29
IV. KONDISI UMUM WILAYAH 4.1 Kondisi Geografis dan Administrasi Jawa Barat secara geografis terletak di antara 5°50-7°50 LS dan 104°48104°48 BT dengan batas-batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa bagian barat, Banten, dan DKI Jakarta. Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, Samudra Indonesia di Selatan, dan Selat Sunda di barat. Luas wilayah Jawa Barat adalah 34.816,96 Km2. Daratan Jawa Barat dapat dibedakan atas wilayah pegunungan curam di selatan dengan ketinggian lebih dari 1.500 m di atas permukaan laut, wilayah lereng bukit yang landai di tengah dengan ketinggian antara 100–1.500 m dpl, wilayah dataran luas di utara dengan ketinggian 0–10 m dpl, dan wilayah aliran sungai. Kondisi geografis tersebut merupakan keuntungan bagi Jawa Barat terutama dari segi komunikasi dan perhubungan. Kawasan utara merupakan daerah berdataran rendah, sedangkan kawasan selatan berbukit-bukit dengan sedikit pantai serta dataran tinggi bergunung-gunung ada di kawasan tengah. Jumlah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat sampai dengan tahun 2007 meliputi 16 kabupaten, yaitu: Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, dan 9 kota, yaitu: Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Bekasi, Depok, Cimahi, Tasikmalaya, Banjar. Jumlah tersebut mencakup 528 kecamatan, 1825 kelurahan dan 5608 desa. Pada penelitian ini tidak menganalisis Kabupaten Bandung Barat karena Kabupaten ini baru berdiri pada pertengahan Tahun 2007 yang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Bandung, 4.2 Kependudukan dan Sumber Daya Manusia Jumlah penduduk Jawa Barat sebagian besar adalah penduduk perkotaan. Pada Tahun 2002 jumlah penduduk Jawa Barat adalah 37.167.489 jiwa. Dalam masa enam tahun (2002-2007) telah terjadi peningkatan jumlah penduduk yang sangat besar, yaitu bertambah sekitar 3,3 juta jiwa, dengan pertumbuhan penduduk yang relatif stabil yaitu rata-rata sebesar 1,72% per tahun, sehingga pada tahun 2007 mencapai 40.483.729 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk dapat di gambarkan sebagai berikut.
30
Sumber: Jawa Barat dalam Angka,BPS.
Gambar 5 Perkembangan Jumlah Penduduk Jawa Barat Tahun 2002-2007. Kepadatan penduduk Jawa Barat relatif merata di hampir seluruh bagian wilayah,
kecuali
di
kawasan-kawasan
andalan
(Metropolitan
Bodebek,
Metropolitan Bandung, Metropolitan Cirebon), pusat-pusat kegiatan wilayah (Cianjur-Sukabumi, Tasikmalaya-Garut, Pangandaran) serta wilayah pengaruh DKI Jakarta (Bekasi, Karawang). Pada kawasan-kawasan tersebut kepadatan penduduk cukup tinggi, berkisar antara 26 jiwa/ha sampai dengan >150 jiwa/ha. Penduduk terbanyak terdapat di Kabupaten Bandung, sebanyak 4,8 juta orang, dan penduduk terbanyak kedua terdapat di Kabupaten Bogor, sebanyak 4,01 juta orang. Sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kota Cirebon, sebanyak 311 ribu orang. Tantangan
peningkatan
kualitas
pembangunan di Jawa Barat tergolong
sumber
daya
manusia
dalam
besar dengan makin bertambahnya
jumlah penduduk. Ketersediaan sarana pendidikan dan kualitas pendidikan di Jawa Barat sangat mempengaruhi mutu SDM. Kota-kota pada umumnya memiliki sekolah-sekolah yang berkualitas dan dikelola secara mandiri. Konsekuensi umum dari adanya sekolah-sekolah bagus di kota adalah biaya pendidikan pada sekolah-sekolah seperti itu mahal. Sebaliknya di beberapa kabupaten/kota
pelaksanaan
proses
pendidikan
masih
berkutat
pada
peningkatan cakupan, atau belum beranjak pada peningkatan kualitas. Data berikut ini menggambarkan rasio antara jumlah anak usia sekolah dengan jumlah sekolah yang ada.
31 Tabel 1 Rasio Jumlah Anak Usia Sekolah dengan Jumlah Sekolah di Jawa Barat Tahun 2007 Usia Sekolah
Jumlah Anak Usia Sekolah
Jumlah Sekolah
Rasio
(1)
(2)
(3)
(4)=(2)/(3)
Daya Tampung per Ruang (5)
SD (7-12 tahun)
4.492.745
19.949
225
38 orang
SLTP (13-15 tahun)
2.382.716
2.933
812
91 orang
2.356.243
2.119
1.112
124 orang
SLTA/sederajat (16-18 tahun) Sumber: BPS, diolah
Tabel 1 di atas menunjukan kapasitas yang melebihi daya tampung suatu sekolah yang idealnya 30 orang dalam satu ruang kelas. Pada usia SD menunjukan bahwa satu sekolah harus menampung 225 orang murid, di tingkat SMP satu sekolah menampung 812 orang murid, dan tingkat SMA satu sekolah menampung 1.112 orang murid. Dengan asumsi bahwa semua anak usia sekolah harus bersekolah dan satu sekolah terdiri dari 3 ruang untuk satu tingkatan kelas maka daya tampung sebagaimana yang tampak pada tabel 1 untuk sarana tingkatan SLTP dan SLTA masih kurang. Selanjutnya, kualitas sumber daya manusia dilihat dari jenjang pendidikan yang ditamatkan menunjukan bahwa semakin banyak penduduk yang menyelesaikan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maka mengindikasikan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan data BPS tahun 2007, penduduk Jawa Barat sebagian besar baru menyelesaikan pendidikannya pada jenjang SD, yaitu sekitar 38,07%, penduduk yang tamat SLTP atau SLTA yaitu masing-masing sekitar 17%, dan yang menamatkan jenjang akademi atau universitas sekitar 5%. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum cakupan layanan pendidikan dan kualitas SDM masih harus ditingkatkan. Di antara Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Kota Bekasi memiliki mutu SDM pada tingkat SLTA/sederajat yang tertinggi dilihat dari persentase partisipasi murni-yaitu kelompok anak usia tertentu yang bersekolah dibandingkan dengan seluruh anak usia yang sama-yaitu sekitar 66% anak usia 16-18 tahun telah bersekolah. Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kota Cimahi, Kota Depok, Kota Cirebon dan Kota Banjar masing-masing sekitar 51%. Untuk Kabupaten Majalengka, Sumedang, Bogor, Sukabumi, Ciamis, Karawang dan Tasikmalaya umumnya hanya 33% atau kurang yang bersekolah. Bahkan di Kabupaten Cianjur hanya sekitar 20% yang bersekolah di tingkat SLTA (BPS,2007).
32 4.3 Sarana Perhubungan Wilayah Sebaran sarana dan prasarana wilayah pada umumnya dirancang mengikuti perkembangan kebutuhan penduduk, baik itu kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu keberadaan sarana prasarana dipengaruhi juga oleh kondisi geografi dan topografi suatu wilayah. Kedua hal tersebut mempengaruhi aksesibilitas suatu sarana atau prasarana. Aksesibilitas yang baik mengindikasikan adanya dukungan sarana prasarana yang baik dalam mendukung pencapaian tingkat kesejahteraan penduduk. Jawa Barat dengan kondisi topografis pegunungan pada bagian selatan dan dataran pada bagian utara, sekitar 20,27% luas wilayahnya terdiri dari sawah, sekitar 40% perkebunan dan kebun campuran, 15% hutan, 4,81% pemukiman dan penggunaan lahan lainnya. Hal ini akan mempengaruhi pembentukan dan aksesibilitas berbagai sarana prasarana di Jawa Barat. Pada daerah-daerah selatan yang bergunung, aksesibilitas relatif memiliki kendala alam lebih besar daripada daerah utara. Salah satu sarana yang penting bagi perkembangan wilayah adalah keberadaan
jalan.
Aksesibilitas
dan
kualitas
jalan
dapat
mendukung
pemanfaatan sarana-sarana ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sarana lainnya, serta daya tarik investasi. Karena itu keberadaan jalan memegang peranan penting. Total panjang jaringan jalan di Provinsi Jawa Barat sampai tahun 2007 adalah 21.904,85 km yang terbagi dalam jalan-jalan yang berstatus nasional sepanjang 1.140,69 km, jalan provinsi sepanjang 2.199,18 km, dan jalan kabupaten/kota sepanjang 18.565,08 km, sedangkan panjang jaringan jalan tol adalah 251 km meliputi jalan tol Jagorawi, Jakarta-Cikampek, Padaleunyi dan Palimanan-Kanci, dan Cipularang. Sarana perhubungan lain di Jawa Barat adalah kereta api, pelabuhan dan bandara udara. Sarana perhubungan udara Jawa Barat lebih bersifat sekunder, yaitu terkait dengan Bandara SoekarnoHatta. Sejak tahun 2004 penerbangan internasional telah beroperasi dari Bandara Husein Satranegara. Dari sarana perhubungan yang ada, aksesibilitas Jawa Barat lebih dominan pada keberadaan jalan darat. 4.4 Sosial Ekonomi Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang memiliki kontribusi besar bagi perekonomian Nasional. Beberapa faktor strategis yang mempengaruhi antara lain adalah lokasinya yang relatif dekat dengan pusat bisnis Indonesia (Jakarta), kesuburan dan kekayaan alamnya, dan ketersediaan sumber daya manusia.
33 Perkembangan Jawa Barat, khususnya pada daerah-daerah seperti Bogor, Bekasi, Depok adalah menjadi daerah penting bagi DKI Jakarta. Bahkan ketiga wilayah tersebut telah menjadi aglomerasi dengan DKI Jakarta. Karena itu perekonomian Jawa Barat umumnya memiliki kaitan sangat erat dengan perekonomian Nasional, yang dalam hal ini banyak digerakkan di Jakarta. Kontribusi ekonomi Jawa Barat terhadap perekonomian Nasional rata-rata selama tahun 2004–2006, adalah 13,8% dengan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2007 mencapai 6,41%. Kondisi sosial ekonomi Jawa Barat salah satunya adalah dipengaruhi oleh kondisi agraris yang sangat subur dengan potensi agribisnis yang besar. Namun demikian transformasi ekonomi nasional yang terjadi sejak tahun 1980-an hingga tahun 2000-an telah membawa konsekuensi rendahnya kontribusi sektor pertanian Jawa Barat dan mulai mendapat perhatian kembali pada masa-masa berikutnya. Pertumbuhan sektor industri, sektor-sektor utilitas dan jasa mengalami kemajuan yang juga merupakan salah salah satu penggerak perekonomian Jawa Barat. Kontribusi sektor-sektor terhadap perekonomian Jawa Barat adalah sebagai berikut. Tabel 2 Kontribusi Sektor-Sektor Lapangan Usaha terhadap Perekonomian Jawa Barat Tahun 2006-2007 (Harga Konstan 2000) 2006 Sektor Lapangan Usaha Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan/Konstruksi Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-Jasa Total
Rp000.000
2007 Kontribusi (%)
Rp000.000
Kontribusi (%)
Pertumbuhan (%)
32.822.021,08 6.982.246,74 114.299.625,74 5.427.579,55 8.232.950,09
12,8 2,7 44,7 2,1 3,2
35.687.490 6.491.519 122.702.671 5.750.579 8.928.178
13,0 2,4 44,8 2,1 3,3
8,7 -7,0 7,4 6,0 8,4
50.719.350,06
19,9
54.789.912
20,0
8,0
11.143.253,97
4,4
12.271.025
4,5
10,1
7.672.322,47
3,0
8.645.553
3,2
12,7
18.200.096,05 257.499.445,75
7,1 100
6,8 100
2,9
18.728.218 273.995.144,93
Sumber: BPS Jawa Barat.
Dari Tabel 2 di atas tampak perbedaan PDRB tahun 2006 dengan 2007 yang menunjukan terdapat sektor yang meningkat maupun yang menurun. Pada tahun 2007, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi 44,8% dari seluruh ekonomi Jawa Barat, disusul sektor jasa penunjang seperti sektor perdagangan,
34 hotel dan restoran sebesar 20%. Sektor pertanian memberikan kontribusi sekitar 13%. Sektor-sektor industri pengolahan, sektor utilitas dan sektor jasa di Jawa Barat tumbuh cepat terkait dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dan struktur kota yang semakin kuat. Peranan sektor-sektor lapangan pekerjaan terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat rata-rata menunjukan peningkatan dari tahun ke tahun. Secara rinci data tenaga kerja dan sektor pekerjaan yang menampungnya adalah sebagai berikut. Tabel 3 Jumlah Tenaga Kerja dan Sektor Pekerjaan di Jawa Barat Tahun 2003, 2005, dan 2007 No
Lapangan Pekerjaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Konstruksi Perdagangan, Hotel & Restoran Angkutan dan Telekomunikasi Keuangan dan Jasa Persewaan Jasa-jasa Lainnya Jumlah Sumber: BPS Jawa Barat.
2003 5.138.142 121.511 2.341.033 40.938 766.906 3.375.506 1.091.318 82.119 1.898.812 5.217 14.861.502
Tahun (orang) 2005 4.450.695 57.917 2.743.602 40.256 902.209 3.360.849 1.310.420 270.333 1.868,997 3.724 15.011.002
2007 4.675.914 127.662 2.705.499 59.080 803.616 4.227.627 1.145.160 252.858 2.874.673 318.731 17.190.820
Tabel 3 di atas menunjukan bahwa sektor lapangan pekerjaan yang menjadi tumpuan bagi penduduk Jawa Barat adalah pertanian. Jumlah tenaga kerja pada sektor ini, walaupun terjadi penurunan pada tahun 2005, namun meningkat kembali pada tahun 2007 mencapai 4.675.914 atau sekitar 27% dari total keseluruhan jumlah tenaga kerja. Selain Sektor Pertanian yang menjadi tumpuan pekerjaan, maka Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran pun memberikan lapangan pekerjaan yang cukup banyak bagi tenaga kerja Jawa Barat. Sektor ini mencapai 4.227.627 atau
sekitar 24% pada tahun 2007. Sektor Industri
Pengolahan dan Jasa pun menjadi sektor yang dapat menyerap banyak tenaga kerja di Jawa Barat, namun karena sektor ini membutuhkan keahlian tertentu atau pendidikan maka masih lebih rendah dibanding Sektor Pertanian. Perekonomian Jawa Barat memiliki potensi ekspor yang cukup tinggi dan merupakan salah satu penggerak ekonomi Jawa Barat. Perdagangan luar negeri dan domestik Jawa Barat relatif memiliki nilai yang besar. Ekspor pada tahun
35 2006 mencapai angka Rp145,88 trilyun atau 30,83% dari PDRB, sedangkan impor dari luar negeri mencapai Rp79,50 trilyun. Sehingga, terjadi surplus perdagangan internasional mencapai Rp66,38 trilyun. Tampaknya ekspor telah menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang penting bagi ekonomi Jawa Barat. Secara Keseluruhan perekonomian Jawa Barat dilihat dari nilai PDRB pada tahun 2006 berdasarkan harga konstan 2000 adalah sebesar Rp237.364.599
juta,
dan
berdasarkan
harga
berlaku
adalah
sebesar
Rp473.187.293 juta. Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat menurut harga konstan yaitu sebesar
6,1%
dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,7%,
sedangkan berdasarkan harga berlaku laju pertumbuhan sebesar 17,2% dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 15,6%. Pada tingkat regional, antar kabupaten/kota cenderung terjadi perbedaan tingkat perekonomian yang dipengaruhi berbagai faktor antara lain: jumlah penduduk, kekayaan alam, kedekatan dengan kota pusat-pusat pertumbuhan, aksesibilitas dan kondisi geografis. Aktivitas ekonomi Jawa Barat tersebar di berbagai kabupaten/kota dan cenderung terjadi pemusatan-pemusatan aktivitas. Karakter ekonomi masing-masing kabupaten/kota relatif unik, sebagai contoh Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung dan Karawang pada umumnya didominasi oleh sektor industri pengolahan, sementara Kota Bandung dan Kota Bekasi, peran sektor jasa lebih besar, dan menjadi salah satu pusat urbanisasi. Selama kurun waktu 2003-2007 terdapat beberapa daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi pesat, yaitu Kota Depok, Kota Bandung, Kota Bogor dan Kabupaten Bekasi, masing-masing di atas 6% per tahun. Daerah-daerah ini menjadi magnet pertumbuhan ekonomi dan sekaligus tujuan urbanisasi. Program pembangunan ekonomi regional (Kabupaten/Kota di Jawa Barat) diarahkan kepada peningkatan aktivitas ekonomi agar mencapai tingkat pendapatan yang layak. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari pencapaian PDRB. Secara nominal, PDRB perkapita Jawa Barat pada tahun 2004 sebesar Rp7,5 juta pertahun, meningkat menjadi Rp10,8 juta pada tahun 2006. Secara riil, PDRB perkapita Jawa Barat relatif tumbuh lambat, yaitu pada tahun 2004 sebesar Rp5,94 juta menjadi Rp6,38 juta pertahun (harga konstan 2000).
36 4.5 Potensi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pembangunan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Barat Dalam subbab ini akan membahas faktor-faktor dalam lingkup kajian yang merupakan variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja pembangunan ekonomi regional kabupaten/kota di Jawa Barat. Faktor-faktor tersebut memberikan efek terhadap PDRB kabupaten/kota di Jawa Barat yang erat kaitannya dengan kondisi disparitas pendapatan antar kabupaten/kota. 4.5.1 Inflasi Regional Dalam kurun waktu tahun 2002-2006, laju inflasi di Jawa Barat menunjukkan tren naik-turun. Pada tahun 2002 inflasi sekitar 8,78%, pada 2003 mengalami penurunan menjadi sebesar 6,10%, 2004 sebesar 7,18%, dan 2005 melonjak tinggi menjadi sebesar 14,39%, sementara tahun 2006 sebesar 11,55%. Pada Gambar 6, tren inflasi jawa barat digambarkan dengan garis warna hitam yang menunjukan kesamaan tren dengan kabupaten/kota di Jawa Barat.
Sumber: BPS, diolah.
Gambar 6 Perkembangan Inflasi Regional (Kabupaten/Kota di Jawa Barat) Tahun 2002-2006 (%). Berdasarkan kelompok barang dan jasa, inflasi regional (kabupaten/kota di Jawa Barat) pada tahun 2002 hingga 2004 didominasi oleh inflasi kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar. Perumahan dan sarana pendukungnya yang juga merupakan salah satu kebutuhan primer masyarakat ternyata cukup tinggi porsinya dalam pengeluaran masyarakat. Di antara barang
37 dan jasa yang termasuk ke dalam kelompok tersebut, kontrak rumah, tarif listrik, dan minyak tanah menempati porsi terbesar. Akibatnya, kenaikan harga keempat komoditas tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap inflasi. Inflasi akan mempengaruhi kondisi permintaan dan penawaran terhadap produk barang dan jasa yang ada, sehingga akan berdampak pada kinerja perekonomian kabupaten/kota termasuk pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. 4.5.2 Pengeluaran Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat Kenaikan pengeluaran pemerintah merupakan salah satu kebijakan untuk meningkatkan pembangunan
pembangunan. tersebut
Sebagai
direalisasikan
salah dalam
satu
instrumen
APBD
dalam
masing-masing
kabupaten/kota. Dari struktur anggaran, maka anggaran digunakan untuk belanja rutin yang bertujuan untuk menjaga kegiatan operasional dan tingkat layanan pemerintah, dan belanja pembangunan yang bertujuan untuk pembangunan dan pengembangan serta bersifat investasi. Selama periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 pengeluaran pemerintah daerah secara nominal semakin meningkat. Pengeluaran pemerintah tersebut mempengaruhi secara langsung kinerja
pembangunan kabupaten/kota karena merupakan salah satu upaya
penggerak perekonomian. Dari hasil penelitian data Statistika Keuangan Pemda Kabupaten/Kota periode 2004-2006 dari BPS, diketahui bahwa porsi belanja pembangunan kabupaten/kota di Jawa Barat terhadap total pengeluaran di dalam APBD menunjukan terdapat beberapa kabupaten/kota yang porsinya meningkat dari tahun ke tahun maupun turun dan kemudian naik kembali. Hal tersebut dapat di jelaskan secara singkat pada Table 4 di bawah ini. Terlihat bahwa pada tahun 2006 belanja pembangunan Kabupaten dan Kota Bekasi mempunyai proporsi yang paling besar dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya yaitu masingmasing mencapai 33,6% dan 32,6%. Proporsi terendah ada pada Kabupaten Garut yaitu 7,1%. Kenaikan belanja pembangunan Pemerintah Daerah tersebut merupakan upaya pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat dalam rangka menyediakan infrastruktur dan aksebilitas masyarakat terhadap pelayanan dasar, seperti: jalan, jembatan, sekolah, dan rumah sakit/puskesmas, serta penguatan kelembagaan.
38 Tabel 4 Porsi Belanja Pembangunan terhadap Total Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2004-2006 Belanja Pembangunan Total Pengeluaran Pemerintah (Rp000.000.000) (Rp000.000.000) 2004 2005 2006 2004 2005 2006 Kab Bogor 189,6 248,9 345,7 1.175,6 1.223,8 1.456,3 Kab Sukabumi 77,2 83,7 103,2 628,1 663,9 936,5 Kab Cianjur 55,5 70,0 79,9 599,1 653,9 881,3 Kab Bandung 140,0 123,2 295,0 1.232,3 1.281,2 1.662,2 Kab Garut 40,9 48,5 73,1 660,9 704,4 1.028,5 Kab Tasikmalaya 83,2 88,5 233,3 589,4 654,6 909,3 Kab Ciamis 21,6 55,6 131,0 574,3 584,3 860,7 Kab Kuningan 28,8 36,9 81,8 428,8 476,5 627,9 Kab Cirebon 52,1 78,1 177,7 611,0 650,4 883,5 Kab Majalengka 37,4 39,0 66,9 445,3 491,7 662,5 Kab Sumedang 36,3 70,3 113,3 498,0 568,6 688,5 Kab Indramayu 66,6 73,0 156,5 570,2 636,2 792,4 Kab Subang 43,4 84,9 94,1 519,6 589,7 684,0 Kab Purwakarta 36,3 31,5 47,5 372,9 375,2 485,5 Kab Karawang 96,9 114,6 205,3 647,7 774,0 992,3 Kab Bekasi 242,4 235,5 359,5 830,2 1.016,4 1.070,0 Kota Bogor 43,3 77,5 147,9 399,4 447,5 554,2 Kota Sukabumi 34,8 39,9 72,9 229,9 249,3 326,7 Kota Bandung 51,2 106,3 104,1 1.159,1 1.241,6 1.358,3 Kota Cirebon 33,2 31,5 74,3 260,1 284,5 411,9 Kota Bekasi 142,7 242,8 296,5 640,7 839,4 910,3 Kota Depok 125,8 143,4 176,9 492,9 557,0 595,3 Kota Cimahi 43,1 71,9 83,3 339,8 390,4 399,0 Kota Tasikmalaya 42,5 60,8 119,3 306,0 349,8 487,9 Kota Banjar 7,4 23,2 66,6 92,7 150,7 250,6 Sumber: Statistika Keuangan Pemda Kab/Kota, BPS Pusat.Diolah.
Porsi (%)
Kabupaten/Kota
2004 16,1 12,3 9,3 11,4 6,2 14,1 3,8 6,7 8,5 8,4 7,3 11,7 8,4 9,7 15,0 29,2 10,8 15,1 4,4 12,8 22,3 25,5 12,7 13,9 8,0
2005 20,3 12,6 10,7 9,6 6,9 13,5 9,5 7,7 12,0 7,9 12,4 11,5 14,4 8,4 14,8 23,2 17,3 16,0 8,6 11,1 28,9 25,7 18,4 17,4 15,4
4.5.3 Investasi Dalam melaksanakan program pembangunan yang direncanakan oleh kabupaten/kota di Jawa Barat, diperlukan dukungan dana dan kontribusi dari semua pihak. Dana pembangunan tidak saja berasal dari Pemerintah, namun juga bersumber dari swasta. Proporsi dana yang berasal dari swasta sangat besar dibandingkan dana pembangunan yang bersumber dari Pemerintah. Namun demikian,
masih menghadapi tantangan dalam hal permasalahan
ketersediaan infrastruktur fisik, keterpaduan sistem kebijakan yang mendukung investasi, mapping potensi ekonomi yang akurat di wilayah Jawa Barat, dan ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas.
2006 23,7 11,0 9,1 17,7 7,1 25,7 15,2 13,0 20,1 10,1 16,5 19,8 13,8 9,8 20,7 33,6 26,7 22,3 7,7 18,0 32,6 29,7 20,9 24,5 26,6
39 Tabel 5 Nilai Investasi Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2003-2006 No
Nilai Investasi (Rp000.000)
Kabupaten/Kota 2003
1
Kab Bogor
2
Kab Sukabumi
3
Kab Cianjur
4
Kab Bandung
5
2004
2005
2006
854.853
193.193
744.604
1.956.875
49.302
1.203.728
122.056
143.161
-
123.219
-
-
265.341
100.889
89.770
48.421
Kab Garut
-
35.694
12.020
335
6
Kab Tasikmalaya
-
-
13.266
-
7
Kab Ciamis
-
2.457
-
-
8
Kab Kuningan
4.500
-
-
-
9
Kab Cirebon
3.600
24.142
76.635
6.678
327.204
-
72.950
10
Kab Majalengka
-
11
Kab Sumedang
69.345
8.100
1.800
-
12
Kab Indramayu
-
10.667
84.128
-
13
Kab Subang
151.862
-
146.252
37.980
14
Kab Purwakarta
984.765
404.399
83.719
578.149
15
Kab Karawang
2.158.893
1.187.948
3.972.183
7.769.148
16
Kab Bekasi
5.488.512
2.482.263
8.783.345
8.773.768
17
Kota Bogor
-
4.822.707
8.730
5.175
18
Kota Sukabumi
-
71.082.000
-
6.687
19
Kota Bandung
1.062.942
1.143.753
320.371
173.918
20
Kota Cirebon
-
820.810
1.334
-
21
Kota Bekasi
244.399
176.100
884.376
255.589
22
Kota Depok
1.139.328
161.118
84.054
91.916
23
Kota Cimahi
8.959
394.112
28.806
-
24
Kota Tasikmalaya
-
95.886
-
-
25
Kota Banjar Total Jawa Barat
-
-
747
-
13.789.471 12.486.601 Sumber : Badan Koordinasi Penananaman Modal Pusat.
15.458.196
19.920.750
Tabel 5 menunjukan pada periode 2003-2006 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) telah mengalami kenaikan tajam. Pada tahun 2003 realisasi investasi mencapai Rp12,5 trilyun, tahun 2006 meningkat 37,32% yaitu sebesar Rp19,9 trilyun. Beberapa kabupaten/kota mendapatkan penanaman modal secara terus-menerus
dari tahun ke tahun.
Selama tahun 2003-2006 investasi tertinggi terdapat di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang, masing-masing sebesar Rp35,5 milyar dan Rp15,1 milyar. Pembentukan investasi tersebut merupakan akumulasi dan aglomerasi usahausaha di Jawa Barat yang menunjukkan bahwa Jawa Barat memiliki iklim investasi yang makin kondusif sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang ada.
