MENYOROT FENOMENA PILKADA JILID II BULETIN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM EDISI JANUARI-FEBRUARI 2017

EDISI JANUARI-FEBRUARI 2017

BAWASLU BULETIN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

MENYOROT FENOMENA PILKADA JILID II

BULETIN BAWASLU | EDISI JANUARI-FEBRUARI 2017

www.bawaslu.go.id

Dari Bawaslu Kita Selamatkan Pemilu Indonesia

UM

BADAN

N

PE

AS PEMIL AW IH A NG

UM

IK INDO

A S L U

I

N

E

B

BL

W

R

P

U

SI

A

RE

A

-

Buletin BAWASLU ini diterbitkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, sebagai wahana informasi kepada khalayak serta ajang komunikasi keluarga besar pengawas Pemilu di seluruh tanah air. Terbit dua bulan sekali.

Penerbit: Bawaslu RI Pengarah: Prof. Dr. Muhammad, S.IP., MSi. Nasrullah, SH., MH. Endang Wihdatiningtyas, SH. Daniel Zuchron Ir. Nelson Simanjuntak, SH Penanggung Jawab: Gunawan Suswantoro, SH, M.Si. Redaktur: Ferdinand ET Sirait, SH, MH. Drs. Johnly Pedro Merentek, M.Si. Nurmalawati Pulubuhu, S.IP. Fara Dilla, SE. H. Muhlis Mas’ud, S.STP, MH. Pembuat Artikel: Falcao Silaban, Christina Kartikawati, M Zain, Ali Imron, Hendru Wijaya, Anastasia, Irwan, Deytri Aritonang, Haryo Sudrajat, Ira Sasmita, Pratiwi EP, Wisnu Broto, Muhtar, Nurisman, Abdul Hamid Design Grafis dan Layout: Christina Kartikawati Sekretariat: Tim Sekretariat Bawaslu Alamat Redaksi: Jalan MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat, 10350. Telp./Fax: (021) 3905889, 3907911. www.bawaslu.go.id

2

Pembaca yang budiman, Pada edisi di awal tahun 2017 ini Buletin Bawaslu membahas mengenai fenomena yang terjadi di Pilkada serentak jilid pertama yang terulang kembali, antara lain fenomena calon tunggal, Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan politik uang. Di Pilkada Serentak jilid kedua fenomena memilih kotak kosong mengemuka disebabkan ada sekelompok orang yang mendorong atau mengkampanyekan agar masyarakat mau memilih kotak (kolom) kosong. Pada edisi kali ini juga menyoroti sejumlah TPS di berbagai daerah yang ulangi pencoblosan berdasarkan rekomendasi Panwas serta menyoroti pembahasan Rancangan UndangUndang tentang Pemilihan Umum

(Pemilu) yang merupakan gabungan tiga Undang-Undang, yakni UU Penyelenggara Pemilu, UU Pemilihan Presiden, dan UU Pemilihan Legislatif yang terus digodok antara DPR RI dan Pemerintah dan perkembangan pembahasannya terkait Bawaslu. Pembaca yang budiman, Di bulan Februari Bawaslu dengan bangga mempersembahkan Bawaslu TV, televisi pengawasan pemilu yang pada tanggal 13 Februari 2017 lalu resmi diluncurkan. Dengan adanya Bawaslu TV ini diharapkan dapat mendekatkan Bawaslu dengan masyarakat. Selain itu, di edisi kali ini menampilkan profil-profil calon anggota Bawaslu periode 2017-2022. Selamat membaca.

Salam Awas

DAFTAR ISI 2

Dari Redaksi Laporan Utama Menyorot Fenomena Pilkada Jilid II 3 Opini 7 Perihal Pendidikan Politik Sorotan Rekomendasi Panwas, Sejumlah TPS di Berbagai Daerah Ulangi 10 Pencoblosan Laporan Khusus Wawancara dengan Lukman Edy: 11 Desain Bawaslu di RUU Pemilu Briefing 13 Mempertahankan Opini WTP Bawaslu Update Bawaslu TV, Televisi 14 Pengawasan Pemilu Bawaslu Gelar Pelatihan 16 Pengawasan Pemilu Berbasis IT Peringatan Dini, Bawaslu Rilis 17 TPS Rawan Bawaslu Pantau Langsung Rekapiltulasi Suara di 18 Pilkada Takalar


Bawaslu Update Pencegahan Menjadi Garda Terdepan Pengawasan Pemilu Sudut Pandang Permasalahan DPT di Pilkada 2017 Profil Calon Anggota Bawaslu Ekspose Daerah Bawaslu Sulbar Undang Tim Paslon Bahas Penertiban APK Interupsi Warnai Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Suara Pilkada Banten Bawaslu Provinsi Kalsel Hadiri Rapat Pleno Terbuka PSU Barito Kuala Sempat Dikhawatirkan Rawan Konflik, Pilkada Boalemo Berlangsung Kondusif Cerita Humor

19 20 22 23 24 25 26 29

Inspirasi Kisah Sebatang Pensil

30

Galeri

31

Menyorot Fenomena Pilkada Jilid II

BAWASLU/MUHTAR

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 101 daerah di Indonesia telah digelar secara serentak pada 15 Februari 2017. 101 daerah yang terbagi ke dalam tujuh provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten tersebut memiliki fenomena tersendiri dalam praktik demokrasi di Indonesia.

BAWASLU/MUHTAR

D

i balik suksesnya penyelenggara Pemilu menggelar Pilkada serentak jilid kedua, berbagai fenomena yang terjadi di Pilkada serentak jilid pertama masih terulang kembali. Fenomena calon tunggal, persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT), hingga politik uang masih kerap terjadi. Pimpinan Bawaslu Endang Wihdatiningtyas memantau langsung pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang hanya ada satu pasangan calon atau istilahnya calon tunggal. Sementara berdasarkan keterangan Panwas setempat, sejumlah elemen masyarakat tampak mendorong atau mengkampanyekan agar masyarakat mau memilih kotak (kolom) kosong. Bahkan ada laporan dari masyarakat bahwa ada oknum yang membagikan amplop untuk mendorong masyarakat agar memilih kotak kosong. Dalam hal ini Endang BULETIN BAWASLU | EDISI JANUARI-FEBRUARI 2017

3

BAWASLU/ALFA

Ketua Panwaslih Aceh Besar Mizan Muhammad (Kanan duduk) dan Kapolres Aceh Besar AKBP Heru Suprihasto (Kiri duduk), ditengah saksi dan pendukung pasangan calon yang protes meminta penghentian proses pungut hitung.

meminta jajaran Panwas Pati untuk menindaklanjuti menjadi polemik yang panjang,” ujar Endang. Sementara terkait DPT, terdapat permasalahan laporan agar permasalahan seperti ini tidak terulang di beberapa daerah. Berdasarkan pengawasan yang kembali. Menurut Endang, persoalan calon tunggal ini dilakukan oleh jajaran Bawaslu, temuan permasalahan memang sedikit unik apalagi sampai ada dorongan dari DPT tertinggi terjadi di Banten sebanyak 29 temuan, masyarakat untuk tidak memilih. Ia berharap persoalan lalu disusul DKI Jakarta dengan 26 temuan, dan Aceh calon tunggal ada di urutan ketiga dengan 11 dapat diatur temuan. kembali di RUU Di DKI Pemilu. Mumpung DPR sedang membahas “Mumpung Jakarta, Pimpinan RUU Pemilu, nanti Bawaslu akan DPR sedang Bawaslu RI Nasrullah membahas RUU menyampaikan semacam masukan l a n g s u n g Pemilu, nanti terkait calon tunggal ini supaya tidak melakukan Bawaslu akan menjadi polemik yang panjang menyampaikan supervisi ke beberapa TPS s e m a c a m yang diindikasi masukan terkait a d a n y a calon tunggal Endang Wihdatiningtyas ini supaya tidak pelanggaran oleh Pimpinan Bawaslu RI

“ ”

4


masyarakat terkait pukul 12.00 dengan DPT. Nasrullah membawa e-KTP. Namun dikarenakan mengunjungi TPS 88 tidak terdaftar di DPT, dan 89 yang berada di maka perlu formulir wilayah Cengkareng Setiap permasalahan untuk DPT tambahan. Timur, Jakarta dan aduan harus segera Akan tetapi formulir Barat, satu hari pasca pemungutan tersebut habis sehingga ditindaklanjuti dan harus menunggu waktu untuk suara, Kamis (16/2). segera memberi jawaban mendapatkan formulir Dalam supervisinya, atas aduan masyarakat tambahan. N a s r u l l a h menemukan adanya “Tapi kami dianggap masyarakat warga setempat Prof. Muhammad ini mengulur waktu yang tidak dapat KETUA BAWASLU RI sehingga masyarakat menggunakan hak tidak bisa menggunakan pilihnya. hak pilihnya. Padahal “Dari pertemuan memang waktunya dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS), pengawas TPS, serta warga sangat mepet,” ujar Warsim. Nasrullah juga mempertanyakan mengapa banyak setempat, ditemukan sekitar 200-an warga yang tidak dapat mencoblos pada 15 Februari 2017 karena waktu masyarakat yang bisa tidak terdaftar di DPT. Ia meminta masyarakat yang belum terdaftar di DPT untuk proaktif pencoblosan sudah habis,” ujar Nasrullah. Warga yang tidak dapat mencoblos ini, jelas Nasrullah, mengumpulkan data kependudukannya untuk diverifikasi merupakan warga yang tidak terdaftar di Daftar Pemilih oleh Bawaslu, KPU, maupun pemerintah. “Bawaslu akan mengawal jika memang ada Tetap (DPT) namun memiliki e-KTP. “Mereka mengaku punya e-KTP namun tidak dapat mencoblos dengan masyarakat yang punya hak pilih namun tidak bisa menggunakannya. Tapi kami juga perlu verifikasi terlebih berbagai macam alasan oleh petugas di TPS,” jelasnya. Berdasarkan keterangan dari KPPS TPS 89 Warsim, dahulu ke pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam warga yang merupakan penghuni dari apartemen dan Negeri serta Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil komplek perumahan tersebut datang ke TPS sekitar mengenai status kependudukan warga ini,” ujarnya.

”

”

Pimpinan Bawaslu RI Nelson Simanjuntak mengamati proses penghitungan suara di TPS di Papua Barat.

BAWASLU/MUHTAR

Pimpinan Bawaslu RI Daniel Zuchron dan Pimpinan Bawaslu Provinsi Banten mengawasi jalannya pemungutan suara ulang di TPS 4, Banten.


5

tanggal lahir, umur, dan alamat yang bersangkutan. Pantauan di Provinsi Paling Rawan “Kami melihat setidaknya ada sekitar enam orang di Sementara itu, Pimpinan Bawaslu RI Nelson dalam DPT tersebut memiliki nama yang sama dan diduga Simanjuntak memantau secara langsung pelaksanaan tahapan pemungutan dan rekapitulasi suara di beberapa dimiliki satu orang dan semuanya sama. Hanya berbeda TPS di Manokwari, Papua Barat. Hal tersebut didasari pada nomor akhir di Nomor Induk Kependudukan (NIK) terkait ditetapkannya Papua Barat sebagai urutan dan jenis kelamin,” ujar Nelson. Sebelumnya, jajaran pengawas Pemilu, dari tingkat pertama Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang disusun pusat hingga TPS terus melakukan upaya pengawasan oleh Bawaslu RI. “Bawaslu RI hadir untuk memastikan pelaksanaan melekat agar Pilkada berjalan dengan lancar, aman, dan Pilkada di Papua Barat bisa berjalan secara terhormat damai. Seperti yang disampaikan Ketua Bawaslu RI Muhammad, pengawas Pemilu dan demokratis,” ujar Nelson. ditempatkan di semua TPS pada Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Pilkada Tahun 2017. Pengawas juga melakukan supervisi di malam memastikan proses pemungutan hari sebelum pelaksanaan tahapan dan penghitungan suara di TPS pungut hitung di TPS dilaksanakan. berjalan sesuai aturan dan bebas Hingga pukul 03.00 WIT dini hari, dari kecurangan. dari hasil pantauan pengawas, masih Muhammad menegaskan banyak masyarakat yang masih jika terdapat aduan atau laporan berkeliaran di pinggir jalan secara dari masyarakat selama proses berkelompok meskipun malam sudah Pilakda berlangsung, para semakin larut. pengawas jangan membiarkan Selain itu, dari hasil pengawasan aduan atau laporan masyarakat. di salah satu TPS di Desa Arkuri, “Setiap permasalahan dan aduan Kecamatan Manokwari Barat, Dari pertemuan dengan harus segera ditindaklanjuti dan pengawas Pemilu juga menemukan Panitia Pemungutan Suara harus segera memberi jawaban kejanggalan yang mana ada beberapa (PPS), pengawas TPS, atas aduan masyarakat,” masyarakat yang datang memilih serta warga setempat, tegasnya. menggunakan C6 orang lain. Sementara Pimpinan Bawaslu ditemukan sekitar 200Dari pantauan terdapat seorang RI sekaligus merupakan perempuan yang datang membawa an warga yang tidak Koordinator Divisi Pengawasan C6 dengan nama laki-laki. Hal dapat mencoblos pada Bawaslu RI Daniel Zuchron tersebut diperkuat dengan pernyataan 15 Februari 2017 karena mengatakan, Bawaslu masih dari salah satu masyakarat yang waktu pencoblosan sudah terus melakukan investigasi mengatakan dia memiliki KTP habis terkait temuan pelanggaran di setempat namun mendapatkan C6 DKI Jakarta. Bawaslu RI juga milik orang lain. Namun hal tersebut masil mengumpulkan data soal tidak bisa langsung mengoreksi di Pimpinan Bawaslu RI temuan pelanggaran yang terjadi tempat dikarenakan kondisi lapangan Nasrullah di beberapa daerah lainnya. yang tidak memungkinkan. Ia menambahkan, untuk “Sejak dulu kami sering meminta mengatasi temuan pelanggaran kepada jajaran KPU untuk memastikan ini, Bawaslu RI juga mengutus undangan C6 itu bisa didistribusikan kepada yang bersangkutan secara langsung dan tidak gugus tugas penyelenggara Pemilu, dalam hal ini boleh diwakilkan. Kejadian seperti ini akan coba dikaji termasuk juga KPU untuk memperhatikan konsekuensi atas pelanggaran yang muncul di lapangan. oleh Bawaslu dan diproses,” ujar Nelson. “Selain itu pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Selain itu, juga ditemukan beberapa nama ganda yang terdata di DPT yang diduga hanya dimiliki oleh satu jajaran KPU dan Bawaslu yang ditangani oleh DKPP,” Pratiwi orang. Hal demikian bisa dilihat dari kesamaan nama, pungkas Daniel.

”

”

6


Opini

Perihal Pendidikan Politik

Pemilihan apapun namanya dari pemilihan Kepala Negara hingga Kepala Desa tetap saja mewajibkan upaya pendidikan politik bagi pemilih. Pemilihan sebagai prasyarat ketentuan legalitas pemberian hak suara rakyat kepada pemimpin dalam mengelola pemerintahan. Kepemimpinan berbasis pemilihan ini bertujuan menjaga kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat 2 UUD 1945) sesuai konstitusi Indonesia.

Oleh: GIRINDRA SANDINO

Pemilihan ini dikatakan memenuhi hak-hak memilih bila dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Pasal 22E ayat 1 UUD 1945). Mungkin ini menjadi dasar mengapa semua pemilihan sekarang menggunakan pemilihan langsung mulai dari Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Legislatif, Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Kepala Desa hingga pemilihan RT/RW pun banyak menggunakan cara langsung. Paska reformasi pemilihan umum langsung merupakan bentuk pilihan sadar dalam menjaga “kedaulatan rakyat”. Menjaga kedaulatan rakyat sejalan dengan membangun demokrasi berbasis penguatan pengetahuan politik. Tidak mungkin rakyat akan memilih dengan sadar dan/atau rasional bila tidak memahami politik. Dengan demikian pengenalan politik menjadi awal menentukan pilihan sadar dan rasional. Dalam Tujuan dan Fungsi Parpol dalam Pasal 11 UU Nomor 2 Tahun 2008 (kemudian direvisi menjadi UU Nomor 2 Tahun 2011) tentang Partai Politik sudah sangat jelas dalam menerangkan kewajiban melaksanakan pendidikan politik. Pengenalan politik sebenarnya sudah menjadi keharusan oleh partai politik. Rakyat harus mendapatkan pendidikan politik sesuai Pasal 1 ayat (4) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Pasal ini menyebutkan bahwa “pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”. Suatu Keharusan Pendidikan politik jelas bukan hanya menjelaskan visi

misi politik dalam pilpres, Pileg dan Pilkada. Namun, keharusan pembelajaran dan pemahaman agar warga negara mengetahui peran dan fungsi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, politik sebagai salah satu jalan memahami pendidikan politik menjadi kewajiban partai politik. Demi memastikan berjalannya program pendidikan politik tersebut AD ART Parpol pun harus memuat ketentuan pendidikan politik (Pasal 2 ayat 4 huruf k UU 2/2011). Lalu pertanyaan muncul adalah materi pembelajaran apa saja yang harus diketahui melalui pendidikan politik? Pasal 34 ayat 3b UU Parpol menjelaskannya bahwa pendidikan politik berkaitan dengan; (a) pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan (c) pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan. Dengan demikian pendidikan politik harus dijalankan secara terus menerus dan berkelanjutan. Bukan sebatas sosialisasi pribadi maupun parpol dalam pemilu dan pilkada. Keberlanjutan pendidikan politik dalam penjelasan UU parpol bertujuan agar “…terbentuk watak atau keperibadian bangsa Indonesia yang terbentuk atas dasar kesepahaman bersama terhadap nilai-nilai kebangsaan yang lahir dan tumbuh dalam kehidupan bangsa”. Oleh karena itu, pendidikan politik dan perkaderan partai menjadi langkah peningkatan kualitas kehidupan berbangsa warga negara. Sungguh mulia tujuan pendidikan politik dan perkaderan partai bagi bangsa dan negara Indonesia. Silau kemilau cahaya politik dalam perbaikan BULETIN BAWASLU | EDISI JANUARI-FEBRUARI 2017

7

Opini permasalahan sosial masyarakat. Politik dikemudian hari menjadi solusi setiap permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara kita.

dan tidak percaya pada tokoh yang diusung parpol dalam kontestasi demokrasi. Ke depan parpol harus mempertegas peran dan fungsi perkaderan partai sebagai alat perjuangan politik. Pendidikan dan Perkaderan Perkaderan partai secara tidak langsung akan menjadi Parpol yang mendapatkan amanah mulia sesuai selektor partai dalam memilih pemimpin dan calon konstitusi dan UU Parpol menjalankan program pendidikan pejabat publik. Karena perkaderan lah pembentuk watak politik untuk dua kategori; (1) pendidikan politik bagi dan karakter anggota sesuai tujuan parpol. Hingga anggota setiap warga negara, dan; (2) perkaderan partai bagi parpol bukan sekedar muncul pada acara parpol namun anggota dan kader parpol. Pembagian ini dijalankan secara hadir diseluruh kehidupan sosial masyarakat. bertahap dan berkelanjutan diluar program sosialisasi Penjelasan penulis merasa perlu dipertegas dengan dalam kampanye politik. mendasarkan bahwa sosialisasi dan kampanye politik Pendidikan politik bagi warga negara terkenal di bukanlah pendidikan politik. Tetapi bahwa kampanye telinga melalui program sosialisasi empat pilar berbangsa yang berupa penyampaian visi, misi dan program ke dan bernegara. Program penghuni senayan yang sering depan adalah bagian dari pendidikan politik. Kalau kita dilaksanakan sekaligus jalan untuk turun ke daerah tidak percaya lihat saja UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan (dapil). Sosialisasi pun tidak terfokus untuk Pemilu, UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan membentuk watak dan karakter bangsa seperti niatan Presiden dan Wakil Presiden dan Revisi Kedua UU Nomor awal. Bahkan terkesan sebagai bentuk 10 tahun 2016 tentang Pemilihan pengalihan dari keharusan turun ke Gubernur, Bupati dan Walikota. masyarakat dan membagikan rezeki Pada setiap pasal dari tiga Karena perkaderan lah melalui amplop dan makan gratis. serangkaian pemilihan demokratis Program sosialisasi empat pilar tidak menyebutkan secara tegas pembentuk watak dan berbangsa dan bernegara sebenarnya ketentuan pendidikan politik. Pasal karakter anggota sesuai masuk dalam kajian pendidikan politik. 37 UU 42/2008 hanya memuat tujuan parpol. Hingga Alangkah lebih baik bila sosialisasi aturan terkait visi, misi dan program anggota parpol bukan empat pilar berbangsa dan bernegara pasangan calon. Sedangkan sekedar muncul pada dilaksanakan dalam tahapan-tahapan frase “dalam rangka pendidikan yang jelas dan tersistematis. Peserta pun acara parpol namun hadir politik”, KPU wajib memfasilitasi bukan hanya sekali hadir lalu menyimpan diseluruh kehidupan sosial penyebarluasan materi kampanye. semua materi sosialisasi. Namun peserta Apakah materi kampanye menjadi masyarakat. harusnya mendapatkan pendalaman dan tanggung jawab penyelenggara? program followup untuk meningkatkan Tentu saja bukan dan tidak benar pemahaman. mengatasnamakan pendidikan politik Di lain sisi, perkaderan partai bagi anggota dan kader sebatas menyebarluaskan materi kampanye. parpol perlu mendapatkan porsi tersendiri. Program parpol Sedangkan pemilu dengan dalil Pasal 81 dan 81 harus terbuka agar anggota dan kader memahami politik UU 8/2012 tentang Pemilu senada dengan UU Pilpres. bukan sekedar menghapal AD ART parpol. Sekarang Pendidikan politik dijabarkan dianggap sama dengan banyak anggota parpol yang hafal visi, misi dan program penyampaian visi, misi, program partai dan program parpol namun sulit menjelaskan kepada masyarakat. calon legislatif. Lain pemilu lain pilkada, Pasal 63 revisi Paling-paling para elit partai yang mampu menerjemahkan kedua UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, pendidikan politik dalam pelatihan-pelatihan. dan Walikota, hanya menyebutkan bahwa “kampanye Kelemahan parpol dalam perkaderan ini karena dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik”. perbaikan internal parpol masih sulit dijalankan sesuai Artinya bukan pendidikan politik secara keseluruhan tatanan ideal. Masalah penempatan jabatan publik, nomor hanya berupa perwujudan. urut pada pencalegkan dan pengusungan kader parpol adalah bukti lemahnya peran perkaderan partai. Padahal Revisi Serentak perkaderan adalah jalan utama dan pertama sebagai cara Penulis mengajak pembaca untuk jernih dalam melihat perbaikan managerial partai. Dampak lanjutan adalah permasalahan antara pendidikan politik dengan kampanye. turunnya partisipasi pemilih akibat kurang mengenal Jika dianalogikan pendidikan politik adalah pustaka

8


Opini sedangkan kampanye merupakan salah satu buku dalam bangsa. Revisi tersebut tentu harus menggunakan kata perpustakaan. Maka penggiringan opini publik bahwa pendidikan politik yang sama antara UU Parpol dengan kampanye adalah pendidikan politik harus diakhiri. Konsep UU Kepemiluan. Berawal dari perbaikan, umum dan khusus sungguh berbeda penyatuan dan penguatan UU begitu juga pendidikan politik dalam Kepemiluan yang sinergis dengan UU Parpol berbeda dengan aturan UU Parpol. Lahirlah program kampanye di UU Pilpres, Pemilu dan Pada akhirnya, bila kita pendidikan politik seiring sejalan Pilkada. mau memperbaiki politik dengan tahapan yang jelas dan Oleh sebab itu, kampanye bukanlah bangsa kekinian maka harus berkelanjutan. Pada suatu saat konten yang harus kita perdebatkan hingga menyinggung persoalan dana dilaksanakan revisi serentak nanti rakyat akan mendapatkan pendidikan politik sesuai dengan serta potensi politik uang. Karena dari tiga serangkaian tujuan pemanfaatannya. Kalau usaha kampanye tidak bisa membuat warga penyelenggaraan pemilihan mempertegas pendidikan politik negara memahami dan mendalami kepemimpinan bangsa. hilang karena kemauan politik pendidikan politik sebatas materi Revisi tersebut tentu yang lemah dari pihak senayan kampanye. Pemahaman ini akan dan pemerintah. Rakyat hanya lebih membuka pandangan kita untuk harus menggunakan kata kan menjadi konsumen kampanye memisahkan antara pendidikan politik pendidikan politik yang sampai politik dianggap sebatas yang merupakan kewajiban parpol. sama antara UU Parpol transasksi suara dimasa perebutan Sebaliknya kampanye merupakan dengan UU Kepemiluan. suara rakyat. bagian dari pendidikan politik yang disebarkan oleh peserta pemilu maupun yang difalitasi oleh KPU. Pada akhirnya, bila kita mau *Penulis adalah tim asistensi memperbaiki politik bangsa kekinian Bawaslu RI maka harus dilaksanakan revisi serentak dari tiga serangkaian penyelenggaraan pemilihan kepemimpinan

Political Quotes “That is simple my friend: because politics more difficult than physics ”

AP

“Itu sangat sederhana temanku: karena politik lebih sulit daripada fisika.“

“Perkembangan yang ideal akan terapai melalui demokrasi. tak ada jalan lain daripada memungkinkan setiap manusia untuk menggunakan hak-haknya” PRAMOEDYA ANANTA TOER

ALBERT EINSTEIN


9

Rekomendasi Panwas, TPS di Sejumlah Daerah Ulangi Pencoblosan ISTIMEWA

Pada pelaksanaan Pilkada Serentak 15 Februari 2017, terdapat tempat pemungutan suara (TPS) di sejumlah daerah yang harus melakukan pemungutan suara ulang (PSU). Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan hingga 19 Februari 2017, setidaknya terdapat 27 TPS yang tersebar di 10 daerah yang menggelar PSU. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay mengungkapkan terdapat puluhan TPS disejumlah daerah yang telah melaksanakan PSU. Ada beberapa faktor yang membuat pengawas pemilu merekomendasikan PSU di sejumlah TPS. Faktor tersebut dapat dibagi dengan faktor kesalahan oleh penyelenggara dan faktor pelanggaran oleh pihak diluar penyelenggara. Mantan Direktur Eksekutif Center for Electoral Reform (Cetro) ini mengatakan kesalahan prosedur oleh penyelenggara dapat terjadi secara sengaja maupun tidak disengaja seperti petugas mencoblos surat suara kosong. Sedangkan pelanggaran oleh pihak diluar penyelenggara misalnya pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali atau terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain. Dasar hukum pelaksanaan PSU sendiri diatur dalam Pasal 112 UU Pilkada. Terdapat dua kondisi yang memungkinkan proses pemungutan suara di TPS diulang. Pertama, pemungutan suara dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemung-

10


utan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Kemudian kedua, pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih keadaan. Keadaan yang dimaksud adalah, a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan; c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. Daerah-daerah yang melaksanakan PSU adalah Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Buton, Kabupaten Kampar, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan Kota Jayapura. Hadar mengatakan diluar daerah-daerah di atas, ada sejumlah daerah lain yang akan melaksanakan PSU. Berbagai sumber

Laporan Khusus

ISTIMEWA

Wawancara Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum, Lukman Edy

Desain Bawaslu di RUU Pemilu Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang merupakan gabungan tiga Undang-Undang, yakni UU Penyelenggara Pemilu, UU Pemilihan Presiden, dan UU Pemilihan Legislatif terus digodok antara DPR RI dan Pemerintah. Ditarget dapat selesai April 2017, RUU ini memiliki banyak isu perubahan yang perdebatannya tidak jarang berlangsung alot, mulai dari sistem pemilu, ambang batas parlemen, persyaratan pemilihan presiden, daerah pemilihan, jumlah

kursi DPR, peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemilu, penanganan pelanggaran pemilu, sengketa pemilu, serta kelembagaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu, Lukman Edy mengungkapkan bakal ada sejumlah penguatan terkait kewenangan Bawaslu dalam RUU Pemilu. Salah satunya adalah kewenangan untuk mengaudit dana kampanye, tidak lagi berada di KPU namun diserahkan

kepada Bawaslu. Bagaimana perkembangan pembahasan RUU Pemilu terkait Bawaslu, berikut cukilan wawancaranya. Bagaimana desain Bawaslu dalam RUU Pemilu? Mengenai desain Bawaslu, yang pasti perubahan dalam UU Pemilu adalah mengambil UU Pilkada, dengan memberikan tambahan kewenangan kepada Bawaslu. Sehingga Bawaslu itu tidak hanya sebagai lembaga pengawas, tetapi


11

Laporan Khusus sudah tataran peradilan pemilunya atau penegakan hukum pemilunya. Itu dua kewenangan baru Bawaslu. Itu sudah pasti, karena sudah ada di UU Pilkada. Yang kami sudah sepakat dengan pemerintah, dimana yang baik-baik atau hal yang baru di UU Pilkada, dimasukkan ke UU Pemilu. Terbatas pada mengadopsi ketentuan baru di UU Pilkada? Sekarang banyak usulan NGO dan masyarakat, agar dilakukan formulasi ulang terhadap lembaga Bawaslu ini. Karena dengan dua kewenangan tambahan ini. Reformulasi seperti apa? Pertama adalah menambah kapasitas komisioner Bawaslu. Harus ada dalam komisioner yang punya kapasitas intelijen pemilu dan penyelidik pemilu. Misalnya syarat bintang 1 atau 2 di Kepolisian Itu jadi salah satu Komisioner Bawaslu. Kalau ini tidak bisa dilakukan, maka struktur organisasinya yang pelu diubah. Ada deputy yang khusus tangani soal intelijen pemilu dan soal penyelidikan pemilu. Jadi eselon 2-nya, misal kombes yang ditugaskan oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Karena dua kewenangan tambahan tadi. Tidak bisa tidak, harus ada reformulasi agar bisa terbangun. Pengawasannya sistem intelijennya lebih bagus. Terkait pengaturan politik uang, akan ada penguatan? Dalam kaitan penguatan terhadap UU Pemilu, kami ingin rambu-rambu yang tegas soal politik uang. Dengan segala macam metode dan formula sehingga menjadi preventif. Jadi munculnya pasal barangbarang yang diperbolehkan di UU Pilkada itu dalam rangka untuk membatasi mana yang dimaksud politik uang mana yang tidak. Karena muatan anti politik uang, sanksi administrasi yang diberikan kami anggap menakutkan bagi

12

calon. Sehingga tidak boleh kita itu berikan cek kosong, semuanya dianggap politik uang. Itu bisa terjadi kriminalisasi nanti. Dalam rangka untuk batasi peluang kriminalisasi terhadap pasangan calon kepala daerah, maka kita buat ketentuan yang diperbolehkan apa saja. Maka itu muncul ketentuan, boleh memberikan alat peraga kampanye. Kalau dahulu, dikatakan misalnya harganya tidak boleh lebih dari Rp 50 ribu. Praktiknya di lapangan, mengumpulkan massa untuk kampanye itu ada. Dan tidak mungkin kumpulkan massa tanpa berikan uang transport. Apalagi ditengah kultur masyarakat kita, 68 persen masyarakat kita masih mau ada politik uang. Maka itu harus dibatasi. Boleh keluarkan uang, tapi ada batasnya, dalam rangka untuk kempanye misalnya. Ini sebenarnya latar belakang munculnya pasal itu. Dalam RUU Pemilu nanti akan tetap digunakan? Kalau itu dijadikan objek audit, tidak akan berpotensi menjadi politik uang. Kekurangannya dalam UU Pilkada, tidak nyatakan itu sebagai objek audit, sehingga auditnya jadi lemah. Misalnya pemberian uang dana transport, uang makan, maksimal 25 ribu misalnya dan itu harus dilaporkan dan diaudit, saya kira itu tidak mengkhawatirkan menjadi politk uang. Karena itu dana resmi yang dilaporkan kepada auditor. Lebih dari pada itu, baru dikatakan politik uang. Kalau misalnya uang makannya maksimal 25 ribu, lalu kita kasih 50 ribu, udah pasti ini politik uang. Ini akan kita perkuat. Jadi objek audit Siapa yang nantinya diberi kewenangan untuk mengaudit? Kita pindah dari KPU ke Bawaslu. Sudah hampir sepakat. Komisi II DPR dalam rapat-rapat juga maunya dipindahkan ke Bawaslu, tidak KPU.


Terkait sanksi diskualifikasi calon yang politik uang dalam UU Pilkada, diadopsi ke RUU Pemilu? Itu bagian yang kita ambil dari UU Pilkada kedalam UU Pemilu. Aturan mainnya seperti apa? Bahkan dalam UU sudah dijelaskan, Mahkamah Agung boleh mendiskualifikasi Capres. Jadi sebelum pemilihan, maka MA boleh mendiskualifikasi capres. Tapi setelah pemilihan, itu Mahkamah Konstitusi yang boleh mendiskualifikasi. Syaratnya Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Cuma kita masih melihat lemah di ketentuan TSM ini. Ini yang perlu diperkuat. Untuk mencapai TSM itu berat sekali. Kita lihat itu kan ambil sepenuhnya dari Peraturan Bawaslu yang masih dalam paradigma sulit untuk menangkap politik uang itu. Itu yang perlu diperkuat. Hal lain yang akan diatur? Kami sudah rencanakan untuk memasukkan pasal tentang edukasi pemilu dengan melibatkan pemerintah. Siapa yang dilibatkan dalam edukasi pemilu itu, adalah Kemendikbud, Kemenpora, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, TNI, Kepolisian dan Kejaksaan. Tiga lembaga terakhir, ini soal penegakan hukumnya yang harus diedukasi ke masyarakat. Yang lainnya soal demokrasinya yang harus dia didik. Pemilu ini harus menjadi kerja bersama. Tidak hanya KPU dan Bawaslu saja. Terlalu kecil sizenya KPU dan Bawaslu dalam rangka untuk membudayakan demokrasi dan pemilu yang sehat untuk pemilu 2019 ini. Harus kita lebarkan lagi, sehingga ada kementerian-kementerian yang bertanggungjawab terhadap peran edukasi pemilu. Haryo Sudrajat

Briefing

Mempertahankan Opini Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah prestasi berhasil ditorehkan Bawaslu RI. Pada 2015 mencapai peringkat delapan dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik kategori Lembaga Non Struktural (LNS) dimana pada tahun berikutnya prestasinya meningkat menjadi peringkat lima. Masih di 2015, Ketua Bawaslu RI Prof. Muhammad juga dianugerahi Tanda Kehormatan Bintang Penegak Demokrasi oleh Presiden Joko Widodo. Sementara pada 2016, Bawaslu menerima penghargaan atas prestasinya dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 dengan predikat nilai “B” (Baik) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB). Salah satu prestasi lainnya di 2016, Bawaslu RI untuk pertama kalinya mendapat rapor tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Tahun Anggaran 2015. Sebelumnya, selama dua tahun berturut-turut Bawaslu mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Untuk ukuran lembaga yang belum genap berusia sembilan tahun prestasi-prestasi tentu luar biasa. Semua prestasi yang telah dicapai, hendaknya tidak membuat kita cepat berpuas diri apalagi merasa telah sempurna. Prestasi yang ada harus dijadikan pelecut untuk terus lebih baik lagi. Salah satu agenda terdekat kita adalah bagaimana mempertahankan predikat WTP pada

WTP

Oleh:

GUNAWAN SUSWANTORO

Sekretaris Jenderal Bawaslu RI

pengelolaan keuangan Tahun 2016. Tantangan untuk mempertahankan rapor tertinggi dari BPK tersebut pada 2017 ini pasti lebih berat. Komitmen bersama seluruh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi yang tahun lalu dibangun untuk mewujudkan cita-cita meraih predikat WTP, tahun ini tidak boleh berada pada level yang sama apalagi mengendur. Seluruh provinsi harus

Seluruh provinsi harus kerja ekstra keras dalam menyajikan laporan keuangannya agar ketika diperiksa oleh BPK tidak ada lagi kekurangan. Bawaslu harus mampu mempertahankan predikat WTP tahun ini.

kerja ekstra keras dalam menyajikan laporan keuangannya agar ketika diperiksa oleh BPK tidak ada lagi kekurangan. Bawaslu harus mampu mempertahankan predikat WTP tahun ini. Mengutip salah satu pernyataan Ketua Bawaslu RI Prof. Muhammad, suksesnya penyelenggaraan pemilu akan menjadi sempurna apabila pengelolaan anggarannya juga baik. Mempersembahkan pemilu yang berintegritas, tidak hanya terbatas pada penyelenggaraannya namun juga berintegritas dalam pengelolaan anggaran pemilunya. Karena itu, sekali lagi saya mengingatkan bahwa Bawaslu harus terus mengupayakan perbaikan dalam manajemen pengelolaan keuangan dari tahun ke tahun. Sebab tantangan akan makin berat kedepannya. Hal itu apabila kita melihat proses pemilihan kepala daerah 2018 yang akan dilaksanakan di 171 daerah dimana didalamnya terdapat 17 provinsi yang akan melaksanakan Pemilihan Gubernur, yakni Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Tantangan berat didepan mata tersebut, mewajibkan kita untuk lebih mempersiapkan diri dari sekarang. Tidak hanya dalam hal pengelolaan keuangan, namun hal teknis juga harus lebih baik lagi. n


13

“Bawaslu TV”,

Televisi Pengawasan Pemilu Dalam rangka menginformasikan tentang perjalanan demokrasi, Pemilu, dan pengawasan Pemilu melalui tayangan televisi, dan mendekatkan Bawaslu dengan masyarakat, Bawaslu RI meluncurkan Bawaslu TV di Gedung Bawaslu, Lantai 4, Jakarta Pusat, Senin (13/2). Bawaslu TV juga diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan informasi publik sehingga pengawasan Pemilu semakin transparan dan akuntabel. “Bawaslu juga harus mampu melakukan sebuah proses edukasi kepada masyarakat tentang arti sebuah demokrasi, pemilu dan pengawasan pemilu. Bawaslu TV menjadi salah satu media yang dipakai Bawaslu untuk melakukan proses edukasi tersebut,”kata Pimpinan Bawaslu RI, Nasrullah saat peresmian Bawaslu TV. Bawaslu TV, lanjut Nasrullah, bu-

14

kan hanya diperuntukan untuk jajaran pengawas pemilu semata. KPU dan DKPP sebagai penyelenggara Pemilu juga akan dilibatkan dalam tayangan Bawaslu TV terkait bagaimana teknis penyelengaraan pemilu dan persoalan kode etik yang menjerat penyelenggara Pemilu. Menurut Koordinator Divisi Humas dan Sosialisasi Bawaslu RI tersebut, Bawaslu TV juga diharapkan dapat menonjolkan karakteristik lembaga pengawas pemilu yang mengedepankan netralitas. Dia memastikan tayangan Bawaslu TV tidak akan berpihak kepada kelompok kepentingan manapun. Selain menampilkan informasi dan berita mengenai kepemiluan, Bawaslu TV kata Nasrullah juga akan menayangkan jelajah pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/


Kota. Program jelajah pengawasan merupakan upaya pengawasan Pemilu yang dilakukan jajaran pengawas Pemilu ke daerah yang sangat terpencil. “Jelajah pengawasan ini kan dilakukan dengan mengunjungi daerah yang jauh dari pusat kota provinsi tersebut. Tentu dengan ditayangkan di sebuah TV, masyarakat jadi tahu bagaimana Bawaslu melakukan tugas pengawasan sejauh ini,” jelas mantan Anggota KPU Yogyakarta tersebut. Bawaslu TV merupakan televisi dengan platform live streaming menggunakan jaringan internet. Untuk saat ini, tayangan Bawaslu TV bisa diakses melalui kanal youtube Bawaslu RI dengan alamat channel “HumasBawaslu”. Bawaslu TV akan ditayangkan secara langsung secara regular setiap pekan. Pada tahap pertama, Bawaslu TV mengusung empat program unggulan terdiri dari

Bincang Bawaslu, Interview, Jelajah Pengawasan dan Berita Bawaslu. Selain Bawaslu TV, Nasrullah juga menyampaikan sistem pengawasan pemilu berbasis informasi teknologi (IT) yang dirintis Bawaslu untuk mengawasi Pilkada Serentak Tahun 2017. Pengawasan Pemilu berbasis IT merupakan upaya Bawaslu untuk memastikan tidak terjadinya kecurangan pada saat pemungutan hingga rekapitulasi suara yang dilakukan langsung dari TPS. Pengawasan Pemilu berbasis IT yang akan berlaku pada 15 Februari 2017 nanti, lanjut Nasrullah, diharap-

kan dapat memperkuat pengawasan mulai dari TPS hingga rekapitulasi di tingkat Kabupaten dan Provinsi. Pengawasan berbasis IT diharapkan dapat memonitor potensi kecurangan seperti perubahan surat suara dari TPS ketingkat Kecamatan. “Dengan adanya pengawasan pemilu berbasis IT ini supaya pergerakan kotak suara dapat dipastikan dengan aman. Ketika hasil suara ditingkat rekapitulasi berbeda dengan di TPS, maka rekaman yang di TPS bisa dijadikan acuan yang sebenarnya,”ungkap Nasrullah. Dalam melakukan perekaman

nanti, Nasrullah menjelaskan setiap petugas TPS diharapkan membawa alat rekam, berupa telepon pintar, handycam, laptop atau handphone jenis lainnya yang bisa diguinakan untuk merekam. Petugas akan merekam C1 plano yang telah diisi, berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang telah dipegang oleh ketua KPPS. Dalam jangka waktu 2 hingga 3 jam setelahnya setelah proses penghitungan suara, hasil perekaman dapat dilihat melalui aplikasi Viwaslu (video pengawasan Bawaslu). Irwan

FOTO-FOTO: HUMAS BAWASLU


15

Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Bawaslu Gelar Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif Berbasis IT

Kesiapan jajaran pengawas dalam mengawasi tahapan pungut hitung Pilkada yang rawan terjadinya pelanggaran, sangat dibutuhkan. Pun halnya dalam menjalankan terobosan yang dilakukan oleh Bawaslu melalui pengawasan Pemilu partisipatif berbasis teknologi informasi atau information and technology (IT). Jajaran pengawas perlu dibekali pendidikan untuk bisa menjalankan program tersebut dengan baik. Untuk meningkatkan pemahaman jajaran pengawas di 101 daerah yang menggelar Pilkada, Bawaslu RI menggelar Kegiatan Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Berbasis IT di Hotel Four Point Makassar, sejak Sabtu (4/2) hingga Senin (6/2). Ketua Bawaslu RI Muhammad mengatakan, kegiatan ini merupakan langkah strategis yang memang harus segera dilakukan. Hal ini ditujukan untuk mempersiapkan rencana gerak seluruh jajaran pengawas Pemilu dalam rangka melakukan pengawasan terhadap momentum Pilkada serentak Tahap II tanggal 15 Februari 2017 mendatang. “Selain itu, untuk melakukan koordinasi rencana kegiatan pengawasan Pemilu berbasis teknologi informasi antar semua jajaran pengawas Pemilu yang nantinya juga akan mencakup sinergi sistem pengawasan berbasis teknologi informasi. Hal ini untuk memaksimalkan kinerja seluruh jajaran pengawas dalam menyelenggarakan pengawasan di Pilkada 2017,” ujar Muhammad. Dukungan sistem ini, sambung Muhammad, merupakan inti dari kebijakan pengawasan oleh lembaga Bawaslu dalam rangka mengembangkan tugas dan amanahnya untuk menga-

16

wasi penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu. “Tanpa dukungan sistem ini, kesiapan personil pengawas TPS, pengawas

”

Tanpa dukungan sistem ini, kesiapan personil pengawas TPS, pengawas lapangan, dan pengawas kecamatan, maka dapat dipastikan kinerja lembaga pengawas Pemilu akan terganggu

”

MUHAMMAD

Ketua Bawaslu RI

lapangan, dan pengawas kecamatan, maka dapat dipastikan kinerja lembaga pengawas Pemilu akan terganggu,” sambungnya. Menurut Muhammad, pengawasan berbasis teknologi informasi di TPS merupakan terobosan yang cerdas dan


baik sehingga bisa diandalkan untuk menunjang performa tugas pengawas Pemilu. Ia mengatakan, pengawasan berbasis teknologi informasi di TPS ini adalah salah satu karya Bawaslu untuk bangsa, untuk Pemilu demokratis, dan untuk Pemilu yang berintegritas. Ia menambahkan, jajaran Pimpinan Bawaslu RI tidak ikhlas jika ada orang yang merendahkan lembaga pengawas Pemilu. “Saatnya kita buktikan bahwa tuduhan pengawas Pemilu tidak memiliki andil dalam Pemilu di Indonesia adalah tidak beralasan,” ujarnya. Ia mengajak seratusan pengawas yang hadir untuk menunjukkan karya terbaik bagi bangsa ini. Ia meminta jajaran pengawas untuk kerja nyata dengan inovasi dan terobosan yang lebih baik. “Yakinkan semuanya bahwa kita adalah pengawas Pemilu yang sejati. Kita torehkan kinerja kita pada 15 Februari 2017 sebagai salah satu produk kebanggaan Bawaslu RI,” pungkasnya. Muhtar

Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran

Peringatan Dini, Bawaslu Rilis TPS Rawan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberikan peringatan dini terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2017 dengan merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS). Berdasarkan hasil pemetaan Bawaslu, hampir setiap daerah penyelenggara pilkada memiliki TPS yang dikategorikan rawan. Komisioner Bawaslu, Daniel Zuchron mengatakan sebagai upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu, pemetaan kerawanan TPS ini ditujukan sebagai antisipasi bagi penyelenggara maupun pihak terkait dalam memastikan pilkada berjalan baik. IKP diharapkan dapat menjadi alat ukur untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran hingga ke TPS. “IKP sebagai alat untuk pemetaan, pengukuran, dan diteksi dini dalam menentukan wilayah-wilayah prioritas yang diidentifikasi sebagai wilayah dalam proses pemilu yang demokratis,” ungkap Daniel saat menyampaikan hasil pemetaan kerawanan TPS di Kantor Bawaslu, Jakarta, Senin (30/1/2017). Berdasarkan hasil pemetaan Bawaslu, Provinsi Papua Barat menduduki posisi teratas daerah dengan tingkat kerawanan TPS dengan 6.824 TPS, disusul Aceh 4.010, Banten 3.857, Sulawesi Barat 3.157, DKI Jakarta 1.868, Gorontalo 482 serta Bangka Belitung 244 TPS. Adapun jumlah TPS untuk Pilkada 2017 mencapai 101.725 TPS. Pemetaan kerawanan TPS yang dilakukan menggunakan metode self assesment dengan variabel meliputi kerawanan data pemilih, ketersediaan logistik, keterlibatan penyelenggara negara, politik uang serta prosedur. Menurut Daniel, berdasarkan data IKP yang dihimpun secara periodik,

Pimpinan Bawaslu RI Daniel Zuchron menjelaskan TPS rawan terkai Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017 di Kantor Bawaslu, Jakarta (30/1). peringkat kerawanan tersebut dihitung dari persentase perbandingan antara banyaknya TPS di masing-masing provinsi dengan total TPS di provinsi tersebut. “Pada dimensi penyelenggara misalnya, memetakan akurasi data pemilih, ketersediaan logistik, politik uang dan prosedur perhitungan pemungutan suara. Sementara dimensi kontestasi memetakan kerawanan keterlibatan penyelenggara terhadap politik uang dan prosedur perhitungan pemungutan suara suara. Dan pada dimensi partisipasi melakukan akurasi data pemilih, politik uang dan prosedur perhitungan pemungutan suara,” jelasnya. Daniel menyontohkan alasan Provinsi Papua Barat menjadi peringkat tertinggi dalam IKP. Menurut dia, dimensi TPS rawan politik uang pada Provinsi Papua Barat mencapai persentase 71, 68 persen dari jumlah TPS 2.857.

Diketahui sebanyak 2.048 TPS rawan politik uang. “Kerawanan politik uang terindikasi pada pemberian uang, barang dan jasa secara langsung kepada pemilih. Kemudian pada wilayah dengan tipologi pedesaan dan tertinggal suap diberikan kepada penyelenggara negara, “ujarnya Untuk menindaklanjuti hasil IKP tersebut, menurut Daniel, Bawaslu akan berkoordinasi dengan semua stakeholders. Secara khusus dia mendorong agar pengawas pemilu juga menyusun hasil dari yang dinyatakan TPS rawan secara berjenjang. “Kami akan melakukan kordinasi dengan pengawas sesuai tingkatan, atas Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan Frequenly Ask Questions (FAQ) yang telah disumulasikan dengan KPU maupun kepolisian, “tutup Daniel. Hendru


17

Divisi Pengawasan

Bawaslu Pantau Langsung Rekapitulasi Suara di Pilkada Takalar Ketua Bawaslu RI Prof. Muhammad dan Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah bersama anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan melakukan supervisi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Takalar tahun 2017. Rombongan berkunjung ke kantor Panwaslu Kabupaten Takalar dalam rangka memantau langsung proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, Jumat (17/2). Pada Pilkada serentak 2017 ini, Kabupaten Takalar merupakan satusatunya daerah yang menyelenggarakan Pilkada di Provinsi Sulawesi Selatan. “Jadi agenda kami, saya bersama pimpinan Bawaslu RI Pak Nasrullah itu ingin melihat secara langsung proses rekap. Jadi kita tahu di Sulawesi Selatan hanya ada satu Pilkada dan kami ingin justru Pilkada Takalar ini menjadi contoh di kabupaten/kota yang lain, bahkan Provinsi yang lain,” kata Prof. Muhammad kepada para wartawan. “Alhamdulillah, dari pagi kita telah melakukan supervisi dan menyaksikan sendiri proses rekapitulasi di beberapa kecamatan, semuanya berlangsung sesuai yang kita harapkan,” ujarnya. Rombongan Bawaslu RI juga menyempatkan diri menyambangi Kecamatan Polongbangkeng Utara untuk memantau langsung rekapitulasi perolehan suara dan melihat aspek keterbukaan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Bilamana mendapat pengaduan atau laporan dari masyarakat selama proses rekapitulasi, Muhammad meminta kepada petugas Panwas agar tidak membiarkan aduan atau laporan masyarakat yang masuk di Panwas berlarut. Setiap permasalahan dan aduan harus segera ditindaklanjuti dan harus segera memberi jawaban atas aduan masyarakat. Dia menambahkan, setiap aduan

18

BAWASLU/ALI IMRON

Ketua Bawaslu RI Prof. Muhammad saat dialog dengan aparat keamanan di Kantor Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Takalar Jl. Syekh Yusuf No. 3 Pattalassang Takalar Sulawesi Selatan, Jum’at, (17/02). Dalam kesempatan itu Bawaslu RI melakukan supervisi rekapitulasi suara pada Pilkada Kabupaten Takalar di beberapa kecamatan.

yang masuk harus selesai secara berjenjang. “Seperti laporan pada saat proses pencoblosan kemarin. Jika ada aduan harus diselesaikan sebelum masuk tahapan rekapitulasi, begitupun selanjutnya,” pungkasnya. Saat berita ini ditulis, hasil akhir real count KPU untuk Pilkada Takalar 2017 menempatkan pasangan Syamsari Kitta-Achmad Dg Se’re (SK-HD) sebagai pemenang dengan perolehan 88.113 suara atau 50.58%. Disusul kemudian pasangan petahana, Burhanuddin Baharuddin-Natsir Ibrahim (Bur-Nojeng) berhasil memperoleh 86.090 suara atau 49.42%. Dari hasil perhitungan, selisih suara kedua pasangan hanya terpaut 2.023 suara. Total suara sah sebanyak 174.954. Suara yang sah tercatat 174.206 suara. Sementara suara yang tidak sah 1.211 suara. Data ini bersumber dari 351 TPS


di Pilkada Kabupaten Takalar yang dilansir melalui laman website KPU RI. Data ini dilansir KPU RI berdasar entry data Model C1 yang merupakan hasil sementara dan bukan hasil final. Apabila nantinya ditemukan kesalahan dalam Model C1 akan dilakukan perbaikan pada proses rekapitulasi ditingkat atasnya. Prof. Muhammad juga meminta kepada semua pasangan calon dan timnya untuk bersabar menunggu hasil resmi dari KPU. “Jangan terprovokasi oleh hasil-hasil survey. Hal Itu (hasil survey-red) adalah ruang bagi warga negara. Tapi itu bukan hasil resmi dari KPU,” jelasnya. Bawaslu juga mengajak masyarakat untuk menghargai proses yang dilakukan KPU sambil kita melakukan pemantauan dan pengawasan rekapitulasi bersama, imbuhnya. Ali Imron

Divisi Sosialisasi, Humas dan Kerjasama Antar Lembaga

Pencegahan Menjadi Garda

Terdepan BAWASLU/HENDRU

Pengawasan Pemilu

Pimpinan Bawaslu Nasrullah mengatakan pencegahan harus menjadi prioritas utama dalam melakukan proses pengawasan Pemilu. Upaya pencegahan merupakan garda terdepan dalam mengantisipasi pelanggaran Pemilu. “Pencegahan harus jadi garda terdepan. Mencegah itu tidak hanya pada wilayah proses pemilu dan hasil namun pada wilayah hulunya, “ kata Nasrullah pada Rapat Koordinasi Singkronisasi Program Divisi Sosialisasi Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga, di Denpasar, Bali, Jumat (13/1). Koordinator Divisi Sosialisasi Humas dan Hubungan Antar Lembaga tersebut menjelaskan pencegahan pada wilayah hulu misalnya, upaya Bawaslu dalam mencegah sebelum pelanggaran terjadi. Potensipotensi pelanggaran harus ditekan sehingga tahapan Pemilu tidak diwarnai tindak pelanggaran oleh peserta Pemilu. “Salah satu keberhasilan pemilu bukan banyaknya penanganan pelanggaran saja, namun seberapa berhasil pengawas melakukan pencegahan sebelum pelanggaran terjadi. Pencegahan menjadi faktor utama dalam melakukan proses pengawasan,” ujarnya. Nasrullah mengatakan, keberadaan Bawaslu diharapkan dapat mendukung proses pembangunan demokrasi melalui Pemilu minim dari tindakan tidak terpuji seperti pelanggaran Pemilu. Menurutnya,

selama ini dalam konteks pencegahan Bawaslu sudah melakukan terobosan dan inovasi dalam melakukan pengawasan pada penyelenggaraan pemilu. Hasilnya, Nasrullah menilai legitimasi Bawaslu secara kelembagaan lebih diakui di tengah masyarakat Indonesia. “Penguatan pencegahan merupakan bagian dari impian kita untuk menguatkan eksistensi Bawaslu di tengah masyarakat,” ungkap Nasrullah. Divisi Sosialisasi, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga yang dikomandaninya, lanjut Nasrullah, memiliki peran yang sangat strategis dalam penguatan kelembagaan Bawaslu. Menurutnya Divisi Sosialisasi dan Humas merupakan garda terdepan dalam hal melakukan sosialisasi dan publikasi pencegahan pelanggaran. Oleh karena itu, dia berharap peran divisi Sosialisasi dan Humas di Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota juga ditingkatkan. “Divisi ini memiliki peran yang strategis termasuk Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota juga menjadi bagian dari upaya tersebut, “ kata Nasrullah. Hendru W/Ira S BULETIN BAWASLU | EDISI JANUARI-FEBRUARI 2017

19

Persoalan Daftar Pemilih di Pilkada 2017 Kendati Pemilihan Kepala Daerah 15 Februari 2017 dilaksanakan di 101 daerah, namun sorotan lebih banyak mengarah pada gelaran Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Pemilihan calon pemimpin ibukota tersebut menyita perhatian tidak hanya warga DKI saja, namun juga warga diluarnya. Dalam pelaksanaannya, Pilgub DKI meninggalkan sejumlah catatan yang mesti disempurnakan pada gelaran putaran kedua pada 19 April mendatang.

Ketua Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz

Dirikan TPS di Lokasi yang Strategis

Masykurudin Hafidz menilai salah satu masalah yang menonjol pada putaran pertama adalah banyaknya warga yang tidak bisa memilih. Menurutnya kejadian serupa tidak boleh terulang pada pemungutan suara putaran kedua 19 April 2017. Masykurudin mengatakan, perbaikan daftar pemilih tetap (DPT) dapat dilakukan dengan mengumpulkan formulir dari pemilih yang belum terdaftar pada putaran pertama. Dari data tersebut, pemilih yang belum dapat memilih harus dimasukkan ke daftar pemilih pada putaran kedua. Selain hal itu, kata Masykurudin yang lebih terpenting adalah mendirikan TPS di lokasi yang strategis untuk memudahkan warga menggunakan hak pilihnya. “Jadi tidak hanya menggunakan hak pilihnya dengan cara mendaftar, tetapi juga mempermudah, membangun TPS di

apartemen, membangun TPS di tempat berkumpulnya pemilih yang sesungguhnya kemarin itu punya persoalaan, misalnya di rusun,” katanya. KPU DKI dianggap masih memiliki waktu untuk menyiapkan agar putaran kedua berjalan lebih baik. Ia berharap data pemilih bisa diperbaiki sehingga bisa lebih akurat dan warga tidak lagi kehilangan hak pilih.

JPPR menurutnya juga memberi catatan khusus pada aspek kemandirian proses pemilihan, khususnya soal penggunaan atribut pasangan calon. Ia mengungkapkan dari pemantauan yang dilakukan, tercatat 26 persen saksi atau pendukung yang hadir di TPS memakai atribut atau kaos yang dapat diidentifikasi pasangan calon tertentu.

BAWASLU/HENDRU

20


Girindra Sandino

Pendataan dan Pemuktahiran Data Pemilih Wajib Segera Dirapikan dengan smartphone yang ada, KPU bisa membuat video singkat bagaimana melihat data pemilih dan menggunakan hak pilih. Kemudian disebar ke semua media sosial penyelenggara yang ditandai kepada akun teman/ sahabat/rekan/saudara sehingga semua bisa melihat video tersebut. Program ini akan lebih efektif daripada menyelenggarakan acara seperti launching logo Pilgub DKI Jakarta yang menghabiskan biaya ratusan juta namun sepi pengunjung. Ketiga, PSU dilaksanakan di dua tempat yaitu TPS 01 Kelurahan Utan Panjang Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat dan TPS 29 Kelurahan Duren Kalibata Kota Jakarta Selatan adalah bukti kegagalan penyelenggaraan pilkada. Pemahaman petugas KPPS wajib diupgrade agar bisa menjalankan kerja sesuai dengan amanah yang diemban.

Pengetahuan dan pemahaman petugas KPPS dinilai sebagai 50% keberhasilan pada hari pungut hitung selain teknis kerja yang dikerjakan. Bagi petugas yang dinilai masih memiliki catatan dari pengawas dan pemantau pemilu dan/atau saksi paslon. Maka, KPUD Jakarta wajib mengevaluasi serta menggantinya dengan segera. =-=


BAWASLU/HENDRU

Tim Asistensi Bawaslu RI Girindra Sandino mengungkapkan persoalan-persoalan teknis dalam putaran pertama harus segera diselesaikan. Jangan sampai, hal ini menjadi masalah untuk putaran kedua. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain program pendataan dan pemukhtahiran data pemilih wajib segera dirapikan. “Jangan sampai ada cerita bahwa pemilih jakarta di putaran kedua masih menggunakan surat keterangan. Bila ada pemilih yang menggunakan suket, maka bisa diasumsikan bahwa penyelenggara melalaikan tugasnya untuk memperbaiki data pemilih dan/atau dianggap melakukan tindakan/perbuatan yang dengan sengaja membiarkan tidak terbaharuinya data pemilih yang berakibat kepada hilangnya hak pilih pemilih. Bila unsurunsur kesengajaan terpenuhi, itu artinya penyelenggara adhoc KPUD Jakarta bisa dikenai sanksi pidana pilkada sesuai Pasal 177A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Kedua, dari mulai memperbaiki data pemilih, penyelenggara harus bisa memahamkan bagaimana cara memberikan hak pilih yang benar. Kalau KPU berkenan,

21 21

Calon Anggota Ba Nama : Ratna Dewi Pettalolo Tempat, Tanggal Lahir : Palu, 10 Juni 1967 Jenis Kelamin : Perempuan Agama : Islam Alamat : Jl. Banteng BTN Bumi Anggur RT 002/009 Kelurahan Birobuli Selatan Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu Sulawesi Tengah Pendidikan Terakhir : S3 Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin Pekerjaan : Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah

Nama : Abdullah Tempat, Tanggal Lahir : Bengkulu, 16 Mei 1976 Jenis Kelamin : Laki-laki Agama : Islam Alamat : Jl. Batan Raya II No. 2 RT 06 RW 04 KP. Parung Serab, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat Pendidikan Terakhir : S1 Teknologi Industri Pertanian Universitas Gadjah Mada Pekerjaan : Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW)

Nama : Abhan Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 12 November 1968 Jenis Kelamin : Laki-laki Agama : Islam Alamat : Klipang Sendangmulyo RT 02 RW 01 No 9 Kecamatan Tembalang, Kota Semarang Pendidikan Terakhir : S1 Hukum Keperdataan Universitas Pekalongan Pekerjaan : Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Nama : Fritz Edward Siregar Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 27 November 1976 Jenis Kelamin : Laki-laki Agama : Kristen Protestan Alamat : Jl. Pondok Kelapa 4, Blok B3/14 RT 005/04 Kavling DKI, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur Pendidikan Terakhir : S3 Doctor of Juridical Sicence University of New South Wales Pekerjaan : Pengajar Hukum Tata Negara STH Indonesia Jentera

22


Nama Tempat, Tangg Jenis Kelamin Agama Alamat Pendidikan Te Pekerjaan

Nama Tempat, Tangga Jenis Kelamin Agama Alamat Pendidikan Tera Pekerjaan

awaslu 2017-2022

: Sri Wahyu Ananingsih gal Lahir : Semarang, 7 Mei 1970 n : Perempuan : Islam : Perum Griya Lestari A2/2 Gondoriyo, Ngaliyan, Kota Semarang erakhir : S3 Hukum Universitas Gadjah Mada : Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Nama : Mochammad Afifuddin Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 1 Februari 1980 Jenis Kelamin : Laki-laki Agama : Islam Alamat : Villa Cendrawasih I RT 01 RW 05, Cipayung, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten Pendidikan Terakhir : S2 Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia Pekerjaan : Dewan Pengarah Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

: Herwyn Jefler Hielsa Malonda al Lahir : Passo, 30 Januari 1972 : Laki-laki : Kristen Protestan : Desa Panasen Jaga III Kecamatan Minahasa, Sulawesi Utara akhir : S3 Universitas Brawijaya Malang : Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara

Nama : Syafrida Rachmawaty Rasahan Tempat, Tanggal Lahir : Dobo Singkep, 3 Februari 1977 Jenis Kelamin : Perempuan Agama : Islam Alamat : Jl. Karya Muda Gg. Rahmat No. 9 Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor, Kota Medan-Sumatera Utara Pendidikan Terakhir : S1 Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara Pekerjaan : Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara

Nama : Mohammad Najib Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 10 Mei 1965 Jenis Kelamin : Laki-laki Agama : Islam Alamat : Bintaran Wetan, RT 06 Srimulyo, Piyungan, Bantul, Yogyakarta Pendidikan Terakhir : S2 Sosiologi Fisipol Universitas Gadjah Mada Pekerjaan : Ketua Bawaslu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama : Rahmat Bagja Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 10 Februari 1980 Jenis Kelamin : Laki-laki Agama : Islam Alamat : Perumahan Dhaya Pesona Blok A7 No 3 Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan Pendidikan Terakhir : S2 Internasional Law Human Rights and Criminal Justice Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia BULETIN BAWASLU | EDISI JANUARI-FEBRUARI 2017

23

Bawaslu Sulbar Undang Tim Paslon Bahas Penertiban APK

Suasana pertemuan Bawaslu Sulawsi Barat yang mengundang Polda Sulbar, Satpol PP Provinsi, Satpol PP Kabupaten, KPU Kabupaten Mamuju, dan Panwaslih Kabupaten Mamuju, di Kantor Bawaslu Sulbar, (7/2).

Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengundang tim pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar untuk membahas ketertiban dalam penggunaan Alat Peraga Kampanye (APK), Bahan Kampanye (BK), dan branding mobil selama masa tenang yang berlangsung pada 12-14 Februari 2017. Pertemuan ini juga mengundang Polda Sulbar, Satpol PP Provinsi, Satpol PP Kabupaten, KPU Kabupaten Mamuju, dan Panwaslih Kabupaten Mamuju ke Kantor Bawaslu Sulbar, (7/2). Ketua Bawaslu Sulbar Busrang Riandhy mengungkapkan, tujuan diadakannya pertemuan ini adalah untuk menyamakan pandangan tehadap penertiban APK, BK, dan branding mobil. Ia menegaskan, APK, BK, dan branding mobil semestinya diturunkan dan dilepas sendiri oleh masing-masing Paslon melalui timnya di semua

24

tingkatan, mulai dari tim provinsi hingga desa/kelurahan. Sementara tim terpadu hanya melakukan penertiban APK, BK, dan branding mobil yang luput diturunkan dan dilepas oleh masing-masing tim Paslon Oleh karenanya, Bawaslu menggagas pertemuan ini agar di lapangan nantinya tidak terjadi kesalahan komunikasi dengan warga masyarakat yang kebetulan halamannya ditempati APK atau BK yang tidak diturunkan. Pun dengan kendaraan yang ditempeli stiker Paslon. “Namun, khusus untuk posko tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan diperkenankan masingmasing satu tulisan Posko Pemenangan saja tetapi tidak boleh ada APK dan BK terpasang di sana,” jelas Busrang. Tim Penghubung Paslon 1 (satu) SDK-Kalma, Firman Argo, Paslon 2 (dua) Salim-Hasan, Rahman, dan


Paslon 3 (tiga) ABM-Enny, samasama sepakat untuk menyampaikan kepada Paslon agar nantinya Paslon menginstruksikan ke seluruh tim di semua tingkatan bahwa APK, BK dan branding mobil harus diturunkan dan dilepas paling lambat tanggal 11 Februari 2017 pukul 23.59 WITA. Jika masih ada yang tersisa atau belum diturunkan, maka Satpol PP berhak menurunkannya, kecuali posko pemenangan yang diperbolehkan. Kabag Dal Ops Polda Sulbar Ahmad Yunus Halid mengatakan, siap mendampingi Bawaslu dalam melakukan penertiban, terutama terkait kendaraan branding Paslon. “Biasanya pemilik kendaraan tidak mau dilepas stikernya. Kami akan siap membantu Bawaslu,” pungkasnya. Bawaslu Sulbar

Interupsi Warnai Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Suara Pilkada Banten Pimpinan Bawaslu RI Endang Wihdatiningtyas menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi, Penetapan, dan Pengumuman Hasil Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten yang diadakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten di Hotel Royal Krakatau, Cilegon, Minggu (26/02). Selain itu, hadir seluruh komisioner KPU Provinsi Banten, Ketua dan Pimpinan Bawaslu Banten, Saksi dari pasangan Calon no. 1 dan nomor 2, KPU kabupaten/ kota serta Panwaslu Kabupaten./kota se Provinsi Banten. Tampak hadir Kapolda Banten, Danrem 064 Maulana Yusuf, serta pimpinan instansi terkait dan pimpinan partai politik. Rapat pleno diawali dengan sambutan Ketua KPU Provinsi Banten Agus Supriyatna, dilanjutkan dengan pembacaan tata tertib rapat pleno. Berlangsungnya rapat pleno dipimpin oleh Kepala Divisi Teknis KPU Provinsi Banten Syaeful Bahri. Ia memerintahkan setiap KPU kabupaten/kota untuk membuka kotak suara yang tersegel disaksikan Bawaslu, Panwaslu serta pihak keamanan dilanjutkan dengan pembacaan Model DB oleh perwakilan dari masing-masing kabupaten/kota. Ada dua pasangan calon (paslon) yang memperebutkan kursi gubernur dan wakil gubernur, yaitu paslon 1: Wahidin Halim – Andika Hazrumy, dan paslon 2: Rano Karno – Embay Mulya Syarief. Interupsi oleh masing-masing Saksi dari paslon sempat mewarnai berlangsungnya proses rekapitulasi suara. Puncaknya setelah KPU Kota Tangerang membacakan hasil penghitungan suara Model DB Saksi Paslon 2 menyampaikan keberatan mengenai jalannya Pilkada di Kota Tangerang.

KPU Kota Tangerang, Panwaslu, Interupsi Saksi paslon 2 menimBawaslu Provinsi dan KPU Provinsi bulkan aksi demonstrasi massa di Banten sudah menjelaskan rapat pleno lapangan belakang hotel. “Forum ini untuk menetapkan hasil suara, namun untuk menyampaikan keberatan bagi Saksi dari Paslon 2 merasa belum saksi-saksi kedua paslon. Itu lebih diakomodir dan menyampaikan ke- baik daripada membuat pernyataan di beratan dengan mengisi Model DC2 luar forum atau menyatakan penghadan dilanjutkan dengan aksi Walk Out kiman melalui media massa. Media dari ruangan. sosial itu lebih bahaya. Jadi mendin“Proses rekap sebenarnya gan ditumpahkan di forum ini tetapi menekankan pada hasil penghitun- ruangnya adalah mengisi di formulir gan, tetapi tetap ada ruang bagi saksi keberatan. Catatan khusus itu,” kopaslon untuk mengajukan keberatan. mentar Ketua Bawaslu Banten, PraIni bagian dari dinamika. Tentu saja mono. KPU harus memberi ruang ketika Anastasia Ratri ada keberatan. Demikian juga sebagai penyelenggara, Bawaslu menyarankan untuk mengisi form keberatan. Perlu diingat bahwa form keberatan itu tidak serta merta mengubah hasil rekapitulasi suara,” BAWASLU/NURISMAN jelas Endang WiPimpinan Bawaslu Endang Wihdatiningtyas hdatiningtyas. BULETIN BAWASLU | EDISI JANUARI-FEBRUARI 2017

25

Sentra Gakkumdu Dalami Kasus Politik Uang di Morotai Meski telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang yang mengatur lebih rinci kasus politik uang pada proses penyelenggaraan Pilkada, praktik pelanggaran pidana Pemilu tersebut masih saja terjadi di sejumlah daerah.

Di Kabupaten Morotai Provinsi Maluku Utara, seorang camat terindikasi melakukan praktik politik uang. Camat tersebut tertangkap tangan oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) saat membagi-bagikan uang di Kecamatan Morotai Utara. Oknum camat beraksi di posko pemenangan salah satu pasangan calon. Modus membagikan uang dilakukan dengan cara mengumpulkan warga dan membagi-bagi uang sebesar Rp100-200 ribu per orang. Kasus dugaan politik uang juga dilakukan oleh salah seorang anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai yang menjadi tim pendukung salah satu pasangan calon. Oknum anggota DPRD tersebut membagi-bagikan uang kepada masyarakat di Desa

26

BAWASLU/IRWAN

Pimpinan Bawaslu Nasrullah didampingi Pimpinan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melakukan pendalaman terhadap beberapa kasus pelanggaran Pilkada yang terjadi di Kabupaten Morotai.

Pangeo Kecamatan Morotai Jaya. Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pusat yang terdiri dari Bawaslu RI, Kepolisian Negara RI, dan Kejaksaan RI, turun langsung mendalami kasus pidana Pemilu pada Pilkada Kabupaten Morotai. Tim yang dipimpin langsung oleh Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah bersama Kepolisian Republik Indonesia itu turun langsung ke Sentra Gakkumdu Provinsi di Kantor Bawaslu Maluku Utara, Ternate, Senin (6/3). Pimpinan Bawaslu RI, Nasrullah mengatakan, Sentra Gakkumdu Pusat sengaja hadir untuk melakukan pendalaman terhadap beberapa kasus pelanggaran Pilkada yang terjadi di Kabupaten Morotai. Bawaslu RI, lanjut Nasrullah,


akan mendalami kronologis dugaan pidana Pemilu tersebut. Hasil investigasi selanjutnya akan dibawa ke dalam pleno pimpinan Bawaslu RI. “Bawaslu RI hadir langsung untuk menyampaikan apa adanya. Dalam proses pendalaman ini keterangan yang disampaikan tidak hanya dari Panwas namun juga dari pelapor. Saya juga tidak bisa serta merta mengambil keputusan, ini akan diputuskan melalui pleno pimpinan,”ujar Nasrullah. Pasca pertemuan ini, Tim Sentra Gakkumdu Pusat dan Provinsi Maluku Utara terus mendalami praktik pidana Pemilu ini. Berdasarkan keterangan Ketua Panwaslih Morotai Faisal Aba, kasus ini sudah sampai pada proses penyidikan di penyidik Polres. Irwan

Bawaslu Provinsi Kalsel Hadiri Rapat Pleno Terbuka KPU Barito Kuala Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Mahyuni didampingi oleh Kasubbag TP3, tim asistensi, dan staf hadiri undangan KPU Kabupaten Barito Kuala dalam acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Kuala tahun 2017. Rapat tersebut digelar di Prima Hotel Marabahan pada Rabu (22/2), mulai pukul 10.00 WITA sampai 13.25 WITA. BAWASLU/IRWAN

Suasana Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Barito Kuala.

Acara rapat pleno terbuka tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Barito Kuala, KPU Provinsi Kalimantan Selatan, Sekretaris Daerah Barito Kuala, Kapolres Barito Kuala, Komandan Kodim 1005 Marabahan, Kepala Kejaksaan Negeri Marabahan, Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, Ketua dan Anggota Panwas Barito Kuala, saksi dari pasangan calon masingmasing, Ketua dan Anggota PPK seKabupaten Barito Kuala, Ketua dan Anggota Panwascam se-Kabupaten Barito Kuala. Rekapitulasi dilakukan dengan pembacaan berita acara yang dibacakan oleh masing-masing Ketua PPK. Sebanyak 17 Ketua PPK membacakan hasil rekapnya di kecamatan masing-masing dan dapat diterima oleh masing-masing saksi dari pasangan calon dan Panwascam. Kecuali ada satu kotak suara dari

Kecamatan Tabukan yang pembacaan rekapitulasinya ditunda karena kotak suaranya tertukar dengan kotak suara hasil rekap desa. Sambil menunggu pengambilan kotak suara di Kantor KPU Barito Kuala, pembacaan hasil rekap dilanjutkan dengan pembacaan rekap kecamatan yang lainnya. Kemudian setelah masing-masing Ketua PPK membacakan rekapitulasinya di kecamatan. Ketua KPU Barito Kuala membacakan berita acara hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati tahun 2017. Acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara tersebut oleh semua komisioner KPU Barito Kuala. Kemudian ditandatangani oleh semua saksi dari pasangan calon termasuk dari Panwas Kabupaten Barito Kuala. Selanjutnya Ketua KPU Nanang Kaderi menyerahkan berita

acara tersebut kepada saksi dari pasangan calon masing-masing dan kepada Panwas Kabupaten Barito Kuala. Sementara Ketua Bawaslu Kalsel Mahyuni mengapresiasi Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Barito Kuala pada rekapitulasi hasil perolehan suara pemilihan bupati dan wakil bupati tersebut berlangsung aman, lancar, dan terkendali. “Walaupun mendapat penjagaan yang sangat ketat dari aparat keamanan, yakni dari Polres Barito Kuala dan dari TNI yang bersiaga penuh, namun semua aman terkendali. Ini menunjukkan penyelenggara, baik KPU maupun Panwas telah menjalankan tugasnya dengan baik,” ujar Mahyuni.

Humas Bawaslu Kalsel


27

Sempat Dikhawatirkan Rawan Konflik, Pilkada Boalemo Berlangsung Kondusif

Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Ketua Panwas Boalemo, bersama jajaran dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Kepolisian Daerah Boalemo, dan Kejaksaan Tinggi Boalemo, melakukan supervisi langsung ke beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, Rabu (15/2). Boalemo menjadi salah satu daerah yang disorot oleh penyelenggara setempat disebabkan rawan terjadinya konflik. Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Siti Haslina Said. Siti menjelaskan, sebelumnya sempat terjadi kerusuhan di Boalemo disebabkan ada satu pasangan calon (paslon) yang dibatalkan pencalonannya karena tidak memenuhi syarat. Sebelumnya KPU telah menetapkan tiga paslon pada Pilkada

22 28 24

Boalemo, dua dari jalur independen dan satu diusung partai politik yang merupakan petahana. Namun berdasarkan putusan MA Nomor. 570 K/ TUN/Pilkada/2016 Tahun 2017, MA mengabulkan gugatan dari salah satu paslon atas paslon petahana yang telah melanggar Undang-Undang Pilkada. “Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 Ayat 2 dan 3 disebutkan bahwa kepala daerah dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan dan juga menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan maupun merugikan paslon. Pasal ini yang dilanggar oleh paslon petahana,” jelas Siti. Panwas Boalemo, ujar Siti, sebelumnya telah mengingatkan hal tersebut namun tidak ditindaklanjuti.


Alhasil, paslon petahana dibatalkan pencalonan oleh KPUD Boalemo berdasarkan putusan MA. “Meski sebelumnya ada kasus di Boalemo namun pelaksanaan pemungutan suara di Boalemo berlangsung dengan kondusif. Ini menjadi sejarah karena baru kali pertama di Boalemo, paslon tidak ada yang dari partai politik melainkan dari jalur independen. Kita tunggu saja hasilnya dari KPUD siapa yang menang,” ujar Siti. Sementara untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo juga dinilai Siti berlangsung dengan aman dan tertib. “Hanya saja ada beberapa pemilih yang memilih di luar TPS nya tapi tidak terdaftar di DPT. Politik uang juga tidak ada,” pungkasnya. Abdul Hamid

Inspirasi

Kisah

Sebatang

Pensil

Si anak lelaki memandangi neneknya yang sedang menulis surat, lalu bertanya, “Apakah Nenek sedang menulis cerita tentang kegiatan kita? Apakah cerita ini tentang aku?”

Sang nenek berhenti menulis surat dan berkata kepada cucunya, “Nenek memang sedang menulis tentang dirimu, sebenarnya, tetapi ada yang lebih penting daripada kata – kata yang sedang Nenek tulis, yakni pensil yang Nenek gunakan. Mudah – mudahan kau menjadi seperti pensil ini, kalau kau sudah dewasa nanti.” Si anak lelaki merasa heran, diamatinya pensil itu, kelihatannya biasa saja. “Tapi pensil itu sama saja dengan pensil – pensil lain yang pernah kulihat!” “Itu tergantung bagaimana kau memandang segala sesuatunya. Ada lima pokok yang penting, dan kalau kau berhasil menerapkannya, kau akan senantiasa merasa damai dalam menjalani hidupmu.” Pertama : Kau sanggup melakukan hal – hal yang besar, tetapi jangan pernah lupa bahwa ada tangan yang membimbing setiap langkahmu. Kita menyebutnya tangan Tuhan. Dia selalu membimbing kita sesuai dengan kehendak-Nya. Kedua : Sesekali Nenek mesti berhenti menulis dan meraut pensil ini. Pensil ini akan merasa sakit sedikit, tetapi sesudahnya dia menjadi jauh lebih tajam. Begitu

pula denganmu, kau harus belajar menanggung beberapa penderitaan dan kesedihan, sebab penderitaan dan kesedihan akan menjadikanmu orang yang lebih baik. Ketiga : Pensil ini tidak keberatan kalau kita menggunakan penghapus untuk menghapus kesalahan – kesalahan yang kita buat. Ini berarti, tidak apa – apa kalau kita memperbaiki sesuatu yang pernah kita lakukan. Kita jadi tetap berada di jalan yang benar untuk menuju keadilan. Keempat : Yang paling penting pada sebatang pensil bukanlah bagian luarnya yang dari kayu, melainkan bahan grafit di dalamnya. Jadi, perhatikan selalu apa yang sedang berlangsung di dalam dirimu. Dan yang Kelima : Pensil ini selalu meninggalkan bekas. Begitu pula apa yang kau lakukan. Kau harus tahu bahwa segala sesuatu yang kau lakukan dalam hidupmu akan meninggalkan bekas, maka berusahalah untuk menyadari hal tersebut dalam setiap tindakanmu.

Sumber: Like the Flowing River – Paulo Coelho

Cerita di atas adalah hasil saduran dan kutipan dari berbagai tulisan baik media cetak maupun elektronik. Tulisan tersebut dimaksudkan untuk sharing motivasi, inspirasi, kisah hidup dan lain-lain. Semoga dapat membawa manfaat. BULETIN BAWASLU | EDISI JANUARI-FEBRUARI 2017

29

Cerimor (Cerita Humor) KISAH MENYENTUH HATI

Saat Ditilang Polisi

Seorang ayah membawa pulang sekilo daging dan setengah kilo hati lembu ke rumah. Lalu si Ayah memberikan daging dan hati tersebut kepada isterinya. Kebetulan, ketika itu ada anak laki-laki mereka yang melihat apa yang ayah berikan kepada ibunya. Kemudian, ibunya memotong-motong daging tersebut untuk dimasak gulai, sedangkan hati lembu disimpan dalam lemari pendingin. Anaknya tahu tempat di mana hati lembu tersebut disimpan,lalu dia mendekati lemari pendingin dan menyentuh hati lembu tersebut.

Sedang enak-enak naik motor Dudung diberhentikan oleh Polisi. Polisi : “Bisa lihat SIM-nya” Dudung : “Ini pak!” Polisi : “Koq fotonya ga sama dengan muka kamu” Dudung : “Iya pak itu saya pinjem punya temen saya” Polisi : “Kenapa kamu memakai SIM orang lain, Kamu telah melanggar lalu lintas!!!” Dudung : “Lho, kenapa bapak marah-marah? wong temen saya yang saya pinjam SIM-nya aja gak marah koq!” Polisi : “@#$!%!$@%”

Pasien Rsj Beli Makanan

Pejabat Korup yang Bertobat

Pembeli: Mbak, nasi ayam 1 porsi dibungkus ya... Pelayan: Iya Mas... Pembeli: Tapi tolong nasi dan ayamnya dipisah ya Mbak.. Pelayan: Kenapa Mas...? Pembeli: Takut nasinya dimakan ayam... Pelayan: !@#$^&*()_+

“Aku seumur hidup ini mata duitan bukan main, dari lubuk hati yang sedalam-dalamnya aku merasa sangat menyesal. Bapak Pendeta, coba tunjukkan suatu jalan, aku harus bagaimana baru bisa meringankan dosaku ini?”

Seorang pasien Pasien RS Jiwa membeli makanan di KFC. Dia pun berkata kepada pelayan yang cantik.

Pengadilan

Hakim : Kamu kenal dengan tersangka ? Saksi : Tak pak Hakim (mengulang) : kamu tak kenal dengan orang ini ? Saksi : Bila kenal, namanya Kadir, bukan Tersangka Hakim (mulai jengkel) ; Jadi kamu kenal dengan saudara Kadir ? Saksi : tak pak Hakim (berang) : lhoo… tadi tuturnya kenal ? Saksi : Sama Kadir kenal, sama saudaranya tak Hakim : GRRRRRRR….. “Lempar saksi pakai palu” Sumber : http://www.aurora-ndut.com

30

Seorang pejabat korup datang ke hadapan pendeta, dan bertobat:

“Sangat sederhana, asal kamu bersedia menyumbangkan semua uang hasil korupsimu itu kepada sebuah yayasan kesejahteraan sosial, maka Tuhan tentu bisa mengampuni dirimu.” Beberapa hari kemudian, pejabat korup itu datang lagi ke hadapan sang pendeta. “Aku sudah menyumbangkan semua uangku menurut apa yang Bapak katakan hari itu.” “Sekarang, hatimu tentu telah merasa lega dan baikan, betul nggak?” tanya sang pendeta. “Tetapi uang itu barulah kusumbangkan dalam keadaan di mana pihak lawan telah menyanggupi akan memberiku komisi sebanyak 90%.”

Berbagai sumber


ISTIMEWA

Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan menggelar siaran pers terkait persiapan menjelang penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017 di Ruang Bima Kantor Kemenpolhukam, Jakarta, Senin (6/2). Tampak Menko Polhukam Wiranto dan Ketua Bawaslu Muhammad hadir dalam siaran pers tersebut. Wanita paruh baya mencelupkan jarinya pada tinta pemilu seusai menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Tahun 2017 di Provinsi Banten.

Pimpinan Bawaslu Daniel Zuchron turun langsung mengawasi jalannya pemungutan suara di salah satu TPS di Provinsi Banten

Petugas KPPS di Yogya mengenakan pakaian batik dalam melaksanakan tugas kepemiluan.

Pimpinan Bawaslu Endang Wihdatiningtyas memperhatikan proses entry data dan scanning formulir C-KWK, C1-KWK, DAAKWK, DA1-KWK, dan DB1-KWK pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2017 yang dilakukan KPU Kabupaten Pati, Rabu (15/2) BULETIN BAWASLU | EDISI JANUARI-FEBRUARI 2017

31

P S EMI A W L A IH G A N

BAWASLU/KARTIKA

UM

BADAN

N

PE

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Badan Pengawas Pemilu, Gunawan Suswantoro melantik pejabat Eselon III, dan IV Sekretariat Jenderal Bawaslu, di Jakarta, Jumat (13/1). Pejabat Eselon III yang dilantik antara lain Pakerti Luhur menjabat Kepala Bagian Keuangan Biro Administrasi, Asmin Safari Lubis menjabat Kepala Bagian Pengawasan Internal dan Tata Laksana Biro Hukum, Humas dan Pengawasan Internal (H2PI). Sedangkan Pejabat Eselon IV yang dilantik adalah Hilton Tampubolon menjabat Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Tata Laksana Biro H2PI, dan Ibrahim Malik Tanjung sebagai Kepala Sub Bagian Analisis dan Dokumentasi Hukum Biro H2PI.

UM

BAWASLU/HUMAS

BAWASLU/NURISMAN

IK IND

A S L U BAWASLU/NURISMAN

Ketua Bawaslu, Muhammad (batik coklat) dan Pimpinan Bawaslu Daniel Zuchron menjadi pembicara pada kegiatan Diskusi Media Outlook Visi Bawaslu kedepan dalam upaya pencegahan kerawanan Pemilu, di Media Center Bawaslu, Jakarta, Kamis (19/1).

32


I

N O

R

W

SI

BL

E

P

A

B

U

A

RE

Kiri-kanan: Kemenkopolhukam Wiranto, Kemendagri Tjahjo Ku- Pimpinan Bawaslu Endang Wihdatiningtyas didampingi Tim Asistensi molo, Ketua KPU RI Juri Ardiantoro, Ketua Bawaslu RI Muhammad Bawaslu, Heriyanto menutup Pembekalan Persidangan Hasil Pemilihan hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pilkada Seren- Gubernur, Bupati dan Walikota di Mahkamah Konstitusi Tahun 2017. tak 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (31/1).

-

BAWASLU/NURISMAN

Ketua Bawaslu Muhammad memberikan keterangan tentang kesiapan Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota untuk melakukan fungsi pelaksanaan pengawasan di setiap TPS dalam Pilkada 2017 dalam acara Election Visit Program di Hotel Borobudur, jakarta (14/2).

MENYOROT FENOMENA PILKADA JILID II BULETIN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM EDISI JANUARI-FEBRUARI 2017

Recommend Documents