57
BAB IV KONDISI UMUM WILAYAH
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor merupakan salah satu kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat. Luas wilayah Kabupaten Bogor adalah 298.838,304 Ha, dan secara geografis terletak antara 6° 19’ - 6° 47’ Lintang Selatan dan 106° 1’ - 107° 103’ Bujur Timur. Secara administratif, Kabupaten Bogor berbatasan dengan Kabupaten Tangerang, Kabupaten/Kota Bekasi dan Kota Depok di sebelah Utara, kemudian dengan Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Karawang di sebelah Timur, sedangkan di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi dan Cianjur, sementara di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten serta di tengah-tengah terletak Kota Bogor. Topografi wilayah Kabupaten Bogor sangat bervariasi, yaitu berupa daerah pegunungan di bagian Selatan, hingga daerah dataran rendah di sebelah Utara. Keberadaan sungai-sungai di wilayah Kabupaten Bogor posisinya membentang dan mengalir dari daerah pegunungan di bagian Selatan ke arah Utara. Di wilayah Kabupaten Bogor terdapat 6 (enam) Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Cidurian, DAS Cimanceuri, DAS Cisadane, DAS Ciliwung, Sub DAS Kali Bekasi serta Sub DAS Cipamingkis dan Cibeet. Sungai-sungai pada masing-masing DAS tersebut mempunyai fungsi dan peranan yang sangat strategis yaitu sebagai sumber air untuk irigasi, rumah tangga dan industri serta berfungsi sebagai drainase utama wilayah. Disamping itu, di Kabupaten Bogor terdapat 94 danau atau situ dengan luas total 496,28 Ha serta 63 mata air. Situ-situ dimaksud berfungsi sebagai reservoir atau tempat peresapan air dan beberapa diantaranya dimanfaatkan sebagai obyek wisata atau tempat rekreasi dan budidaya perikanan. Secara administratif, Kabupaten Bogor terdiri atas 428 Desa/Kelurahan, yang terdiri dari 411 desa, 17 kelurahan, 3639 RW, 14.403 RT yang tercakup dalam 40 Kecamatan. Jumlah kecamatan sebanyak 40 tersebut merupakan jumlah kumulatif setelah adanya hasil pemekaran 5 (lima) Kecamatan di tahun 2005,
58
yaitu dengan membentuk Kecamatan Leuwisadeng (pemekaran dari Kecamatan Leuwiliang), Kecamatan Tanjungsari (pemekaran dari Kecamatan Cariu), Kecamatan Cigombong (pemekaran dari Kecamatan Cijeruk), Kecamatan Tajurhalang (pemekaran dari Kecamatan Bojonggede) dan Kecamatan Tenjolaya (pemekaran dari Kecamatan Ciampea). Selain itu, pada tingkatan desa, telah dibentuk pula sebuah desa baru pada akhir tahun 2006, yaitu Desa Wirajaya, sebagai hasil pemekaran dari Desa Curug pada Kecamatan Jasinga. Sementara itu, pada sisi lain dilakukan juga perubahan status desa menjadi kelurahan, yaitu dari Desa Atang Senjaya menjadi Kelurahan Atang Senjaya, Kecamatan Kemang pada tahun 2003, kemudian pada tahun 2004, yakni dari Desa Padasuka menjadi Kelurahan Padasuka Kecamatan Ciomas, sehingga jumlah keseluruhannya menjadi 428 desa/kelurahan.
4.2 Gambaran Umum Kependudukan Kabupaten Bogor Penduduk Kabupaten Bogor pada tahun 2007 telah mencapai 4.251.838 jiwa atau sekitar 10,32% dari jumlah penduduk Propinsi Jawa Barat dan menempati urutan kedua setelah Kabupaten Bandung bilamana dilihat dari jumlah penduduk di seluruh kabupaten/kota yang ada di Propinsi Jawa Barat. Sementara itu, penduduk di Kabupaten Bogor menunjukkan sebaran yang belum merata, dimana konsentrasi penduduk terpadat cenderung berada di wilayah perkotaan dan di kawasan industri seperti di ibukota Cibinong (274.111 jiwa), Kecamatan Bojonggede (205.568 jiwa), Kecamatan Cileungsi (202.964 jiwa), Kecamatan Gunung Putri (225.780 jiwa), Kecamatan Ciomas (129.565 jiwa) dan Kecamatan Citeureup (170.123 jiwa), sedangkan penduduk dengan konsentrasi rendah berada di wilayah pedesaan seperti di Kecamatan Sukajaya, Cigudeg, Sukamakmur, Cariu dan Kecamatan Tanjungsari. Sejalan dengan kondisi sebaran penduduk itu, maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bogor adalah 14,18 jiwa/Ha, dengan kepadatan terendah di kecamatan Tanjungsari yaitu sebesar 3,06 jiwa/Ha, dan tingkat kepadatan tertinggi yaitu 78,60 jiwa/Ha di kecamatan Ciomas. Tampak dari data ini bahwa pada wilayah perkotaan tingkat kepadatannya lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah pedesaan, terutama yang berbatasan langsung dengan Kota Depok dan Kota
59
Bogor. Daerah-daerah dengan jumlah penduduk yang cukup padat tersebut maka akan memberi tekanan kepada lingkungan. Jumlah rumah tangga yang bermukim di wilayah Kabupaten Bogor adalah sebanyak 1.024.944 KK, dan selanjutnya dengan memperhatikan jumlah total penduduk di atas, maka dapat dihitung bahwa jumlah anggota rumah tangga di masing-masing
keluarga
rata-rata
sekitar
4-5
jiwa/kk.
Kondisi
ini
mengindikasikan bahwa keluarga di Kabupaten Bogor pada umumnya masih menganut konsep keluarga inti (nuclear family) atau konsep keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak sebanyak 2-3 orang.
4.3 Perangkat Daerah Pengelola Pelayanan Sampah Penanganan masalah sampah di Wilayah Kabupaten Bogor berada di bawah tanggung jawab Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah. Sebelum dibentuknya Dinas Kebersihan dan Pertamanan, untuk pengelolaan sampah menjadi tugas dari Dinas Cipta Karya di bawah Bidang Kebersihan Lingkungan. Untuk pengelolaan sampah pasar diserahkan dan menjadi tanggung jawab PD Pasar Tohaga sejak Bulan Mei 2007. Pengelolaan sampah yang menjadi obyek kajian ini adalah yang berada di bawah tanggung jawab Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang meliputi sampah yang berasal dari perumahan, industri, rumah makan, sekolah, hotel, perkantoran dan rumah sakit. Dinas Kebersihan dan pertamanan merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Sub Bag, 4 (empat) Bidang, 8 (delapan) Seksi dan 5 (lima) Unit Pelaksana Teknis Kebersihan dan Sanitasi. Susunan organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagai berikut : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahi :
60
1. Sub Bagian Program dan pelaporan; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 3. Sub Bagian Keuangan; c. Bidang Sanitasi Lingkungan, membawahi : 1. Seksi Saniatasi Air Limbah; dan 2. Seksi Sanitasi Air Bersih; d. Bidang Kebersihan Lingkungan, membawahi : 1. Seksi Pelayanan Kebersihan; dan 2. Seksi Pengelolaan Sampah; e. Bidang Reklame, membawahi : 1. Seksi Pengendalian Reklame; dan 2. Seksi Pendataan Reklame; f. Bidang Pertamanan dan Pemakaman, membawahi : 1. Seksi Pengelolaan Pertamanan; dan 2. Seksi Pengelolaan Pemakaman; g. Unit Pelaksana Teknis h. Kelompok Jabatan fungsional Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor disajikan dalam gambar 3 berikut ini.
61
KEPALA DINAS
SEKRETARIS
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAG PROGRAM DAN PELAPORAN
SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SUB BAG KEUANGAN
BIDANG SANITASI LINGKUNGAN
BIDANG KEBERSIHAN LINGKUNGAN
BIDANG REKLAME
BIDANG PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN
SEKSI SANITASI AIR LIMBAH
SEKSI PELAYANAN KEBERSIHAN
SEKSI PENGENDALIAN REKLAME
SEKSI PENGELOLAAN PERTAMANAN
SEKSI SANITASI AIR BERSIH
SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH
SEKSI PENDATAAN REKLAME
SEKSI PENGELOLAAN PEMAKAMAN
UPT
Gambar 3. Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Tugas dan Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah : 1. Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang kebersihan, pertamanan dan pemakaman serta tugas pembantuan, dan mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebersihan, pertamanan dan pemakaman; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
kebersihan, pertamanan, dan pemakaman;
62
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebersihan, pertamanan, dan
pemakaman; dan d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. 2. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan Dinas dan mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasian penyusunan program Dinas; b. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data Dinas; c. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian; d. Pengelolaan administrasi keuangan; e. Pengelolaan situs web Dinas; dan f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kinerja badan.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh : a. Sub Bagian Program dan Pelaporan; b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan c. Sub Bagian Keuangan.
Masing-masing Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
3. Bidang Sanitasi Lingkungan mempunyai
tugas membantu Kepala Dinas
dalam melaksanakan pengelolaan sanitais lingkungan dan mempunyai fungsi : a. Pengelolaan sanitasi air limbah; b. Pengelolaan sanitasi air bersih. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas Bidang Sanitasi Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh : a. Seksi Sanitasi Air Limbah; dan
63
b. Seksi Sanitasi Air Bersih. Masing-masing Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sanitasi Lingkungan. 4. Bidang Kebersihan Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan kebersihan lingkungan dan persampahan, dan mempunyai fungsí : a. Pengelolaan pelayanan kebersihan; dan b. Pengelolaan persampahan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas Bidang Kebersihan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh : a. Seksi Pelayanan Kebersihan; dan b. Seksi Pengelolaan Sampah. Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebersihan Lingkungan 5. Bidang Reklame membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan reklame dan mempunyai fungsi : a. Pengelolaan pengendalian reklame; dan b. Pengelolaan pendataan reklame. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas Bidang Reklame dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh : a. Seksi pengendalian reklame ; dan b. Seksi pendataan reklame Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud tersebut di atas di pimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Reklame . 6. Bidang Pertamanan dan Pemakaman membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan pertamanan dan pemakaman dan mempunyai fungsí : a. Pengelolaan pertamanan; dan b. Pengelolaan pemakaman.
64
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas Bidang Pertamanan dan Pemakaman
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan
dibantu oleh : a. Seksi Pengelolaan Pertamanan ; dan b. Seksi Pengelolaan Pemakaman . Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud tersebut di atas di pimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman . 7. Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas. Untuk pengelolaan persampahan dan kebersihan perkotaan di Kabupaten Bogor di bawah Bidang Kebersihan Lingkungan yang membawahi 2 seksi yaitu Seksi Pelayanan Kebersihan dan Seksi Pengelolaan Persampahan. Untuk pelayanan kebersihan persampahan dibentuk 5 Unit Pelaksana Teknis Kebersihan dan Sanitasi, yaitu UPT I Wilayah Cibinong, UPT II Wilayah Jonggol, UPT III Wilayah Ciawi, UPT IV Wilayah Leuwiliang dan UPT V Wilayah Parung. UPT I Wilayah Cibinong meliputi Kecamatan Cibinong, Citeureup, Bojonggede, Sukaraja, Babakanmadang dan Gunung Putri. UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas, tanggung jawab dan wewenang teknis Dinas. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, UPT mempunyai fungsi : a. penyelengaraan ketatausahaan UPT; b. pengumpulan dan pengolahan data serta analisis Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah, Instalasi Pengolahan Lumpur (IPLT), Kebersihan dan Sanitasi; c. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah, Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), kebersihan dan sanitasi; d. pengelolaan, pemanfaatan, pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih dan penyehatan lingkungan; e. pemungutan retribusi bidang kebersihan; f. pengelolaan sarana dan prasarana serta pemeliharaan peralatan kebersihan;
65
g. pelayanan bidang kebersihan; dan h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan persampahan di Kabupaten Bogor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor didukung oleh sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun sarana dan prasarana. Jumlah personil/tenaga kebersihan dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini:
Tabel 6. Petugas Operasional Persampahan Kabupaten Bogor Jumlah (orang)/Tahun No
Uraian
2005
2006
2007
2008
2009
1
Sopir truk
41
44
46
50
66
2
Kru (juru angkut sampah)
164
176
176
200
264
Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor, 2010
Sarana dan prasarana pendukung pelayanan persampahan yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor dapat dilihat pada Tabel 7 berikut:
Tabel 7. Sarana Pendukung Pelayanan Persampahan NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Uraian Dump Truck Arm Roll Truk TPS, 1-3 M3 Transfer Depo 12 M3 Bulldozer Escavator TPA Sukasirna, Jonggol 0,6 Ha TPA Waru, Parung 0,5 Ha TPA Pondok Rajeg, 9 Ha TPA Galuga, 20 Ha TPA Nambo 40 Ha
2005 39 2 65 12 1 1 1 1 1 1 -
Satuan (Unit)/Tahun 2006 2007 2008 42 44 47 2 2 3 71 73 85 12 14 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -
Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor, 2010
2009 63 3 90 18 1 1 1 -
66
Tabel 8. Data Jumlah Penduduk dan Timbulan Sampah Kabupaten Bogor No 1 2 4
Uraian 2005 Jumlah penduduk 3.700.207 (jiwa) Jumlah Timbulan 7.400 sampah (M3/hari) Sampah (M3/hari)
Terangkut 431
2006
2007
2008
2009
4.215.436
4.251.838
4.340.838
4.477.296
8.431
8.504
8.681
8.955
462
483
525
693
Sumber: BPS dan hasil olahan data.
4.4 Kondisi Umum Lingkungan Hidup Di wilayah Kabupaten Bogor terdapat 6 (enam) Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Cidurian, DAS Cimanceuri, DAS Cisadane, DAS Ciliwung, Sub DAS Kali Bekasi serta Sub DAS Cipamingkis dan Cibeet. Sungai-sungai pada masing-masing DAS tersebut mempunyai fungsi dan peranan yang sangat strategis yaitu sebagai sumber air untuk irigasi, rumah tangga dan industri serta berfungsi sebagai drainase utama wilayah. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air diketahui bahwa sungai di Kabupaten Bogor sudah melampaui Nilai Ambang Batas (NAB) Baku Mutu Lingkungan (BML) untuk beberapa parameter terutama BOD, COD, TSS, Fe, Zn, Bakteri Koliform dan Total Fecal Koli, bahkan untuk sungai Cileungsi dan
Cikaniki parameter Hg sudah melampaui Baku Mutu.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa selain limbah industri dan kegiatan usaha lainnya yaitu limbah rumah tangga dan peternakan turut berpengaruh besar terhadap penurunan kualitas air sungai. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara ambient di 6 Kecamatan yaitu : Cibinong, Citeureup, Gn.Putri, Klapanunggal, Cileungsi dan Ciawi diketahui bahwa parameter dominan yang tidak memenuhi BML adalah debu dan kebisingan.
4.5 Obyek Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang menjadi obyek retribusi ialah setiap pelayanan persampahan/kebersihan oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan subyek retribusi atau wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, kategori, volume sampah, waktu, luas bangunan, ritase, dan/atau jarak.
67
Tingkat penggunaan jasa yang diukur berdasarkan jenis pelayanan, meliputi: a. Pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah harian; b. Pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah mingguan; c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah; d. Penyediaan kontainer sampah; dan e. Pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan sampah untuk kegiatan pameran/event-event lainnya yang bersifat insidentil. Sedangkan tingkat penggunaan jasa yang diukur berdasarkan kategori, meliputi : a. Rumah tangga non perumahan; b. Rumah tangga di lokasi perumahan; c. Industri, rumah sakit, hotel dan pusat perbelanjaan (mall); d. Pertokoan, perkantoran, dan restoran/rumah makan; dan e. Pameran/event-event lainnya yang bersifat insidentil. Adapun struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan jenis pelayanan yang
diberikan
kepada
masing-masing
subyek
retribusi
pelayanan
persampahan/kebersihan disajikan pada Tabel 9 berikut di bawah ini.
Tabel 9. No
Struktur dan Besarnya Tarif untuk Jenis Pelayanan Pengambilan, Pengangkutan dan Pembuangan Sampah Harian Luas Bangunan
Tarif Retribusi (Rp/bulan) 1 21 M2 s/d 70 M2 20.000,00 2 71 M2 s/d 105 M2 25.000,00 2 3 106 M2 s/d 200 M 27.500,00 4 201 M2 s/d 300 M2 30.000,00 5 >301 M2 40.000,00 Sumber : Perda Kabupaten Bogor Nomor 20 Tahun 2008
68
Tabel 10. Struktur dan Besarnya Tarif untuk Jenis Pelayanan Pengambilan, Pengangkutan dan Pembuangan Sampah Mingguan No
A
Kategori
Luas Bangunan (M2) < 21 21 s/d 70 71 s/d 200 201 s/d 300 > 300
1.
Rumah Tangga Non Perumahan
2.
Rumah Tangga Di Lokasi Perumahan a. Perumahan Sederhana
21 s/d 35 36 s/d 45 46 s/d 70
b. Menengah
21 s/d 35 36 s/d 45 46 s/d 70 71 s/d 105 106 s/d 200 > 201 21 s/d 35 36 s/d 45 46 s/d 70 71 s/d 105 106 s/d 200 201 s/d 300 > 301 -
Perumahan
c. Perumahan Mewah
B
Industri, Rumah Sakit, Hotel dan Pusat Perbelanjaan (Mall)
C
Pertokoan, Perkantoran, dan Restoran/Rumah Makan
Jarak (KM) -
Volume Sampah (M3/Hari) -
-
-
4.000,00 6.000,00 7.000,00
s/d 15 > 15 s/d 20 > 20 s/d 25 >25 s/d 30 >30 s/d 35 >35 -
-
7.500,00 10.000,00 12.500,00 15.000,00 17.500,00 20.000,00 10.000,00 12.500,00 17.500,00 20.000,00 27.000,00 30.000,00 32.500,00 125.000,00 150.000,00 175.000,00 200.000,00 225.000,00 350.000,00 20.000,00 30.000,00 50.000,00
Sumber : Perda Kabupaten Bogor Nomor 20 Tahun 2008
< 0,51 0,51 s/d 0,75 > 0,75
Tarif (Rp/Bulan) 4.000,00 6.000,00 15.000,00 17.000,00 20.000,00
69
Tabel 11. Struktur dan Besarnya Tarif untuk Jenis Pelayanan Pengambilan, Pengangkutan dan Pembuangan Sampah untuk Kegiatan Pameran/ event-event lainnya yang bersifat insidentil No Jarak (KM) 1 s/d 15
Volume s/d 3 M3 /ritase > 3 M3 s/d 6 M3 /ritase 2 > 15 s/d 20 s/d 3 M3 /ritase > 3 M3 s/d 6 M3 /ritase 3 > 20 s/d 25 s/d3 M3 /ritase > 3 M3 s/d 6 M3 /ritase 4 > 25 s/d 30 s/d M3 /ritase > 3 M3 s/d 6 M3 /ritase 5 > 30 s/d 35 s/d M3 /ritase > 3 M3 s/d 6 M3 /ritase 6 > 35 s/d M3 /ritase > 3 M3 s/d 6 M3 /ritase Sumber : Perda Kabupaten Bogor Nomor 20 Tahun 2008
Besarnya
tarif
untuk
jenis
pelayanan
Tarif (Rp) 150.000,00 200.000,00 175.000,00 250.000,00 200.000,00 300.000,00 225.000,00 350.000,00 250.000,00 400.000,00 275.000,00 450.000,00
penyediaan
lokasi
pembuangan/pemusnahan sampah ditetapkan sebesar Rp. 30.000,00 /M3, sedangkan untuk pelayanan penyediaan kontainer sampah ditetapkan tarif sebesar Rp. 150.000,00/bulan.