17
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 3.1
Deskripsi Lokasi Penelitian
3.1.1
Gambaran Umum Lokasi Penelitian Dasar Hukum pembentukannya untuk pertama kali yaitu Peraturan Daerah
Nomor 12 Tahun 2003 dengan nama Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Terbentuk setelah 3 tahun lahirnya Provinsi Gorontalo tanggal 29 Pebruari 2001. BPMD berubah nomenklatur menjadi BPMD-PK sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007. Sejak terbentuknya BPMD/BPMD-PK telah melewati beberapa kali pergantian kepemimpinan yaitu : 1) Tahun 2003 – 2005
:
Drs Mohammad Abdullah (Alm)
2) Tahun 2005 - 2006
:
Dr. Ir. Dowwes Dekker M. M.Si
3) Tahun 2006 – 2007
:
Drs Idrus Biki.
4) Tahun 2007 – 17 Feb 2012
:
Ir. Hi. Ishak Ntoma, M.Si
5) 17 Februari 2012- sekarang
:
Drs Risjon K. Sunge, M.Si
BPMD atau BPMD- PK sejak terbentuknya, memiliki peran strategis selaku institusional yang melaksanakan tugas-tugas pemberdayaan masyarakat dalam tingkatan unit dan satuan pada badan provinsi dalam kerangka otonomi daerah dan tugas sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam hal ini Ditjen PMD Depdagri dalam tugas-tugas operasional pemberdayaan masyarakat sampai tingkat desa/kelurahan dengan melaksanakan petunjuk teknis operasional,
17
18
KEPRES dan KEPMENDAGRI. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan salah satu urusan wajib. Dalam mendukung peran kerja maka hingga bulan Desember 2012 Jumlah pegawai BPMD-PK sebagaimana dalam tabel dibawah ini : Tabel 3.1 Jumlah Pegawai BPMD-PK (Keadaan Sampai Bulan Desember 2012) No
Pegawai
L
P
Jumlah
1
Pegawai Negeri Sipil
31
26
57
2
Pegawai Tidak Tetap
10
1
11
41
27
68
TOTAL
Tabel 3.1 Data pilah PNS dan PTT BPMD-PK Prov Gorontalo Jumlah pegawai yang menggerakkan roda organisasi BPMD-PK Prov Gorontalo adalah berjumlah 68orang dengan komposisi sebagaimana pada tabel 3.1 diatas. Dan sebagai pegawai adminitrasi pendukung dalam program PNPM sejumlah 7 orang yang direkrut sesuai kebutuhan dan bekerja selama 1 tahun anggaran. Jadi total jumlah pegawai yang menggerakkan roda organisasi BPMDPK saat ini sebanyak 75 orang. Pegawai BPMD-PK yang berjumlah 68 orang tersebut dibagi ke dalam bidang, sub bidang teknis dan sekretariat dan bagian keuangan, yang secara umum sebagaimana terpilah dalam tabel dibawah ini ;
19
Tabel 3.2 Distribusi Pegawai BPMD-PK (Keadaan Sampai Bulan Desember 2012) No
URAIAN
L
P
JUMLAH
1
Kepala Badan
1
2
Penanggulangan Kemiskinan
7
4
11
3
Kelembagaan
7
6
13
4
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
6
3
9
5
Sekretariat
8
7
15
6
Keuangan
2
6
8
7
Pegawai Tidak Tetap
10
1
11
41
27
68
1
Tabel 3.2 Data terpilah PNS laki-laki & perempuan dan PTT BPMD-PK Prov Gorontalo
- Visi dan Misi Visi BPMD-PK Prov Gorontalo; “Terwujudnya masyarakat desa yang mandiri” Penjelasan Visi : 1.
Sebagai penjabaran kalimat Visi pembangunan Provinsi
Gorontalo maka
BPMD-PK mengambil peran untuk melakukan percepatan pembangunan daerah dimulai dari desa dengan konsep dasarnya adalah mewujudkan Masyarakat desa yang mandiri, dengan alasan utamanya antara lain; a.
Penduduk miskin lebih banyak didesa,
b.
Layanan dibidang Kesehatan dan Pendidikan kurang memadai
20
c.
Infrastruktur pedesaan masih kurang mamadai
d.
Sistem ekonomi kerakyatan yang
kurang berkembang misalnya dengan
berkembangnya praktek ijon,tengkulak dan renten. 2. Dibalik problematika pembangunan sejak era-sentralisasi sampai era otonomi daerah, sumber daya utama pembangunan nasional bermodal dari hasil sumber daya perdesaan. Tetapi ketika terjadi pembagian hasil dari pembangunan itu, mengapa desa selalu terabaikan.Walau berulang kali diperlakukan demikian, desa tetap mampu bertahan apa adanya akhirnya tanpa kita sadari dari desalah tumbuh suatu kekuatan yang tersembunyi. Pertanyaan yang muncul apakah pembangunan yang kita lakukan selama ini sudah benar-benar membangun dari desa. Mengapa kita tidak mulai pembangunan itu dari desa dan menjadikan mereka subyek, bukan obyek dari pada pembangunan. Misi BPMD-PK : Misi yang akan dikembangkan kedepan adalah : 1. Memberdayakan Masyarakat Desa 2. Membangun Infrastruktur, Ekonomi, Sosial Dan Budaya Di Pedesaan 3. Meningkatnya Pengetahuan Dan Keterampilan Masyarakat Desa Penjelasan Misi : Ketiga misi tersebut merupakan target bagaimana secara bersama antara masyarakat dan pemerintah daerah meningkatkan mekanisme kolaborasi dalam konteks prakarsa pembangunan desa, pemanfaatan sumber daya dan penggunaan anggaran yang efektif sehingga khususnya komunitas desa , pemerintah daerah,
21
pemerintah desa dapat membangun daerahnya secara berkelanjutan berdasarkan karakteristik dan kebutuhannya. Pengembangan kapasitas baik pemerintahan dan komunitas adalah sebuah mekanisme yang menyediakan ruang serta kesempatan bagai para stakeholder untuk membangun kapasitasnya saling pengertian dan kepercayaan diantara masing-masing pihak dan hal ini merupakan unsur penting dan tak terpisahkan dalam proses percepatan pembangunan daerah. Dalam konsep pembangunan desa dengan prinsip yang dikembangkan berupa ; Agenda pembangunan berbasis fakta dan realitas Proses perencanaan dilakukan secara terbuka Para pihak memahami mekanisme dan sytem perencanaan yang saling terintegrasi khususnya mendorong prakarsa partisipasi pembangunan. Menciptakan nilai-nilai kesetaraan baik laki-laki dan perempuan diantara pihak yang terlibat atau sering disebut dengan issue responsif gender
3.1.2 Struktur Organisasi Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Gorontalo terdiri dari : 1.
Kepala Badan
2.
Unsur pembantu pimpinan terdiri dari : a. Sekretaris Badan terdiri dari : 1) Sub Bagian Program 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Bagian Keuangan terdiri dari :
Desa dan
22
1) Sub Bagian Anggaran 2) Sub Bagian Perbendaharaan 3) Sub Bagian Akuntansi 3. Unsur Pelaksanaan terdiri dari : 1)
Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat terdiri dari:
1) Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat 2) Sub Bidang Sarana dan Prasarana 2)
Bidang Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari :
1) Sub Bidang Akses Pelayanan Desa Terpencil 2) Sub Bidang Pendampingan dan Bimbingan Usaha 3)
Bidang Kelembagaan terdiri dari :
1) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa/Kelurahan 2) Sub Bidang Kelembagaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat 4.Kelompok Jabatan Fungsional
23
Gambar 3.1. Struktur Organisasi BPMD-PK Provinsi Gorontalo STRUKTUR ORGANISASI BPMD-PK (Perda Provinsi Gorontalo No. 7 Tahun 2007)
KEPALA KABAG KEUANGAN
KASUB ANGGARAN
KASUB AKUNTANSI
SEKRETARIS
KASUB PER BENDA HARAAN
KABID KELEMBAGAAN
KASUB PROGRAM
KABID PEM
KASUB UMUM & KEPEGAWAIAN
KABID PK
KASUBID PENINGK. KAPASITAS KELEMBAGAAN DESA/KEL
KASUBID SARANA & PRASARANA
KASUBID AKSES PEL DESA TERPENCIL
KASUBID KELEMBAGAAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT
KASUBID USAHA EKONOMI MASYARAKAT
KASUBID PENDAMPINGAN & BIMBINGAN USAHA
3.1.3 Uraian Tugas dan Fungsi Berdasarkan Perda Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pembetukan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Gorontalo memiliki tugas pokok membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Provinsi di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Kemiskinan. Fungsi BPMD-PK dalam menjalankan tugas : a.
Merencanakan,
mengorganisasikan
dan
mengkoordinasikan
serta
melaksanakan perumusan kebijakan serta program kegiatan, pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Kemiskinan;
24
b.
Mengkoordinasikan, mengendalikan penyiapan dan perumusan bahan kebijakan dan petunjuk pembinaan bidang pengembangan ekonomi masyarakat.
c.
Mengkoordinasikan, mengendalikan penyiapan dan perumusan bahan kebijakan dan petunjuk pembinaan bidang penanggulangan kemiskinan.
d.
Mengkoordinasikan, mengendalikan penyiapan dan perumusan bahan kebijakan dan petunjuk pembinaan bidang kelembagaan.
e.
Pembinaan dan pengendalian Sekretariat BPMD-PK Provinsi Gorontalo (Kepegawaian, aset dan perlengkapan).
f.
Pembinaan dan pengendalian keuangan BPMD-PK Provinsi Gorontalo.
g.
Membina, mengarahkan, serta memotivasi bawahan / staf BPMD-PK sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar, tepat sasaran, tepat waktu, tepat biaya.
h.
Mengendalikan, mengarahkan, mengevaluasi setiap tugas-tugas bawahan / staf agar sesuai arah kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan kesesuaian
dalam
bidang
Pemberdayaan
Masyarakat
Desa
dan
Penanggulangan Kemiskinan; i.
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik dan atau sewaktu-waktu kepada Gubernur. Kewenangan BPMD-PK dalam menjalankan fungsi :
a.
menyusun rencana program/kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan kemiskinan;
25
b.
melaksanakan program/kegiatan
pemantauan
dan
pemberdayaan
evaluasi masyarakat
terhadap dan
pelaksanaan
penanggulangan
kemiskinan; c.
menyusun laporan akuntabilitas kinerja pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi A. Sekretaris 1.
Tugas : Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan urusan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengelolaan aset dan penyusunan program.
2.
Fungsi :
a)
Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program dan
perencanaan; b) Melaksanakan dan mengkoordinasikan semua urusan Kepegawaian dan rumah tangga Badan; c)
Melaksanakan dan mengkoordinasikan urusan barang inventaris
dan perlengkapan; d) Mengadakan rapat intern serta mengevaluasi untuk mengetahui perkembangan kegiatan serta permasalahan yang dihadapi sekaligus pemecahannya; e)
Membantu Kepala Badan dalam mengkorrdinasikan program Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan (PM-PK) lintas sektor / badan / dinas terkait;
26
f)
Melaksanakan tugas umum dan kehumasan;
g) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Dalam pelaksanaan tugasnya sekretaris diback up oleh Sekretariat yang terdiri dari : a.
sub bagian program.
b.
sub umum dan Kepegawaian.
B. Bagian Keuangan Bagian Keuangan mempunyai tugas : a)
Menjalankan kebijakan pengelolaan keuangan berdasarkan kebijakan kepala daerah selaku PPKD;
b) Menyusun anggaran keuangan tahunan berdasarkan rencana kerja SKPD; c)
Mengendalikan pelaksanaan penerimaan PAD, penerimaan pajak-pajak negara, penerimaan pihak ketiga serta penyetoran ke Kas Daerah,
Kas
Negara atau ke kas pihak ketiga; d) Mengendalikan pelaksanaan pembayaran SKPD yang membebani APBD; e)
Mengendalikan penatausahaan pelaksanaan Anggaran SKPD;
f)
Menyelenggarakan pengarsipan bukti-bukti keuangan;
g) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan interim dan tahunan SKPD kepada PPKD; h) Menyusun analisa kinerja keuangan SKPD berdasarkan prinsip-prinsip kewirausahaan; i)
Membantu BUD mengendalikan kekayaan daerah yang dikuasakan kepada pengguna barang.
27
Bagian Keuangan mempunyai fungsi : a)
Pembinaan pengelolaan keuangan di lingkungan SKPD berdasarkan perundang-undangan;
b) Pengumpulan indikator kinerja kegiatan dalam rencana kerja tahunan dan rencana strategi SKPD serta ketentuan tentang standar pelayanan minimal; c)
Pengolahan data RKA-SKPD berdasarkan indikator kegiatan, pagu anggaran defenitif , analisa standar belanja dan satuan biaya;
d) Penyusunan dan penerbitan draft DPA-SKPD sesuai peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD untuk disahkan oleh PPKD; e)
Persetujuan pengajuan usulan rencana pergeseran dan perubahan anggaran dari kegiatan dalam DPA-SKPD yang telah disah oleh PPKD untuk mendapat persetujuan/ penetapan oleh PPKD dan atau Sekretaris Daerah dan atau DPRD melalui PPKD;
f)
Persetujuan penetapan pajak daerah/ retribusi daerah sebagai penerimaan daerah sesuai pelimpahan kewenangan dari kepala daerah selaku PKPKD;
g) Persetujuan penyetoran penerimaan daerah oleh Bendahara Penerima ke rekening kas daerah milik BUD dengan batas waktu sesuai ketentuan yang berlaku; h) Persetujuan penyetoran penerimaan pajak-pajak negara atau penerimaan pihak ketiga oleh Bendahara Pengeluaran ke rekening kas milik BUN atau rekening pihak ketiga yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
28
i)
Penetapan rencana arus kas dari seluruh kegiatan dalam DPA-SKPD berdasarkan rencana operasional kegiatan dari kuasa pengguna anggaran;
j)
Penetapan dan penyampaian permintaan SPD bulanan ke BUD;
k) Persetujuan permintaan uang persediaan dan tambahan uang persediaan yang akan dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran; l)
Persetujuan atau penolakan belanja yang membebani APBD berdasarkan bukti-bukti dasar yang sah dari pihak ketiga sesuai dengan surat permintaan pembayaran dari pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran sesuai pelimpahan kewenangan dari kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan;
m) Penerbitan dan penandatanganan SPM sesuai kewenangan yang dilimpahkan oleh PKPKD n) Penyampaian SPM beserta lampiran yang dipersyaratkan oleh peraturan perundangan kepada BUD; o) Pembinaan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran berdasarkan kebijakan BUD; p) Penyelenggaraan penatausahaan penerimaan uang dan pengeluaran uang; q) Penyusunan dan penyelenggaraan sistem akuntansi keuangan pemerintah selaku entitas akuntansi; r)
Penyelenggaraan arsip bukti-bukti pendukung keuangan yang sah dan relevan;
s)
Penerbitan dan penyampaian Laporan Keuangan Interim dan Laporan Keuangan kepada PKPKD;
29
t)
Penerbitan dan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran Bulanan dengan Laporan Realisasi Anggaran PKPKD;
u) Penerbitan analisa kinerja keuangan SKPD berdasarkan the best practise pengelolaan keuangan yang berwirausaha; v) Pelayanan pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan APBD; w) Rekonsiliasi kekayaan daerah antara catatan akuntansi kekayaan daerah dalam Laporan Keuangan SKPD dengan penguasaan fisik, kondisi fisik, dan bukti-bukti kepemilikan. Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diback up oleh terdiri dari : a.
Sub Bagian Anggaran;
b.
Sub Bagian Perbendaharaan;
c.
Sub Bagian Akuntansi.
C. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas Melaksanakan dan mengkoordinasikan sebagaian tugas Badan yang menyangkut usaha ekonomi masyarakat
Desa/Kelurahan,
memberikan
pembinaan
keterampilan
dan
manajemen usaha ekonomi dan tehnologi tepat guna serta memfasilitasi bantuan usaha ekonomi masyarakat desa/kelurahan. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat mempunyai fungsi: a.
Menyusun rencana kerja lingkup Bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat;
b.
Mendata serta mengolah data sebagai bahan penyusunan program/kegiatan pengembangan, peningkatan usaha ekonomi masyarakat Desa/Kelurahan;
30
c.
Menggairahkan dan memotivasi masyarakat desa dalam meningkatkan taraf hidup dengan memberikan bimbingan teknis usaha ekonomi, keterampilan mengelola usaha / manajemen usaha;
d.
Memberikan pembinaan dan bimbingan pemeliharaan sarana dan prasarana perekonomian masyarakat;
e.
Memfasiltasi penyediaan sarana dan prasarana perekonomian masyarakat di desa tertinggal dan desa terpencil;
f.
Mengadakan rapat intern maupun rapat lintas instansi terkait dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat pedesaan dan penyediaan sarana dan prasarana perekonomian dipedesaan;
g.
Menyiapkan dan mengkoordinasikan pengawalan terhadap Naskah Perjanjian Hibah (NPH) untuk kegiatan bantuan langsung masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) serta melakukan evaluasi kinerja konsultan pendamping (demobilisasi, relokasi dan reposisi konsultan);
h.
Monitoring, evaluasi serta pembuatan laporan. Dalam melaksanakan perannya Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
diback up oleh terdiri dari : a.
Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat;
b.
Sub Bidang Sarana Prasana.
D. Bidang Penanggulangan Kemiskinan Bidang Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas mengkoordinir perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan. Bidang Penanggulangan Kemiskinan mempunyai fungsi :
31
a.
Koordinasi perencanaan dan pengumpulan bahan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan terhadap akses pelayanan desa terpencil, pendampingan dan bimbingan usaha;
b.
Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan terhadap akses pelayanan desa terpencil, pendampingan dan bimbingan usaha;
c.
Pengendalian penyeleggaraan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan, penyusunan dan pelaksanan penanggulangan kemiskinan terhadap akses pelayanan desa terpencil, pendampingan dan bimbingan usaha;
d.
Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
e.
Pelaksanaan tugas tertentu yang di berikan oleh Kepala BPMD dan PK;
f.
Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Kepala BPMD dan PK; Dalam melaksanakan perannya
Bidang Penanggulangan Kemiskinan
dibackup oleh terdiri dari : a.
Sub Bidang Akses Pelayanan Desa Terpencil;
b.
Sub Bidang Pendampingan dan Bimbingan Usaha
E. Bidang Kelembagaan Bidang
Kelembagaaan
mempunyai
tugas
melaksanakan
dan
mengkoordinasikan sebagian tugas badan, yang menyangkut program peningkatan kapasitas kelembagaan desa / kelurahan, dan meningkatkan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat. Bidang Kelembagaaan mempunyai fungsi: a.
Menyusun program kerja di lingkungan bidang kelembagan.
32
b.
Melaksanakan pembinaan dan mensosialisasikan tentang program kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan desa / kelurahan.
c.
Mengadakan inovasi kelembagaan secara terus menerus dan terorganisasi dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat.
d.
Mengadakan rapat rutin intern maupun rapat koordinasi dengan instansi, dinas dan lembaga yang terkait.
e.
Mengevaluasi serta monitoring tugas / kegiatan yang telah diprogramkan dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat desa / kelurahan.
f.
Menyusun laporan akhir sebagai laporan pertanggungjawaban tugas / kegiatan. Dalam tugasnya Bidang Kelembagaaan diback up oleh terdiri dari :
a.
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa/Kelurahan;
b.
Sub Bidang Kelembagaan Sosial Ekonomi Masyarakat.
3.2
Deskripsi Hasil Penelitian
3.2.1
Kendala yang dihadapi sehubungan dengan Kinerja Pegawai Guna memperoleh data tentang kinerja pegawai Kantor BPMD-PK
Provinsi Gorontalo maka peneliti mengadakan wawancara dengan Kepala Kantor, Kasubag Kepegawaian dan pegawai Kantor BPMD-PK Provinsi Gorontalo. Berdasarkan hasil penelitian pada Kantor BPMD-PK Provinsi bahwa masih rendahnya tingkat kinerja pegawai pada kantor tersebut. Dalam menjalankan tugas terlihat masih ada beberapa pegawai yang masih menunggu perintah, kurangnya kesadaran pegawai terhadap tugas dan tanggung jawab serta
33
kurangnnya motivasi pegawai dalam bekerja. Hal ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara pegawai dan pimpinan sehingga berdampak pada kinerja pegawai yang tidak maksimal. Kinerja pegawai yang ditemukan di BPMD-PK Provinsi Gorontalo tidak saja terbatas pada pegawai tetap, tetapi juga pada pegawai kontrak atau honorer. Kinerja mereka (Kedua jenis pegawai tersebut) melalui perbandingan kinerja sebagai berikut : Tabel 3.3 Komparasi PNS dengan Honorer
Pegawai Tetap (PNS)
Partisipasi Kerja
Skill/ Keahlian
Tingkat Pendidikan
Ketepatan Waktu
Wewenang Dalam Pekerjaan
Kualitas Kerja
Jumlah Pegawai
Sebagian PNS masih sering menunda pekerjaan padahal mereka sudah punya tupoksi. Rata-rata punya keahlian yang sesuai dengan bidang penempatan kerja.
Pegawai Tidak Tetap (Honorer)
Menunggu perintah dalam melaksanakam pekerjaan.
Masih perlu diberikan pendidikan dan pelatihan
Hampir seluruhnya Sebagian pegawai sudah tamatan sekolah menengah tamatan perguruan tinggi umum (SMU) Masih banyak yang sering datang terlambat Rata-rata pegawai honorer dan pulang sebelum tepat waktu waktunya PNS punya wewenang Tidak punya wewenang yang lebih luas dalam dalam mengatur pekerjaan mengatur pekerjaan Setiap pekerjaan yang Kualitas pekerjaan yang dihasilkan sudah sesuai dihasilkan sesuai dengan dengan tujuan meskipiun perintah belum optimal PNS berjumlah 57 Orang
Pegawai Honor berjumlah 11 Orang
Tabel 3.3 Perbedaan antara pegawan negri sipil (PNS) denganPegawai tidak tetap (Honorer) pada BPMD-PK Prov Gorontalo
34
Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh gambaran bahwa kinerja pegawai pada kantor BPMD-PK Provinsi Gorontalo masih perlu ditingkatkan guna memperoleh visi dan misi serta rencana dinas dengan optimal. Hasil
penelitian
dilapangan
ditemukan
beberapa
faktor
yang
mengakibatkan kinerja pegawai kurang baik, yaitu sebagai berikut : a. Kurangnya Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat kinerja pegawai di Kantor BPMD-PK Provinsi Gorontalo masih belum maksimal. Realita yang terlihat bahwa sebagian pegawai yang masih belum terlalu mengetahui deskripsi yang diemban. Sebagian pegawai masih belum bisa mengemban tugas sesuai dengan penerapan kerjanya. Kualifikasi kinerja pegawai pada Kantor BPMD-PK Provinsi Gorontalo diketahui pula motivasi yang diterapkan masih kurang pada setiap pegawai kantor tersebut. b. Kurangnya Komunikasi Antar Sesama Pegawai Maupun Dengan Pimpinan Dalam suatu instansi, komunikasi sangatlah perlu diterapkan dengan baik antara pemimpin dan bawahan maupun antara bawahan dan bawahan. Apabila dalam suatu instansi komunikasi berjalan dengan baik, maka akan tercipta suasana yang baik sesuai dengan yang diharapkan. Di Kantor BPMD-PK Provinsi Gorontalo masih terdapat pegawai yang hubungan komunikasinya kurang, itu dekarenakan adanya kecemburuan sosial, Contoh : seorang bawahan karena prestasi kerjanya bagus dimata pimpinan, maka dia dekat dengan pimpinan, sebaliknya seorang bawahan lagi
35
yang karena prestasi kerjanya kurang baik dimata pimpinan, maka dia kurang dekat dengan pimpinan. Hal seperti itulah yang dapat menimbulkan kurangnya komunikasi serta kecemburuan sosial dilingkungan kerja kantor tersebut. 3.2.2
Usaha-usaha yang dilakukan Pimpinan untuk meningkatkan kinerja pegawai. Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Kantor BPMD-PK Provinsi
Gorontalo usaha-usaha yang dilakukan oleh pimpinan dalam meningkatkan kinerja pegawai adalah dengan mengadakan pengawasan secara berkelanjutan terhadap pegawai dalam melaksanakan pekerjaan kantor. Bila ada pegawai yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan tugasnya, maka Camat melakukan pembinaan karir dan pembinaan sikap terhadap pegawai yang bersangkutan. Selain itu menurut Sekcam bahwa untuk meningkatkan kinerja pegawai sering dilakukan pelatihan-pelatihan pendidikan secara berkala serta kegiatan-kegiatan pengembangan sumber daya manusia lainnya.
3.3
Pembahasan Hasil Penelitian Dalam organisasi dibutuhkan keterlibatan sumber daya manusia. Berkaitan
dengan hal tersebut maka organisasi seharusnya sudah dapat menumbuhkan motivasi kerja untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi. Hasil penelitian diatas menunjukan bahwa masih ada beberapa pegawai yang kurang memberikan dukungan dalam menerapkan aturan yang berlaku, sehingga menyebabkan kinerja pegawai pada Kantor BPMD-PK Provinsi
36
Gorontalo kurang baik. Selain itu masih kurangnya anggaran untuk memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi. Sementara itu, jumlah pegawai pada kantor tersebut masih kurang dan jumlah pekerjaan yang banyak sehingga sering terjadi penumpukan pekerjaan yang mengakibatkan hasil kerja yang kurang maksimal. Pada umumnya pegawai Kantor BPMD-PK Provinsi Gorontalo telah melaksanakan tugasnya dengan baik, tetapi pengetahuan pegawai tentang tugas dan tanggung jawabnya masih terbatas, ini terlihat dengan adanya sebagian pegawai yang sudah mempunyai jabatan tetapi belum dapat bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan, hal ini dikarenakan oleh kurangnya kesadaran pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa usaha-usaha yang dilakukan oleh pimpinant dalam meningkatkan kinerja pegawai, yaitu dengan cara mengikutsertakan pegawai dalam pendidikan dan latihan serta kegiatan-kegiatan pengembangan pegawai, adapun dengan memberikan insentif atau bonus. Terciptanya kinerja pegawai yang baik akan tergantung pada kesiapan dan rencana kerja pegawai. Efektif yang memilik persyaratan, yaitu keterkaitan langsung dengan pekerjaan praktis, kejelasan standar dan adanya kriteria yang objektif. Suatu organisasi atau instansi pemerintahan dalam melaksanakan proses administrasi kepegawaian tergantung dari figure seorang pemimpin, bagaimana ia mampu menggerakan dan mengarahkan sumber daya manusia dala organisasi atau instansi.
37
Untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab yang diemban pegawai maka pegawai harus lebih memahami dan mampu menjabarkan tupoksinya masing-masing, dan pemimpin lebih banyak melakukan pembinaanpembinaan serta komunikasi dengan seluruh pegawai dalam kantor tersebut. Dengan hal itu maka akan dengan sendirinya pegawai memiliki kepercayaan diri serta motivasi dalam melaksanakan tugas sehingga kinerja pegawai pada Kantor BPMD-PK Provinsi Gorontalo akan lebih baik dan sesuai dengan harapan yang diinginkan.
