Bab
AKUNTABILITAS KINERJA
III
Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ataupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK) Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pun tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut,
hingga
kemudian
sampailah
pada
saat
pertanggung
jawaban
pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya. Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat. 3.1 Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Badan Lingkungan Propinsi Jawa Timur. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kenerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan LAKIP BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROV. JATIM 2013 |
29
kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang dilakukan untuk menilai apakah kebijakan yang telah ditempuh selama tahun 2013 dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran badan dan pada akhirnya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan pembangunan Provinsi sebagaimana telah diamanatkan dalam RPJMD. Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indokator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (performance gap. Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement). Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) katagori sebagai berikut : Tabel 3.0 Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2013 No.
Persentase capaian
Kategori capaian
1
Lebih dari 100 %
Sangat Baik
2
75 % sampai 100 %
Baik
3
55 % sampai 75 %
Cukup
4
Kurang dari 55 %
Kurang
Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing - masing indikator sasaran. Tingkat capaian kinerja masing - masing indikator disajikan pada tabel pengukuran kinerja sasaran strategis tahun 2013. Pengukuran keberhasilan
kinerja
ini
digunakan
sebagai
dasar
untuk
menilai
atau kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan pada tahun
LAKIP BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROV. JATIM 2013 |
30
2013 sesuai dengan sasaran
dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka
mewujudkan visi dan misi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Adapun Tabel Pengukuran Kinerja disajikan sebagai berikut : Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2013 Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas dan Fungsi Lingkungan melalui pengendalian sumber-sumber pencemar
Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat didalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
Indikator Kinerja
Tahun. 2012
Target Th. 2013
1.
% penurunan 4,33 Mg/Ltr 18 % (0.922) beban pencemaran (mg/lt) parameter kunci Dari tahun BOD DAS Brantas 2010
II
% penurunan beban pencemaran parameter kunci COD DAS Brantas
13,64 Mg/Ltr
18 % (3.22) (mg/l)
III
Prosentase ketaatan industri ditinjau dari perizinan dokumen lingkungan (AMDAL, UKLUPPL, SPPL, DPl dll) Jumlah desa / kelurahan yang masuk dalam kriteria desa / kelurahan yang bersih dan lestari (berseri)
-
75% atau sebanyak 189 perusahaan
38 desa / kelurahan
38
I
LAKIP BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROV. JATIM 2013 |
Realisasi Th. 2013
Capaian Th. 2013
29% atau sebesar 3.60 mg/ltr mengalami penurunan sebesar (1.52) (mg/lt)
=164.86 %
39,1% atau sebesar 10.92 mg/ltr mengalami penurunan sebesar (7.02) (mg/lt) 84% atau 212 dari 253 perusahaan
= 218 %
80
210%
31
112%
II
III
IV
Jumlah sekolah peduli dan berbudaya (Adiwiyata) Prosentase penanganan tindak lanjut pengaduan masyarakat yang sesuai dengan kewenangan
Jumlah Kabupaten / kota yang mendapatkan penghargaan ADIPURA
73 sekolah
75
73
97,33%
100 %
100 % dari 53 (pengaduan)
100% 53 (pengaduan)
100%
38 Kab. / Kota
38
37
97,4%
Sumber : BLH Prov. Jatim 3.2
EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA Evaluasi kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja
kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan dengan membandingkan prosentase capaian Indikator Kinerja Utama pada tahun 2013 dengan tahun sebelumnya. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan di masa yang akan datang. Pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2013 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
LAKIP BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROV. JATIM 2013 |
32
Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2013 disajikan sebagai berikut : Tabel 3.2 Sasaran Strategis Tahun 2013 Sasaran :
Meningkatnya Kualitas dan Fungsi Lingkungan melalui pengendalian sumber-sumber pencemar serta Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan Sumber : BLH Prov. Jatim
Keberhasilan dari sasaran strategis ini diukur melalui 3 (tiga)
indicator
kinerja, yaitu: 1. -
% penurunan beban pencemaran parameter kunci BOD DAS Brantas;
-
% penurunan beban pencemaran parameter kunci COD DAS Brantas;
2. Prosentase peningkatan kompetensi penilai dokumen AMDAL 3. Prosentase ketaatan usaha/kegiatan dalam pengelolaan limbah B3 di kabupaten/ kota seluruh Jawa Timur Sedangkan upaya yang dilakukan untuk merealisasikannya didukung oleh 5 (lima) program kegiatan, yaitu: 1. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 3. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 5. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup. Adapun capaian indicator kinerja, target dan realisasinya tahun 2013 selengkapnya dapat dijelaskan dibawah ini:
LAKIP BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROV. JATIM 2013 |
33
a) Persentase (%) Penurunan Beban Pencemaran Parameter Kunci BOD dan COD DAS Brantas Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja
Indikator Kinerja
Target Tahun 2013
% penurunan beban pencemaran parameter kunci BOD DAS Brantas
% penurunan beban pencemaran parameter kunci COD DAS Brantas
Realisasi (Tahun)
Capaian Th. 2013
2010
2011
2012
2013
18 % (0.922) (mg/lt)
5,12 (mg/lt)
13,8 % (mg/ lt)
15,4% (0.79) (mg/lt)
29,% (1.52) (mg/lt)
164.86 %
18 % (3.22) (mg/l)
17,94 (mg/lt)
13,9 % 15,4 5 (mg/ lt)
23,9% 13,64 (4.3) (mg/lt)
39,1% 10.92 (7.02) (mg/lt)
218 %
Sumber : hasil analisa
Berdasarkan data hasil pengujian kualitas air DAS Brantas yang dilaksanakan oleh Perum Jasa Tirta (PJT) I Malang, BBWS Sungai Brantas, Dinas PU Pengairan dan BLH Provinsi Jawa Timur pada ruas DAS Brantas Hulu, Tengah dan Hilir pada tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 telah disepakati bahwa hasil analisa kualitas air badan air (ABA) pada titik pantau terlengkap dipergunakan sebagai acuan perhitungan rata-rata kualitas air. Adapun perhitungan rata-rata air kualitas air rata-rata tahunan sebagai standart kinerja yang digunakan adalah parameter BOD dan COD sebagai parameter kunci yang dihitung berdasarkan titik pantau sebagai berikut: 1.
Segmen Brantas Hulu Lokasi waduk lodoyo – Jembatan Pandem di Kab. Blitar, Malang, Kota Malang dan Kota Batu;
LAKIP BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROV. JATIM 2013 |
34
2.
Segmen Brantas Tengah Lokasi
Jembatan
Ngujang
–
Jembatan
Padangan
di
Kab.
Tulungagung, Nganjuk, Jombang, Kota Kediri dan Kota Mojokerto. 3.
Segmen Brantas Hilir Lokasi Jembatan Canggu – Jagir di Kabupaten Mojokerto, Gresik dan Kota Surabaya.
Sesuai hasil perhitungan rata-rata kondisi kualitas air DAS Brantas yang telah disepakati bersama berdasarkan kondisi dan pertimbangan musim penghujan, kemarau, lokasi titik pantau, maka yang paling relevan. Analisa yang dilakukan oleh oleh Perum Jasa Tirta I Malang, BBWS Sungai Brantas, Dinas PU Pengairan dan BLH Provinsi Jawa Timur pada ruas DAS Brantas Hulu, Tengah dan Hilir pada tahun 2010 2011, 2012 dan 2013 menunjukkan bahwa konsentrasi BOD Kali Brantas pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 1.52 mg/lt dari tahun 2010 atau sebesar 29 % dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar 18 %. Sedangkan konsentrasi COD pada tahun 2013 7.02 mg/ltr dari tahun 2010 atau
mengalami penurunan sebesar
sebesar 39,13 % dari target sebesar 18 %. b) Prosentase Ketaatan Industri Ditinjau Dari Perizinan Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL-UPPL, SPPL, DPL, dll) Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja
Indikator Kinerja Prosentase ketaatan industri ditinjau dari perizinan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPPL, SPPL, DPL, dll)
Realisasi (Tahun)
Target Tahun 2013
2010
2011
2012
2013
Capaian Th. 2013
75%
-
-
-
84%
112%
LAKIP BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROV. JATIM 2013 |
35
Salah satu yang bisa dijadikan Indikator mengukur tingkat ketaatan usaha/kegiatan adalah ketaatan mereka ditinjau dari lengkapnya perijinan dokumen lingkungan diantaranya : dokumen AMDAL, UK – UPPL, SPPL, DPL dan lain lain. Pada tahun 2013 ini sebanyak 84% perusahaan atau sebanyak 212 dari 253 perusahan yang berhasil memenuhi kelengkapan dokumen AMDAL, UK – UPPL, SPPL, DPL. Dengann demikian capaian kinerja terhadap pemenuhan kelengkapan dokumen AMDAL, UK – UPPL, SPPL, DPL usaha/kegiatan pada tahun 2013 ini adalah sebesar 112%.
c) Jumlah desa / kelurahan yang masuk dalam kriteria desa / kelurahan yang bersih dan lestari (berseri) Tabel 3.5 Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja
Indikator Kinerja
2010
2011
2012
2013
Capaia n Th. 2013
38
-
-
32
80
210%
Jumlah desa / kelurahan yang masuk dalam kriteria desa / kelurahan yang bersih dan lestari (berseri)
Salah
Realisasi (Tahun)
Target Tahun 2013
satu model pemberdayaan masyarakat dan aparatur
desa/kelurahan agar bersedia serta mampu menjadi pioner untuk menumbuh masyarakatnya
kembangkan
potensi
berperilaku
ramah
desa/kelurahan lingkungan,
agar
sehingga mampu
mewujudkan desa/kelurahan yang bersih, sehat, lestari dan asri melalui
Program
Desa
BERSERI.
Oleh
karena
itu
dalam
pengembangannya diperlukan langkah-langkah pendekatan insentif (rangsangan) dan desentif (pemberdayaan), yaitu pembinaan, fasilitasi LAKIP BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROV. JATIM 2013 |
36
dan
pembentukan
kader
lingkungan
dengan
pendampingan/pendekatan secara intensif. Program ”BERSERI” (Bersih dan Lestari) merupakan salah satu program Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Lingkungan Hidup
Provinsi
terciptanya
Jawa
Timur
pengetahuan
adalah
dan
dalam
kesadaran
rangka
mendorong
warga
masyarakat
Desa/Kelurahan dalam upaya pelestarian lingkungan hidup, sehingga dapat terwujud desa/kelurahan yang bersih, sehat, lestari dan asri. Pada tahun 2011 program pembinaan Desa/kelurahan berseri ini dicanagkan oleh Bapak Gubernur Jawa Timur, pada tahun 2012 Desa/kelurahan
yang
desa/kelurahan
berseri
mendapatkan sebanyak
32
penghargaan
sebagai
desa/keluarahan
berseri,
sedangkan Pada tahun 2013 jumlah desa/kelurahan yang memperoleh penghargaan desa/kelurahan berseri mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu sebanyak 80 desa/kelurahan, dari target 38 desa/kelurahan. Sehingga capaian kinerja adalah sebesar 210%. dengan perincian sebagai berikut : 1.
Penghargaan
BERSERI
Kategori
Pratama
sebanyak
45
Kategori
Madya
sebanyak
25
Kategori
Mandiri
sebanyak
10
Desa/Kelurahan. 2.
Penghargaan
BERSERI
Desa/Kelurahan. 3.
Penghargaan
BERSERI
Desa/kelurahan. (data terlampir) Seiring semakin meningkatnya Desa/Kelurahan yang memperoleh penghargaan
Program
BERSERI
menggambarkan
bahwa
tingkat
kepedulian dan partisipasi masyarakat di Desa/kelurahan didalam pengelolalaan
lingkungan
hidup
sekitarnya
semakin
meningkat,
sehingga untuk hidup bersih dan sehat sudah menjadi kebiasaan hidup mereka sehari-hari, dengan demikian
kemungkinan untuk
membuang sampah padat dan limbah domestik
kedalam badan
air/sungai semakin kecil, serta kesadaran untuk menjaga DAS juga LAKIP BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROV. JATIM 2013 |
37
semakin meningkat sehingga kualitas air sungai/Kali diseluruh Jawa Timur semakin tahun akan semakin membaik. d) Prosentase Ketaatan Usaha/Kegiatan Ditinjau Dari Pengendalian Pencemaran Udara Tabel 3.6 Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja
Indikator Kinerja
2010
2011
2012
2013
Capaian Th. 2013
75
19
28
56
73
97,33%
Jumlah sekolah peduli dan berbudaya (Adiwiyata) Tujuan
Program
Realisasi (Tahun)
Target Tahun 2013
Adiwiyata adalah menciptakan kondisi yang baik,
sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah, sehingga kemudian hari warga sekolah tersebut dapat turut bertanggung jawab dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2010 jumlah sekolah ADIWIYATA di jawa timur adalah sebanyak 30 sekolah, pada tahun 2011 mengalami peningkatan menjadi 28 sekolah, pada tahun 2012 kembali mengalami peningkatan menjadi 56 buah sekolah sedangkan pada tahun 2013 mengalami peningkatan
yang
cukup
siginifikan
menjadi
73
sekelah
yang
memperoleh predikat sekolah ADIWIYATA tingkat Nasional atau sekitar 97,33 % capaian kinerjanya.
LAKIP BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROV. JATIM 2013 |
38
e) Prosentase Ketaatan Usaha/Kegiatan Ditinjau Dari Pengelolaan Limbah B3 Tabel 3.7 Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja Prosentase penanganan tindak lanjut pengaduan masyarakat yang sesuai dengan kewenangan Target Tahun 2013
Indikator Kinerja Prosentase penanganan tindak lanjut pengaduan masyarakat yang sesuai dengan kewenangan
100 %
Realisasi (Tahun) 2010
2011
2012
2013
100% 8
100% 21
100% 41
100% 53
Capaian Th. 2013 100%
Sumber : BLH Prov. Jatim Pengaduan masyarakat berdasarkan kewenangan akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup Tahun 2013. Kabupaten/ Kota sebanyak 15 kasus Kabupaten/kota yang diambil alih oleh Provinsi sebanyak 26 kasus Provinsi sebanyak 4 kasus Bukan Kasus Lingkungan sebanyak 4 kasus Pelayanan Tindak Lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya
dugaan
pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup Tahun 2013. Kabupaten/ Kota sebanyak 15 kasus yang selesai ditindak lanjuti Kabupaten/kota yang diambil alih oleh Provinsi dari 26 kasus yang masuk selesai ditindaklanjuti sebanyak 15 kasus dan masih tersisa 11 kasusu yang masih dalam proses penyelesaian. Provinsi dari 8 kasusu yang masuk sebanyak 6 kasus selesai ditangani, 2 kasus dalam proses penyelesaian. Bukan
kasus
lingkungan
sebanyak
4
kasusu
yang
masuk
seluruhnya sudah selesai ditindaklanjuti.
LAKIP BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROV. JATIM 2013 |
39
Pengaduan masyarakat terkait masalah Lingkungan Hidup adalah penyampaian informasi terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan
hidup
dari
usaha
dan/atau
kegiatan.
Penanganan
Pengaduan Lingkungan di Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup no.09 Tahun 2010 tentang tata cara pengaduan dan penanganan akibat dugaan Meliputi
pencemaran kegiatan
dan/
atau
penerimaan,
peruskaan
penelaahan,
Lingkungan verifikasi
Hidup.
pengaduan,
pengajuan rekomendasi tindak lanjut verifikasi dan penyampaian perkembangan dan hasil penanganan pengaduan kepada pengadu dan yang diadukan. Sehingga semakin banyak pengaduan yang masuk bias menngambarkan bahwa permasalahan lingkungan yang terjadi juga meningkat. Pada tahun 2010 pengaduan kasus terkait permasalahan yang masuk dan merupakan wewenang
lingkungan
Badan Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Timur sebanyak 8 (delapan) pengaduan. Dari 8 (delapan) pengaduan yang masuk seluruhnya telah ditidaklanjuti oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur atau sebesar 100%. Sedangkan pada tahun 2011 pengaduan kasus terkait permasalahan yang masuk dan merupakan wewenang
lingkungan
Badan Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Timur sebanyak 21 pengaduan. Dari 21 pengaduan yang masuk seluruhnya telah ditidaklanjuti oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur atau sebesar 100%. Pada tahun 2012 pengaduan kasus terkait permasalahan
lingkungan yang masuk dan merupakan
wewenang Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur sebanyak 41 pengaduan.
Dari
41
pengaduan
yang
masuk
seluruhnya
telah
ditidaklanjuti oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur atau sebesar 100%. Sedangkan pada Tahun 2013 pengaduan kasus terkait permasalahan
lingkungan yang masuk ke Badan Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Timur sebanyak 53 (Lima Puluh Tiga) pengaduan. Berdasarkan penelaahan untuk mengklasifikasi jenis pengaduan dan kewenangan
pengaduan,
sebanyak
30
(tiga
puluh)
pengaduan
merupakan kewenangan Kabupaten/ Kota, sebanyak 52 (lima puluh LAKIP BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROV. JATIM 2013 |
40
dua) merupakan kewenangan Kabupaten/kota yang diambil alih oleh Provinsi
dan 16 (enam belas) pengaduan kewenangan Provinsi yang
sudah ditindak lanjuti. Pelimpahan pengaduan ke Kabupaten / Kota disampaikan melalui surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur kepada Bupati/ Walikota. Selanjutnya diharapkan ditindak lanjuti Kabupaten/ Kota dalam waktu 10 (sepuluh) hari, apabila setelah 10 (sepuluh) hari tidak ada tanggapan atas tindak lanjut maka diambil alih Provinsi. Dari 30 (tiga puluh) pengaduan yang telah dilimpahkan ke Kabupaten/ Kota, seluruhnya telah ditindak lanjuti oleh Kabupaten/ Kota. Pengaduan Lingkungan dapat disampaikan melalui surat, telepon atau layanan SMS Center 081 235555123. f)
Prosentase Ketaatan Usaha/Kegiatan Ditinjau Dari Pengelolaan Limbah B3 Tabel 3.7 Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja Jumlah Kabupaten / kota yang mendapatkan penghargaan ADIPURA
Indikator Kinerja
Realisasi (Tahun)
Target Tahun 2013
2010
2011
2012
2013
Capaian Th. 2013
38
33
14
35
37
97.4%
Jumlah Kabupaten / kota yang mendapatkan penghargaan ADIPURA
Program Adipura dikembangkan untuk mendorong Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam mewujudkan kota bersih dan teduh dengan menerapkan
prinsip-prinsi
good
governance.
Program
Adipura
mengedepankan budaya bersih, teduh, indah dan sehat dengan prinsip keberlanjutan
yang
meliputi
menerapkan
prinsip
menejemen,
penguatan komitmen pimpinan daerah dan peningkatan partisipasi masyarakat serta dunia usaha. LAKIP BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROV. JATIM 2013 |
41
Kriteria
penilaian
program
Adipura
meliputi
fisik
perkotaan
(Perumahan, sarana kota, sarana transportasi, sarana kebersihan dan lain-lain) dan penilaian non fisik (institusi, manajemen, partisipasi). Pada tahun 2010 Kabupaten /kota yang memperoleh penghargaan ADIPURA sebanyak 33 Kabupaten/Kota, pada Tahun 2011 Provinsi Jawa
Timur
perolehan
penurunan menjadi
penghargaan
ADIPURA
ini
mengalami
14 Kabupaten/kota, pada tahun 2012 kembali
mengalami peningkatan dengan mendapatkan 35 penghargaan. dan pada tahun 2013 ini provinsi Jawa Timur memperoleh penghargaan sebanyak 37 buah dengan rincian penghargaan Adipura kencana sebanyak 4 Kabupaten/Kota, adipura sebanyak 22 Kabupaten/Kota, dan yang memperoleh piagam sebanyak 1 Kabupaten/kota. capaian penghargaan ini merupakan perolehan terbanyak diantara Provinsi lainnya di Indonesia. capaian penghargaan ini merupakan perolehan terbanyak diantara Provinsi lainnya di Indonesia 3.3
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dibandingkankan dengan Capaian Standart Pelayanan Minimum (SPM) Bidang lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur tahun 2103. Dengan
membandingkan
capaikan
Kinerja
Indikator
kinerja
dengan SPM Bidang lingkungan Hidup Provinsi jawa Timur tahun 2013 diharapkan muncul suatu korelasi antara keduanya, sehingga mampu dijadikan masukan untuk perbaikan terutama dalam rangka pencapaian target. Keduanya merupakan produk yang berbeda namun hasil yang diharapkan dari keduanya adalah untuk perbaikan bidang lingkungan hidup secatra menyeluruh. Untuk itu penting rasanya perbandingan ini untuk dilakuakn. Dalam rangka pencapaian penerapan standar pelayanan minimal bidang
lingkungan
hidup
LAKIP BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROV. JATIM 2013 |
daerah
Provinsi
yang
terkait
dengan 42
permasalahan lingkungan hidup di daerah Kabupaten/Kota terutama dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis dan pengawasan, jenis pelayanan bidang lingkungan hidup daerah Provinsi lebih ditekankan pada penyampaian informasi antara lain: 1.
Informasi status mutu air;
2.
Status mutu udara ambien dan
3.
Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Dari ketiga jenis pelayanan dasar SPM Bidang Lingkungan Hidup tahun 2013 yang sama dengan Indikator Kinerja hanya 2 (dua) jenis pelayanan, yaitu ; Informasi status mutu air dan Status mutu udara ambien. Untuk itu didalam pemhasan ini hanya 2 (dua) indicator ini yang akan diperbandingkan. 1)
Pelayanan Informasi Status Mutu Air adalah : Data yang dipergunakan untuk menghitung capaian kinerja indicator kinerja dan SPM bidang lingkungan hidup berasal dari sumber yang sama, berasal instansi terkait dan memilki wewenang untuk melakukan pengawasan, yaitu : Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur., Dinas Pengairan Provinsi Jawa Timur, Perusahaan Jasa Tirta dan BBWS Jatim, yang membedakan hanyalah format penulisannya saja. Didalam pencapaian indicator kinerja aik target maupun capaian menggunakan satuan prosentase dengan hasil sebagai berikut. a. Pemantauan kualitas air di wilayah DAS Brantas tahun 2013 dilaksanakan pada 30 lokasi titik pantau selama 12 kali dalam 1 (satu ) tahun. b. Secara umum berdasarkan parameter BOD, COD kualitas air telah mengalami perbaikkan kualitas dengan penurunan BOD dari 4,33 mg/l tahun 2012 menjadi 3,60 mg/l pada tahun 2013, serta penurunan COD dari 13,64 mg/l pada tahun 2012 menjadi 10,92 mg/l. atau (Capaian Kinerja) konsentrasi BOD Kali Brantas pada tahun 2013
LAKIP BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROV. JATIM 2013 |
43
mengalami penurunan sebesar 1.52 mg/lt dari tahun 2010 atau sebesar 29 % dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar 18 %. Sedangkan konsentrasi COD pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 7.02 mg/ltr dari tahun 2010 atau sebesar 39,13 % dari target sebesar 18 %. c. Didalam pelaopran SPM dimasukkan juga mengenai Lokasi pemantauan di wilayah DAS Brantas pada 30 ( tiga puluh) titik pantau masuk kategori cemar berat di karenakan adanya tingginya limbah domestik yang ditunjukkan dari tingginya hasil pengukuran total coli.sementara dipelaporan kinerja indicator kinerja tidak. 2 ) Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Model pelaporan antara LAKIP dan SPM tidak ada perbedaan. a. Capaian kinerja di bidang Pengelolaan pengaduan masyarakat tahun ini mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti serta kesadaran masyarakat semakin tinggi terhadap pencemaran lingkungan. b. Dengan meningkatnya pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup proses yang ditindaklanjuti telah terselesaikan dan memenuhi target 100 %. 3.4
Telaahan Renstra Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI
Dan
Renstra Provinsi Jawa Timur 3.4.1.
Arah
Kebijakan
dan
Sasaran
Strategis
Kementerian
Negara
Lingkungan Hidup RI 1. VISI “Terwujudnya Kementerian Lingkungan Hidup yang handal dan proaktif, serta berperan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, dengan menekankan pada ekonomi hijau”.
LAKIP BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROV. JATIM 2013 |
44
2. MISI 1.
Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup terintegrasi, guna mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan, dengan menekankan pada ekonomi hijau;
2.
Melakukan koordinasi dan kemitraan dalam rantai nilai proses pembangunan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi antara ekonomi dan ekologi dalam pembangunan berkelanjutan;
3.
Mewujudkan
pencegahan
kerusakan
dan
pengendalian
pencemaran sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup; 4.
Melaksanakan mengembangkan
tatakelola kapasitas
pemerintahan kelembagaan
yang
baik
serta
dalam
pengelolaan
sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terintegrasi. 3. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2010-2014
sesuai
Visi
dan
Misi
tersebut
di
atas
adalah:
“Terwujudnya pembangunan Indonesia berdasarkan pembangunan berkelanjutan
dengan
penekanan
pada
ekonomi
hijau
(green
economy) untuk “menahan laju kemerosotan daya tampung, daya dukung, dan kelangkaan sumberdaya alam, serta mengatasi bencana lingkungan”. Sasaran dan Lokus Prioritas Secara umum, sasaran pembangunan yang ingin dicapai adalah mewujudkan perbaikan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam yang mengarah pada pengarusutamaan prinsip pembangunan berkelanjutan. Sasaran khusus yang hendak dicapai adalah: 1. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan sungai, danau, pesisir dan laut, serta air tanah; LAKIP BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROV. JATIM 2013 |
45
2. Terlindunginya kelestarian fungsi lahan, keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan; 3. Membaiknya kualitas udara dan pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); 4. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup terintegrasi. 5. Sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2010-2014, diarahkan pada lokus prioritas sebagai berikut: 6. Daerah Aliran Sungai (DAS), dengan lokus kegiatan utama yaitu Sungai Ciliwung dan Bengawan Solo; 7. Perkotaan, dengan lokus kegiatan mewakili karakteristik Kota Metropolitan, Kota Besar, Kota Sedang, dan Kota Kecil; 8. Ekosistem Pulau, dengan lokus kegiatan utama yaitu Teluk Tomini dan pulau-pulau kecil terluar. 3.3.2.
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Provinsi Jawa Timur a. Visi Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Provinsi Jawa Timur 2009-2014, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun mendatang. Untuk itu, pembangunan Jawa Timur 2009-2014 mempunyai
landasan
visi: “Terwujudnya Jawa Timur yang Makmur dan Berakhlak dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia “ b. Misi Untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur 2009-2014 tersebut, maka misi pembangunan Jawa Timur 2009-2014 adalah : “ Mewujudkan Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat “ c. Strategi, Agenda dan Prioritas Pokok Pembangunan Guna mewujudkan visi, dan menjalankan misi pembangunan daerah Jawa Timur 2009-2014 tersebut dilakukan melalui 4 (empat) LAKIP BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROV. JATIM 2013 |
46
strategi ; 9 (sembilan) agenda dan 19 prioritas pokok pembangunan sebagai berikut :
4 (empat) Strategi yaitu : 1. Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat (people centered development), yang mengedepankan partisipasi rakyat
based
(participatory
development)
dalam
merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program pembangunan
yang
menyangkut
hajat
hidup
mereka
sendiri. 2. Keberpihakan kepada masyarakat miskin (pro-poor). 3. Pengarusutamaan gender. 4. Keseimbangan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi,
terutama melalui, pengembangan agroindustri/
agrobisnis.
9 (sembilan) Agenda adalah : 1. Aksesbilitas
dan
kualitas
pelayanan
kesehatan
dan
Taskin,
dan
pendidikan terutama masyarakat miskin. 2. Perluasan
lapangan
kerja,
efektivitas
memberdayakan ekonomi rakyat terutama wong cilik. 3. Percepatan
pertumbuhan
berkelanjutan)
melalui
ekonomi
(berkualitas
pengembangan
dan
agroindustri/
agrobisnis serta pembangunan/ penyediaan infrstruktur pertanian dan pedesaan. 4. Pelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup, perbaikan pengelolaan SDA dan penataan ruang. 5. Reformasi birokrasi dan pelayan publik (prima). 6. Kesalehan sosial demi terjaganya harmoni sosial 7. Kualitas kehidupan dan peran perempuan serta terjaminnya kesetaraan gender LAKIP BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROV. JATIM 2013 |
47
8. Kamtibmas, supremasi hukum dan penghormatan HAM 9. Percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial ekonomi dampak lumpur Lapindo
Prioritas Pembangunan adalah : 1. Peningkatan aksesbilitas dan kualitas pelayanan pendidikan 2. Peningkatan aksesbilitas dan kualitas pelayanan kesehatan 3. Perluasan lapangan kerja 4. Peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan 5. Peningkatan kesejahteraan sosial rakyat 6. Revitalisasi pertanian dan pengembangan agroindustri/ agrobisnis 7. Pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah 8. Peningkatan investasi, ekspor non migas dan pariwisata 9. Peningkatan daya saing industri manufaktur 10. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur 11. Pemeliharaan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta perbaikan pengelolaan sumberdaya alam dan penataan ruang 12. Percepatan
pelaksanaan
reformasi
birokrasi
dan
peningkatan pelayanan publik 13. Peningkatan kualitas kesalehan sosial demi terjaganya harmoni sosial 14. Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua bidang dan terjaminnya kesetaraan gender 15. Peningkatan peran pemuda dan pengembangan olahraga 16. Penghormatan, pengakuan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia
LAKIP BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROV. JATIM 2013 |
48
17. Peningkatan keamanan dan ketertiban dan penanggulangan kriminalitas Percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial ekonomi dampak lumpur panas Lapindo. 3.4.
Akuntabilitas Keuangan Akuntabilitas
keuangan
merupakan
pencapaian
kinerja
keuangan dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan
dalam
dokumen
perencanaan
(Rencana
Kinerja
Tahunan) tahun 2012. Pengukuran pencapaian kinerja keuangan berdasarkan prosentase rata-rata realisasi anggaran pada masingmasing program dan kegiatan. Adapun jumlah anggaran Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur tahun 2012 adalah sebesar Rp.
47.767.297.000,-
dengan
realisasi
penyerapan
Rp. 43.03.273.089,- atau sebesar 91.91%. Rincian realisasi penyerapan anggaran adalah sebagai berikut : Untuk rekapitulasi serapan APBD BLH Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 dapat dilihat pada tabel berikut:
LAKIP BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROV. JATIM 2013 |
49
Tabel 3.8 Rekapitulasi Serapan APBD BLH Provinsi Jawa Timur Tahun Anggran 2013
Kode Rekening 8 200
1
0
0
8 200
0
0
8 200
0
0
8 200
0
0
Uraian 2 PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH RETRIBUSI DAERAH LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 8 200 0 0 BELANJA DAERAH 8 200 0 0 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8 200 0 0 BELANJA LANGSUNG 8 200 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8 200 1 099 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 8 200 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8 200 2 009 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatrur LAKIP BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROV. JATIM 2013 |
Anggaran Serapan S.d Setelah P.APBD Desember 2013 3 4 550.000.000 1.365.350.970
% 5 248.25
550.000.000
1.365.350.970
248.25
550.000.000
932.255.000
169.50
0
433.06.970
00
500.000.000 1.365.350.970 47.767.297.000 43.903.273.089
248.25 91.91
6.670.297.000
6.385.138.655
95.72
41.097.000.000 37.518.134.434
91.29
3.309.300.000
3.213.376.093
97.16
3.309.300.000
3.213.376.093
97.16
1.030.700.000
992.204.050
96.27
1.030.700.000
992.204.050
96.27
50
Kode Rekening 8 200
7
8 200
7
8 200
9
8 200
9
98
099
8 200 16
8 200 16 014 8 200 16 016 8 200 16
29
8 200 16
37
Uraian
Anggaran Serapan S.d Setelah P.APBD Desember 2013 182.000.000 180.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Penyusunan 182.000.000 Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur Program 75.000.000 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Peningkatan 75.000.000 Kualitas Pelayanan Publik Program 19.640.766.900 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Peningkatan 250.000.000 Peran Serta Masyarakat Monitoring dan 150.000.000 Evaluasi pelaporan Pengawasan 197.075.000 Kinerja Pengelolaan Lingkungan Industri Hasil Tembakau Pengembangan 1.687.440.00 dan penerapan berbagai instrumen pengelolaan lingkungan
LAKIP BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROV. JATIM 2013 |
% 98.90
180.000.000
98.90
70.931.500
94.58
70.931.500
94.58
17.227567.723
87.71
165.601.250
66.24
77.384.250
51.59
193.342.900
98.11
1.607.135.150
95.24
51
Kode Rekening
8 200 16
40
8 200 16
41
8 200 16
42
8 200 16
44
Uraian hidup, termasuk tata ruang, kajian dampak lingkungan, dan perijinan Pemantauan Kualitas Udara dan Air Tanah di Perkotaan, Kualitas Air Permukaan, serta Kualitas Air Laut di Kawasan Pesisir Pengawasan Penaatan Baku Mutu Air Limbah, Emisi atau Gas Buang dan Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) Peningkatan Kelembagaan Laboratorium Lingkungan, serta Fasilitas Pemantauan Udara (Ambient) di Kota-kota Besar Pengembangan Sistem dan Mekanisme Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), serta Pendirian Fasilitas
LAKIP BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROV. JATIM 2013 |
Anggaran Serapan S.d Setelah P.APBD Desember 2013
%
1.994.083.000
1.894.161.850
94.99
1.816.178.900
1.718.304.373
94.61
2.84.980.000
253.330.200
88.89
592.200.000
549.028.400
92.71
52
Kode Rekening
Uraian Pengelola Limbah B3
8 200 16
45
8 200 16
46
8 200 16 052
8 200 16
53
8 200 16
55
Pengembangan Teknologi yang Berwawasan Lingkungan, termasuk Teknologi Tradisional dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam, Pengelolaan Limbah, dan Teknologi Industri yang Ramah Lingkungan Upaya Konservasi Tanah dan Air pada Budidaya Tanaman Tembakau Pelayanan Pengujian Uji Kualitas Lingkungan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia UPT Laboaratorium Uji Kualitas Lingkungan Penerapan Manajemen Limbah Industri hasil tembakau dan standarisasi kualitas bahan
LAKIP BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROV. JATIM 2013 |
Anggaran Serapan S.d Setelah P.APBD Desember 2013
%
5.133.600.000
4.078.482.400
79.45
850.000.000
747.885.695
87.9
250.000.000
236.515.600
94,61
571.487.500
554.471.600
97.02
2.800.000.000
2.205.416.400
78.76
53
Kode Rekening
Uraian baku dan baku mutu
8 200 16
56
8 200 17
8 200 17
31
8 200 17
32
8 200 17
33
Pengembangan sarana dan prasarana laboratorium uji kualitas lingkungan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Pengembangan daya dukung dan daya tampung lingkungan Pengelolaan dan Perlindungan Keanekaragaman Hayati dari Ancaman Kepunahan, baik yang Ada di Daratan, maupun di Pesisir dan Laut Pengembangan Kemitraan dengan Perguruan Tinggi, Masyarakat Setempat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Perlindungan dan Pelestarian
LAKIP BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROV. JATIM 2013 |
Anggaran Serapan S.d Setelah P.APBD Desember 2013
%
902.925.000
829.551.550
91.87
4.945.380.000
4.463.588.150
90.26
1.151.780.000
1.121.855.050
97.40
901.600.000
868.558.650
96.34
1.700.000.000
1.685.221.650
99,13
54
Kode Rekening
Uraian Sumber Daya Alam
8 200 18
8 200 18
16
8 200 18
20
8 200 19
8 200 19
19
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Penetapan wilayah prioritas rehabilitasi pertambangan, hutan, lahan, dan kawasan pesisir, serta pulau-pulau kecil Rehabilitasi daerah hulu untuk menjamin pasokan air irigasi pertanian, dan mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi di wilayah sungai dan pesisir Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Peningkatan pelibatan peran masyarakat dalam bidang informasi dan pemantauan
LAKIP BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROV. JATIM 2013 |
Anggaran Serapan S.d Setelah P.APBD Desember 2013
%
1.801.400.000
1.728.427.145
95.95
956.000.000
912.703.895
95.47
845.400.000
815.723.250
96.49
3.005.000.000
2.821.399.640
93.89
2.005.000.000
1.941.272.300
96.82
55
Kode Rekening
8 200 19
20
8 200 26
8 200 26
4
8 200 26
8
Uraian kualitas lingkungan hidup Penyebaran dan Peningkatan Akses Informasi kepada Masyarakat, termasuk Informasi Mitigasi Bencana dan Potensi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pengembangan peraturan perundangan lingkungan dalam pengendalian perusakan sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan hidup Penegakan hukum terpadu dan penyelesaian hukum atas kasus perusakan sumber daya alam dan lingkungan
LAKIP BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROV. JATIM 2013 |
Anggaran Serapan S.d Setelah P.APBD Desember 2013
%
1.000.000.000
880.127.340
88.01
7.107.453.100
6.824.342.979
96.02
475.000.000
455.752.400
95.95
835.208.100
798.781.800
95.64
56
Kode Rekening
Uraian hidup
8 200 26
8 200 26
8 200 26
8 200 26
JUMLAH
Anggaran Serapan S.d Setelah P.APBD Desember 2013
%
9
Peningkatan 2.000.000.000 1.942.018.880 pendidikan lingkungan hidup formal dan non formal 10 Pengembangan 1.458.675.000 1.378.135.150 program Good Environmental Governance (GEG) secara terpadu dengan program good governance lainnya 11 Peningkatan 1.960.000.000 1.915.811.799 Kapasitas Kelembagaan Pengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 14 Pendidikan 378.570.000 333.842.950 Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengawas Lingkungan BELANJA DAERAH 47.767.297.000 43.903.273.089
LAKIP BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROV. JATIM 2013 |
97.10
94.48
97.75
88.19
95,12
57