Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas
kinerja
adalah
kewajiban
untuk
menjawab
dari
perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Sekretariat Daerah Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan
tersebut
memberikan
gambaran
penilaian
tingkat
pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2014. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Sekretariat Daerah. Pengukuran
kinerja
digunakan
untuk
menilai
keberhasilan
dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator
16
Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung
kinerja utama (IKU) diperoleh
berdasarkan
pengukuran
atas
indikator
kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan sebagai berikut : No
Capaian Kinerja
Interpretasi
1.
> 100 %
Melebihi/Melampaui Target
2.
=100 %
Sesuai Target
3.
< 100 %
Tidak Mencapai Target
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai
sebab-sebab
tercapai
atau
tidak
tercapainya
kinerja
yang
serta
lebih
diharapkan. A. Capaian Indikator Kinerja Utama Dalam meningkatnya
rangka
mengukur
akuntabilitas
dan
kinerja
peningkatan pemerintah,
kinerja
maka
setiap
instansi
pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Sekretariat Daerah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : 050/Kep.152-ORPAD/2015 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018.
17
Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung
Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Sekretariat Daerah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Sekretariat Daerah Kota Bandung tahun 2014 sebagai tahun pertama renstra dan dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2018 menunjukan hasil sebagai berikut: Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015 dan Dibandingkan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018 No
Indikator Kinerja Utama
Satuan Target Realisasi
1
2
3
1
Prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah
%
4
Capaian (%)
5
6
100 100.00 100.00
Renstra (2018) Ket.
Target
Capaian (%)
7
8
9
100
100.00
Non kumulatif
Keberhasilan kinerja Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Tahun
2015
berdasarkan
capaian
kinerja
yang
sesuai
dengan
target
ditunjukan pada 1 (satu) indikator yaitu Prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah. B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis Secara
umum
Sekretariat
Daerah
Kota
Bandung
telah
dapat
melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2013-2018. Tahun
2015
pencapaian
kinerja
sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
18
Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2012-2013 No
Sasaran Strategis
No Indikator Kinerja Satuan 1
1
Misi Ke-1
Terwujudnya 4 harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundangundangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggara an pemerintahan daerah
Tahun 2014
Tahun 2018
Target
Realisasi
%
Target
%
2
3
4
5
6
7
8
Prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah
%
100
100.00
100.00
100
100.00
19
Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung
Dari Sasaran di atas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang diperjanjikan sebagai berikut: Pencapaian target Sasaran Tahun 2015
No.
1
Sasaran Strategis
Jumlah Indikator Sasaran
RataRata Capaian Kinerja Sasaran
1
100.00
Misi Ke-1
Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundangundangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah
Melampaui target (>100%) Jumlah %
-
Tingkat Pencapaian Sesuai Target (100%)
Belum Mencapai Target (<100%)
Jumlah
%
Jumlah
%
1
100.0 0
-
-
-
Maksud dari harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian rancangan produk hukum daerah. Sedangkan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam produk hukum daerah tidak tumpang tindih, saling melengkapi, saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.
20
Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung
Dalam
melakukan
evaluasi
kinerja,
perlu
juga
digunakan
pembandingan-pembandingan antara lain : -
Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan. Untuk indikator prosentase produk hukum daerah yang harmonis dan sinkron
dengan
peraturan
perundang-undangan
dan
kebutuhan
masyarakat, capaian kinerja nyata indikator tersebut melalui kegiatan Evaluasi Produk Hukum Daerah pada Tahun 2015 mencakup Peraturan Daerah yang diterbitkan pada Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2005 sebagaimana direncanakan, meliputi sebanyak 41 buah Peraturan Daerah atau 15,30% dari 268 Peraturan Daerah yang akan dilakukan evaluasi. Jumlah Peraturan Daerah yang harus dicabut berdasarkan hasil evaluasi tersebut sebagai berikut : a. Peraturan Daerah yang diterbitkan pada Tahun 2003 setelah dilakukan evaluasi direkomendasikan sebanyak 4 (empat) buah Peraturan Daerah harus dicabut karena sudah tidak harmonis dan sinkron dengan Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat; b. Peraturan Daerah yang diterbitkan pada Tahun 2004 setelah dilakukan evaluasi direkomendasikan sebanyak 13 (tiga belas) buah Peraturan Daerah harus dicabut karena sudah tidak harmonis dan sinkron dengan Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat c. Peraturan Daerah yang diterbitkan pada Tahun 2005 setelah dilakukan evaluasi direkomendasikan sebanyak 4 (empat) buah Peraturan Daerah harus dicabut karena sudah tidak harmonis dan sinkron dengan Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat; -
Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Tahun
2015 Peraturan
Daerah
yang dilakukan harmonisasi
dan
sinkronisasi melalui kegiatan Evaluasi Produk Hukum Daerah sebanyak 41 buah Peraturan Daerah atau 15,30% dari 268 Peraturan Daerah.
21
Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung
Sedangkan
Tahun
2014
yang
sudah
dilakukan
harmonisasi
dan
sinkronisasi sebanyak 75 buah Peraturan Daerah atau 27,99% sehingga capaian pada Tahun 2015 sebanyak 43,28% (penjumlahan dari Tahun 2014 dan Tahun 2015). Selanjutnya pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja pada setiap sasaran dan indikator pada tahun 2015 serta sebagaimana
telah
ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Bandung tahun 2013-2018, secara rinci dapat dilihat sebagai berikut : Analisis Pencapaian Sasaran 2 Terwujudnya Harmonisasi Dan Sinkronisasi Rancangan Produk Hukum Daerah Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan, Kebutuhan Masyarakat Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Perbadingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018
No
Indikator Kinerja
Satuan
1 Prosentase produk hukum
%
2 Prosentase rancangan produk
%
daerah yang harmonis dan sinkron dengan Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah
Tahun 2014 Target
Reali sasi
%
Tahun 2018 Target
%
Keterangan
27.99 27.99 100.00 100 100.00 Akumulatif
100
Rata-Rata Capaian Kinerja
100
100.00 100 100.00
100.00
Non Akumulatif
100.00
Sasaran Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum
Daerah
yang
sesuai
dengan
Peraturan
Perundang-undangan,
kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, ditunjukan dengan 2 (dua) indikator yaitu indikator Prosentase produk hukum daerah yang harmonis dan sinkron dengan Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat serta indikator Prosentase rancangan produk hukum
22
Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung
daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah. Berdasarkan hasil pengukuran diketahui rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100%. Pada indikator pertama produk hukum daerah yang harmonis dan sinkron dengan Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat sebagai
indikator
penunjang
diukur
berdasarkan
kesesuaian
dengan
Peraturan Perundang-undangan yang baru dan lebih tinggi, serta dibatasi pada produk hukum berupa Peraturan Daerah yang diterbitkan sejak Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2014. Adapun Jumlah dan rencana kegiatan evaluasi produk hukum daerah direncanakan sebagaimana table berikut : Jumlah Produk Hukum Daerah tahun 2000 s/d 2014 dan Rencana Evaluasi Produk Hukum Tahun 2014 s/d 2018
NO
Tahun
1 2000 2 2001 3 2002 4 2003 5 2004 6 2005 7 2006 8 2007 9 2008 10 2009 11 2010 12 2011 13 2012 14 2013 15 2014 Jumlah Seluruhnya
Jumlah Perda 12 32 31 9 21 11 8 18 16 30 14 19 27 12 8 268
Keterangan Evaluasi Produk Hukum Daerah Tahun 2014 Evaluasi Produk Hukum Daerah Tahun 2015 Evaluasi Produk Hukum Daerah Tahun 2016 Evaluasi Produk Hukum Daerah Tahun 2017 Evaluasi Produk Hukum Daerah Tahun 2018
Sumber : Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bandung Tahun 2014
23
Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung
Pada Indikator kedua Prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah, mulai tahun 2015
dilakukan
penataan
dalam
penyusunan
produk
hukum
daerah
khususnya Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan jo Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah, hal ini dimaksudkan agar memenuhi hal-hal sebagai berikut : 1. Terwujudnya tertib pembentukan peraturan perundang-undangan dengan telah dilakukan melalui mekanisme Program Legislasi Daerah, sehingga pembentukan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan dengan terencana dan terpadu
mulai
dari
tahap
perencanaan,
persiapan,
perumusan,
pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan sampai dengan saat ini; 2. Dalam perumusan Raperda pasca penetapan Program Legislasi Daerah ditindaklanjuti dengan Instruksi Walikota; 3. Penyusunan dalam penetapan Program Legislasi Daerah dan Instruksi Walikota dilaksanakan setiap tahun sebelum penetapan Peraturan Daerah tentang APBD; 4. Setiap usulan Raperda yang telah ditetapkan dalam Program Legislasi Daerah
disampaikan
oleh
Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
(SKPD)
pemrakarsa kepada Walikota sesuai dengan jadwal agenda pembahasan dalam Program Legislasi Daerah secara tepat waktu; 5. Setiap Raperda yang diusulkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemrakarsa sebelum disampaikan Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dilakukan pembahasan terlebih dahulu oleh Tim Asistensi pembahasan Lembaran Kota dan Raperda; 6. Setiap produk hukum daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bandung dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 7. Seluruh produk hukum daerah yang telah diterbitkan dilakukan evaluasi secara bertahap oleh Tim Evaluasi produk hukum daerah;
24
Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung
8. Meningkatan kesadaran hukum aparat dan masyarakat melalui pubikasi produk hukum dan penyuluhan hukum terpadu; 9. Seluruh
produk
hukum
daerah
yang
sudah
diterbitkan
telah
disosialisasikan dan dipublikasikan setiap tahun melalui media JDIH online, website http://jdihbagian hukum.bandung.go.id. Pada tahun 2015 jumlah produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah (Perda) yang telah sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah adalah sebanyak 11 (sebelas) Peraturan Daerah dari 16 (enam belas) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diusulkan melalui Program Legislasi Daerah (Prolegda). Dengan demikian capaian kinerja indikator rancangan
produk
hukum
daerah
yang
sesuai
dengan
mekanisme
pembentukan produk hukum daerah adalah 100%. Hal-hal yang sedang dan akan dilaksanakan dalam upaya meningkatkan penataan dalam penyusunan produk hukum daerah (Perda) yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif diantaranya melalui: 1. Pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah sesuai dengan UndangUndang
Nomor
12
Tahun
2011
tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-Undangan jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 2. Peningkatan evaluasi produk hukum daerah khususnya terhadap Peraturan Daerah (Perda) yang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan, penyelenggaraan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat; 3. Peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum dan HAM bagi aparatur dan masyarakat melalui Peningkatan intensitas sosialisasi dan publikasi dan penyuluhan hukum terpadu.
25
Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung
Hal-hal
yang
menunjang
capaian
kinerja
sasaran
Terwujudnya
harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum daerah yang sesuai dengan
Peraturan
Perundang-undangan,
kebutuhan
masyarakat
dan
penyelenggaraan pemerintahan daerah, selain ketersediaan anggaran yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut : Program Penataan Peraturan Perundang-undangan; Program Pembangunan Produk Hukum Daerah dengan out put kegiatan Evaluasi Produk Hukum Daerah, Kajian
Peraturan
Perundang-undangan,
Legislasi
Rancangan
Peraturan
Daerah, Penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah, Fasilitasi Pelaksanaan RANHAM, Koordinasi/Konsultasi Penyusunan Produk Hukum
Daerah,
Sosialisasi/Penyuluhan
Peraturan
Perundang-undangan,
Pemberian Bantuan Hukum dan Publikasi dan Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan. Faktor penghambat yang dialami, antara lain : 1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja; 2. Masih
lemahnya
pemahaman
tupoksi
para
aparat
pemerintah
mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi; 3. Terlalu cepat dan sering berubahnya peraturan perundang-undangan oleh pemerintah pusat yang tidak diikuti dengan peraturan pelaksanaanya cenderung menyebabkan persepsi dan implementasi di daerah berbedabeda. Yang akan ditempuh Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung dalam rangka mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas adalah dengan merumuskan kebijakankebijakan sebagai berikut : 1. Terciptanya sistem hukum dan kesadaran hukum, kemampuan aparat serta sarana dan prasarana hukum sehingga penerapannya dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan efisien;
26
Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung
2. Mendorong SKPD selaku leading sektor untuk lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah, inventarisasi penyempurnaan Peraturan Daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku; 3. Terwujudnya jaminan dan perlindungan HAM; 4. Peningkatan pelayanan dan bantuan hukum yang mudah dan cepat; 5. Penyusunan produk hukum daerah (PERDA) sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan masyarakat Solusi/rekomendasi terkait dengan kurang optimalnya koordinasi maka perlu ditingkatkan pemahaman SKPD terhadap mekanisme penyusunan produk hukum daerah terutama Perda sebagaimana ketentuan dalam UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah.
27
Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung
62
Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung
63