Bupati dan Walikota adalah pembentukan kelembagaan pengawas pemilu. Mengacu kepada UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, pembentukan kelembagaan pengawas pemilu dilakukan secara berjenjang. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 28 Maret 2015 telah melantik 63 Panwas Kabupaten /Kota terpilih yang akan melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Jawa Tengah Tahun 2015. Panwas yang sudah dilantik diharapkan mampu menjalankan tugas kepengawasan sesuai amanah undang-undang. Modal utama seorang pengawas pemilihan harus mempunyai integritas, independensi dan imparsialitas. Anggota Panwas Kabupaten/ Kota dalam menjalankan tugas pengawasan harus berorien tasi pada asas-asas penyelenggara Pemilu serta bekerja profesional dengan prinsip kerja keras, ikhlas, jujur, cerdas dan bertanggungjawab. Kami ingin menggarisbawahi dan mengingatkan bahwa pembentukan kelembagaan pengawas pemilu merupakan pintu gerbang yang akan menjadi penentu kesuksesan kinerja pengawas pemilu, kesalahan dalam memilih pengawas pemilu akan menjadi titik awal bagi kegagalan dalam pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu. Dari Bawaslu kita selamatkan Pemilu Indonesia . . Awasi, Amati, Cermati dan laporkan .... !!!
PRAKATA ABHAN, SH
Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
S
ejak terbentuknya Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada September 2012, untuk pertama kalinya kami dapat menerbitkan sebuah media publik dalam bentuk buletin. Bagi saya, ini merupakan sebuah perkembangan yang membanggakan bagi lembaga yang masih belia seperti Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Selama ini Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai lembaga negara mencoba untuk senantiasa terbuka, sehingga masyarakat dapat menilai pekerjaan kami secara kritis, dengan demikian terbukalah peluang untuk terus memperbaiki segala kekurangan yang kami miliki. Terbitnya buletin ini tidak terlepas dari upaya kami untuk bersikap terbuka, untuk memberi kabar kepada masyarakat luas tentang keberadaan dan aktifitas dari lembaga pengawas pemilihan. Meskipun sebelumnya kami telah memiliki sebuah website yang juga memiliki fungsi yang sama dengan sebuah buletin. Namun kami menyadari pasti ada keterbatasan dari sebuah website, karena mungkin tidak semua masyarakat dapat mengakses internet, sehingga keterbatasan tersebut dapat digantikan dengan keberadaan buletin atau media-media lainnya. Untuk itu saya patut berterimakasih kepada segenap personil Kesekretariatan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang telah bekerja keras menyusun buletin ini. Semoga diberi kemudahan dalam menerbitkan buletin untuk edisi-edisi berikutnya. Terakhir, kepada seluruh pembaca, semoga buletin dapat dinikmati dan dapat memberikan informasi yang bermanfaat. <
SUSUNAN TIM PENYUSUN BULETIN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 Penanggung jawab Teguh Purnomo, SH, M.Hum Redaktur Sadhu Sudiyarto,S.H. Penyunting Editor Asep Mufti, S.H, Widiantoro, SH Grafis/ layout: Herman Fotografer Bayu Bijagsana, A.Md. Kom. Sekretariat Aldyno Paundra SW, ST
EDISI 01<2015
3
PR OF I L
Sejarah Pengawasan
Pemilu Indonesia Dalam sejarah pelaksanaan
pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu.
P
ada era tersebut terbangun trust di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante. Walaupun pertentangan ideologi pada saat itu cukup kuat, tetapi dapat dikatakan sangat minim terjadi kecurangan dalam pelaksanaan tahapan, kalaupun ada gesekan terjadi di luar wilayah pelaksanaan Pemilu. Gesekan yang muncul merupakan konsekuensi logis pertarungan ideologi pada saat itu. Hingga saat ini masih muncul keyakinan bahwa Pemilu 1955 merupakan Pemilu di Indonesia yang paling ideal.
Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul distrust terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena palanggaran dan kecurangan pemilu yang terja-
4
EDISI 01<2015
di pada Pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan ‘kualitas’ Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).
Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Pani-
PRO FI L tia Pengawas Pemilu (Panwaslu).
Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/ Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terh-
Terbentuknya Bawaslu Jateng
B
adan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang terbentuk pada tanggal 20 September 2012. Instansi ini adalah Lembaga yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Pada tahun 2012, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia membentuk seleksi penjaringan publik untuk menempatkan anggota nya kedalam Panitia Pengawasan Pemilihan Umum yang ditempatkan di masing-masing provinsi Indonesia. Anggota yang terpilih untuk menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah adalah Abhan Misbah, SH; Teguh Purnomo, SH, M.Hum; dan Juhanah, S.PdI, M.Si.
adap judicial review yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik. Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.<
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah menempatkan anggotanya kedalam Divisi dengan masing-masing Tugas Pokok beserta fungsinya. Bertindak sebagai ketua merangkap Divisi Penindakan dan Penyelesaian Sengketa adalah Abhan Misbah, SH. Anggota merangkap Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga adalah Teguh Purnomo, SH, M.Hum. Anggota merangkap Divisi Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan adalah Juhanah, S.PdI, M.Si. Guna memperkuat pengawasan di tingkat Kabupaten/Kota, Bawaslu Jateng membentuk struktur Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk perhelatan Pemilihan Gubernur dan Wakil EDISI 01<2015
5
PR OF I L Visi dan Misi Visi Tegaknya integritas penyelenggara, penyelenggaraan, dan hasil pemilu melalui pengawasan pemilu yang berintegritas dan berkredibilitas untuk mewujudkan pemilu yang demokratis.
Misi
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah mendapatkan dukungan dari Badan Kepegawaian Daerah untuk menempatkan Kepala Sekretariat, Kepala Sub Bagian, serta staff untuk mengisi Kesekretariatan. Adapun Sub
6
EDISI 01<2015
Bagian terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu Administrasi, Hukum, dan Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu (TP3). Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dijabat oleh Kartini Tjandra Lestari, SH, MM; Kepala Sub Bagian Hukum dijabat oleh Sadhu, SH; Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu (TP3) oleh Rr. Istilah Wulandari, SH, MH; dan Kepala Sub Bagian Administrasi oleh Drs. Setyo Pramudi.
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah hingga akhir tahun 2012 berkantor di Sisingamangaraja Semarang dan mulai tahun 2013 hingga sekarang berkantor di Jalan Atmodirono 12A Semarang.
Website: www.bawaslu-jatengprov.go.id Telepon/Fax : (024) 8455418 / (024) 8450728
biodata
Gubernur; Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD; serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang secara resmi dilantik pada tanggal 8 November 2012. Panwas Kabupaten/Kota tersebut adalah Kota Semarang, Semarang, Pati, Rembang, Sragen, Surakarta, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, Wonogiri, Blora, Grobogan, Demak, Kendal, Batang, Kudus, Pekalongan, Kota Pekalongan, Pemalang, Tegal, Kota Tegal, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen, Wonosobo, Temanggung, Magelang, Kota Magelang, Salatiga, Purworejo, Jepara, Brebes, Banjarnegara, Karanganyar.
• Memastikan penyelenggaraan pemilu untuk taat asas dan taat peraturan. • Memastikan Bawaslu memiliki integritas dan kredibilitas. • Memastikan Bawaslu mampu mengawal integritas dan kredibilitas dalan penegakan hukum pemilu. • Memastikan Bawaslu mampu meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu guna pencegahan dan penindakan pelanggaran. • Memastikan terciptanya pe ngawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil.
Nama : Abhan, SH Tempat, Tgl Lahir :
Pekalongan, 12 November1968
Jabatan : Ketua Agama : Islam Divisi : Penindakan dan Penyelesaian Sengketa
PRO FI L
Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu adalah sebagai berikut : Mengawasi Penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis. Tugas tersebut secara singkat dalam diuraikan sebagai berikut : • Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu; • Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu; • Mengawasi pelaksanaan Putusan Pengadilan; • Mengelola, memelihara, dan marawat arsip/ dokumen; • Memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana Pemilu; • Mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu; • Evaluasi pengawasan Pemilu; • Menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu; • Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. • Wewenang Pengawas Pemilu sebagai berikut : • Menerima laporan dugaan pelanggaran
Nama :
Juhanah, S.Pd.I, M.Si
Tempat, Tgl Lahir : Kebumen, 25 Mei 1971 Jabatan :
Pekalongan, 15 Februari 1980
Islam
Divisi :
Agama : Divisi :
Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga
• • • • • • • • •
Nama :
Teguh Purnomo, SH, M.Hum
Anggota
•
terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu Menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang Menyelesaikan sengketa Pemilu Membentuk, mengangkat dan memberhentikan Pengawas Pemilu di tingkat bawah Melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan Kewajiban Pengawas Pemilu sebagai berikut : Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan; Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundangundangan mengenai Pemilu; Menyampaikan laporan hasil pengawasan sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; dan Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.<
Tempat, Tgl Lahir : Jabatan :
Anggota Agama :
Islam
Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia
Kartini Tjandra Lestari, SH, MM
Nama :
Sadhu Sudiarto, SH
Nama :
Drs. Setyo Pramudi
Nama :
Tempat, Tgl Lahir : Semarang, 21 April 1968 Jabatan :
Semarang, 29 April 1968
Tempat, Tgl Lahir :
Demak, 5 Desember 1966
Jabatan :
Jabatan :
Islam
Islam
Tempat, Tgl Lahir :
Kasubag Administrasi
Kepala Sekretariat
Kasubag Hukum, Humas dan Hubal
Agama :
Agama :
Islam
Agama :
Nama :
Rr. Istilah Wulandari, SH Tempat, Tgl Lahir :
Semarang, 20 Juli 1967
Jabatan :
Kasubag TP3 Agama :
Islam
EDISI 01<2015
7
la p u t
AWASI PILKADA SERENTAK 2015
BAWASLU JATENG SIAPKAN PANWAS
BERINTEGRITAS
Semarang, Bawaslu Jateng- Tahapan Pemilihan
Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2015 sudah dimulai. Sehingga Penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Bawaslu sudah mulai disibukan dengan tugas dan tanggungjawabnya sesuai amanah Undang-Undang. Persiapan Penyelenggara Pemilu dalam penyelenggaraan Pilkada serentak telah dilakukan, diantaranya melakukan rekruitmen Penyelenggara Pemilu dijajaranya.
B
adan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai penyelenggara Pemilu yang mempunyai tugas pengawasan disemua tahapan Pemilu sudah semestinya telah mempersiapkan baik dari segi Regulasi dan Sumber Daya Manusianya.
Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah terdapat 21 Kabupaten/Kota yang Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati/Walikota-nya pada Juli 2015 sampai dengan Juni 2016. Terkait dengan hal tersebut KPU telah me netapkan untuk dilaksanakan Pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2015, hal ini diatur didalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
8
EDISI 01<2015
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
Sehubungan dengan kesiapan dalam pengawasan Pilkada serentak Tahun 2015 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah (Bawaslu Jateng) telah membetuk dan melantik Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten/Kota dari 21 Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 di Jawa Tengah, bertempat di Hall Rama Shinta Hotel Patra Jasa Jalan Sisingamangaraja Candi Baru Semarang, Selasa (28/4). Dasar pelantikan adalah Surat Keputusan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 284/007/Kep/2015 tanggal 28 April 2015 yang dibacakan oleh
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Kartini Tjandra Lestari, SH, MM dan Kasubbag Hukum, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Sadhu Sudiyarto, SH. Panwas Kabupaten/Kota dilantik oleh Ketua Bawaslu Jateng Abhan, SH dengan disaksikan oleh para saksi. Calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota yang dilantik berasal dari Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kota Magelang, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, Kabupa ten Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo, Kota Surakarta, Kabupaten Sragen,
la p ut
serta tamu undangan dari 21 Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarakan Pemilihan Bupati/ Walikota antara lain Bupati/Walikota, Ketua KPU Kabupaten/Kota, Kapolres, Kejaksaan Negeri, serta Kesbangpolinmas.
Ketua Bawaslu Jateng Abhan, SH dalam sambutanya menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya Panwas Kabupaten/Kota yang akan segera dilantik seraya berpesan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik, mampu menjalankan tugas kepengawasan sesuai amanah Undang-Undang. “Modal utama seorang pengawas pemilihan harus mempunyai integritas, independensi, dan imparsialitas”. Tegas Abhan. Proses rekruitmen telah dilalui oleh Panwas Kabupaten/Kota terpilih dimulai dari tahap seleksi oleh Tim Seleksi yang independen dengan serangkaian tahapan antara lain seleksi administrasi, ujian tertulis, wawancara hingga Fit and Proper test.
Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Purbalingga.
Hadir sebagai tamu undangan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Prof. DR. Muhammad, S.IP, M.Si, Gubernur Jawa Tengah yang diwakili oleh Kepala Biro Otonomi Daerah Provinsi Jawa Tengah Riena Retna
ningrum, SH, Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Drs. Joko Purnomo, Ketua Partai Politik Tingkat Provinsi Jawa Tengah serta Tim Seleksi Calon Panwas Kabupaten/Kota di 21 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang terdiri dari Fajar Subhi AKA, SH, MH, Agus Toto S, S.IP, Dra. Fitriyah, MA,
Ucapan terimakasih disampaikan kepada Tim Seleksi Panwas Kabupaten/Kota pada tahap pertama dan tahap kedua yang berasal dari unsur akademisi, praktisi pemilu dan media pemilu antara lain Edi Pranoto, SH, MHum, M. Fajar SAKA, SH, MH, Drs. Andreas Pandiangan, M.Si, Amir Machmud, Agus Toto S, S.IP, Dra. Fitriyah, M.Si, DR. Lita Tyesta ALW, SH, MHum, dan Ananingsih, SH, MHum yang telah melahirkan Panwas Kabupaten/ Kota di 21 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015. Ditemui sebelum acara pelantikan Panwas Kabupaten/Kota EDISI 01<2015
9
la p u t Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Teguh Purnomo, SH, MHum menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat di Jawa Tengah yang telah ikut berpartisipasi dalam memberikan masukan maupun tanggapan dalam proses seleksi demi terjaringnya Panwas Kabupaten/Kota yang mempunyai integritas tinggi dan berkualitas. Usai acara pelantikan dilanjutkan dengan pembekalan untuk meningkatkan kapasitas Panwas Kabupaten/Kota. Pembekalan Panwas Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh Bawaslu Jateng menghadirkan narasumber dari DKPP RI Saut Hamonangan Sirait, M.Th dan Ketua Bawaslu RI Prof. DR. Muhammad, S.IP, MSi.
Dalam pemaparan materinya Saut Hamonangan Sirait menyampaikan tentang pemahaman mengenai kode etik Penyelenggara Pemilu. Landasan Kode Etik adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Undang-Undang, Un-
10
EDISI 01<2015
dang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012.
Kode etik bertujuan untuk menjaga setiap penyelenggara pemilu dalam hal kemandirian, integritas dan kredibilas. Sifat dari Kode Etik adalah mengikat dan wajib dipatuhi serta bersifat final. Pada kesempatan berikutnya Ketua Bawaslu RI Prof. DR. Muhammad, S.IP. M.Si menyampaikan materi tentang Kebijakan Bawaslu RI dalam Pilkada Serentak. “Anggota Panwas Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugas pengawasan harus berorientasi pada asasasas penyelenggara Pemilu serta bekerja profesional dengan prinsip kerja keras, ikhlas, jujur, cerdas dan bertanggungjawab, Koordinasi dengan pemangku kepentingan atau stakeholders Pemilihan harus segera dilakukan”, tegas Muhammad sebe-
lum menyampaikan paparan materi, Selasa (28/4).
Seorang Pengawas Pemilu harus mempunyai integritas tinggi, disamping itu moral dan etika adalah hal penting sebagai modal dasar, tegas Koordinator Divisi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Juhanah, SPd.I, MSi. Terkait dengan kesiapan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam pengawasan Pilkada serentak Tahun 2015 kami (Bawaslu Jateng-red) telah mengirimkan surat kepada Bupati/Walikota di 21 Kabupaten/Kota tentang Permohonan Fasilitasi Personil dan Sarana Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota dan Panwas Kecamatan. Pembentukan Panwas Kecamatan dilaksanakan pada 11 Mei sampai dengan 10 Juni 2015. Imbuh Juhanah.<Widiantoro
lips us
KESIAPAN KPU JATENG DALAM PENYELENGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2015 Wawancara khusus dengan Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Drs. Joko Purnomo dalam persiapan menghadapi Pemilihan Bupati/Walikota secara serentak Tahun 2015 di wilayah Persiapan apa yang sudah dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah dalam menghadapi Pilkada secara serentak tahun 2015 ini? Berbicara persiapan Pilkada serentak, KPU Provinsi Jawa Tengah beserta jajaran KPU Kabupaten/Kota telah melakukan persiapan sejak diputuskannya PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 2 Oktober 2014. Beberapa persiapan yang dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing terkait dengan ketersediaan anggaran. Di samping itu, KPU Provinsi Jawa Tengah pada akhir Oktober 2014 telah melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota guna menyiapkan regulasi yang dibutuhkan. Persiapan ini telah secara resmi diperintahkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Tengah kepada KPU Kabupaten/Kota. Namun demikian, sesuai dengan perkembangan politik nasional—khususnya terkait Pilkada— KPU secara nasional menyesuaikan tahapan penyelenggaraan Pilkada sesuai dengan perubahan terhadap Perpu nomor 1 Tahun 2014 sampai dengan perubahan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Beberapa persiapan yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah bersama KPU Kabupaten/Kota (21 Kabupaten/Kota), antara lain: a. Rapat Pimpinan bersama KPU Kabupaten/Kota guna menyusun beberapa kebijakan strategis dalam rangka pengelolaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Waliko-
ta dan Wakil Walikota di Jawa Tengah. Beberapa kebijakan strategis hasil rapat pimpinan, antara lain: penyusunan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Pilkada, Bimbingan Teknis penyusunan Keputusan KPU Kabupaten/ Kota, optimalisasi Website KPU Kabupaten/Kota, dan lain-lain. b. Penyusunan RAB (Rencana Anggaran Belanja) Pilkada sesuai dengan kebutuhan masing-masing Kabupaten/Kota. Kegiatan ini sudah dilakukan hingga ditandatangani NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan KPU Kabupaten/Kota. Hingga tanggal 25 Mei 2015 ini, sudah 14 Kabupaten/Kota yang sudah ditandatangani NPHDnya. Sedangkan 7 Kabupaten/ Kota dalam proses penyempurnaan naskah, meliputi: Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kenda, Kota Surakarta, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Semarang. c. Bersama KPU RI telah merampungkan Peraturan KPU (PKPU) yang terdiri dari 10 Peraturan. Selanjutnya, KPU Provinsi Jawa Tengah bersama KPU Kabupaten/Kota menjabarkan Peraturan tersebut menjadi Keputusan KPU Kabupaten/Kota. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ kota telah merampungkan sebagian Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Ditargetkan tanggal 26 Mei seluruh Peraturan KPU telah terjabarkan dalam bentuk Keputusan KPU Kabupaten/ Kota. (Catatan: saat laporan ini ditulis, di KPU Provinsi Jawa Ten-
gah masih berlangsung kegiatan Bimbingan Teknis penyusunan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang dilakukan secara maraton dan ditargetkan selesai tanggal 26 Mei 2015). d. Koordinasi dan komunikasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Desk Pilkada) yang dilakukan secara periodik dan fleksibel guna memonitor dan mengevaluasi setiap perkembangan di kabupaten/kota dan membantu meecahkan setiap masalah yang dihadapi oleh KPU Kabupate/ Kota dan Pemerintah Kabupaten/Kota. e. Pembentukan Badan Penyelenggara di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan, yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Kegiatan ini telah diselesaikan sesuai tahapan tanggal 18 Mei 2015. Namun demikian, ada 3 Kabupaten/Kota yang PPS-nya belum atau kurang lengkap karena beberapa faktor eksternal di kabupaten/ kota tersebut. f. Namun demikian, sebelum bulan Mei berakhir, seluruh badan penyelenggara tingkat desa/ kelurahan dapat dilengkapi dan dilantik. g. Di samping badan penyelenggara, sebelum bulan Mei berakhir—tepatnya pada tanggal 28 Mei 2015, sejumlah 21 (dua puluh satu) Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada telah menyelesaikan penandatangan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah). h. Guna memudahkan KPU KabuEDISI 01<2015
11
lip s u s
paten/Kota melakukan koordinasi dan konsultasi ke KPU Provinsi Jawa Tengah, telah disiapkan Desk Pilkada yang akan memberikan konsultasi dan asistensi terhadap setiap masalah yang dihadapi KPU Kabupaten/Kota. Begitu juga terhadap Partai Politik tingkat Provinsi maupun para pemangku kepentingan di tingkat Provinsi. i. Inilah sekilas beberapa persiapan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah dalam menghadapi Pilkada Serentak tahun 2015 di Jawa Tengah. Di dalam Pasal 18 PKPU No.2 Tahun 2015 diatur bahwa persyaratan PPK, PPS dan KPPS belum pernah menjabat 2 kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS. Apa tujuan atau maksud dari pengaturan seperti itu? Bukankah justeru akan menyulitkan KPU sendiri dalam merekrut Calon Anggota PPK, PPS dan KPPS? j. Kebijakan tersebut adalah tindak lanjut dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh KPU secara nasional terhadap badan penyelenggara di semua tingkatan. k. Awalnya muncul kekawatiran akan terjadi kesulitan dalam melakukan rekruitmen PPK, PPS, dan KPPS. Setelah dilakukan rekruitmen PPK dan PPS (19 April – 18 April 2015) yang terjadi justru sebaliknya. Di mana, animo masyarakat untuk mendaftarkan ke PPK dan PPS sangat tinggi. Ada sebagian kecil PPS yang tertunda terpenuhi, tapi lebih disebabkan karena faktor eksternal, bukan faktor kebijakan pembatasan 2 kali. Di dalam Pasal 65 ayat (2) Perppu No.1 Tahun 2014 dikatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi beberapa metode kampanye. Ini merupakan hal baru dalam pemilihan. Bagaimana KPU
12
EDISI 01<2015
Provinsi Jawa tengah menyikapi aturan baru tersebut? a. Pertama, sebagai pelaksanaan undang-undang, tentunya akan melaksanakan perintah undang-undang tersebut secara optimal. b. Kedua, KPU Provinsi Jawa Tengah bersama 21 KPU Kabupaten/Kota melakukan identifikasi terhadap beberapa jenis dan bentuk kampanye yang dapat difasilitasi dengan mempertimbangkan anggaran dan kemampuan daerah masing-masing. c. Ketiga, KPU provinsi Jawa Tengah telah memerintahkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif kepada Pimpinan Partai Politik di kabupaten/kota masing-masing. Kemudian juga telah diperintahkan agar membentuk kelompok kerja khusus pencalonan dan kampanye yang melibatkan para pemangku kepentingan. Adakah kendala-kendala yang kemungkinan akan dihadapi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pilkada secara serentak tahun 2015 ini? a. Kemungkinan kendala pasti ada. KPU Provinsi Jawa Tengah bersama 21 kabupaten/kota sejak wal telah menginventarisir beberapa kendala yang akan dihadapi oleh KPU Kabupaten/ Kota, antara lain: a. Penganggaran oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Kendala lebih disebabkan terjadinya pembengkaan anggaran terkait dengan fasilitasi kegiatan kampanye, sehingga anggaran yang telah dicadangkan di APBD tidak mencukupi. Bahkan beberapa kabupaten/kota belum menganggarkan di APBD karena dalam ketentuan lama tidak masuk dalam Pilkada serentak 2015. Oleh karena itu, KPU Kabupaten/kota sejak dini telah melakukan koordinasi dan ko-
munikasi secara intensif kepada Pemerintah Daerah (Bupati/ Walikota dan DPRD). a. Kendala berikutnya adalah penyusunan daftar pemilih. Belajar dari pengalaman Pemilu 2014, daftar pemilih menjadi persoalan yang paling krusial dan paling banyak mendapatkan perhatian semua pihak. Oleh karena itu, dalam pengaturan kegiatan pemutakhiran pemilih, KPU mengambil kebijakan untuk melibatkan Ketua RT dan Ketua RW agar dapat memberikan data akurat sesuai dengan realita di lapangan. a. Kendala berikutnya adalah fasilitasi kampanye yang merupakan pertama kali dalam sejarah Pilkada Langsung di Indonesia. KPU Provinsi Jawa Tengah bersama 21 kabupaten/kota telah menetapkan beberapa bentuk media dan teknis fasilitasi— sekali lagi disesuaikan dengan kondisi kewilayahan masing-masing kabupaten/kota. Beberapa langkah antisipasi yang disiapkan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah denan KPU Kabupaten/Kota adalah mengintensifkan koordinasi dan komunikasi para pemangku kepentingan serta membentuk desk di setiap kabupaten/kota guna memberikan pelayanan kepada masyarakat umumnya, dan khususnya peserta dan penyelenggara pilkada. Apa harapan dari KPU Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan pilkada tahun ini? Kita berharap penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan di 21 kabupaten/kota di Jawa Tengah secara serentak untuk pertama kalinya ini dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Pemilu yang jujur dan adil. Dengan demikian, akan menjadi referensi bagi pelaksanaan Pilkada serentak untuk periode yang akan datang.<
lips us
KESIAPAN BAWASLU provinsi JATENG DALAM PENYELENGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2015 Wawancara khusus dengan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Abhan, SH terkait dengan persiapan menghadapi Pemilihan Bupati/ Walikota secara serentak Tahun 2015 di wilayah Jawa Tengah. Persiapan apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam menghadapi Pilkada secara serentak tahun 2015 ini? Ya, sebelumnya perlu diketahui bahwa di Jawa Tengah ini terdapat 21 Kabupaten/Kota yang akan mengadakan pemilihan Bupati atau Walikota secara serentak pada desember 2015 nanti. Berdasarkan Peraturan KPU No.2 Tahun 2015, pemilihan akan diadakan pada tanggal 9 Desember 2015. Bawaslu Provinsi dalam rangka menghadapi pemilihan tersebut telah membentuk dan melantik Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota untuk 21 Kabupaten/Kota pada 28 April lalu. Selain itu, untuk mendorong partisipasi masyarakat agar turut serta melakukan pengawasan, kami juga sudah beberapa kali mengadakan sosialisasi pengawasan partisipatif di beberapa daerah, yang pesertanya melibatkan masyarakat. Rencananya kami akan mengadakan sosialisasi tersebut di 21 Kabupaten/Kota. Apa yang sudah dikerjakan oleh Panwas Kabupaten/Kota setelah dilantik hingga saat ini? Panwas Kabupaten/Kota untuk melakukan tugas pengawasannya perlu didukung oleh kesekretariatan, nah, sebagian besar Panwas Kabupaten/Kota saat ini masih mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah masing-masing untuk menugaskan PNS-nya pada Kesekretariatan Panwas Kabupaten/Kota. Namun demikian, meskipun personil kesekretariatan belum lengkap, Panwas Kabupaten/ Kota sudah melakukan pengawasan perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang diadakan oleh KPU Kabupaten/Kota. Apakah pembentukan PPK
termasuk hal yang mesti diawasi oleh Pengawas Pemilihan? Ada 4 sasaran yang perlu diawasi oleh lembaga pengawas, yaitu pemerintah, penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan dan masyarakat. PPK merupakan salahsatu penyelenggara pemilihan yang berada di bawah jajaran KPU, yang perlu kita awasi. Tapi ketika ada pertanyaan apakah pembentukannya juga perlu diawasi? Pertanyaan semacam itu sempat muncul ketika kami mengawasi pembentukan KPU Kabupaten/Kota pada penyelengaraan Pileg dan Pilpres tahun 2014 lalu. Beberapa orang menganggap pembentukan penyelenggara bukan termasuk dalam tahapan penyelenggaraan pemilu yang harus diawasi oleh lembaga pengawas. Tetapi kami memilki pandangan lain, kami memandang bahwa pembentukan lembaga penyelenggara merupakan tahapan pemilu. Apa kira-kira strategi pengawasan yang akan dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam Pilkada Tahun 2015 ini? Untuk sementara ini, kami masih menggunakan strategi yang sebelumnya dilakukan dalam Pileg dan Pilpres lalu, yaitu Pencegahan dan Penindakan, dimana upaya pencegahan masih kami prioritaskan untuk dilakukan, meskipun penindakan tetap akan kami lakukan semaksimal mungkin ketika terjadi pelanggaran pemilihan. Pencegahan seperti apa yang akan dilakukan? Banyak upaya yang bisa dilakukan, salahsatunya seperti sosialisasi terkait sanksi-sanksi pelanggaran pemilihan kepada masyarakat maupun peserta pemilihan, ini bertujuan agar mereka mengetahui rambu-rambu apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Berdasarkan pen-
galaman kami selama ini, terkadang pelanggaran dilakukan dikarenakan ketidaktahuan akan aturan-aturan atau regulasi yang ada. Meskipun ada juga yang melakukan pelanggaran secara sengaja meskipun aturannya diketahui, seperti kasus suap politik atau politik uang. Disamping itu, kami juga bisa melakukan himbauan kepada pemerintah daerah untuk mengawasi PNS agar tidak dimobilisasi pada kegiatan dukung-mendukung atau kampanye. Juga mengantisipasi agar fasilitas milik pemerintah tidak digunakan untuk kepentingan kampanye. Memang selama ini ada kesulitan untuk mengukur seberapa jauh keberhasilan dari upaya pencegahan tersebut. Tapi bagi kami, sebelum penindakan dilakukan, setidaknya kami sudah memberikan peringatan terlebih dahulu. Kami kira di situlah arti penting pencegahan. Apa harapan dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan pilkada tahun ini? Pertama, kami memliki harapan agar pemilihan ini benar-benar diikuti oleh masyarakat sebagai elemen yang sangat berkepentingan dalam pemilihan, karena menurut kami, pemilihan kurang berarti ketika pastisipasi masyarakat sangat rendah, sehingga pemilihan hanya menjadi ajang bagi elit-elit politik saja. Pastisipasi yang kami maksud bukan sekedar kuantitas, tetapi benar-benar hasrat masyarakat untuk megetahui dan mengawal prosesi pergantian kepemimpinan daerah. Kedua, kami berharap masyarakat ikut terlibat dalam melakukan pengawasan, baik masuk dalam lembaga pengawasan maupun sebagai relawan-relawan. Ketiga, karena ini untuk pertama kalinya diadakan pilkada secara serentak, kami berharap pelaksanaan pilkada ini berjalan lancar dan demokratis, tidak dibanjiri oleh pelanggaran-pelanggaran pemilihan.< EDISI 01<2015
13
Galeri
Tim Bawaslu Provinsi Jawa tengah melakukan pengawasan terhadap proses pencetakan surat suara Pemilihan Umum Legislatif Jawa Tengah tahun 2014 di lokasi percetakan.
Anggota Bawaslu Jateng, TEGUH PURNOMO, SH, M.Hum bersama Sejuta Re mengajak masyarakat partisipatif dalam pengawasan Pemilu, di jalan Pahla
Ketua Bawaslu Jateng, ABHAN, SH melantik anggota Panwas Pemilu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota serentak di 21 Kabupaten/Kota Tahun 2015 di Hotel Patrajasa Semarang (28/4).
Rapat Koordinasi Persiapan Pemilihan Bupati/Walikota tahun 2015 dan Menyongsong Pemilihan Bupati/Walikota tahun 2017 bersama Bawaslu RI (Endang Widhatiningtyas), Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri (Reydonyzer moenek), Biro OTDA Pemprov Jateng ( Riena Retnaningrum)
14
EDISI 01<2015
Proses Penjaringan Calon Panitia Pengawas untuk Pemilihan Kepala Daerah di 21 Kabupaten/Kota 2015 pada tahapan Uji tertulis.
Galeri
elawan turun ke jalan awan Semarang.
Pelantikan Kepala Sub.Bagian Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (11/3). SADHU SUDIARTO, SH sebagai Kasubag Hukum, Humas, dan Hubungan Antar Lembaga, Rr.ISTILAH WULANDARI, SH, MH sebagai Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Drs. SETYO PAMBUDI sebagai Kasubag Administrasi.
Proses Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Walikota di Jawa Tengah tahun 2015 oleh tim Penguji dari Bawaslu
Pelantikan Kepala Sub.Bagian Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (11/3). SADHU SUDIARTO, SH sebagai Kasubag Hukum, Humas, dan Hubungan Antar Lembaga, Rr.ISTILAH WULANDARI, SH, MH sebagai Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Drs. SETYO PAMBUDI sebagai Kasubag Administrasi.
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah melakukan Audiensi kepada Bupati Demak guna membahas persiapan Pemilukada tahun 2015.
Bawaslu Jateng terima Penghargaan atas prestasi “Penanganan Pelanggaran” terbaik yang diberikan dalam acara Bawaslu Award yang dihadiri oleh seluruh Bawaslu Provinsi se-Indonesia.
EDISI 01<2015
15
sor otan
PROBLEMATIKA
PEMBENTUKAN PPK DAN PPS
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak untuk tahap yang pertama akan segera digelar pada tahun ini. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pilkada serentak tahun ini akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015. Di Provinsi Jawa Tengah terdapat 21 Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarakan Pilkada.
16
EDISI 01<2015
D
alam rangka mempersiapkan penyelenggaraan pilkada tersebut, KPU Kabupaten/Kota berdasarkan pengamatan sedang melakukan proses pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Secara bersamaan KPU Kabupaten/Kota juga melakukan pro ses pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Ada persyaratan baru bagi mereka yang ingin menjadi Anggota PPK dan PPS, yaitu belum pernah menjabat 2 kali sebagai anggota PPK dan PPS. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf k Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota,
sorotan Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 3/2015). Untuk memperjelas persyaratan baru tersebut, KPU RI pada tanggal 27 April 2015 menerbitkan Surat Edaran Nomor 183/KPU/ IV/2015, yang menjelaskan bahwa maksud dari ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf k PKPU 3/2015 yaitu menjabat 2 kali periode berturut-turut dalam pelaksanaan Pilkada, Pileg dan Pilpres. Periode pertama yang dimaksud adalah mulai dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, sedangkan periode kedua mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Menurut anggota PPK Guntur Kabupaten Demak yang baru saja dilantik, Jazuz Kholil Syifauddin, persyaratan baru tersebut berdampak pada PPK dan PPS yang terisi oleh orang-orang baru, padahal menurut Jazuz, dalam praktiknya untuk menyelenggarakan pemilihan diperlukan penyelenggara pemilihan yang tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga memiliki pengalaman. Dengan adanya orangorang baru tersebut yang notabenenya kurang pengalaman, ada potensi kesulitan dalam menyelenggarakan pemilihan. “Berdasarkan pengalaman pemilihan selama ini, butuh penyelenggara yang memilki pengetahuan dan pengalaman, tapi dengan aturan pembatasan 2 kali menjabat, akhir nya PPK dan PPS diisi sebagain besar dengan orang-orang baru, ini jelas berpotensi akan menyulitkan kerja-kerja penyelenggara” ujar Jazuz, yang kembali menjadi Anggota PPK untuk keduakalinya tersebut.
Pengawasan Proses pembentukan PPK dan PPS tersebut tidak luput dari pengawasan pengawas pemilihan. Pembentukan lembaga penyelengga ra merupakan salahsatu tahapan yang wajib diawasi oleh pengawas pemilihan. Pendapat itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Abhan Misbah. “Kami memandang bahwa pembentukan lembaga penyelenggara merupakan tahapan pemilu. Tahapan terbagi menjadi 2, yaitu tahapan perisapan dan tahapan pelaksanaan. Pembentukan lembaga penyelenggara masuk pada tahapan persiapan. Selain itu, kami juga menilai penting untuk mengawasi proses pembentukan, karena ini merupakan tahap penyaringan bagi para calon, kami mengharapkan jajaran KPU yang berintegritas dan tidak partisan” tandas Abhan. Apa yang disampaikan oleh Abhan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU No.1 Tahun 2015 tentang penetapan Perppu No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang telah diubah oleh UU No.8 Tahun 2015 (UU Pilkada). Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa pemilihan diselenggarakan melalui 2 tahapan yaitu persiapan dan penyelenggaraan, sedangkan pada ayat (2) huruf d mnyebutkan bahwa tahapan persiapan meliputi pembentukan PPK, PPS dan KPPS. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilihan tingkat Kabupa ten/Kota, terdapat persoalan pada proses pembentukan PPS, dimana Anggota PPK terpilih yang belum dilantik oleh KPU Kabupaten/ Kota sudah mulai terlibat dalam proses pembentukan PPS tersebut, hal ini dipertanyakan oleh pengawas pemilihan.
Seperti yang terjadi di Kabupaten Rembang, KPU Kabupaten Rembang memberi perintah kepada PPK terpilih untuk melakukan veri fikasi calon PPS. “Ada bukti berupa SMS dari calon PPK terpilih yang membenarkan bahwa memang benar diperintah KPU untuk memveri fikasi, bahkan salah satu calon PPK terpilih meminta ke Budi Handayani (Red : Anggota Panwas Kabupaten Rembang) untuk melakukan pengawasan langsung terhadap Calon PPK terpilih tersebut yang melakukan verifikasi” ujar Ketua Panwas Kabupaten Rembang Totok Suparyanto. Persoalan yang sama juga terjadi Kabupaten Kendal. Menurut Anggota Panwas Kabupaten Kendal Ubaidilah, dalam proses pembentukan PPS, PPK terpilih sudah terlibat melakukan verifikasi administrasi pendaftaran PPS. “Di Kendal terdapat temuan, PPK yang belum dilantik sudah mulai bekerja memverifikasi administrasi pendaf taran PPS” katanya. Sampi dengan berita ini dibu at, Panwas Kabupaten Rembang maupun Panwas Kabupaten Ken dal sedang menindaklanjuti temuan tersebut dengan meminta keterang an dari KPU Kabupaten masing-ma sing. Berdasarkan ketentuan Pasal 37 PKPU 3/2015, PPS diangkat oleh KPU Kabupaten/ Kota berdasarkan usulan kepala desa/ lurah dan badan pemusyawaratn desa. Sementara dokumen syarat pendaftaran PPS diserahkan oleh pendaftar kepada PPK. Ketentuan tersebut pada praktiknya menimbulkan persoalan karena ketika pembentukan PPS, KPU Kabupaten/Kota belum melantik PPK, seperti yang terjadi di Kabupaten Kendal dan Kabupaten Rembang.
17
o pi ni
MENGAWAL
PILKADA
SERENTAK Oleh: Agung Pramudyanto (Panwas Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Magelang 2015)
L
ega sekali! Ketika akhirnya, (Selasa, 28/4/2015); Bawaslu Jateng, melantik 63 panwas kab/kota. Wajah-wajah sumringah, namun sekaligus serius, terpancar keluar. Ya, mereka akan menjadi saksi sejarah, pertama kali diadakannya Pilkada Serentak di bangsa yang walau hampir 70 tahun merdeka ini; suasana kebatinannya : politik, hukum, dan ekonomi; masih jauh dari kata stabil, gampang berubah-ubah, kadang susah dinalar. Perppu No 1/2014, “memerintahkan” diantaranya 16 kab/kota di Jateng, untuk kembali menggelar pemilihan kepala daerah. Bawaslu Jateng, tampak sigap, segera membuka pendaftaran panwas kab/ kota, untuk mengawasi jalannya pesta demokrasi tadi. Saya, adalah salah-satu, dari ratusan pelamar, yang mengerubungi “peluang istimewa” itu. Tiap orang disaring melalui seleksi administrasi, tes tertulis, wawancara, dan terakhir fit and proper test; hanya untuk menduduki “3 kursi” tiap kab/kota. Sungguh– bagi saya–harus betul-betul berkeringat, tidak mudah!
Gemuruh, riuh-rendah, hiruk-pikuk, panorama politik di ibu kota negara; laksana taufan gelombang samodra yang membantingkan dirinya ke batu karang; dan airnya lalu mengalir, merembes, hingga akhirnya dampaknya mencapai ke tingkat kab/ kota. Undang-Undang No 1 Tahun 2015, kemudian
18
EDISI 01<2015
Undang-Undang No 8 Tahun 2015 dilahirkan untuk “menyempurnakan,” hingga Bawaslu Jawa Tengah, kembali membuka pendaftaran untuk 5 kab/kota, yang kepala daerahnya berakhir pada tahun 2016 semester I.
Mengapa Serentak? Masih mengepul dalam benak kita, ketika tahun 2013, terdapat 3 hajatan besar yang waktunya berdempetan, bahkan bebarengan. Di Jawa Tengah, Pilgub (Pemilihan Gubernur) juga berlangsung bersamaan dengan Pilbub (Pemilihan Bupati), ada di kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung. Yang menjadi lebih istimewa, saat tahapan Pilgub berlangsung, maka tahapan Pileg (Pemilihan Legislatif) juga dilakukan. Betapa sibuk dan berpeluhnya para penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu, beserta jajarannya), mengejar tahapan yang sudah rigid dituliskan, tidak perlu diutarakan. Salah satu pantulannya, rakyat di daerah yang mulai bingung (karena sosialisasi kurang maksimal), juga jenuh (karena berulang kali mencoblos, dalam waktu yang berdekatan). Disamping sesuai Undang-undang, bahwa pemilu diadakan tiap 5 tahun sekali–mungkin hal tadi–diantara hal lain, yang membuat Effendi Gazali (Kompas, 23/11/2013), menyerukan dengan lantang, memilih model pemilu serentak lima kotak: memilih DPD, DPR, DPRD provinsi, DPRD kab/kota, serta presiden
opini
dan wakil presiden dalam satu hari-H pemilihan.
tetap, dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon dan dikenai sanksi pidana.
Aturan Abu-Abu Minggu ini, KPU, mengadakan perekrutan terhadap PPK dan PPS. Yang menjadi istimewa, adalah, adanya peraturan bahwa : yang pernah menjabat 2x dalam posisi yang sama (PPK/PPS), tidak diperbolehkan mendaftar lagi untuk jabatan serupa. Sebagai mudahnya pemahaman, yaitu : tidak menjabat 2x dalam 2 periode masa kerja KPU (10 tahun). Sebuah hembusan angin segar, bagi alam demokrasi dan dikandung maksud supaya terjadi kaderisasi. Yang sudah “senior,” diharapkan bisa legawa, berbesar hati, memberikan tempat dan peluang kepada “orang baru.” Namun, batin kembali merundung mendung, ketika hal itu, dijawab dengan “sistem lukir.” Yang PPK mendaftar PPS, begitu juga sebaliknya. Jabatan berbeda, namun orangnya tetap sama.
Terobosan-Terobosan Pencoblosan pilkada serentak gelombang pertama ini, sudah tidak menunggu tempo terlalu lama lagi, masa-nya makin dekat. Masih banyak “kondisi ideal” yang wajib terus diperjuangkan, dipergumulkan, dipunji, dan dibawa berlari; menuju demokrasi yang makin sehat dan beradab. Mengkalungkan kelancaran dan mutu pilkada besuk, hanya dengan menyerahkannya kepada lembaga penyelenggara (KPU dan Bawaslu), lalu menutup mata dan menahan nafas–menurut saya–adalah tindak laku yang dirasa kurang arif. Kedua lembaga ini, bukanlah dewa, bukanlah superman yang bisa menyelamatkan dunia sendirian, bukan!
Rapat umum, yang semula didengungkan hendak ditiadakan, kini, bisa “disusupkan” dalam “kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan” (pasal 5 ayat (3).c) dan lalu, akhirnya “muncul kembali” (pasal 41).
Keterbatasan, baik dalam SDM, regulasi, situasi sosial politik dan ekonomi yang kerap gonjang-ganjing; tentu berdampak nyata. Namun begitu, terus berbenah, mencari terobosan-terobosan baru, dilandasi keluhuran niat dan ketulusan budi, menjadi ruh yang wajib mengisi gerak langkah tiap orang, yang terpilih berada dalam jajaran lembaga tadi.
Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2014 (pasal 20), yang membolehkan “penyebaran bahan kampanye berupa kartu nama, selebaran, stiker, topi, barang-barang cinderamata, buku, korek api, gantungan kunci, asesoris, minuman atau makanan kemasan dengan logo, gambar, dan atau slogan pasangan calon, dan atau partai politik atau gabungan partai politik pengusul, yang jika dikonversi dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp 50 ribu,” dalam deru semangat rakyat untuk menekan money politik, tentu mencuatkan kebingungan masal. Akhirnya, narasi logikanya “diperhalus”, nominalnya turun menjadi 25 ribu, (pasal 26, ayat (3), PKPU no 7 tahun 2015).
Ya, namun begitu, tetap ada putusan yang patut kita angkat topi, yaitu (Pasal 69), “pasangan calon dan/ tim kampanye, dilarang menjanjikan dan/ memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih.”
Di kuatkan dengan akibat yang menyertai (pasal 74), dimana pasangan calon yang terbukti melakukan pelanggaran (dalam pasal 69), berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2014 (pasal 20), yang membolehkan “penyebaran bahan kampanye berupa kartu nama, selebaran, stiker, topi, barang-barang cinderamata, buku, korek api, gantungan kunci, asesoris, minuman atau makanan kemasan dengan logo, gambar, dan atau slogan pasangan calon, dan atau partai politik atau gabungan partai politik pengusul, yang jika dikonversi dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp 50 ribu,”
Dan, pemilik tertinggi kedaulatan negara-bangsa ini, adalah rakyat. Ditengah terpaan gelombang apatisme, hedonisme, instanisme, justru rakyat wajib mencemplungkan diri ketempat yang lebih dalam, memeriksa gejala nyata. Kami, tidak pernah bisa berbuat banyak, tanpa sepenuh-penuhnya keterlibatan dari rakyat. Pilkada serentak putaran pertama besuk, adalah sebuah kehormatan dan tanggung-jawab kita bersama.< EDISI 01<2015
19
o pi ni
SUAP POLITIK DALAM PILKADA SERENTAK Oleh: ABHAN, SH (Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah)
Tahun ini merupakan tahap pertama diadakannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak. Ini merupakan ketentuan baru yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, yang telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 (UU Pilkada). Dikatakan tahap pertama dikarenakan ada tahap-tahap berikutnya sampai dengan diadakannya Pilkada serentak secara nasional yang jika tidak ada perubahan akan diadakan pada tahun 2027. Ini merupakan pengalaman baru di Indonesia.
D
engan adanya perubahan aturan tentang pemilihan kepala daerah tersebut, ada satu hal yang menjadi kekhawatiran beberapa orang maupun pengawas pemilihan yang saya temui, yaitu ketiadaan sanksi hukum bagi praktik suap politik (atau populer disebut politik uang, terjemahan dari money politics) dalam UU Pilkada. Memang terdapat larangan bagi partai politik yang menerima imbalan pada proses pencalonan, yang dalam prakteknya sering disebut “mahar”, sebaliknya setiap orang dilarang memberi “mahar”
20
EDISI 01<2015
kepada partai politik. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 47 UU No.1 Tahun 2015. Selain itu juga terdapat Pasal 73 ayat (1) UU No.1 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa “calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih”, namun yang menjadi persoalan adalah ketiadaan sanksi pidana atas pelanggaran Pasal 47 dan Pasal 73 ayat (1) tersebut. Secara sepintas dapat disimpulkan tidak ada hukuman bagi mereka yang melakukan suap politik pada pilkada nanti. Ketiadaan sanksi bagi suap politik tersebut sudah muncul sejak Perppu No.1 Tahun 2014 diterbitkan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Perppu yang kedudukannya menganulir UU No.22 Tahun 2014 yang mengatur Pilkada secara tidak langsung atau melalui DPRD dan menggantikannya dengan Pilkada secara langsung. Kemudian Perppu tersebut disahkan menjadi undang-undang melalui UU No.1 Tahun 2015. Kemudian dilakukan perubahan terhadap UU No.1 Tahun 2015 tersebut melalui UU No.8 Tahun 2015. Jika berkaca pada pengalaman-pengalaman pilkada lalu atau pemilihan umum. Maka, tidak ada satupun pilkada yang bebas dari praktik suap politik. Ini bisa kita lihat jika kita mencermati sengketa pilkada yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, setidaknya dari beberapa sengketa pilkada di wilayah Jawa Tengah pada tahun 20102012. Dari sengketa-sengketa tersebut, salahsatu alasan yang digunakan oleh setiap pemohon adalah paktik suap politik atau politik uang. Praktik suap politik juga bisa kita dengar dari celoteh-celoteh masyarakat ketika diadakan pemilihan, atau barangkali justeru pengalaman kita pribadi. Bagi saya, menyuap pemilih hanya akan
opini
menjadikan pemilihan menjadi ajang ekploitasi suara rakyat, pendidikan politik menjadi mandeg dan nilai-nilai demokrasi terkikis. Yang lebih berbahaya lagi menciptakan watak masyarakat yang suka meminta-minta. Praktik suap politik juga menjadi awal mula bagi penyalahgunaan kekuasaan untuk meraup keuntungan pribadi pelaku ketika sudah menjabat. Untuk itu tak ada kompromi bagi praktik suap-menyuap dalam pemilihan dan itu mesti dihentikan. Terkait dengan kekosongan aturan sanksi bagi praktik suap politik atau politik uang, terdapat asas dalam ilmu hukum yang mengatakan lex specialis derogate legi generalis, hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Namun jika hukum yang khusus tidak mengatur, maka berlakulah hukum yang lebih umum tersebut. Dalam konteks ini, saya menilai UU Pilkada merupakan ketentuan khusus dari Kitab Undangundang Hukum Pidana atau KUHP, karena UU Pilkada di dalamnya mengatur juga tentang ketentuan Pidana. Ketika UU Pilkada tidak mengatur tentang sanksi suap politik, maka sesuai dengan penerapan asas di atas, kita bisa merujuk pada KUHP. Pasal 149 ayat (1) KUHP menyebutkan “Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah.” Menurut pandangan saya, ketentuan pidana tersebut lebih maju dari pada ketentuan pidana yang diatur dalam perundang-undangan pemilu, karena bisa menjerat siapa saja yang melakukan praktik suap dan tidak terbagi dalam tahapan. Sebagai contoh dalam UU No.8 Tahun 2012 tentang pemilihan legislatif yang membagi ketentuan praktik suap politik dalam 3 tahapan, yaitu tahapan kampanye, masa tenang dan pemungutan suara. Selain dibagi dalam 3 tahapan, subjek yang dapat dijerat pidananya pun dibedakan, seperti pelaksana kampanye, petugas kampanye atau peserta kampanye. Pembagian tersebut dalam praktik penegakan hukum justeru menyulitkan dalam menindak para pelaku praktik suap politik. Sementara dalam Pasal 149 ayat (2) KUHP menyebutkan “pidana yang sama diterapkan
kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap.” Jika dalam Pasal 149 ayat (1) menjerat pemberi, maka dalam ketentuan Pasal 149 ayat (2) yang dijerat adalah penerima. Ketentuan yang menjerat penerima tersebut justeru tidak pernah ada dalam perundang-undangan pemilu. Maka meskipun dalam UU Pilkada tidak diatur tentang praktik suap politik, ketentuan dalam KUHP tersebut dapat digunakan untuk menjerat bagi siapa saja yang melakukannya dalam pilkada saat ini. Dengan demikian masih ada upaya bagi kita untuk menyelamatkan pilkada dari parktik suap politik. Meskipun untuk larangan memberi atau menerima “mahar” tetap terdapat kekosongan sanksi pidana. Namun konsekuensi dari penggunaan KUHP adalah setiap laporan atau temuan terkait dengan praktik suap politik, mesti dilaporkan langsung ke pihak kepolisian dan penanganannya berpedoman pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Berbeda jika ketentuan pidana praktik suap politik diatur dalam UU Pilkada, yang penanganannya dillakukan terlebih dahulu oleh pengawas pemilihan. Yang menjadi persoalan adalah apakah pihak kepolisian mengetahui perihal kekosongan sanksi pidana bagi praktik suap politik dalam UU Pilkada? Jika telah mengetahui, apakah kepolisian mau menerima dan menerapkan asas lex specialis derogate legi generalis tersebut dan melakukan penindakan terhadap pelaku suap politik? Beranjak dari persoalan tersebut, saya kira ada beberapa tindakan yang mesti dilakukan oleh pengawas pemilihan, yaitu : Pertama, menjelaskan kepada masyarakat luas terkait dengan kekosongan sanksi pidana bagi praktik suap politik dalam UU Pilkada, ini perlu dilakukan agar kelak masyarakat tidak menyalahkan pengawas pemilu ketika tidak bisa menindaklanjuti laporan. Kedua, melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian sedini mungkin dan secara intensif untuk mendorong penggunaan KUHP dalam menindak praktik suap politik dalam pilkada. Ketiga, mengarahkan pelapor dugaan pratik suap politik untuk melapor ke pihak kepolisian dan membantu pihak kepolisian dalam melakukan penindakan. Untuk mengakhiri tulisan ini, tentu saja saya berharap agar pelaksanaan pilkada nanti tidak dibanjiri oleh praktik suap politik dan dapat berlangsung secara jujur, adil dan demokratis. Semoga harapan ini menjadi kenyataan, amin.< EDISI 01<2015
21
ke g iatan b awa s l u
SUKSESKAN PENGAWASAN PILKADA 2015
BAWASLU JALIN KERJASAMA DENGAN PEMKAB PEMALANG Pemalang - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah melakukan kunjungan guna audiensi dalam rangka persiapan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wali Kota tahun 2015. Bertempat di ruang rapat Kantor Bupati Kabupaten Pemalang, audiensi tersebut bertujuan untuk menyelaraskan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah demi terwujudnya kesuksesan pengawasan Pemilihan Bupati tahun 2015 di Kabupaten Pemalang (24/3). Bawaslu Jawa Tengah yang dipimpin Abhan Misbah, serta anggotanya Juhanah dan Teguh Purnomo dengan didampingi Kepala Sekretariat Kartini Tjandra Lestari bertemu dengan Wakil Bupati Pemalang Mukti Agung W,ST. Untuk mendukung kesuksesan penyelanggaran pengawasan Pemilihan Bupati tahun 2015 di Kabupaten Pemalang, Pemerintah Kabupaten Pemalang memberikan dukungan berupa sosialisasi, anggaran, dan sumber daya manusia untuk menunjang kinerja anggota Panitia Pengawas (Panwas) mulai dari ting-
22
EDISI 01<2015
kat Kabupaten hingga Kecamatan. Berkaitan dengan proses penjaringan Panwas Kabupaten Pemalang, Juhanah berharap Pemerintah Kabupaten Pemalang dapat memberikan dukungan sosialisasi masif agar mendapatkan anggota Panwas berkualitas dan memiliki integritas tinggi yang akan bertugas melakukan pengawasan di Pemilihan Bupati/Wali Kota 2015. Kerjasama lain yang dijalin antara Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Pemalang salah satunya adalah berkaitan dengan anggaran berdasarkan Permendagri Pasal 112 Undangundang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa biaya kegiatan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh sebab itu, Kabupaten Pemalang yang di tahun 2015 mendatang sesuai revisi undang –undang no 1 tahun 2015 sebagai salah satu Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati maka akan berikan dukungan anggaran untuk kesuksesan pengawasan. Selanjutnya, dukungan lain yang diberikan untuk memperkuat pengawasan adalah dengan tersedi-
anya struktur kesekretariatan yang beranggotakan Pegawai Negeri Sipil Pemkab Pemalang. Struktur kesekretariatan yang dibentuk guna memberikan Supporting System anggota Panwas mulai dari tingkat Kabupaten hingga panwas di tingkat kecamatan. “Terkait dengan kesiapan personil, mulai dari tingkat Kabupaten hingga PPS kami mohon difasilitasi dengan PNS sekurang-kurangnya berjumlah 6 orang untuk panwas Kabupaten dan 4 orang untuk Kecamatan”, tutur Juhanah. Senada dengan Juhanah, Kartini Tjandra Lestari menambahkan “untuk memenuhi kebutuhan SDM kesekretariatan panwas ada kriteria khusus, pendidikan minimal S1 untuk Panwas Kabupaten dan pendidikan minimal D3 untuk Panwas Kecamatan”
Siap Fasilitasi Untuk menunjang keberhasilan pengawasan Pemilihan Bupati 2015 di Kabupaten Pemalang, Pemerintah Kabupaten Pemalang berkomitmen memberikan dukungan sosialisasi, anggaran, dan SDM personil panwas. Wakil Bupati Pemalang Mukti Agung W, ST mengutarakan kesiapannya, “berkaitan dengan sosialisasi penjaringan Panwas Kabupaten Pemalang, akan membantu menginformasikan pengumuman melalui stasiun radio yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang.” Selanjutnya, lanjut Mukti, untuk kesiapan anggaran, sudah disiapkan anggaran sebesar Rp. 2M,- tetapi akan direvisi lagi terkait bertambahnya kebutuhan personil hingga ke tingkat PPS. “Untuk memfasilitasi, sudah direncanakan fasilitas sekretariat dan kantornya untuk Panwaslu Kabupaten serta PNS yang berasal dari BKD guna mengisi kesekretariatan baik dari Kabupaten hingga Kecamatan”, imbuh Mukti.
k e giata n b awaslu
Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
Apresiasi Pemkab Sukoharjo Sukoharjo - Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mengapresiasi fasilitas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo kepada Panwaslu Kabupaten Sukoharjo pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Hal tersebut diutarakan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Abhan saat audiensi dengan Sekretaris Daerah dan SKPD Pemkab Sukoharjo. Dalam audiensi tersebut, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Abhan yang didampingi Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Teguh Purnomo dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Kartini Tjandra Lestari, menyampaikan terimakasih atas respon cepat terhadap surat permohonan audiensi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan fasilitasi personil PNS yang bertugas di Panwaslu Kabupaten Sukoharjo. Abhan menyampaikan terkait persiapan Pemilihan Bupati Sukoharjo Tahun 2015 menjelaskan tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 yang akan menjadi landasan hukum untuk Pemilihan Bupati Sukoharjo Tahun 2015 yang akan datang. Perppu Nomor 1 Tahun 2014 jika dibandingkan dengan UU No.32 Tahun 2004 Jo UU Nomor 12 Tahun 2008 memiliki perbedaan yang signifikan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. Setidaknya ada 2 (dua) hal yang membedakan secara signifikan antara Perppu Nomor 1 Tahun 2014 dengan UU No.32 Tahun 2004 Jo UU Nomor 12 Tahun 2008, Pertama, tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2014 jauh lebih lama dari UU No.32 Tahun 2004 Jo UU Nomor 12 Tahun 2008. Dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2014, tahapan penyelenggaraan
Pemilihan Kepala Daerah menghabiskan waktu maksimal 12 (duabelas) bulan atau paling minimal 9 (Sembilan) bulan, sedangkan dalam UU No.32 Tahun 2004 Jo UU Nomor 12 Tahun 2008 masa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah paling maksimal 8 (delapan) bulan, Kedua, terkait konstruksi kelembagaan Panwas Pemilihan Kepala Daerah, dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2014 disebutkan adanya Panwas TPS disetiap TPS, sedangkan dalam UU No.32 Tahun 2004 Jo UU Nomor 12 Tahun 2008 hanya terbatas jumlahnya dan itupun hanya di tingkat Kelurahan/Desa. Tentu hal ini, berimplikasi juga terhadap kebutuhan anggaran yang akan disediakan Pemkab Sukoharjo untuk jajaran Panwaslu Kabupaten Sukoharjo, ujar Abhan. Abhan berharap bahwa kebutuhan anggaran untuk Panwaslu Kabupaten Sukoharjo pada Pemilihan Bupati Sukoharjo Tahun 2015 yang akan datang sesuai dengan ekspektasi Panwaslu Kabupaten Sukoharjo. Menanggapi apresiasi dan ekspektasi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah kepada Pemkab Sukoharjo pada Pemilihan Bupati Sukoharjo Tahun 2015 yang akan datang, Sekda Sukoharjo Drs. Agus Santosa menuturkan, bahwa pembahasan anggaran untuk Pemilihan Bupati Sukoharjo Tahun 2015 masih ditataran eksekutif yang masih bisa disesuaikan dengan ren-
cana anggaran kebutuhan Panwaslu Kabupaten Sukoharjo sebelum diajukan ke DPRD Kabupaten Sukoharjo.
Syarat Untuk Personil PNS di Panwaslu Kabupaten Sukoharjo Di sela-sela audiensi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan Sekretaris Daerah dan SKPD Pemkab Sukoharjo, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Kartini Tjandra Lestari mengapresiasi personil PNS yang bertugas di Panwaslu Kabupaten Sukoharjo. Mantan Kasubag Hukum KPU Kabupaten Semarang ini menuturkan bahwa selama ini personil PNS yang bertugas di Panwaslu Kabupaten Sukoharjo memiliki hubungan yang harmonis dengan Pimpinan Panwaslu Kabupaten Sukoharjo. Selain itu juga, Kartini Tjandra Lestari menilai pengelolaan keuangan oleh personil PNS di Panwaslu Kabupaten Sukoharjo cukup bagus, terbukti dari hasil pemeriksaan keuangan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang diperiksa oleh BPK menyimpulkan pengelolan keuangan Panwaslu Kabupaten Sukoharjo tidak ditemukan permasalahan. Terkait personil PNS yang akan ditempatkan di Panwaslu Kabupaten Sukoharjo pada Pemilihan Bupati Sukoharjo 2015, sesuai syarat dan aturan yang baru, personil PNS tidak boleh rangkap jabatan.<
EDISI 01<2015
23
ka b ar da e r a h
Bantu KPU Selamatkan PPK
P
anitia Pengawas Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Semarang (Panwas Kosem) bergerak cepat berupaya membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang dalam tahapan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kota Semarang. Seorang calon yang sempat diloloskan seleksi administrasi dan tes tertulis, yang patut diduga tidak memenuhi syarat, akhirnya tidak lolos pada seleksi wawancara. “Ini awal yang baik bagi siner gitas antara Panwas Kosem dan KPU Kota Semarang dalam upaya mewujudkan pemilihan yang bermar tabat di Kota Semarang,” ujar Ketua Panwas Kosem Muhammad Amin menanggapi respon KPU Kota Semarang atas rekomendasi Panwas Kosem itu. Ketika melakukan pengawasan tes tertulis PPK di Balaikota Semarang, 7 Mei 2015, Panwas Kosem menemukan seorang peserta yang layak diduga tidak memenuhi syarat administrasi. Salah satu Peserta yang mendaftar sebagai calon PPK Ngalian, menyerahkan data administrasi berupa KTP dengan alamat, Jl. Srikaton Timur V/24 Purwoyoso, Ngalian. Dalam pene lusuran Panwas Kosem, yang bersangkutan memang pernah tinggal di alamat tersebut dan memiliki KTP sebagaimana diajukan sebagai syarat pendaftaran. Tetapi, sejak tiga tahun lalu calon PPK terseebut sudah tidak berdomisili di alamat tersebut, sebagaimana dikuatkan
24
EDISI 01<2015
para saksi yakni Ketua RW setempat yang juga berdomisili di wilayah itu. “Sudah tiga tahunan tidak lagi berdomisili di sini. Dulu keluarga itu kontrak rumah itu, tetapi kemudian pindah tanpa memberi tahu warga (tetangga) dan pengurus RT/ RW,”jelas Ketua RW itu. Berdasar informasi itu, Panwas Kosem melakukan upaya pencegahan dengan meminta KPU Kota Semarang mengklarifikasi hal tersebut bilamana lolos mengikuti tes wawancara, dan akhirnya yang bersangkutan dinyatakan tidak lolos. Hingga saat ini Panwas Kosem masih melakukan penelitian terhadap beberapa anggota PPK yang telah dilantik, untuk memastikan integritas layak menjalankan tugas-tugasnya. Panwas Kosem sudah menerima data-data PPK baru maupun lama dari KPU sebagai bahan kajian. Selain melakukan pengawasan terhadap rekruitmen PPK, Panwas Kosem juga mengawasi tahapan pembentukan PPS oleh KPU Semarang.
Koordinasi Stakeholder Setelah dilantik 28 April 2015, selain langsung melakukan penga wasan tahapan pembentukan PPK dan PPS, Panwas Kosem juga melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Guna terwujudnya kinerja yang sesuai harapan dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), Pan-
was Kosem berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Semarang dan Kepolisian Resort Kota Besar Semarang. Baik pihak kejaksaan maupun kepolisian menyatakan siap bekerja sama dengan Panwas Kosem dalam penegakan hukum agar pemilihan Walikota/Wakil Walikota Semarang berlangsung kondusif dan sesuai ketentuan. Panwas Kosem juga melakukan koordinasi dengan KPU Kota Semarang sebagai mitra penyelenggara. Guna kelancaran tugas Panwas Kosem yang terdiri dari Muhammad Amin (Ketua/Divisi SDM dan Kelembagaan), Parlindungan Manik (Anggota/Divisi Penindakan dan Penyelesaian Sengketa) dan Bekti Maharani (Anggota/ Divisi Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga) juga berkoordinasi dengan Walikota Semarang, Hendrar Prihadi. Dalam pertemuan tersebut, Walikota Semarang secara lisan sudah menyetujui personalia PNS yang diusulkan Panwas Kosem untuk melaksanakan tugas kesekretariatan di Panwas Kosem. Demikian juga mengenai penyediaan sarana dan prasarana, serta yang berhubungan dengan dana sudah dikoordinasikan de ngan SKPD dan lembaga terkait. Pembentukan Panwascam Sebagaimana ketentuan perundang-undangan dan petunjuk Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Panwas Kosem sudah memulai kegiatan pembentukan Panitia Pengawas kecamatan (Panwascam). Pengumuman Pendaftaran disebar 1115 Mei 2015. Penerimaan berkas pendaf taran 16-22 Mei 2015. Tes tertulis dilakukan tanggal 29 Mei 2015, seren tak dengan 20 Kabu paten/Kota lainnya di Jawa Tengah. Dari data pendaftaran menunjuk kan, animo masyarakat menjadi anggota Panwascam cukup tinggi. Banyak tokoh masyarakat yang sudah mendaftarkan diri, termasuk mantan-mantan angggota PPK.<Panwas Kota Semarang
k a b a r da e rah
JAGA NETRALITAS
TINGKATKAN PENGAWASAN BUPATI Purworejo Drs H Mahsun Zain, M.Ag kembali menegaskan pentingnya netralitas aparatur pemerintah, TNI, Polri dan penyelenggara pemilihan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati (Pilbup dan Wabup) Purworejo yang akan berlangsung serentak 9 Desember 2015 bersama daerah lain. Selain itu juga perlu peningkatan pengawasan baik oleh lembaga pengawas maupun pengawasan dari masyarakat.
M
ahsun Zain mengungkapkan hak itu saat menerima audiensi komisioner Panitia Pengawas (Panwas) Pilbup Purworejo 2015 pasca pelantikan anggota Panwas. Komisioner Panwas Purworejo terdiri Gunarwan SE, Nur Kholiq SH SThI dan Noor Wantoro SS. Audiensi juga dilakukan dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Purworejo Drs Tri Handoyo MM, Kepala Kesbangpol Bambang Gatot Seno Aji SE MM, pimpinan DPRD, Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo Jasri Umar SH Mhum, dan Kapolres Purworejo AKBP Theresia Arsida Septiana SH. Momentum Pilbup ini menurut Mahsun Zain, akan menjadi pesta demokrasi yang kesekian kalinya, yang dilaksanakan di era pemilihan umum secara langsung. “Maka saya
yakin dengan semakin meningkatnya kedewasaan politik masyarakat, maka event ini akan bisa terlaksana dengan baik, aman, lancar dan sukses,” katanya penuh harap. Untuk menciptakan kondisi itu lanjut Mahsun Zain, juga dibutuhkan komitmen tinggi. Tidak hanya dari pemerintah kabupaten (Pemkab), KPU, Panwas, serta aparat penegak hukum semata, namun juga komitmen dari pasangan calon bupati/wakil bupati beserta tim suksesnya, serta seluruh komponen masyarakat. “Semua pihak harus memiliki komitmen dan kesadaran politik yang tinggi untuk berpartisipasi, mendukung dan mematuhi segala ketentuan agar kompetisi Pilgub nanti dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil,” paparnya. Ditandaskan pula bahwa aspek penting bagi legitimasi sebuah pemilihan, yakni terselenggaranya pengawasan yang baik. Baik dari lembaga pengawas yang resmi maupun pengawasan independen yang dibentuk oleh masyarakat. “Melalui pengawasan yang baik, proses dan mekanisme pemilihan akan selalu terjaga sesuai koridor aturan sehingga hasil pemilihan benar-
benar bisa legitimate dan akseptabel, dapat diterima oleh seluruh masyarakat dan menghasilkan pemimpin yang amanah,” paparnya. Mahsun Zain juga menekankan kembali pentingnya netralitas seluruh penyelenggara pemilihan dan aparatur pemerintah termasuk kepala desa dan perangkatnya, sebagai salah satu kata kunci yang harus ditegakkan. Netralitas itu harus senantiasa dijaga dan dipegang teguh, karena merupakan modal yang sangat penting dan berharga dalam mengawal tegaknya demokrasi sebagai amanat Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila. “Saya juga mendorong lembaga pengawas untuk berani mengungkap penyimpangan yang terjadi selama proses pemilihan,” katanya seraya mencontohkan, pada Pemilu legislatif 2014, Panwaslu Purworejo pernah memperkarakan kasus pelanggaran yang dilakukan seorang PNS. “Dengan langkah itu saya berharap bisa menjadi pelajaran dan pembelajaran bagi masyarakat, untuk tidak coba-coba melakukan kecurangan atau pelanggaran terhadap aturan,” imbuhnya.< Panwas
Purworejo)
EDISI 01<2015
25
ka b ar da e r a h
PASCA PELANTIKAN LANGSUNG TANCAP GAS
P
asca pelantikan yang telah dilaksanakan pada April (28/5) dilanjutkan Pembekalan awal oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah waktu lalu membuat Panwas Pemilihan Bupati/Walikota di 21 Kabupaten/ Kota harus Tancap Gas mengingat Tahapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah dirilis saat ini. Tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang sudah menanti di depan mata, pembentukan PPK dan PPS tentunya harus menjadi perhatian Pengawas agar menghasilkan Penyelenggara Pemilu yang berkualitas dan siap bekerja keras, sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Membangun komunikasi informal dengan Camat, Perangkat Desa, dan masyarakat adalah bekal penting agar seorang Pengawas bisa mendeteksi sedini mungkin indikasi pelanggaran dalam pembentukan PPK dan PPS. Lahirnya PKPU Nomor 3 tahun 2015 Tentang Tata Kerja KPU, KPU/ KIP Provinsi, KPU/
26
EDISI 01<2015
KIP Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota, memang tidak semulus yang diharapkan, karena terbatasnya SDM di daerah. Berbagai reaksi dan tanggapan, serta keraguan mendapatkan personil yang akan menjadi PPK dan atau PPS mewarnai proses pembentukan PPK dan PPS. Belum lagi, partisan parpol yang nekad mendaftar. “Gejala-gejala yang ada di masyarakat ini, harus menjadi perhatian serius bagi Panwas” tutur Budi Handayani selaku Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga. Pengalaman Budi yang pernah menjadi KPPS, Panwascam, Panwaskab, dan KPU adalah modal bagus untuk memaksimalkan kinerja Panwas. Benar saja, apa yang menjadi dugaan Panwas Kabupaten Rembang terbukti, KPU kecolongan mantan Caleg tahun 2014 lolos seleksi administrasi dan tes tulis calon PPK. KPU kembali kecolongan mantan Caleg tahun 2014 sehari sebelum dilantik ditemukan Panwas dalam pengumuman calon PPS terpilih. Masyarakat juga ada yang mengeluhkan tentang prosedur seleksi calon PPS yang dilanggar oleh KPU, yaitu berkasnya diverifikasi/ diseleksi oleh calon PPK terpilih yang
belum dilantik. Usulan 6 orang dari desa dikirim ke KPU oleh PPK yang belum dilantik menjadi 3 orang, karena sudah diseleksi berkasnya oleh PPK belum dilantik. Tahap wawancara calon PPS juga tidak dilakukan oleh KPU. Di tengah-tengah kesibukan Panwas oleh pekerjaan substantif, secara bersamaan juga harus mengurusi pekerjaan yang bersifat fasilitatif, apalagi anggaran 1 milyar yang telah ditetapkan jauh dari kebutuhan real yang mencapai hampir 6 milyar. Berkoordinasi dengan stakeholder untuk mengupayakan sarana prasarana kantor, belum lagi membuat Rencana Anggaran yang sebetulnya bisa dibantu sekretariat. Namun karena staf sekretariat PNS yang belum kunjung ditugaskan ke Panwas, memaksa Panwas harus mengerjakan sendiri dengan biaya mandiri. “Karena sudah diniati menjadi Panwas, ya dijalankan saja, insya Allah pahit di awal akan manis di akhir dan semoga staf sekretariat cepat ditunjuk untuk membantu kami menjalankan tugas pengawasan” begitu kata Ketua Panwas Pilkada Totok Suparyanto. Dalam kesempatan beraudiensi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang, Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Eko Pulung Danudoro berpesan agar PNS benar-benar menjaga netralitas, karena sangat mungkin adanya mobilisasi PNS untuk mendukung calon tertentu.<Panwas Rembang
GLOSA RIUM PEM I LU
istilah dalam kepemiluan •
Komisi Pemilihan Umum, disingkat KPU, lembaga penyelenggara Pemilu yg bersifat nasional, tetap, dan mandiri yg bertugas melaksanakan Pemilu.
•
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selan-
jutnya disingkat KPU Provinsi, adalah penyelenggara Pemilu yg bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.
•
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, slnjutnya dsngkat KPU Kabupaten/
Kota, pnylnggara Pemilu yg brtgas mlksnakan Pemilu di kabupaten/kota •
Panitia Pemilihan Kecamatan, disingkat PPK, adalah panitia yg dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di kecamatan.
•
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, disingkat KPPS, kelompok yg dbntuk
oleh PPS untk mlksanakan pmungutan suara dtempat pmungutan suara •
Panitia Pemungutan Suara, disingkat PPS, panitia yg dbentuk oleh KPU Kabupaten/
Kota untuk mlksanakan Pemilu didesa atau nama lain/kelurahan. •
Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disingkat PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.
•
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat KPPSLN,
•
KPPSLN adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.
•
Petugas Pmutakhiran Data Pemilih, dsebut Pantarlih, petugas yg dbentuk oleh PPS atau PPLN untuk mlkukan pendaftaran&pemutakhiran data pemilih
•
Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
•
Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat TPSLN, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.
•
Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu. Bawaslu : Lembaga penyelenggara Pemilu yg bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
•
Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi
•
Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu Pusat yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di provinsi.
•
Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/ Kota. Panwaslu Kabupaten/kota adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota.
•
Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yg bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dkecamatan.
•
Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yg dbentuk oleh Panwaslu Kecamtan yg brtugas mngawasi pnylenggaraan Pemilu didesa/ nama lain/kelurahan.<
EDISI 01<2015
27
BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI JAWA TENGAH Jl.Atmodirono 12A Semarang, Jawa Tengah. telp : (024)8450728/ 8455418 fax: 024 8450728 email:[email protected] website:bawaslu-jatengprov.go.id
