BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

LAKIP Provinsi Lampung Tahun 2014

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas Kinerja dalam LAKIP Provinsi Lampung tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari RPJMD, Renstra, RKPD ataupun RKT dan Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung. Dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana fungsi actuating, dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga sampai pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan

yang

mengerahkan

seluruh

sumber

daya

manajemen

pendukungnya. Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana ketiga komponen tersebut dilaksanakan selaras dan sinergi dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat. Piranti pengukurannya berupa Pengukuran Kinerja (atau sebelum Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 disebut dengan Pengukuran Pencapaian Sasaran untuk mengukur sasaran). Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (peformance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement). Dalam memberikan klasifikasi penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, yang berpedoman pada Keputusan Kepala BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

66


Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan menggunakan skala pengukuran capaian sasaran kinerja dibagi 4 (empat) kategori dapat dilihat pada tabel XI sebagai berikut : Tabel XI Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2014 No. 1. 2. 3. 4. A.

Skala(%) 86 s.d 100 70 s.d 85 55 s.d 69 Kurang dari 55

Kategori Sangat Baik Baik Sedang Kurang Baik

CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014 Pengukuran

kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014

sesuai dengan RPJMD 2010 – 2014 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 1.

Misi I Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dengan tujuan : a.

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

b.

Mengoptimalkan potensi dan keunggulan daerah

c.

Mengembangkan ekonomi berbasis kerakyatan

d.

Transformasi ke arah agro industri

e.

Menurunkan kemiskinan

f.

Penanganan dampak krisis global Untuk mencapai tujuan tersebut telah ditetapkan sasaran

strategis dengan beberapa indikator kinerja. Target dan realisasi dari

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

67


masing-masing indikator kinerja pada sasaran misi I dapat dilihat pada tabel XII sebagai berikut : Tabel XII Pengukuran Kinerja Sasaran NO 1.

SASARAN STRATEGIS Peningkatan Pertumbuhan ekonomi, sektor pertanian industri, non migas invenstasi dan PAD

INDIKATOR KINERJA 1.

Pertumbuhan ekonomi 2. Tingkat Inflasi 3. Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB 4. Rata – rata pertumbuhan PAD 5. Investasi riil 6. Rata – rata nilai tukar petani Sumber : Data Olahan Biro Organisasi, Maret 2015

TAHUN 2014 TARGET REALISASI 7% 5,08 %

CAPAIAN

KATEGORI

72,57% Baik

6% 35%

8,36% 32,69 %

71,77% Baik 93.40% Sangat Baik

4%

1,28%

32% Kurang Baik

3,2T

5,12 T

160% Sangat Baik

>110

131,96

119,96 Sangat Baik

Pada tabel XII di atas, tingkat capaian indikator kinerja pada sasaran 1 rata-rata sangat baik (91,61%). Hal ini dapat dilihat dari 6 (enam) indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2014, 2 (dua) diantaranya melebihi target yakni capaian investasi riil (160%) dan rata-rata nilai tukar petani (119,96%). Hanya 1 (satu) indikator yang capaiannya kurang baik yaitu rata-rata pertumbuhan PAD. Hal ini, memberikan efek positif bagi perkembangan ekonomi di Provinsi Lampung. Tabel XIII Perkembangan Sasaran NO 1

INDIKATOR KINERJA

2010 5,81 %

2011 6,56 %

REALISASI 2012 6,44 %

2013 5,78 %

2014 5,08 %

a. Pertumbuhan ekonomi b. Tingkat Inflasi 9,95 % 4,24% 4,30% 7,56% 8,36 % c. Kontribusi Sektor 34,56 % 34,67 % 33,81 % 33,16 % 32,69 % Pertanian terhadap PDRB d. Pertumbuhan PAD 1,26% 1,23% 1,21% 1.06% 1,28% 548.623.020.000 1.539.906.300.000 1.367.408.771.000 1.911.179.096.066 5.106.097.500.000 e. Investasi riil 115,03 121,48 125,41 124,53 131,96 f. Rata – rata nilai tukar petani Sumber : Data Olahan Biro Organisasi, Maret 2015


68


Untuk melihat perkembangan capaian indikator kinerja selama 5 tahun pada sasaran peningkatan pertumbuhan ekonomi, sektor pertanian, industri non migas, investasi dan PAD Provinsi Lampung dari tahun 2010 sampai 2014 dapat dilihat pada tabel XIII tersebut di atas. a.

Pertumbuhan Ekonomi Indikator utama untuk mengetahui peningkatan pembangunan ekonomi wilayah (daerah) adalah dengan melihat pertumbuhan ekonominya. Pada Evaluasi RPJMD 2010-2014 dalam kurun waktu lima tahun, pertumbuhan ekonomi Lampung berfluktuasi pada kisaran 5,08% sampai dengan 6,56%. Laju pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2011 (6,56%), sedang yang terendah terjadi di tahun 2014 (5,08%). Jika dibandingkan antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 maka pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 5,93 % sedangkan pertumbuhan PDRB perkapita berkisar antara 1-1,6% pertahun. Grafik III Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung

Sumber: www.bps.go.id dan www.bi.go.id


69


Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung selama kurun waktu tahun 2010-2014 dapat dilihat pada Grafik III tersebut di atas. Jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera dan Indonesia, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung menunjukkan trend positif dan peningkatan seperti dapat dilihat pada Grafik IV sebagai berikut : Grafik IV Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Pulau Sumatera, dan Provinsi Lampung Tahun 2010-2014

Sumber: www.bps.go.id dan Berita Resmi Statistik, BPS Provinsi Lampung, 2015

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung selama kurun waktu 2010-2014 (5 tahun) adalah rata-rata sebesar 5,93% pertahun, lebih tinggi daripada rata-rata nasional yang hanya 5,87% pertahun. Sedangkan, laju pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,26% pertahun. Pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Pulau Sumatera pada tahun 2014 juga BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

70


mengalami fluktuasi, dan Provinsi Lampung masih lebih baik dibanding Aceh, Riau dan Kepulauan Riau. Secara sektoral, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung didukung oleh pertumbuhan yang positif pada semua sektor. Ratarata laju pertumbuhan ekonomi tertinggi yang terjadi selama kurun waktu 2010-2014 adalah sektor Informasi dan Komunikasi (12,97%). Sektor lain yang juga tumbuh cukup tinggi berturut-turut adalah sektor Jasa Perusahaan (12,75%), sektor Listrik/Gas/Air Bersih (10,17%) serta sektor Jasa Pendidikan (9,64%). Pertumbuhan sektoral ekonomi Lampung dalam kurun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel XIV sebagai berikut : Tabel XIV Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Provinsi Lampung Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2010 Tahun 2010 -2014 (juta rupiah) No

Sektor

2010

2011

2012

2013

2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pertanian Pertambangan/Penggalian Industri Pengolahan Listrik/Gas/Air Bersih Pengadaan Air Konstruksi Perdagangan/Hotel/Restoran Transportasi & Pergudangan Penyediaan Akomodasi & Makan Minum Informasi & Komunikasi Jasa Keuangan Real Estate Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib

3,84 1,60 4,60 7,51 10,35 6,20 8,40 8,38 8,60

5,38 9,75 4,97 8,43 5.13 5,74 7,54 8,20 8,64

3,93 5,61 9,32 15,15 4,82 6,44 5,24 10,35 9,47

4,63 11,47 7,74 10,97 -1,57 3,58 2,97 7,35 5,82

3,39 0,93 4,51 8,78 7,49 7,70 5,98 7,65 7,73

20,78 9,36 13,12 14,10 5,25

12,34 14,37 7,02 15,73 1,17

13,38 11,70 8,29 13,90 6,16

9,37 7,18 9,97 11,99 2,49

8,84 2,18 7,70 8,05 8,23

Jasa Pendidikan 13,74 13,68 4,50 JasaKesehatan & Kegiatan Sosial 6,17 7,38 11,62 Jasa-jasa 9,00 4,63 1,79 PDRB 5,81 6,56 6,44 Sumber: Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung, 2015

5,21 7,36 3,42 5,78

11,07 5,11 8,13 5,08

10 11 12 13 14 15 16 17

b. Struktur Ekonomi


71


Dalam kurun waktu tahun 2010-2014 perekonomian Provinsi Lampung digerakkan oleh tiga sektor ekonomi utama, yaitu sektor Pertanian, sektor Industri Pengolahan dan sektor Perdagangan/Hotel/ Restoran.

Dominasi sektor-sektor tersebut terlihat dari besarnya

kontribusi masing-masing sektor terhadap pembentukan total PDRB Provinsi lampung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel XV sebagai berikut : Tabel XV Kontribusi Sektor terhadap PDRB Provinsi Lampung Tahun 2010 - 2014 No

Sektor

2011

2012

2013

2014

Pertanian 34,56 34,67 Pertambangan/Penggalian 5,90 6,03 Industri Pengolahan 17,18 17,14 Listrik/Gas/Air Bersih 0,09 0,08 Pengadaan Air 0,11 0,11 Konstruksi 9,01 8,75 Perdagangan/Hotel/Restoran 12,21 12,11 Transportasi & Pergudangan 4,22 4,06 Penyediaan Akomodasi & Makan 1,18 1,28 Minum 10 Informasi & Komunikasi 3,32 3,35 11 Jasa Keuangan 1,92 2,06 12 Real Estate 2,76 2,79 13 Jasa Perusahaan 0,11 0,12 14 Administrasi Pemerintahan, 3,26 3,06 Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib 15 Jasa Pendidikan 2,41 2,62 16 Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial 0,87 0,91 17 Jasa-jasa 0,88 0,85 PDRB 100 100 Sumber: Statistik Perekonomian Lampung, Bappeda, 2014

33,81 6,02 17,51 0,07 0,10 8,82 11,70 4,13 1,35

33,26 6,39 17,65 0,06 0,10 8,73 11,33 4,49 1,40

32,69 6,30 18,03 0,06 0,10 8,90 11,01 4,65 1,45

3,54 2,28 2,76 0,13 3,26

3,54 2,36 2,73 0,14 3,35

3,54 2,26 2,83 0,15 3,54

2,77 0,93 0,81 100

2,84 0,93 0,79 100

2,84 0,92 0,80 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2010

Dari Tabel XV terlihat kontribusi masing-masing sektor dalam pembentukan PDRB Provinsi Lampung sejak tahun 2010 dan empat tahun selanjutnya tidak mengalami pergeseran yang signifikan. Sektor Pertanian tetap merupakan penyumbang terbesar (lebih dari 33%), sementara sektor Listrik/Gas/Air Bersih memberikan sumbangan terkecil (kurang dari 1%). BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

72


Kontribusi sektor Pertanian, meskipun masih terbesar namun menunjukkan trend yang tidak stabil naik dan turun sejalan dengan berkembangnya sektor sekunder dan tersier.

Kontribusi sektor

Pertanian terhitung mengalami kenaikan dan penurunan di kisaran 0,5%. Jika pada tahun 2010 kontribusinya tercatat 34,56% maka pada tahun 2014 menjadi 32,69%. c.

Inflasi Tingkat inflasi Provinsi Lampung selama lima tahun terakhir berfluktuasi terhadap tingkat inflasi nasional. Inflasi tertinggi mencapai 9,95 terjadi pada Tahun 2010 dan terendah sebesar 4,3 atau sama dengan inflasi Nasional terjadi tahun 2012. Inflasi Nasional dan Provinsi Lampung pada tahun 2014 sama sebesar 8,36. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik V sebagai berikut : Grafik V Perkembangan Inflasi Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2010 – 2014

Sumber: www.bps.go.id


73


d. PDRB PDRB perkapita lazim digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum. Indikator ini lebih tepat digunakan untuk menilai apakah upaya pembangunan ekonomi di suatu wilayah mampu meningkatkan capaian nilai tambah bagi masyarakat melalui hasil kreativitas usaha dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. PDRB perkapita penduduk Lampung tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat pada grafik VI sebagai berikut : Grafik VI Perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi Lampung

Sumber: Statistik Perekonomian Lampung, Bappeda, 2014

PDRB perkapita Provinsi Lampung dalam kurun waktu tahun 2010-2014 berdasarkan atas dasar harga berlaku naik sebesar Rp. 80.447.585.000.000,- dari Rp. 150.560.841.00.000,- menjadi sebesar Rp. 231.008.426.00.000,- atau rata-rata meningkat sekitar 13% BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

74


per tahun. Namun kenaikan tersebut bukan nilai riil, tetapi lebih disebabkan oleh pengaruh kenaikan tingkat harga barang dan jasa atau inflasi. Hal ini tercermin jika disandingkan dengan PDRB perkapita atas dasar harga konstan dalam kurun waktu yang sama, perolehannya hanya

naik

sebesar

Rp.

39.248.617.000.000,-

dari

semula

Rp. 150.560.841.000.000,- menjadi sebesar Rp 189.809.458.000.000,atau naik rata-rata 5,07% pertahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel XVI sebagai berikut : Tabel XVI Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Provinsi Lampung Tahun 2010-2014 atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2010 No 1

Sektor Pertanian

2010

2011

2012

2013

2014

Juta Rp.

%

Juta Rp.

%

Juta Rp.

%

Juta Rp.

Juta Rp.

%

52.038.767,5

34,6

54.841.031,0

34,2

56.997.473,2

33,4

59.636.487,8

33,0

%

61.655.601,2

32,5

Pertambangan/ Penggalian Industri Pengolahan Listrik/Gas/Air Bersih

8.890.079,1

5,9

9.757.014,1

6,1

10.303.929,1

6,0

11.485.798,9

6,4

11.592.348,1

6,1

25.860.878,6

172

27.146.426,8

16,9

29.677.128,6

17,4

31.973.934,8

17,7

33.414.650,4

17,6

129.492,3

0,1

140.402,8

0,1

161.678,2

0,1

179.418,0

0,1

195.179,7

0,1

5

Pengadaan Air

167.954,7

0,1

176.577,6

0,1

185.094,4

0,1

182.183,7

0,1

195.830,4

0,1

6

Konstruksi

13.558.459,9

9,0

14.336.717,4

8,9

15.259.752,7

8,9

15.806.448,1

8,8

17.023.886,2

9,0

7

Perdagangan/ Hotel/ Restoran

18.389.730,4

12,2

19.776.844,7

12,3

20.813.161,0

12,2

21.431.655,5

11,9

22.713.949,8

12,0

6.346.849,5

4,2

6.867.518,4

4,3

7.578.029,8

4,4

8.135.378,6

4,5

8.757.695,1

4,6

1.782.207,0

1,2

1.936.229,7

1,2

2.119.584,0

1,2

2.242.990,0

1,2

2.416.469,1

1,3

5.003.091,0

3,3

5.620.478,7

3,5

6.372.264,0

3,7

6.969.231,6

3,9

7.584.986,2

4,0

2 3 4

8 9 10

Transportasi & Pergudangan Penyediaan Akomodasi & Makan Minum Informasi & Komunikasi

11

Jasa Keuangan

2.889.661,8

1,9

3.304.941,6

2,1

3.691.723,0

2,2

3.956.853,5

2,2

4.043.055,5

2,1

12

Real Estate

4.159.647,9

2,8

4.451.859,3

2,8

4.820.945,8

2,8

5.301.395,6

2,9

5.709.667,5

3,0

165.561,3

0,1

191.610,7

0,1

218.239,7

0,1

244.412,1

0,1

264.091,6

0,1

4.911.269,8

3,3

4.968.667,7

3,1

5.274.721,4

3,1

5.406.075,5

3,0

5.850.911,7

3,1

13

14

Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib

15

Jasa Pendidikan

3.621.675,0

2,4

4.116.944,4

2,6

4.302.016,9

2,5

4.526.262,7

2,5

5.027.311,5

2,6

16

JasaKesehatan & Kegiatan Sosial

1.317.212,1

0,9

1.414.398,2

0,9

1.578.687,8

0,9

1.694.907,2

0,9

1.781.589,3

0,9


75


17

Jasa-jasa

1.328.303,9

PDRB Total

0,9

150,560,841.7

1.389.838,3 160,437,501.4

0,9

1.414.777,1 170,769,206.6

0,8

1.463.224,3

0,8

180,636,657.7

1.582.235,2 189,809,458.5

Sumber : BPS Lampung 2015

e.

Fokus Iklim Berinvestasi Salah satu variabel penting dalam menunjang perkembangan ekonomi adalah kegiatan investasi. Investasi akan menghasilkan output, menciptakan lapangan kerja, dan menyerap bahan baku. Investasi tercermin pada PMDN, PMA, PMTB, dan kredit perbankan. Salah satu indikator investasi adalah PMDN. Kondisi PMDN di Lampung mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Investasi PMDN yang tertinggi pada tahun 2014 sebanyak 131 proyek sedangkan Investasi PMA tertinggi pada tahun 2013 sebanyak 137 proyek. Investasi PMDN yang terendah pada tahun 2010 sebanyak 3 proyek sedangkan Investasi PMA terendah pada tahun 2010 sebanyak 10 proyek. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik VII sebagai berikut: Grafik VII Realisasi Investasi PMA dan PMDN Berdasarkan Jumlah Proyek Tahun 2010-2014

Sumber : BPM dan PTSP Provinsi Lampung, Januari 2015


76

0,8


Nilai proyek PMA dan PMDN juga mengalami fluktuasi seiring dengan jumlah realisasi proyek. Untuk nilai investasi PMA dan PMDN tertinggi pada tahun 2014 hanya Rp. 1,64 triliyun untuk PMA dan Rp. 3,4 triliyun untuk PMDN. Badan Koordinator Penanaman Modal Republik Indonesia pada tahun 2014 memberikan target investasi PMDN untuk Provinsi Lampung sebesar Rp. 3,2 triliyun. Artinya Investasi PMDN ke Provinsi Lampung melampaui target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 200 milyar. Mudahnya proses perizinan, letaknya strategis dekat ibu kota negara dan iklim yang kondusif yang menyebabkan Kepercayaan para investor menanamkan modal usaha di Provinsi Lampung. Hal ini dapat dilihat Kenaikan yang sangat signifikan dari tahun 2013 sebesar Rp. 1,44 triliyun menjadi Rp. 3,46 triliyun pada tahun 2014 atau naik sebesar Rp. 2,02 triliyun untuk investasi PMDN dan dari Rp. 0,468 triliyun pada tahun 2013 menjadi Rp. 1,642 triliyun pada tahun 2014 atau naik sebesar Rp. 1,174 triliyun untuk investasi PMA. Untuk melihat Perbandingan investasi PMA dan PMDN di Provinsi Lampung pada tahun 2010-2014 dan perkembangan Investasi PMA dan PMDN di Provinsi Lampung pada Tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel XVII dan grafik VIII dan IX sebagai berikut : Tabel XVII Perbandingan Investasi PMA dan PMDN di Provinsi Lampung Pada Tahun 2010-2014 No.

TAHUN

PMA

PMDN

1

2010

280.967.220.000

267.655.800.000

2

2011

715.477.500.000

824.428.800.000

3

2012

1.063.180.371.000

304.228.400.000

4

2013

468.802.453.200

1.442.376,642.860

5

2014

1.642.845.750.000

3.463.251.750.000


77



Grafik VIII Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Nilai Proyek (Rp juta) Tahun 2010 - 2014


Grafik IX Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Nilai Proyek (Rp. Juta) Tahun 2010 – 2014



78


1.

Capaian Urusan Pertanian dan Peternakan Keberhasilan pemerintah dalam pembangunan pertanian dan peternakan akan memberikan dampak yang sangat luas terhadap kemajuan

pembangunan

di

Provinsi

Lampung.

Capaian

kinerja

pembangunan dibidang ekonomi khususnya urusan pertanian, perkebunan dan peternakan di Provinsi Lampung selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada tabel XVIII sebagai berikut : Tabel XVIII Capaian Urusan Pertanian Provinsi Lampung Tahun 2010-2014 No. 1 2 3

Indikator Kinerja Nilai Tukar Petani PDRB Sektor Pertanian Produksi padi

Satuan

2010

2011

2012

2013

2014

Indeks

115,03

121,48

125,41

124,53

131,96

Juta Rupiah Ton

12.392.876 12.330.877 12.253.654 12.222.570 12.174.560 2.807.676 2.940.795 3.101.455 3.218.232

3.320.293

Produksi 1.819.566 Ton 2.126.571 1.817.906 1.760.275 1.725.727 jagung Produksi 5 Ton 7.325 10.984 7.993 6.156 13.572 Kedelai Produksi Ubi 9.725.345 6 Ton 8.637.594 9.193.676 8.387.351 9.633.560 Kayu Sumber : Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultira, Maret 2015 4

Nilai tukar petani (NTP) merupakan indikator outcome penting untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan di daerah. Perkembangan angka NTP di Provinsi Lampung tahun 2010 – 2014 disajikan pada Grafik X di bawah. Berdasarkan tabel XVIII di atas, dapat diketahui bahwa meskipun jumlah PDRB sektor pertanian selama 5 tahun 2010 – 2014 cenderung menurun rata-rata sebanyak 1% dari tahun sebelumnya. Tetapi, jumlah produksi pertanian (padi, jagung, kedelai dan ubi kayu) tahun 2014 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

79


mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan yang signifikan pada produksi kedelai yang mencapai 220,47% dari 6.156 ton menjadi 13.572 ton. Grafik X Capaian Nilai Tukar Petani dibandingkan Tahun 2013-2014

Sumber : BPS Lampung, Maret 2015

Pada grafik X di atas terlihat bahwa nilai NTP di Provinsi Lampung cenderung meningkat selama 5 tahun terakhir. Peningkatan nilai NTP tersebut sangat menggembirakan, karena hal itu mencerminkan bahwa kemajuan pembangunan pertanian di Provinsi Lampung berdampak langsung terhadap peningkatan daya beli atau daya tawar petani. Grafik XI Capaian Indikator PDRB Sektor PertanianTahun2010-2014



80


Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sub sektor Pertanian juga merupakan indikator penting untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pembangunan pertanian (dalam arti luas) di daerah. Perkembangan angka PDRB di Provinsi Lampung tahun 2010 – 2014 disajikan pada Grafik XI di atas. Nilai PDRB Sektor Pertanian di Provinsi Lampung cenderung menurun selama 5 tahun terakhir, walaupun penurunan tersebut tidak signifikan. Pada tahun 2010 angka PDRB Sektor Pertanian di Provinsi Lampung adalah Rp. 12.392.876,- angka tersebut turun menjadi Rp. 12.174.560,- pada tahun 2014. Penurunan angka PDRB tersebut sangat mengkhawatirkan, karena hal itu mencerminkan bahwa peran sektor pertanian dalam perekonomian Provinsi Lampung secara perlahan mulai tergeser oleh sektor-sektor lain. Meskipun penurunan share atau kontribusi sektor pertanian merupakan sesuatu yang umum terjadi di Negara Berkembang, tetapi trend

penurunan

tersebut

tetap

harus

dicermati

dengan

baik.

Pembangunan sektor pertanian tetap harus menjadi fokus perhatian pemerintah daerah, mengingat sektor ini sangat ampuh perannya dalam penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan. Grafik XII Perkembangan Produksi Tanaman Pangan di Provinsi Lampung


81


Sumber : Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2015

Beberapa komoditas pertanian yang mendukung ketahanan di Provinsi Lampung selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan secara rinci dapat dilihat pada grafik XII di atas. Pada grafik XII terlihat bahwa kinerja produksi tanaman padi, ubi kayu dan kedelai mengalami peningkatann sedangkan untuk tanaman jagung mengalami penurunan produksi pada tahun 2010 sebesar 2.126.571 ton menjadi 1.725.727 ton pada tahun 2013. Namun pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 1.819.566 ton kenaikan ini di sebabkan oleh semakin membaiknya harga komoditas jagung ditingkat petani sehingga banyak petani dan perubahan iklim. Pada sektor pertanian subsektor perkebunan juga memiliki peranan penting dalam peningkatan pembangunan pertanian. Hal ini disebabkan tanaman perkebunan memiliki peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan

perekonomian

Provinsi

Lampung.

Kinerja

subsektor

perkebunan di Provinsi Lampung dapat dilihat dari produksi tanaman perkebunan. Tabel XIX Capaian Urusan Peternakan Provinsi Lampung Tahun 2010-2014 No 1

Jenis Ternak

Satuan

Sapi Potong

Ekor

2010

2011

496.066

742.776

Tahun 2012 778.050

2013

2014

573.483

723.394


82


2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sapi Perah Kerbau Kambing Domba Ayam Buras Ayam Ras Petelur Ayam Ras Pedaging Itik Kelinci

Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor

140 42.983 1.050.330 87.084 10.554.350 4.419.062

201 33.124 1.090.647 88.647 9.341.358 4.526.690

346 34.626 1.159.543 88.873 10.604.987 7.699.572

268 22.627 1.253.153 89.005 10.924.455 5.121.094

272 22.854 1.299.821 91.556 11.945.715 5.633.241

Ekor

24.203.461

25.788.858

26.782.929

29.931.232

31.497.342

Ekor Ekor

754.617 -

618.855 28.580

651.397 35.394

609.569 549.761

683.164 -

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2014

Di bidang peternakan, populasi ternak sapi potong mengalami peningkatan yang sangat signifikan dimana pada tahun 2009 sebesar 463.032 ekor, meningkat di tahun 2013 menjadi 834.154 ekor, untuk populasi kambing mengalami peningkatan sebesar 1,089 juta ekor tahun 2013 dari 1,015 juta ekor di tahun 2009. Populasi ayam potong juga meningkat dari tahun 2009 sebesar 24,087 juta ekor menjadi 27,963 juta ekor di tahun 2013. a.

Permasalahan Urusan Pertanian dan Peternakan 1.

Kepemilikan lahan yang terbatas, produktivitas dan kualitas mutu hasil yang masih belum optimal;

2.

Keberadaan dan peran kelembagaan petani (Kelompok Usaha Bersama/ Kelompok Tani/Koperasi Perkebunan/Asosiasi Petani Komoditas) yang belum efektif;

3.

Permodalan dan kemampuan petani untuk mendapatkan peluang pendanaan untuk modal kerja/ usaha yang masih sangat lemah;

4.

Kualitas lingkungan menurun yang pada hakekatnya merupakan akibat

perilaku

pihak

yang

berinteraksi

dalam

kegiatan

perkebunan. Sarana dan prasarana kerja, mobilitas yang masih kurang

bersama

lajunya

pembangunan

perkebunan

serta

prasarana jalan/transportasi penghubung sentra produksi dengan


83


pasar masih belum memadai dan perlu ditingkatkan sebagai pendukung hasil produksi dan pemasaran. 5.

Terbatasnya persediaan pakan ternak pada saat musim kemarau;

6.

Populasi bibit relatif masih kurang dibandingkan dengan potensi sumberdaya yang tersedia, hal ini dikarenakan modal peternak untuk mengembangkan usahanya masih minim;

7.

Pengeluaran ternak bibit sapi keluar Provinsi Lampung mengalami peningkatan sehingga perlu adanya tambahan kegiatan untuk meningkatkan jumlah bibit;

8.

Jumlah Puskeswan ada 45 unit dari kebutuhan 214 unit dan diperlukannya tenaga medis dan paramedis veteriner;

9.

Masih ada ternak yang dipotong diluar RPH (Rumah Potong Hewan) amanat UU. No. 18 Tahun 2009 pasal 61 bahwa pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus dilakukan di Rumah Potong Hewan (RPH);

10. Pengawasan lalu lintas ternak belum bisa dilaksanakan sesuai SOP sehingga sering terjadi penyebaran penyakit bila ada kasus Penyakit Hewan Menular (PHM) dan menyulitkan upaya pengendalian dan pemberantasan PHM. b. Solusi 1.

Pengembangan agribisnis secara utuh dari hulu sampai dengan hilir yang memberikan nilai tambah dan daya saing

melalui

intensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi tanaman, pengendalian OPT/ HPT; 2.

Peningkatan kompetensi sumberdaya masyarakat perkebunan dengan mengefektifitaskan peran kelembagaan petani dan memperkuat

permodalan

petani,

mengembangkan

sistem

kebersamaan ekonomi dan mewujudkan pola kemitraan dengan


84


prinsip saling menguntungkan (win-win solutions) antar pelaku usaha (Stakeholder); 3.

Penguatan permodalan usaha kelompok tani dengan pemberian bantuan modal kerja/usaha kelompok, dan atau mencarikan lembaga keuangan mikro yang dapat memberikan sharing kepada petani, diversifikasi usaha serta mengembangkan kegiatan kewirausahaan, waralaba, dan sebagainya;

4.

Pembangunan

perkebunan

dengan

memperhatikan

aspek

kelestarian lingkungan, melalui kegiatan - kegiatan pemanfaatan pupuk ramah lingkungan dan penggunaan pestisida botani maupun agensia hayati, terpadu

dengan

pengelolaan lahan dan air secara

memperhatikan

aspek

konservasi

dan

ketersediaan air/irigasi lahan yang memadai, pelatihan/sosialisasi antisipasi

kebakaran/kebanjiran

lahan/kebun,

membangun

infrastruktur berupa prasarana jalan/transportasi penghubung sentra produksi dengan pasar, dan sebagainya. 5.

Mengharapkan adanya gudang pakan/pengumpul pakan dari bahan baku lokal seperti jerami, kulit coklat, kulit singkong, serta rumput – rumput alam lainnya, tidak membakar jerami dan pengolahan dan penyimpanan limbah pertanian dan perkebunan;

6.

Menambah modal peternak dengan kredit super lunak sehingga peternak dapat lebih mengembangkan usaha ternaknya;

7.

Perlu lebih ketatnya pengawasan dan izin pengeluaran ternak bibit keluar Provinsi Lampung;

8.

Dibangunnya Puskeswan secara bertahap, sehingga peternak dapat lebih mudah dan cepat menerima pelayanan dari petugas;

9.

Lebih seringnya dilaksanakan sosialisasi sehingga petani atau peternak lebih mengerti dan sadar akan bahayanya penyakit flu burung dan PHM lainnya; BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

85


10. Sosialisasi ke jagal agar menggunakan RPH sebagai tempat pemotongan hewan; 11. Merevitalisasi tempat pemotongan hewan yang kurang memenuhi syarat dan mengajukan nomor kontrol veteriner; 12. Mengaktifkan pos pengawasan ternak/Bahan Asal Hewan (BAH) yang ada di jalur perbatasan dengan Provinsi tetangga. c.

Rekomendasi Rekomendasi untuk pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang adalah : 1.

Agar

pembangunan

pertanian

dapat

berkelanjutan

dan

mempertahankan petani, kiranya diikuti juga dengan pendanaan yang mencukupi 2.

Mendukung Kegiatan Perbibitan mengingat populasi ternak yang semakin menurun dikarenakan masyarakat dan pihak swasta enggan melakukan usaha perbibitan karena dianggap kurang menguntungkan;

3.

Mendukung Kegiatan Unit Pengolahan Pakan (UPP) baik Kegiatan UPP Unggas maupun UPP Ruminansia baik peralatan, teknologi maupun bahan baku pakan;

4.

Pembangunan Puskeswan dan Fasilitasi Peralatan Puskeswan;

5.

Fasilitasi Rumah Potong Hewan (RPH) dan Pengawasan ternak/ Bahan Asal Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal).

2.

Capaian Urusan Kelautan dan Perikanan Peningkatan seperti yang terjadi pada NTP ternyata tidak terjadi pada nilai NTN. karena selama lima tahun terakhir nilai NTN di Provinsi Lampung cenderung stagnan.

Hal ini mencerminkan bahwa program BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

86


pembangunan daerah di bidang perikanan di Provinsi Lampung belum berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan atau daya beli nelayan. Kenyataan ini harus dicermati dengan serius oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Program pembangunan perikanan dan kelautan hendaknya dirancang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan nelayan. Penurunan seperti yang terjadi pada PDRB Sektor Pertanian di Provinsi Lampung ternyata tidak terjadi pada nilai PDRB Sub Sektor Perikanan dan Kelautan. Pada tabel XX di bawah tampak jelas bahwa selama lima tahun terakhir nilai PDRB Sub Sektor Perikanan dan Kelautan di Provinsi Lampung cenderung meningkat. Tabel XX Capaian Urusan Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Tahun 2010-2014 No 1 2 3

4

Indikator Kinerja Nilai Tukar Nelayan PDRB Sektor Perikanan Produksi perikanan budidaya Produksi perikanan tangkap

Satuan

2010

2011

2012

2013

2014

Indeks

112.53

114.68

112.6

112.3

111.7

Juta Rupiah Ton

2.301.005

2.363.004

2.440.227

2.471.308

2.519.324

94.249,28

120.442,41

120.756,22

152.539,39

180.018,97

Ton

150.847,63

162.007,19

150.342,76

169.360,90

163.393,80


Pada tahun 2010 angka PDRB Sub Sektor Perikanan dan Kelautan di Provinsi Lampung adalah Rp. 2.301.005,-. Angka tersebut naik menjadi Rp. 2.519.324,- pada tahun 2014.

Hal ini mencermin akan bahwa

Subsektor Perikanan dan Kelautan patut diperhitungkan dalam upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan PDRB. Data nilai PDRB Sub Sektor Perikanan dan Kelautan mencerminkan bahwa program pembangunan daerah di bidang perikanan dan kelautan BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

87


berdampak positif terhadap terhadap perekonomian daerah. Kenyataan ini harus dicermati Pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Program pembangunan perikanan dan kelautan hendaknya terus didorong untuk berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, perlu diupayakan juga agar subsektor ini dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan nelayan. Dilihat dari subsektor perikanan Provinsi Lampung memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar dengan luas perairan 24.820 km2 dengan potensi perikanan tangkap berkisar 3.888.000 ton/tahun. Produksi perikanan pada tahun 2010 sampai tahun 2014 cenderung mengalami peningkatan. a.

Permasalahan Pada Penyusunan Perda RZWP3K Provinsi Lampung hingga Tahun Anggaran berakhir masih dalam proses pengesahan oleh DPRD Provinsi Lampung menjadi peraturan daerah.

b. Solusi Menindaklanjuti dengan tetap berkoordinasi dengan pihak DPRD Provinsi Lampung dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah tersebut. 3.

Capaian Urusan Koperasi dan UMKM Pelaksanaan program prioritas pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2010 – 2014 telah memacu perkembangan pembangunan pada bidang ini. Secara kuantitas tercatat, perkembangan jumlah koperasi baru di Provinsi Lampung selama kurun waktu 5 tahun (2010 – 2014) terjadi pertumbuhan Koperasi baru per tahun 8,1 %.


88


Jumlah Koperasi pada Januari 2010 adalah 3.258 Koperasi sementara proyeksi pada tahun 2014 meningkat menjadi 4.698 Unit. Pertumbuhan Koperasi sebagai pertanda antusias masyarakat masih tinggi untuk mengembangkan usaha melalui koperasi. Ini terlihat pula di mana dari 4.649 koperasi tersebut, 2.875 koperasi merupakan koperasi aktif dan 1.774 koperasi adalah tidak aktif. Sejalan dengan itu, pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Lampung sampai dengan akhir tahun 2014 sebanyak 375.425 unit. Tabel XXI Capaian Urusan Koperasi dan UMKM Tahun 2010-2014 No. 1.

Indikator Kinerja Jumlah Koperasi Aktif Tidak Aktif

Satuan

2010

2011

2012

2013

2014

unit

3.258

3.792

4.548

4.649

4.698

unit

2.057

2.482

2.810

2.875

2.888

unit

1.201

1.310

1.738

1.774

1.810

2.

Jumlah UMKM unit 256.450 307.740 309.000 375.425 375.425 Usaha Mikro unit 189.203 227.044 227.683 276.692 276.692 Usaha Kecil unit 54.047 64.856 64.989 78.827 78.827 Usaha unit 13.200 15.840 16.328 19.906 19.906 Menengah Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Maret 2015

Kredit UMKM, secara teoritis investasi memegang peranan penting dalam pembangunan suatu daerah. Semakin meningkat investasi pada suatu daerah maka semakin besar pendapatan daerah tersebut dan semakin besar pula lapangan kerja yang tercipta. Pengaruh investasi terhadap PDRB tercermin pada multiplier investasinya yang tentunya sangat ditentukan oleh struktur regulasi dan pelayanan yang diberikan oleh sistem birokrasi yang ada serta faktor lingkungan. Fakta menunjukkan bahwa selama 2010 sampai 2012, penyaluran kredit mikro, kecil dan menengah secara meningkat dari 3,04% menjadi BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

89


3,18%. Peningkatan ini terjadi karena adanya program Revitalisasi Sektor Keuangan Mikro yang digalakkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung bersama Bank Indonesia Perwakilan Lampung. Beberapa klaster ekonomi dikembangkan seperti Klaster Ikan Teri di Pulau Pasaran, Kota Bandar Lampung, Klaster Cabe di Lampung Selatan dan Klaster Kopi yang dikembangkan oleh Kementerian Perindustrian dan Dinas Perindustrian Provinsi Lampung bekerja sama dengan Fakultas Pertanian Unila. Di samping itu pengembangan UMKM melalui kemitraan dan pemanfaatan dana CSR terus meningkat selama periode tersebut. Namun

demikian, secara

relatif

persentase

kredit

UMKM

dibandingkan dengan total pembiayaan cenderung menurun 72% tahun 2010 dan turun lagi menjadi 55% tahun 2011 (BI Lampung, 2012). Fakta

di

atas

memperlihatkan

bahwa

UMKM

memiliki

perkembangan usaha dan penyerapan kredit yang relatif lebih lambat dibandingkan dengan pelaku ekonomi lainnya (perusahaan besar) dengan demikian meski secara absolut nilai penyaluran kredit UMKM meningkat namun

pangsanya

cenderung

menurun

sehingga

secara

relatif

perkembangan UMKM masih di bawah pengembangan usaha lainnya (usaha besar). Untuk meningkatkan perkembangan UMKM maka Pemerintah Provinsi Lampung melalui Program Revitasilasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan terus meningkatkan sosialisasi program kredit investasi bagi UMKM dan melaksanakan workshop pengembangan UMKM bagi BankBank Umum dan BPR di Lampung serta Pemberdayaan bagi UMKM. Selain itu UMKM juga mendapat bantuan perkuatan modal usaha dari pemerintah Provinsi Lampung.Strategi perkuatan modal usaha UMKM di Provinsi Lampung dilakukan melalui penyaluran dana bergulir Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sesuai BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

90


Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang PPK-BLUD dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2008 tentang Renstra Bisnis, Pola Tata Kelola dan SPM BLUD. Sumber dana PPK BLUD sebanyak Rp. 12 miliar berasal dari APBD Provinsi (TA. 2003 sebesar Rp. 4,55 Miliar, TA. 2004 sebesar Rp. 5,45 Miliar dan TA. 2006 sebesar Rp. 2 Miliar). Realisasi Dana Bergulir BLUD untuk Tahun 2014 sebesar Rp4.987.500.000 yang didistribusikan kepada 196 UMKM, sehingga total penyaluran sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp 37.243.000.000,- dan bertambah menjadi Rp 42.230.500.000,- sampai dengan tahun 2014. Jumlah UMKM yang mendapatkan pinjaman dana bergulir BLUD s/d tahun 2013 sebanyak 1.810 UMKM bertambah sebanyak 196 UMKM pada tahun 2014 menjadi 2006 UMKM. Realisasi Dana Bergulir BLUD untuk Tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.102.500.000,- yang didistribusikan kepada 196 UMKM, atau mengalami peningkatan sebesar 42,15% dari

Rp.

2.885.000.000,- tahun 2013. Jumlah UMKM yang mendapatkan pinjaman dana bergulir BLUD tahun 2013 sebanyak 128 UMKM naik menjadi 196 UMKM pada tahun 2014 atau mengalami peningkatan sebesar 34,69%. 4.

Capaian Urusan Industri Jumlah Industri tahun 2010 sebanyak 60.093 Industri Kecil Menengah (IKM), terjadi peningkatan jumlah IKM sebanyak 3.771 unit usaha pada Tahun 2014 dibandingkan tahun 2010, dimana secara keseluruhan Jumlah IKM pada Tahun tersebut adalah sebanyak 63.864 unit usaha. Perkembangan jumlah Industri jangka waktu 2 tahun terakhir yaitu tahun 2013-2014 secara komulatif mengalami pertumbuhan sebesar 705 unit dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,12% . Grafik XIII Perkembangan Industri Kecil Menengah di Provinsi Lampung BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

91


Tahun 2010-2014

IKM 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 -

63.159

61.896

63.864

62.508

60.093

IKM

2010

2011

2012

2013

2014

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Maret 2015

a.

Permasalahan Terkait pembangunan Bidang Industri diantaranya: a.

Pemasaran Produk IKM kurang berkembang, karena pada umumnya pemasaran terbatas pada pasar lokal dan karena kurangnya promosi.

b. Semangat kewirausahaan IKM kurang dan pada umumnya IKM masih berpola agraris dan tidak berupaya untuk menjadi usaha industry yang berorientasi pasar nasional atau internasional. b. Solusi Untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu: a.

Untuk meningkatkan Pemasaran dan pangsa pasar Produk IKM perlu ditingkatkan partisipasi IKM dalam event-event pameran daerah, nasional dan internasional;

b. Semangat kewirausahaan IKM perlu ditingkatkan melalui pelatihan Kewirausahaan

(CEFE/Creation

Enterprises

Formation

of

Enterpreneurs) dan AMT (Achievment Motivation Training). Selain upaya pemecahan masalah, hal yang sebaiknya terus dikembangkan adalah : BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

92


a.

Pengembangan Industri Kreatif yang memiliki kearifan lokal dan pemanfaatan Sumber Daya yang berkarakteristik daerah.

b. Pemerintah lebih menekankan pada peningkatan OVOP Kerajinan Khas Daerah. 5.

Capaian Urusan Perdagangan Jumlah nilai Ekspor di Provinsi Lampung sampai dengan akhir tahun 2014 sebesar1.916,417 (juta US $). Perkembangan Ekspor jangka waktu 2 tahun terakhir (2013– 2014) secara komulatif mengalami penurunan yang cukup besar yaitu 17,74% bahkan terendah dari tahun-tahun sebelumnya. Perkembangan Ekspor Provinsi Lampung Tahun 2010 – 2014 dapat terlihat pada grafik di bawah ini. Grafik XIV Jumlah Nilai Ekspor Provinsi Lampung Tahun 2010 s/d 2014 (Juta US$)


Penurunan nilai ekspor non migas Provinsi Lampung merupakan efek dari krisis ekonomi dunia sepanjang Tahun 2014 yang tidak dapat kita hindari. Nilai Ekspor Provinsi Lampung berdasarkan Komoditi unggulan sampai dengan akhir tahun 2014 sebesar 2.077,74 Juta US $ dengan volume ekspor sebesar 5 ribu ton. Penyumbang Ekspor terbesar Provinsi BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

93


Lampung dari Komoditi utama Provinsi Lampung dari hasil Pertanian yaitu Kopi Robusta merupakan penyumbang ekspor terbesar pertama dengan nilai sebesar 428,136 JutaUS $, volume ekspor sebesar 221,24 ribu. Komoditi utama dari hasi tambang yaitu Batubara dengan nilai sebesar 205,48 Juta US $ dengan Volume ekspor sebesar 2.760,14 ribu ton yang merupakan penyumbang ekspor terbesar kedua. CPO merupakan komoditi utama dari hasil industri dengan nilai ekspor sebesar 176,176 juta US $ dengan volumesebesar 222,099 ribu ton. Tabel XXII Capaian Urusan Perkembangan Ekspor Tahun 2010-2014 No 1 2 3

4

Indikator Kinerja Nilai Ekspor Nilai Impor Neraca Perdagangan non migas Nilai ekspor komoditi unggulan

Satuan

2010

2011

2012

2013

2014

US$ ribu US$ ribu US$ ribu

4501.16 630.61 3870.68

3440.44 1105.1 2335.34

7277.8 711.4 6566.44

US$ ribu

4.251,20 3.440,44 7.277,80 2.334,38 2077,74

2334.38 1916,42 984 1237,88 3318.38 1916,41



94


Grafik XV Perkembangan Nilai Ekspor, Import dan Neraca Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2010 – 2014


Perkembangan Ekspor jangka waktu 5 tahun (2010-2014) secara kumulatif mengalami fluktuasi, Nilai Ekspor terbesar pada tahun 2012 sebesar 7227.8 juta US $. Perkembangan ekspor 2 tahun terakhir (2013 2014) mengalami penurunan sebesar 17,90% pada tahun 2014 dibandingkan pada tahun sebelumnya, hal tersebut disebabkan karena terjadinya krisis global terutama krisis ekonomi di Amerika. Perkembangan Impor Provinsi Lampung dalam kurun waktu 5 Tahun mengalami fluktuasi. Nilai Impor terbesar Provinsi Lampung pada tahun 2014 sebesar 1237,88 ribu US$. Perkembangan Impor jangka waktu Tahun 2014 secara komulatif mengalami peningkatan sebesar US $ 253,88 (ribu) atau sebesar 25,80% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut disebabkan nilai tukar rupiah terhadap dolar yang melemah karena adanya krisis global. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

95


Dalam kurun waktu 5 tahun (2010 – 2014), neraca perdagangan Provinsi Lampung mengalami surplus setiap tahun. Angka surplus tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 6.566.44 ribu US $. Hal tersebut dapat terlihat dari nilai ekspor yang lebih besar dari nilai impor pada neraca perdagangan Provinsi Lampung. a.

Permasalahan 1. Masih rendahnya sinergisitasdengan kabupaten/Kota dalam hal informasi dan data pertumbuhan /perkembangan disektor Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, hal tersebut berdampak pada system pelaporan; 2. Minat para pengusaha untuk mengikuti promosi terutama untuk penetrasi pasar luar negeri baik melalui pameran dagang maupun misi dagang masih kurang karena biaya promosi dirasakan masih terlalu mahal.

b.

Solusi 1. Lebih meningkatkan Koordinasi dengan Dinas Kabupaten/ Kota yang membidangi Perdagangan; 2. Perlu ditingkatkan partisipasi pengusaha dalam even-even nasional maupun internasional.

c.

Rekomendasi Rekomendasi untuk pelaksanaan program/kegiatan ditahun yang akan datang adalah: 1. Efisiensi Proses Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Ekspor; 2. Peningkatan Kualitas Hasil Uji Sertifikasi Mutu Barang Ekspor; 3. Peningkatan

Kuantitas

pada

Alat

Ukur

Timbang

dan

perlengkapannya.


96


6

Capaian Urusan Penanaman Modal Kebijakan penciptaan iklim usaha yang kondusif, promosi dan kerjasama

investasi

sangat

diperlukan

dalam

rangka

mencapai

meningkatkan realisasi investasi. Tabel XXIII Capaian Urusan Penanaman Modal Tahun 2010-2014 Tahun 2010

Jumlah Proyek PMA PMDN 10 3

PMA (Rp.) 280.967.220.000

Nilai Investasi PMDN (Rp.) 267.655.800.000

Jumlah 548.623.020.000

2011

49

71

715.477.500.000

824.428.800.000

1.539.906.300.000

2012

38

13

1.063.180.371.000

304.228.400.000

1.367.408.771.000

2013

137

103

468.802.453.200

1.442.376.642.866

1.911.179.096.066

2014

97

131

1.642.845.750.000

3.463.251.750.000

5.106.097.500.000

Sumber : BPM dan PTSP Provinsi Lampung, 2014 Tabel XXIII menunjukkan bahwa nilai realisasi PMA mengalami fluktuasi yakni pada tahun 2010 – 2012 terjadi peningkatan yang signifikan kemudian turun kembali pada tahun 2013 dan meningkat tajam pada tahun 2014 dari Rp. 468.802.453.200,-menjadi Rp. 1.642.845.750.000,-. Sementara

itu, nilai realisasi investasi PMDN terus mengalami peningkatan

dan yang tajam yakni peningkatan pada tahun 2014 yakni sebesar Rp.2.020.875.107.134,-. Peningkatan nilai realisasi PMA di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa Lampung masih memiliki daya tarik (insentif) bagi investor asing dalam menanamkan modalnya di Provinsi Lampung. Hal ini karena adanya potensi usaha dibidang pengelolaan sumberdaya energi baru dan terbarukan

seperti

pengembangan

sumber

energi

panas

bumi,

pengembangan investasi bidang energi listrik mikro hidro di Kabupaten Tanggamus dan Lampung Barat. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

97


Disamping itu adanya komitmen pemerintah yang sangat besar dalam meningkatkan pembangunan di Provinsi Lampung baik oleh Pemerintah Provinsi Lampung maupun Pemerintah Pusat. Dimulainya MP3EI juga mendorong meningkatnya nilai investasi PMA. Suksesnya penyelenggaraan Festival Krakatau yang mengundang para duta besar dan para investor dan suksesnya penyelenggaraan Lampung Fair serta promosi investasi yang gencar terbukti telah mendorong peningkatan nilai investasi modal asing. Fluktuasinya nilai realisasi investasi PMDN menunjukkan bahwa belum stabilnya kondisi keamanan dan masih cukup tinggi konflik sosial yang terjadi di Provinsi Lampung pada periode tersebut sehingga para investor cenderung menunggu situasi keamanan dan dinamika sosial kembali normal dan kondusif untuk realisasi investasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa para investor dalam negeri yang ada di Lampung masih enggan untuk meningkatkan nilai investasinya. Hal ini karena lemahnya jaminan keamanan investasi terutama yang terkait dengan keamanan lahan (cukup banyak kasus penyerobotan lahan oleh masyarakat), masalah perizinan yang belum efektif dan efisien, masalah infrastruktur dan sarana/prasarana wilayah yang belum mendukung, ketersediaan energi listrik yang belum memadai, sarana air bersih yang terbatas. Peningkatan jumlah PMDN menunjukkan bahwa animo masyarakat untuk menanamkan modalnya di Provinsi Lampung meningkat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan realisasi nilai penanaman modal dalam negeri pada masa yang akan datang maka perlu dilakukan upayaupaya sebagai berikut: a)

Melanjutkan upaya-upaya pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana wilayah

b)

Penyediaan kawasan industri strategis terpadu BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

98


6

c)

Peningkatan efektivitas dan efisiensi perizinan

d)

Penyediaan data base investasi yang akurat

e)

Peningkatan promosi investasi dalam negeri bagi PMA dan PMDN

Capaian Urusan Ketahanan Pangan Aspek ketahanan pangan (food security) merupakan isu strategis nasional yang perlu dikelola dengan cermat. Keberhasilan pemerintah dalam pembangunan pada aspek strategis ini akan memberikan dampak yang sangat luas terhadap kemajuan pembangunan di bidang lainnya. Sebaliknya,

kegagalan

dalam

pengelolaan

masalah

pangan

akan

berimplikasi luas terhadap perkembangan masalah-masalah di bidang kehidupan lainnya. Tabel XXIV Capaian Urusan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung Tahun 2010-2014 No

Indikator

Satuan

2010

2011

2012

2013

2014

1

Nilai Tukar Petani

Indeks

115,03

121,48

125,41

124,53

131,96

2

Nilai Tukar Nelayan

Indeks

112,53

114,68

112,60

112,30

111,70

3

PDRB Sub Juta 12.392.876 12.330.877 12.253.654 12.222.570 12.174.560 Sektor rupiah Pertanian 4 PDRBSub Sektor Juta 2.301.005 2.363.004 2.440.227 2.471.308 2.519.324 Perikanan dan rupiah Kelautan Sumber : Data Olahan Biro Organisasi, Maret 2015

Capaian kinerja pembangunan di bidang ketahanan pangan di Provinsi Lampung selama 5 tahun terakhir disajikan pada tabel di atas, yang memuat beberapa indikator kinerja. Nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN) merupakan indikator penting untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan di daerah. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Subsektor Perikanan dan Kelautan dan Produk BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

99


Domestik Regional Bruto (PDRB) Subsektor Pertanian juga merupakan indikator penting untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pembangunan pertanian (dalam arti luas) dan ketahanan pangan di daerah. Sehingga bidang ketahanan pangan tidak dapat terlepas dari bidang pertanian, peternakan dan perikanan, dimana antara instansi/lembaga yang mengurusi bidang pangan semuanya saling terkait. Pembangunan ketahanan pangan periode 2010-2014 lingkup Badan Ketahanan Pangan, sesuai tugas pokok dan fungsinya memiliki 1 (satu) program, yaitu Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, yang mencakup empat kegiatan utama yaitu: 1)

Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan;

2)

Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan;

3)

Pengembangan

Penganekaragaman

Konsumsi

Pangan

dan

Peningkatan Keamanan Pangan Segar; serta 4)

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan. Keempat kegiatan utama tersebut pada dasarnya

melanjutkan

kegiatan

sebelumnya,

dengan

penyempurnaan

untuk dan

pemantapan secara terpadu dan terkoordinasi, yaitu: 1) Pengembangan desa mandiri pangan didaerah miskin dan rawan pangan, 2) Penanganan kerawanan pangan transien dan kronis, 3) Penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat didaerah sentra produksi pangan, 4) Pemberdayaan cadangan pangan masyarakat dan cadangan pangan pemerintah, serta 5) Diversifikasi Pangan. Selain ketahanan pangan perlu pula adanya keamanan pangan, sehingga dalam rangka memperkuat keamanan pangan Provinsi Lampung BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

100


telah beberapa komoditas yang memiliki Sertifikasi Sistem Jaringan Mutu yaitu sertifikat Prima 3 dan registrasi produk untuk beras dari OKKPD Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil capaian bidang ketahanan pangan

dapat

direkomendasikan beberapa kebijakan berikut untuk meningkatkan ketahanan pangan di daerah yaitu: a.

Pembangunan Pertanian dan Agro industri

b.

Penganekaragaman Pangan.

c.

Industri Pengolahan Pangan.

d.

Perlu ditingkatkan upaya mencetak sebanyak-banyaknya wirausaha baru (entrepreneur) di bidang industry pangan.

e. 7

Riset Ketahanan Pangan

Capaian Urusan Energi dan Pertambangan Upaya Pemerintah Provinsi Lampung untuk meningkatkan Rasio Elektrifikasi dapat dilakukan dengan meningkatkan infrastruktur jaringan transmisi dan distribusi. Perkembangan kinerja capaian urusan energi dan pertambangan tahun 2010 – 2014 padat dilihat pada tabel XXV sebagai berikut: Tabel XXV Capaian Urusan Energi Dan Pertambangan Tahun 2010-2014 No Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 Kinerja 1 Rasio % 45,00 56,00 64,00 65,00 Elektrifikasi

2014 74,5

Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, Maret 2011

Berdasarkan tabel di atas secara time series (domain waktu) dilihat bahwa capaian Rasio Elektrifikasi tahun 2010 ke tahun 2011 meningkat 6,52 %. Peningkatan ini karena adanya pasokan daya listrik dari pembangkit baru PLTU Sebalang sebesar 100 MW, begitu juga capaian Rasio BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

101


Elektrifikasi 2013 ke 2014 meningkat 1,15 % yang kenaikannya disebabkan pembangkit baru dari Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) Ulu Belu sebesar 55 MW. Peningkatan capaian Rasio Elelektrifikasi ini sebanding dengan peningkatan kapasitas pembangkit daya listrik. Infrastruktur ini tidak dapat dilakukan oleh PLN sendiri, sangat dibutuhkan

bantuan

pemerintah

setempat

Kabupaten/Kota yang bersinergi dengan PLN.

yaitu

Pemerintah

Upaya lain yang harus

dilakukan adalah peningkatan Kapasitas Daya Pembangkit, dimana Lampung mempunyai potensi panas bumi yang besar untuk dijadikan listrik, selain masih banyak potensi pembangkit energi lain yang belum dikembangkan, seperti: potensi pasang surut dan gelombang laut, angin, mikrohidro, serta panas matahari. Penyediaan energi listrik di Provinsi Lampung dilakukan oleh dua unit organisasi PT. PLN yaitu: PT. PLN Wilayah Lampung dan PT. PLN pembangkitan dan penyaluran Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) Sektor Bandar Lampung. Daya pembangkit yang termasuk dalam sistem interkoneksi Sumatera Bagian Selatan mencapai 1.584,6 MW. Capaian kapasitas pembangkit listrik tahun 2010 ke 2011 dengan kenaikan sebesar 100 MW menyebabkan kenaikan rasio elektrifikasi 6,52 % sebanding dengan kenaikan kapasitas pembangkit tahun 2011 ke tahun 2012 sebesar 21 MW menyebabkan kenaikan rasio elektrifikasi 1,98 %. Keadaan yang berbeda dengan bila dibandingkan dengan persentase desa berlistrik, dimana capaian kapasitas pembangkit tahun 2010 ke 2011 menunjukkan

penurunan desa berlistrik dari 70,81 %

menjadi 67,09 % hal ini disebabkan adanya pemekaran desa dari 2165 desa menjadi 2285 desa.


102


Dari sektor pertambangan meskipun kepengurusannya lebih banyak dikelola oleh pemerintah pusat, sektor pertambangan (perminyakan) di Provinsi Lampung secara signifikan juga turut andil dalam menyumbang pemasukan daerah. Di Provinsi Lampung sendiri terdapat 3 WKP Migas onshore dan 2 WKP Migas offshore. 4 WKP dalam status eksplorasi dan 1 WKP berproduksi (PSC CNOOC-SES), yang areanya masuk ke zona pengelolaan Provinsi Lampung (0 s/d 4 mill laut untuk Lampung Timur, dan 4 s/d 12 mill laut untuk Provinsi Lampung). Dari data terakhir yang dimiliki Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung, khusus untuk daerah pengelolaan Provinsi Lampung terdapat lebih dari 100 sumur minyak/gas yang aktif beroperasi (data oktober 2010). Pada tahun 2010 CNOOC SES mentargetkan lifting migas sebesar 8,2 juta barrel minyak dan 4,6 juta MMBTU gas dari 3 lapangan minyak di blok SES yang termasuk kepengelolaan Lampung (Widuri, Cinta, dan Arjuna). Sedangkan, cadangan minyak dan gas dari perusahaan ini sendiri adalah sekitar 570.66 juta barrel minyak dan 3.68 TSCF gas bumi. a.

Permasalahan Urusan Pertambangan dan Energi 1.

Kabupaten/Kota belum menerapkan jaminan reklamasi dan tidak melaksanakan kegiatan reklamasi lahan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan di wilayahnya masing-masing;

2.

Kelangkaan BBM di SPBU akibat penyaluran yang tidak sebagaimana mestinya pembelian dengan derigen dan kendaraan mewah menggunakan BBM Bersubsidi (PSO);

3.

Salah satu kewajiban perusahaan izin Usaha Pertambangan adalah pembayaran Iuran Tetap (Landrent) dan Iuran Produksi (Royalty), dimana hal tersebut belum secara optimal ditagih oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;

4.

Beberapa produk pertambangan yang akan diekspor belum mencantumkan data verifikasi yang dilakukan oleh surveyor yang BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

103


ditunjuk (Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 14/M-Dag/PER/5/2008); 5.

Belum tertibnya Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Proses Lelang untuk penerbitan Izin Usaha Pertambangan untuk mineral logam dan batubara;

6.

Belum tertibnya administrasi pelaporan kegiatan pertambangan dan pendataan PNBP dari perusahaan yang dikelola dan dievaluasi oleh Pemkab/Pemkot terkait;

7.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Lampiran BB, pembagian urusan Pemerintahan bidang energi dan sumberdaya mineral sub bidang minyak bumi dan gas bumi, bahwa perhitungan produksi dan realisasi lifting dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah dengan daerah penghasil;

8.

Dalam draft RTRW Kabupaten Lampung Timur 2011-2031 menyebutkan bahwa hanya 3 (tiga) pulau yang diakui dan dijadikan pembahasan dalam RTRW tersebut. Masih adanya sebutan Gosong Serdang pada salah satu pulau yang tidak diakui sebagai pulau terluar Kabupaten Lampung Timur, sehingga memberikan mispersepsi terhadap keberadaan pulau terluar yang menjadi

dasar

pengelolaan

penetapan sumberdaya

garis

delineasi

perairan.

batas

Provinsi

wilayah Lampung

mendapatkan dana bagi hasil berdasarkan garis batas delineasi antara Provinsi Lampung dengan Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan Lampung Timur memiliki pulau terluar yang dijadikan penetapan garis batas delineasi yaitu Pulau Segama Besar, Pulau Segama Kecil, dan Pulau Batang Besar serta Pulau Batang Kecil (sesuai dengan Surat Mendagri No.548/1055/PUM tanggal 3 Juli 2009). Apabila pulau tersebut tdak diakui dan tidak masuk didalam RTRW Kabupaten Lampung Timur, maka Provinsi Lampung Timur BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

104


akan kehilangan pendapatan dari Dana Hasil Minyak dan Gas; 9.

Data jumlah desa dan KK per Kabupaten/Kota khususnya Kabupaten/Kota yang baru dimekarkan terdapat perbedaan, sehingga dalam menentukan Rasio Elektrifikasi desa dan KK berlistrik kurang akurasi;

10. Pada tahun 2011 pertumbuhan kendaraan bermotor mengalami peningkatan ± 11% dibandingkan dengan tahun 2010, sehingga kebutuhan BBM khususnya BBM bersubsidi juga akan mengalami peningkatan. Penambahan kuota BBM tahun 2011 sebesar 3,87% untuk premium dan 3,34% untuk solar. Hal ini mengakibatkan kekurangan pemenuhan BBM khususnya untuk pemenuhan kebutuhan kendaraan bermotor; 11. Data jumlah desa dan KK/Rumah Tangga per desa di Kabupaten/Kota yang tersedia belum up to date dan memiliki perbedaan antar masing-masing instansi; 12. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang ada di wilayah yang mendapat bantuan fisik; 13. Beberapa perusahaan yang ada di Provinsi Lampung belum mempunyai SLO (Sertifikat Laik Operasi) dalam penerbitan IO (Izin Operasi)

atau

IUKS

(Izin

Usaha

Ketenagalistrikan

untuk

Kepentingan Sendiri) pembangkitan ketenagalistrikan; 14. Keterbatasan dana dalam pembuatan Studi Kelayakan/Feasibility Study (FS) untuk pembangunan PLTMH/PLTA dan PLTS terpusat; 15. Pelaporan data dan informasi rencana kegiatan dan anggaran biaya eksplorasi panas bumi yang dilaksanakan oleh pihak pengembang tidak disampaikan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung; 16. Lampu jalan dan lampu taman menara siger, kebutuhan listrik dan jaringan kelistrikan terminal agribisnis, persiapan utilisasi jaringan BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

105


kelistrikan bawah tanah di Kota Baru; 17. Pengendalian BBM yang digunakan untuk angkutan pertambangan dan perkebunan sesuai dengan Permen ESDM No.12 Tahun2012 tentang Pengendalian penggunaan BBM tertentu; 18. Hingga saat ini masih tyerdapat beberapa instansi vertikal, BUMN dan BUMD yang belum melaporkan mengenai jumlah kendaraan dinas yang dipergunakan di wilayah Provinsi Lampung; 19. Masih ditemukannya beberapa kendaraan Dinas meliputi instansi vertikal, BUMN, BUMD, Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum menempel stiker larangan penggunaan BBM bersubsidi, sehingga terhadap BUMN dan BUMD disinyalir masih menggunakan BBM bersubsidi mengingat plat nomor kendaraan pada kendaraan dinasnya berwarna hitam. b. Solusi 1.

Perencanaan pembangunan sektor pertambangan dan energi Provinsi Lampung sebaiknya berdasarakan kebutuhan program dan kegiatan, bukan berdasarkan anggaran;

2.

Pengesahan DPA pada Tahun Anggaran berjalan hendaknya sudah terlaksana pada bulan Januari;

3.

Pemerintah Kabupaten/Kota agar segera melakukan penertiban kepada perusahaan pemegang izin Usaha Pertambangan (IUP) berkaitan dengan poelaksanaan jaminan reklamasi dan reklamasi lahan pasca tambang;

4.

Agar BBM di SPBU tidak mengalami kelangkaan perlu adanya regulasi terhadap pembelian BBM dengan derigen dan kendaraan mewah yang menggunakan BBM Bersubsidi;

5.

Pemerintah

Kabupaten/Kota

agar

melakukan

monitoring,

pengawasan dan pembinaan kepada perusahaan pemegang izin BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

106


Usaha Pertambangan (IUP) atas kewajibannya untuk membayar Iuran Tetap (Landrent) dan Iuran Produksi (Royalty); 6.

Pengecekan serta evaluasi data ekspor untuk setiap badan usaha/pelaku ekspor produk pertambangan dengan melakukan koordinasi dengan Dinas terkait, dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Dirjen Bea Cukai;

7.

Memberikan informasi kepada Pemerintah Pusat mengenai permasalahan tersebut, serta mendorong agar segera diterbitkan Peraturan Menteri yang mengatur permasalahan tersebut;

8.

Meningkatkan pendataan administrasi dan evaluasi mengenai data kegiatan pengusahaan pertambangan dan PNBP;

9.

Agar perhitungan lifting minyak dan gas bumi dilakukan setelah diketahuinya produksi dan lifting minyak dan gas bumi per daerah penghasil per triwulan;

10. Draft RTRW Kabupaten Lampung Timur Bab 4-19 perlu segera dilakukan

revisi

dengan

mengacu

pada

Surat

Mendagri

No.548/1055/PUM tentang Batas Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya di Wilayah Laut, Sehingga pulau-pulau sebagai dasar garis batas delineasi dapat dijadikan acuan sebagai pulau terluar Provinsi Lampung; 11. Perlu dilakukan pemutakhiran data dengan melakukan pendataan jumlah desa dan KK pada setiap Kabupaten/Kota, khususnya untuk Kabupaten hasil pemekaran; 12. Perlu dilakukan penambahan kuota BBM subsidi untuk mengatasi kekurangan kebutuhan BBM kendaraan bermotor; 13. Perlu adanya koordinasi dan kesepakatan penggunaan data perhitungan KK per desa di Kabupaten/Kota untuk seluruh instansi pemerintah di Provinsi Lampung;


107


14. Perlu adanya koordinasi dan kerjasama dengan Dinas-Dinas Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat; 15. Perlu adanya pengawasan kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri; 16. Perlu dicarikan sumber pembiayaan bantuan melalui APBD/APBN maupun pihak swasta; 17. Pelaporan rencana kegiatan dan anggaran biaya eksplorasi panas bumi oleh pihak pengembang ditembuskan ke Gubernur Lampung c.q. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung; 18. Diusulkan dalam RAPBD 2013 di Biro Aset dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung; 19. Sosialisasi

pengendalian

BBM

tertentu,

pengawasan

dan

penertiban pendistribusian BBM bersubsidi; 20. Perlu dilakukan peninjauan langsung ke instansi vertikal BUMN, BUMD dan Pemerintah Provinsi untuk melakukan inventarisasi dan pemasangan stiker langsung ke instansi yang bersangkutan; 21. Pembentukan tim dengan menggunakan Surat Perintah Tugas Gubernur Lampung mengingat instansi yang akan ditinjau oleh tim merupakan instansi vertikal yang tidak langsung berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi. c.

Rekomendasi Rekomendasi untuk pelaksanaan program/kegiatan ditahun yang akan datang adalah : Sistem Perencanaan pembangunan jangka pendek (1 Tahunan) di Provinsi Lampung, yang secara khusus di Dinas Pertambangan dan Energi adalah berdasarkan ketersediaan anggaran, sehingga program, kegiatan dan penganggarannya, serta peraturan pelaksanaan yang berubah-ubah. Sejalan dengan itu, pengesahan DPA dan pencairan dana anggaran menjadi terlambat. Akibatnya dalam BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

108


pelaksanaan kegiatan sering sekali realiasasi keuangan tidak tercapai. Perencanaan pembangunan sektor pertambangan dan energi Provinsi Lampung sebaiknya berdasarkan kebutuhan program dan kegiatan, bukan berdasarkan anggaran. Pengesahan DPA pada Tahun Anggaran berjalan hendaknya sudah terlaksana pada bulan Januari. 2.

Misi II meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala yang tinggi untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial, dengan tujuan : a.

Peningkatan

kualitas

infrastruktur

untuk

mendukung

pengembangan ekonomi daerah dan pelayanan sosial b. Menarik investasi lebih lanjut Untuk mencapai tujuan tersebut telah ditetapkan 4 sasaran strategis dengan beberapa indikator kinerja. Target dan realisasi dari masing-masing indikator kinerja pada sasaran misi II adalah sebagai berikut : Tabel XXVI Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran NO 1.

2.

3.

SASARAN STRATEGIS Pengembangan Infrastruktur Masa Depan

Pengembangan Kawasan Strategis dan Khusus Perkembangan pemanfaatan ilmu teknologi

INDIKATOR KINERJA 1. Persentase tingkat kemantapan jalan Provinsi 2. Jumlah Pemeliharaan irigasi 3. Panjang runway Bandara Raden Inten II

Jumlah kawasan strategis dan khusus

1.

2.

Persentase pelayanan publik melalui media centre Jumlah pelayanan

TAHUN 2014 TARGET REALISASI 70% 65,05%

5 irigasi

CAPAIAN 92,93 %

KATEGORI Sangat Baik

4 irigasi

80%

Baik

3.000 m

-

0%

Kurang baik

9 kwsn

7 kwsn

77,78 %

100 %

100 %

100 %

Sangat Baik

14 keg

14 keg

100 %

Sangat


Baik

109


publik melalui MCAP (mobile Community Acces Point) 4.

Antisipasi dan Pengelolaan bencana

Jumlah Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRCPB)

Baik

25 org

25 org

100%

Sangat Baik

Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setda Lampung, Maret 2015

Dilihat dari tabel XXVI di atas, tingkat capaian indikator kinerja program Misi II tahun 2014 sebesar 78,67%. Dapat dilihat dari 4 (empat) sasaran strategis dan 7 (tujuh) indikator yang ada, 4 (empat) diantaranya tingkat capaiannya sangat baik, sedangkan 2 indikator lainnya tercapai dengan baik dan 1 (satu) indikator tidak tercapai. Tidak tercapainya indikator perpanjangan runway bandara Radin Inten II dikarenakan belum adanya pembebasan lahan dan tarik ulur pengelolaan bandara dari Kementerian Perhubungan dan PT. Angkasa Pura. Pembebasan lahan yang telah dilaksanakan baru untuk terminal baru. Sedangkan, tidak tercapainya target pada indikator jumlah kawasan strategis dan khusus merupakan kondisi diluar kemampuan daerah dimana adanya perubahan kebijakan program prioritas pada pemerintah pusat (political will). Berdasarkan dari 9 kawasan yang ditargetkan hanya 7 kawasan yang terealisasi. 2 kawasan yang tidak terealisasi yaitu pembangunan jalan tol dan jembatan selat sunda. Rencana pembangunan jalan tol di Provinsi Lampung sepanjang 250 km dari Bakauheni – Pematang Panjang baru akan dimulai pada tahun 2015 ini. Sedangkan, program pembangunan jembatan selat sunda yang telah ditargetkan ternyata pada pertengahan akhir tahun 2014 ditunda dikarenakan tidak menjadi program nasional. Perkembangan capaian indikator kinerja selama 5 tahun pada misi II meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala yang tinggi untuk BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

110


mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial dari tahun 2010 sampai 2014 yaitu : Tabel XXVII Perkembangan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2010 - 2014 NO

INDIKATOR KINERJA

1

2 3

4

1. Persentase tingkat kemantapan jalan Provinsi 2. Jumlah Pemeliharaan irigasi 3. Panjang runway Bandara Raden Inten II Jumlah kawasan strategi dan khusus 1. Persentase pelayanan publik melalui media centre 2. Jumlah pelayanan publik melalui M-CAP (mobile Community Acces Point) Jumlah Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRCPB)

a.

REALISASI 2012 2013 60,72% 62,00%

2010 50,01%

2011 52,83%

2014 65,05%

6 unit -

2 unit -

-

5 unit 2.500m

5 unit -

-

-

-

-

7 kwsn

100%

100%

100%

100%

100%

-

13 keg

13 keg

14 keg

14 keg

-

-

-

-

25 org

Capaian Indikator Sasaran Pengembangan Infrastruktur Masa Depan Capaian indikator kinerja selama 5 tahun pada sasaran Pengembangan Infrastruktur Masa Depan dari tahun 2010 sampai 2014 yaitu : Tabel XXVIII Capaian Indikator Sasaran Pengembangan Infrastruktur Masa Depan REALISASI NO INDIKATOR KINERJA 2010 2011 2012 2013 2014 1 1. Persentase tingkat 50,01% 52,83% 60,72% 62,00% 65,05% kemantapan jalan Provinsi 2. Jumlah Pemeliharaan 6 unit 2 unit 5 unit 5 unit irigasi 3. Panjang runway - 2.500m Bandara Raden Inten II Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2015

Dari tabel diatas, indikator kemantapan jalan dari tahun 2010 sampai 2014 menunjukkan peningkatan. Sedangkan, pada indikator pemeliharaan irigasi pada tahun 2011 menunjukkan penurunan dan pada tahun 2013 dan 2014 tidak mengalami perubahan. Pada sasaran BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

111


ini, indikator panjang runway bandara Raden Inten II tidak tercapai. Hal ini dikarenakan belum adanya pembebasan lahan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dan adanya perubahan kebijakan program prioritas pada pemerintah pusat (political will). Sesuai dengan indikator Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2010-2014 terdapat Rencana Perpanjangan Landasan Bandara Radin Inten II Lampung Selatan. Pemerintahan Provinsi Lampung mempunyai Program menjadikan Bandara Radin Inten II Lampung Selatan dapat melayani Embarkasi Haji Penuh. Sesuai dengan peraturan perundangan untuk dapat melayani Embarkasi Penuh, maka landasan (runway) bandara harus mampu didarati oleh Pesawat berbadan besar yang mampu menampung penumpang

minimal

325

orang.

Pesawat

dengan

kapasitas

penumpang tersebut merupakan pesawat berbadan besar, untuk proses pendaratan membutuhkan landasan (runway) dengan panjang : 3.000 m, saat ini panjang landasan (runway) di Bandara Radin Inten II Lampung Selatan masih 2.500 m, untuk itu dibutuhkan adanya perpanjangan landasan. Pembebasan lahan yang telah dilakukan baru untuk kebutuhan terminal baru. 1. Capaian Urusan Pekerjaaan Umum Kinerja pembangunan dalam bidang infrastruktur meliputi pembangunan dan perawatan jalan dan jembatan. Tabel XXIX Kondisi Jalan di Provinsi Lampung 2010 – 2014 No

Para meter

1

Panjang Jalan Provinsi Kondisi Jalan Provinsi

2

2010

2011

2012

2013

2014

2.369,97

1.702,81

1.702,81

1.702,81

1.702,81

Mantap : 1.023,27 Km (43,18 %)

Mantap : 900,51 Km (52,83 %)

Mantap : 1.034 Km (60,72 %)

Mantap : 1.051,52 Km (61,75 %)

Mantap : 1.107,65 Km (65,05 %)


112


No

Para meter

2010

2011

2012

2013

Tidak Mantap : Tidak Mantap : Tidak Mantap : Tidak Mantap : 1.346,7 Km 804,06 Km 668,81 Km 651,29 Km (56,82 %) (47,17 %) (39,28 %) (38,25 %) 3

4

Panjang Jalan Nasional Kondisi Jalan Nasional

1.159,57

1.159,57

1.159,57

1.159,57

Mantap : Mantap : Mantap : Mantap : 953,612 Km 1.080,82 Km 962,633 Km 962,633 Km (82,24 %) (93,21%) (83,02%) (83,02%) Tidak Mantap : Tidak Mantap : Tidak Mantap : Tidak Mantap : 205,961 Km 78,76 Km 196,94 Km 196,94 Km (17,76%) (6,79%) (16,98%) (16,98%) Sumber Data : Dinas Bina Marga Provinsi Lampung Status Desember 2014

2014 Tidak Mantap : 595,17 Km (34,95 %) 1.159,57 Mantap : 962,633 Km (83,02%) Tidak Mantap : 196,94 Km (16,98%)

Pada tahun 2010 terjadi penyerahan beberapa ruas Jalan nasional ke Kabupaten/Kota sehingga sesuai Kepmen Pekerjaan Umum Nomor : 631/KPTS/M/2009 tentang Jalan Status Nasional, Panjang Jalan Nasional di Provinsi Lampung sepanjang 1.159,57 Km yang terdiri dari Jalur Lintas Timur sepanjang 287,16 Km, Jalur Lintas Tengah sepanjang 318,92 Km, Jalur Lintas Barat sepanjang 327,61 Km, Jalur Feeder sepanjang 218,58 Km dan Jalur Non Lintas sepanjang7,30 Km. Pada tahun 2011 terjadi penyerahan beberapa ruas Jalan Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga panjang jalan Provinsi berubah dari

2.369,97 Km menjadi 1.702,81 Km.

Perkembangan kondisi jalan mantap di Provinsi Lampung selama periode 5 tahun belakangan ini semakin meningkat dari tahun ketahun, sehingga pada tahun 2013 kondisi jalan mantap Provinsi menjadi 1.051,52 Km (61,75 %); demikian juga untuk jalan nasional yang berada di wilayah Provinsi Lampung kondisi mantap pada tahun 2014 sepanjang 962,633 Km (83,02%). Dari grafik dibawah terlihat bahwa jalan provinsi dalam kondisi mantap mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.


113


Grafik XVI Perkembangan Jalan Mantap Provinsi Lampung Tahun 2010 - 2014

Sumber Data : Dinas Bina Marga Provinsi Lampung Status Desember 2014

Demi

mendukung

perkembangan

ekonomi

daerah,

Pemerintah Provinsi Lampung memberikan perhatian yang besar terhadap pembangunan infrastruktur. Hal ini dapat dilihat dari dana pembangunan infrastruktur jalan yang terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Untuk mensinergikan pembangunan, Pemerintah Provinsi Lampung secara berkala melaksanakan Rapat Koordinasi

bersama

Kabupaten/Kota

Pemerintah

guna

Pusat

membahas

dan

Pemerintah

permasalahan

dan

penyelenggaraan pembangunan jalan dan jembatan di Provinsi Lampung. Provinsi Lampung merupakan pintu gerbang pulau Sumatera dengan tingkat arus lalu lintas yang semakin meningkat setiap tahunnya terlebih pada hari-hari besar atau hari libur yang dapat menyebabkan terjadinya kemacetan arus lalu lintas sampai kepada kemacetan di penyeberangan khususnya kemacetan pada wilayah Bakauheni dan Merak. Salah satu alternatif mengatasi BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

114


permasalahan ini sebenarnya sudah digagas oleh Pemerintah Provinsi Lampung dengan pembuatan jalan tol dan pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS). Rencana Pembangunan jalan Tol telah diakomodir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 631/KPTS/M/2009 tentang Status Jalan Nasional di Provinsi Lampung. Jalan Tol Lampung dengan ruas Bakauheni Terbanggi Besar - Pematang Panggang sepanjang ± 239 km direncanakan melalui Kabupaten Lampung Selatan, Pesawaran, Lampung Tengah, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Mesuji. Pada ruas Bakauheni - Terbanggi Besar telah disusun Pra FS, FS, BD, AMDAL, RoW Plan dan finalisasi SP2LP, sedangkan ruas Terbanggi Besar - Pematang Panggang telah disusun Pra FS oleh Konsorsium Dong Il-Dong Nam. Tahun 2014 mulai dilaksanakan proses pembebasan tanah untuk ruas Tol Bakauheni - Terbanggi Besar. Pembangunan sub sektor irigasi perlu dilakukan karena untuk menunjang program peningkatan produksi pertanian dengan tujuan utama swasembada beras. Selain itu, peningkatan produksi pertanian juga bertujuan untuk melestarikan ketahanan pangan,

meningkatkan

pendapatan

petani,

meningkatkan

kesempatan kerja di pedesaan dan perbaikan gizi keluarga, serta sejalan

dengan

semangat

demokrasi,

desentralisasi,

dan

keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, perlu dilakukan penyesuaian kebijakan pengelolaan irigasi untuk meningkatkan penyelenggaraan sistem irigasi secara efisien dan efektif. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

115


Presiden Republik Indonesia memberikan arahan dalam rangka peninjauan saluran irigasi pertanian yang rusak di Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung

Di Provinsi Lampung, beberapa infrastruktur saluran irigasi telah ada sejak zaman kolonial belanda. Jaringan irigasi teknis yang ada di Provinsi Lampung mempunyai bangunan sadap yang permanen serta penyadap sampai ke petak tersier. Untuk memudahkan sistem pelayanan irigasi kepada lahan pertanian, disusun suatu organisasi petak yang terdiri dari petak primer, petak sekunder, petak tersier, petak kuarter dan petak sawah sebagai satuan terkecil. Pengelolaan sumber daya air yang ada di Provinsi Lampung dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah : a.

Wilayah I (Sungai Semangka), mencakup 4 (empat) kabupaten, yaitu : Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Lampung Barat dengan luas Satuan Wilayah Sungai (SWS) Semangka adalah ± 1.862 km² dengan panjang sungai seluruhnya ± 135 km. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

116


b.

Wilayah II (Sungai Seputih - Sekampung), mencakup Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro. Luas SWS Seputih Sekampung adalah ± 14.025 km² dengan panjang seluruh sungai ± 1.975 km serta jumlah cabang sungai sebanyak 31 buah.

c.

Wilayah III (Sungai Mesuji - Tulang Bawang), mencakup Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Luas SWS Tulang Bawang adalah

± 10.150 km² dengan

panjang seluruhnya ± 766 km dan cabang sungai sebanyak 9 (sembilan) buah. Selama kurun waktu tahun 2009 sampai dengan 2014, Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan rehabilitasi daerah irigasi yang ada di Provinsi Lampung sebagaimana tabel XXIX berikut : Tabel XXX Daftar Daerah Irigasi Provinsi Lampung Yang Direhabilitasi Tahun 2009-2014 N O

NAMA DAERAH IRIGASI

KABUPATEN / LOKASI

LUAS AREAL (Ha)

1

Way Pisang Hilir

Lampung Selatan

3.250

2

Way Kali Pasir

Lampung Tengah

3

Way Ketibung

4

5

Way Padang Ratu Way Padang Ratu

TAHUN ANGGARAN

SUMBER DANA

KEG

2009

Loan ADB

PISP

3.000

2009

Loan ADB

PISP

Lampung Selatan

1.550

2009

Loan ADB

PISP

Pesawaraan

1.032

2009

Loan ADB

PISP

Pesawaraan

1.032

2009

APBD

Paralel Funding

PEKERJAAN

KET.

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Tahap I SP3


Tahap I SP Kontrak tual Kontrak tual Kontrak tual

117


Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Tahap II SP3

Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Tahap I SP3

6

Way Tipo Balak

Lampung Tengah

1.133

2009

Loan ADB

PISP

7

Way Pisang Hilir

Lampung Selatan

3.250

2010

Loan ADB

PISP

8

Way Kali Pasir

Lampung Tengah

3.000

2010

Loan ADB

PISP

9

Way Seputih Bandar Mataram

Lampung Tengah

2.058

2010

Loan ADB

PISP

10

Way Pangubuan

Lampung Tengah

5.000

2010

Loan ADB

PISP

11

Way Pujo Rahayu

Pringsewu

250

2010

Loan ADB

PISP

12

Way Negara Ratu

Lampung Selatan

1.153

2010

Loan ADB

PISP

Way Pangubuan

Lampung Tengah

5.000

2011

Loan ADB

PISP


Tahap II SP3

N O

NAMA DAERAH IRIGASI

KABUPATEN / LOKASI

LUAS AREAL (Ha)

SUMBER DANA

KEG

PEKERJAAN

KET.

14

Way Tipo Balak

Lampung Tengah

1.133

2011

Loan ADB

PISP

15

Way Pujo Rahayu

Pringsewu

250

2013

APBD

PMPI

16

Way Ketibung

Lampung Selatan

1.550

2013

APBD

PMPI

17

Way Negara Ratu

Lampung Selatan

1.153

2013

APBD

PMPI

18

Way Kandis

Lampung Selatan

549

2013

APBD

PMPI

Pesawaran

1.032

2013

APBD

PMPI

Lampung Tengah

2.058

2014


Lampung Tengah

5.000

2014

Rehabilitasi Jaringan

13

19

20

21

Way Padang Ratu Way Seputih Bandar Mataram Way Pangubuan

TAHUN ANGGARAN

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rehabilitasi Jaringan Irigasi


Kontrak tual

Tahap II SP3

Tahap I SP3 Tahap I SP3 Tahap I SP3

Tahap I SP3 Kontrak tual Kontrak tual Kontrak tual Kontrak tual Kontrak tual

118


22

Way Pisang Hilir

Lampung Selatan

3.250

Irigasi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rehabilitasi Jaringan Irigasi

2014

Way Padang Pesawaraan 1.032 Ratu Sumber : Dinas Pengairan dan Pemukiman, 2014 23

2014

2. Capaian Urusan Perumahan Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan

dan

penghidupan.

Kawasan

permukiman

mendominasi kawasan perkotaan yang membangkitkan kegiatan dan terus mengikuti, bahkan mengarahkan pengembangan kawasan lainnya dan akan mempengaruhi arah pengembangan kota yang bersangkutan. Setiap kawasan fungsional yang dikembangkan akan membutuhkan kawasan permukiman untuk mengakomodasi didalam

pertumbuhan

kawasan

permukiman

dapat

yang

penduduk

tersebut.

dikelompokan

yang

Pertumbuhan sebagai

beraktifitas kawasan

kawasan

yang

direncanakan dan tertata dengan baik, serta kawasan permukiman yang merupakan cikal bakal tumbuhnya kawasan perkotaan dan terus berkembang mengikuti pertumbuhan penduduk dan perkembangan kegiatannya. Berkenaan dengan kedua jenis tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung, melalui SKPD terkait baik Bappeda maupun Dinas Pekerjaan Umum, Pengairan dan Permukiman telah berupaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kebutuhan masyarakat pada bidang pemukiman dan infrastruktur yang semestinya. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

119


3. Capaian Urusan Penataan Ruang Pada bidang penyelenggaraan penataan ruang, Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) merupakan landasan hukum bagi penyelenggaraan dan pemanfaatan ruang, dan sampai akhir tahun 2012 telah diselesaikan Perda RTRW Provinsi

Lampung

dan

14

(empat

belas)

Perda

RTRW

Kabupaten/Kota dari 15 (lima belas) Kabupaten/Kota yang ada. Undang-undang

Penataan

Ruang

No

26

tahun

2007

mengamanatkan bahwa setelah diterbitkannya Perda RTRW, Pemerintah Kabupaten/Kota diminta untuk menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan, yang dimaksudkan untuk melihat

keselarasan

pemanfaatan

ruang, dan

selanjutnya

diwujudkan dalam Peraturan Daerah. Tabel XXXI Status RTRW Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung NO

1.

2.

3.

KABUPATEN /KOTA Kab. Tanggamus Kota Bandar Lampung Kab. Way Kanan

503/0355/II.02/2011

PERSETUJUAN RAPERDA OLEH DPRD (No. Tgl) 13/P/III/2011

G/611/II.02/HK/2011

PENETAPAN PERATURAN DAERAH (No. Tgl) 16 Tahun 2011

16 Februari 2011

1 Juli 2011

7 Oktober 2011

14 Oktober 2011

503/3019/II.02/2010

08/DPRD-BL/2011

G/633/II.02/HK/2011

10 Tahun 2011

25 November 2010

22 Agustus 2011

20 Oktober 2011

21 Oktober 2011

503/0305/II.02/2011

900/438/DPRDWK/2011 25 Oktober 2011

G/758/II.02/HK/2011

11 Tahun 2011

29 Desember 2011

30 Desember 2011

G/23/II.02/HK/2012

01 tahun 2012

REKOMENDASI GUBERNUR (No. Tgl)

11 Februari 2011 4.

5.

6.

Kab. Lampung Tengah

503/0195/II.02/2011 10/BA/DPRD/LT/2011

EVALUASI GUBERNUR (No. Tgl)

26 Januari 2011

2 November 2011

16 Januari 2012

20 Januari 2012

Kab. Tulang Bawang Barat

503/0197/II.02/2011

G/22/II.02/HK/2012

02 tahun 2012

26 Januari 2011

188.342/ /I.02/TBB/2011 2 November 2011

Kab.

503/1357/II.02/2010

26/DPRD-

G/110/II.02/HK/2012

16 Januari 2012


16 Tahun 2011

120


Lampung Barat 7.

8.

9.

10.

11.

12.

NO

13.

14.

15.

LB/KEP.D/2011

Kab. Pringsewu Kota Metro

Kab. Pesawaran Kab. Lampung Selatan Kab. Mesuji

Kab. Lampung Timur

KABUPATEN /KOTA Kab. Lampung Utara

Kab. Tulang Bawang

Kab. Pesisir Barat

27 Mei 2010

13 Desember 2011

9 Februari 2012

14 Oktober 2012

503/1476/II.02/2011

170/10/LT.02/2011

G/108/II.02/HK/2012

2 Tahun 2012

12 Mei 2011

19 Desember 2011

9 Februari 2012

14 Februari 2012

503/0196/II.02/2011

G/175.c/II.02/HK/201 2 17 Februari 2012

1 Tahun 2012

26 Januari 2011

177.1/612/DPRD/20 11 27 Desember 2011

050/1713/II.02/2011

19/DPRD-P/2011

6 Juni 2011

21 Desember 2011

G/175.a/II.02/HK/201 2 17 Februari 2012

22 Februari 2012

050/1715/II.02/2011

13/DPRD-LS/2011

/175.b/II.02/HK/2012

5 Tahun 2012

6 Juni 2011

28 Desember 2011

17 Februari 2012

23 Februari 2012

503/0333/II.02/2011

G/608/II.02/HK/2012

6 Tahun 2012

14 Februari 2011

21 September 2012

26 September 2012

27 Februari 2012 4 Tahun 2012

050/1714/II.02/2011

B.93/01/SK/2012

G/459/II.02/HK/2012

4 Tahun 2012

6 Juni 2011

20 Februari 2012

6 Juni 2012

6 Juli 2012

EVALUASI GUBERNUR (No. Tgl)

PENETAPAN PERATURAN DAERAH (No. Tgl)

503/4371/II.02/2011

PERSETUJUAN RAPERDA OLEH DPRD (No. Tgl) 09A Tahun 2013

8 November 2011

18 Juli 2013

503/0083/II.02/2012

G/824/II.02/HK/2013

5 Tahun 2013

11 Januari 2012

170/13/Kep/DPRDTB/2013 01 Juli 2013

1 November 2013

-

-

-

11 Desember 2013 -

REKOMENDASI GUBERNUR (No. Tgl)

Sumber : Bappeda, Maret 2015

Menindaklanjuti Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung, Kabupaten/Kota juga menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota. Setelah


121


RTRW disusun, dilanjutkan dengan penyusunan RDTR Kecamatan oleh Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh instansi terkait. Tabel XXXII Progres Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota Provinsi Lampung No

KABUPATEN

Jumlah RDTR diamanatkan

2

Lampung Barat Pesawaran

7

3

Kota Metro

5

4

Way Kanan

4

1

No

5

6 7

KABUPATEN Lampung Timur Tulang Bawang Tulang Bawang Barat

3

Status RDTR Materi Teknis

Ranperda

-

-

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √

Status RDTR Materi Teknis v

Ranperda V

Kawasan Perkotaan Labuhan Maringgai

√

√

0

-

-

-

8

Perkotaan Tulang Bawang Tengah

√

√

Kec Tumijajar Kec Lambu Kibang Kec Mesuji Kec simpang Pematang Kec Tanjung Raya Kec Panca Jaya Perkotaan Pringsewu

√ √ √ √ √ √ √

√

Kec. Gadingrejo

√

√

Kec. Sukuarjo

√

√

Kec Pagelaran

√

√

Perkotaan Ambarawa

√

-

Perkotaan Banyumas

√

-

-

-

√

-

17

7

9

Pringsewu

4

11

Lokasi Kota Sukadana

Mesuji

10

Kota Liwa, Perkotaan Krui, Kawasan Perkotaan Fajar Bulan Kota Gedong Tataan Kec Tegi neneng Kec kedondong Kec Padang Cermin Kec Punduh Pidada Kec Negeri Katon Kec Way Lima Metro Pusat Metro Timur Kawasan Metro Barat Metro Utara Metro Selatan Perkotaan Blambangan Umpu Perkotaan Baradatu Perkotaan Banjit

Jumlah RDTR diamanatkan

8

Lampung Utara Lampung

Lokasi

4

Perkotaan Kota Gajah


122


Tengah

12

13

14

Lampung Selatan

11

Tanggamus

Bandar Lampung

4

7

Perkotaan Bumi Ratu Nuban

√

-

Perkotaan Seputih Mataram

√

-

Perkotaan Seputih Surabaya

√

-

Perkotaan Kalianda

√

-

Perkotaan Bakauheni

√

√

Perkotaan Natar

√

√

Perkotaan Katibung

√

√

Perkotaan Tanjung Bintang

√

√

Perkotaan Ketapang

√

√

Perkotaan Sidomulyo

√

√

Perkotaan Jatiagung

√

√

Kota Agung Barat

√

-

Kota Agung Timur

√

-

Wonosobo

√

-

Talang Padang Kota Bandar Lampung Meliputi 7 Bagian Wilayah Kota (BWK)

√

-

√

-

Sumber : Dinas Pengairan dan Pemukiman, Maret 2015

4. Capaian Urusan Perhubungan Pelaksanaan pembangunan bidang perhubungan di Provinsi Lampung adalah dalam rangka mewujudkan misi ke 12 RPJM Tahun 2010 - 2013 dengan prioritas program pada: a) Pembangunan

Prasarana

dan

Fasilitas

Perhubungan;

b)

Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan; dan c) Peningkatan Pelayanan angkutan. Pada bidang infrastruktur perhubungan udara Provinsi Lampung memiliki dua bandar udara umum (Bandara Radin Inten II dan Bandara Pekon Seray), dua pangkalan udara (Gatot Subroto dan Astra Ksetra), dan delapan bandara khusus. Bandara Radin Inten II yang terletak di Branti Lampung Selatan memiliki ukuran runway 2.500 x 45 meter sehingga bisa didarati dan melayani pesawat B-737 seri 200, 300, 500 dan 800. Rute yang dilayani dari BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

123


Bandara Radin Inten II adalah Lampung - Jakarta dengan frekwensi 13 kali sehari per hari, Lampung - Medan via Batam 1 kali sehari dan Lampung - Bengkulu via Pekon Serai 2 kali seminggu. Adapun 8 bandara khusus yang dimiliki swasta untuk melayani kepentingan perusahaan sendiri adalah Bandara Khusus PT. Gula Putih Mataram, Bandara Khusus PT. Indo lampung Perkasa, Bandara khusus PT.Nusantara Tropical Fruit, Bandara Khusus Tambling, Bandara Khusus Sungai Buaya, Bandara khusus Sumber Indah Perkasa, Bandara Khusus Way Kambas dan Bandara Khusus Sungai Merah. Pembangunan bandara Pekon Serai Kabupaten Pesisir barat memiliki tujuan sebagai berikut : a.

Berfungsi sebagai sarana transportasi dan antisipasi kejadian bencana alam pada pesisir barat sumatera yang berada pada patahan semako

b.

Sejak tanggal 28 september 2011 telah dilakukan penerbangan

c.

Jarak ke pusat kota: 38 km ke Liwa

d.

Berpotensi untuk menunjang akses menuju kawasan wisata unggulan dan pemasaran produk perikanan dan pertanian Selain itu pula, dilakukan pengembangan Bandara Gatot

Subroto Way Kanan yakni: a.

Bandara dengan luas 3.842.400 M2 (384,24 Ha) saat ini merupakan Pangkalan Udara dibawah pengawasan dan pengelolaan pihak TNI Angkatan Darat.

b.

Jarak ke Blambangan Umpu sebagai ibukota Kab. Way kanan = 40 km. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

124


c.

Direncanakan terminal keberangkatan dan kedatangan terpisah dari bangunan milik TNI-AD.

d.

Kesepakatan MoU Pemerintah Provinsi Lampung dengan Pangdam II / Sriwijaya terkait kerjasama pengelolaan Lanud Gatot Subroto dari TNI-AD dan dukungan APBN.

e.

Direncanakan akan ada penerbangan yang dilayani “Sky Aviation”dengan rute Gatot Subroto Lampung - Halim Perdanakusuma Jakarta dengan rencana penerbangan 2x seminggu.

f.

Saat ini telah ada dukungan dari Pemkab. Way kanan, OKU, OKU Timur, dan OKU Selatan, untuk Pemanfaatan Lanud Gatot Subroto sebagai bandara komersial.

Tabel XXXIII Pelaksanaan Pembangunan Bidang Perhubungan No

Parameter

1.

Darat

2009 -

2010 Studi angkutan massal di Provinsi Lampung.

2011

2012

2013

2014

-

-

-

Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas standar di jalan provinsi.

Studi Tataran Transportasi wilayah di Provinsi Lampung.

Pengadaan dan pemasangan marka jalan Provinsi

Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan jalan di ruas jalan provinsi. 2.

Kereta Api

Studi Kelayakan Feeder KA trase Tegineneng-

Beroperasinya KRD Seminung.

DED Feeder KA MetroTanjung KarangPringsewu

Studi rencana pengemban gan KA se Provinsi

Studi kelayakan dan basic desain Unit 2-


125

Pengadaan dan pemasangan pintu perlintasan


No

Parameter

2009

2010

2011

2012

Metro;

Tahap II.

Lampung;

Pengadaan fasilitas pengamanan perlintasan sebidang (rambu, rumblestrip, warning device;

Pembangunan over caping KRD Ruwa Jurai di stasiun Kotabumi tahap II.

Studi kelayakan dan Basic desain Feeder KA Terbanggi Besar- Unit II.

Sosialisasi kepada masyarakat.

Pengadaan dan pemasangan pagar BRD Depo KRD. Mobilisasi KRD Seminung dari PT Inka Madiun ke Tanjung Karang.

Studi DED Feeder KA MetroBandar LampungPringsewu.

2013 Simpang Pematang (tahap akhir). Studi kelayakan dry port KA di Way Kanan.

2014 KA Pengadaan pengaman perlintasan sebidang KA Perencanaan Feeder Kereta Api

Pemasangan fasilitas rambu pada perlintasan sebidang.

Pembangun an over caping KRD Ruwa Jurai di stasiun Kotabumi tahap III. Operasional KRD AC Way Umpu rute Tanjung KarangBlambangan Umpu.

3.

Udara

Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pelayanan angkutan udara pada Bandara Raden Inten II menjadi Bandara Internasional dan Embarkasi Haji. Pembangunan Bandara Pekon

Penyusunan KKOP Bandara Raden Inten II. Desain VIP Room Bandara Raden Inten.

Studi AMDAL Bandara Raden Inten II. Studi KKOP Bandara Gatot Subroto. Land clearing Bandara Raden Inten II

DED fasilitasi sisi darat Bandara Raden Inten II Lampung (Terminal Baru). Pembangu nan dan penataan sirkulasi kendaraan dan lahan parkir di terminal Bandara


126

DED fasilitasi sisi darat Bandara Raden Inten II. Pembangun an dan penataan sirkulasi kendaraan dan lahan parkir di terminal Bandara Raden Inten II Tahap II Landclearing dan


No

Parameter

2009 Seray. Pengembang an Lanudad Gatot Subroto menjadi Bandara Komersial perintis. Penyusunan Masterplan Bandara Gatot Subroto.

2010

2011

2012

2013

2014

Raden Inten II (termasuk desain dan supervisi).

pematangan lahan fasilitas sisi udara baru Bandara Radin Inten - Pembangun II Tahap I. an selasar kedatangan Pembangun dan an selasar keberang kedatangan katan dan keberangkat - Pengadaan an dan penumpang pemasang tahap I. an papan informasi, Study ornamen perencanaan Lampung pengadaan dan lahan instalasi Bandara listrik di Radin Inten II Bandara Lampung Pekon Selatan Serai. - Pembetula n jalan akses PKPPK Bandara Pekon Serai Tahap I (termasuk desain &supervisi)

3.

Perhubung an Laut

Studi Kelayakan pengembang an pelabuhan alternatif pelayaran rakyat Sebalang.

Perencanaan pengembang an dermaga laut DED Dryport Way Kanan DED Dermaga Pelabuhan Krui DED sisi darat Batu Balai DED sisi darat


127


No

Parameter

2009

2010

2011

2012

2013

2014 Pelabuhan Sebalang

Sumber Data : Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, 2014

b. Capaian Kinerja Sasaran Pengembangan Kawasan Strategis Capaian indikator kinerja selama 5 tahun pada sasaran pengembangan kawasan strategis dan khusus dari tahun 2010 sampai 2014 yaitu : Tabel XXXIV Capaian Kinerja Sasaran Pengembangan Kawasan Strategis NO 1

INDIKATOR KINERJA Jumlah kawasan

2010

REALISASI 2012

2011 -

-

-

2013

2014

7 kwsn

7 kwsn

strategis dan khusus Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setda Lampung, Maret 2015

Sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki serta hasil analisis lingkungan strategis, pemerintah daerah menetapkan kawasan strategis dan khusus sebagai program unggulan dalam pembangunan jangka menengah. Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 20102014 memiliki program unggulan strategis yang dirancang untuk mempercepat pembangunan di Provinsi Lampung. Kawasan strategis dan khusus tersebut adalah:

1. Pembangunan Menara Siger Lampung Selain memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat lengkap.Provinsi Lampung juga memiliki kekayaan budaya dan peradaban yang sangat maju dan bernilai luhur tinggi. Dalam rangka mengeksplorasi dan mengembangkan potensi keindahan alam dan budaya tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung mengembangkan unit Menara Siger. Menara Siger dibangun di BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

128


atas bukit sebelah Barat Pelabuhan Bakauheni. Bangunan ini dilengkapi dengan sarana informasi mengenai peta pariwisata di seluruh kabupaten/kota se Provinsi Lampung. Menara Siger bukan monumen masa lalu, tetapi bangunan masa depan yang dirancangmenjadi salah satu kebanggaan masyarakat Lampung. Posisi strategis Pelabuhan Bakauheni sebagai pintu gerbang Sumatera diyakini akan merupakan sebuah potensi bagi promosi pariwisata dan potensi ekonomi Provinsi Lampung melalui aktifitas di Menara Siger karena bangunan ini adalah paduan antara land mark dan pariwisata. Informasi yang juga ada di Menara Siger adalah informasi penanda titik nol dan jarak-jarak ke wilayah lain, baik di Sumatera maupun Jawa. Dari tempat ini, misalnya dapat diketahui bahwa jarak Bakauheni ke Banda Aceh mencapai 2.652 kilometer. Dari papan informasi di Lantai II di menara ini pula dapat diketahui bahwa jarak Bakauheni - Jakarta sebetulnya tidak terlalu jauh hanya 117 km, jarak ini tidak lebih jauh dari Jakarta Bandung. Dari menara yang berketinggian 110 meter di atas permukaan laut ini, juga dapat dilihat pemandangan pesisir Merak, Banten. Pasalnya, jarak Merak - Bakauheni hanya 27 km. Namun, baik Merak maupun Pulau Jawa hanya bisa terlihat jika cuaca sedang cerah. Progres Sampai Dengan Awal Tahun 2014: a.

Telah dibangun wahana edukasi (jam matahari) dan wahana outbound

b.

Menjadi objek wisata nasional dan internasional


129


c.

Lokasi area aktifitas sosial masyarakat, pertunjukan seni dan budaya

d.

Sedang dirintis menjadi kawasan Ekowisata, Industri dan Properti

2. Pembangunan Kawasan pendidikan Sekolah Unggul Terpadu Program pendidikan yang berkualitas merupakan salah satu prasyarat untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tinggi dan berdaya saing global. Mencermati hal tersebut Pemerintah Provinsi Lampung, menempatkan program pendidikan berkualitas sebagai salah satu program unggulannya. Program pendidikan berkualitas juga dirancang dalam kerangka mewujudkan visi “Provinsi Lampung Unggul dan Berdaya Saing”. SDM unggul diperlukan untuk proses inovasi teknologi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas pengelolaan sumber daya alam. Pusat Pendidikan Unggul Terpadu Provinsi Lampung digagas khusus untuk menghasilkan SDM yang berkualitas tinggi pada berbagai jenjang pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan menengah kejuruan (SMK) dan pendidikan tinggi pertanian (hulu dan hilir) akan menjadi prioritas pengembangan. Prioritas tersebut tentu saja disesuaikan dengan potensi dan keunikan Provinsi Lampung sebagai bumi agribisnis dan pusat agroindustri. Selain itu, melalui program ini Provinsi Lampung akan mengambil posisi terdepan untuk berperan nyata mengatasi tantangan nasional yang terkait dengan peningkatan ketahanan pangan dan energi nasional. SMK Unggul Terpadu dengan muatan lokal bioenergi digagas khusus dalam rangka mengantisipasi tantangan global bahwa BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

130


ketersediaan energi dunia yang berasal dari fosil semakin terbatas. Energi dari bahan nabati (biomassa) merupakan salah satu alternatif energi yang harus segera dipersiapkan untuk secara bertahap mensubstitusi energi asal fosil. Dalam kerangka penyediaan bahan bakar nabati (BBN atau bioenergi) secara masal dan komersial diperlukan SDM yang kompeten dalam jumlah besar, sehingga digagas SMK Unggul Terpadu dengan muatan lokal bioenergi. Provinsi Lampung termasuk penggagas pertama lahirnya SMK Unggul sejenis ini di Indonesia. Kehadiran pendidikan tinggi pertanian (hulu dan hilir) di kawasan Pusat Pendidikan Unggul Terpadu Provinsi Lampung diharapkan dapat bersinergi dengan SMK Unggul Terpadu dan Balai Besar Teknologi Pati (B2TP) yang telah hadir lebih awal. Kehadiran B2TP, salah satu unit lembaga vertikal di bawah BPPT Pusat, dirancang untuk melaksanakan riset yang fokus pada bidang pengembangan pati ubikayu untuk kebutuhan berbagai industri. Komoditas ubikayu yang memang menjadi salah satu komoditas unggulan industri di Provinsi Lampung dapat menjadi common topic yang ideal untuk kerjasama sinergis antara SMK Unggul Terpadu, B2TP, dan Fakultas Pertanian Unila. Fasilitas Pusat Pendidikan Unggul Terpadu Provinsi Lampung dirancang untuk mewujudkan interaksi yang sinergis antara SMK Unggul Terpadu – B2PT BPPT – Fakultas Pertanian Unila. Interaksi sinergis

dan

terpadu

tersebut

diharapkan

mampu

mengembangkan kawasan pendidikan terpadu tersebut menjadi pusat kecemerlangan (centres of excellent) agribisnis ubikayu di Indonesia. Sebagai wadah untuk interaksi yang intensif antar ketiga institusi tersebut maka Pusat Pendidikan Unggul Terpadu BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

131


akan

dilengkapi

dengan

fasilitas

“Agrotechnopark”.

Agrotechnopark kelak akan menjadi fasilitas yang bermanfaat untuk pendidikan dan pelatihan (diklat), magang, field trip, wahana early agro education, dll. Agrotechnopark juga akan digunakan untuk display paket teknologi hulu-hilir agribisnis ubikayu sebagai bahan baku untuk industri pangan dan energi. SMK Unggul Terpadu dengan muatan lokal bioenergi dirancang sebagai sebuah boarding school yang modern. Biaya sekolah dan biaya pemondokan ditanggung oleh pemerintah daerah (sharing antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota). Siswa SMK Unggul Terpadu yang direkrut adalah lulusan

terbaik/unggul

SMP/MTs

yang

berasal

dari

kabupaten/kota se Provinsi Lampung. Prioritas khusus diberikan kepada siswa dari kalangan keluarga yang kurang mampu dari sisi ekonomi.

Kurikulum

pendidikan

dirancang

spesifik

untuk

menghasilkan SDM yang kompeten, baik secara intelektual, spiritual, emosional/sosial, maupun aspek fisik jasmaniah. SMK Unggul Terpadu dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendidikan

modern,

termasuk

laboratorium/studio/bengkel,

kebun percobaan, asrama perpustakaan, ruang belajar, ruang administrasi, sarana ibadah, sarana olahraga, kantin, dll. Fasilitas tersebut dilengkapi dengan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sehingga siswa dan guru memiliki akses terhadap informasi global.

Untuk mewujudkan link and match dengan

dunia industri, maka dalam pengembangan SMK Unggul Terpadu Pemerintah Provinsi Lampung menjalin kerjasama dengan mitra strategis, termasuk BPPT, PT PLN, BUMD, dan lembaga terkait lainnya. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

132


Perjuangan keras Pemerintah Provinsi Lampung untuk menghadirkan

Pusat

Pendidikan

Unggul

Terpadu

Provinsi

Lampung layak diberi apresiasi. Gagasan cemerlang tersebut akan bermanfaat

meningkatkan

mutu

SDM

dan

mempercepat

pencapaian visi Provinsi Lampung sebagai provinsi unggul dan berdaya saing. Kehadiran Pusat Pendidikan Unggul Terpadu Provinsi Lampung harus didukung oleh semua pihak, sehingga pada saatnya dapat terwujud sebagai pusat kecemerlangan teknologi agribisnis ubikayu nasional, sekaligus menjadi salah satu “icon” baru daerah Lampung Pembangunan/Pengembangan

Pendidikan

Unggul

dan

Terpadu di Provinsi Lampung merupakan salah satu program unggulan daerah. Tujuan didirikannya sekolah unggul dan terpadu di Provinsi Lampung guna menghasilkan lulusan SDM dari berbagai jenjang pendidikan yang Berkualitas (berimtaq dan beriptek) dengan kompetensi holistik (utuh, multiple, intelligence) yang terukur yaitu : 1.

Kecerdasan Intelektual (IQ)

2.

Kecerdasan Spiritual (SQ)

3.

Kecerdasan Emosional/Sosial (ESQ)

4.

Kecerdasan Fisik/Jasamani (PQ) Disamping itu dalam kerangka yang lebih makro untuk

menyiapkan SDM berkualitas di daerah guna meningkatkan daya saing dalam persaingan global dan perdagangan bebas. Aktifitas pendidikan di Sekolah Unggul Terpadu ini diselenggarakan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Unggul dan Terpadu Bertaraf Internasional, yang berlokasi di Jalan Sulusuban-Anak Tuha No. 02 Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha Lampung BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

133


Tengah dengan luas lokasi 20 Hektar dari 100 hektar tanah yang tersedia. 3. Pengembangan Bandara Raden Intan II Bandar udara (bandara) sebagai prasarana penyelenggaraan penerbangan dalam menunjang aktivitas suatu wilayah perlu ditata secara terpadu guna mewujudkan penyediaan jasa kebandarudaraan sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Agar penyelenggaraan layanan jasa bandar udara dapat terwujud dalan satu kesatuan tataran ke-bandarudara-an, maka tetap perlu memperhatikan tata ruang, pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, keamanan dan keselamatan penerbangan secara nasional. Pemerintah Provinsi Lampung sendiri menyadari bahwa pengembangan bandar udara ini tidak dapat dilaksanakan atas dasar kemampuan sendiri mengingat saat ini Pemerintah Provinsi Lampung juga sedang menggiat berbagai macam pembangunan. Oleh karena itu, pengembangan Bandara Internasional ini sangat mengharapkan adanya bantuan kerja sama dengan pihak Swasta maupun Kementerian BUMN melalui pengelola bandara yang berpengalaman seperti PT. Angkasa Pura II. Penawaran ini dilakukan mengingat potensi yang ada dari pengembangan Bandar Udara berskala Internasional di Provinsi Lampung. Rencana pengembangan kawasan strategis di Bandara Radin Inten II Lampung Selatan sesuai dengan Perda Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Lampung tahun 2009 sampai dengan 2029 Pasal 38 tentang Sistem Transportasi Udara, ayat 1 menyatakan bahwa Peningkatan pelayanan Bandara Radin


134


Inten II melalui peningkatan hirarki bandara pengumpul tersier menjadi pengumpul primer dan embarkasi haji. Bandara Radin Inten II Lampung Selatan sejak tahun 2010 telah menjadi embarkasi haji antara, dan sejak tahun 2013 telah meningkat hierarkinya menjadi bandara pengumpul sekunder. Tahapan PengembanganBandara Raden Inten II: a.

Pembangunan Phase I (2011 – 2015) Pengembangan Phase I direncanakan untuk mengakomodasi tuntutan kebutuhan permintaan jasa angkutan udara di Provinsi Lampung sampai dengan tahun target 2015, dengan masa konstruksi 3 (tiga) tahun dan masa operasi 2 (dua) tahun.

b. Pembangunan Phase II (2016 – 2030) Pengembangan Phase II ini memiliki waktu pelayanan dan konstruksi yang cukup panjang.Dalam tahap ini Bandar Udara Radin Inten II dipersiapkan sebagai salah satu bandara internasional yang ada di Indonesia dengan rute penerbangan ke Cina dan Taiwan. 4. Pengembangan Terminal Agribisnis Kegiatan agribisnis menyangkut hajat hidup seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, upaya memperlancar kegiatan agribisnis perlu menjadi prioritas pembangunan. Fakta memperlihatkan bahwa kegiatan agribisnis perlu ditunjang oleh suatu fasilitas penting, yaitu Terminal Agribisnis. Mencermati hal tersebut, maka program unggulan Pemerintah Provinsi Lampung membangun Terminal Agribisnis perlu diapresiasi. Dengan kelengkapan fasilitas yang dimilikinya, Terminal Agribisnis Provinsi Lampung akan BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

135


mampu menyediakan berbagai jenis pelayanan prima, termasuk untuk kegiatan sortasi, grading, pengolahan, pengemasan, display, penyimpanan produk, dll. Selain itu, fungsi penting terminal agribisnis adalah memfasilitasi proses transaksi antara produsen dan konsumen. Letak geografis Provinsi Lampung yang sangat strategis sebagai “Gerbang Sumatera” harus dimanfaatkan dengan baik dan cermat, sehingga posisi tersebut berkontribusi signifikan terhadap peningkatan laju pertumbuhan ekonomi regional (Sumatera – Jawa). Terminal Agribisnis dapat merupakan salah satu bentuk peran strategis Provinsi Lampung dalam kendali kegiatan ekonomi pertanian regional. Dalam kerangka perekonomian nasional, terminal agribisnis selanjutnya dapat diintegrasikan sebagai bagian penting atau simpul dari sistem logistik nasional (silognas). Selain dapat meningkatkan pendapatan petani, kegiatankegiatan yang berlangsung sangat intensif di Terminal Agribisnis Provinsi Lampung akan menciptakan kesempatan atau lapangan kerja baru untuk masyarakat. Kegiatan ekonomi terkait Terminal Agribisnis juga akan memberikan tambahan sumber pendapatan asli daerah (PAD), yang tentu saja sangat berguna untuk percepatan pembangunan di Provinsi Lampung. Selain itu, sesuai dengan lokasinya yang berada persis di tepi jalan lintas Sumatera, maka Terminal Agribisnis dapat dikemas menjadi alternatif Daerah Tujuan Wisata Baru (DTWB) di Provinsi Lampung. Terminal Agribisnis Provinsi Lampung dirancang untuk terus tumbuh secara bertahap menjadi suatu fasilitas modern, yang mampu melayani semua proses penanganan produk (handling), proses pengolahan produk (sortation, grading, packing, etc.), BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

136


penyimpanan produk, tata niaga produk, dll. Dengan demikian, Terminal Agribisnis Provinsi Lampung berperan sebagai fasilitas one stop service untuk kegiatan penanganan produk-produk pertanian sampai pemasarannya Terminal Agribisnis akan dilengkapi dengan fasilitas: lahan yang luas (sampai 500 Ha); lahan parkir dan bongkar muat; gedung/gudang/ruang untuk berbagai aktivitas; area pameran (display) produk; cold storage; bengkel; fasilitas daur ulang limbah; laboratorium uji, pusat informasi pasar; fasilitas perbankan; tempat ibadah; restoran; penginapan; dll. Seluruh fasilitas tersebut akan dilengkapi dengan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi (ICT), termasuk website, koneksi internet, dll. Terminal Agribisnis pada akhirnya akan dikelola secara profesional oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

BUMD

pengelola Terminal Agribisnis tentu saja harus dirancang berupa organisasi modern yang mampu mengelola aktivitas bisnis modern. BUMD tersebut dimungkinkan menjalin kerjasama dengan mitra bisnis di dalam dan di luar negeri untuk kepentingan pengembangan fasilitas serta peningkatan kapasitas dan kinerja Terminal Agribisnis. Program yang sangat visioner ini akan menempatkan Provinsi Lampung sebagai inisiator dan pengendali dalam rantai pasokan (supply chain) komoditas pertanian (pangan dan perkebunan), peternakan, dan perikanan. Dengan posisi tersebut maka Provinsi Lampung dapat memetik banyak benefit ekonomi dari rantai bisnis yang terjadi. Kehadiran Terminal Agribisnis Provinsi Lampung akan meningkatkan kinerja agribisnis secara keseluruhan, yaitu melalui peningkatan kualitas dan nilai tambah BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

137


produk; peningkatan peningkatan efisiensi proses tata niaga dan pemasaran produk; peningkatan pendapatan dan nilai tukar petani;

peningkatan

lapangan

kerja/usaha;

peningkatan

pendapatan asli daerah, dll. Dalam jangka panjang, Terminal Agribisnis Provinsi Lampung akan mendorong tumbuhnya industri hilir di Provinsi Lampung serta membuka jalan untuk pengembangan produk-produk ekspor. Selain itu, kehadiran terminal agribisnis akan berkontribusi nyata terhadap peningkatan ketahanan pangan daerah dan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung Pembangunan

Terminal

Agribisnis

Lampung

akan

mendorong peningkatan nilai tambah dan daya saing produk komoditas pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan Lampung baik segar maupun olahan serta peningkatan kesejahteraan petani dimana petani sebagai produsen dapat langsung memasarkan hasil panennya melalui Terminal Agribisnis. Tujuan pembangunan Terminal Agribisnis Lampung adalah: 1.

Meningkatkan efesiensi pasar

2.

Memperkuat Posisi Rebut Tawar Petani

3.

Sumber Informasi Harga

4.

Meningkatkan nilai tambah produk

5.

Menambah segmentasi pasar

6.

Meningkatkan mutu dan sanitasi pasar

7.

Pembinaan pelaku pasar

8.

Pengendalian pasokan Terminal Agribisnis (TA) Lampung akan mempunyai peran

dan fungsi sebagai:


138


1.

Tempat konsentrasi beragam produk pertanian Provinsi Lampung dalam jumlah yang efisien untuk diperdagangkan.

2.

Pembentukan harga, yang transparan dan wajar.

3.

Distribusi sebagai simpul distribusi dari produsen/importir secara cepat dan efisien ke pengecer/eksportir.

4.

Penyelesaian

transaksi,

melalui

berbagai

mekanisme

pembayaran serta dukungan berbagai pelayanan seperti perijinan dan perbankan. 5.

Mengurangi biaya bongkar muat dan penanganan produk yang efisien.

6.

Sumber informasi sebagai simpul pengumpulan dan penyebaran berbagai informasi perdagangan.

7.

Berbagai

bentuk

pemeriksaan

pelayanan

penunjang

hygienis, penyimpanan,

bea

:

sertifikasi, cukai

dan

karantina.

Progres Sampai Dengan Awal Tahun 2014: a.

Peresmian Dilakukan Pada Tanggal 20 Maret 2013 Oleh Gubernur Lampung disaksikan Menko Bidang Perekonomian

b.

Tersedia sarana prasarana aktifitas bisnis pertanian: -

Balai grosir

-

Ruang pencucian, sortasi dan grading

-

Cold Storage (ruang pendingin)

-

Pabrik Es Kapasitas 8 Ton

-

Gudang distribusi regional

-

Pos Kesehatan Hewan

-

Check Point Lalu Lintas Ternak

-

Perkantoran BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

139


c.

Kios Pemasaran

Telah dilaksanakan MoU dengan Pemprov DKI Jakarta tentang Penyediaan Kebutuhan Pangan dari Lampung yang ditindaklanjuti MoU antara BUMD PT Wahana Raharja dengan PD Pasar Djaya pada tanggal 14 Maret 2014

5. Pembangunan Kota Baru Bandar Negara Bandar Lampung sebagai ibukota Provinsi Lampung saat ini sudah mulai mengalami over capacity, dengan tingkat kepadatan telah mencapai 4.208 jiwa/km². Kepadatan ini jauh di atas ratarata wilayah sekitar 209 jiwa/km2. Sementara daya dukung lahan yang dapat dikembangkan tinggal 45%, selebihnya merupakan bukit dan daerah resapan.

Permasalahan lain di Kota Bandar

Lampung adalah kerusakan lingkungan, bukit serta daerah resapan air yang semakin besar akibat tingginya pemanfaatan lahan untuk permukiman, serta kepadatan dan kemacetan lalulintas akibat terbatasnya kapasitas ruas jalan. Untuk mengatasi permasalahan di atas, maka digagas pengalihan pertumbuhan pada kotabaru dan kawasan baru di luar kota Bandar Lampung (sharing of growth), sehingga dapat menciptakan peluang investasi untuk pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka peluang kerja baru.

Pertimbangan lain

pengembangan

adalah

proyek

Kota

Baru

ini

stimulasi

pembangunan melalui penyediaan infrastruktur dasar (jalan kota, jalan

tol,

bandara,

energi,

dan

telekomunikasi)

serta

pengembangan kawasan yang berintegrasi antara kawasan pemerintahan provinsi dengan pengembangan permukiman dan kegiatan komersial. Kota Baru Bandar Negara ini juga merupakan model kota mandiri yang mengedepankan aspek lingkungan dengan konsep kota yang hijau (green city/eco city), dengan BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

140


mempertahankan hutan sebagai bagian kota dengan komposisi 60:40. Progres Sampai Dengan Awal Tahun 2014: a.

Perda Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembangunan Kota Baru Lampung Tanggal 20 Mei 2013

b.

c.

Pembangunan Gedung: -

Kantor Pusat Informasi

-

Bangunan Kantor Gubernur,

-

Kantor DPRD,

-

Masjid Agung

-

Balai Adat

Pembangunan Infrastruktur Pendukung: -

Gerbang,

-

Jalan

-

Jembatan

-

Pembuatan danau

6. Pengembangan Moda Transportasi Kereta Api Pesatnya

perkembangan

penduduk

dan

semakin

menggeliatnya mobilitas ekonomi Masyarakat Lampung terutama di sektor industri, pertambangan, pertanian dan perkebunan menuntut kesiapan prasarana yang efektif dan berkelanjutan. Aspek lain yang sangat berpengaruh adalah posisi Provinsi Lampung sebagai pintu gerbang Sumatera-Jawa berpotensi besar akan berdampak semakin signifikannya kegiatan sosial ekonomi di Provinsi Lampung. Isu beberapa inisiator memasukkan Provinsi Lampung sebagai salah satu alternatif perpindahan Ibukota Negara turut menyumbang tuntutan wilayah Lampung untuk segera


141


berbenah baik di sektor transportasi, energi, pariwisata dan sektor lainnya. Di sektor transportasi, dengan pesatnya permintaan akan angkutan penumpang dan barang, maka solusi paling mutakhir adalah penyediaan angkutan massal yang strategis dan handal. Angkutan Kereta Api adalah merupakan salah satu jawaban untuk pemenuhan kebutuhan angkutan masal baik penumpang maupun barang. Untuk itu pemerintah perlu melengkapi dan semakin mengembangkan infrastruktur angkutan Kereta Api. Permasalahan

yang

berkembang

adalah

pemenuhan

kebutuhan angkutan kereta api memiliki konsekuensi penyediaan dana yang sangat besar dan kesiapan supply infrastruktur yang tinggi. Hal ini cukup sulit bagi pemerintah daerah apabila tidak mengikutsertakan pihak lain yang bersama-sama berpartisipasi membangun infrastruktur perkeretaapian di Lampung. Namun demikian adanya suatu inisiatif mengikutsertakan badan usaha untuk bersama-sama membangun Lampung melalui infrastruktur perkeretaapian ini tentunya terdapat beberapa komponenkomponen yang dapat dijual dan layak dilirik oleh setiap badan usaha yang berkeinginan menanamkan investasinya disektor perkeretaapian. Progres Sampai Dengan Awal Tahun 2014: a.

Pengadaan Rangkaian Kereta: -

KRD Seminung dengan rute Bandar LampungKotabumi (PP)

-

KRD Way Umpu dengan rute Bandar LampungBlambangan Umpu (PP) BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

142


b.

Studi kelayakan dan basic design: -

Lingkar luar (shortcut) rejosari-tarahan 26 km

-

Rejosari-bandar lampung-bakauheni 100 km

-

Detail Engineering Design Trase Tegineneng-MetroSukadana 38km

-

Detail Engineering Design Trase Pringsewu-RejosariTanjung Karang 42 km

c.

Rencana pengembangan trase feeder

7. Pembangunan Institut Teknologi Sumatera (ITERA) Tidak terbantahkan bahwa daya saing bangsa pada era global sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penguasaan iptek. Oleh karena itu Provinsi Lampung berusaha sedapat mungkin berada di garis depan untuk berkontribusi besar dalam program peningkatan kualitas SDM bangsa, khususnya mencetak SDM yang berkualitas dan berdaya saing global. Terkait dengan upaya tersebut, maka perjuangan Pemerintah Provinsi Lampung untuk menghadirkan Institut Teknologi Sumatera (ITERA) di Provinsi Lampung patut diapresiasi. Melalui Institut Teknologi Sumatera, Provinsi Lampung akan berperan strategis meningkatkan kualitas SDM khususnya dibidang ilmu teknik. SDM berkualitas tinggi dibidang ilmu teknik sangat diperlukan dalam jumlah besar untuk percepatan pembangunan

nasional,

khususnya

di

wilayah

Sumatera.

Kehadiran ITERA, yang dirancang sebagai pendidikan tinggi unggul, akan menjadi salah satu ‘icon’ kebanggaan Sumatera dalam bidang pendidikan tinggi di tingkat regional dan internasional. Kehadiran ITERA selanjutnya akan memperkaya jumlah lembaga pendidikan tinggi berkualitas yang berada di Provinsi BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

143


Lampung. Melalui kegiatan Tridharma perguruan tinggi yang berkualitas, ITERA akan ikut mewarnai dan berkontribusi nyata dalam pembangunan peradaban bangsa, sehingga Provinsi Lampung dapat berkembang menjadi salah satu “kiblat” pendidikan tinggi berkualitas di Indonesia. ITERA dirancang khusus untuk menjadi sebuah lembaga pendidikan tinggi yang unggul dalam bidang ilmu teknik di wilayah Sumatera. ITERA akan dilengkapi dengan sarana dan prasarana perguruan tinggi (laboratorium/studio/bengkel, perpustakaan, ruang kuliah, kantor, dll.) yang modern dan dosen berkualitas. Infrastruktur dan SDM tersebut diharapkan mampu menunjang program Tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) yang berkualitas tinggi. ITERA diprioritaskan untuk mendidik bibit-bibit unggul SDM generasi muda dari seluruh wilayah Sumatera dan Provinsi Banten. Secara khusus ITERA juga memberi kesempatan kuliah untuk bibit unggul dari kalangan keluarga yang secara ekonomi kurang mampu. Karena itu, selain didukung penuh oleh pemerintah pusat, pengembangan ITERA juga didukung oleh pemerintah daerah seSumatera. Sesuai dengan misi yang diembannya, lokasi kampus ITERA ditempatkan di jantung ibukota Provinsi Lampung, yaitu di “Kota Baru” yang dirancang sebagai pusat pemerintahan Provinsi Lampung. Dengan lokasi yang sangat strategis tersebut diharapkan ITERA dan Pemerintah Provinsi dapat lebih intensif mewujudkan kerjasama kemitraan (partnership) antara kalangan akademisi, bisnis, dan pemerintahan.

Kemitraan ABG Plus tersebut


144


diharapkan

dapat

mewujudkan

sinergi

dalam

percepatan

pembangunan daerah; Selain menjadi perguruan tinggi yang unggul dibidang akademik dan riset, ITERA juga digagas menjadi perguruan tinggi yang mengedepankan link and match sehingga produk pendidikan tinggi menjadi sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat. Perjuangan keras Pemerintah Provinsi Lampung untuk menghadirkan ITERA di bumi Sai Bumi Ruwa Jurai perlu diapresiasi dengan layak. Perjuangan tersebut tentu dilandasi gagasan cemerlang untuk memetik manfaat dari kehadiran ITERA di Provinsi

Lampung.

Selain

penyediaan

fasilitas

pendidikan

berkualitas dan pengembangan iptek, kehadiran ITERA di Provinsi Lampung tentu saja akan memberikan manfaat lain berupa munculnya kegiatan-kegiatan ekonomi terkait dengan kehadiran suatu kampus modern. Manfaat lain dari kehadiran ITERA di Provinsi Lampung adalah memunculkan “atmosfer baru” berupa spirit dan motivasi generasi muda di Provinsi Lampung untuk belajar lebih giat guna mendapatkan kesempatan berharga mengenyam pendidikan di ITERA sebagai salah satu perguruan tinggi berkualitas. Kehadiran ITERA juga akan memberikan dampak positif kepada kehidupan sosial budaya masyarakat secara keseluruhan, sehingga ikut berperan nyata membangun peradaban masyarakat Lampung. Institut Teknologi di Sumatera tersebut berlokasi di Kota Baru, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung (SK Mendikbud No.060/P/2012) yang secara kelembagaan akan ditetapkan dengan Peraturan Presiden. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

145


Memulai

langkah

awal

penyelenggaraan,

ITB

dan

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung telah melaksanakan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru ITERA untuk Tahun Akademik 2012/2013 melalui program penerimaan yang dinamakan SPMITERA 2012. Sedangkan, Penerimaan Mahasiswa Baru ITERA untuk Tahun

Akademik

2013/2014

telah

disinergikan

dengan

pelaksanaan SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri) Tahun 2013. Untuk sementara proses perkuliahan diselenggarakan di Kampus ITB Jatinangor, Jawa Barat. Dalam kerjasama ITB dengan beberapa Pemerintah Daerah di Sumatera akan dirancang pola beasiswa “Kemitraan Daerah” yang memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk menyiapkan sumberdaya manusia daerahnya melalui beasiswa di pendidikan tinggi.

Progres Sampai Dengan Awal Tahun 2014: a.

Pembangunan fisik tahap I dimulai pada tahun 2013 berupa gerbang, bangunan di kanan dan kiri gerbang, serta infrastruktur jalan.

b.

Program Studi yang ada saat ini : Fisika, Teknik Geodesi dan Geomatika, Teknik Elektro, Teknik Geofisika, Perencanaan Wilayah dan Kota, Teknik Mesin, Teknik Informatika, dan Teknik Mesin.

c.

Jumlah mahasiswa sampai dengan Tahun Akademik 2013/2014 sejumlah 101 orang yang terdiri atas 57 orang angkatan I dan 44 orang angkatan II. Mahasiswa yang


146


berasal dari Provinsi Lampung sebanyak 45 orang pada angkatan I dan 25 orang pada angkatan II. d.

Khusus untuk 70 orang mahasiswa asal Provinsi Lampung diberikan beasiswa yang berasal dari APBD Provinsi Lampung.

e.

Pada tahun 2012 telah dilakukan rekruitmen tenaga pengajar/dosen tetap ITERA sebanyak 13 orang.

8. Rencana Pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) Progres Sampai Dengan Awal Tahun 2014: 1.

Diterbitkannya Perpres Nomor 86 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda

2.

Untuk Pelaksanaan Pembangunan Terdapat 3 Opsi : 1) Dilakukan oleh Konsorsium/PT.GBLS, 2) Dilakukan bersama antara Konsorsium, BUMN, dan Pemerintah, 3) Dilakukan oleh Swasta melalui mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3.

Pembahasan Rencana Perpres RTR Kawasan Strategis Nasional Selat Sunda

4.

Target Ground Breaking Tahun 2016 (Sumber dokumen PPP Bappenas)

5.

Surat dukungan kepada Presiden RI dari Gubernur SeSumatera untuk percepatan pembangunan KSISS (Hasil Rakorgub Se-Sumatera 30 Maret 2013) Pada akhir pertengahan tahun 2014 rencana pembangunan

JSS ini ditunda sebab tidak menjadi prioritas nasional. 9. Rencana Pembangunan Jalan Tol Posisi strategis Provinsi Lampung sebagai pintu gerbang dari dan ke Pulau Sumatera menuntut tersedianya pembangunan BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

147


infrastruktur jalan untuk lebih memperlancar arus lalu lintas serta sebagai sarana penghubung atau memberikan aksesibilitas dari satu daerah ke daerah lainnya.

Secara umum jaringan jalan

regional Pulau Sumatera terbagi menjadi 3 Alternatif rute yang dikenal yaitu: a) Jalan Lintas Tengah Sumatera; b) Jalan Lintas Timur Sumatera; dan c) Jalan Lintas Barat Sumatera. Ketiga rute jalan tersebut “hulu”-nya berada di Provinsi Lampung. Pembangunan

jalan

tol

merupakan

upaya

dalam

meningkatkan perekonomian daerah dan nasional sehingga keberadaannya sangat dinantikan. Pembangunan jalan tol di Lampung telah digagas sejak tahun 2004, karena telah mempertimbangkan pentingnya jalan tol sebagai penunjang transportasi dan pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan terus meningkat. Berdasarkan

Kepmen

Pekerjaan

Umum

Nomor

:

567KPTSM2010 tentang rencana umum jaringan jalan nasional dan studi yang dilakukan KOICA (Korea) pada tahun 2010, jalan tol Lampung merupakan jalan tol dengan status prioritas pertama. Jalan tol ini merupakan bagian dari jalan tol Trans Sumatra (AcehLampung), sepanjang 2.700 km. Sementara rencana jalan tol yang ada di Provinsi Lampung adalah sepanjang 250 km mulai dảri Bakauheni – Pematang Panggang (Batas Sumatera Selatan). Progres Sampai Dengan Awal Tahun 2014: a.

Penetapan trase definitif Bakauheni – Terbanggi Besar dan Terbanggi Besar –Pematang Panggang

b.

MoU BUMD Lampung dengan BUMN

selaku calon

kontraktor dan operator Jalan Tol Lampung


148


c.

Penyusunan Perpres Penunjukan BUMN kontraktor dan operator Jalan Tol Lampung

c.

Capaian Kinerja Sasaran Perkembangan Pemanfaatan Ilmu Teknologi Capaian indikator kinerja selama 5 tahun pada sasaran perkembangan pemanfaatan ilmu teknologidari tahun 2010 sampai 2014 yaitu :

Tabel XXXV Capaian Kinerja sasaran Perkembangan Pemanfaatan Ilmu Teknologi NO 1

INDIKATOR KINERJA Persentase pelayanan publik melalui media cetre

2

REALISASI 2010

2011

2012

2013

2014

100%

100%

100%

100%

100%

-

13 keg

13 keg

14 keg

14 keg

Jumlah pelayanan publik melalui M-CAP (Mobile Community Acces Point)

Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setda Lampung, Maret 2015

Dari tabel XXXIV di atas, dapat diketahui bahwa capaian pelayanan publik melalui media centre selama 5 tahun ini dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 selalu tercapai dengan sangat baik (100%). Sedangkan, pada pelayanan publik melalui M-CAP (Mobile Community Acces Point) capaian pada tahun 2011 dan 2013 tidak mengalami perubahan. Pada tahun 2013 meskipun tidak signifikan tetapi mengalami peningkatan dari 13 kegiatan menjadi 14 kegiatan. Masalah/hambatan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan komunikasi yang memadai adalah : 1.

Kurangnya koordinasi di SKPD se-Provinsi Lampung dalam update informasi

pada

web

www.lampungprov.go.id

Pemerintah sebagai

Provinsi

sarana

Lampung

peningkatan

e-

Government. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

149


2.

Kurangnya pemahaman serta minat terhadap pentingnya teknologi informasi dan komunikasi khususnya di pedesaan. Dalam memecahkan permasalahan tersebut, ditetapkan beberapa

strategi sebagai upaya dari pemecahan masalah antara lain : 1.

Mengadakan sosialisasi yang bertujuan permohonan kerjasama dan pemberitahuan cara operasional update informasi pada web Pemerintah Provinsi Lampung www.lampungprov.go.id

2.

Mengadakan pembelajaran TIK di daerah pedesaan.

d. Capaian Kinerja Sasaran Antisipasi dan Pengelolaan Bencana Capaian kinerja pada sasaran antisipasi dan pengelolaan bencana dengan indikator jumlah Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRCPB) hanya terlihat di tahun 2014 yaitu sebanyak 25 orang. Tim ini dilengkapi dengan 14 unit logistik. Capaian indikator kinerja selama 5 tahun pada sasaran antisipasi dan pengelolaan bencana dari tahun 2010 sampai 2014 terlihat pada tabel XXXIV sebagai berikut :

Tabel XXXVI Capaian Kinerja Sasaran Antisipasi dan Pengelolaan Bencana NO 1

INDIKATOR KINERJA

2010

2011

-

-

REALISASI 2012 2013

2014

Jumlah Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana

-

-

25 org

(TRCPB) Sumber : BPBD Provinsi Lampung, Maret 2015.

Sarana prasarana yang ada dalam menunjang pelaksanaan antisipasi

dan

pengelolaan

bencana

yang

ada

pada

Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut : Tabel XXXVII BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

150


Sarana Prasana Penanggulangan Bencana No. Nama Barang 1. Perahu Karet (kapasits 10 orang) 2. Mesin Perahu (15 PK) 3. Mesin Perahu (25 PK) 4. Mesin Perahu (40 PK) 5. Tenda 6. Kendaraan operasional 7. Tenda WC Darurat 8. Closet WC Darurat 9. Leher Angsa 10. Mesin –mesin 11. Alat Selam 12. Alat Rafting 13. Pakaian Tahan Api 14. Ring Boy 15. Life Jacket (Romi Pelampung) 16. Velbelt 17. Baju Selam 18. Helm Damkar 19. Lampu Senter 20. Fleksible Tank 1000 lt 21. Fleksible Tank 2000 lt 22. Water Treatment Portable 23. Water Treatment Portable Mini 24. Peralatan Water Treatment Sumber : BPBD Provinsi Lampung, Maret 2015.

3.

Misi

III

meningkatkan

kualitas

Jumlah 4 unit 2 unit 5 unit 2 unit 60 unit 18 unit 20 unit 20 unit 20 unit 76 unit 5 unit 1 unit 3 unit 50 unit 30 unit 114 unit 5 unit 3 unit 2 unit 1 unit 1 unit 5 unit 50 unit 1 unit

pendidikan,

Pengadaan 2012 – 2014

2010 2010 2010 2012-2014

2014 2014

kesehatan

dan

kesejahteraan sosial, dengan tujuan : a.

Mengembangkan SDM berkualitas (unggul, berdaya saing, sehat, berakhlak mulia, dan sejahtera)

b. Mengembangkan peran pemuda dan meningkatkan prestasi olahraga c.

Mengembangkan peran perempuan dan perlindungan anak

d. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan mengembangkan tenaga kerja e.

Meningkatkan kesejahteraan sosial BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

151


f.

Meningkatkan kesiapan penanggulangan bencana alam Untuk mencapai tujuan tersebut telah ditetapkan 4 sasaran

strategis dengan beberapa indikator kinerja. Target dan realisasi dari masing-masing indikator kinerja pada sasaran misi III adalah sebagai berikut : Tabel XXXVIII Pengukuran Kinerja Sasaran NO 1

NO

SASARAN INDIKATOR KINERJA STRATEGIS Sumber daya 1. Angka partisipasi manusia kasar (unggul, TK berdaya saing, SD/MI sehat berakhlak SMP/MTS mulia dan SMA/MA sejahtera) 2. Persentase meningkat kualifikasi S1 guru TK SD/MI SMP/MTS SMA/MA 3. Rata – rata nilai UN SMP/MTS SMA/MA 4. Persentase Buta Aksara 14 s/d 45 tahun SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2014 TARGET REALISASI

CAPAIAN

KATEGORI

20,75 % 112 % 97 % 65 %

19,94 % 111,85 % 95,66 % 64,35 %

96,10 % 99,87 % 98,62 % 99,00 %

Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik

15 % 70 % 80 % 90 %

12 % 68,34 % 78,62 % 88,52 %

80,00 % 97,63 % 98,28 % 98,36 %

Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik

7,2 7,05

7,16 6,98

3%

4,87 %

61,60 %

Sedang


CAPAIAN

KATEGORI

99,44 % Sangat Baik 99,01 % Sangat Baik


152


2.

72 th

70,09

108/ 100.000 pddk 28/ 1000 klhrnhdp 15 %

359/100.0 00 pddk

30,08 %

Kurang Baik

30/1000 klhrn hdp

93,33 %

Sangat Baik

18,8 %

79,79 %

Baik

15/ 100.000 pddk 95/ 100.000 pddk

13,57/100. 000 pddk

90,47 %

Sangat Baik

60,62/100. 000 pddk

63,81 %

Sedang

1. Persentase pertumbuhan penduduk

1%

1,20 %

120 %

Sangat Baik

2. Persentase tingkat pengangguran terbuka

5%

5,90%

84,75 %

Sangat Baik

3. Tingkat kenaikan upah 1.200.000 1.399.037 mínimum provinsi 4. Tingkat partisipasi 65% 65,22% angkatan kerja 4. Peningkatan 1. Jumlah atlet pelajar 100 org 47 org kualitas berprestasi Olahraga kepemudaan 2. Jumlah Kelompok 46 klp 46 klp dan Usaha pemuda keolahragaan produktif 3. Jumlah pembangunan 7 unit 7 unit pengadaan sarana prasaran olahraga Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, Maret 2015

116,59 %

Sangat Baik Sangat Baik Kurang baik Sangat baik

3.

Meningkatnya 1. derajat dan pelayanan 2. kesehatan

Pengendalian pertumbuhan penduduk dan pengembangan tenaga kerja

Angka Harapan Hidup Ratio Angka Kematian Ibu

3.

Ratio Angka Kematian Bayi

4.

5.

Persentase Prevalensi kekurangan gizi buruk Ratio dokter

6.

Ratio bidan

97,35 % Sangat Baik

100,34 % 47% 100%

100 %

Sangat baik

Pada tabel XXXVIII di atas, dapat diketahui tingkat capaian dari keempat sasaran dan 17 indikator kinerja yang telah ditetapkan mencapai rata-rata sangat baik (89,64%), terlihat dari 17 indikator kinerja yang ada sebanyak 12 indikator kinerja dengan capaian sangat baik dan sisanya 5 indikator kinerja, dimana 2 indikator kinerja dengan tingkat capaian baik, 2 indikator kinerja dengan tingkat capaian sedang dan 1 indikator kinerja dengan tingkat capaian sedang BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

153


Sedangkan, perkembangan capaian indikator kinerja selama 5 tahun pada misi III dari tahun 2010 sampai 2014 yaitu : Tabel XXXIX Perkembangan Sasaran NO 1


2.

3.

4.

2

3

Rata – rata nilai UN SD/MI SMP/MTS SMA/MA Persentase Buta Aksara 14 s/d 45 tahun

1. 2.

Angka Harapan Hidup Ratio Angka Kematian Ibu

3.

Ratio Angka Kematian Bayi

4. 5.

Persentase Prevalensi kekurangan gizi buruk Ratio dokter

6.

Ratio bidan

1.

Persentase pertumbuhan penduduk Persentase tingkat pengangguran terbuka Tingkat kenaikan upah mínimum provinsi Tingkat partisipasi angkatan kerja

2. 3. 4. NO 4

Angka partisipasi kasar TK SD/MI SMP/MTS SMA/MA Persentase kualifikasi S1 guru TK SD/MI SMP/MTS SMA/MA


Jumlah atlet pelajar

2010 27,15 111,94 98,10 63,20

2011

REALISASI 2012

2013

2014

30,79 111,49 95,31 64,68

19,94 111,85 95,66 99,00

17,94 16,32 53,20 77,32

21,50 22,00 68,53 83,00

12 68,34 78,62 88,52

6,71 7,37 7,33

7,06 7,4 7,2

7,16 6,98 4,87 %

3,82 %

2,70 %

98,83

100

69,50 th 69,75 th 70,05th 70,09 th 102,34/100. 99,89/100 109,08/100. 99,57/100 000 pddk .000 pddk 000 pddk .000 pddk 5,74/1000 6,43/1000 5,72/1000 5,53/1000 klhrn hdp klhrn hdp klhrn hdp klhrn hdp 13,5 % na na 18,8 %

70,09 th 359/100.0 00 pddk 30/1000 klhrn hdp 18,8 %

12,84/100 13,30/100 13,17/100 .000 pddk .000 pddk .000 pddk 48,89/10 55,60/10 60,34/100 0.000 0.000 .000 pddk pddk pddk 1,35% 1,34% 1,33%

13,17/100 .000 pddk 65,00/100 .000 pddk

13,57/100 .000 pddk 60,62/100 .000 pddk

1,23%

1,20 %

6,22%

5,90%

975.000 1.150.000

1.399.037

5,90%

6,14%

5,47%

767.500

855.000

67,95%

68,00%

66,27%

2010 22 org

2011 73 org

REALISASI 2012 135 org

64,70%

65,22%

2013 8 org

2014 47 org


154


2. 3.

berprestasi Olahraga Jumlah Kelompok Usaha pemuda produktif Jumlah pembangunan pengadaan sarana prasaran olahraga

27 klp/ 14 kab 4 unit



57 klp/14 kab 5 unit

46 klp/14 kab 7 unit


a.

Capaian Sasaran strategis sumber daya manusia (unggul, berdaya saing, sehat berakhlak mulia dan sejahtera) Tabel XL Realisasi Capaian Sasaran SDM Tahun 2010-2014

NO

REALISASI 2012 2013

INDIKATOR KINERJA

2010 2011 Angka partisipasi kasar TK 27,15 SD/MI 111,94 SMP/MTS 98,10 98,83 100 SMA/MA 63,20 2. Persentase kualifikasi S1 guru TK 17,94 SD/MI 16,32 SMP/MTS 53,20 SMA/MA 77,32 3. Rata – rata nilai UN SD/MI 6,71 SMP/MTS 7,37 SMA/MA 7,33 4. Persentase Buta Aksara 14 3,82 % s/d 45 tahun Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, Maret 2015 1

2014

1.

Perkembangan

Angka

Partisipasi

Kasar

30,79 111,49 95,31 64,68

19,94 111,85 95,66 99,00

21,50 22,00 68,53 83,00

12 68,34 78,62 88,52

7,06 7,4 7,2 2,70 %

7,16 6,98 4,87 %

jenjang

SD/MI,

SMP/MTs dan SMA/MA periode tahun 2013 -2014 telah mengalami peningkatan secara signifikan. Pada 2013 -2014 APK jenjang SMA/MA dengan usia 16 – 18 th meningkat dari 64,68 % menjadi 99,00 %. Data capaian rata-rata lama sekolah di Provinsi Lampung dalam empat tahun terakhir dari tahun 2010 sampai dengan 2014, ada perkembangan yang positif, artinya ada kenaikan sebesar 0,30 persen dari tahun 2010 sampai tahun 2014 seperti terlihat pada tabel XLI sebagai berikut : Tabel XLI BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

155


Capaian Urusan Pendidikan Provinsi Lampung Tahun 2010-2014 Indikator No. 1 Rata-rata lama sekolah Angka Melek Aksara15 2 tahun keatas 3 Angka Partisipasi Murni SD/sederajat 4 5 6 7

8

Angka Partisipasi Murni SMP/sederajat Angka Partisipasi Murni SMA/sederajat Angka Partisipasi Kasar SMP/sederajat Prosentase kelulusan ujian nasional SD/SLB/MI/PaketA Prosentase kelulusan ujian nasional SMP/SMPLB/MTs/Paket B

2010

2011

2012

2013

2014

7,75

7,85

8,14

8,12

8,12

95,88

95,02

95,13

95,4

95,6

96,68

96,68

97,28

98,2

98,2

78,24

78,96

79,94

78,4

78,4

41,97

45,06

45,56

47,4

48,9

98,10

98,83

100,00

95,31

95,66

100

100

100

100

100

99,83

99,8

99,66

99,66

99,87

Prosentase kelulusan 99,23 99,95 99,95 99,97 ujian nasional SMA/SMK/MA/PaketC Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, Maret 2015 9

99,23

Walaupun kenaikan rata-rata lama sekolah relatif kecil sangat berarti bagi pengembangan sumberdaya manusia. Secara teoritis semakin lama rata-rata lama sekolah, semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan. Rata-rata lama sekolah penduduk Provinsi Lampung tahun 2010-2011 masih di bawah (7,8 tahun) rata-rata lama sekolah secara nasional nasional (7,92 tahun). Akan tetapi dalam dua tahun terakhir yaitu pada tahun 2012-2014 rata-rata lama sekolah naik menjadi 8,12 tahun, bila dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah secara nasional mengalami kenaikan. Rendahnya pencapaian rata-rata lama sekolah penduduk Provinsi Lampung, diduga bukan karena tidak tertampungnya penduduk usia sekolah pada jenjang tertentu, akan tetapi lebih disebabkan oleh kelompok belajar di luar kelompok usia sekolah, seperti masih banyaknya penduduk di luar usia sekolah (15 tahun ke BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

156


atas) melakukan pendidikan di luar sekolah, seperti kursus paket A, B dan

C

yang

diselenggarakan

oleh

dinas

pendidikan

untuk

menanggulangi penduduk yang masih dikatagorikan buta aksara. Waktu yang digunakan relatif singkat, sehingga berpengaruh terhadap pencatatan statistik lama sekolah, Kalau rata-rata lama sekolah disebabkan oleh penduduk usia sekolah banyak yang drop out, di kelas satu atau dua SMP (rata-rata lama sekolah 7,8 tahun) maka tidak sesuai dengan catatan Angka Partisipasi murni untuk SD, SMP sudah di atas 90 persen. Hal Ini memberikan indikasi bahwa penduduk pada usia tersebut telah banyak menamatkan sekolah menengah pertama. Secara teoritis lama pendidikan yang pernah ditempuh minimal 9 tahun yaitu tamat SD dan SMP. Angka Melek Huruf (AMH) merupakan indikator yang mencerminkan persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dengan memahami pernyataan/kalimat sederhana yang digunakan sehari-hari. Pada tahun 2011 AMH Indonesia sebesar 92,91 persen, dua tahun kemudian angka melek huruf secara nasional naik menjadi 93,25 persen. (Susenas bulan Februari 2014) artinya secara umum penduduk usia 15 tahun ke atas di Indonesia telah dapat membaca dan menulis. Dengan demikian penduduk Provinsi Lampung dengan persentase angka melek huruf sebesar 95,2 persen telah melampaui persentase nasional 92,91. Dalam hal pengentasan buta aksara di Provinsi Lampung, secara nasional peringkatnya lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa provinsi wilayah Indonesia Bagian Timur. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SD/MI dan SMP/MTs setiap tahun tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Persentase kelulusan ujian nasional juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

157


Data di atas menunjukkan bahwa terjadi penurunan Angka Partisipasi Kasar (APK) TK dari 27,15% menjadi 19,94% dan dari 96,09% menjadi 95,31% pada jenjang SMP. Sedangkan pada jenjang SD dan SMA mengalami peningkatan dari 111,67% menjadi 111,85% untuk SD dan dari 60% menjadi 99% pada jenjang SMA. Kondisi ini disebabkan oleh perbedaan data antara data yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dengan data yang ada di tingkat Kementerian Pendidikan Nasional, baik data awal pada tahun 2010 maupun perkembangan data selama periode kegiatan berlangsung. Berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi dengan pihak Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2012, maka disepakati bahwa data APK jenjang pendidikan dasar dan menengah sebagaimana yang tertera pada data APK tahun 2012. Dengan demikian, maka keberadaan data sebelumnya hanya dijadikan acuan ditingkat lokal dan disepakati bahwa data APK tahun 2012 merupakan data APK yang disepakati antara daerah dan di tingkat pusat. Jadi penurunan tersebut tidak berarti memberi indikasi kegagalan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dalam meningkatkan Angka Partispasi Kasar (APK) melalui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Untuk guru pada jenjang SD/MI, SMP/MTS dan SMA/MA yang berpendidikan S1/D4 dari tahun 2010 sampai 2014 terjadi peningkatan kecuali pada jenjang TK. Peningkatan guru SD/MI dari 10,60% menjadi 68,34% dan dari 49,00% menjadi 78,62% pada jenjang SMP/MTS. Sedangkan pada jenjang SMA/MA dari 74,15 menjadi 88,52%. Peningkatan sangat signifikan terjadi pada jenjang pendidikan SD/MI yaitu mencapai 657,55%. Hal ini merupakan efek positif dari adanya kebijakan sertifikasi yang diberikan untuk guru. Namun, terjadi penurunan nilai rata-rata UN SMA/SMK dari 7,33 pada tahun 2010 menjadi 6,98 pada tahun 2014, semata-mata BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

158


sebagai dampak dari perbaikan sistem pengelolaan dan peningkatan mutu

pelaksanaan

ujian

nasional.

Artinya

bahwa

kegagalan

meningkatkan nilai rata-rata UN SMA/SMK secara kuantitatif, diimbangi dengan keberhasilan institusi dalam meningkatkan mutu pelaksanaan ujian nasional. Selain itu, angka buta aksara usia 14 – 45 th mengalami peningkatan dari 3,82 % menjadi 4,87% pada tahun 2014. Meski

demikian,

secara

kinerja/program Dinas Pendidikan mencapai 162,94 %.

keseluruhan

tingkat

capaian

Provinsi Lampung rata-rata

Hal ini memberi petunjuk bahwa capaian

kinerja/program yang telah dilaksanakan selama lima tahun terakhir termasuk kategori “Sangat Baik”. Capaian kinerja tersebut mencerminkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah mengarah kepada pemenuhan lima pilar pendidikan, yaitu 1) ketersediaan, 2) keterjangkauan, 3) kualitas, 4) kesetaraan, dan 5) kepastian layanan pendidikan. Beberapa kegiatan prioritas yang telah dilakukan berkaitan dengan upaya pencapaian kinerja pada pemenuhan lima pilar pendidikan tersebut antara lain: 1.

Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang Bermutu.

2.

Penyaluran Biaya Operasional Sekolah dan perbaikan sistem distribusinya.

3.

Dukungan penuh terhadap keberadaan Institut Teknologi Sumatra sebagai salah satu Perguruan Tinggi yang bermutu di Indonesia.

4.

Pengembangan kawasan pendidikan bermutu dan terpusat tingkat provinsi untuk semua jenjang pendidikan di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Barat, Pesisir Barat, dan Pringsewu. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

159


5.

Penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran pada semua jenjang pendidikan.

6.

Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

7.

Penyaluran bantuan beasiswa miskin.

8.

Penyaluran bantuan untuk siswa berprestasi.

9.

Perbaikan

sistem

pengelolaan

sekolah

melalui

fasilitasi

implementasi MBS. 10. Mendorong sekolah untuk meningkatkan peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak, terutama dunia usaha dan industri. 11. Pengembangan program peningkatan mutu pendidikan berbasis partisipasi masyarakat. 12. Pengembangan kebijakan untuk memperkuat dan memperluas pemanfaatan teknologi pembelajaran dan TIK di bidang pendidikan. Selain dilakukan melalui analisis pada Indikator Kinerja Utama (IKU), capaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Lampung selama periode tahun 2010 – 2014 juga dilakukan melalui analisis pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana disajikan pada lampiran. a.

Permasalahan Hasil analisis dan evaluasi tentang permasalahan yang terjadi selama proses dan pelaksanan program antara lain: 1.

Ketersediaan anggaran yang dapat dialokasikan untuk peningkatan mutu sarana dan prasarana PAUD/TK belum sebanding

dengan

banyaknya

lembaga

yang

harus

difasilitasi; 2.

Sebagian

besar

lembaga

penyelenggaran

PAUD/TK/

Kelompok Bermain belum memiliki kemandirian yang memadai, sehingga kecenderungan untuk mengharap bantuan pemerintah relatif masih tinggi; BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

160


3.

Hambatan utama bagi guru yang bertugas di daerah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi adalah factor

jarak

dan

keharusan

mereka

untuk

tetap

melaksanakan tugas mengajar pada saat melanjutkan pendidikan; 4.

Selain itu, ketersediaan dana subsidi dari pemerintah belum sebanding dengan jumlah yang dibutuhkan dan banyaknya guru yang harus dibantu. Dilain pihak sebagian besar guru tidak memiliki kemampuan pembiayaaan yang memadai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1/D4 secara mandiri;

5.

Dibatalkannya

kebijakan

tentang

sekolah

bertaraf

internasional, secara otomatis menjadikan program dan kegiatan yang berorientasi kepada pencapaian target kinerja yang terkait dengan itu juga dibatalkan; 6.

Sebagian besar sekolah belum memiliki sarana dan prasarana pembelajaran sesuai tuntuan Standar Nasional Pendidikan. Karena itu, program bantuan pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran perlu terus dilakukan;

7.

Kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan pada jalur pendidikan nonfomral, terutama pada program paket A, B, dan C relatif masih rendah;

8.

Sebagian besar tenaga pendidik TK dan SD belum memiliki kompetensi memadai dalam mengoperasikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk pembelajaran;

9.

Kualitas koordinasi dengan pihak pengelola kegiatan di kabupaten/kota kurang efektif. Hal ini merupakan dampak dari otonomi daerah dan otonomi pendidikan yang belum


161


dipahami secara komprehensif oleh sebagian personal pengelola program di daerah; 10.

Koordinasi yang kurang efektif tersebut berdampak pada sulitnya memperoleh data dan informasi yang akurat dari berbagai tingkatan, mulai dari tingkat sekolah, Unit Pelaksana Teknis Pendidikan di daerah, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

b. Solusi Guna mengatasi hambatan dan kendala tersebut serta permasalahan lain yang mungkin timbul ke depan, maka kebijakan dan sistem pengelolaan program peningkatan kualifikasi akademik

guru

perlu

dikaji

ulang.

Secara

riil

perlu

dipertimbangkan adanya akses dan kemudahan bagi guru agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang S1/D4. Akses dan kemudahan dimaksud diantaranya 1) solusi dan pertimbangan bagi guru untuk melanjutkan pendidikan tetapi terhambat oleh keharusannya untuk tetap melaksanakan tugas mengajar, 2) Ketersediaan perguruan tinggi yang dapat mengakomodir kebutuhan guru di daerah, dan 3) pertimbangan kemampuan guru secara ekonomi untuk dapat terus melanjutkan pendidikannya ke jenjang S1/D4. Dengan cara itu diharapkan akan terjadi peningkatan jumlah guru TK dan SD yang memiliki kualifikasi akademik minimal

S1/D4

sesuai

tuntutan

Undang-Undang

Sistem

Pendidikan Nasional. Selanjutnya diperlukan upaya perbaikan pada system pengelolaan pendidikan secara menyeluruh. Perbaikan tersebut setidaknya dilakukan melalui kebijakan dan kewenangan yang jelas dan terintegrasi antara jajaran Dinas Pendidikan Provinsi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Dengan demikian BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

162


diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas koordinasi antar seluruh stakeholders dan pengelola pendididikan antar daerah. Hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Tahun 2010 - 2014 sebagaimana diuraikan di atas didukung oleh data dan informasi. c.

Rekomendasi 1.

Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, perlu memperkuat peran kelembagaan sehingga dapat lebih efektif dalm mengendalikan pelaksanaan program yang mengacu kepada lima pilar pendidikan sebagai bagian dari upaya memenuhi tuntutan publik;

2.

Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk memperteguh pelaksanaan program dan kegiatan sehingga tidak hanya menjadi wacana semata, namun benar-benar dapat diaplikasikan dalam penyelenggaraan pembangunan pendidikan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, dan bertujuan mencapai visi dan misi Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;

3.

Program dan kegiatan yang mengarah kepada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di kalangan internal Dinas Pendidikan Provinsi Lampung perlu menjadi salah satu prioritas;

4.

Diperlukan dukungan dalam bentuk ketetapan kebijakan publik yang baru agar pelaksanaan program kerja dan kualitas koordinasi serta kerjasama antar instansi terkait di daerah berlangsung lebih efektif;

5.

Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan perlu dilakukan secara lebih cermat dengan BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

163


mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan. Langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalahmasalah aktual di bidang pendidikan; 6.

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung

perlu ditingkatkan untuk secara pro

aktif

memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan; 7.

Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah harus dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, serta peran serta masyarakat dan stakeholders lainnya;

8.

Perlu segera direalisasikan kinerja sehingga

dan

sinergitas

antara

laporan

laporan keuangan sebagai satu kesatuan,

realisasi

anggaran

yang

digunakan

untuk

melakukan kegiatan berbanding lurus dengan out put maupun out comes kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergitas tersebut, kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Lampung yang dibiayai negara benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel; 9.

Perlu komitmen yang kuat untuk menjadikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai ukuran BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

164


kinerja organisasi pemerintah daerah secara nyata dan akuntabel,

dengan

menerapkan

fungsi

reward

and

punishment yang tegas dan ketat. b. Capaian sasaran meningkatnya derajat dan pelayanan kesehatan 1. Capaian Urusan Kesehatan Adapun program dan kegiatan urusan kesehatan prioritas pada tahun 2014 adalah Penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak (MDGs 4 & 5), Peningkatan Gizi Masyarakat (MDGs1), Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) (MDGs 1), Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

(MDGs 6

dan 7),

Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan (Rumah Sakit Keliling/Mobile Clinic, RS Kota Baru, Puskesmas Plus dan Pendidikan Masyarakat (tahun 2009 – 2010). Capaian kinerja kesehatan tahun 2014 sebagai berikut : Tabel XLII Capaian Kinerja Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2014 No 1 2 3 4

5

Indikator Kinerja Angka Harapan Hidup Ratio Angka Kematian Ibu Ratio Angka Kematian Bayi Persentase Prevalensi kekurangan gizi buruk Ratio dokter

Target 72 th

Realisasi 70,09 th

Capaian 97,35%

108/100.000 pddk 28/1.000 klhrn hdp 15%

359/100.000 pddk 30/1.000 klhrn hdp 18,8%

30,08% 93,33% 79,78%

Kategori Sangat Baik Kurang Baik Sangat Baik Baik

15/100.000 13,57/100.0 90,47% pddk 00 pddk 6 Ratio bidan 95/100.000 60,62/100.0 63,81% pddk 00 pddk Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, Maret 2015

Sangat Baik Sedang

Dari hasil data tabel XLI di atas, menunjukkan bahwa capaian pada sasaran meningkatnya derajat dan pelayanan kesehatan baik. Hal ini dapat dilihat dari 6 (enam) indikator yang ada, 3 (tiga) BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

165


diantaranya dengan capaian sangat baik. Sedangkan, 1(satu) indikator dengan capaian baik dan 1 (satu) indikator lainnya dengan capaian sedang. Sedangkan, capaian urusan kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2010 – 2014 sebagai berikut : Tabel XLIII Capaian Urusan Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2010 - 2014 NO 1

INDIKATOR KINERJA 1. Laju Pertumbuhan Penduduk 2. Angka Harapan Hidup

2010

2011

REALISASI 2012

2013

2014

1.34

1.33

1.23

1.21

1.20

69,50 th

69,75 th

70,05th

70,09 th

70,09 th

3. Ratio Angka Kematian Ibu

102,34

99,89

109,08

99,57

359

4. Ratio Angka Kematian Bayi

5,74

6,43

5,72

5,53

30

13,5 %

na

na

18,8 %

18,8 %

12,84

13,30

13,17

13,17

13,57

48,89

55,60

60,34

65,00

60,62

5. Persentase Prevalensi kekurangan gizi buruk 6. Ratio dokter 7. Ratio bidan


Laju pertumbuhan penduduk di Propinsi Lampung dari tahun 2010 – 2014 mengalami penurunan walaupun tidak terlalu banyak (BPS Propinsi Lampung/Lampung dalam Angka). Pertumbuhan penduduk sangat terkait dengan pengendalian jumlah penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB). Laju pertumbuhan penduduk yang dapat dikendalikan menunjukkan keberhasilan program KB. Ada peningkatan angka harapan hidup meskipun tidak signifikan dari 69,50 tahun menjadi 70,09 tahun. Angka Harapan Hidup (AHH) Propinsi Lampung dari tahun 2010 – 2014 berkisar pada usia 69 - 70 tahun (Dinas Kesehatan Propinsi Lampung/Profil Kesehatan Propinsi Lampung). Angka Harapan Hidup adalah ratarata jumlah tahun yang akan dijalani seseorang sejak orang BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

166


tersebut lahir. Selain itu, AHH merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan derajat kesehatan pada khususnya.Semakin baik tingkat kesejahteraan dan derajat kesehatan, maka AHH semakin tinggi. Ratio angka kematian ibu dari 102,34 menjadi 359 dan ratio angka kematian bayi dari 5,74 menjadi 30. Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi pada Pemerintah Provinsi Lampung dipengaruhi oleh masih tingginya prevalensi kekurangan gizi buruk 18,8% dan masih rendahnya ratio dokter 13,57 dan bidan 60,62. Sumber data angka gizi kurang dan gizi buruk adalah Pemantauan Status Gizi (PSG).Akan tetapi, sejak tahun 2007, kegiatan PSG tidak dilakukan lagi. Data angka gizi kurang dan gizi buruk kemudian hanya diperoleh dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dilakukan 3 tahun sekali, yaitu sejak tahun 2007. Oleh karena itu, data angka gizi kurang dan gizi buruk tahun 2011 dan 2012 tidak tersedia. Walaupun data angka gizi kurang dan gizi buruk tidak tersedia, akan tetapi data jumlah balita dengan gizi buruk yang tercatat di pelayanan kesehatan dibanding jumlah balita yang ditimbang, tersedia di Dinas Kesehatan Kota Provinsi Lampung. Di sisi lain, data tersebut belum mencerminkan prevalensi gizi kurang dan gizi buruk seluruhnya di Provinsi Lampung. Angka kurang gizi (gizi kurang dan gizi buruk) di Provinsi Lampung pada tahun 2010 – 2014 mengalami kenaikan. Pada tahun 2010 gizi buruk sebanyak 3,5% dan gizi kurang sebanyak 10%. Sedangkan pada tahun 2014 gizi buruk meningkat menjadi 6,9% dan gizi kurang meningkat menjadi 11,9% (Kementerian Kesehatan/Riset Kesehatan Dasar). Angka kekurangan gizi memberikan indikasi masalah gizi dan penyakit infeksi pada balita termasuk diare. Peningkatan gizi kurang dan gizi buruk BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

167


mengindikasikan bahwa perlu peningkatan akses ke program gizi dan pengobatan penyakit infeksi pada balita. Sumber data AKB di Provinsi Lampung adalah Survei Dasar Kesehatan Indonesia yang dilakukan pada tahun 2002, 2007 dan 2012. Oleh karena itu, AKB yang ditampilkan pada tabel hanya merujuk pada AKB tahun 2007 dan 2012. Walaupun data angka kematian bayi tidak tersedia, akan tetapi jumlah kematian bayi yang tercatat di pelayanan kesehatan di Provinsi Lampung tersedia di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Disisi lain, data tersebut belum mencerminkan AKB. Angka kematian bayi (AKB) di Provinsi Lampung pada tahun 2009 – 2011 tidak mengalami perubahan dan pada tahun 2012 mengalami penurunan (Dinas Kesehatan Propinsi

Lampung/Profil

Kesehatan

Propinsi

Lampung).

Selanjutnya pada tahun 2012 – 2014 tidak mengalami perubahan. Angka kematian bayi adalah angka kematian penduduk sebelum mencapai usia 1 tahun, yang dinyatakan dengan 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Penyebab kematian bayi di Provinsi Lampung adalah karena berat bayi lahir rendah (BBLR), asfiksia, tetanus neonatorum, gangguan pencernaan, infeksi, kongenital dan lain-lain.Oleh karena itu kematian bayi di Propinsi Lampung sangat berkaitan dengan akses kepada pemeriksaan antenatal, imunisasi dasar pada bayi dan pemberian ASI eksklusif. Data Angka Kematian Ibu (AKI) yang tersedia hanya dari Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) yang mengukur AKI pada skala nasional, bukan propinsi. Berdasarkan SDKI, AKI pada tahun 2007 adalah 228 (Dinas Kesehatan Propinsi Lampung/Profil Kesehatan Propinsi Lampung). Angka Kematian menggambarkan jumlah wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

168


termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup Indikator ini dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan. Program yang telah dilaksanakan untuk tercapainya derajat dan pelayanan kesehatan 1.

Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak dengan membentuk dan membina puskesmas menjadi Puskesmas dengan kemampuan pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar (PONED), membentuk RS dengan kemampuan kemampuan

pelayanan

obstetri

neonatal

emergensi

komprehensif (PONEK), Pemilihan Bayi dan balita sehat tingkat Provinsi Lampung dan menyediakan buffer stock alat kontrasepsi KB berupa implan dan IUD. 2.

Peningkatan dan penanggulangan gizi masyarakat dengan menyediakan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) untuk bayi usia 6 – 11 bulan sebanyak 7.000 bayi berupa bubur dan anak balita usia 12-24 bulan sebanyak 11.295 anak balita berupa biskuit di wilayah desa miskin, menyediakan Penyediaan Makanan Tambahan (PMT) selama 90 hari untuk 2.724 ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK).

3.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), mulai 1 Januari 2014 semua jaminan kesehatan yang ada di Indonesia baik ASKES, Jamkesmas, Jamkesda, Jamkesta serta jaminan kesehatan lainnya transformasi menjadi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh

satu Badan yaitu

Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang kesehatan. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

169


4.

Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan berupa menyediakan obat dan vaksin Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada seluruh puskesmas di Provinsi Lampung, menyediakan Kit STBM, menyediakan sanitarian field kit for water quality, menyediakan mobil khusus investigasi mutu lingkungan,

Instalasi

Pengolahan

Air

Limbah

incenerator dan penghancur jarum suntik

(IPAL),

untuk 10

puskesmas, water treatment plan dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk RSUD provinsi, menyediakan alat kesehatan untuk pemeriksaan Penyakit Tidak Menular (PTM) dan surveilans serta sarana penyimpanan vaksin imunisasi. 5.

Peningkatan Akses dan mutu pelayanan kesehatan dengan menyediakan alat kesehatan untuk 2 puskesmas plus program, menyediakan biaya operasional pendukung untuk mobile clinic (RS keliling), menyediakan reagen dan obatobatan untuk UPTD Labkesda, melanjutkan pembangunan gedung RS Kota Baru tahap kedua, menyediakan UKS kit, menyediakan operasional Palang Merah Indonesia (PMI) dalam rangka menyiapkan darah, pemilihan tenaga medis (dokter, dokter gigi) dan paramedis teladan (bidan, perawat, gizi, sanitarian), memberikan penghargaan pada RS yang melaksananakan RS Sayang Ibu dan Sayang Bayi (RSSI- RSSB), penyebarluasan informasi kesehatan kepada masyarakat dengan melakukan pameran pembangunan dan buku profil kesehatan.

Program Unggulan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung


170


Program Unggulan yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2009-2013 : 1.

Jaminan Kesehatan Semesta/Jamkesta Kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) di Provinsi Lampung selama tahun 2003 – 2011 cenderung meningkat dan terus meningkat. Kepesertaan JPK Provinsi Lampung sampai dengan tahun 2013 telah mencapai 100%, yang dicakup oleh berbagai jaminan kesehatan yaitu ASKES, Askes Komersial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja/Jamsostek melalui dana gaji PNS dan pekerja,

Jaminan Kesehatan

Daerah/Jamkesda melalui dana APBD Kabupaten Kota, Jaminan Kesehatan Semesta/Jamkesta melalui dana APBD Provinsi seperti terlihat pada grafik dibawah ini. Grafik XVII Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Menurut Jenis JPK Di Provinsi Lampung s.d. Tahun 2013

Sumber : Seksi PJK Dinas Kesehatan Provinsi

Jaminan kesehatan semesta adalah suatu program Jaminan Kesehatan yang memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat Provinsi Lampung. Jaminan ini akan memberikan bantuan biaya rujukan dari Rumah sakit Kabupaten/Kota ke RS di Provinsi yaitu RSAM, RS Jiwa dan RS Pertamina Bintang Amin Husada Lampung dan bila diperlukan dapat dirujuk ke RS Nasional yaitu RSCM. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

171


Program ini telah dilaksanakan selama 2 (dua) tahun yaitu tahun 2012 – 2013. 2.

Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar disarana puskesmas dan jaringannnya yaitu puskesmas pembantu dan poskedes/kel termasuk puskesmas keliling. Selama tahun 2009 – 2014 telah dilakukan penambahan puskesmas baru, peningkatan puskesmas dari puskesmas non perawatan menjadi puskesmas perawatan serta peningkatan puskesmas secara program yaitu adanya peningkatan puskesmas plus dalam hal program Usia Lanjut (Usila), puskesmas dengan kesehatan olah raga, puskesmas plus dengan kesehatan, puskesmas dengan kemampuan PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar). Grafik XVIII Perkembangan Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap Dan Puskesmas Non Rawat Inap Di Provinsi Lampung Tahun 2009 – 2014

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

Selama tahun 2009 – 2014 sarana pelayanan kesehatan dasar telah meningkat dari 263 puskesmas menjadi 281 puskesmas sehingga rasio puskesmas per 100.000 penduduk telah mencapai 3,62 dengan arti ada 4 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

172


puskesmas

untuk

melayani

100.000

penduduk.

Perkembangan puskesmas dapat dilihat pada grafik di atas tersebut. Selama tahun 2009 – 2014 sarana pelayanan kesehatan dasar telah meningkat dari 768 puskesmas pembantu menjadi 790 puskesmas pembantu sehingga rasio puskesmas

pembantu

per

100.000

penduduk

telah

mencapai 10,17 dengan arti ada 10 puskesmas pembantu yang melayani 100.000 penduduk. Perkembangan sarana puskesmas pembantu dapat dilihat pada grafik dibawah ini : Grafik XIX Perkembangan Puskesmas Pembantu di Provinsi Lampung Tahun 2009 – 2014

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Selain itu untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan di puskesmas untuk pelayanan luar gedung dilakukan penambahan puskesmas keliling (pusling) dalam rangka menambah dan mengganti pusling yang sudah rusak berat, sebanyak 24 pusling dimana 5 unit dari APBD tahun 2011, 14 unit dari APBD tahun 2012 dan 5 unit dari APBD tahun 2013. Rasio puskesmas keliling (pusling) dengan puskesmas sampai tahun 2014 telah mencapai 1 : 1 dengan arti setiap satu puskesmas telah didukung oleh pusling. Perkembangan BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

173


sarana pusling selama tahun 2009 – 2014 trendnya meningkat dari 262 menjadi 279 pusling, seperti terlihat pada grafik dibawah ini : Grafik XX Perkembangan Puskesmas keliling di Provinsi Lampung Tahun 2009 – 2014

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

a.

Permasalahan Permasalahan yang dihadapi dari segi program adalah sebagai berikut : 1.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan belum menjadi produk hukum berbentuk Perda yang memiliki kekuatan hukum yang kuat dan mengikat dalam penganggaran APBD baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota;

2.

Kabupaten/Kota belum sepenuhnya memahami tentang tentang indikator SPM bidang Kesehatan khususnya dalam hal pemahaman

definisi operasional dari

indikator yang ada; 3.

Sistem pelaporan dan evaluasi program yang belum optimal,

sehingga

ketidaktepatan

waktu

adanya dalam

keterlambatan pengiriman

/ data

pencapaian program khususnya pencapaian indikator SPM bidang kesehatan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi;


174


4.

Adanya

keterbatasan

Sumber

Daya

Manusia

di

Kabupaten/Kota baik secara kuantitas maupun kualitas, distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata dan adanya mutasi tenaga kesehatan; 5.

Belum optimalnya koordinasi antara Lintas Sektor dan Lintas Program baik di Kabupaten/Kota maupun di Provinsi.

b. Solusi Adapun upaya pemecahan masalah baik permasalahan anggaran dan program yang sedang dan akan terus dilakukan adalah sebagai berikut: 1.

Melakukan advokasi kepada Legislatif dan Eksekutif baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk membuat produk hukum SPM bidang Kesehatan pada tingkatan Perda;

2.

Melakukan advokasi ke Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mendorong Kemendagri RI agar ada rekening khusus kegiatan untuk mencapai indikator SPM dalam mekanisme penganggaran APBD;

3.

Meningkatkan

sosialisasi

Kabupaten/Kota

dalam

dan

asistensi

memahami

kepada

SPM

bidang

pelaporan

dengan

kesehatan sesuai Petunjuk Teknisnya; 4.

Memperbaiki

Sistem

Evaluasi

mengembangkan Sistem Informasi Kesehatan (SIK); 5.

Melakukan peningkatan kapasitas SDM kesehatan melalui pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis ke Kabupaten/Kota;

6.

Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor dan lintas program. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

175


c.

Rekomendasi Adapun rekomendasi untuk pelaksanaan program/ kegiatan ditahun yang akan datang adalah sebagai berikut : 1.

Meningkatkan persentasi anggaran kesehatan melalui APBD sebesar 10% di luar gaji (belanja tidak langsung) sehingga

sesuai

dengan

amanat

Undang-Undang

Kesehatan nomor 39 tahun 2009; 2.

Program dan Kegiatan pada belanja langsung agar lebih menyentuh masyarakat khususnya masyarakat miskin.

2.

Capaian Urusan Sosial Urusan sosial terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja yaitu persentase penduduk miskin, indeks gini, PDRB per kapita dan jumlah penduduk miskin. Capaian kinerja masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel XLIII berikut : Tabel XLIV Capaian Urusan Sosial Provinsi Lampung Tahun 2010 - 2014 No Indikator 1 2 3

4

Persentase penduduk miskin Indeks gini PDRB per kapita Jumlah Penduduk Miskin

Satuan %

2010

2011

18.94

16.93

2012 16.18

2013 14.86

2014 13.38

0.36 0.37 0.36 0.36 0.36 Indeks Ribu Rupiah 14.193.42 16.630.89 18.611.50 20.720.00 23.060.39 Jumlah Rumah Tangga

1.479.90 1.298.70

1.219.00 1.144.76 1.013.740


Pada tabel XLIII tersebut di atas, tampak bahwa persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung cenderung menurun secara konsisten selama 5 tahun terakhir. Namun, angka penurunan tersebut termasuk kurang cepat seperti yang diharapkan. Bahkan dari tahun 2011 ke tahun 2012 sempat terjadi pelambatan laju BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

176


penurunan persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung, yaitu dari 16.93 % menjadi 16.18%. Pada tahun 2010 penduduk miskin di Provinsi Lampung sebesar 18.94%, sedangkan pada tahun 2013 angka tersebut turun menjadi 14.86%. Berarti selama 4 tahun pembangunan terjadi penurunan persentase penduduk miskin hanya sebesar 1.34% per tahun. Angka tersebut termasuk rendah jika dikaitkan dengan upaya keras pemerintah daerah untuk mengangkat posisi Provinsi Lampung, yang terlanjur dikenal sebagai salah satu provinsi termiskin di Sumatera. Capaian penurunan persentase penduduk miskin tersebut sangat terkait dengan upaya pemerintah pusat dan daerah untuk menanggulangi

masalah

kemiskinan.

Berbagai

program

pembangunan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan hendaknya terus dilanjutkan, tetapi dengan beberapa catatan penting.

Pertama, program berupa bantuan langsung tunai

hendaknya dikurangi dan sebagian dialihkan berupa bantuan modal kerja atau modal usaha. Kedua, perlu dipertimbangkan pula bahwa program bantuan langsung untuk sektor produksi hendaknya sebagian dialihkan dari intervensi di hulu (sarana produksi seperti pupuk, benih, alat/mesin, dll.) menjadi intervensi di hilir terutama pemasaran hasil. Hal ini sangat beralasan karena pengusaha kecil, mikro, dan menengah sangat responsif terhadap dinamika

pasar.

Aspek

pemasaran

produk juga

menjadi

permasalahan besar bagi para pengusaha kecil, mikro, dan menengah. Program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung meliputi antara lain : 1) Program Pelatihan Ketrampilan, Bantuan BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

177


Permodalan serta pembentukan Kelompok usaha bersama bagi keluarga miskin, 2) Program Pelatihan dan penyiapan calon tenaga kerja ke luar negeri sektor informal, 3) Program Pelatihan Calon Tenaga Kerja dan Pemagangan ke luar negeri, 4) Beasiswa dan bantuan peralatan sekolah bagi siswa kurang mampu, 5) Beasiswa bagi mahasiswa dan fasilitas pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu, 6) Sharing Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi keluarga miskin sehingga dapat berobat gratis di Puskesmas dan Rumah Sakit Kelas III; serta program lainnya yang tersebar pada seluruh Satuan Kerja. Disamping itu ada beberapa program dari Kementerian dan Lembaga berkaitan dengan pengentasan kemiskinan seperti PNPM, PPDT, KUBE, UPPKS, PPK, dan lain-lain serta menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dalam dan luar negeri seperti dunia usaha, LSM/NGO, lembaga donor (WHO, UNICEF, UNESCO, ILO) yang turut menyumbang peran dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung termasuk mewujudkan Millenium

Development Goals (MDGs) yang

diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti beasiswa pendidikan, pembukaan lapangan kerja, bantuan sosial dalam bentuk CSR, advokasi dan pendampingan, dan lain-lain. Indeks Gini juga merupakan salah satu indikator penting untuk menilai keberhasilan pembangunan daerah indeks gini di Provinsi Lampung relatif stabil pada angka 0.36 selama 5 tahun terakhir. Namun, pada tahun 2011 angka indeks gini tersebut tampak meningkat menjadi 0.37. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa berbagai capaian pembangunan daerah yang diperoleh tidak

secara

signifikan

menurunkan

nilai

ketimpangan

kesejahteraan pada masyarakat. Dengan kata lain, kemajuan pembangunan yang dicapai tidak dinikmati secara merata oleh BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

178


seluruh lapisan masyarakat. Hal ini pula yang menyebabkan laju penurunan angka persentase kemiskinan di Provinsi Lampung selama 4 tahun terakhir tidak begitu cepat. Angka Indeks Gini yang stagnan harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Skema program pembangunan hendaknya lebih menyentuh pengembangan sektor riil yang menyerap banyak tenaga kerja dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Program pembangunan hendaknya juga

diarahkan

untuk

pengembangan

industri

hilir

atau

pengolahan hasil yang menghasilkan produk bernilai tambah tinggi. Selain itu, perlu juga dikembangkan secara massal program inkubator bisnis (business incubator) di tingkat kabupaten/kota. Unit inkubator bisnis dirancang untuk mencetak wirausaha (entrepreneur) baru. Unit inkubator bisnis dikelola bersama oleh kerjasama konsorsium pemerintah daerah – perguruan tinggi – pengusaha sukses. Model ini lebih dikenal di Universitas Lampung sebagai kerjasama tripartit atau ABG. 3.

Capaian Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Peningkatan kualitas sumberdaya manusia Provinsi Lampung merupakan kunci keberhasilan pembangunan daerah yang sedang kitajalankan. Sumberdaya manusia terdiri dari laki - laki dan perempuan. Dari jumlah total penduduk Lampung tahun 2013, hampir separuhnya sebesar 48,68% adalah perempuan. Proporsi tersebut diperkirakan tidak akan mengalami perubahan secara signifikan hingga beberapa tahun ke depan. Jumlah penduduk perempuan yang besar tersebut akan sangat BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

179


berpotensi memberikan manfaat bagi kehidupan bangsa dan negara, apabila mereka diberdayakan dengan memberikan kesempatan dan peluang yang sama dengan kaum laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan. Berdasarkan

Laporan

BPS

2012

Perhitungan

Indeks

Pemberdayaan Gender dilakukan selama 4 tahun sekali, dimana pada tahun Provinsi Lampung memilki Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2011 sebesar 63,5 dan Indeks Pemberdayaan Gender 65,86 angka ini masih masuk di bawah rata-rata nasional.

Nilai IPG di

Provinsi Lampung masih di bawah nilai IPM. Masalah kesejahteraan social di Provinsi Lampung sangat kompleks.

Penanganan masalah sosial lebih diutamakan bagi

penyandang masalah kesejahteraan sosial dan peningkatan pelayanan sosial. Tabel XLV Capaian Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2010-2014 No 1 2 3 4 5 6 7

8 9 10

Jenis masalah Anak Nakal Tuna Sosial Pengemis Gelandangan Korban Narkotika/NAFZA Wanita Korban Kekerasan Anak Korban Tindak Kekerasan Anak Balita Terlantar Anak Jalanan Anak cacat / Anak Dengan Kedisabilitasan

2010 47.356 1.173

2011 51.776 987

2012 30.486 997

2013 30.482 925

2014 1.485 547

330 235 328

349 257 602

322 280 520

374 283 486

394 351 624

145

145

38987

588

-

86

86

1478

570

469

86

86

1478

570

4.821

2.779

1.720

14.169

1.841

1.011

6.969

7.707

582

14.159

4.554


180


No 11

12 13 14 15 16

Jenis masalah (ADK) Penyandang cacat

2010 12.378

21.127

Lanjut Usia Terlantar Eks Napi Wanita Rawan Sosial Ekonomi Keluarga Fakir Miskin Keluarga Renta

33.554

17

2011

2012

2013

2014

305

24.099

23.345

38.886

24.117

38.971

36.995

975 94.414

1630 95.871

163 64

91.786

2.808 70.142

784.716 KK 48.127 KK 8.203 KK

784.716 KK 48.127 KK

44 KK 7.485 KK

604.211 KK -

636.020 KK -

626 KK

-

-

Keluarga Rumah 113.854 Tak Layak Huni KK 18 Keluarga 2.731 KK 2.731 KK Bermasalah Sosial 19 Korban Bencana 4.351 4.351 Alam dan Sosial 20 Masyarakat yang 101.310 101.310 tinggal di daerah rawan bencana 21 Pekerja Migran 226 226 Terlantar Sumber : Dinas Sosial Provinsi Lampung, 2015

357 KK

2.529 KK 2.050 KK

604.259

7.443

8.471

91832

-

-

68

317

919

Untuk beberapa masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Lampung telah mengalami penurunan walaupun beberapa indikator juga ada yang mengalami peningkatan. Program

yang

dilaksanakan

dalam

upaya

mewujudkan

kesejahteraan sosial di Provinsi Lampung antara lain: a.

Pemberdayaan Fakir Miskin, KomunitasAdat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya.

b.

Pelayanan dan rehabilitasui kesejahteraan sosial.

c.

Pembinaan Anak terlantar.

d.

Pembinaan para penyandang cacat dan trauma.

e.

Pembinaan Panti Asuhan dan Panti Jompo.


181


f.

Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba, dan penyakit sosial lainnya).

g.

Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.

h.

Program Keluarga Harapan.

i.

Program rehabilitasi sosial.

j.

Program perlindungan dan jaminan Sosial.

c.

Capaian

Sasaran

Pengendalian

Pertumbuhan

Penduduk

dan

Pengembangan Tenaga Kerja 1. Capaian Urusan Ketenagakerjaan

Urusan ketenagakerjaan

terdiri dari 4 (empat) indikator

kinerja yaitu persentase pertumbuhan penduduk, persentase tingkat pengangguran terbuka, tingkat kenaikan upah minumum dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Capaian kinerja masingmasing indikator dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel XLVI Capaian Urusan Ketenagakerjaan Provinsi Lampung Tahun 2010-2014

NO

INDIKATOR KINERJA

2011 1,34%

Persentase pertumbuhan penduduk 2. Persentase tingkat 5,90% 6,14% pengangguran terbuka 3. Tingkat kenaikan 767.500 855.000 upah mínimum provinsi 4. Tingkat partisipasi 67,95% 68,00% angkatan kerja Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2015 1

1.

2010 1,35%

REALISASI 2012 1,33%

2013 1,23%

2014 1,20 %

5,47%

6,22%

5,90%

975.000 1.150.000 1.399.037

66,27%

64,70%


65,22%

182


Pertumbuhan penduduk selama 5 (lima) tahun terakhir dari 2010 – 2014 menurun dari 1,35% menjadi 1,20%. Angka pengangguran terbuka di Provinsi Lampung berfluktuasi selama 5 tahun terakhir. Namun, nilai fluktuasi antar tahun masih di bawah 1%. Secara umum, ada tendensi angka pengangguran terbuka menurun, walaupun tidak signifikan. Pada tahun 2013 sebesar 6,22% dan pada tahun 2014 menjadi 5,90%. Meskipun sudah di bawah angka pengangguran terbuka tingkat nasional, tetapi angka pengangguran terbuka sebesar 5.90% termasuk tinggi. Hal ini harus menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah kabupaten/kota se Provinsi Lampung. Pembangunan daerah ke depan harus fokus kepada sektor-sektor ekonomi yang membuka kesempatan kerja/berusaha,

pengembangan

UMKM,

dan

percepatan

tumbuhnya wirausaha baru. Keberhasilan pembangunan di bidang ketenagakerjaan tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, baik dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja maupun menciptakan lapangan pekerjaan baru.Upaya tersebut diantaranya dilakukan melalui pelatihan bagi calon tenaga kerja di BLK, baik BLK Bandar Lampung, BLK Way Abung, BLK Metro, dan BLK Kalianda. Pada 5 tahun terakhir tercatat 9.448 orang sudah dilatih dan berdasarkan evaluasi 52,6 % telah terserap di pasar kerja baik di perusahaan maupun usaha mandiri. Selain

itu

untuk

menjamin

kesejahteraan

pekerja,

Pemerintah Provinsi Lampung juga mengupayakan peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung. Trend kenaikan UMP ini


183


selalu meningkat cukup signifikan terutama pada tahun 2014 yang mencapai 21,66% dan jauh di atas angka inflasi daerah. 2. Capaian Urusan Keluarga Berencana Persentase contraceptive prevalence rate(CPR ) Provinsi Lampung berdasarkan SDKI pada tahun 2012 sebesar 66.3% dengan TFR sebesar 2.7. Angka TFR yang masih tinggi ini masih berada diatas angka nasional sehingga untuk menurunkannya pemerintah Provinsi Lampung harus bekerja keras untuk menurunkannya. Meskipun demikian jumlah peserta KB (Akseptor baru) setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Dimana Akseptor baru pada tahun 2010 sebesar 501.819 meningkat pada tahun 2012 sebesar 561.061 walaupun angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2011 sebesar 583.851. Untuk berencana

meningkatkan pemerintah

pelayanan juga

harus

di

bidang

keluarga

menambah

sarana

prasana/klinik KB di daerah-daerah terpencil. Selain itu sosialisasi tentang keluarga berencana dan penggunaan alat kontrasepsi harus dilakukan secara rutin. 3.

Capaian Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu laju pertumbuhan penduduk dan jumlah penduduk. Capaian kinerja masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut :


184


Tabel XLVII Capaian Urusan Keluarga Berencana Provinsi Lampung Tahun 2010-2014 No 1

Indikator Kinerja Laju pertumbuhan penduduk

Satuan %

2010

2011

1.35

2012

1.34

2013

1.33

2014

1.23

1.20

Jiwa 7.608.405 7.691.007 7.767.312 7.932.132 Jumlah Penduduk Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, Maret 2015

9.867.147

2

Berdasarkan tabel XLVI diketahui bahwa pertumbuhan penduduk Lampung yaitu sebesar 9,8 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk (LPP) 1,20 per tahun. Jika laju pertumbuhan penduduk 1,20 persen per tahun maka setiap tahunnya akan terjadi pertumbuhan penduduk sekitar 1,8 juta lebih per tahun. Dengan demikian, jika di tahun 2013 jumlah penduduk 7,9 juta jiwa maka di tahun 2014 bertambah menjadi 9,7 juta. Apabila

pertumbuhan

penduduk

terus

bertambah,

sementara laju pertumbuhan ekonomi berjalan lamban, maka Lampung

akan

semakin

bertambah

miskin

dan

akan

mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Untuk itu diperlukan upaya dan langkah konkret guna menghindari terjadinya ledakan penduduk di masa yang akan datang. 4. Capaian Urusan Ketransmigrasian Urusan

ketransmigrasian,

telah

dilakukan

pengiriman

transmigran asal Provinsi Lampung ke Kalimantan dan Sulawesi sebanyak 351 Kepala Keluarga serta penyelesaian sertifikat


185


pemukiman transmigrasi yang tersebar di 9 Kabupaten, secara rinci sebagaimana tabel XLVII di bawah ini. Tabel XLVIII Jumlah Transmigran Provinsi Lampung Dan Lokasi Tujuan No TAHUN

KAB/KOTA ASAL

1

2009

2

2010

3

2011

Pesawaran Lampung Selatan Lampung Utara Pesawaran Lampung Selatan Pesawaran Lampung Selatan

KK 25 25 25 25 15 25 50

Lampung Utara Lampung Selatan Pesawaran Pringsewu Lampung Selatan Pringsewu Pesawaran Lampung Tengah Lampung Utara Pringsewu Tanggamus

20 20 25 25 15 15 10 10 10 5 6

4

2012

5

2013

6

2014

PENEMPATAN JIWA TUJUAN 105 Kaltim 104 Kalteng 104 Kalteng 111 Kaltim 70 Kalteng 94 Kalteng 201 Kalteng & Kalbar 68 Kalbar 81 Kalteng 86 Kalteng 99 Kalteng 59 Kalteng 49 Kalteng 40 Kalteng 38 Kalteng 32 Sulteng 18 Sulteng 19 Kalbar

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung, 2015

Jumlah penduduk yang transmigrasi dari Provinsi Lampung ke Provinsi Lain mengalami penurunan setiap tahunnya.Hal ini mungkin disebabkan pada tahun 2014 perekonomian Lampung sudah mengalami peningkatan yang cukup baik. Disamping itu pula, hal ini dikarenakan berkurangnya quota pengiriman calon transmigrasi yang diberikan oleh pemerintah pusat (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi) kepada Pemerintah Provinsi Lampung serta masih kurangnya kerjasama antar daerah (KSAD) antara

daerah

pengirim

dengan

daerah

penerima


guna

186


penempatan calon transmigrasi asal Provinsi Lampung di Kalimantan dan Sulawesi. d. Capaian

Sasaran

Peningkatan

Kualitas

Kepemudaan

dan

Keolahragaan 1. Capaian Urusan Pemuda dan Olahraga Urusan Pemuda dan Olahraga, terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja yaitu jumlah atlet pelajar, jumlah kelompok usaha ekonomi produktif dan jumlah pembangunan pengadaan sarana dan prasarana olahraga. Capaian kinerja masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel XLVIII sebagai berikut : Tabel XLIX Capaian urusan pemuda dan olahraga Provinsi Lampung Tahun 2010-2014 NO 1

INDIKATOR Jumlah atlet pelajar

SATUAN Orang

2010 22

2011 73

2012 135

2013 8

2014 47

2

Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Jumlah pembangunan pengadaan sarana prasarana olahraga

Kelompok

27

33

52

57

46

Unit

4

7

7

5

7

3

Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga, 2015

Jumlah atlet pelajar pada tahun 2011 – 2012 menunjukkan peningkatan dari 73 orang menjadi 135 orang. Pada 2013 – 2014 mengalami peningkatan dari 8 orang menjadi 47 orang. Kegiatan pembinaan kepemudaan telah banyak dilakukan oleh pemerintah BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

187


Provinsi Lampung, pembinaan yang dilakukan selain dalam bidang olah raga juga dalam bidang entrepreneurship.

Kegiatan

kepemudaan ini setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. 4.

Misi IV Mengembangkan masyarakat berbasis IPTEK, dengan tujuan : a.

Membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap IPTEKS

b. Mengembangkan

penelitian

dan

pengembangan

untuk

menghasilkan IPTEKS tepat guna c.

Menguasai, mengadaptasi, dan memanfaatkan IPTEKS untuk kesejahteraan masyarakat

d. Menyebarluaskan IPTEK Untuk mencapai tujuan tersebut telah ditetapkan sasaran strategis dengan beberapa indikator kinerja. Target dan realisasi dari masingmasing indikator kinerja pada sasaran misi IV adalah sebagai berikut : Tabel L Pengukuran Kinerja Sasaran N O 1

TAHUN 2014 SASARAN INDIKATOR STRATEGIS KINERJA TARGET REALISASI Meningkat 1. Jumlah SDM 25 org 25 org nya terlatih pemanfaatan pemanfaatan IPTEKS oleh potensi kelompok energi masyarakat terbarukan dalam 2. Jumlah 85 111 berbagai publikasi aspek melalui kehidupan media cetak

CAPAIAN KATEGORI 100%

138,8%

Sangat Baik

Sangat Baik

Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2015

Pada tabel XLIX di atas, dapat diketahui tingkat capaian dari kedua indikator kinerja yang telah ditetapkan mencapai rata-rata sangat baik (119,4%), terlihat dari 2 indikator kinerja yang ada seluruhnya dengan capaian sangat baik yaitu jumlah SDM terlatih


188


pemanfaatan potensi energi terbarukan tercapai 100% dan jumlah publikasi melalui media cetak sebesar 138,8%. Sedangkan, perkembangan capaian indikator kinerja selama 5 tahun pada misi 4 dari tahun 2010 sampai 2014 yaitu : Tabel LI Perkembangan Sasaran NO

INDIKATOR KINERJA

REALISASI 2011 2012 2013 25 25 25 org org org

2010 Jumlah SDM terlatih 25 pemanfaatan potensi org energi terbarukan 3 Jumlah publikasi melalui 33 33 45 35 media cetak Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2015 1

2014 25 org

111

Pada tabel L tersebut di atas, dapat diketahui jumlah SDM terlatih pemanfaatan potensi energi terbarukan selama 5 tahun tidak mengalami perubahan hanya sebanyak 25 orang. Pada indikator jumlah publikasi melalui media cetak pada tahun 2013 – 2014 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu dari 35 publikasi menjadi 111 publikasi atau 317%. 1. Capaian Urusan Komunikasi dan Informatika Penguasaan Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan daya saing suatu daerah secara keseluruhan dan berkelanjutan. Salah Iptek yang berkembang di Provinsi Lampung adalah dengan semakin bertambahnya media informasi yang berkembang maju pesat. Media informasi yang berkembang di Provinsi Lampung seperti surat kabar harian, televisi dan radio. Pada tahun 2014 media surat kabar harian di Lampung ada 3 media besar yaitu Lampung Post, Radar Lampung dan Tribun Lampung. Untuk media televisi adalah TVRI Lampung, Lampung TV, Tegar TV, Siger TV, dan BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

189


Radar TV. Sedangkan untuk stasiun radio lebih dari 20 stasiun radio yang tersebar di seluruh kabupaten di Provinsi Lampung. 2.

Capaian Urusan Kearsipan Pemerintah Lampung memiliki Laporan Keuangan setiap tahunnya. Berdasarkan hasil audit BPK RI Perwakilan Lampung terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2010-2014 dapat disajikan tabel LI sebagai berikut : Tabel LII Perbandingan Hasil Opini BPK RI Perwakilan Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung NO TAHUN OPINI BPK KET. 1 2010 Wajar Dengan Pengecualian 2 2011 Wajar Tanpa Pengecualian 3 2012 Wajar Tanpa Pengecualian 4 2013 Wajar Dengan Pengecualian 5 2014 Proses Audit BPK RI Sumber : Biro Keuangan Setdaprov. Lampung, 2015

memiliki Pelaporan Wajar Tanpa Pengecualian sebesar 50%. Melihat data capaian di atas pemerintah daerah harus bekerja keras untuk meningkatkan laporan keuangan dari WDP menjadi WTP sebesar 50%. Penurunan opini dari Wajar Tanpa Pengecualian pada tahun 2011 dan 2012 ke Wajar Dengan Pengecualian pada tahun 2013 lebih disebabkan ada beberapa temuan yang menyebabkan prosentase inmaterial seperti masih adanya aset daerah yang masih dalam proses inventarisasi dan kesalahan administrasi. Sementara itu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada saat ini masih dalam


190


proses pemeriksaan atau Audit Tim Auditor dari BPK RI Perwakilan Lampung.

Proses Penyerahan Hasil Audit BPK RI Perwakilan Lampung dari Kepala Perwakilan BPK RI ke Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013

Harapan atau target opini Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI untuk tahun 2014 atas Laporan Keuangan Pemerintah Provisi Lampung adalah Wajar Tanpa Pengecualian. 5.

Misi V mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya, dan mengembangkan budaya daerah, dengan tujuan : a.

Mengembangkan masyarakat berbudaya dan agamis

b. Mengembangkan budaya daerah c.

Berkembangnya budaya daerah

d. Terkelolanya kekayaan budaya daerah e.

Mendayagunakan nilai budaya dan kekayaan budaya daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengenalan kesenian dan kekayaan budaya

f.

Meningkatkan kreativitas budaya dan seni pertunjukan sebagai daya dukung lingkungan yang kondusif bagi pembentukan jati diri


191


g.

Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan dan kesenian daerah untuk mewarnai dan mendorong pembangunan pariwisata khususnya dan pembangunan daerah umumnya. Untuk mencapai tujuan tersebut telah ditetapkan sasaran strategis

dengan beberapa indikator kinerja. Target dan realisasi dari masingmasing indikator kinerja pada sasaran misi V dapat diketahui tingkat capaian dari kelima sasaran dan 13 indikator kinerja yang telah ditetapkan mencapai rata-rata sangat baik (100%), terlihat dari 13 indikator kinerja yang ada seluruhnya dengan capaian sangat baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel LII sebagai berikut : Tabel LIII Pengukuran Kinerja Sasaran NO 1

2

3

TAHUN 2014 SASARAN INDIKATOR KINERJA STRATEGIS TARGET REALISASI Berkembangn 1. Jumlah rehabilitasi 260 260 ya fasilitas bangunan Rumah unit unit dan kondisi Ibadah keberagamaa 2. Jumlah Rumah 9 unit 9 unit n di Ibadah beronamen masyarakat Lampung di Kab/Kota 855 org Berkembang Jumlah jamaah 870 org nya tolepeserta umroh dan ransi ber wisata rohani agama di masyarakat Meningkat 1. Jumlah seniman 22 org 22 org nya kesejahte /seniwati yang raan masyara berpartisipasi kat melalui pada promosi pengenalan pesona seni kesenian dan budaya Lampung kekayaan di Luar negeri budaya 2. Jumlah benda 4.747 4.747 benda cagar budaya benda koleksi museum yang dilestarikan 3. Jumlah pengun 10.000 10.375 org jung pameran org regional se Sumatera

CAPAIAN

KATEGORI

100 %

Sangat baik

100%

Sangat baik

98,27

Sangat baik

100 %

Sangat Baik

100 %

Sangat Baik

103,75%

Sangat Baik


192


NO 4

SASARAN STRATEGIS Peningkatan kreativi tas budaya dan seni pertunjukan untuk meni ngkatkan/ pembentuk an jati diri

TAHUN 2014 INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

1.

20 exhbs

20 exhbs

100 %

Sangat Baik

300 psrta

300 psrta

100 %

Sangat Baik

45 psrta

45 psrta

100 %

Sangat Baik

2.

3.

Jumlah exhibisi seni kreasi Lampung Jumlah peserta festival tari kreasi Lampung Jumlah peserta pesona lomba cipta lagu pop daerah

Pelestarian 1. Jumlah peserta 10 psrta 10 Psrta dan temu karya seni pengembang pertunjukan an serta 2. Jumlah peserta 25 psrta 25 Pstra apresiasi temu karya seni seni, budaya rupa masyarakat 3. Jumlah peserta 45 psrta 45 Psrta untuk kolaborasi karya menunjang seni pembanguna 4. Jumlah 4 atraksi 4 atraksi n pariwisata dukungan atraksi dan dan daya tarik mendorong wisata menara pembanguna siger n daerah semakin meningkat Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2015

5

KATEGORI

100 %

Sangat Baik

100 %

Sangat Baik

100 %

Sangat Baik

100 %

Sangat Baik

Dari 13 indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2014 sebanyak 12 indikator menunjukkan angka yang konstan kecuali pada indikator jumlah pengunjung pameran regional se-Sumatra di tahun 2014 meningkat sebanyak 375 orang atau 103,75%. Untuk peserta Jumlah jamaah peserta umroh dan wisata rohani target 870 peserta dan realisasi sebanyak 855 peserta atau 98,27%.

Sedangkan, perkembangan capaian indikator kinerja selama 5 tahun pada misi V dari tahun 2010 sampai 2014 dapat dilihat pada tabel LIII sebagai berikut : BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

193


Tabel LIV Perkembangan Sasaran NO 1

INDIKATOR KINERJA 1. 2.

2013 285 unit

2014 285 unit

24 unit

37 unit

9 unit

2.273 org

2.673 org

3.239 org

855 org

-

-

-

-

4.747 Benda

4.747 Benda

4.747 Benda

4.747 Benda

7.997 org

8.765 org

8.922 org

9.813 org

Jumlah exhibisi seni kreasi Lampung Jumlah peserta festival tari kreasi Lampung Jumlah peserta pesona lomba cipta lagu pop daerah

20 Exhbs 300 Psrta 45 psrta

20 Exhbs 300 Psrta 45 Psrta




Jumlah peserta temu karya seni pertunjukan Jumlah peserta temu karya seni rupa Jumlah peserta kolaborasi karya seni Jumlah dukungan atraksi dan daya tarik wisata menara siger

30 Psrta 20 Psrta 45 Psrta -

15 Psrta 20 Psrta 45 Psrta -

15 Psrta 20 Psrta 45 Psrta 9 atraksi



Jumlah rehabilitasi bangunan Rumah Ibadah Jumlah Rumah Ibadah beronamen Lampung di Kab/Kota

2

Jumlah jamaah peserta umroh dan wisata rohani

3

1. Jumlah seniman /seniwati yang berpartisipasi pada promosi pesona seni budaya Lampung di Luar negeri 2. Jumlah benda cagar budaya koleksi museum yang dilestarikan 3. Jumlah pengun jung pameran regional se Sumatera

4

1. 2. 3.

5

1. 2. 3. 4.

2010 149 unit

2011 118 unit

4 unit

23 unit

400 org

REALISASI 2012 120 unit

22 org

4.747 Benda 10.375 org


1. Capaian Urusan Pariwisata Pembangunan bidang pariwisata Sektor pariwisata sangat potensial di Provinsi Lampung dan tersebar di seluruh wilayah dengan karakteristik yang unik dan berbeda-beda. Sektor pariwisata sangat berpotensi karena masih banyak objek-objek BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

194


wisata yang belum optimal pengelolaannya dan terpublikasikan dengan baik. Objek-objek wisata tersebut jika dikelola dengan optimal akan dapat meningkatkan PAD dan memperluas kesempatan kerja serta kesempatan berusaha. Efek dominonya adalah mampu mendorong kegiatan ekonomi lainnya, seperti perhotelan/akomodasi, angkutan, dan industri kecil/rumah tangga (industri kreatif). Jenis wisata yang dapat dikunjungi di Provinsi Lampung adalah wisata bahari dan pegunungan.

Wisata bahari seperti

pantai yang indah dengan pasir putihnya, yang banyak terdapat di kawasan pesisir Kabupaten Lampung Selatan (sepanjang Kalianda), Kabupaten Tanggamus (Teluk Kiluan), Kabupaten Pesawaran (Pantai Mutun, Pantai Kalapa Rapet), dan Pesisir Barat (Tanjung Setia) dan masih banyak lagi wisata bahari lainnya yang tersebar di Provinsi Lampung.

Pantai Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat lokasi favorit turis Manca Negara untuk berselancar

Objek wisata alam berupa pegunungan yang hijau dapat ditemui di Kabupaten Lampung Barat seperti Gunung Pesagi dan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Kabupaten Lampung Timur seperti Taman Nasional Way Kambas dan Gunung Krakatau di Kabupaten Lampung Selatan. Wisata Sejarah dapat ditemukan BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

195


di Museum Lampung di Kota Bandar Lampung dan wisata budaya di beberapa Kampung Tua di Sukau, Liwa, Kembahang, Batu Brak, Kenali, Ranau, dan Krui di Kabupaten Lampung Barat. Pada tahun 2013 jumlah objek pariwisata Lampung tercatat 314 objek wisata yang terdiri dari objek wisata alam dan buatan 241 objek dan wisata budaya 73 objek yang tersebar di Kab/Kota di Provinsi Lampung. Kinerja

dan

sasaran

pokok

kebudayaan dan pariwisata dapat

pembangunan

bidang

dilihat pada indikator

perkembangan jumlah wisatawan, baik wisatawan nusantara (wisnus) maupum wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Daerah Lampung pada tahun 2013, wisnus sebanyak 3.392.125 orang atau naik 31,41 %. Sedangkan, wisman yang berkunjung ke daerah Lampung sebanyak 75.590 orang atau naik 29,86%. Kondisi ini disebabkan

ada beberapa

faktor, diantaranya semakin

meningkatnya objek dan dana tarik wisata yang dapat menarik minat dan memberi kenyamanan bagi wisatawan.

Peragaan Busana bernuansa Kain Tapis Lampung dalam event Festival Krakatau yang banyak menarik Wisatawan Nusantara maupun Manca Negara


196


Tabel LV Perkembangan Jumlah Wisatawan Nusantara Dan Wisatawan Mancanegara TAHUN

WISATAWAN

TOTAL

NUSANTARA

MANCANEGARA

2010

2.136.103

37.503

2.173.606

2011

2.285.630

47.103

2.332.733

2012

2.581.165

58.205

2.639.370

2013

3.392.125

75.590

3.467.715

2014

4.327.188

95.528

4.422.716

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung, Desember Tahun 2014

Hal lain yang ikut menentukan yaitu kualitas pelayanan (SDM) dan kelembagaan yang semakin meningkat dan profesional. Berikut tabel perkembangan jumlah wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara yang datang ke Provinsi Lampung selama tahun 2010 – 2014.

Wisata Anak Gunung Krakatau Di Kalianda Lampung Selatan


197


Objek wisata alam berupa pegunungan yaitu Gunung Krakatau di Kabupaten Lampung Selatan yang merupakan salah satu ODTW yang diunggulkan Provinsi Lampung. 2.

Capaian Urusan Kebudayaan Pembangunan dan perkembangan bidang kebudayaan seperti aspek, kesenian, aksara dan bahasa, peninggalan sejarah dan purbakala (BCB) kesejarahan, permuseman dan nilai tradisi. Dalam pembinaan kebudayaan. Pemerintah daerah berfungsi, menggali,

melestarikan,

memelihara,

pemanfaatan

dan

penyebarluasan dalam rangka meningkatkan aspirasi masyarakat. Pada tahun 2013 jumlah organisasi kesenian di Provinsi Lampung tercatat 903 cabang organisasi kesenian yang bersifat seni tradisional dan kreasi. cabang organisai seni meliputi: seni tari 771 organisasi, seni musik 87 organisai, seni tradsional 15 organisai, seni rupa 30 organisai. Pembinaan yang dilakukan antara lain dengan peningkatan kreativitas dan mutu seniman, pagelaran pentas seni/work shop, pengiriman duta seni, lomba seni serta bantuan sarana prasarana bagi sanggar seni

di

masyarakat dan sekolah.pembinaan terhadap peningkatan sejarah dan purbakalaan: dengan pendataan, perawatan/pemeliharaan situs, pemeliharaan dan pemantapaan cagar budaya, peningkatan sadar budaya masyarakat dalam penyelamatan cagar budaya. Dari sekolah banyak benda cagar budaya yang bernilai sejarah, budaya dan ilmu pengetahuan, hingga saat ini di Provinsi Lampung baru terdata 101 benda cagar budaya (hasil penelitian Balai Arkeologi dan Benda Cagar Budaya Serang) dan baru 7 benda cagar budaya yang terdaftar di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

198


Situs kepurbakalaan yang terdiri peninggalan zaman prasejarah, klasik, islam, kolonial dan kemerdekaan. Situs kepurbakalaan zaman prasejarah antara lain Taman Purbakala Pugungharjo, Lampung Timur, Situs Butu bedil di Tanggamus dan situs Kebon tebu di Lampung barat berupa menhir dan dolmen, situs kepurbakalaan zaman islam berupa kuburan kuno di Bentengsari Lampung Timur dan makam Islam di Wonosobo Tanggamus. Sedangkan situs kesejarahan antara lain Makam Pahlawan Nasional Raden Intan II di Lampung Selatan Disamping itu kegiatan yang dilakukan dalam pelestarian dan pemeliharaan peninggalan sejarah dan purbakala (bergerak), dilakuakn pengumpulan, pemeliharaan dan penyajian/publikasi benda cagar budaya koleksi museum.

Museum Negeri Ruai Jurai Lampung memiliki 4.747 koleksi yang berasal dari berbagai jenis koleksi yang bernilai sejarah, budaya dan ilmu pengetahuan.


199


Di Museum Negeri Ruai Jurai Lampung pada tahun 2013 tercatat sebanyak 4.747 koleksi yang berasal dari berbagai jenis koleksi yang bernilai sejarah, budaya dan ilmu pengetahuan. Jumlah pengunjung ke museum tahun 2013 sebanyak 84.382 orang terdiri dari wisatawan nusantara dan mancanegara.

Salah satu Koleksi benda Purbakala di Museum Negeri Ruai Jurai Lampung

Pengunjung Museum Negeri Ruai Jurai Lampung Selama Kurun Waktu Tahun 2010 – 2014 berjumlah 879.274 berdasarkan tabel LVI di bawah ini terlihat peningkatan setiap tahunnya. Jumlah pengunjung selam 5 tahun terakhir secara berturut-turut dari tahun 2010 berjumlah 257.030 pengunjung, tahun 2011 berjumlah 291.552, tahun 2012 berjumlah 327.780, tahun 2013 berjumlah

359.618

dan

tahun

2014

berjumlah

379.274

pengunjung.


200


Tabel LVI Jumlah Pengunjung Museum Lampung Selama Kurun Waktu Tahun 2010 – 2014

JENIS PENGUNJUNG JUMLAH

NO

TAHUN

1 10 11 12 13 14

2 2010 2011 2012 2013 2014

JUMLAH JML RATA-RATA

% TOTAL

UMUM

3 1,310 12,658 2,549 3,286 2,808 22,611 4,522 5.05%

TAMU NEGARA

TAMU ASING

4

5

TK/SD

SLTP

SLTA

MAHASISWA

ORGANISAS PENGUNJUNG PENELITI TEMPORER I SOSIAL

PAMERAN TEMPORER

226 8 53 0 107

6 64,601 32,089 37,529 49,803 41,703

7 38,066 18,533 24,533 19,243 31,037

8 17,108 10,566 8,780 8,114 10,383

9

259 38 21 0 6

2,762 860 1,787 3,563 2,570

15 0 3 26 27

180 0 46 0 50

124,527 74,752 75,301 84,035 88,691

12 89,761 97,456 95,753 95,809 96,003

13 31,942 67,505 108,707 159,999 159,030

324

394

225,725

81,132

54,951

11,542

71

276

447,306

282,970

208,154

65 0.07%

79 0.09%

45,145 50.46%

16,226 18.14%

10,990 12.28%

10

PAMERAN HUT RI

2,308 2.58%

11

14 0.02%

55 0.06%

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung, Desember Tahun 2014


201

MUSEUM MASUK SEKOLAH

14

NON PEMERAN TETAP

JUMLAH TOTAL

0 35,039 31,219 975

15 10,800 16,800 16,800 18,800 35,550

16 257,030 291,552 327,780 359,618 379,274

66,258

98,750

876,362


a.

Permasalahan urusan Pariwisata dan Kebudayaan 1.

Sarana dan prasarana yang tersebar di Kabupaten/Kota belum memadai, ini merupakan kunci untuk memperlancar akses wisatawan;

2.

Dukungan sektor terkait masih sangat kurang;

3.

Bandara Raden Intan II masih bersifat penerbangan domestik belum Internasional;

4.

Tingkat Sadar Wisata masyarakat masih kurang;

5.

Sarana promosi masih terbatas.

b. Solusi 1.

Peningkatan Sarana dan Prasarana baik melalui Kabupaten / Kota, Swasta dan Provinsi;

2.

Koordinasi tingkat tinggi antar sektor terkait, karena keberhasilan pariwisata bukan tanggung jawab Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi semata;

3.

Mengharapkan pihak Perhubungan atau instansi terkait sehingga Bandara Raden Intan II dapat ditingkatkan statusnya menjadi Penerbangan Internasional, dengan demikian akan memudahkan bagi wisatawan untuk berkunjung ke Lampung bahkan bisa dijadikan pintu gerbang kedatangan wisatawan mancanegara maupun domestik;

4.

Optimalisasi

pengelolaan

dan

pelayaanan

yang

mampu

meningkatkan kecintan masyarakat, mengembangkan kreatifitas serta mutu pelayanan dan dukungan sadar wisata masyarakat untuk memberikan kenyaman bagi wisatawan; 5.

Memperbanyak dan peningkatan kualitas promosi, pemasaran pariwisata, baik dalam maupun luar negeri dengan pendekatan yang terarah, fokus serta ditunjang sarana promosi yang bermutu, sehingga dapat meningkatkan citra pariwisata Lampung sebagai BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

202


daerah tujuan wisata yang aman, nyaman dan menarik bagi wisatawan. c. Rekomendasi Rekomendasi untuk pelaksanaan program/kegiatan ditahun yang akan datang adalah bahwa program/kegiatan ini untuk terus dilanjutkan guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kepariwisataan, mengembangkan kreatifitas serta mutu pelayanan untuk memberikan kenyamanan bagi wisatawan. 6.

Misi VI meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan tujuan : a.

Menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian SDA dan LH

b. Optimalisasi pemanfaatan ruang c.

Pemeliharaan keberagaman sumber daya hayati

d. Memberikan kenyamanan pada fasilitas umum e.

Antisipasi terhadap global warming

Untuk mencapai tujuan tersebut telah ditetapkan sasaran strategis dengan beberapa indikator kinerja. Target dan realisasi dari masing-masing indikator kinerja pada sasaran misi VI seperti terlihat pada tabel LVII di bawah, dapat diketahui tingkat capaian dari keempat sasaran dan 6 indikator kinerja yang telah ditetapkan seluruhnya dengan capaian sangat baik. Sedangkan, perkembangan capaian indikator kinerja selama 5 tahun pada misi V dari tahun 2010 sampai 2014 dapat dilihat pada tabel LVIII sebagai berikut :


203


Tabel LVII Pengukuran Kinerja Sasaran NO 1

2

3

4

SASARAN STRATEGIS Penurunan angka pencemaran lingkungan Terpeliharanya daerah konservasi

INDIKATOR KINERJA Jumlah penanganan kasus/pengaduan pencemaran Jumlah industri yang diawasi dalam ketaatan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

Terehabilitasinya hutan dan kawasan mangrove

1. Jumlah luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi 2. Persentase kerusakan kawasan hutan

Tersedianya konsep antisipasi terhadap global warming

1. 2.

Jumlah bibit (GELAM) Jumlah lokasi pengembangan hutan rakyat

TAHUN 2014 TARGET REALISASI 5 kasus 5 kasus

CAPAIAN

KATEGORI

100 % Sangat Baik

80 prshn

70 prshn

87,50 % Sangat Baik

18.909 ha

17.309,24 Ha

91,53 Sangat Baik %

53 %

53,97 %

101,83 Sangat Baik %

1.300.000 btg 15 Kab/kota

6.210.000 Btg 15 Kab/kota

477 % Sangat Baik 100 % Sangat Baik


Tabel LVIII Perkembangan Sasaran NO

INDIKATOR KINERJA

1

Jumlah penanganan kasus/pengaduan pencemaran

2

Jumlah industri yang diawasi dalam ketaatan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

3

1.

4

Jumlah luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi

2.

Persentase kerusakan kawasan hutan

1.

Jumlah bibit (GELAM)

2.

Jumlah lokasi pengembangan hutan rakyat

2010 5 kasus

REALISASI 2011 2012 5 kasus 5 kasus

2013 5 kasus

2014 5 kasus

20 prshn

39 prshn

72 prshn

70 prshn

9.109,9 Ha

64,68 % 15.350.000 btg 14 kab/kota

75 prshn

112.493,97 54.959,68 Ha Ha

56,45 %

55,27 %

30.230.000 16.360.900 Btg Btg 14 14 kab/kota kab/kota

59.952 Ha

17.309,24 Ha

54,15% 15.380.000 Btg 14 Kab/kota

53,97% 6.210.000 Btg 15 kab/kota



204


Dari 6 indikator kinerja yang ditetapkan sebanyak 1 indikator tidak mengalami perubahan, 2 indikator kinerja menunjukkan penurunan yaitu pada indikator kinerja jumlah industri yang diawasi dalam ketaatan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup dan persentase kerusakan hutan.

Sedangkan, 2 indikator lainnya

mengalami peningkatan yaitu jumlah lokasi pengembangan hutan rakyat dan Jumlah luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi 1.

Capaian Urusan Lingkungan Hidup

Indeks kualitas lingkungan hidup di Provinsi Lampung dari tahun ke tahun terus meningkat secara linier, pada tahun 2010 masih sebesar 86,95 dan pada tahun 2013 mencapai 93,03 dan pada tahun 2014 diprediksi dapat mencapai 96,87. Indeks kualitas lingkungan hidup di Provinsi Lampung mengalami peningkatan pada tahun 2012 sebesar 86,57 dibandingkan tahun 2010 yaitu 86,95 dan diprediksi akan terus meningkat hingga tahun 2013 mencapai 93,03. Secara nasional, Lampung pada tahun 2012 menempati rangking ke 4 dan di tingkat regional menempati urutan ke 2 setelah Bengkulu. Dengan demikian merujuk dari standar minimal nasional indeks kualitas lingkungan hidup yang harus dicapai nilainya 60, tampak bahwa Provinsi Lampung memiliki kualitas yang jauh lebih baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel LIX capaian urusan lingkungan hidup Provinsi Lampung Tahun 2010 – 2014 sebagai berikut :


205


Tabel LIX Capaian Urusan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2010 – 2014 NO 1

2.

3.

Indikator

Satuan

2010

2011

2012

2013

2014

Indeks Lingkungan Hidup Persentase pebentukan BPB di kab/kota/ prov Persentase ruang terbuka hijau (RTH) di Ibukota Provinsi

Indeks

86,95

86,57

86,57

93,03 96,87

%

87

100

100

%

69,43

69,41

69,41

100

100

69,37 69,35

Sumber : BPLHD Provinsi Lampung 2014

Berikut tabel LVII Indikator Kinerja atas terealisasinya penanganan kasus pengaduan dan pembinaan penataan hukum terhadap perusahaan/industri. Tabel LX Indikator Kinerja Pembinaan Penataan Hukum Terhadap Perusahaan/Industri Tahun

Indikator Kinerja

2009

2010

2011

Penegakan 94,11% 72,73% 71,43% Hukum Lingkungan Sumber : BPLHD Provinsi Lampung 2014

2012

2013

2014

100%

100%

87,50%

Kinerja Penegakan Hukum Lingkungan dari Tahun 2009 sampai dengan 2014 tertuang dalam grafik sebagai berikut :


206


Grafik XXI

Grafik. 3.2. Tingkat Persentase Penegakan Hukum Lingkungan

Sumber : BPLHD Provinsi Lampung 2014

2.

Capaian Urusan Kehutanan Rehabilitasi hutan dan lahan merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki kawasan hutan yang sudah terlanjur rusak. Pada tahun 2010 ( awal RPJMD) diperkirakan kerusakan hutan di Provinsi Lampung adalah seluas 649.888 Ha (64,80 %). Selain upaya – upaya perlindungan hutan, maka upaya yang tidak kalah penting adalah rehabilitasi hutan yang telah rusak dan juga perbaikan lahan kritis yang pada tahun 2010 berdasarkan data terakhir adalah seluas 1.393.188 Ha. Akhir dari pencapaian sasaran strategis ini, diharapkan kerusakan hutan di Provinsi Lampung akan turun hingga 53 % pada akhir RPJMD (2014). Penurunan kerusakan kawasan hutan ini dilakukan secara bertahap melalui berbagai pendekatan program dan pendekatan yang tidak hanya berorientasi perbaikan kawasan hutan tetapi juga dapat berhasil guna membantu ekonomi masyarakat sekitar hutan dengan memanfaatkan secara optimal dan lestari hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).


207


Capaian kinerja pada indikator kinerja utama ini pada akhir RPJMD 2014 angka kerusakan hutan sebesar 53,97 % atau kurang sedikit dari target yang telah ditetapkan sebesar 53,00% sehingga pencapaian kinerja apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 98,17 %. Pencapaian kinerja dibandingkan target jangka menengah pada indikator kinerja utama terkait luas rehabilitasi hutan dan lahan kritis, dapat dilihat pada tebel LIX berikut: Tabel LXI Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis selama Tahun 2010 – 2014 NO

ASPEK

1

Luas Kawasan Hutan Luas Lahan Kritis Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dalam Kawasan Hutan Luas Kawasan Hutan Kerusakan Kawasan Hutan Indikator Kinerja Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kerusakan Kawasan Hutan

2 3

4 5 a b

2010 1.004.735,00

2011 1.004.735,00

TAHUN 2012 1.004.735,00

2013 1.004.735,00

2014 1.004.735,00

1.393.188,00 9.109,09

1.384.078,00 112.493,97

1.271.584,94 54.959,68

1.216.584,27 59.952,00

1.156.673,27 17.309,24

7.700,00

82.687,12

11.825,78

11.300,00

1.750,00

1.409,09

29.806,85

43.106,90

48.652,00

15.559,24

649.888,00

567.200,88

555.348,10

544.048,00

542.298,10

0,65

8,13

4,32

4,93

1,50

64,68

56,45

55,27

54,15

53,97

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, 2015

a.

Permasalahan urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1.

Masih terjadinya konflik batas kawasan hutan, antara lain dengan adanya klaim masyarakat terhadap kawasan hutan;

2.

Pengelolaan hutan yang melibatkan pihak ketiga (perusahaan) masih terdapat konflik dengan masyarakat yang mengakibatkan penjarahan dan perambahan;

3.

Masih tingginya lahan kritis di Provinsi Lampung.


208


b. Solusi 1.

Identifikasi dan inventarisasi permasalahan di setiap kawasan hutan, agar didapat data yang up to date perihal permasalahan batas kawasan, penanaman tugu batas maupun dengan tanaman batas dan meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum yang ada;

2.

Mengoptimalkan

kegiatan

pembinaan

yang

bertujuan

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam merehabilitasi hutan dan pengamanan hutan baik dalam program HKm ataupun kegiatan lainnya. Pembinaan yang dilakukan diharapkan menganut prinsip: Transparan dan akuntabel; 3.

Gerakan Lampung Menghijau (GELAM) sebagai salah satu program unggulan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung diharapkan dapat menjadi sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus sebagai sarana meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam kegiatan penanaman/rehabilitasi.

Gubernur Lampung melakukan penanaman pohon di sekitar Waduk Batutegi, Kabupaten Tanggamus


209


Gubernur Lampung menerima penghargaan dari Bapak Presiden RI sebagai juara 3 lomba menanam 1 milyar pohon Tahun 2014. Penyerahan ini dalam rangka puncak aksi hari penanaman pohon indonesia (HMPI) tingkat nasional bertempat di kab wonogiri – Jawa Tengah pada Tanggal 28 November 2014

7.

Misi menegakkan supremasi hukum untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan demokratis, dengan tujuan : a.

Peningkatan profesionalisme aparat keamanan dan penegak hukum

b.

Berkembangnya demokrasi dan hukum di masyarakat dan pemerintahan

c.

Berkembangnya pers sehat dan dinamis

d.

Berkembangnya tramtib berbasis masyarakat

Untuk mencapai tujuan tersebut telah ditetapkan sasaran strategis dengan beberapa indikator kinerja. Target dan realisasi dari masingmasing indikator kinerja pada sasaran misi VII adalah sebagai berikut :


210


Tabel LXII Pengukuran Kinerja Sasaran NO 1

2

SASARAN STRATEGIS Peningkatan kualitas aparat penegak hukum Berjalannya proses demokrasi Berjalannya pers yang sehat dan dinamis Peningkatan tramtibmas

3

4

INDIKATOR KINERJA Jumlah Produk Hukum Daerah Provinsi Lampung indeks demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jumlah lembaga penyiaran swasta televisi dan radio Indeks kriminalitas

TAHUN 2014 TARGET REALISASI 15 32 perda 80 pergub

CAPAIAN

KATEGORI

746 % Sangat Baik

66

66

100 % Sangat Baik

62 Radio 24 TV

62 Radio 28 TV

104,65 Sangat Baik %

66

66

100 % Sangat Baik


Pada tabel LX di atas, dapat diketahui tingkat capaian dari keempat sasaran dan 4 indikator kinerja yang telah ditetapkan mencapai rata-rata sangat baik. Sedangkan, perkembangan capaian indikator kinerja selama 5 tahun pada misi VI dari tahun 2010 sampai 2014 yaitu : Tabel LXIII Perkembangan Sasaran NO

INDIKATOR KINERJA

1

Jumlah Produk Hukum Daerah Provinsi Lampung

2

Jumlah indeks demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi

3

Jumlah lembaga penyiaran swasta televisi dan radio

4

Indeks kriminalitas

2010 5 Perda 43 Pergub 65 40 radio 8 tv 65,00

REALISASI 2011 2012 2013 16 Perda 18 perda 17 perda 51 45 47 Pergub Pergub Pergub 63 66 65 54 radio 15 tv

60 radio 23 tv

63,00

66,00

62 radio 25 tv 65,00

2014 32 Perda 32 Pergub 66 62 radio 28 tv 66,00



211


1.

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Perkembangan politik di Provinsi Lampung dapat dilihat dari perkembangan aktivitas masyarakat melalui partai politik (Parpol). Jumlah anggota DPRD Provinsi Lampung tahun 2009-2014 adalah sebanyak 75 orang. Pada tahun 2014 ini pemilihan umum kembali dilaksanakan untuk periode 2014-2019 dan diikuti oleh 10 partai politik. Hasil perolehan jumlah anggota DPRD Provinsi Lampung tahun 2014-2019adalah sebanyak 85 orang. Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik DPRD Provinsi Lampung Hasil Pemilu Tahun 2009 dan 2014 terlihat pada tabel LXII sebagai berikut : Tabel LXIV Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik DPRD Provinsi Lampung Hasil Pemilu Tahun 2009 dan 2014

No

Nama Partai Politik

Pemilu/ Jumlah Kursi 2014 2009

1

Partai Demokrat

14

10

2

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

11

17

3

Partai Golongan Karya

10

10

4

Partai Keadilan Sejahtera

7

8

5

Partai Amanat Nasional

7

8

6

Partau Gerindra

6

10

7

Partai Hanura

6

2

8

Partai Kebangkitan Bangsa

5

7

9

Partai Persatuan Pembangunan

3

5

10

Partai Demokrasi Kebangsaan

2

x

11

Partai Karya Peduli Bangsa

4

x

12

Partai Nasdem

X

8

Jumlah

75

85

Sumber: BPS, 2013 dan www.kpu.go.id , 2014


212


Dinamika

masyarakat

Lampung

juga

dapat

dilihat

dari

perkembangan jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak pada berbagai bidang kehidupan. Jumlah LSM bergerak dalam bidang tertentu sampai dengan akhir tahun 2005 mencapai 69 buah. Provinsi

Lampung

merupakan

provinsi

dengan

komposisi

penduduk yang sangat majemuk secara sosio-kultural. Kemajemukan kultural dari sisi positif merupakan kekayaan khazanah daerah, namun sekaligus bisa menjadi persoalan manakala tidak direkat dengan integrasi yang kuat dan dapat menjadi penyebab konflik sosial. Provinsi Lampung pernah mengalami berbagai konflik, meskipun dalam skala yang tidak besar, pemicunya cukup beragam, mulai dari persoalan politik, ekonomi, sosial maupun kultural. Beberapa konflik yang pernah mencuat ke permukaan, antara lain: kasus Way Jepara; Padang Ratu; daerah sentra industri perkebunan dan pemukiman transmigrasi di Lampung Utara; Way Kanan; Lampung Selatan; serta eks reklamasi Rawa Sragi. Untuk menjaga ketentraman dan ketertiban Kepolisian Daerah Lampung (Polda Lampung) dibantu dengan beberapa Kepolisian Resort, terdiri dari : a. Polres Bandar Lampung, mencakup wilayah Kota Bandar Lampung; b. Polres Lampung Selatan, mencakup wilayah Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran; c. Polres Tanggamus, mencakup wilayah Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pringsewu; a. Polres Lampung Tengah, mencakup wilayah Kabupaten Lampung Tengah; BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

213


b. Polres Lampung Timur, mencakup wilayah Kabupaten Lampung Timur; c. Polres Lampung Utara, mencakup wilayah Kabupaten Lampung Utara; d. Polres Lampung Barat, mencakup wilayah Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat; e. Polres Tulang Bawang, mencakup wilayah Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji; f. Polres Metro, mencakup wilayah Kota Metro; g. Polres Way Kanan, mencakup wilayah Kabupaten Way Kanan. Selain Polda Lampung, Provinsi Lampung juga dibantu oleh Komando Resort Militer (Korem) 043 yang membawahi beberapa Komando Distrik Militer (Kodim), yaitu : 1. Kodim 0410, mencakup wilayah Kota Bandar Lampung, 2. Kodim 0411, mencakup wilayah Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur dan Metro 3. Kodim 0412, mencakup wilayah Kabupaten Lampung Utara, Way Kanan, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Mesuji. 4. Kodim 0421 mencakup wilayah Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran. 5. Kodim 0422 mencakup wilayah Kabupaten Lampung Barat dan Pesisir Barat. 6. Kodim 0424 mencakup wilayah Kabupaten Tanggamus dan Pringsewu. Parameter lain untuk menilai kondisi kamtibmas di Provinsi Lampung adalah tingkat upaya pemberantasan penyalahgunaan psikotropika dan napza. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan operasi yang dilakukan oleh kepolisian secara rutin, serta bekerjasama dengan aparat terkait. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

214


Meskipun angka Crime Index masih cukup tinggi, namun secara umum dapat dikatakan stabilitas daerah cukup terjamin. Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin menurunnya konflik sosial. Sementara itu, guna mengantisipasi perkembangan terorisme, maka telah diambil berbagai langkah, antara lain: melaksanakan koordinasi dengan berbagai instansi terkait guna antisipasi terhadap potensi atau perkembangan terorisme; meningkatkan kewaspadaan dan deteksi dini terhadap ancaman terorisme serta gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum; sosialisasi mengenai perkembangan serta bahaya terorisme, serta meningkatkan peran Komunitas Intelejen Daerah (Kominda) Lampung. Masalah penyalahgunaan NAPZA telah dilakukan sosialisasi bahaya NAPZA dan memfungsikan Seaport Interdiction di Pelabuhan Bakauheni sebagai salah satu upaya untuk memutus jaring peredaran narkoba yang masuk ke Provinsi Lampung. Jenis Tindak Pidana dari tahun ketahun menunjukkan angka penurunan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Tahun 2011 terjadi 4.872 JTP dan tahun 2012 menurun menjadi 4.112 JTP. Tabel LXV Jenis dan Penanganan Tindak Pidana Polda Lampung Tahun 2009 – 2013 Jenis Kejahatan Pembunuhan

2009 JTP PTP 39 39

2010 JTP PTP 38 31

2011 JTP PTP 41 29

2012 JTP PTP 22 14

2013 JTP PTP 22 18

2

Penganiayaan Berat

214

165

216

164

188

156

196

148

159

144

3

Curas

723

533

535

330

595

274

507

290

665

277

4

Curat

1809

1442

1908

1213

1720

1075

1419

987

1535

828

No 1


215


5

Jenis Kejahatan Curanmor

2009 JTP PTP 1538 361

2010 JTP PTP 1431 320

2011 JTP PTP 1448 342

2012 JTP PTP 1324 532

2013 JTP PTP 1464 512

6

Narkoba

503

501

790

644

889

No

JUMLAH

504

498

797

643

4.826 3.044 4.629 2.556 4.782 2.673 4.112 2.614 4.734 2.672

Sumber: Kepolisian Daerah Provinsi Lampung, 2014

Berdasarkan data di atas, jenis tindak pidana (JTP) yang banyak terjadi di Provinsi Lampung tahun 2009 - 2013 adalah pencurian dan pemberatan (curat), pencurian kendaraan bermotor (curanmor) serta narkoba. Sedangkan untuk Penanganan Tindak Pidana (PTP) yang banyak dilakukan Kepolisian Daerah Lampung adalah pencurian dan pemberatan (curat), penganiayaan berat, narkoba dan tindak pidana lainnya. 8.

893

Misi VIII Mewujudkan Pemerintah yang Bersih, Berorientasi Kemitraan Dengan Masyarakat dan Dunia Usaha Serta Bertatakelola yang Baik, dengan tujuan : a.

Pemerintah daerah yang bertata kelola baik

b.

Terwujudnya desentralisasi pemerintahan

c.

Pemerintahan daerah yang berorientasi kewirusahaan

d.

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Untuk mencapai tujuan tersebut telah ditetapkan sasaran strategis dengan beberapa indikator kinerja. Target dan realisasi dari masingmasing indikator kinerja pada sasaran misi VIII adalah sebagai berikut :


216


Tabel LXVI Pengukuran Kinerja Sasaran NO 1

2

3

4

SASARAN STRATEGIS Perencanaan pembangunan yang baik

Meningkatnya aparatur yang berkualitas

Terselenggarany a akuntabilitas anggaran

Terwujudnya koordinasi pembangunan

INDIKATOR KINERJA 1. Persentase kesesuaian RPJMD 2010 – 2014 dan RKPD Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014 2. Persentase kesesuaian antara muatan rancangan RKPD dengan RPJMD 3. Persentase kesesuaian rancangan Renja SKPD dengan target/sasaran dalam rancangan RPJMD 1. Jumlah PNS yang menerima penghargaan 2. Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis, fungsional, kepemimpinan 3. Jumlah PNS Tugas Belajar dan Ikatan Dinas 1. Opini Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja 3. Jumlah SKPD menyusun LAKIP 1. Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi pembangunan wilayah perbatasan, sub regional, regional dan internacional

TAHUN 2014 TARGET REALISASI 100 100

CAPAIAN

KATEGORI

100 Sangat Baik

100

100

100 Sangat Baik

100

100

100 Sangat Baik

150

162

108 % Sangat Baik

38

55

144,7 % Sangat Baik

48

28

58,33% Sedang

WTP

WDP

Proses

B

CC

proses

50

50

100% Sangat Baik

15 Kab/kota

15 Kab/kota

100% Sangat Baik


217


NO

SASARAN STRATEGIS


INDIKATOR KINERJA 2. Jumlah sinkronisasi rencana kerja dan perencanaan bidang sosial budaya antar SKPD dan antar lintas provinsi/kabupaten/ kota

Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat

5

Jumlah sarana dan prasarana pelayanan publik

15 kab/kota

15 Kab/kota

52 unit

52 unit

CAPAIAN

KATEGORI

100% Sangat Baik

100%

Sangat Baik

Pada tabel LXVI di atas, dapat diketahui tingkat capaian dari kelima sasaran dan 12 indikator kinerja yang telah ditetapkan, sebanyak 9 indikator kinerja dengan capaian sangat baik, 1 indikator kinerja yang ditetapkan dengan capaian sedang dan 2 indikator kinerja sedang dalam proses penilaian. Tabel LXVII Perkembangan Realisasi Sasaran Strategis Tahun 2010-2014 NO

INDIKATOR KINERJA

1

1. Persentase kesesuaian RPJMD 2010 – 2014 dan RKPD Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014 2. Persentase kesesuaian antara muatan rancangan RKPD dengan RPJMD 3. Persentase kesesuaian rancangan Renja SKPD dengan target/sasaran dalam rancangan RPJMD 1. Jumlah PNS yang menerima penghargaan 2. Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis, fungsional, kepemimpinan, prapurnabhakti 3. Jumlah PNS Tugas Belajar dan Ikatan Dinas.

2

2010

2011

REALISASI 2012 -

-

2014 100%

100%

100 %

100%

100 %

100%

100%

100%

109

320

273

241

162

276

272

263

438

52

39

33

22

43

28

-

-

100 %

100 %

100%

2013


218


NO 4

INDIKATOR KINERJA 1. Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi pembangunan wilayah perbatasan, sub regional, regional dan internasional 2. Jumlah sinkronisasi rencana kerja dan perencanaan bidang sosial budaya antar SKPD dan antar lintas provinsi/kabupaten/kota

5

Jumlah sarana dan prasarana pelayanan publik

2010 14 kab/kota

2011 14 kab/kota

REALISASI 2012 2013 14 14 kab/kota kab/kota

14 kab/kota

14 Kab/kota

14 kab/kota

14 kab/kota

42 unit

43 unit

48 unit

51 unit

2014

52 unit

Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung, 2015 Dari kelima sasaran strategis dengan 12 indikator kinerja, diperoleh peningkatan pada indikator kinerja jumlah sarana dan prasarana pelayanan publik dari tahun 2010 – 2014 sebanyak 10 unit. 1.

Urusan Pemerintahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1964, Provinsi Lampung merupakan keresidenan Lampung, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 Provinsi Lampung ditingkatkan menjadi Provinsi Lampung dengan ibukota Tanjungkarang - Telukbetung. Secara administratif Provinsi Lampung dibagi dalam 15 kabupaten/kota yang selanjutnya terdiri dari beberapa wilayah kecamatan. Tabel LXVIII Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

No

Kabupaten/Kota

Ibukota

Jumlah Kecamatan

Luas Wilayah (km2)

17 23

2.007,01 2.725,63

KABUPATEN 1 2

Kab. Lampung Selatan Kab. Lampung Utara

Kalianda Kotabumi


219


No 3 4 5 6 7

Kabupaten/Kota

Jumlah Kecamatan

Ibukota

Kab. Lampung Tengah Kab. Lampung Barat Kab. Tanggamus Kab. Tulang Bawang Kab. Way Kanan

8 9 10 11 12

Gunung Sugih Liwa Kota Agung Menggala Blambangan Umpu Kab. Lampung Timur Sukadana Kab. Pesawaran Gedung Tataan Kab. Pringsewu Pringsewu Kab. Mesuji Mesuji Kab. Tulang Bawang Panaragan Barat Jaya Kab. Pesisir Barat Krui

13 KOTA 14 Kota Bandar Lampung

Bandar Lampung Metro

28 15 20 15 14

3.921,63

24 9

4.337,89

9 7 8

625 2.184

11

2.907,23

1.173,77

1.201

20

15 Kota Metro JUMLAH Sumber: www.lampung.bps.go.id, 2014

Luas Wilayah (km2) 4.789,82 2.043,17 2.731,16 4.385,84

192,96

5 215

68,79 35.288,09

Berikut disajikan Data Calon Pegawai negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2010 – 2014 berdasarkan golongan : Tabel LXIX Jumlah CPNS dan PNS Provinsi Lampung Berdasarkan Golongan Tahun 2010 - 2014 Golongan

2010

2011

2012

2013

2014

Golongan I

256

303

300

299

282

Golongan II

2136

2109

2632

2612

2558

Golongan III

4692

4596

4784

4619

4638

Golongan IV

626

644

666

643

789

7710

7625

8382

8173

8267

Jumlah

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, 2015


220


Dari tabel di atas, diketahui bahwa jumlah CPNS dan PNS Provinsi Lampung pada tahun 2013 – 2014 untuk Golongan III dan IV mengalami peningkatan. Sedangkan golongan I dan II mengalami penurunan.

Hal ini dikarenakan penerimaan CPNS yang lebih

dibutuhkan tenaga teknis dan minimal berpendidikan Sarjana (S-1). Grafik XXII Jumlah CPNS dan PNS Provinsi Lampung Berdasarkan Golongan Tahun 2010 – 2014


Untuk indikator kinerja jumlah sarana dan prasarana pelayanan publik khususnya pada bidang kesehatan, pada tahun 2014 ada peningkatan jumlah rumah sakit swasta sebanyak 1 unit dan rumah sakit umum swasta sebanyak 10 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel LXX Jumlah Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Bidang Kesehatan

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2014


221


B.

REALISASI ANGGARAN 1.

Pendapatan Daerah Pendapatan daerah, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah tersebut merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan daerah dikelompokan atas : a.

Pendapatan Asli Daerah (PAD), dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari : 1) Pajak daerah; 2) Retribusi daerah; 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

b.

Dana perimbangan,dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari : 1) Dana Bagi Hasil, terdiri dari bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak; 2) Dana Alokasi Umum; 3) Dana Alokasi Khusus.

c.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah, dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari : 1) Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;


222


2) Dana

darurat

dari

pemerintah

dalam

rangka

penanggulangankorban/kerusakan akibat bencana alam; 3) Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota; 4) Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah ; 5) Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya Terkait target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung dalam kurun waktu 2010-2014 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,21% per tahun. Sedangkan, untuk pajak daerah mengalami kenaikan secara bertahap rata-rata sebesar 1,19 % per tahun dengan asumsi bahwa kondisi sosial, politik dan perekonomian baik nasional, internasionalmaupun regional stabil dan tidak adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang mengatur tentang pengelolaan pendapatan pajak dan retribusi daerah yang sebagian diserahkan kepada Kabupaten/Kota, antara lain Pajak Air Bawah Tanah, Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Retribusi Ijin Pengambilan Air bawah Tanah.Target, realisasi dan prediksi PAD serta Pajak Daerah Provinsi Lampung Tahun 20102014, dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan data perkembangan beberapa tahun terakhir proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD Provinsi Lampung masih memberikan kontribusi dan memiliki peran besar untuk menunjang kemampuan belanja daerah dalam rangka mendukung

tercapainya

penyelenggaraan

pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang diwujudkan dalam program kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.


223


Tabel LXXI Realisasi/Prediksi Pajak Daerah Dan Pad Provinsi Lampung Tahun 2010-2014

No

TAHUN

Pajak Daerah

2010 2011 2012 2013 2014

951.316.481.996,00 1.199.945.830.449,00 1.465.711,124,584,00 1.547.336.214.795,00 1.946.452.924.019,62

1. 2. 3. 4. 5.

Laju Pertum buhan Pajak Daerah (%) 1,20 1,26 1,22 1.05 1,26

PAD

1,118,340,908,205,95 1,376,418,352,350,29 1,666,717,331,753,00 1,771,297,934,878,73 2.274.685.572.912,86

Laju KONTRIBUSI Pertum PAJAK buhan DAERAH PAD TERHADAP (%) PAD (%) 1,26 1,23 1,21 1,06 1,28

85,06 87,18 87,94 87,36 85.57

Sumber : Biro Keuangan Setdaprov. Lampung, Maret 2015

Berikut ini disampaikan rekapitulasi proporsi dan kontribusi PAD terhadap kekuatan APBD sebagaimana tabel LXX sebagai berikut: Tabel LXXII Proporsi PAD Terhadap APBD Provinsi Lampung Tahun 2010-2014 NO

TAHUN

PAD

APBD

1. 2010 1,118,340,908,205,95 2,040,402,724,069,00 2. 2011 1,376,418,352,350,29 2,496,411,121,843,50 3. 2012 1,666,717,331,753,00 4,000,306,794,341,68 4. 2013 1,771,297,934,878,73 4,410,729,851,197,22 5. 2014 2.274.685.572.912,86 2,376,219,195,226,00 Sumber : Biro Keuangan Setdaprov. Lampung, Maret 2015

PROPORSI PAD TERHADAP APBD (%) 54,81 55,14 41,66 40,16 95.73

Permasalahan dan Solusi Pendapatan Daerah 1) Dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah, khususnya yang bersumber dari PAD, masih diperlukan adanya peningkatan dan penyempurnan baik kualitas maupun jangkauan pelayanan dalam pengelolaan Pajak Daerah dari Sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Disamping itu juga masih diperlukan adanya peningkatan sinergisitas stakeholder dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah; BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

224


2) Masih adanya opini masyarakat terhadap pelayanan pajak yang belum sesuai dengan kemampuan masyarakat antara lain biaya ekonomi tinggi, waktu pelayanan serta pelarian potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ke daerah lain. Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Pendapatan Provinsi Lampung telah mengambil langkah

konkrit,

konstruktif

dan

inovatif

dalam

rangka

memperbaiki pelayanan kepada masyarakat sekaligus upaya mengoptimalkan potensi PKB & BBNKB yaitu: a)

Mengadakan keringanan/pengurangan/pengampunan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) melalui kegiatan pemutihan PKB/BBNKB;

b)

Membuka Kantor Samsat/Unit Pelayanan Samsat (UPS) di 3 (tiga) Daerah Otonom Baru yaitu Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji;

c)

Membangun representatifdi

gedung Kota

kantor Bandar

UPTD/Samsat Lampung,

yang

Kabupaten

Pringsewu, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Mesuji, dan Kabupaten Tanggamus; d)

Koordinasi dengan seluruh Kabupaten/Kota dan Daerah Otonomi Baru (DOB) dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kepada Wajib Pajak;

e)

Melakukan upaya untuk peningkatan pendapatan daerah khususnya yang bersumber dari Dana Perimbangan.


225


2.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung, struktur dan komposisi APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014, dapat dirinci : a.

Pendapatan Daerah sebesar 4 trilyun 576 milyar 791juta 50 ribu 793 rupiah 13 sen, terdiri dari : 1) Pendapatan Asli Daerah, sebesar 2 trilyun 258 milyar 133 juta 103 ribu 22 rupiah 13 sen; 2)

Dana Perimbangan, sebesar 1 trilyun 533 milyar 653 juta 384 ribu 771 rupiah;

3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, sebesar 785 milyar 4 juta 563 ribu; Dari target yang telah ditetapkan sebesar 4 trilyun 576 milyar 791 juta 50 ribu 793 rupiah 13 sen dalam pelaksanaannya terealisasi sebesar 4 trilyun 526 milyar 532 juta 292 ribu 8 rupiah 86 sen atau 98,90 persen, tidak mencapai target sebesar 50 milyar 258 juta 758 ribu 784 rupiah 27 sen atau 8,9 persen berasal dari : 1.

Pendapatan Asli Daerah, terealisasi sebesar 2 trilyun 274 milyar 685 juta 572 ribu 912 rupiah 86 sen atau 100,73 persen dari target sebesar 2 trilyun 258 milyar 133 juta 103 ribu 22 rupiah 13 sen, atau secara kumulatif telah melebihi target sebesar 16 milyar 552 juta 469 ribu 890 rupiah 73 sen;

2.

Dana Perimbangan terealisasi sebesar 1 trilyun 472 milyar 486 juta 568 ribu 518 rupiah atau 96,01 persen dari target sebesar 1 trilyun 533 milyar 653 juta 384 ribu 771 rupiah,


226


atau secara kumulatif tidak mencapai target sebesar 61 milyar 166 juta 816 ribu 253 rupiah; 3.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah, terealisasi sebesar 779 milyar 360 juta 150 ribu 578 rupiah atau 99,28 persen dari target sebesar 785 milyar 4 juta 563 ribu, atau secara kumulatif tidak mencapai target sebesar 5 milyar 644 juta 412 ribu 422 rupiah;

b.

Belanja, sebesar 4 trilyun 615 milyar 977 juta 560 ribu 125 rupiah 85 sen, terdiri dari : 1.

Belanja Tidak Langsung, sebesar 2 trilyun 239 milyar 758 juta 364 ribu 899 rupiah 40 sen;

2.

Belanja Langsung, sebesar 2 trilyun 376 milyar 219 juta 195 ribu 226 rupiah 45 sen; Dari target yang telah ditetapkan sebesar 4 trilyun 615

milyar 977 juta 560 ribu 125 rupiah 85 sen, terealiasi sebesar 4trilyun 454 milyar 187 juta 317 ribu 371 rupiah 15 sen atau 96,49 persen, dengan rincian : 1.

Belanja Tidak Langsung, sebesar 2 trilyun 144 milyar 560 juta 814 ribu 835 rupiah 11 sen atau 95,75 persen; atau secara kumulatif tidak mencapai target sebesar 95 milyar 197 juta 550 ribu 64 rupiah 29 sen;

2.

Belanja Langsung, sebesar 2 trilyun 309 milyar 626 juta 502 ribu 536 rupiah 4 sen atau 97,20 persen atau secara kumulatif tidak mencapai target sebesar 66 milyar 592 juta 692 ribu 690 rupiah 41 sen.

3.

Analisis Keuangan Kaitannya dengan Pencapaian Kinerja Pengukuran kinerja keuangan daerah secara umum mencakup 3 (tiga) bidang yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya, meliputi : BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

227


a. Analisis penerimaan, yaitu analisis mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi sumber-sumber pendapatan ; b. Analisis pengeluaran, yaitu analisis mengenai seberapa besar biaya-biaya dari suatu pelayanan kepada masyarakat dan faktorfaktor yang menyebabkan biaya-biaya tersebut meningkat ; c. Analisis anggaran, yaitu analisis mengenai hubungan antara pendapatan, belanja dan proyeksi tahun mendatang. Analisis Rasio Keuangan APBD, merupakan analisis rasio keuangan yang dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilannya. Selain itu, dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan pemerintah daerah lain yang terdekat, potensi dan karakter daerahnya relatif sama. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan, antara lain Pemerintah Provinsi, DPRD dan Masyarakat. Rasio

Kemandirian

Keuangan

Daerah,

menggambarkan

ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian suatu pemerintah daerah menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat) semakin rendah dan demikian pula

sebaliknya.

Selain

itu,

rasio

kemandirian

juga

dapat

menggambarkan tingkat partisipasi aktif dan peran serta masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan kesejahteraan masyarakat meningkat. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan potensi riil daerah. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

228


Kemampuan daerah dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) atau 100 persen. Namun, semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin tinggi. Rasio Aktifitas, menggambarkan bagaimana pemerintah daerah menyusun prioritas anggaran pada Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) secara proporsional. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk BTL berarti persentase belanja investasi (BL) yang digunakan untuk mendukung ketersediaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Namun, hal ini tidak berbanding lurus dengan besaran nilai anggaran BL, karena di dalam BTL tidakberkonotasi hanya belanja gaji dan tunjangan PNS, akan tetapi juga secara tidak langsung untuk mendukung pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah melalui pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyakat yang ditampung dalam kode akun belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kab/kota, bantuan keuangan kepada kab/kota dan belanja tidak terduga. Rasio Pengelolaan Belanja,mengambarkan kegiatan belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah memiliki ekuitas antara periode yang positif, yaitu belanja daerah yang direncanakan idealnya tidak lebih besar dari pendapatan daerah yang diterima pemerintah daerah. Rasio ini menunjukan adanya surplus atau defisit anggaran, yaitu selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode laporan. Penghitungan secara pasti besaran surplus atau defisit anggaran pada suatu pemerintah daerah sulit untuk ditentukan karena sangat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain : a. Keterlambatan penetapan besaran alokasi anggaran Dana Perimbangan;


229


b. Adanya program kegiatan yang dibiayai dari APBN pada SKPD yang memerlukan dana pendamping dari APBD dan penyusunannya tidak melibatkan pemerintah daerah; c.

Penerimaan pendapatan daerah tidak sebanding dengan belanja daerah. Rasio Pertumbuhan, mengukur seberapa besar kemampuan

pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi terhadap potensi-potensi penerimaan dan prioritas belanja pada tahun-tahun mendatang. Selanjutnya, ditinjau dari aspek kinerja pendapatan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Dari ketiga komponen pendapatan tersebut hanya PAD yang secara kumulatif capaiannya melebihi target yang telah ditetapkan atau terdapat pelampauan sebesar 16 milyar 552 juta 469 ribu 890 rupiah 73 sen, secara rinci dapat dilihat pada tabel XLVI sebagai berikut : Tabel LXXIII Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 No. Urut 4. 4.1 4.1.1

4.1.2

4.1.3

Uraian PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Jumlah Anggaran

Realisasi

Sisa Anggaran

4.576.791.050.793,13 .258.133.103.022,13

4.526.532.292.008,86 .274.685.572.912,86

(50.258.758.784,27) 16.552.469.890,73

2.039.198.947.614,00

1.946.452.924.019,62

(92.746.023.594,38)

7.787.152.820,00

9.253.336.152,00

1.466.183.332,00

25.531.532.015,58

25.462.864.859,93

(68.667.155,65)


Persentase 98,90 100,73 95,45

118,83

99,73

230


No. Urut 4.1.4

Uraian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Jumlah Anggaran

Realisasi

Sisa Anggaran

Persentase

185.615.470.572,55

293.516.447.881,31

Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1.533.653.384.771,00

1.472.486.568.518,00

(61.166.816.253,00)

96,01

348.748.723.771,00

287.581.907.518,00

(61.166.816.253,00)

82,46

4.2.2

Dana Alokasi Umum

1.136.053.041.000,00

1.136.053.041.000,00

-

100,00

4.2.3

Dana Alokasi Khusus

48.851.620.000,00

48.851.620.000,00

-

100,00

4.3

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

4.3.1

4.3.3

Pendapatan Hibah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

4.Z 5.

4.2 4.2.1

785.004.563.000,00

779.360.150.578,00

107.900.977.308,76

158,13

(5.644.412.422,00)

99,28

19.803.133.000,00

22.926.122.478,00

3.122.989.478,00

115,77

754.101.430.000,00

748.609.106.100,00

(5.492.323.900,00)

99,27

11.100.000.000,00

7.824.922.000,00

(3.275.078.000,00)

70,49

JUMLAH

4.576.791.050.793,13

4.526.532.292.008,86

4.615.977.560.125,85

4.454.187.317.371,15

5.1

BELANJA Belanja Tidak Langsung

2.239.758.364.899,40

2.144.560.814.835,11

(95.197.550.064,29)

95,75

5.1.1

Belanja Pegawai

599.415.921.421,55

544.114.849.553,00

(55.301.071.868,55)

90,77

5.1.4 5.1.5

BELANJA HIBAH BELANJA BANTUAN SOSIAL BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATE N DAN PEMERINTAHAN DESA BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN /KOTA, PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK BELANJA TIDAK TERDUGA

885.654.230.919,00

847.424.324.446,11

(38.229.906.472,89)

95,68

6.115.000.000,00

4.521.800.000,00

4.3.2

5.1.6

5.1.7

5.1.8

5.2

Belanja Langsung

5.2.1 5.2.2

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

5.2.3

Belanja Modal

5.Z

JUMLAH

723.095.812.552,00

6.1

PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Daerah

98,90

(161.790.242.754,70)

96,49

(1.593.200.000,00)

73,95

-

100,00

99,73

723.095.812.552,00

20.228.400.000,00

20.173.866.284,00

(54.533.716,00)

5.249.000.006,85

5.230.162.000,00

(18.838.006,85)

2.376.219.195.226,45

2.309.626.502.536,04

114.639.055.500,00

109.214.896.332,00

1.318.864.841.517,85

1.274.956.923.030,12

(43.907.918.487,73)

96,67

942.715.298.208,60

925.454.683.173,92

(17.260.615.034,68)

98,17

4.615.977.560.125,85

4.454.187.317.371,15

(161.790.242.754,70)

72.344.974.637,71

111.531.483.970,43

39.211.205.075,72

24.695.743,00

100,06

41.141.205.075,72

24.695.743,00

100,06

SURPLUS(DEFISIT) 6.

(50.258.758.784,27)

39.186.509.332,72 41.116.509.332,72

(66.592.692.690,41) (5.424.159.168,00)


99,64

97,20 95,27

96,49

231


No. Urut 6.1.1

6.2

6.2.2

Uraian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya JUMLAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN Pengeluaran Pembiayaan Daerah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah JUMLAH PEMBIAYAAN PENGELUARAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

Jumlah Anggaran 41.116.509.332,72

Realisasi 41.141.205.075,72

Sisa Anggaran

Persentase

24.695.743,00

100,06

24.695.743,00

100,06

41.116.509.332,72

41.141.205.075,72

1.930.000.000,00

1.930.000.000,00

-

1.930.000.000,00

1.930.000.000,00

-

100,00

1.930.000.000,00

1.930.000.000,00

-

100,00

111.556.179.713,43

100,00

111.556.179.713,43

Sumber : Biro Keuangan Setdaprov Lampung, Maret 2015

Selanjutnya, dari sisi Belanja, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 2 trilyun 239 milyar 758 juta 364 ribu 899 rupiah 40 sen terealisasi sebesar 2 trilyun 144 milyar 560 juta 814 ribu 835 rupiah 11 sen atau 95,75 persen dan Belanja Langsung dari alokasi sebesar 2 trilyun 376 milyar 219 juta 195 ribu 226 rupiah 45 sen terealisasi sebesar 2 trilyun 309 milyar 626 juta 502 ribu 53 6 rupiah 4 sen atau 97,20 persen. Apabila dicermati dari komposisi anggaran dalam upaya mewujudkan 31 (tiga puluh satu) prioritas Pembangunan di Lampung sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2010 - 2014, yang masuk dalam kategori Urusan Wajib dan Pilihan Pemerintah Daerah, dengan satu Sektor dilaksanakan oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), membelanjakan anggaran daerah seperti yang dapat dilihat pada tabel LXXII sebagai berikut :


232


Tabel LXXIV REALISASI URUSAN WAJIB DAN PILIHAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014 NO 1.

URUSAN WAJIB DAN PILIHAN Pendidikan 288.958.598.445

2.

Kesehatan 311.045.726.326

3.

Pekerjaan Umum 863.633.570.259

4.

Perumahan 184.347.267.300 Penataan Ruang 1.132.750.000

5.

6.

7.

8.

9. 10.

Perencanaan Pemangunan 14.035.850.000

Dinas Perhubungan 27.699.800.000 Lingkungan Hidup 4.484.550.000 Pertanahan 520.000.000 Kependudukan dan Catatan Sipil 231.000.000

JUMLAH PROGRAM 1. Dinas Pendidikan 18 2. Dinas Perhubungan 3. Sekretariat Daerah 4. Badan Kepegawaian Daerah 5. Badan Pendidikan dan Latihan Daerah 1. Dinas Kesehatan 30 2. RSUD Dr. H. Abdul Moeloek 3. RS. JIwa Daerah 1. Dinas Bina Marga 23 2. Dinas Pengairan dan Pemukiman 1. Dinas Pengairan 2 dan Pemukiman 1.Dinas Pengairan 2 dan Pemukiman 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Badan 14 Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Badan Pendidikan dan Latihan Daerah 1. Dinas 11 Pehubungan SKPD

1. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 1. Sekretariat Daerah 1. Sekretariat Daerah

JUMLAH REALISASI ANGGARAN ANGGARAN 286.250.000.000 282.188.259.418 575.000.000

% 98,58

458.695.000 157.500.000

410.000.000

143.136.699.020 334.893.405.336 154.059.155.391

107,67

13.849.871.915 699.655.402.259 852.252.485.357 163.978.168.000

98,68

184.347.267.300 179.901.980.324

97,59

250.000.000

953.157.640.

84,14

13.975.850.000 13.051.712.167

92,99

882.750.000

60.000.000

27.699.800.000

27.266.185.817

98,43

9

4.484.550.000

4.253.879.814

94,86

2

520.000.000

505.114.470

97,14

1

231.000.000

229.593.810

99,39


233


NO 11.

URUSAN WAJIB DAN PILIHAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak 10.741.644.000

12.

Sosial 81.118.714.000

13.

Ketenagakerjaan 8.633.652.500

SKPD 1. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak Daerah 2. Sekretariat Daerah 1. Dinas Sosial 2. Sekretariat Daerah

JUMLAH PROGRAM 10

JUMLAH ANGGARAN 10.111.644.000

REALISASI ANGGARAN 10.183.208.077

94,80

%

630.000.000 14

13.016.214.000 68.102.500.000

74.756.036.658

92,16

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2. Sekretariat Daerah

9

8.533.652.500

8.170.345.669

94,63

100.000.000

14.

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 6.423.695.009

1. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

8

6.423.695.009

5.986.067.078

93,13

15.

Penanaman Modal 4.067.000.000

1. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu Daerah 2. Sekretariat Daerah

16

3.735.000.000

3.975.864.988

97,75

1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. Sekretariat Daerah 3. Badan Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung di Jakarta

10

6.628.050.700

82,46

1. Dinas Pemuda dan Olahraga 2. Sekretariat Daerah

12

17.186.690.71

96,11

16.

17.

Kebudayaan 8.038.250.000

Pemuda dan Olahraga 18.532.852.500

332.000.000

6.674.250.000

700.000.000 664.000.000

17.366.406.000 650.000.000


234


NO

18.

19.

URUSAN WAJIB DAN PILIHAN

Kesatuan Bangsa dan Politik 28.106.185.000

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 371.726.668.768

SKPD 3. Badan Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung di Jakarta 4. Badan Pendidikan dan Latihan Daerah 1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2. Satuan Polisi Pamong Praja 3. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung 1. Sekretariat Daerah 2. Sekretariat DPRD 3. Dispenda 4. Inspektorat Provinsi 5. Badan Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung di Jakarta 6. Sekretariat Dewan Pengurus Koprs Pegawai Negeri Sispil Republik Indonesia Provinsi Lampung 7. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung 8. Badan Kepegawaian Daerah

JUMLAH PROGRAM

JUMLAH ANGGARAN 491.246.500

REALISASI ANGGARAN

%

27.012.564.396

96,10

25.200.000

21

8.940.020.000

17.426.165.000 1.740.000.000

110

191.835.950.000

331.409.097.22

78.210.122.000 45.000.000.000 8.719.451.500 8.089.292.068

2.846.000.000

1.652.942.000

11.995.705.700


235

89,15


NO

URUSAN WAJIB DAN PILIHAN

SKPD

JUMLAH PROGRAM

9. Kantor Sandi Daerah 10. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung 11. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Lampung 12. Badan Pendidikan dan Latihan Daerah 20.

21.

Ketahanan Pangan 4.385.731.000 Pemberdayaan Masyarakat Desa 11.296.000.000

22.

Kearsipan 2.516.991.000

23.

Komunikasi dan Informatika 17.159.158.594

1. Badan Ketahanan Pangan Daerah 1. Sekretariat Daerah 2. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 1. Badan Pengelolaan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Daerah 1. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung 2. Dinas Komunikasi dan Iformatika 3. Dinas Pertambangan dan Energi

JUMLAH ANGGARAN 1.000.000.000

REALISASI ANGGARAN

%

2.109.500.000

6.577.375.500

13.690.330.000

4

11

4.385.731.000

4.253.492.795

96,98

75.000.000 11.052.510.663

97,84

11.221.000.000

8

15

2.516.991.000

2.405.497.417

95,57

455.375.000 16.559.806.214

96,51

16.378.783.594

325.000.000


236


NO 24.

25. 26.

URUSAN WAJIB DAN PILIHAN Pertanian 55.471.724.125

Kehutanan 7.019.697.400 Energi dan Sumberdaya Mineral 6.268.045.000

27.

Pariwisata 5.022.500.000

28.

Kelautan dan Perikanan 28.392.160.000 Perdagangan 2.204.241.000

29.

SKPD 1.Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Hortikultura 2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 1. Dinas Kehutanan

JUMLAH PROGRAM 24

JUMLAH REALISASI ANGGARAN ANGGARAN 27.353.619.648 52.863.291.500

% 95,29

14.889.204.888

1 . Sekretariat Daerah 2. Dinas Pertambangan dan Energi 1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1. Dinas Kelautan dan Perikanan

6

7.019.697.400

6.700.519.773

95,45

8

55.000.000

6.152.597.667

98,15

4.924.321.800

98,04

28.392.160.000 17.444.877.126

61,44

6.213.045.000

3

9

1. Dinas Koperasi, 5 UMKM, Perindustrian dan Perdagangan 2. Badan Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung di Jakarta 30. Industri 1. Dinas Koperasi, 4 2.290.173.000 UMKM, Perindustrian dan Perdagangan 31. Ketransmigrasian 1. Dinas Tenaga 1 715.000.000 Kerja dan Transmigrasi Sumber : Biro Keuangan Setdaprov. Lampung, Maret 2015

5.022.500.000

2.004.241.000

2.168.395.880

98,37

2.290.173.000

2.267.554.000

99,01

715.000.000

685.811.750

95,91

200.000.000

Dari tabel realisasi 31 urusan wajib dan pilihan diatas, sebanyak 27 urusan yang realisasi anggarannya diatas 90%. Urusan kesehatan realisasi anggaran mencapai 107,67%. Sedangkan, 4 urusan realisasi anggarannya dibawah 90% yaitu : BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

237


1.

Urusan Kelautan dan Perikanan 61,44%

2.

Urusan Kebudayaan 82,46%

3.

Urusan penataan ruang, 84,14%

4.

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

daerah,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian

dan

Persandian sebesar 89,15% a.

Permasalahan Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan (belanja) di Provinsi Lampung adalah sebagai berikut: 1) Kurangnya kapasitas SDM yang memiliki pengetahuan khusus di bidang pengelolaan keuangan daerah dan yang mampu menguasai teknologi informasi (TI) dalam pengelolaan keuangan daerah; 2) Kurangnya

sarana

yang

menunjang

kegiatan

operasional,

khususnya dalam pengelolaan belanja daerah; 3) Peralihan sistem dan peraturan yang seringkali terjadi, menjadi kendala tersediri bagi para pelaku pengelola keuangan (belanja) daerah di Provinsi Lampung dalam pengimplementasiannya. b. Solusi 1) Diadakannya sosialisasi dan bimbingan teknis (bintek) di bidang pengelolaan keuangan daerah dan perekrutan tenaga yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan khusus di bidang pengelolaan keuangan (misalnya yang memiliki basis ilmu akuntansi dll); 2) Melakukan pelatihan komputer untuk menunjang penggunaan teknologi informasi (TI) dalam pengelolaan keuangan daerah, misalnya dengan memberikan pelatihan penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD);


238


3) Menambah

sarana

yang

menunjang

kegiatan

operasional

pengelolaan keuangan (belanja) daerah melalui pengalokasian anggaran untuk kepentingan tersebut secara bertahap

Selama periode tahun 2010 – 2014 dalam penyelenggaraan Pemerintahan Pemerintah Provinsi Lampung telah menghasilkan penghargaan bagi Pemerintah Provinsi Lampung sebagai berikut :

PENGHARGAAN TAHUN 2010 1.

Prima Wana Mitra Kategori Emas

2.

Polisi Hutan Teladan Tingkat Nasional

3.

Lencana Wana Lestari Penyuluh Kehutanan Teladan

4.

Lencana Wana Lestari Kadis Peduli Hutan

5.

Lencana Wana Lestari Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat

6.

Lencana Wana Lestari (Harapan III) Kelompok Tani Hutan Teladan

7.

Lencana Wana Lestari (Terbaik I) Kontes Pohon Sengon

8.

Penghargaan P2BN

9.

DRH Puskeswan

10.

POSR

11.

PO Pusksan Provinsi

12.

KDCC

13.

Dinas Keswan


Prima Wana Mitra Kategori Emas

2.

Polhut Teladan

3.

Lencana Wana Lestari Penyuluh Kehutanan Teladan

4.

Lencana Wana Lestari Kadis Peduli Hutan

5.

Lencana Wana Lestari Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

239


6.

Lencana Wana Lestari (Harapan III) Kelompok Tani Hutan Teladan

7.

Lencana Wana Lestari (Terbaik I) Kontes Pohon Sengon

8.

Penghargaan P2BN

9.

DRH Puskeswan

10.

POSR

11.

PO Pusksan Provinsi

12.

KDCC

13.

Dinas Keswan


Penerimaan penghargaan lomba petani/kelompok usaha yang berprestasi di bidang perkebunan TA. 2012 oleh Kementerian Pertanian yaitu Kelompok Tani Asri Makmur Desa Pakuan Aji Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur

2.

Penerimaan Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2012

3.

Surat Keputusan Menteri Pertanian selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor: 5993/Kpts/KP.450/11/2012

4.

Piagam Penghargaan kepada Gubernur Lampung atas prestasinya dalam pemberantasan dan pembahasan Brucellosis (Penyakit Keguguran Menular) pada Sapi di Wilayah Provinsi Lampung

5.

Penghargaan dari Museum Rekor Indonesia tentang “Cucuk Selendang Tapis Oleh 1200 Orang Dalam Waktu”

6.

Anugra Parahita Eka Praja Tingkat Madya

7.

Penyampaian Laporan Terbaik Tahun 2012 di Bidang Pelatihan dan Produktifitas kategori laporan bulanan sesuai keputusan Permennakertrans No. 18/2011


240



Penerimaan penghargaan lomba petani/kelompok usaha yang berprestasi di bidang perkebunan TA. 2012 oleh Kementerian Pertanian yaitu Kelompok Tani Asri Makmur Desa Pakuan Aji Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur

2.

Penerimaan Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2012 Surat Keputusan Menteri Pertanian selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor: 5993/Kpts/KP.450/11/2012

3.

Piagam Penghargaan kepada Gubernur Lampung atas prestasinya dalam pemberantasan dan pembahasan

Brucellosis (Penyakit Keguguran

Menular) pada Sapi di Wilayah Provinsi Lampung 4.

Penghargaan dari Museum Rekor Indonesia tentang “Cucuk Selendang Tapis Oleh 1200 Orang Dalam Waktu”

5.

Anugra Parahita Eka Praja Tingkat Utama Tahun 2013

6.

Penyampaian Laporan Terbaik Tahun 2012 di Bidang Pelatihan dan Produktifitas kategori laporan bulanan sesuai keputusan Permennakertrans No. 18/2011

7.

Penghargaan dari Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI “Transmigrasi Award 2013”

8.

Penghargaan kepada kontingen Provinsi Lampung sebagai 10 Besar peser Terbaik Pada Pawai Budaya Nusantara Tahun 2013

9.

Medali Emas cabang Renang Putra Gaya Punggung pada O2SN SMP 2013

10.

Medali Perak cabang Renang Putra Gaya Bebas pada O2SN SMP 2013

11.

Medali Perak cabang Atletik Putri Nomor Lempar Lembing pada O2SN SMP 2013

12.

Medali Perunggu cabang Renang Putri Gaya Kupu-Kupu pada O2SN SMP 2013

13.

Medali Perunggu cabang Renag Putri Gaya Dada pada O2SN SMP 2013


241


14.

Nominasi “Investment Award” dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Jakarta Sebagai Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penenaman Modal Provinsi Terbaik Tahun 2012

15.

Nominator Keterbukaan Publik Kategori Website Terbaik Tahun 2013

16.

Masuk dalam zona Hijau sebagai SKPD Yang Patuh terhadap UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang dinilai oleh Ombudsman RI Perwakilan Lampung.


Olimpiade Sains Nasional Guru Tahun 2014. a) The Best Theory Bidang Kimia SMA/SMK Olimpiade Sains Nasional Guru Tahun 2014. b) Peraih Medali Perak Bidang Kimia SMA/SMK Olimpiade Sains Nasional Guru Tahun 2014.

2.

Pemilihan Kepala SMK Tingkat Nasional Tahun 2014 (Pemenang ke II Pemilihan Kepala SMK Tingkat Nasional Tahun 2014)

3.

Olimpiade Sain Nasional SD (Medali Perunggu IPA OSN SD)

4.

Olimpiade Sain Nasional SMP a) Medali Perunggu Fisika OSN SMP b) Medali Perunggu Biologi OSN SMP c)

Medali Perunggu Biologi OSN SMP

d) Medali Perunggu IPS OSN SMP 5.

Festival Lagu dan Seni Siswa Nasional SD (Juara I Solo Song FLS2N SD)

6.

Festival Lagu dan Seni Siswa Nasional SMP a) Juara 2 Story Telling FLS2N SMP b) Terbaik I Musik Tradisional FLS2N SMP c)

Terbaik I Seni Tari FLS2N SMP

d) Favorit/Musik Terbaik Vocal Group FLS2N SMP 7.

Olimpiade Olahraga Niswa Nasional SD BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

242


a) Medali Perak Cabor Senam O2SN SD b) Medali Perak Volly Mini O2SN SD 8.

Olimpiade Olahraga Niswa Nasional SMP a) Medali Perak Renang Putri O2SN SMP b) Medali Perak Karate Putri O2SN SMP c)

Medali Perak Atletik Putri O2SN SMP

d) Medali Perak Atletik Putra O2SN SMP e) Juara I Cipta Puisi LCSP SMP f)

Juara Harapan I Cipta Lagu LCSP SMP

g)

Juaara Harapan I Lomojari LCSP SMPT

h) Juara I OSN Bidang IT (Komputer) SLB

9.

i)

Juara Harapan I OSN Bidang Kewirausahaan SLB

j)

Juara Harapan III Bulutangkis O2SN PKLK

k)

Juara Harapan I dan Harapan II Jambore ABK PKLK

Penghargaan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI atas Prestasi dalam pelaksanaan Pameran Nakertrans Expo seluruh Indonesia Tahun 2014.

10.

Penghargaan sepuluh peserta terbaik yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia kepada Kontingen Pawai Budaya Provinsi Lampung.

11.

Penghargaan Rekor MURI berupa penabuhan 400 gamelan bambu secara serentak oleh para pelajar se-Provinsi Lampung pada acara Festival Musik Bambu di Kabupaten Pringsewu.

12.

Pemenang Pertama Lomba Poster Kesehatan Tingkat Nasional kepada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dari Menteri Kesehatan.

13.

Predikat Kepatuhan (Zona Hijau) untuk seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi lampung oleh Sekretaris Jenderal Ombudsman RI terhadap Standar Pelayanan Publik berdasarkan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik


243


Penyerahan Surat Keputusan Hasil Penilaian Predikat Kepatuhan kepada SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Semester II Tahun 2014 oleh Sekretaris Jenderal Ombudsman RI

14.

Penghargaan tingkat nasional Anugerah Parahita Ekapraya Tingkat Utama Tahun 2009-2014

15.

Penghargaan dari Bapak Presiden RI sebagai juara 3 lomba menanam 1 milyar pohon Tahun 2014. Penyerahannya dilaksanakan pada PUNCAK AKSI Hari Penanaman Pohon Indonesia (HMPI) tingkat nasional bertempat di Kabupaten Wonogiri – Jawa Tengah pada Tanggal 28 November 2014. Sedangkan untuk Pengadaan Barang dan Jasa telah “ada”E-procurement.

Terkait pengadaan barang dan jasa melalui beberapa tahapan lelang di Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2014, yaitu : 1.

Lelang umum

2.

Lelang terbatas

3.

Lelang sederhana

4.

Seleksi umum

5.

Seleksi sederhana Dalam rangka meningkatkan

Daya Saing Daerah telah ada jumlah

realisasi izin investasi sebanyak 14.858 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2014. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

244


C.

PELAKSANAAN

REFORMASI

BIROKRASI

PEMERINTAH

PROVINSI

LAMPUNG Tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014, serta Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/634/B.XI/HK/2012 tanggal 11 Oktober 2012 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi

Lampung

pemerintahan

yang

serta

dalam

baik,

rangka

terarah

dan

mewujudkan

tata

kelola

berkesinambungan

perlu

menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2010-2014; Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung menyusun roadmap reformasi birokrasi, yang pada tahap awal difokuskan pada dimenasi atau area perubahan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Aparatur. Perubahan pada kedua area ini pada gilirannya diharapkan akan menjadi pengungkit (leverage) terjadinya perubahan pada area-area yang lain Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung dipergunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan 9 (sembilan) Program dan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi. 9 (sembilan) program Reformasi Birokrasi yaitu: 1.

Manajemen Perubahan;

2.

Penataan Peraturan Perundang-undangan;

3.

Penataan dan Penguatan organisasi;

4.

Penataan Tatalaksana;

5.

Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur;

6.

Penguatan Pengawasan; BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

245


7.

Penguatan Akuntabilitas Kinerja;

8.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

9.

Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian.

Terdapat 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi yaitu: 1.

Organisasi, hasil yang diharapkan “organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)”.

2.

Tatalaksana, hasil yang diharapkan “ sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsipprinsip good governance”.

3.

Peraturan perundang-undangan, hasil yang diharapkan “ regulasi yang lebih tertib tidak tumpang tindih dan kondusif”.

4.

Sumber Daya manusia aparatur, hasil yang diharapkan “Sumber Daya Manusia aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, professional, berkinerja tinggi dan sejahtera”.

Penyerahan Piagam Penghargaan Presiden RI berupa Satya Lencana Karya Satya X, XX, XXX tahun kepada PNS oleh Gubernur Lampung

5.

Pengawasan, hasil yang diharapkan “ meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Kolusi Korupsi dan Nepotisme”.

6.

Akuntabilitas, hasil yang diharapkan “ meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi”.


246


7.

Pelayanan public, hasil yang diharapkan “ pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat”.

Pelatihan Kesejahteraan Hewan Pada Sapi Potong yang dibuka oleh Wakil Gubernur Lampung dalam rangka pelayanan prima

8.

Pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set), hasil yang diharapkan birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi”. Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung

telah dilaksanakan meliputi program dan kegiatan serta pencapaian indikator kinerja yaitu : 1.

MANAJEMEN PERUBAHAN terdiri dari : a.

Terlaksananya Program Percepatan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Provinsi Lampung sesuai Keputusan

Gubernur

Lampung Nomor : G/634/B.XI/ HK/2012 tanggal 11 Oktober 2012 tentang Pembentukan Tim Reformasi

Birokrasi

Pemerintah Provinsi Lampung b.

Tersusunnya Roadmap dan program kerja Tim Reformasi Birokrasi.

c.

Tersosialisasinya program reformasi birokrasi melalui Situs Web Pemerintah Provinsi Lampung.

d.

Tersosialisasinya program reformasi Birokrasi melalui media massa, baik elektonik maupun tulisan.

e.

Terlaksananya Program Percepatan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Provinsi Lampung dengan adanya Kegiatan BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

247


Reformasi Birokrasi, Evaluasi Kelembagaan yang didalamnya terdapat Pelaksanaan Workshop Reformasi Birokrasi di Lingkup Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2013

dengan

narasumber dari Kementrian PAN dan Reformasi Birokrasi 2.

PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN terdiri dari : a.

Terlaksananya undangan

Program

Penataan

Peraturan

Perundang-

dengan kegiatan Penyusunan Produk

Hukum

Daerah

3.

b.

Sosialisasi Peraturan Daerah

c.

Terlaksananya program bantuan hukum

d.

Kegiatan advokasi hukum

PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI terdiri dari : a.

Terlaksananya kegiatan evaluasi kelembagaan sebagai bahan dalam mengkaji struktur organisasi yang telah terbentuk dan sebagai kesiapan dalam menghadapi perubahan PP 41 tentang Organsiasi Perangkat Daerah

b.

Meningkatkan jumlah anggaran, sarana dan prasarana kerja pada unit organisasi yang menangani tatalaksana, kepegawaian dan diklat sehingga dapat meningkatkan kualitas sistem ketatalaksanaan dan kepegawaian dan kualitas SDM Aparatur

4.

PENATAAN KETATALAKSANAAN terdiri dari : a.

Tersusunnya SOP pada seluruh SKPD sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sesuai dengan prosedur.

b.

Terlaksananya

Pengembangan

E-

Procurement

yaitu

terlaksananya pengadaan barang dan Jasa melalui LPSE dan pengelolaan Administrasi pelelangan yang secara elektronik sehingga terciptanya persaingan yang sehat dan transparan c.

Terlaksananya Kegiatan Operasional Situs Web Provinsi Lampung sehingga memudahkan dalam mengakses programBAB III AKUNTABILITAS KINERJA

248


program pembangunan setiap SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. 5.

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR terdiri dari : a.

Terselenggaranya penerimaan CPNS yang terbuka, transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil Anjab dan Analisis Beban Kerja dan Perhitungan Kebutuhan Pegawai berdasarkan Permenpan No. 26 Tahun 2011 dengan mengikuti tahapan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sehingga tercipta sistem rekruitmen yang terbuka, transparan dan akuntabel.

b.

Terlaksananya Anjab, ABK, Peta Jabatan Pegawai

sesuai

dengan Permendagri No. 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Anjab di lingkungan Depertemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan Permendagri No. 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan terlaksananya

Penghitungan

Rencana Redistribusi dan Proyeksi Kebutuhan Pegawai 5 Tahun Yang akan datang. c.

Evaluasi Jabatan

d.

Telah tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan di Lingkup Setdakab Tulang Bawang dan SKJ di beberapa SKPD yang telah menindaklanjuti Instruksi Gubernur tentang Penyusunan SKJ dan telah dilaksanakan sosialisasi SKJ dengan narasumber dari Badan Kepegawaian Negara

e.

Asesmen individu berdasarkan kompetensi

f.

Penerapan sistem penilaian kinerja individu

g.

Terlaksananya Kegiatan peremajaan dan pengolahan Data Kepegawaian dilaksanakan setiap tahun oleh BKD untuk BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

249


pemutakhiran data kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung h.

Terlaksananya Kegiatan pengiriman peserta diklat yang masih tersebar di SKPD untuk meningkatkan kompetensi PNS :

i.

Terlatihnya

Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas di

Inspektorat;

6.

j.

Terlatihnya Tenaga Penggerak Pemberdayaan Masyarakat;

k.

Terlatihnya Tenaga Pengelola Lingkungan Hidup;

l.

Terlatihnya Tenaga Pengelola Aset Daerah;

m.

Terlatihnya tenaga analisis jabatan;

n.

Terlatihnya Tenaga Pengelola Data Kepegawaian;

o.

Terlatihnya Tenaga Pengawas Ketenagakerjaan

PENGUATAN PENGAWASAN terdiri dari : a.

Terlaksananya Evaluasi Kinerja Internal Pemerintah Provinsi Lampung.

b.

Terlaksananya Pemeriksaan Internal secara berkala;

c.

Terlaksananya Review Laporan Keuangan;

d.

Terlaksananya kegiatan pengelolaan, pemutakhiran

data dan

evaluasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan. e. 7.

Terlaksananya Kegiatan Gelar pengawasan

PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA terdiri dari : a.

Terlaksananya Kegiatan Penyusunan LAKIP, RKT, IKU Provinsi Lampung.

b.

Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Buku LKPJ Tahunan;

c.

Terlaksananya Kegiatan Penyusunan KUA dan PPAS;

d.

Terlaksananya Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan Provinsi Lampung

e.

Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

250


f.

Kegiatan

Penataan

Administrasi

Pembangunan,

Evaluasi

Pelaporan Keuangan dan Pencapaian Kinerja APBD. g.

Kegiatan Pengendalian dan Monitoring Kegiatan Pembangunan

h.

Terlaksananya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun seluruh SKPD

i.

Terlaksananya Rekonsiliasi STS dan SP2D

j.

Terlaksananya Penyusunan Perubahan APBD dan APBD

k.

Terlaksananya Analisis Rancangan DPA APBD-P dan APBD.

l.

Terlaksananya Penyusunan Pelaporan rekonsisliasi Arus Kas Daerah

m.

Terlaksananya penyusunan dan Pelaporan Belanja Daerah

n.

Terlaksananya penyusunan dan pelaporan gaji PNS

o.

Terlaksananya penataan kode rekening, program, kegiatan, pendapatan, belanja dan pembiayaan dan pengembangan infrastruktur sistem informasi

p.

Terlaksananya implementasi dan pembinaan penyusunan perencanaan anggaran kas SKPD dan Pemerintah

q.

Terlaksananya pelaporan inventarisasi barang SKPD

r.

Terlaksananya monitoring dan evaluasi SIAKD

Pemerintah

Provinsi Lampung s.

Kegiatan Penyusunan LAKIP, RKT, IKU

Pemerintah Provinsi

Lampung 8.

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK terdiri dari : a.

Penyusunan

Pergub

yang

mengatur

tentang

Pedoman

Penyusunan Standar Pelayanan Publik dan Pergub tentang Standar

Pelayanan

Publik

masing-masing

SKPD

yang

memberikan pelayanan publik langsung kepada masyarakat b.

Penyusunan

Pergub

yang

mengatur

tentang

Pedoman

Pencapaian SPM dan Pergub yang mengatur Penerapan Pencapaian SPM pada masing-masing SKPD yang telah BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

251


ditetapkan SPMnya oleh Kementerian yang telah menetapkan SPM. c.

Terlaksananya survey IKM secara berkala yang diselenggarakan oleh SKPD yang memberikan pelayanan publik langsung kepada masyarakat

9.

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN terdiri dari : a.

Laporan pelaksanaan Monitoring dilaksanakan setiap tahun.

b.

Evaluasi terhadap program reformasi Birokrasi direncanakan setiap tahun.

c.

Evaluasi menyeluruh rencana dilaksanakan pada semester kedua tahun 2016.


252

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Recommend Documents