BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN
4.1. Prosedur e-Filing dalam pengadministrasian perpajakan Sesuai dengan peraturan PER-146/PJ/2006 tanggal 29 September 2006, tentang Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN dan Lampiran dengan jumlah faktur lebih dari 30 lembar harus disampaikan dengan cara elektronik (e-SPT dan e-Filing), dan Penyampaian SPT dan Lampiran SPT dalam bentuk formulir kertas (hard copy) secara manual hanya diperkenankan sampai dengan Masa Pajak Desember 2006. Berdasarkan peraturan di atas, maka beberapa Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik. Terdapat beberapa prosedur atau tata cara e-Filing yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP), yaitu sebagai berikut : a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak untuk memperoleh Electronic Filing Identification Number (eFIN) paling lama 2 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. b. Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menandatangani Electronic Filing Identification Number (eFIN). c. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menerima data Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak yang dikirimkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.
46
d. Dalam hal Surat Pemberitahuan (SPT) tidak lengkap, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mengirimkan pemberitahuan kepada Wajib Pajak secara elektronik bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) tidak lengkap. e. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menerima induk Surat Pemberitahuan (SPT) yang memuat tanda tangan basah (tanda tangan asli) Wajib Pajak, Surat Setoran Pajak (bila ada), dan bukti penerimaan secara elektronik. f. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menerima induk Surat Pemberitahuan (SPT) paling lama : 1) 14 hari sejak batas terakhir pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) jika Surat Pemberitahuan (SPT) disampaikan sebelum batas akhir penyampaian. 2) 14 hari sejak tanggal penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) jika Surat Pemberitahuan (SPT) disampaikan setelah lewat batas akhir penyampaian. g. Apabila dalam waktu 14 hari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tidak menerima induk Surat Pemberitahuan (SPT), Surat Setoran Pajak (bila ada) dan bukti penerimaan, maka data yang di-load tidak ditampilkan dan Wajib Pajak dianggap belum menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
4.2. Peranan e-Filing bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penulis telah melakukan wawancara dengan bagian pelayanan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Barat sehubungan dengan fasilitas e-Filing (lampiran 1). Dari wawancara tersebut, penulis mendapatkan informasi sebagai berikut : 1. Berdasarkan KEP-21/PJ/2007 tanggal 26 Januari 2007 yang kemudian diubah dengan terbitnya KEP-120/PJ/2007 tanggal 4 September 2007 jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat sampai saat ini 47
seluruhnya berjumlah 541 Wajib Pajak. Dari jumlah tersebut, total Wajib Pajak yang menggunakan fasilitas e-Filing untuk pelaporan Surat Pemberitahuan pada tahun 2007 adalah 27 Wajib Pajak atau 5% dari jumlah total Wajib Pajak. Jumlah ini terus bertambah seiring dengan bertambahnya pengetahuan Wajib Pajak mengenai e-Filing hingga sampai pada pertengahan tahun 2008 jumlah Wajib Pajak yang menggunakan fasilitas e-Filing dalam pelaporan Surat Pemberitahuan mengalami peningkatan sebanyak 10 Wajib Pajak. Jadi, total Wajib Pajak yang menggunakan e-Filing di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 berjumlah 37 Wajib Pajak atau hanya terjadi peningkatan sebesar 1,8%.
Gambar IV.1 Perbandingan Jumlah Wajib Pajak Pengguna e-Filing dan Manual Periode 20072008 di KPP Madya Jakarta Barat
600 500 400 Jumlah 300 WP 200 100 0
541
541
WP e-Filing 27
37
2007
2008
WP Manual
Tahun
2. Dari total 37 Wajib Pajak yang menggunakan e-Filing, seluruhnya menggunakan e-Filing untuk melaporkan SPT PPN dan SPT PPh. Menurut penulis, hal ini terjadi karena untuk menggunakan e-Filing Wajib Pajak harus menghubungi ASP
48
(Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi) untuk mendapatkan aplikasi yang akan diinstall ke komputer Wajib Pajak agar dapat terhubung dengan Direktorat Jenderal Pajak. Wajib Pajak akan dikenakan biaya oleh ASP atas pemasangan aplikasi ini. Masingmasing ASP menawarkan paket-paket biaya untuk menunjang layanan tersebut. Maka, untuk mengefisiensikan biaya yang telah dikeluarkan untuk jasa aplikasi tersebut, Wajib Pajak menggunakan e-Filing untuk melaporkan SPT PPN dan juga SPT PPh. 3. Sampai dengan saat ini, Wajib Pajak yang menggunakan e-Filing di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat menyampaikan Surat Pemberitahuan mereka tepat pada waktunya. Induk Surat Pemberitahuan yang memuat tanda tangan dari Wajib Pajak sebagai bukti sah pelaporan pajak dengan e-Filing (sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang Informatika dan Transaksi Elektronik) juga disampaikan sebelum lewat batas waktu yang ditentukan, yaitu paling lambat 14 hari setelah dilakukan upload data. 4. Penambahan jumlah Wajib Pajak yang menggunakan e-Filing di KPP Madya Jakarta Barat tidak dapat diprediksi setiap bulannya. Hal ini disebabkan karena pelaporan Surat Pemberitahuan dengan e-Filing membutuhkan pemahaman dan juga kesiapan yang cukup dari masing-masing Wajib Pajak. 5. Kendala-kendala yang dihadapi oleh KPP Madya Jakarta Barat dalam menerima pelaporan Surat Pemberitahuan melalui e-Filing adalah konektivitas jaringan internet yang terputus, karena DJP akan mengirimkan data pajak yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak kepada KPP secara online.
49
6. Manfaat yang diperoleh KPP dengan adanya e-Filing adalah proses perekaman data dan pengarsipan menjadi lebih mudah. Hal ini disebabkan karena KPP hanya perlu melakukan pengarsipan Induk Surat Pemberitahuan saja. Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi pada Direktorat Jenderal Pajak sehubungan dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak yaitu dengan pelaporan Surat Pemberitahuan menggunakan e-Filing, dapat memberikan manfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak, antara lain : a. Pemrosesan data perpajakan menjadi lebih cepat dan akurat karena tidak diperlukan proses perekaman Surat Pemberitahuan (SPT) beserta lampirannya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) karena Wajib Pajak telah menyampaikan datanya secara elektronik (e-Filing). b. Pengarsipan file Wajib Pajak akan lebih mudah dan lebih cepat karena yang diarsip hanya Induk Surat Pemberitahuan (SPT) saja, sedangkan lampiran-lampirannya sudah tersimpan dalam database Direktorat Jenderal Pajak. Selain manfaat-manfaat di atas, Kantor Pelayanan Pajak juga mengalami kendala dalam pelaksanaan e-Filing. Kendala yang dialami KPP adalah konektivitas jaringan internet yang masih menggunakan jaringan yang terpusat dari Direktorat Jenderal Pajak.
4.3. Prosedur e-Filing bagi Wajib Pajak Terdapat beberapa prosedur atau tata cara e-Filing yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), antara lain :
50
a. Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik (e-Filing) melalui satu atau beberapa perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. b. Wajib Pajak yang akan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) harus memiliki Electronic Filing Identification Number (eFIN) dan memperoleh Sertifikat (Digital Certificate) dari Direktorat Jenderal Pajak. c. Electronic Filing Identification Number (eFIN) diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar berdasarkan permohonan Wajib Pajak. d. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar dengan formulir yang disediakan pada Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Kep-05/PJ/2005, dan melampirkan fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan disertai dengan fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. e. Permohonan dapat disetujui apabila : 1) Alamat yang tercantum pada permohonan sama dengan alamat dalam database (master file) Wajib Pajak di Direktorat Jenderal Pajak. 2) Bagi Wajib Pajak yang telah mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) telah menyampaikan : •
Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi atau Badan untuk Tahun Pajak terakhir
51
•
Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Tahun Pajak terakhir.
•
Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk 6 Masa Pajak Terakhir.
f.. Jika Electronic Filing Identification Number (eFIN) hilang, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pencetakan ulang dengan syarat manunjukkan asli kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan menunjukkan asli Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. g. Wajib Pajak yang telah mendapatkan Electronic Filing Identification Number (eFIN) dapat mendaftarkan diri melaui website (situs) satu atau beberapa Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. h. Setelah Wajib Pajak mendaftarkan diri, Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) mengirimkan kepada Wajib Pajak tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik (e-Filing). Aplikasi e-SPT disertai dengan petunjuk penggunaannya dan informasi lainnya. i. Wajib Pajak meminta Sertifikat (Digital Certificate) ke Direktorat Jenderal Pajak melalui situs Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Fungsi digital certificate adalah : •
Melakukan pengacakan data Surat Pemberitahuan (encryption)
•
Otentifikasi pengirim data Surat Pemberitahuan (SPT)
•
Menjamin integritas data Surat Pemberitahuan (SPT)
52
j. Sertifikat (Digital Certificate) diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Electronic Filing Identification Number (eFIN) yang didaftarkan oleh Wajib Pajak pada suatu Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).
53
k. Sertifikat (Digital Certificate) seterusnya akan digunakan sebagai alat yang berfungsi sebagai pengaman data Wajib Pajak dalam setiap proses penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik (e-Filing) melalui suatu Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). l. Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah diisi dengan benar, jelas, dan lengkap disampaikan secara elektronik melalui suatu Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) oleh Wajib Pajak ke Direktorat Jenderal Pajak dengan langkah-langkah sebagai berikut :
54
Langkah ke-1
Wajib Pajak mengisi Nomor NPWP, User Name dan juga Password, kemudian Login pada aplikasi e-Filing Client Tool yang disediakan oleh ASP (Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi).
55
Langkah ke-2
Wajib Pajak mengambil file SPT yang akan dilaporkan dengan e-Filing dari folder Wajib Pajak.
56
Langkah ke-3
Setelah mengambil file dari folder, kemudian Wajib Pajak melaporkannya melalui e-Filing.
57
Langkah ke-4
Setelah melaporkan SPT melalui e-Filing, Wajib Pajak mendaftar untuk mendapatkan NTPA (Nomor Transaksi Pengiriman ASP)
58
Langkah ke-5
NTPA (Nomor Transaksi Pengiriman ASP) akan tampil disertai dengan file yang dilaporkan melalui e-Filing.
59
Langkah ke-6
Setelah mendapatkan NTPA, Wajib Pajak akan mengambil NTPS (Nomor Transaksi Penyampaian SPT) hasil pelaporan melalui e-Filing.
60
Langkah ke-7
Wajib Pajak mencetak dan menandatangani Induk Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak.
61
Induk SPT PPh
Induk SPT yang dicetak, disertai dengan NPWP, tanggal, jam, Nomor Transaksi Penyampaian SPT (NTPS) dan Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA) serta nama Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).
62
Induk SPT Masa PPN
63
Apabila Surat Pemberitahuan (SPT) telah dinyatakan lengkap oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka kepada Wajib Pajak diberikan Bukti Penerimaan secara elektronik
64
yang dibubuhkan pada bagian bawah Induk Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak. Bukti Penerimaan secara elektronik berisi informasi yang meliputi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tanggal, jam, Nomor Transaksi Penyampaian SPT (NTPS) dan Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA) serta nama Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). m. Wajib Pajak wajib menyampaikan Induk Surat Pemberitahuan (SPT) beserta Surat Setoran Pajak (bila ada) dan dokumen lainnya yang wajib dilampirkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar secara langsung atau melalui pos tercatat, paling lama : 1) 14 hari sejak batas terakhir pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) jika Surat
Pemberitahuan
(SPT)
disampaikan
sebelum
batas
akhir
penyampaian. 2) 14 hari sejak tanggal penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik (e-Filing) jika Surat Pemberitahuan (SPT) disampaikan setelah lewat batas akhur penyampaian. Surat Pemberitahuan (SPT) dianggap telah diterima dan tanggal penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan tanggal yang tercantum pada Bukti Penerimaan secara elektronik. n. Apabila kewajiban menyampaikan Induk Surat Pemberitahuan (SPT) beserta Surat Setoran Pajak dan dokumen lainnya yang wajib dilampirkan disampaikan melaui pos secara tercatat, tanggal penerimaan Induk Surat Pemberitahuan beserta lampirannya adalah tanggal yang tercantum pada bukti pengiriman surat. Jika Wajib Pajak tidak menyampaikan Induk Surat Pemberitahuan (SPT) beserta
65
lampiran yang dipersyaratkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Wajib Pajak dianggap tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan. o. Induk Surat Pemberitahuan (SPT) tetap harus disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar, karena di dalam Induk Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut terdapat tanda tangan basah (tanda tangan asli) Wajib Pajak. Dalam Undang-Undang Informatika dan Transaksi Elektronik Bab III Pasal 11 mengenai Informasi Elektronik ditulis bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi ketentuan dalam Undang-undang tersebut.
4.4. Peranan e-Filing Bagi Wajib Pajak Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara juga dengan beberapa Wajib Pajak yang sudah menggunakan e-Filing maupun yang belum menggunakan e-Filing dalam pelaporan Surat Pemberitahuan mereka. Penulis menghubungi beberapa Wajib Pajak yang penulis jadikan sebagai sample. Dari 15 Wajib Pajak yang penulis hubungi, 6 diantaranya sudah menggunakan e-Filing, sedangkan 9 lainnya belum menggunakan e-Filing. Dari hasil wawancara dengan 6 Wajib Pajak yang telah menggunakan e-Filing untuk pelaporan Surat Pemberitahuan, terdapat alasan-alasan utama dan alasan pendukung lainnya yang mendorong mereka untuk menggunakan e-Filing, diantaranya :
66
Tabel IV. 1 Wawancara dengan Wajib Pajak yang Menggunakan e-Filing
Wajib Pajak
Bidang Usaha
Alasan Menggunakan e-Filing
A
Selular
Efisiensi waktu, pelaporan pajak
dapat
dilakukan
kapan saja, Wajib Pajak tidak perlu mengantri di KPP B
Provider HP
Penyampaian
data
lebih
cepat,
itu
Wajib
selain
Pajak tidak perlu mencetak lampiran-lampiran
SPT
hanya mencetak Induk SPT. C
Supermarket
Wajib Pajak C memiliki banyak cabang, sehingga dengan
e-Filing
memudahkan
dapat
pemusatan
PPN. D
Industri
Pelaporan
pajak
dapat
dilakukan di kapan saja, walaupun hari libur, Wajib Pajak tidak perlu menunggu antrian di KPP. E
Textile Jeans
Pelaporan
pajak
lebih
praktis, karena dilakukan dengan komputer, e-Filing juga cukup aman karena menggunakan
digital
67
certificate
sebagai
pengaman data. F
Jasa Pengiriman Barang
Dengan
e-Filing,
Wajib
Pajak hanya perlu mencetak Induk SPT saja untuk KPP Induk SPT tersebut dapat disampaikan ke KPP paling lambat 14 hari sejak tanggal upload, sehingga WP tidak perlu mengantri di KPP.
Dari wawancara yang penulis lakukan kepada Wajib Pajak yang telah menggunakan e-Filing, penulis mengevaluasi beberapa manfaat atau kelebihan yang dapat dirasakan oleh Wajib Pajak, antara lain : a. Efisiensi Waktu dan Uang 1) Pelaporan Surat Pemberitahuan dapat dilakukan secara cepat lewat internet. 2) Pelaporan Surat Pemberitahuan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminngu (tidak mengenal hari libur). Wajib Pajak orang pribadi dapat melakukannya di rumah atau dari tempatnya bekerja, sedangkan Wajib Pajak badan dapat melaporkan dari lokasi kantor atau usahanya. 3) Pelaporan tidak perlu dilakukan dengan mendatangi dan mengikuti antrian di Kantor Pelayanan Pajak. 4) Wajib Pajak dapat mengurangi biaya karena hanya mencetak Induk Surat Pemberitahuan saja
68
b. Mudah dan Akurat Aplikasi yang tersedia dibuat untuk mudah dibuat dan akurat karena penjumlahan atau penghitungan data Surat Pemberitahuan dilakukan secara otomatis dengan menggunakan komputer. c. Aman Data laporan pajak akan diolah dengan menggunakan sertifikat (Digital Certificates) yang didapatkan Wajib Pajak langsung dari Direktorat Jenderal Pajak sehingga data hanya dapat dibuka/dibaca oleh Ditjen Pajak Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) sebagai perantara pengiriman data tidak berhak dan tidak dapat membuka/membaca data pengguna layanannya (Wajib Pajak). d. Sentralisasi PPN Sentralisasi penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN bagi Wajib Pajak Badan yang memiliki beberapa cabang dapat dilakukan sehingga dapat mempermudah proses konsolidasi pelaporan pajak antar cabang. Selain 6 Wajib Pajak di atas, penulis juga menghubungi beberapa Wajib Pajak yang belum menggunakan e-Filing untuk proses pelaporan pajak mereka. Dari wawancara tersebut, penulis memperoleh informasi sebagai berikut :
69
Tabel IV. 2 Wawancara dengan Wajib Pajak yang Belum Menggunakan e-Filing Wajib Pajak
Bidang Usaha
Alasan Belum Menggunakan e-Filing
G
Perdagangan
Pihak manajemen belum tertarik dengan e-Filing, karena e-Filing masih dirasakan rumit
H
Farmasi
Induk SPT masih tetap harus disampaikan ke KPP
I
Percetakan
Jalur konektivitas internet yang dimiliki perusahaan tergolong lambat, sehingga belum
memadai
untuk
e-filing. J
Perdagangan
Staff
Perpajakan
perusahaan berumur sulit
sudah
(tua),
untuk
cukup
sehingga beradaptasi
dengan kemajuan teknologi.
K
Properti
Wajib Pajak tetap harus datang
ke
KPP
untuk
menyampaikan Induk SPT. L
Perdagangan
Dengan e-Filing, ada biaya tambahan dikeluarkan
yang untuk
harus jasa
ASP.
70
Wajib Pajak
Bidang Usaha
Alasan Belum Menggunakan e-Filing
M
Jasa Perbaikan Mobil
Resiko terputusnya jaringan internet, sehingga proses pelaporan
pajak
harus
dilakukan berulang-ulang.
N
Kontraktor
Wajib Pajak tetap harus datang
ke
KPP
untuk
melaporkan Induk SPT. O
Jasa Asuransi
Induk
SPT
disampaikan
tetap
harus
ke
KPP,
sehingga e-Filing kurang maksimal.
Dari wawancara yang penulis lakukan kepada Wajib Pajak yang belum menggunakan e-Filing, penulis mengevaluasi beberapa alasan Wajib Pajak belum mau menggunakan e-Filing, diantaranya : a. Faktor Eksternal Perusahaan 1) Wajib Pajak masih harus mengirimkan Induk Surat Pemberitahuan secara manual ke KPP. Hal ini disebabkan karena belum adanya peraturan resmi yang dikeluarkan oleh DJP yang menetapkan bahwa transaksi elektronik dapat dinyatakan sah walaupun tidak ada tanda tangan Wajib Pajak. 2) Sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak tentang e-Filing belum cukup banyak, sehingga banyak Wajib Pajak yang tidak mengetahui prosedur-prosedur e-Filing.
71
b. Faktor Internal Perusahaan 1) Sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan memiliki keterbatasan di bidang teknologi, sehingga memiliki hambatan untuk menggunakan e-Filing dalam pelaporan pajak mereka. 2) Pihak manajemen perusahaan yang menganggap e-Filing adalah hal yang baru sehingga belum merasa yakin dengan pelaporan pajak secara e-Filing dan memilih untuk melaporkan pajaknya dengan cara manual. 3) Jaringan internet perusahaan memiliki kecepatan konektivitas yang berbedabeda, bahkan ada perusahaan yang belum memiliki jaringan internet. . 4.5. Perbedaan Antara Pelaporan Surat Pemberitahuan Secara e-Filing dengan Manual Terdapat beberapa perbedaan antara pelaporan Surat Pemberitahuan secara e-Filing dengan manual, antara lain dapat dilihat dari tabel berikut :
72
Tabel IV. 3 Perbedaan Antara Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Secara Manual dengan e-Filing Dilihat Dari
Penyampaian SPT Secara
Penyampaian SPT Secara
Manual
e-Filing
Cara mendapatkan formulir Wajib SPT
Pajak
mengambil Wajib Pajak cukup meng-
sendiri formulir SPT di install aplikasi SPT pada KPP tempat Wajib Pajak komputernya. terdaftar.
Penghitungan
pajak Penghitungan
terutang
terutang
dilakukan
pajak Penghitungan
secara
oleh otomatis oleh komputer
Wajib Pajak. Waktu
yang
dibutuhkan Lama,
khususnya
untuk Cepat,
KPP untuk merekam data data lampiran SPT.
karena
hanya
menyimpan data SPT
SPT Tempat untuk menyimpan Pemborosan tempat untuk Tidak memerlukan tempat data SPT
menyimpan dokumen SPT.
Efisiensi Kertas
Pemborosan kertas karena Kertas hanya untuk induk untuk
yang banyak.
lampiran-lampiran SPT dan bukti penerimaan.
SPT. Pengiriman data SPT
SPT diserahkan ke KPP Data SPT ditransfer ke dalam batas waktu yang Ditjen Pajak melalui ASP, ditentukan.
dan dapat dilakukan dimana saja
dan
kapan
saja
(walaupun di hari Minggu).
73
Gambar IV. 2 Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Manual
TEMPAT PELAYANAN TERPADU
KPP
SPT
PENGARSIPAN FILE WAJIB PAJAK OLEH KPP
Keterangan : Wajib Pajak yang hendak melaporkan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara manual datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat di mana Wajib Pajak terdaftar dengan membawa Surat Pemberitahuan (SPT) yang sudah lengkap. Kemudian Wajib Pajak harus mengambil nomor antrian dari mesin antrian dan menunggu giliran di tempat yang telah disediakan untuk kemudian melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) di Tempat Pelayanan Terpadu (loket pelayanan). Dengan sistem manual ini Wajib Pajak hanya dilayani pada hari dan jam kerja saja, sehingga Wajib Pajak tidak dapat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pada hari libur.
74
Gambar IV. 3 Penyampaian Surat Pemberitahuan dengan e-SPT
KPP
Keterangan Sebelum melakukan e-SPT, Wajib Pajak harus mengambil software e-SPT dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui Account Representative (AR). Software ini diberikan secara cuma-cuma dan berbentuk CD. Setelah itu Wajib Pajak akan menginstall software ini ke dalam komputer mereka baru kemudian mereka dapat melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik (e-SPT). Softcopy e-SPT dan juga Surat Pemberitahuan (SPT) Induk tetap harus dilaporkan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai bukti yang sah.
75
Gambar IV. 4 Penyampaian Surat Pemberitahuan dengan e-Filing
Kantor Pusat
ASP
KPP
KPP
SPT Induk KPP
Keterangan : Dengan e-Filing, Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan lampiran-lampirannya dalam bentuk media elektronik. Dengan demikian, kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) dapat diminimalkan dan waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan Surat Pemberitahuan (SPT) lebih cepat. Kemudian Wajib Pajak mentransfer seluruh data Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut beserta lampirannya ke pusat komputer Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan jasa provider (Application Service Provider/ASP) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Data dikirim oleh Wajib Pajak melalui ASP yang dipilihnya. 76
Setelah pihak ASP menerima data Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak, maka ASP akan memberikan Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA) dan meneruskannya ke pusat komputer Direktorat Jenderal Pajak. Setelah data tersebut diterima oleh pusat komputer Direktorat Jenderal Pajak maka Wajib Pajak akan menerima Bukti Penerimaan dan Nomor Transaksi Penyampaian SPT (NTPS). Bukti penerimaan yang diterima dan induk Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang telah ditandatangani, dikirim ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana Wajib Pajak yang bersangkutan terdaftar paling lambat 14 hari setelah tanggal upload. Dalam induk Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN tersebut juga harus tertera Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA) dan Nomor Transaksi Penyampaian SPT (NTPS). Dengan diterimanya Bukti Penerimaan dan induk Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN ini, maka Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN secara yuridis sudah terima oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana Wajib Pajak tersebut terdaftar.
77
