Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab

AKUNTABILITAS KINERJA

III

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ataupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK) Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pun tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut,

hingga

kemudian

sampailah

pada

saat

pertanggung

jawaban

pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya. Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat. 3.1 Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Badan Lingkungan Propinsi Jawa Timur. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kenerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan LAKIP BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROV. JATIM 2013 |

29

kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang dilakukan untuk menilai apakah kebijakan yang telah ditempuh selama tahun 2013 dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran badan dan pada akhirnya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan pembangunan Provinsi sebagaimana telah diamanatkan dalam RPJMD. Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indokator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (performance gap. Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement). Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) katagori sebagai berikut : Tabel 3.0 Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2013 No.

Persentase capaian

Kategori capaian

1

Lebih dari 100 %

Sangat Baik

2

75 % sampai 100 %

Baik

3

55 % sampai 75 %

Cukup

4

Kurang dari 55 %

Kurang

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing - masing indikator sasaran. Tingkat capaian kinerja masing - masing indikator disajikan pada tabel pengukuran kinerja sasaran strategis tahun 2013. Pengukuran keberhasilan

kinerja

ini

digunakan

sebagai

dasar

untuk

menilai

atau kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan pada tahun

LAKIP BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROV. JATIM 2013 |

30

2013 sesuai dengan sasaran

dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka

mewujudkan visi dan misi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Adapun Tabel Pengukuran Kinerja disajikan sebagai berikut : Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2013 Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas dan Fungsi Lingkungan melalui pengendalian sumber-sumber pencemar

Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat didalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja

Tahun. 2012

Target Th. 2013

1.

% penurunan 4,33 Mg/Ltr 18 % (0.922) beban pencemaran (mg/lt) parameter kunci Dari tahun BOD DAS Brantas 2010

II

% penurunan beban pencemaran parameter kunci COD DAS Brantas

13,64 Mg/Ltr

18 % (3.22) (mg/l)

III

Prosentase ketaatan industri ditinjau dari perizinan dokumen lingkungan (AMDAL, UKLUPPL, SPPL, DPl dll) Jumlah desa / kelurahan yang masuk dalam kriteria desa / kelurahan yang bersih dan lestari (berseri)

-

75% atau sebanyak 189 perusahaan

38 desa / kelurahan

38

I


Realisasi Th. 2013

Capaian Th. 2013

29% atau sebesar 3.60 mg/ltr mengalami penurunan sebesar (1.52) (mg/lt)

=164.86 %

39,1% atau sebesar 10.92 mg/ltr mengalami penurunan sebesar (7.02) (mg/lt) 84% atau 212 dari 253 perusahaan

= 218 %

80

210%

31

112%

II

III

IV

Jumlah sekolah peduli dan berbudaya (Adiwiyata) Prosentase penanganan tindak lanjut pengaduan masyarakat yang sesuai dengan kewenangan

Jumlah Kabupaten / kota yang mendapatkan penghargaan ADIPURA

73 sekolah

75

73

97,33%

100 %

100 % dari 53 (pengaduan)

100% 53 (pengaduan)

100%

38 Kab. / Kota

38

37

97,4%

Sumber : BLH Prov. Jatim 3.2

EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA Evaluasi kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja

kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan dengan membandingkan prosentase capaian Indikator Kinerja Utama pada tahun 2013 dengan tahun sebelumnya. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan di masa yang akan datang. Pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2013 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.


32

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2013 disajikan sebagai berikut : Tabel 3.2 Sasaran Strategis Tahun 2013 Sasaran :

Meningkatnya Kualitas dan Fungsi Lingkungan melalui pengendalian sumber-sumber pencemar serta Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan Sumber : BLH Prov. Jatim

Keberhasilan dari sasaran strategis ini diukur melalui 3 (tiga)

indicator

kinerja, yaitu: 1. -

% penurunan beban pencemaran parameter kunci BOD DAS Brantas;

-

% penurunan beban pencemaran parameter kunci COD DAS Brantas;

2. Prosentase peningkatan kompetensi penilai dokumen AMDAL 3. Prosentase ketaatan usaha/kegiatan dalam pengelolaan limbah B3 di kabupaten/ kota seluruh Jawa Timur Sedangkan upaya yang dilakukan untuk merealisasikannya didukung oleh 5 (lima) program kegiatan, yaitu: 1. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 3. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 5. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup. Adapun capaian indicator kinerja, target dan realisasinya tahun 2013 selengkapnya dapat dijelaskan dibawah ini:


33

a) Persentase (%) Penurunan Beban Pencemaran Parameter Kunci BOD dan COD DAS Brantas Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja

Indikator Kinerja

Target Tahun 2013

% penurunan beban pencemaran parameter kunci BOD DAS Brantas

% penurunan beban pencemaran parameter kunci COD DAS Brantas

Realisasi (Tahun)

Capaian Th. 2013

2010

2011

2012

2013

18 % (0.922) (mg/lt)

5,12 (mg/lt)

13,8 % (mg/ lt)

15,4% (0.79) (mg/lt)

29,% (1.52) (mg/lt)

164.86 %

18 % (3.22) (mg/l)

17,94 (mg/lt)

13,9 % 15,4 5 (mg/ lt)

23,9% 13,64 (4.3) (mg/lt)

39,1% 10.92 (7.02) (mg/lt)

218 %

Sumber : hasil analisa

Berdasarkan data hasil pengujian kualitas air DAS Brantas yang dilaksanakan oleh Perum Jasa Tirta (PJT) I Malang, BBWS Sungai Brantas, Dinas PU Pengairan dan BLH Provinsi Jawa Timur pada ruas DAS Brantas Hulu, Tengah dan Hilir pada tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 telah disepakati bahwa hasil analisa kualitas air badan air (ABA) pada titik pantau terlengkap dipergunakan sebagai acuan perhitungan rata-rata kualitas air. Adapun perhitungan rata-rata air kualitas air rata-rata tahunan sebagai standart kinerja yang digunakan adalah parameter BOD dan COD sebagai parameter kunci yang dihitung berdasarkan titik pantau sebagai berikut: 1.

Segmen Brantas Hulu Lokasi waduk lodoyo – Jembatan Pandem di Kab. Blitar, Malang, Kota Malang dan Kota Batu;


34

2.

Segmen Brantas Tengah Lokasi

Jembatan

Ngujang

–

Jembatan

Padangan

di

Kab.

Tulungagung, Nganjuk, Jombang, Kota Kediri dan Kota Mojokerto. 3.

Segmen Brantas Hilir Lokasi Jembatan Canggu – Jagir di Kabupaten Mojokerto, Gresik dan Kota Surabaya.

Sesuai hasil perhitungan rata-rata kondisi kualitas air DAS Brantas yang telah disepakati bersama berdasarkan kondisi dan pertimbangan musim penghujan, kemarau, lokasi titik pantau, maka yang paling relevan. Analisa yang dilakukan oleh oleh Perum Jasa Tirta I Malang, BBWS Sungai Brantas, Dinas PU Pengairan dan BLH Provinsi Jawa Timur pada ruas DAS Brantas Hulu, Tengah dan Hilir pada tahun 2010 2011, 2012 dan 2013 menunjukkan bahwa konsentrasi BOD Kali Brantas pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 1.52 mg/lt dari tahun 2010 atau sebesar 29 % dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar 18 %. Sedangkan konsentrasi COD pada tahun 2013 7.02 mg/ltr dari tahun 2010 atau

mengalami penurunan sebesar

sebesar 39,13 % dari target sebesar 18 %. b) Prosentase Ketaatan Industri Ditinjau Dari Perizinan Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL-UPPL, SPPL, DPL, dll) Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Prosentase ketaatan industri ditinjau dari perizinan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPPL, SPPL, DPL, dll)

Realisasi (Tahun)

Target Tahun 2013

2010

2011

2012

2013

Capaian Th. 2013

75%

-

-

-

84%

112%


35

Salah satu yang bisa dijadikan Indikator mengukur tingkat ketaatan usaha/kegiatan adalah ketaatan mereka ditinjau dari lengkapnya perijinan dokumen lingkungan diantaranya : dokumen AMDAL, UK – UPPL, SPPL, DPL dan lain lain. Pada tahun 2013 ini sebanyak 84% perusahaan atau sebanyak 212 dari 253 perusahan yang berhasil memenuhi kelengkapan dokumen AMDAL, UK – UPPL, SPPL, DPL. Dengann demikian capaian kinerja terhadap pemenuhan kelengkapan dokumen AMDAL, UK – UPPL, SPPL, DPL usaha/kegiatan pada tahun 2013 ini adalah sebesar 112%.

c) Jumlah desa / kelurahan yang masuk dalam kriteria desa / kelurahan yang bersih dan lestari (berseri) Tabel 3.5 Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja

Indikator Kinerja

2010

2011

2012

2013

Capaia n Th. 2013

38

-

-

32

80

210%

Jumlah desa / kelurahan yang masuk dalam kriteria desa / kelurahan yang bersih dan lestari (berseri)

Salah

Realisasi (Tahun)

Target Tahun 2013

satu model pemberdayaan masyarakat dan aparatur

desa/kelurahan agar bersedia serta mampu menjadi pioner untuk menumbuh masyarakatnya

kembangkan

potensi

berperilaku

ramah

desa/kelurahan lingkungan,

agar

sehingga mampu

mewujudkan desa/kelurahan yang bersih, sehat, lestari dan asri melalui

Program

Desa

BERSERI.

Oleh

karena

itu

dalam

pengembangannya diperlukan langkah-langkah pendekatan insentif (rangsangan) dan desentif (pemberdayaan), yaitu pembinaan, fasilitasi LAKIP BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROV. JATIM 2013 |

36

dan

pembentukan

kader

lingkungan

dengan

pendampingan/pendekatan secara intensif. Program ”BERSERI” (Bersih dan Lestari) merupakan salah satu program Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Lingkungan Hidup

Provinsi

terciptanya

Jawa

Timur

pengetahuan

adalah

dan

dalam

kesadaran

rangka

mendorong

warga

masyarakat

Desa/Kelurahan dalam upaya pelestarian lingkungan hidup, sehingga dapat terwujud desa/kelurahan yang bersih, sehat, lestari dan asri. Pada tahun 2011 program pembinaan Desa/kelurahan berseri ini dicanagkan oleh Bapak Gubernur Jawa Timur, pada tahun 2012 Desa/kelurahan

yang

desa/kelurahan

berseri

mendapatkan sebanyak

32

penghargaan

sebagai

desa/keluarahan

berseri,

sedangkan Pada tahun 2013 jumlah desa/kelurahan yang memperoleh penghargaan desa/kelurahan berseri mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu sebanyak 80 desa/kelurahan, dari target 38 desa/kelurahan. Sehingga capaian kinerja adalah sebesar 210%. dengan perincian sebagai berikut : 1.

Penghargaan

BERSERI

Kategori

Pratama

sebanyak

45

Kategori

Madya

sebanyak

25

Kategori

Mandiri

sebanyak

10

Desa/Kelurahan. 2.

Penghargaan

BERSERI

Desa/Kelurahan. 3.

Penghargaan

BERSERI

Desa/kelurahan. (data terlampir) Seiring semakin meningkatnya Desa/Kelurahan yang memperoleh penghargaan

Program

BERSERI

menggambarkan

bahwa

tingkat

kepedulian dan partisipasi masyarakat di Desa/kelurahan didalam pengelolalaan

lingkungan

hidup

sekitarnya

semakin

meningkat,

sehingga untuk hidup bersih dan sehat sudah menjadi kebiasaan hidup mereka sehari-hari, dengan demikian

kemungkinan untuk

membuang sampah padat dan limbah domestik

kedalam badan

air/sungai semakin kecil, serta kesadaran untuk menjaga DAS juga LAKIP BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROV. JATIM 2013 |

37

semakin meningkat sehingga kualitas air sungai/Kali diseluruh Jawa Timur semakin tahun akan semakin membaik. d) Prosentase Ketaatan Usaha/Kegiatan Ditinjau Dari Pengendalian Pencemaran Udara Tabel 3.6 Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja

Indikator Kinerja

2010

2011

2012

2013

Capaian Th. 2013

75

19

28

56

73

97,33%

Jumlah sekolah peduli dan berbudaya (Adiwiyata) Tujuan

Program

Realisasi (Tahun)

Target Tahun 2013

Adiwiyata adalah menciptakan kondisi yang baik,

sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah, sehingga kemudian hari warga sekolah tersebut dapat turut bertanggung jawab dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2010 jumlah sekolah ADIWIYATA di jawa timur adalah sebanyak 30 sekolah, pada tahun 2011 mengalami peningkatan menjadi 28 sekolah, pada tahun 2012 kembali mengalami peningkatan menjadi 56 buah sekolah sedangkan pada tahun 2013 mengalami peningkatan

yang

cukup

siginifikan

menjadi

73

sekelah

yang

memperoleh predikat sekolah ADIWIYATA tingkat Nasional atau sekitar 97,33 % capaian kinerjanya.


38

e) Prosentase Ketaatan Usaha/Kegiatan Ditinjau Dari Pengelolaan Limbah B3 Tabel 3.7 Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja Prosentase penanganan tindak lanjut pengaduan masyarakat yang sesuai dengan kewenangan Target Tahun 2013

Indikator Kinerja Prosentase penanganan tindak lanjut pengaduan masyarakat yang sesuai dengan kewenangan

100 %

Realisasi (Tahun) 2010

2011

2012

2013

100% 8

100% 21

100% 41

100% 53

Capaian Th. 2013 100%

Sumber : BLH Prov. Jatim Pengaduan masyarakat berdasarkan kewenangan akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup Tahun 2013.  Kabupaten/ Kota sebanyak 15 kasus  Kabupaten/kota yang diambil alih oleh Provinsi sebanyak 26 kasus  Provinsi sebanyak 4 kasus  Bukan Kasus Lingkungan sebanyak 4 kasus Pelayanan Tindak Lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya

dugaan

pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup Tahun 2013.  Kabupaten/ Kota sebanyak 15 kasus yang selesai ditindak lanjuti  Kabupaten/kota yang diambil alih oleh Provinsi dari 26 kasus yang masuk selesai ditindaklanjuti sebanyak 15 kasus dan masih tersisa 11 kasusu yang masih dalam proses penyelesaian.  Provinsi dari 8 kasusu yang masuk sebanyak 6 kasus selesai ditangani, 2 kasus dalam proses penyelesaian.  Bukan

kasus

lingkungan

sebanyak

4

kasusu

yang

masuk

seluruhnya sudah selesai ditindaklanjuti.


39

Pengaduan masyarakat terkait masalah Lingkungan Hidup adalah penyampaian informasi terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan

hidup

dari

usaha

dan/atau

kegiatan.

Penanganan

Pengaduan Lingkungan di Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup no.09 Tahun 2010 tentang tata cara pengaduan dan penanganan akibat dugaan Meliputi

pencemaran kegiatan

dan/

atau

penerimaan,

peruskaan

penelaahan,

Lingkungan verifikasi

Hidup.

pengaduan,

pengajuan rekomendasi tindak lanjut verifikasi dan penyampaian perkembangan dan hasil penanganan pengaduan kepada pengadu dan yang diadukan. Sehingga semakin banyak pengaduan yang masuk bias menngambarkan bahwa permasalahan lingkungan yang terjadi juga meningkat. Pada tahun 2010 pengaduan kasus terkait permasalahan yang masuk dan merupakan wewenang

lingkungan

Badan Lingkungan Hidup

Provinsi Jawa Timur sebanyak 8 (delapan) pengaduan. Dari 8 (delapan) pengaduan yang masuk seluruhnya telah ditidaklanjuti oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur atau sebesar 100%. Sedangkan pada tahun 2011 pengaduan kasus terkait permasalahan yang masuk dan merupakan wewenang

lingkungan

Badan Lingkungan Hidup

Provinsi Jawa Timur sebanyak 21 pengaduan. Dari 21 pengaduan yang masuk seluruhnya telah ditidaklanjuti oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur atau sebesar 100%. Pada tahun 2012 pengaduan kasus terkait permasalahan

lingkungan yang masuk dan merupakan

wewenang Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur sebanyak 41 pengaduan.

Dari

41

pengaduan

yang

masuk

seluruhnya

telah

ditidaklanjuti oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur atau sebesar 100%. Sedangkan pada Tahun 2013 pengaduan kasus terkait permasalahan

lingkungan yang masuk ke Badan Lingkungan Hidup

Provinsi Jawa Timur sebanyak 53 (Lima Puluh Tiga) pengaduan. Berdasarkan penelaahan untuk mengklasifikasi jenis pengaduan dan kewenangan

pengaduan,

sebanyak

30

(tiga

puluh)

pengaduan

merupakan kewenangan Kabupaten/ Kota, sebanyak 52 (lima puluh LAKIP BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROV. JATIM 2013 |

40

dua) merupakan kewenangan Kabupaten/kota yang diambil alih oleh Provinsi

dan 16 (enam belas) pengaduan kewenangan Provinsi yang

sudah ditindak lanjuti. Pelimpahan pengaduan ke Kabupaten / Kota disampaikan melalui surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur kepada Bupati/ Walikota. Selanjutnya diharapkan ditindak lanjuti Kabupaten/ Kota dalam waktu 10 (sepuluh) hari, apabila setelah 10 (sepuluh) hari tidak ada tanggapan atas tindak lanjut maka diambil alih Provinsi. Dari 30 (tiga puluh) pengaduan yang telah dilimpahkan ke Kabupaten/ Kota, seluruhnya telah ditindak lanjuti oleh Kabupaten/ Kota. Pengaduan Lingkungan dapat disampaikan melalui surat, telepon atau layanan SMS Center 081 235555123. f)

Prosentase Ketaatan Usaha/Kegiatan Ditinjau Dari Pengelolaan Limbah B3 Tabel 3.7 Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja Jumlah Kabupaten / kota yang mendapatkan penghargaan ADIPURA

Indikator Kinerja

Realisasi (Tahun)

Target Tahun 2013

2010

2011

2012

2013

Capaian Th. 2013

38

33

14

35

37

97.4%

Jumlah Kabupaten / kota yang mendapatkan penghargaan ADIPURA

Program Adipura dikembangkan untuk mendorong Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam mewujudkan kota bersih dan teduh dengan menerapkan

prinsip-prinsi

good

governance.

Program

Adipura

mengedepankan budaya bersih, teduh, indah dan sehat dengan prinsip keberlanjutan

yang

meliputi

menerapkan

prinsip

menejemen,

penguatan komitmen pimpinan daerah dan peningkatan partisipasi masyarakat serta dunia usaha. LAKIP BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROV. JATIM 2013 |

41

Kriteria

penilaian

program

Adipura

meliputi

fisik

perkotaan

(Perumahan, sarana kota, sarana transportasi, sarana kebersihan dan lain-lain) dan penilaian non fisik (institusi, manajemen, partisipasi). Pada tahun 2010 Kabupaten /kota yang memperoleh penghargaan ADIPURA sebanyak 33 Kabupaten/Kota, pada Tahun 2011 Provinsi Jawa

Timur

perolehan

penurunan menjadi

penghargaan

ADIPURA

ini

mengalami

14 Kabupaten/kota, pada tahun 2012 kembali

mengalami peningkatan dengan mendapatkan 35 penghargaan. dan pada tahun 2013 ini provinsi Jawa Timur memperoleh penghargaan sebanyak 37 buah dengan rincian penghargaan Adipura kencana sebanyak 4 Kabupaten/Kota, adipura sebanyak 22 Kabupaten/Kota, dan yang memperoleh piagam sebanyak 1 Kabupaten/kota. capaian penghargaan ini merupakan perolehan terbanyak diantara Provinsi lainnya di Indonesia. capaian penghargaan ini merupakan perolehan terbanyak diantara Provinsi lainnya di Indonesia 3.3

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dibandingkankan dengan Capaian Standart Pelayanan Minimum (SPM) Bidang lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur tahun 2103. Dengan

membandingkan

capaikan

Kinerja

Indikator

kinerja

dengan SPM Bidang lingkungan Hidup Provinsi jawa Timur tahun 2013 diharapkan muncul suatu korelasi antara keduanya, sehingga mampu dijadikan masukan untuk perbaikan terutama dalam rangka pencapaian target. Keduanya merupakan produk yang berbeda namun hasil yang diharapkan dari keduanya adalah untuk perbaikan bidang lingkungan hidup secatra menyeluruh. Untuk itu penting rasanya perbandingan ini untuk dilakuakn. Dalam rangka pencapaian penerapan standar pelayanan minimal bidang

lingkungan

hidup


daerah

Provinsi

yang

terkait

dengan 42

permasalahan lingkungan hidup di daerah Kabupaten/Kota terutama dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis dan pengawasan, jenis pelayanan bidang lingkungan hidup daerah Provinsi lebih ditekankan pada penyampaian informasi antara lain: 1.

Informasi status mutu air;

2.

Status mutu udara ambien dan

3.

Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Dari ketiga jenis pelayanan dasar SPM Bidang Lingkungan Hidup tahun 2013 yang sama dengan Indikator Kinerja hanya 2 (dua) jenis pelayanan, yaitu ; Informasi status mutu air dan Status mutu udara ambien. Untuk itu didalam pemhasan ini hanya 2 (dua) indicator ini yang akan diperbandingkan. 1)

Pelayanan Informasi Status Mutu Air adalah : Data yang dipergunakan untuk menghitung capaian kinerja indicator kinerja dan SPM bidang lingkungan hidup berasal dari sumber yang sama, berasal instansi terkait dan memilki wewenang untuk melakukan pengawasan, yaitu : Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur., Dinas Pengairan Provinsi Jawa Timur, Perusahaan Jasa Tirta dan BBWS Jatim, yang membedakan hanyalah format penulisannya saja. Didalam pencapaian indicator kinerja aik target maupun capaian menggunakan satuan prosentase dengan hasil sebagai berikut. a. Pemantauan kualitas air di wilayah DAS Brantas tahun 2013 dilaksanakan pada 30 lokasi titik pantau selama 12 kali dalam 1 (satu ) tahun. b. Secara umum berdasarkan parameter BOD, COD kualitas air telah mengalami perbaikkan kualitas dengan penurunan BOD dari 4,33 mg/l tahun 2012 menjadi 3,60 mg/l pada tahun 2013, serta penurunan COD dari 13,64 mg/l pada tahun 2012 menjadi 10,92 mg/l. atau (Capaian Kinerja) konsentrasi BOD Kali Brantas pada tahun 2013


43

mengalami penurunan sebesar 1.52 mg/lt dari tahun 2010 atau sebesar 29 % dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar 18 %. Sedangkan konsentrasi COD pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 7.02 mg/ltr dari tahun 2010 atau sebesar 39,13 % dari target sebesar 18 %. c. Didalam pelaopran SPM dimasukkan juga mengenai Lokasi pemantauan di wilayah DAS Brantas pada 30 ( tiga puluh) titik pantau masuk kategori cemar berat di karenakan adanya tingginya limbah domestik yang ditunjukkan dari tingginya hasil pengukuran total coli.sementara dipelaporan kinerja indicator kinerja tidak. 2 ) Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Model pelaporan antara LAKIP dan SPM tidak ada perbedaan. a. Capaian kinerja di bidang Pengelolaan pengaduan masyarakat tahun ini mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti serta kesadaran masyarakat semakin tinggi terhadap pencemaran lingkungan. b. Dengan meningkatnya pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup proses yang ditindaklanjuti telah terselesaikan dan memenuhi target 100 %. 3.4

Telaahan Renstra Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI

Dan

Renstra Provinsi Jawa Timur 3.4.1.

Arah

Kebijakan

dan

Sasaran

Strategis

Kementerian

Negara

Lingkungan Hidup RI 1. VISI “Terwujudnya Kementerian Lingkungan Hidup yang handal dan proaktif, serta berperan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, dengan menekankan pada ekonomi hijau”.


44

2. MISI 1.

Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup terintegrasi, guna mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan, dengan menekankan pada ekonomi hijau;

2.

Melakukan koordinasi dan kemitraan dalam rantai nilai proses pembangunan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi antara ekonomi dan ekologi dalam pembangunan berkelanjutan;

3.

Mewujudkan

pencegahan

kerusakan

dan

pengendalian

pencemaran sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup; 4.

Melaksanakan mengembangkan

tatakelola kapasitas

pemerintahan kelembagaan

yang

baik

serta

dalam

pengelolaan

sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terintegrasi. 3. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2010-2014

sesuai

Visi

dan

Misi

tersebut

di

atas

adalah:

“Terwujudnya pembangunan Indonesia berdasarkan pembangunan berkelanjutan

dengan

penekanan

pada

ekonomi

hijau

(green

economy) untuk “menahan laju kemerosotan daya tampung, daya dukung, dan kelangkaan sumberdaya alam, serta mengatasi bencana lingkungan”. Sasaran dan Lokus Prioritas Secara umum, sasaran pembangunan yang ingin dicapai adalah mewujudkan perbaikan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam yang mengarah pada pengarusutamaan prinsip pembangunan berkelanjutan. Sasaran khusus yang hendak dicapai adalah: 1. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan sungai, danau, pesisir dan laut, serta air tanah; LAKIP BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROV. JATIM 2013 |

45

2. Terlindunginya kelestarian fungsi lahan, keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan; 3. Membaiknya kualitas udara dan pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); 4. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup terintegrasi. 5. Sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2010-2014, diarahkan pada lokus prioritas sebagai berikut: 6. Daerah Aliran Sungai (DAS), dengan lokus kegiatan utama yaitu Sungai Ciliwung dan Bengawan Solo; 7. Perkotaan, dengan lokus kegiatan mewakili karakteristik Kota Metropolitan, Kota Besar, Kota Sedang, dan Kota Kecil; 8. Ekosistem Pulau, dengan lokus kegiatan utama yaitu Teluk Tomini dan pulau-pulau kecil terluar. 3.3.2.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Provinsi Jawa Timur a. Visi Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Provinsi Jawa Timur 2009-2014, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun mendatang. Untuk itu, pembangunan Jawa Timur 2009-2014 mempunyai

landasan

visi: “Terwujudnya Jawa Timur yang Makmur dan Berakhlak dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia “ b. Misi Untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur 2009-2014 tersebut, maka misi pembangunan Jawa Timur 2009-2014 adalah : “ Mewujudkan Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat “ c. Strategi, Agenda dan Prioritas Pokok Pembangunan Guna mewujudkan visi, dan menjalankan misi pembangunan daerah Jawa Timur 2009-2014 tersebut dilakukan melalui 4 (empat) LAKIP BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROV. JATIM 2013 |

46

strategi ; 9 (sembilan) agenda dan 19 prioritas pokok pembangunan sebagai berikut : 

4 (empat) Strategi yaitu : 1. Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat (people centered development), yang mengedepankan partisipasi rakyat

based

(participatory

development)

dalam

merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program pembangunan

yang

menyangkut

hajat

hidup

mereka

sendiri. 2. Keberpihakan kepada masyarakat miskin (pro-poor). 3. Pengarusutamaan gender. 4. Keseimbangan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi,

terutama melalui, pengembangan agroindustri/

agrobisnis. 

9 (sembilan) Agenda adalah : 1. Aksesbilitas

dan

kualitas

pelayanan

kesehatan

dan

Taskin,

dan

pendidikan terutama masyarakat miskin. 2. Perluasan

lapangan

kerja,

efektivitas

memberdayakan ekonomi rakyat terutama wong cilik. 3. Percepatan

pertumbuhan

berkelanjutan)

melalui

ekonomi

(berkualitas

pengembangan

dan

agroindustri/

agrobisnis serta pembangunan/ penyediaan infrstruktur pertanian dan pedesaan. 4. Pelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup, perbaikan pengelolaan SDA dan penataan ruang. 5. Reformasi birokrasi dan pelayan publik (prima). 6. Kesalehan sosial demi terjaganya harmoni sosial 7. Kualitas kehidupan dan peran perempuan serta terjaminnya kesetaraan gender LAKIP BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROV. JATIM 2013 |

47

8. Kamtibmas, supremasi hukum dan penghormatan HAM 9. Percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial ekonomi dampak lumpur Lapindo 

Prioritas Pembangunan adalah : 1. Peningkatan aksesbilitas dan kualitas pelayanan pendidikan 2. Peningkatan aksesbilitas dan kualitas pelayanan kesehatan 3. Perluasan lapangan kerja 4. Peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan 5. Peningkatan kesejahteraan sosial rakyat 6. Revitalisasi pertanian dan pengembangan agroindustri/ agrobisnis 7. Pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah 8. Peningkatan investasi, ekspor non migas dan pariwisata 9. Peningkatan daya saing industri manufaktur 10. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur 11. Pemeliharaan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta perbaikan pengelolaan sumberdaya alam dan penataan ruang 12. Percepatan

pelaksanaan

reformasi

birokrasi

dan

peningkatan pelayanan publik 13. Peningkatan kualitas kesalehan sosial demi terjaganya harmoni sosial 14. Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua bidang dan terjaminnya kesetaraan gender 15. Peningkatan peran pemuda dan pengembangan olahraga 16. Penghormatan, pengakuan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia


48

17. Peningkatan keamanan dan ketertiban dan penanggulangan kriminalitas Percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial ekonomi dampak lumpur panas Lapindo. 3.4.

Akuntabilitas Keuangan Akuntabilitas

keuangan

merupakan

pencapaian

kinerja

keuangan dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan

dalam

dokumen

perencanaan

(Rencana

Kinerja

Tahunan) tahun 2012. Pengukuran pencapaian kinerja keuangan berdasarkan prosentase rata-rata realisasi anggaran pada masingmasing program dan kegiatan. Adapun jumlah anggaran Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur tahun 2012 adalah sebesar Rp.

47.767.297.000,-

dengan

realisasi

penyerapan

Rp. 43.03.273.089,- atau sebesar 91.91%. Rincian realisasi penyerapan anggaran adalah sebagai berikut : Untuk rekapitulasi serapan APBD BLH Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 dapat dilihat pada tabel berikut:


49

Tabel 3.8 Rekapitulasi Serapan APBD BLH Provinsi Jawa Timur Tahun Anggran 2013

Kode Rekening 8 200

1

0

0

8 200

0

0

8 200

0

0

8 200

0

0

Uraian 2 PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH RETRIBUSI DAERAH LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 8 200 0 0 BELANJA DAERAH 8 200 0 0 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8 200 0 0 BELANJA LANGSUNG 8 200 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8 200 1 099 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 8 200 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8 200 2 009 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatrur LAKIP BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROV. JATIM 2013 |

Anggaran Serapan S.d Setelah P.APBD Desember 2013 3 4 550.000.000 1.365.350.970

% 5 248.25

550.000.000

1.365.350.970

248.25

550.000.000

932.255.000

169.50

0

433.06.970

00

500.000.000 1.365.350.970 47.767.297.000 43.903.273.089

248.25 91.91

6.670.297.000

6.385.138.655

95.72

41.097.000.000 37.518.134.434

91.29

3.309.300.000

3.213.376.093

97.16

3.309.300.000

3.213.376.093

97.16

1.030.700.000

992.204.050

96.27

1.030.700.000

992.204.050

96.27

50

Kode Rekening 8 200

7

8 200

7

8 200

9

8 200

9

98

099

8 200 16

8 200 16 014 8 200 16 016 8 200 16

29

8 200 16

37

Uraian

Anggaran Serapan S.d Setelah P.APBD Desember 2013 182.000.000 180.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Penyusunan 182.000.000 Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur Program 75.000.000 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Peningkatan 75.000.000 Kualitas Pelayanan Publik Program 19.640.766.900 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Peningkatan 250.000.000 Peran Serta Masyarakat Monitoring dan 150.000.000 Evaluasi pelaporan Pengawasan 197.075.000 Kinerja Pengelolaan Lingkungan Industri Hasil Tembakau Pengembangan 1.687.440.00 dan penerapan berbagai instrumen pengelolaan lingkungan


% 98.90

180.000.000

98.90

70.931.500

94.58

70.931.500

94.58

17.227567.723

87.71

165.601.250

66.24

77.384.250

51.59

193.342.900

98.11

1.607.135.150

95.24

51

Kode Rekening

8 200 16

40

8 200 16

41

8 200 16

42

8 200 16

44

Uraian hidup, termasuk tata ruang, kajian dampak lingkungan, dan perijinan Pemantauan Kualitas Udara dan Air Tanah di Perkotaan, Kualitas Air Permukaan, serta Kualitas Air Laut di Kawasan Pesisir Pengawasan Penaatan Baku Mutu Air Limbah, Emisi atau Gas Buang dan Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) Peningkatan Kelembagaan Laboratorium Lingkungan, serta Fasilitas Pemantauan Udara (Ambient) di Kota-kota Besar Pengembangan Sistem dan Mekanisme Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), serta Pendirian Fasilitas


Anggaran Serapan S.d Setelah P.APBD Desember 2013

%

1.994.083.000

1.894.161.850

94.99

1.816.178.900

1.718.304.373

94.61

2.84.980.000

253.330.200

88.89

592.200.000

549.028.400

92.71

52

Kode Rekening

Uraian Pengelola Limbah B3

8 200 16

45

8 200 16

46

8 200 16 052

8 200 16

53

8 200 16

55

Pengembangan Teknologi yang Berwawasan Lingkungan, termasuk Teknologi Tradisional dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam, Pengelolaan Limbah, dan Teknologi Industri yang Ramah Lingkungan Upaya Konservasi Tanah dan Air pada Budidaya Tanaman Tembakau Pelayanan Pengujian Uji Kualitas Lingkungan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia UPT Laboaratorium Uji Kualitas Lingkungan Penerapan Manajemen Limbah Industri hasil tembakau dan standarisasi kualitas bahan



%

5.133.600.000

4.078.482.400

79.45

850.000.000

747.885.695

87.9

250.000.000

236.515.600

94,61

571.487.500

554.471.600

97.02

2.800.000.000

2.205.416.400

78.76

53

Kode Rekening

Uraian baku dan baku mutu

8 200 16

56

8 200 17

8 200 17

31

8 200 17

32

8 200 17

33

Pengembangan sarana dan prasarana laboratorium uji kualitas lingkungan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Pengembangan daya dukung dan daya tampung lingkungan Pengelolaan dan Perlindungan Keanekaragaman Hayati dari Ancaman Kepunahan, baik yang Ada di Daratan, maupun di Pesisir dan Laut Pengembangan Kemitraan dengan Perguruan Tinggi, Masyarakat Setempat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Perlindungan dan Pelestarian



%

902.925.000

829.551.550

91.87

4.945.380.000

4.463.588.150

90.26

1.151.780.000

1.121.855.050

97.40

901.600.000

868.558.650

96.34

1.700.000.000

1.685.221.650

99,13

54

Kode Rekening

Uraian Sumber Daya Alam

8 200 18

8 200 18

16

8 200 18

20

8 200 19

8 200 19

19

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Penetapan wilayah prioritas rehabilitasi pertambangan, hutan, lahan, dan kawasan pesisir, serta pulau-pulau kecil Rehabilitasi daerah hulu untuk menjamin pasokan air irigasi pertanian, dan mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi di wilayah sungai dan pesisir Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Peningkatan pelibatan peran masyarakat dalam bidang informasi dan pemantauan



%

1.801.400.000

1.728.427.145

95.95

956.000.000

912.703.895

95.47

845.400.000

815.723.250

96.49

3.005.000.000

2.821.399.640

93.89

2.005.000.000

1.941.272.300

96.82

55

Kode Rekening

8 200 19

20

8 200 26

8 200 26

4

8 200 26

8

Uraian kualitas lingkungan hidup Penyebaran dan Peningkatan Akses Informasi kepada Masyarakat, termasuk Informasi Mitigasi Bencana dan Potensi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pengembangan peraturan perundangan lingkungan dalam pengendalian perusakan sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan hidup Penegakan hukum terpadu dan penyelesaian hukum atas kasus perusakan sumber daya alam dan lingkungan



%

1.000.000.000

880.127.340

88.01

7.107.453.100

6.824.342.979

96.02

475.000.000

455.752.400

95.95

835.208.100

798.781.800

95.64

56

Kode Rekening

Uraian hidup

8 200 26

8 200 26

8 200 26

8 200 26

JUMLAH


%

9

Peningkatan 2.000.000.000 1.942.018.880 pendidikan lingkungan hidup formal dan non formal 10 Pengembangan 1.458.675.000 1.378.135.150 program Good Environmental Governance (GEG) secara terpadu dengan program good governance lainnya 11 Peningkatan 1.960.000.000 1.915.811.799 Kapasitas Kelembagaan Pengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 14 Pendidikan 378.570.000 333.842.950 Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengawas Lingkungan BELANJA DAERAH 47.767.297.000 43.903.273.089


97.10

94.48

97.75

88.19

95,12

57

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

Recommend Documents