BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015 Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai, dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward / punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim tahun 2015, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel berikut : NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1. Meningkatnya a. Persentase mediasi yang penyelesaian perkara diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan 2. Meningkatnya tertib a. Persentase berkas yang administrasi perkara diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap di distribusikan ke majelis c. Persentase penyampaikan pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat 3. Meningkatnya Persentase perkara perdata yang aksepbilitas putusan mengajukan upaya hukum : hakim a. Banding LKjIP PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TAHUN 2015

TARGET 10%

REALISASI CAPAIAN 0% 0%

10%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

71,4%

71,4%

100%

100%

100%

2%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

27,3%

27,3%

100%

100%

100%

20%

18,2%

91% 9

4.

5.

6.

7.

Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan Meningkatnya pengawasan yang berkualitas

Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas

Terselenggaranya penyediaan sarana dan prasarana

b. Kasasi c. Peninjauan kembali Persentase perkara pidana yang mengajukan upaya hukum: a. Banding b. Kasasi c. Peninjauan Kembali Peningkatan (amar) putusan perkara yang dapat di akses secara on line a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti b. Persentase temuan hasil eksternal yang di tindak lanjuti a. Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial b. Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis non yudisial Persentase pengadaan sarana dan prasarana

20% 5%

18,2% 0%

91% 0%

20% 20% 5% 100%

1,99% 1,09% 0% 100%

9,95% 5,45% 0% 100%

100%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Sebagaimana telah djelaskan pada Bab II dalam penjabaran Tujuan dan Sasaran Strategis, Pengadilan Negeri Muara Enim menyatakan bahwa sasaran-sasaran yang direncanakan dan akan dicapai pada tahun 2015 terdiri dari 7 (tujuh) sasaran utama. Untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran-sasaran tersebut perlu dilakukan analisis akuntabilitas kinerja. Hasil analisis akuntabilitas kinerja masing-masing sasaran akan diuraikan sebagai berikut : 1. MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA Sasaran tersebut di atas mempunyai 6 (Enam) indikator kinerja yakni NO 1

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

a. Persentase mediasi yang diselesaikan

10%

0%

0%

b. Persentase mediasi yang menjadi akta

10%

0%

0%

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

100%

100%

100%

d. Persentase perkara yang diselesaikan

100%

71,4%

71,4%

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam

100%

100%

100%

perdamaian

jangka waktu maksimal 6 bulan LKjIP PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TAHUN 2015

10

f.

Persentase perkara yang diselesaikan dalam

2%

0%

0%

jangka waktu lebih dari 6 bulan

a. Indikator Kinerja prosentase mediasi yang diselesaikan Indikator ditargetkan 10% sedangkan realisasi pencapainnya 0% artinya capaian persentase mediasi yang diselesaikan adalah 0%. Hal ini di dukung dengan data sebagai berikut : NO

PROSES MEDIASI

TAHUN

TAHUN

TAHUN

2013

2014

2015

1

Mediasi yang diterima

26

28

16

2

Mediasi yang disepakati

0

1

0

Tidak adanya perkara mediasi yang berhasil dilaksanakan dikarenakan : 1. Para pihak saling mempertahankan pendapatnya sendiri-sendiri sehingga menutup kemungkinan tercapainya suatu perdamaian. 2. Para pihak bersikukuh untuk melanjutkan perkaranya. b. Indikator Kinerja prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian Indikator ini ditargetkan 10%, sedangkan realisasi pencapainnya 0% artinya capaian persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian adalah 0%. Hal ini di dukung dengan data sebagai berikut : NO

PROSES MEDIASI

TAHUN

TAHUN

TAHUN

2013

2014

2015

1

Mediasi yang diproses

26

28

16

2

Mediasi yang menjadi akta perdamaian

0

1

0

c. Indikator Kinerja prosentase sisa perkara yang diselesaikan Indikator ini ditargetkan 100% sedangkan realisasi pencapainnya 100% artinya capaian prosentase sisa perkara yang diselesaikan tahun 2015 sebesar 100%. Hal ini di dukung dengan data-data sebagai berikut : NO 1

2

PERKARA

TAHUN 2015

Sisa perkara gugatan tahun lalu yang belum diselesaikan

6

Sisa perkara gugatan tahun lalu yang diselesaikan tahun ini

6

Sisa perkara permohonan tahun lalu yang belum diselesaikan

0

Sisa perkara permohonan tahun lalu yang diselesaikan tahun ini

0

LKjIP PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TAHUN 2015

11

3

Sisa perkara pidana tahun lalu yang belum diselesaikan

92

Sisa perkara pidana tahun lalu yang diselesaikan tahun ini

92

d. Indikator Kinerja prosentase perkara yang diselesaikan Indikator ini ditargetkan 100% sedangkan realisasi pencapainnya 71,4% artinya capaian prosentase perkara yang diselesaikan tahun 2015 sebesar 71,4%. Hal ini di dukung dengan data-data sebagai berikut : NO 1

2

3

TAHUN

PERKARA

2015

Jumlah Perkara Gugatan (saldo awal+perkara masuk)

22

Perkara yang telah disesaikan

11

Jumlah Perkara permohonan (saldo awal+perkara masuk)

81

perkara yang telah diselesaikan

72

Jumlah Perkara pidana (saldo awal+perkara masuk)

729

Perkara yang telah diselesaikan

549

e. Indikator Kinerja prosentase perkara yang diselesaikandalam jangka waktu maksimal 6 bulan Indikator ini ditargetkan 100% sedangkan realisasi pencapainnya 100% artinya capaian prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan pada tahun 2015 sebesar 100%. Hal ini di dukung dengan data-data sebagai berikut : NO 1

PERKARA Jumlah perkara gugatan perdata yang harus selesai

TAHUN

TAHUN

TAHUN

2013

2014

2015

26

28

16

26

28

16

457

458

549

457

458

549

dalam waktu maksimal 6 bulan Perkara perdata gugatan yang telah diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan 2

Jumlah perkara pidana yang harus selesai dalam waktu maksimal 6 bulan Perkara pidana yang telah diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan


12

f.

Indikator Kinerja prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Indikator ini ditargetkan 2% sedangkan realisasi pencapainnya 0% artinya capaian prosentase perkara

yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan pada tahun 2015 sebesar 0%. Hal ini di karenakan semua perkara pada tahun 2015 semuanya telah diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari 6 bulan. 2. MENINGKATNYA TERTIB ADMINISTRASI PERKARA Sasaran tersebut di atas mempunyai 4 (Empat) indikator kinerja yakni : NO 1

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

27,3%

27,3%

100%

100%

100%

PK yang disampaikan secara lengkap 2

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

3

c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

4

d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Indikator ini ditargetkan 100% sedangkan realisasi pencapainnya 100% artinya capaian prosentase berkas yag diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap pada tahun 2015 sebesar 100%. HAL INI DI DUKUNG DENGAN DATA SEBAGAI BERIKUT : Perkara perdata NO

Upaya Hukum

1

Kasasi

Jumlah Kasasi gugatan selama tahun 2015

10

Gugatan

Jumlah Kasasi gugatan yang dikirim

10

Peninjauan

Jumlah PK gugatan selama tahun 2015

0

Kembali

Jumlah PK gugatan yang dikirim

0

2.

Keterangan

TAHUN 2015

Perkara Pidana NO 1

2.

UpayaHukum

Keterangan

TAHUN 2015

Kasasi

Jumlah Kasasi pidana selama tahun 2015

12

Pidana

Jumlah Kasasi pidana yang dikirim

12

Peninjauan

Jumlah PK pidana selama tahun 2015

1

Kembali

Jumlah PK pidana yang dikirim

1


13

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Indikator ini ditargetkan 100% sedangkan realisasi pencapainnya 100% artinya capaian prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis pada tahun 2015 sebesar 100%. Hal ini di dukung dengan data sebagai berikut : Perkara perdata NO 1

Jenis perkara Gugatan

Keterangan

TAHUN 2015

Jumlah perkara Gugatan yang diterima selama

16

tahun 2015 Jumlah berkas perkara yang didistribusikan ke

16

majelis 2.

Permohonan

Jumlah perkara Permohonan yang diterima

81

selama tahun 2015 Jumlah berkas perkara yang didistribusikan ke

81

majelis Perkara pidana NO 1

Jenis perkara Pidana Biasa

2.

Pidana Lalu lintas/Cepat

Keterangan

TAHUN 2015

Jumlah perkara Pidana biasa yang diterima selama tahun 2015 Jumlah berkas perkara yang didistribusikan ke majelis Jumlah perkara pidana lalu lintas/cepat yang diterima selama tahun 2015 Jumlah berkas perkara yang didistribusikan ke majelis

625 625 1331 1331

c. Persentase Penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak Indikator ini ditargetkan 100% sedangkan realisasi pencapainnya 27,3% artinya capaian prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak pada tahun 2015 sebesar 27,3%. Hal ini di dukung dengan data sebagai berikut:

Perkara perdata NO 1

Jenis perkara Gugatan

Keterangan

TAHUN 2015

Jumlah berkas Gugatan yang putus selama

11


14

2.

Permohonan

tahun 2015 Jumlah relas putusan yang disampaikan kepada para pihak Jumlah berkas permohonan yang putus selama tahun 2015 Jumlah relas putusan yang disampaikan kepada para pihak

6 76 0

d. Persentase Penyitaan Tepat Waktu dan tempat Indikator ini ditargetkan 100% sedangkan realisasi pencapainnya 100% artinya capaian prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat pada tahun 2015 sebesar 100%. Hal ini di dukung dengan data sebagai berikut: Perkara pidana NO 1

Jenisperkara Pidana

Keterangan

TAHUN 2015

Jumlah permohonan penyitaan selama tahun

658

2015 Jumlah pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan

658

tempat

3. MENINGKATNYA AKSEPBILITAS PUTUSAN HAKIM Sasaran tersebut di atas mempunyai indikator kinerja yakni : SASARAN STRATEGIS

NO 1

INDIKATOR KINERJA

Persentase perkara perdata yang mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali Indikator ini pada tahun 2015 :

TARGET

REALIS

CAPAI

ASI

AN

18,2% 18,2% 0%

91% 91% 0%

Meningkatnya aksepbilitas putusan Hakim

20% 20% 5%

a. Perkara perdata yang mengajukan banding ditargetkan sebesar 20% , realisasinya 18,2% , dan capaiannya sebesar 91%. b. Perkara perdata yang mengajukan kasasi ditargetkan sebesar 20% , realisasinya 18,2% , dan capaiannya sebesar 91%. c. Perkara yang mengajukan Peninjauan kembali ditargetkan sebesar 5%, relisasinya 0%, dan capaiannya sebesar 0%.


15

SASARAN STRATEGIS

NO

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim 1

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

Persentase perkara pidana yang mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

20% 20% 5%

1,99% 1,09% 0%

9,95% 5,45% 0%

a. Perkara pidana yang mengajukan banding ditargetkan sebesar 20% , realisasinya 1,99% , dan capaiannya sebesar 9,95%. b. Perkara pidana yang mengajukan kasasi ditargetkan sebesar 20% , realisasinya 1,09% , dan capaiannya sebesar 5,45%. c. Perkara pidana yang mengajukan Peninjauan kembali ditargetkan sebesar 5%, relisasinya 0%, dan capaiannya sebesar 0%.

INDIKATOR KERJA INI DI DUKUNG DENGAN DATA-DATA SEBAGAI BERIKUT : Jumlah perkara yang masuk pada tahun 2015 yaitu : 1. Perkara perdata Gugatan

: 16

perkara

2. Perkara pidana

: 637

perkara

Perkara Perdata NO 1

2

3

Upaya Hukum Banding

Keterangan

TAHUN 2015

Jumlah Banding perkara perdata tahun 2015

2

Jumlah putusan perkara tahun 2015

11

Jumlah Kasasi perkara perdata tahun 2015

2


11

Peninjauan

Jumlah Peninjauan Kembali perkara perdata tahun 2015

0

Kembali


11

Kasasi

Perkara Pidana NO 1

2

Upaya Hukum Banding

Kasasi

Keterangan Jumlah Banding perkara pidana tahun 2015

11


551

Jumlah Kasasi perkara pidana tahun 2015 Jumlah putusan perkara tahun 2015

3

Peninjauan

TAHUN 2015

Jumlah Peninjauan Kembali perkara pidana tahun 2015


6 551 0 16

Kembali


551

4. MENINGKATNYA AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN Sasaran tersebut di atas mempunyai indikator kinerja yakni : NO 1

INDIKATOR KINERJA Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara on line.

TARGET 100%

REALISASI 100%

CAPAIAN 100%

a. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat di akses secara online Indikator ini ditargetkan 100% sedangkan realisasi pencapainnya 100% artinya capaian prosentase (amar) putusan perkara yang dapat di akses secara online pada tahun 2015 sebesar 100%. Hal ini di dukung dengan telah adanya website PENGADILAN NEGERI Muara Enim yaitu www.pn muaraenim.go.id, dan adanya program CTS (Case tracking system) serta di dukung data-data sebagai berikut : NO

Perkara

1

Jumlah Perkara yang putus

Amar putusan yang telah di upload

11

- Permohonan

11 76

Pidana

549

549

Perdata - Gugatan

2.

76

5. MENINGKATNYA PENGAWASAN YANG BERKUALITAS Sasaran tersebut di atas mempunyai 2 (Dua) indikator kinerja yakni : NO 1

INDIKATOR KINERJA Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

2

TARGET 100%

REALISASI 0%

CAPAIAN 0%

100%

100%

100%

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti Indikator ini ditargetkan 100% sedangkan realisasi pencapainnya 0% artinya capaian prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 sebesar 0%. Hal ini dikarenakan pengaduan masyarakat yang masuk tidak ditujukan langsung, hanya berupa tembusan ke Pengadilan Negeri Muara Enim. b. Persentase hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti LKjIP PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TAHUN 2015

17

Indikator ini ditargetkan 100% sedangkan realisasi pencapainnya 100% artinya capaian prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti pada tahun 2015 sebesar 100%. Bahwa semua hasil temuan pemeriksaan eksternal secara keseluruhan telah 100% ditindaklanjuti. Pada tahun 2015, Pengadilan Tinggi Palembang, BAWAS MA RI, BIRO KEUANGAN MA RI melakukan pengawasan dan pembinaan ke Pengadilan Negeri Muara Enim. Pengawasan mencakup seluruh manajemen pengadilan, administrasi persidangan, administrasi perkara, administrasi umum, dan pelayanan publik. Dari pengawasan tersebut, ditemukan temuan-temuan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi pengadilan. Pengadilan Negeri Muara Enim telah menindak lanjuti hasil temuan-temuan tersebut guna meningkatkan kinerja agar lebih baik lagi. 6. MENINGKATNYA SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS Sasaran tersebut di atas mempunyai 2 (Dua) indikator kinerja yakni : NO 1 2

INDIKATOR KINERJA Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis non yudisial

TARGET 100%

REALISASI 100%

CAPAIAN 100%

100%

100%

100%

a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial Indikator ini ditargetkan 100% sedangkan realisasi pencapaiannya 100% artinya capaian prosentase pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial pada tahun 2015 sebesar 100%. Hal ini dikarenakan semua pegawai diikutsertakan dalam diklat teknis yudisial. b. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial Indikator ini ditargetkan 100% sedangkan realisasi pencapainnya 100% artinya capaian prosentase pegawai yang mengikuti diklat teknis non yudisial pada tahun 2015 sebesar 100%. Hal ini dikarenakan semua pegawai diikutsertakan dalam diklat teknis non yudisial.

7. TERSELENGGARANYA PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA Sasaran tersebut di atas mempunyai indikator kinerja yakni : NO 1

INDIKATOR KINERJA Persentase pengadaan sarana dan prasarana

TARGET 100%

REALISASI 100%

CAPAIAN 100%

Indikator ini ditargetkan 100% sedangkan realisasi pencapainnya 100% artinya capaian prosentase pengadaan sarana dan prasarana pada tahun 2015 sebesar 100%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2015, semua pengadaan telah dilaksanakan. Pada tahun 2015, Pengadilan Negeri Muara Enim mendapatkan pengadaan perangkat pengolah data berupa 1 buah server senilai Rp 40.000.000,- dan telah di realisasikan. LKjIP PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TAHUN 2015

18

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)tahun 2016 yang terdiri dari : 1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang ( Non Operasional dan Operasional) dan Belanja Modal 2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang ( Non Operasional dan Operasional) Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Muara Enim tahun anggaran 2015, rincian pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasidan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut : 1. Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut :

NO 1 2 3

JENIS BELANJA BELANAJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL

ANGARAN SEMULA

PENYERAPAN ANGGARAN

SISA ANGGARAN

PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN

3.441.625.000

3.27.307.366

168.692.118

95.11 %

451.746.000

426.782.735

24.963.265

94.47%

40.000.000

39.800.000

200.000

99.50%

a. Belanja Pegawai Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunanya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai. Pada tahun 2015 terdapat perubahan revisi dikarenakan kekurangan anggaran belanja pegawai. Total belanja pegawai yang telah terealisasi selama tahun anggaran 2015, dapat kita lihat pada pagu belanja pegawai yang telah terserap sebesar 95,11% dengan rician belanja sebagai berikut : ANGGARAN NO

KODE

URAIAN

SEMULA

1

511111

Belanja Gaji Pokok PNS

2

511119

3

511121

4

511122

Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunj.Suami/Istri PNS Belanja Tunj.Anak PNS

5

511123

6

511124

Belanja Tunj.Struktural PNS Belanja Tunj.Fungsional

ANGGARAN REALISASI

1.282.468.000

SETELAH REVISI 1.322.468.000

1.321.192.800

26.000

46.000

27.293

106.192.000

108.192.000

27.760.000

PENGEMBALIAN

SISA ANGGARAN

PERSENTASE REALISASI

1.275.200

99,90%

393.191

59,33%

107.513.450

678.550

99,37%

29.760.000

28.141.304

1.618.696

94,56%

11.050.000

20.050.000

18.970.000

1.080.000

94,61%

1.334.320.000

1.281.300.000

1.245.790.000

35.510.000

97,23%


374.484

19

PNS 7

511125

Belanja Tunj.PPh PNS

275.218.000

275.218.000

183.799.699

91.418.301

66,78%

8

511126

Belanja Tunj.Beras PNS

98.606.000

98.606.000

84.865.820

13.740.180

86,07%

9

511129

250.800.000

250.800.000

248.742.000

2.058.000

99,18%

10

511151

Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunjangan Umum PNS TOTAL

55.185.000

55.185.000

34.265.000

20.920.000

62,09%

3.441.625.000

3.441.625.000

3.273.307.366

168.692.118

95,11%

374.484

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tidak terdapat kekurangan pagu belanja pegawai. b. Belanja Barang Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharan dan perjalanan. Penghitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap perkerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB), yang telah terserap sebesar 94,47% terdiri dari belanja non operasional dan operasional dengan rincian belanja sebagai berikut : Belanaja Barang Non Operasional NO KODE 1 2

URAIAN

521211 Belanja Bahan 524111 Belanja Perjalanan Biasa

ANGGARAN ANGGARAN PERSENTASE SISA SEMULA SETELAH REALISASI ANGGARAN REALISASI REVISI 14.833.000 14.833.000 14.663.622 169.378 98,86% 81.802.000

81.802.000

81.516.999

285.001

99,65%

96.635.000

96.635.000

96.180.621

454.379

99,53%

TOTAL Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 454.397,- (Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah ). Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 0,47% dari total pagu yang tersedia.

Belanja Barang Operasional NO

KODE

URAIAN

ANGGARAN

ANGGARAN

SEMULA

SETELAH REVISI


REALISASI

SISA ANGGARAN

PERSENTASE REALISASI

20

1

521111

138.460.000

90.960.000

90.881.531

78.469

99,91%

3.375.000

3.375.000

3.374.100

900

99,97%

15.086.000

15.086.000

12.654.370

2.431.630

83,88%

42.120.000

42.120.000

42.120.000

0

100,00%

3.760.000

3.760.000

2.600.000

1.160.000

69,15%

0

47.500.000

47.305.400

194.600

99,59%

522111

Belanja Keperluan Perkantoran Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Belanja Honor Operasional Satuan Kerja Belanja Barang Operasional Lainnya Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi Belanja Langganan Listrik

2

521113

3

521114

4

521112

5

521811

6

521119

7

84.000.000

84.000.000

70.810.163

13.189.837

84,30%

8

522112

Belanja Langganan Telepon

6.000.000

6.000.000

3.081.272

2.918.728

51,35%

9

522113

Belanja Langganan Air

9.600.000

9.600.000

5.127.700

4.472.300

53,41%

10

523111

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin TOTAL

95.645.000

95.645.000

95.497.250

147.750

99,85%

53.700.000

53.700.000

53.330.949

369.051

99,31%

451.746.000

451.746.000

426.782.735

24.963.265

94,47%

11

523121

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 24.963.265,- (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Rupiah ). Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 5,53% dari total pagu yang tersedia. c. Belanja Modal Belanja modal meliputi belanja modal peralatan dan mesin yaitu pengadaaan sarana dan prasarana teknoogi informasi berupa pembelian pengadaaan server. Belanja Modal yang telah terserap sebesar 99,50 % dengan rician belanja sebagai berikut:

NO KODE 1

URAIAN

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

ANGGARAN SEMULA

ANGGARAN SISA PERSENTASE SETELAH REALISASI ANGGARAN REALISASI REVISI

40.000.000

40.000.000

39.800.000

200.000

99,50%

40.000.000

40.000.000

39.800.000

200.000

99,50%

TOTAL

2. Pagu dan realisasi Dipa (03) Badan Peradilan Umum


21

Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan non operasional dan operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Admnistrasi Peradilan Umum adalah sebagai berikut : Belanja Non Operasional

NO KODE 1 2

URAIAN

521211 Belanja Bahan 524111 Belanja Jasa Profesi

ANGGARAN SEMULA

ANGGARAN SISA PERSENTASE SETELAH REALISASI ANGGARAN REALISASI REVISI

2.400.000

2.400.000

2.400.000

0

100,00%

6.750.000

6.750.000

6.750.000

0

100,00%

9.150.000

9.150.000

9.150.000

0

100,00%

TOTAL Berdasarkan pagu anggaran yang telah di terima dan anggaran yang telah terealisasi, belanja non operasional tercatat sudah terserap secara sepenuhnya. Belanja Operasional NO KODE 1

2 3

URAIAN

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 521211 Belanja Bahan 524111 Belanja Perjalanan Biasa

ANGGARAN ANGGARAN SISA PERSENTASE SEMULA SETELAH REALISASI ANGGARAN REALISASI REVISI 1.000.000

1.000.000

522.730

477.270

52,27%

76.315.000

76.315.000

76.229.450

85.550

99,89%

3.685.000

3.685.000

3.685.000

0

100,00%

81.000.000

81.000.000

80.437.180

562.820

99,31%

TOTAL Berdasarkan pagu anggaran yang telah di terima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang operasional barang adalah Rp. 562.820,-. (Lima Ratus Enam Puluh Dua Riu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 0.69 % dari total pagu yang tersedia.


22

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Recommend Documents