BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Untuk dapat mengukur keberhasilan dan implementasi Rencana Strategis Tahun 2013-2018 ditetapkan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, serta pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran, yang disajikan dalam bentuk formulir Pengukuran Kinerja. Penetapan indikator kinerja kegiatan berdasarkan pada kelompok masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome). Untuk satuan pengukuran indikator ditetapkan dalam bentuk

kabupaten/kota, unit,

paket, kegiatan, lokasi dan lain sebagainya. Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi dan tujuan pembangunan kehutanan di Provinsi Sumatera Selatan, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 dituangkan dalam bentuk formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015. Rencana Kinerja Tahun 2015 merupakan

implementasi

Rencana Strategis Pembangunan Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013–2018. Kegiatan ini mencakup kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahun 2015 tersebut, kegiatan yang dilaksanakan mencakup pelaksanaan 47 (empat puluh tujuh) kegiatan/DPA-SKPD dan anggaran APBN

meliputi 1 (satu) DIPA 1

(satu) kegiatan untuk mendukung 5 (lima) sasaran strategis.

LAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Page 28

Secara ringkas pencapaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015, yang meliputi 5 (lima) sasaran dapat digambarkan dalam tabel berikut: No. 1.

Sasaran (20132018) Mewujudkan Pemantapan Perencanaan Hutan

Indikator Kinerja (2015) - Jumlah Rencana lokasi permasalahan kawasan hutan yang dapat ditindaklanjuti dengan tata batas sebanyak 16 lokasi/tahun - Jumlah Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan/KPH yang beroperasi sebanyak 2 unit/tahun

2.

3.

Meningkatkan Daya Dukung DAS Musi dan Pengelolaan DAS Terpadu

Menurunkan Emisi Karbon dan Meningkatnya Usaha Jasa Lingkungan di Bidang Kehutanan

Target 16 lokasi/ tahun

Tingkat Capaian (%) 143,75

2 unit

400,00

- Luas Rehabilitasi Lahan Kritis di Dalam dan Di Luar Kawasan Hutan seluas 250 Ha/tahun

250 Ha/ tahun

187,14

- Jumlah DAS/Sub DAS yang dikelola secara terpadu sebanyak 3 unit/tahun - Jumlah penurunan laju deforestasi dan degradasi hutan seluas 200 Ha/tahun

3 unit/tahun

100,00

200 Ha/ tahun

992,50

- Luas Hutan Tanaman seluas 60.000 Ha/tahun

60.000 Ha/tahun

121,67

4.

Meningkatkan Produktifitas sumber daya hutan

- Produksi Kayu dari Hutan Tanaman sebesar 4,125 Juta M3/tahun

4,125 Juta m3/ tahun

119,59

5

Meningkatkan Penerimaan Sub Sektor Kehutanan

- Jumlah Penerimaan Sub Sektor Kehutanan sebesar Rp. 20,00 M/tahun

Rp. 20,00 M/tahun

156,70


Page 29

Berdasarkan

pengukuran

kinerja

terhadap

sasaran

yang

dituangkan pada masing-masing sasaran pada tahun 2015, maka dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Sasaran 1: Mewujudkan Pemantapan Perencanaan Hutan. Indikator

kinerja

yang

digunakan

dalam

pengukuran

keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja 1 Jumlah Rencana lokasi permasalahan kawasan hutan yang dapat ditindaklanjuti dengan tata batas 2 Jumlah Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan/KPH yang beroperasi

Satuan Lokasi/Tahun

Capaian Tahun 2015 Target Realisasi 16 23

Unit/Tahun

2

8

Dari tabel menunjukkan bahwa target untuk indikator kinerja Jumlah Rencana lokasi permasalahan kawasan hutan yang dapat ditindaklanjuti dengan tata batas

dan Jumlah Kelembagaan

Kesatuan Pengelolaan Hutan/KPH yang beroperasi telah berhasil dicapai. Adapun capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:


Page 30

% 143,75

400,00

1.1. Jumlah Rencana Lokasi Permasalahan Kawasan Hutan yang Dapat Ditindaklanjuti dengan Tata Batas sebanyak 16 lokasi. Berkenaan dengan indikator kinerja jumlah

rencana

lokasi permasalahan kawasan hutan yang dapat ditindaklanjuti dengan tata batas, kegiatan identifikasi dan rekonstruksi batas kawasan hutan terhadap permasalahan/kasus kawasan hutan yang merupakan salah satu tugas pokok

dan fungsi Dinas

Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran

pertama serta target dan

capaiannya tahun 2015 adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja 1 Jumlah Rencana lokasi permasalahan kawasan hutan yang dapat ditindaklanjuti dengan tata batas

Satuan Lokasi/ Tahun


% 143,75

Jumlah Rencana lokasi permasalahan kawasan hutan yang dapat ditindaklanjuti dengan tata batas pada tahun 2015 ditargetkan sebanyak 16 lokasi.

Realisasi Jumlah Rencana

lokasi permasalahan kawasan hutan yang dapat ditindaklanjuti dengan tata batas sebanyak 23 lokasi, sehingga capaian indikator kinerja Jumlah Rencana lokasi permasalahan kawasan hutan yang dapat ditindaklanjuti dengan tata batas, telah berhasil dicapai dengan tingkat capaian 143,75%. Keberhasilan pencapaian ini tidak terlepas dari dukungan faktor antara lain: sumberdaya manusia (Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, LAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Page 31

Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota, Masyarakat), dukungan program dan kegiatan ( sumber dana APBD, APBN, swasta), koordinasi

antar

instansi/lembaga,

dan

kebijakan

dari

pemerintah.

Grafik Target dan Realisasi Jumlah rencana lokasi permasalahan kawasan hutan yang dapat ditindaklanjuti dengan tata batas pada tahun 2015 Pada tahun 2015 pelaksanaan identifikasi permasalahan kawasan hutan di 16 (enam belas) lokasi dengan sumber dana APBD antara lain: 1) Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Mangsang Mendis Kabupaten Musi Banyuasin di wilayah Desa Bero Jaya Timur. . 2) Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Mangsang Mendis Kabupaten Musi Banyuasin di wilayah Desa Beji Mulyo. 3) Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Mangsang Mendis Kabupaten Musi Banyuasin di wilayah Desa Pulai Gading. 4) Kawasan Hutan Produksi Lindung (HL) Bukit Cogong di wilayah Kabupaten Musi Rawas dan Kota Lubuk Linggau.


Page 32

5) Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Bukit Hulu Tumpah di wilayah Kabupaten Musi Rawas dan Kota Lubuk Linggau. 6) Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Kungku Kabupaten Rawas. 7) Kawasan Hutan Lindung (HL) Mekakau dan HL. Peraduan Gistang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di wilayah Desa Galang Tinggi. 8) Kawasan Hutan Lindung (HL) Mekakau dan HL. Peraduan Gistang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di wilayah Desa Kota Baru. 9) Kawasan Hutan Lindung (HL) Mekakau dan HL. Peraduan Gistang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di wilayah Desa Sinar Marga. 10) Kawasan Hutan Lindung (HL) Bukit Jambu – Bukit Nanti – Mekakau Kabupaten Lahat di wilayah Desa Penindaian. 11) Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Bukit Balai Kabupaten Empat Lawang di Wilayah Desa Ulak Dabuk. 12) Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Bukit Balai Kabupaten Empat Lawang di Wilayah Desa Tanjung Ning. 13) Kawasan Hutan Produksi Lindung (HL) Bukit Dingin Kabupaten Muara Enim di Wilayah Desa Segamit 14) Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Lakitan Selatan Kabupaten Musi Rawas di wilayah Desa Mulyo Sari. 15) Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Lakitan Selatan Kabupaten Musi Rawas di wilayah Desa Lubuk Tua. 16) Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Lakitan Selatan Kabupaten Musi Rawas di wilayah Desa Jajaran baru I dan Desa Jajaran Baru.


Page 33

Hasil kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Tenurial

Kawasan

Hutan

dengan

sumber

dana

APBN

dilaksanakan di 7 (tujuh) lokasi yaitu : 1) Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di wilayah Desa Way Cacahan. 2) Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) Sungai Lilin Bertak Kabupaten Musi Banyuasin di wilayah Desa Teluk Beringin. 3) Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Meranti Kabupaten Musi Banyuasin di wilayah Desa Pangkalan Bayat. 4) Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Meranti Kabupaten Musi Banyuasin di wilayah Desa Pagar Desa. 5) Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Meranti Kabupaten Musi Banyuasin di wilayah Desa Muara Bahar. 6) Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) Sungai Lilin Bertak Kabupaten Banyuasin di wilayah Desa Teluk Tenggulang. 7) Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) Sungai Lilin Bertak Kabupaten Musi Banyuasin di wilayah Desa Suka Damai, Desa Beji Mulyo dan Desa Tungkal Jaya.

Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2015 dengan capaian indikator kinerja tahun 2013 (kondisi awal RPJMD) dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Indikator Kinerja

Satuan

1 Jumlah Rencana lokasi permasalahan kawasan hutan yang dapat ditindaklanjuti dengan tata batas

Lokasi/ Tahun


Capaian 2015 (%)

Capaia n 2013 (%)

143,75

33,33

(%) ratarata capaian 88,54

Page 34

Ket

Apabila dilihat dari perbandingan realisasi indikator kinerja tahun 2015 dengan realisasi indikator kinerja tahun 2014, dapat diuraikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja 1 Jumlah Rencana lokasi permasalahan kawasan hutan yang dapat ditindaklanjuti dengan tata batas

Capaian Realisasi 2014 2015 Lokasi/ 16 23 Tahun

Satuan

Naik Ket (Turun) 7 Naik

Indikator kinerja Jumlah Rencana lokasi permasalahan kawasan hutan yang dapat ditindaklanjuti dengan tata batas pada tahun 2015 sebanyak 23 lokasi, apabila dibandingkan dengan tahun 2014 sebanyak 16 lokasi, mengalami peningkatan sebesar 7 lokasi.

Grafik

Rencana lokasi permasalahan kawasan hutan yang dapat ditindaklanjuti dengan tata batas tahun 2014-2015


Page 35

Berdasarkan grafik jumlah

rencana lokasi permasalahan

kawasan hutan yang dapat ditindaklanjuti dengan tata

batas

meningkat tajam dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015. Indikator kinerja Jumlah

rencana lokasi permasalahan

kawasan hutan yang dapat ditindaklanjuti dengan tata sampai

dengan

tahun

2015

sebanyak

23

lokasi,

batas apabila

dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Selatan periode 20132018 dengan total 53 lokasi, maka Jumlah

rencana lokasi

permasalahan kawasan hutan yang dapat ditindaklanjuti dengan tata batas baru dicapai sebesar 43,40%. Hal ini dikarenakan tahun 2015 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.

Grafik Rencana Lokasi Permasalahan Kawasan Hutan Yang Dapat Ditindaklanjuti dengan Tata Batas Tahun 2015 dan Target pada RPJMD Pencapaian sasaran kinerja tidak terlepas dari dukungan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015, sebagaimana diuraikan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2015 dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2015. Adapun program dan kegiatan Dinas LAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Page 36

Kehutanan

Provinsi

Sumatera

Selatan

Tahun

2015

yang

mendukung tercapainya sasaran ini adalah sebagai berikut: a.

Program Pengukuhan Kawasan Hutan (APBD) a.1. Kegiatan Pengukuhan dan Penatagunaan Hutan Indikator kinerja (output) kegiatan ini adalah pelaksanaan identifikasi permasalahan kawasan hutan di 23 (dua puluh tiga) lokasi antara lain: 1) Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Mangsang Mendis Kabupaten Musi Banyuasin di wilayah Desa Bero Jaya Timur. . 2) Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Mangsang Mendis Kabupaten Musi Banyuasin di wilayah Desa Beji Mulyo. 3) Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Mangsang Mendis Kabupaten Musi Banyuasin di wilayah Desa Pulai Gading. 4) Kawasan Hutan Produksi Lindung (HL) Bukit Cogong di wilayah Kabupaten Musi Rawas dan Kota Lubuk Linggau. 5) Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Bukit Hulu Tumpah di wilayah Kabupaten Musi Rawas dan Kota Lubuk Linggau. 6) Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Kungku Kabupaten Rawas. 7) Kawasan Hutan Lindung (HL) Mekakau dan HL. Peraduan Gistang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di wilayah Desa Galang Tinggi. 8) Kawasan Hutan Lindung (HL) Mekakau dan HL. Peraduan Gistang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di wilayah Desa Kota Baru.


Page 37

9) Kawasan Hutan Lindung (HL) Mekakau dan HL. Peraduan Gistang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di wilayah Desa Sinar Marga. 10) Kawasan Hutan Lindung (HL) Bukit Jambu – Bukit Nanti – Mekakau Kabupaten Lahat di wilayah Desa Penindaian. 11) Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Bukit Balai Kabupaten Empat Lawang di Wilayah Desa Ulak Dabuk. 12) Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Bukit Balai Kabupaten Empat Lawang di Wilayah Desa Tanjung Ning. 13) Kawasan Hutan Produksi Lindung (HL) Bukit Dingin Kabupaten Muara Enim di Wilayah Desa Segamit 14) Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Lakitan Selatan Kabupaten Musi Rawas di wilayah Desa Mulyo Sari. 15) Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Lakitan Selatan Kabupaten Musi Rawas di wilayah Desa Lubuk Tua. 16) Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Lakitan Selatan Kabupaten Musi Rawas di wilayah Desa Jajaran baru I dan Desa Jajaran Baru. 17) Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di wilayah Desa Way Cacahan. 18) Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK)

Sungai

Lilin

Bertak

Kabupaten

Musi

Banyuasin di wilayah Desa Teluk Beringin. 19) Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Meranti Kabupaten Musi Banyuasin di wilayah Desa Pangkalan Bayat. LAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Page 38

20) Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Meranti Kabupaten Musi Banyuasin di wilayah Desa Pagar Desa. 21) Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Meranti Kabupaten Musi Banyuasin di wilayah Desa Muara Bahar. 22) Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) Sungai Lilin Bertak Kabupaten Banyuasin di wilayah Desa Teluk Tenggulang. 23) Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK)

Sungai

Lilin

Bertak

Kabupaten

Musi

Banyuasin di wilayah Desa Suka Damai, Desa Beji Mulyo dan Desa Tungkal Jaya. b. Program Inventarisasi Sumber Daya Hutan Tingkat Provinsi (APBD) b.1. Kegiatan Inventarisasi Sumberdaya Hutan Tingkat Provinsi Indikator kinerja (output) kegiatan antara lain: a) Laporan dan Data potensi Sumber Daya Hutan pada Kawasan Hutan di 5 (lima) Kabupaten berupa 8 dokumen laporan hasil ISDHTP Tahun 2015, sebagai berikut: 1. Inventarisasi Sumber Daya Hutan HL Mekakau di Kabupaten OKU Selatan seluas 37.396 Ha dengan sampling 37,4 Ha. 2. Inventarisasi Sumber Daya Hutan HL Peraduan Gistang dan HL Saka di Kabupaten OKU Selatan masing-masing seluas 167.593 Ha dan 10.425 Ha dengan sampling 167,59 Ha dan 10,43 Ha.


Page 39

3. Inventarisasi Sumber Daya Hutan HL. A. Telang, HL Muara Musi, HL P. Payung, HL Pulau Rimau di Kabupaten Banyuasin

seluas 30.168 Ha dengan

sampling 30,17 Ha. 4. Inventarisasi Sumber Daya Hutan HP Air Tebangka dan HP Air Niru di Kabupaten OKU seluas 44.200 Ha dengan sampling 44,20 Ha. 5. Inventarisasi Sumber Daya Hutan HP dan HPT Lubuk Batang di Kabupaten OKU dan Muara Enim seluas 26.407 Ha dengan sampling 26,41 Ha. 6. Inventarisasi Sumber Daya Hutan HP Mangsang Mendis di Kabupaten Musi Banyuasin

seluas

58.854 Ha dengan sampling 58,85 Ha. 7. Inventarisasi Sumber Daya Hutan HP Martapura dan HP Air Laye di Kabupaten OKU Timur seluas 21.321 Ha dengan sampling 21,32 Ha. 8. Inventarisasi Sumber Daya Hutan HP Meranti S. Merah dan HPT Merabti Dangku di Kabupaen Musi Banyuasin

seluas 39.231 Ha dengan sampling

39,23 Ha. b) Buku Statistik Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014

b.2. Kegiatan Pengelolaan Databesa, Internet dan Jaringan Data Spasial Kehutanan Daerah (JDSKD) Indikator kinerja (output) kegiatan antara lain: jumlah daerah

infrastruktur jaringan data spasial kehutanan berupa

Website

Dinas

Kehutanan

Provinsi

Sumatera Selatan sebanyak 1 set


Page 40

c.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya

Kementerian

Lingkungan

Hidup

dan

Kehutanan (APBN) b.1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Lingkungan

dan Evaluasi

Hidup dan Kehutanan

Indikator

kinerja

(output)

kegiatan

berupa

tercapainya sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 85%.

1.2. Jumlah Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang Beroperasi sebanyak 2 unit. Kawasan hutan di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan saat ini belum dikelola secara intensif dan dimanfaatkan secara optimal. Kondisi tersebut disebabkan karena belum adanya pengelolaan hutan pada tingkat tapak yaitu Kesatuan Pengelolaan

Hutan

(KPH),

baik

itu

berupa

Kesatuan

Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), maupun Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK). Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi maupun Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota pada saat ini lebih bersifat pengadministrasian kegiatan-kegiatan kehutanan. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari maka seluruh kawasan hutan dibagi dalam KPH. KPH tersebut

dapat

berbentuk

Kesatuan

Pengelolaan

Hutan

Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL),

maupun Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

(KPHP). Hal ini menjawab permasalahan yang muncul saat ini, misalnya kondisi hutan yang memperihatinkan ditandai dengan meningkatnya laju degradasi hutan, kurang berkembangnya LAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Page 41

investasi

di

bidang

kehutanan,

rendahnya

kemajuan

pembangunan hutan tanaman, kurang terkendalinya illegal logging dan illegal trade, merosotnya perekonomian masyarakat di dalam dan sekitar hutan, serta meningkatnya luas kawasan hutan yang tidak terkelola dengan baik. Oleh karena itu perlu dilakukan

upaya

strategis

dalam

bentuk

deregulasi

dan

Sumatera

Selatan

telah

debirokratisasi. Kawasan ditetapkan

hutan

sebagai

Provinsi

KPH

sesuai

Keputusan

Menteri

SK.76/Menhut-II/2010 tanggal 10 Februari 2010.

No.

Penetapan

Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Selatan terbagi menjadi 24 Unit KPH terdiri dari 14 unit KPH Produksi seluas 2,059,461 ha dan 10 unit KPH Lindung seluas 498,941 ha.

Penetapan

tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan kelembagaan pada setiap unit KPH. Menurut letak wilayah kerjanya, penetapan KPH tersebut terdiri atas lintas kab/kota 4 unit KPH dan 20 unit KPH terletak di dalam kabupaten/kota.

Berdasarkan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011,

Kelembagaan

KPH yang wilayahnya lintas kab/kota dibentuk dengan Perda Provinsi dan KPH yang wilayahnya dalam kab/kota dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota. Kelembagaan KPH Model yang telah terbentuk sampai dengan tahun 2014 sebanyak 6 unit, antara lain: 1. KPHL Model Unit I Pantai Timur Banyuasin 2. KPHP Model Unit III Lalan Mangsang Mendis Musi Banyuasin 3. KPHP Model Unit IV Meranti Musi Banyuasin 4. KPHP Model Unit V Rawas Musi Rawas Utara 5. KPHP Model Unit VI Lakitan Musi Rawas 6. KPHP Model Unit VII Benakat Bukit Cogong Provinsi Sumatera Selatan


Page 42

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran pertama serta target dan capaiannya tahun 2015 adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja 2 Jumlah Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan/KPH yang beroperasi

Satuan Unit/Tahun

Capaian Tahun 2015 Target Realisasi % 2 8 400,00

Jumlah Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan/KPH yang beroperasi pada tahun 2015 ditargetkan sebanyak 2 unit. Realisasi

Jumlah

Kelembagaan

Kesatuan

Pengelolaan

Hutan/KPH yang beroperasi sebanyak 8 unit, sehingga capaian indikator kinerja Jumlah Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan/KPH yang

beroperasi telah berhasil dicapai dengan

tingkat capaian 400,00%.

Keberhasilan pencapaian ini tidak

terlepas dari dukungan faktor antara lain: sumberdaya manusia (Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, UPT Kementerian Lingkungan

Hidup

dan

Kehutanan,

Dinas

Kehutanan

Kabupaten/Kota, Masyarakat), dukungan program dan kegiatan (sumber dana APBD, APBN, swasta),

koordinasi antar

instansi/lembaga, dan kebijakan dari pemerintah.

Dalam rangka memenuhi peraturan perundangan dan percepatan pembangunan KPH, maka kegiatan Pembentukan KPHP tahun 2015 antara lain fasilitasi pembangunan KPH berupa sosialisasi, koordinasi dan monitoring serta penyiapan prakondisi KPH pada unit-unit KPH di Provinsi Sumatera Selatan. Progres Pembangunan KPH sampai dengan tahun 2015 yaitu : LAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Page 43

a. Pembentukan Kelembagaan KPH. Dari 22 Unit KPH, telah terbentuk 19 organisasi KPH yang berbentuk UPTD dan SKPD, yaitu : 1. UPTD KPHP Unit III Lalan Mangsang Mendis Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2009, ditingkatkan menjadi SKPD pada tahun 2012 2. SKPD KPHP Unit VI Lakitan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014 3. UPTD KPHP Unit V Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2010 4. SKPD KPHP Unit IV Meranti Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2012 5. UPTD KPHL Unit I Banyuasin Kabupaten Banyuasin tahun 2013 6. UPTD KPHP Unit II Lalan Sembilang Kabupaten Banyuasin tahun 2013 7. UPTD KPHL Unit XII Ogan Ulu Kabupaten Muara Enim Tahun 2013, serta 8. SKPD KPHP Unit VII dan Unit VIII Benakat Bukit Cogong Provinsi Sumatera Selatan (Peraturan Daerah Provinsi Sumsel No.16 Tahun 2013) 9. SKPD KPHP Unit XIV dan Unit XX Subanjeriji Martapura Provinsi Sumatera Selatan (Peraturan Daerah Provinsi Sumsel Tahun 2013) 10. UPTD KPHL Unit VII Dempo Kota Pagar Alam 11. UPTD KPHL Unit XV Bukit Nanti Kabupaten OKI 12. UPTD KPHL Unit XVI Peraduan Gistang Kabupaten OKU Selatan 13. UPTD KPHL Unit XVII Mekakau Kabupaten OKU Selatan 14. UPTD KPHL Unit XVIII OKU Selatan 15. UPTD KPHL Unit XIX Saka Kabupaten OKU Selatan 16. UPTD KPHL Unit XXI Lempuing Kabupaten OKI LAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Page 44

17. UPTD KPHL Unit XXII Mesuji Ilir Kabupaten OKI 18. UPTD KPHL Unit XXIII Sungai Lempur 19. UPTD KPHL Unit XIV Sungai Batang Riding

b. Penetapan KPH Model 1. KPHP Unit III Lalan Mangsang Mendis Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2010 2. KPHP Unit VI Lakitan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 3. KPHP Unit V Rawas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2012 4. KPHP Unit IV Meranti Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2012 5. KPHP Unit VII Benakat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012 6. KPHP Model Unit I Pantai Timur Banyuasin

Penetapan wilayah KPH perlu ditindaklanjuti dengan kegiatan pembentukan kelembagaan dan penyusunan rencana pengelolaan. Kabupaten yang belum membentuk Kabupaten Lahat dan Empat Lawang.

Pembentukan kelembagaan KPH

mengalami kendala antara lain Pemerintah Daerah yang belum membentuk kelembagaan KPH terkait dengan kondisi daerah masing-masing peserta sumber daya manusia, dana, serta kondisi penataan organisasi di dalam Kabupaten.


Page 45

Grafik Target dan Realisasi Jumlah Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan/KPH yang beroperasi pada tahun 2015 Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2015 dengan capaian indikator kinerja tahun 2013 (kondisi awal RPJMD) dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Indikator Kinerja

2 Jumlah Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan/KPH yang beroperasi

Satuan

Capaian 2015 (%)

Capaian 2013 (%)

Unit/Tahun

400,00

225,00

(%) ratarata capaian 312,50

Apabila dilihat dari perbandingan realisasi indikator kinerja tahun 2015 dengan realisasi indikator kinerja tahun 2014, dapat diuraikan sebagai berikut:


Page 46

Ket

Indikator Kinerja 2 Jumlah Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan/KPH yang beroperasi

Satuan Unit/ Tahun

Capaian Realisasi 2014 2015 6 8

Naik (Turun) 2

Indikator kinerja Jumlah Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan/KPH yang

beroperasi pada tahun 2015 sebanyak 8 unit,

apabila dibandingkan dengan tahun 2014 sebanyak 6 unit, maka indikator Jumlah Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan/KPH yang beroperasi mengalami peningkatan sebesar 2 unit.

Grafik Jumlah Kelembagaan KPH yang beroperasi tahun 2014-2015 Berdasarkan grafik beroperasi

tahun

Jumlah kelembagaan KPH yang

2014-2015,

pelaksanaan

pembentukan

kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dari tahun 2014 mengalami peningkatan pada tahun 2015 mencapai jumlah 2 unit. Dengan demikian maka pencapaian sasaran kinerja berupa LAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Page 47

Ket Naik

terlaksananya jumlah kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang beroperasi tercapai dengan capaian kinerja 400,00%. Indikator

kinerja

Jumlah

Pengelolaan Hutan/KPH yang

Kelembagaan

Kesatuan

beroperasi pada tahun 2015

sebanyak 8 unit, apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Selatan periode

2013-2018 dengan total 13 unit, maka

Jumlah Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan/KPH yang beroperasi baru dicapai sebesar 61,54%. Hal ini dikarenakan tahun 2015 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.

Grafik Kelembagaan KPH yang beroperasi tahun 2015 dan Target pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2013-2018

Pencapaian sasaran kinerja tidak terlepas dari dukungan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015, sebagaimana diuraikan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2015 dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2015. Adapun program dan kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah sebagai berikut: LAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Page 48

a. Program

Pembentukan

Kelembagaan

Kesatuan

Pengelolaan Hutan/KPH (APBD) a.1. Kegiatan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Indikator kinerja (output) kegiatan antara lain: 1. Terbentuknya kelembagaan KPH di Kabupaten OKU Selatan (3 unit KPHL dan 1 unit KPHP) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Dinas Kehutanan

Kabupaten

OKU

Selatan

dan

terbentuknya kelembagaan KPH di Kabupaten OKI (4 unit KPHP) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Dinas Kehutanan Kabupaten OKI . 2. Laporan hasil inventarisasi biogeofisik pada 4 (empat) plot di wilayah tertentu KPHP Unit XIV Subanjeriji-Martapura di Kabupaten Muara Enim, untuk mendukung proses penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Unit XIV Subanjeriji-Martapura yang difasilitasi oleh BPKH Wilayah II Palembang. 3. Laporan hasil Sosekbud pada 4 (empat) desa yang berada di sekitar wilayah tertentu KPHP Unit XIV Subanjeriji-Martapura di Kabupaten Muara Enim, untuk mendukung proses penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Unit XIV Subanjeriji-Martapura yang difasilitasi oleh BPKH Wilayah II Palembang.


Page 49

4. Data dan informasi terbaru tentang perkembangan pembangunan KPH di Provinsi Sumatera Selatan sebagai bahan untuk fasilitasi oleh Kementerian Lingkungan

Hidup

dan

Kehutanan

mengenai

kebijakan pembangunan KPH.

2. Sasaran 2: Meningkatkan Daya Dukung DAS Musi dan Pengelolaan DAS Terpadu Indikator

kinerja

yang

digunakan

dalam

pengukuran

keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya tahun 2015 adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja 1 Luas Rehabilitasi Lahan Kritis di Dalam dan Di Luar Kawasan Hutan 2 Jumlah DAS/Sub DAS yang dikelola secara terpadu Dari

tabel

menunjukkan

Satuan Ha/ Tahun Unit/ Tahun bahwa

Capaian Tahun 2015 Target Realisasi 250 467,86

3 Indikator

3 kinerja

100,00 Luas

Rehabilitasi Lahan Kritis di Dalam dan Di Luar Kawasan Hutan dan Jumlah DAS/Sub DAS yang dikelola secara terpadu telah berhasil dicapai.

Adapun capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:


% 187,14

Page 50

2.1. Luas Rehabilitasi Lahan Kritis di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan seluas 250 Ha/Tahun. Sejalan

dengan

perkembangan

waktu

tekanan

terhadap kawasan hutan semakin tinggi yang antara lain disebabkan oleh gangguan penebangan liar (Illegal Logging), perambahan kawasan hutan, alih fungsi kawasan hutan, kebakaran hutan. Selain itu dampak dari pengelolaan lahan yang tidak memperhatikan teknik konservasi tanah dan air yang baik sehingga menyebabkan masih banyaknya lahan kritis di Provinsi Sumatera Selatan. Lahan kritis wilayah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 seluas 137.532,500 Ha.

Lahan Kritis di Provinsi Sumatera Selatan


Page 51

Untuk mengatasi masalah lahan kritis di Provinsi Sumatera Selatan dilakukan

Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Rehabilitasi

lahan

hutan

dan

dimaksudkan

untuk

mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung

sistem

penyangga

kehidupan

tetap

terjaga.

Rehabilitasi hutan dan lahan merupakan bagian dari sistem pengelolaan hutan dan lahan yang ditempatkan pada kerangka Daerah Aliran Sungai (DAS). Rehabilitasi hutan memiliki peranan yang sangat penting untuk menjaga kelestarian hutan. Rehabilitasi hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan pada saat ini telah dilaksanakan melalui

kebijakan

masyarakat.

peningkatan

Dengan

meningkatnya

peran peran

serta/partisipasi serta/partisipasi

masyarakat, diharapkan akan terjadi pengurangan lahan kritis yang signifikan. Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya tahun 2015 adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja 1 Luas Rehabilitasi Lahan Kritis di Dalam dan Di Luar Kawasan Hutan

Satuan Ha/ Tahun

Capaian Tahun 2015 Target Realisasi 250 467,86

Luas Rehabilitasi Lahan Kritis di Dalam dan Di Luar Kawasan Hutan pada tahun 2015 ditargetkan seluas 250 Ha. Realisasi Rehabilitasi Lahan Kritis di Dalam dan Di Luar Kawasan Hutan seluas 467,86 Ha, sehingga capaian indikator kinerja Luas Rehabilitasi Lahan Kritis di Dalam dan Di Luar Kawasan Hutan telah berhasil dicapai dengan tingkat capaian 187,14%. Keberhasilan pencapaian rehabilitasi lahan kritis tidak LAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Page 52

% 187,14

terlepas dari dukungan faktor antara lain: sumberdaya manusia (Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, UPT Kementerian Lingkungan

Hidup

dan

Kehutanan,

Dinas

Kehutanan


koordinasi antar


Grafik Target dan Realisasi Luas Rehabilitasi Lahan Kritis di Dalam dan Di Luar Kawasan Hutan pada tahun 2015 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan melalui Program Rehabilitasi Lahan Kritis dalam Kawasan Hutan dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (APBN) telah melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan. Apabila dilihat dari perbandingan realisasi indikator kinerja tahun 2015 dengan realisasi indikator kinerja tahun 2014, dapat diuraikan sebagai berikut:


Page 53

Indikator Kinerja

Capaian Naik Ket Satuan Realisasi (Turun) 2014 2015 Ha/ 317 467,86 150,86 Naik Tahun

1 Luas Rehabilitasi Lahan Kritis di Dalam dan Di Luar Kawasan Hutan


Satuan

1 Luas Rehabilitasi Lahan Kritis di Dalam dan Di Luar Kawasan Hutan

Ha/ Tahun

Capaian Capaian 2015 2013 (%) (%) 187,14

182,61

(%) rataKet rata capaian 184,88

Indikator kinerja Luas Luas Rehabilitasi Lahan Kritis di Dalam dan Di Luar Kawasan Hutan pada tahun 2015 seluas 467,86 Ha, apabila dibandingkan dengan tahun 2014 seluas 317 Ha, mengalami peningkatan sebesar 150,86 Ha. Peningkatan Luas rehabilitasi Lahan Kritis di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan disebabkan karena meningkatnya upaya pelaksanaan kegiatan rehabilitasi lahan kritis yang dilakukan oleh masyarakat, perusahaan dan pemerintah.


Page 54

Grafik Luas rehabilitasi lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan 2014-2015

Foto Bibit Tanaman Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan


Page 55

Luas Rehabilitasi Lahan Kritis di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan pada tahun 2015 seluas 467,86 Ha, apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Selatan periode 2013-2018 dengan total luas 1.230 Ha, maka Luas Rehabilitasi Lahan Kritis di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan baru dicapai sebesar 38,04%. Hal ini dikarenakan tahun 2015 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Dinas

Kehutanan Provinsi

Sumatera Selatan.

Grafik Luas lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan yang direhabilitasi tahun 2015 dan Target pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2013-2018 Pencapaian sasaran kinerja Luas Rehabilitasi Lahan Kritis di Dalam dan di Luar Kawasan tidak terlepas dari dukungan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015, sebagaimana diuraikan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2015 dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2015. Adapun program dan kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun


Page 56

2015 yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah sebagai berikut: a. Program Rehabilitasi Lahan Kritis dalam Kawasan Hutan (APBD) a.1. Kegiatan Rehabilitasi

Catchment Area di Kawasan

Hutan Lindung dan Pengkayaan di Luar Areal KPHL Indikator kinerja (output) kegiatan adalah: 1. Belanja Bahan Bahan Kimia dan Pupuk Kegiatan Rehabilitasi Catchment Area di Kawasan Hutan Lindung dan Pengkayaan Diluar Areal KPHL. 2. Belanja Barang yang akan diserahkan pada masyarakat / pihak ketiga meliputi belanja bibit tanaman untuk hutan lindung dan bekanja bibit tanaman

bantuan

untuk

masyarakat

sekitar

kawasan hutan lindung sebanyak 107.137 batang. 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4. Belanja Modal gedung dan bangunan berupa pembangunan kantor resort Sungai Baung dan pagar pengaman kantor KPHP Benakat Bukit Cogong 5. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kendaraan Dinas bermotor Perorangan 6. Belanja modal peralatan dan mesin kendaraan dinas bermotor perorangan berupa pengadaan kendaraan roda 2 merk Kawasaki sebanyak 2 (dua) unit. 7. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Mini

Komputer

8. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan peralatan

Mini

Komputer

berupa

pengadaan

PC/komputer (GIS), Printer A3 dan printer portable. LAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Page 57

Kegiatan ini terealisasi sebesar 100,00%. a2. Kegiatan

Pengembangan

Sistem

Agroforestry

di

Kawasan Hutan Lindung Indikator kinerja (output) kegiatan ini adalah: 1.

Koordinasi

kegiatan

Pengembangan

Sistem

Agroforestry di Kawasan Hutan Lindung di Dusun Tanjung Beranting Kelurahan Burung Dinang Kecmatan Dempo Utara Kota Pagar Alam dan Desa

Mengkenang

Kecamatan

Mulak

ulu

Kabupaten Lahat. 2.

Pengukuran areal kerja kegiatan Pengembangan Sistem Agroforestry di Kawasan Hutan Lindung di Dusun

Tanjung

Beranting

Kelurahan

Burung

Dinang Kecmatan Dempo Utara Kota Pagar Alam dan Desa Mengkenang Kecamatan Mulak ulu Kabupaten Lahat. 3.

Pengembangan Sistem Agroforestry di Kawasan Hutan Lindung di Dusun Tanjung Beranting Kelurahan Burung Dinang Kecmatan Dempo Utara Kota Pagar Alam seluas 25 Ha dengan koordinat X 297456 dan Y 9543861;

dan Desa Mengkenang

Kecamatan Mulak ulu Kabupaten Lahat seluas 25 ha dengan koordinat X 340106 dan Y 9549759. 4.

Bantuan

bibit

masyarakat

tanaman

jenis

bambang

10.500 batang dan durian

kehutanan lanang

kepada sebanyak

sebanyak 10.500

batang. Kegiatan Pengembangan Sistem Agroforestry di Kawasan Hutan Lindung terealisasi sebesar 100%.


Page 58

a.3. Kegiatan Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu Indikator kinerja (output) kegiatan

ini adalah

jumlah Luas demplot tanaman hasil hutan non kayu seluas 40 Ha pada (dua) lokasi : 1. Desa Jajaran Baru I, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas dengan koordinat X 278785 dan koordinat Y 9671709. 2. Desa Muara Megang I, Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas dengan koordinat lokasi X 284284 dan koordinat Y 9671924. 3. Pengadaan bibit kepada masyarakat dengan jenis gaharu

sebanyak

12.600

batang

dan

nangka

sebanyak 4.200 batang. Kegiatan terealisasi 100% .b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya

Kementerian

Lingkungan

Hidup

dan


dan Evaluasi

Hidup dan Kehutanan

Indikator

kinerja

(output)

kegiatan

berupa



Page 59

2.2. Jumlah DAS/Sub DAS

yang dikelola secara terpadu

sebanyak 3 Unit/Tahun. Daerah Aliran Sungai (DAS) Musi mencakup wilayah Provinsi Sumatera Selatan, sebagian wilayah Provinsi Jambi, Bengkulu, dan Lampung. Kegiatan pembangunan di DAS Musi tergolong intensif karena banyaknya aktivitas penduduk di sekitarnya. Sungai Musi telah memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di sepanjang sungai, namun manfaat tersebut akhir-akhir

ini

dirasakan

semakin

berkurang

bahkan

mengandung potensi bencana karena rusaknya ekosistem DAS Musi tersebut.

DAS Musi mengalami kerusakan disebabkan

oleh peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam sebagai akibat dari

pertambahan

penduduk

dan

tuntutan

pemenuhan

kebutuhan masyarakat, konflik kepentingan dan kurangnya keterpaduan antar sektor, serta antar wilayah hulu dan hilir.

Kegiatan pembangunan DAS Musi cenderung mengarah kepada penurunan kemampuan lahan dalam meresapkan air. Berdasarkan data SPOT liputan tahun 2008 menunjukkan bahwa tutupan hutan hanya tinggal 19,75% dari wilayah DAS, luas lahan kritis dan sangat kritis hampir mencapai 45% dari luas DAS, serta meningkatnya frekuensi banjir di beberapa wilayah sekitar Sungai Musi, Sejak tahun 2005, secara merata banyak terjadi banjir di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Apabila

tidak

ada

upaya

perbaikan

lingkungan

maka

kecenderungan kerusakan ekosistem DAS Musi akan semakin meningkat, baik oleh faktor alam maupun tekanan penduduk dengan segala aktivitasnya.

Masalah lain yang cukup serius

adalah adanya ancaman kebakaran hutan dan okupasi kawasan hutan. LAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Page 60

Berdasarkan

uraian

di

atas

tampak

jelas

bahwa

pengelolaan DAS Musi harus dilakukan secara terpadu, karena : •

Terdapat

keterkaitan

antar

berbagai

kegiatan

dalam

pengeloaan sumberdaya dan pembinaan aktivitasnya. • Melibatkan berbagai disiplin ilmu yang mendasari dan mencakup berbagai bidang kegiatan. • Batas DAS tidak selalu berhimpitan/bertepatan dengan batas wilayah administrasi pemerintahan. • Interaksi daerah hulu sampai hilir dapat berdampak negatif maupun positif sehingga memerlukan koordinasi antar pihak. Peran

kelembagaan

sangat

dibutuhkan

untuk

mewujudkan pengelolaan DAS terpadu. Kelembagaan dalam tulisan ini merujuk pada definisi dari Ruttan dan Hayami (1984), yaitu sebagai aturan di dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi yang memfasilitasi koordinasi antar anggotanya untuk membantu mereka dengan harapan bahwa setiap orang dapat bekerjasama atau berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Kelembagaan ini berperan untuk mengarahkan perilaku seluruh stakeholders agar sejalan dengan tujuan umum (public goal) yang ditetapkan. Beberapa

alternatif

bentuk

kelembagaan

dalam

pengelolaan DAS, antara lain memanfaatkan lembaga yang sudah ada. Bentuk kelembagaan bersama (dalam bentuk forum/badan koordinasi) merupakan salah satu alternatif yang paling

memungkinkan

dalam

pembentukan

kelembagaan

pengelolaan DAS saat ini. Pernyataan tersebut didukung oleh beberapa kondisi yang mendukung, antara lain: (1) Sesuai dengan perundangan-undangan yang ada (UU No 7 tahun 2004). (2) Kegiatan pengelolaan DAS melibatkan banyak stakeholders, lintas sektoral, multidisiplin dan lintas wilayah, oleh karena itu kelembagaan yang disusun hendaknya kelembagaan yang bersifat independent dan mewakili banyak pihak. LAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Page 61

Permasalahan yang paling menonjol dalam pengelolaan DAS saat ini adalah koordinasi, oleh karena itu pengelolan DAS ke depan perlu suatu wadah untuk mengikat, menyatukan dan menselaraskan

semua

sektor

dan

wilayah

agar

dapat

mewujudkan pengelolaan DAS terpadu yang berkelanjutan. Pengembangan kelembagaan di suatu wilayah harus memperhatikan atau mampu mengakomodasi kelembagaan yang sudah ada dan berkembang di wilayah tersebut. Hal ini juga

harus

dilakukan

dalam

rangka

pengembangan

kelembagaan DAS Musi. Agar DAS Musi dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak diperlukan penguatan kelembagaan pengelolaan DAS

terpadu.

Pengelolaan

DAS

terpadu

mensyaratkan

keterpaduan antara sektor, multi disiplin dan keterpaduan wilayah (hulu sampai hilir). Beragamnya stakeholders yang terlibat dan berbagai kepentingan yang berbeda menjadi masalah utama dalam pengelolaan DAS terpadu, oleh karena itu diperlukan suatu kelembagaan untuk mengatur perilaku seluruh stakeholder agar bersepakat untuk bersama-sama mewujudkan pengelolaan DAS terpadu secara berkelanjutan. Pengelolaan kelembagaan air dalam konteks DAS juga mensyaratkan apa yang disebut sebagai biaya transaksi (transaction cost). Pengelolaan meminimisasi

kelembagaan biaya

dilihat

transaksi.

sebagai Biaya

suatu

upaya

transaksi

dapat

didefinisikan sebagai seluruh ongkos yang timbul karena pertukaran dengan pihak lain. Biaya transaksi ini cukup mahal karena banyaknya aktor yang terlibat di dalamnya serta kompleksitas

pengaturan

dan

biaya

pengawasan

yang

ditimbulkan (Fauzi, 2004). Adanya konsekuensi tersebut, timbul pertanyaan bagaimana biaya dan manfaat itu diatur dalam pembagian secara adil dan proporsional di antara pemerintah daerah yang terlibat, dunia usaha dan masyarakat. Sampai saat LAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Page 62

ini belum ada mekanisme yang jelas untuk mengatur biayamanfaat. Indikator kinerja Jumlah DAS/Sub DAS yang dikelola secara terpadu dapat dilihat pada tabel berikut: No.

Tahun

Jumlah DAS/Sub DAS (unit)

1.

2013

2

2.

2014

2

3.

2015

3

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya tahun 2015 adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja 1 Jumlah DAS/Sub DAS yang dikelola secara terpadu

Satuan Unit/ Tahun


% 100,00

Jumlah DAS/Sub DAS yang dikelola secara terpadu pada tahun 2015 ditargetkan seluas 3 unit. Realisasi Jumlah DAS/Sub DAS yang dikelola secara terpadu sebanyak 3 unit, sehingga capaian indikator kinerja Jumlah DAS/Sub DAS yang dikelola secara terpadu telah berhasil dicapai dengan tingkat capaian 100,00%. Keberhasilan pencapaian Jumlah DAS/Sub DAS yang dikelola secara terpadu tidak terlepas dari dukungan faktor antara lain:

sumberdaya manusia (Dinas Kehutanan

Provinsi Sumatera Selatan, UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota, Masyarakat), dukungan program dan kegiatan (sumber dana APBD, APBN, swasta), koordinasi antar instansi/lembaga, dan kebijakan dari pemerintah.


Page 63

Grafik Target dan Realisasi Jumlah DAS/Sub DAS yang dikelola secara terpadu pada tahun 2015 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan melalui Program Kelembagaan Pengelolaan DAS Terpadu Musi dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (APBN) telah

melaksanakan

kegiatan-kegiatan

dalam

rangka

pengelolaan DAS/Sub DAS secara terpadu. Apabila dilihat dari perbandingan realisasi indikator kinerja tahun 2015 dengan realisasi indikator kinerja tahun 2014, dapat diuraikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja

1 Jumlah DAS/Sub DAS yang dikelola secara terpadu

Capaian Satuan Realisasi 2014 2015 Unit/ 2 3 Tahun


Naik Ket (Turun) 1 Naik

Page 64


Satuan

1 Jumlah DAS/Sub DAS yang dikelola secara terpadu

Unit Tahun

Capaian Capaian 2015 2013 (%) (%) 100,00

100,00

(%) rataKet rata capaian 100,00

Indikator kinerja Jumlah DAS/Sub DAS yang dikelola secara terpadu pada tahun 2015 sebanyak 3 unit, apabila dibandingkan dengan tahun 2014 sebanyak 2 unit, mengalami peningkatan sebesar 1 unit.

Grafik Jumlah DAS/Sub DAS yang dikelola secara terpadu 2014-2015


Page 65

Jumlah DAS/Sub DAS yang dikelola secara terpadu pada tahun 2015 sebanyak 3 unit, apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Selatan periode 2013-2018 dengan jumlah 13 unit, maka Jumlah DAS/Sub DAS yang dikelola secara terpadu baru dicapai sebesar 23,08%. Hal ini dikarenakan tahun 2015 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.

Grafik Jumlah DAS/Sub DAS yang dikelola secara terpadu tahun 2015 dan Target pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2013-2018 Pencapaian sasaran kinerja Jumlah DAS/Sub DAS yang dikelola secara terpadu

tidak terlepas dari dukungan

program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015, sebagaimana diuraikan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2015 dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2015. Adapun program dan kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah sebagai berikut:


Page 66

a. Program Kelembagaan Pengelolaan DAS Terpadu Musi (APBD) a.1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Reboisasi dan Penghijauan Hutan Indikator

kinerja

(output)

kegiatan

berupa

laporan hasil koordinasi penyelenggaran Reboisasi dan Penghijauan partisipatif

di 15

kabupaten/kota dan

pelaksanaan penilaian lomba penghijauan sebanyak 15 laporan terealisasi sebesar 100,00%. a.2. Kegiatan Pengadaan Bibit Pohon Penghijauan untuk Peringatan Bulan Bakti Menanam Indikator kinerja (output) kegiatan adalah jumlah pengadaan bibit pohon penghijauan Sumatera Selatan

di Provinsi

untuk Peringatan Bulan Bakti

Menanam sebanyak 9.000 batang yang terdiri dari tanaman kehutanan berupa mahoni, pulai dan salam di Kabupaten Musi Banyuasin, Banyuasin, Ogan Ilir, OKI, Kota Prabumulih, dan Kota Palembang terealisasi sebesar 100%. a.3. Kegiatan Pelatihan kelompok tani dan pembuatan Demplot teknik budidaya agroforestry dan konservasi tanah dan air. Indikator sebagai Budidaya Air

berikut:

kinerja

(output)

Pembuatan

Agroforestry

kegiatan

Demplot

adalah Teknik

dan Konservasi Tanah dan

seluas 25 Ha, serta bantuan bibit kepada

mayarakat berupa bibit Kayu Afrika sebanyak 10.500 batang dan bibit alpukat sebanyak 3.500 batang. Lokasi kegiatan di Kelurahan Jokoh Kecamatan Dempo LAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Page 67

Tengah Kota Pagar Alam dengan koordinat 307500308000 BT dan 9543500-9544000 LS.

Kegiatan ini

terealisasi sebesar 100%. a.4. Kegiatan Fasilitasi Forum Rimbawan, Forum DAS dan Pokja Revitalisasi Lahan Gambut Indikator kinerja (output) kegiatan

ini adalah

frekuensi pertemuan Forum DAS dan Pokja Revitalisasi Lahan Gambut dalam rangka mendukung pengelolaan DAS Terpadu

dan Revitalisasi Lahan Gambut

Sumatera Selatan sebanyak 2 kali terealisasi sebesar 60%. a.5. Kegiatan Tanaman Hutan Rakyat Sebagai Tabungan Pendidikan Indikator kinerja (output) kegiatan ini adalah: 1. Luas tanaman Hutan Rakyat sebagai Tabungan Pendidikan seluas 30 Ha di Desa Pengentaan Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat. Koordinat lokasi: koordinat X 333931 dan koordinat Y 9551338. Jumlah bibit yang diserahkan kepada masyarakat (Kelompok Tani Kebina Ria) sebanyak 16.500 batang dengan jenis tanaman bambang lanang. 2. Luas tanaman Hutan Rakyat sebagai Tabungan Pendidikan seluas 30 Ha di Desa Lubuk Dendan Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat. Koordinat lokasi: koordinat X 336886 dan koordinat Y 9559811. Jumlah bibit yang diserahkan kepada masyarakat

(Kelompok

Tani

Karya

Indah)

sebanyak 16.500 batang dengan jenis tanaman bambang lanang. Kegiatan terealisasi sebesar 100%. LAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Page 68

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya

Kementerian

Lingkungan

Hidup

dan


dan Evaluasi

Hidup dan Kehutanan

Indikator

kinerja

(output)

kegiatan

berupa


Foto Kegiatan Hari Menanam Pohon Indonesia


Page 69

3. Sasaran 3:

Menurunkan Emisi Karbon dan Meningkatnya Usaha Jasa

Lingkungan di Bidang Kehutanan. Indikator

kinerja

yang

digunakan

dalam

pengukuran

keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya tahun 2015 adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja 1 Jumlah penurunan laju deforestasi dan degradasi hutan 2 Luas Hutan Tanaman

Satuan Ha/ Tahun Ha/ Tahun

Capaian Tahun 2015 Target Realisasi 200 1.985

% 992,5

60.000

121,67

72.999,54

Adapun capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 3.1. Jumlah penurunan laju deforestasi dan degradasi hutan sebesar 200 Ha/Tahun Pemerintah Republik Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26 persen dengan usaha sendiri dan sebesar 41 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2020. tantangan

bagi

Pemerintah

Komitmen tersebut menjadi Republik

Indonesia,

karena

berdasarkan laporan resmi Indonesia kepada United Nations Framework

Conventions

menunjukkan

bahwa

85

on

Climate

persen

Change (UNFCCC)

(2.563.000

GTon)

dari

keseluruhan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Indonesia berasal dari sektor kehutanan dan alih fungsi lahan. Sektor

kehutanan

diharapkan

penurunan emisi kurang lebih 14 persen

dapat

mencapai

melalui kegiatan

pengelolaan hutan seperti pencegahan deforestasi, degradasi, penurunan jumlah hot spot kebakaran hutan dan kegiatan LAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Page 70

penanaman kembali (reforestasi). Kita ketahui di Indonesia saat ini, tata kelola kehutanan masih belum cukup baik, kondisi ini dapat diukur dari masih banyaknya konflik lahan (tenure), sosial, ekonomi, politik dan hukum di sektor kehutanan yang sangat berpotensi meningkatnya deforestasi dan degradasi dalam skala besar. Terkait dengan komitmen diatas untuk menurunkan emisi gas rumah kaca tersebut perlu dilakukan upaya perbaikan tata kelola sektor kehutanan di Indonesia secara menyeluruh, terintegrasi dan terkoordinasi antar sektor lainnya. Empat aspek penting dalam tata kelola kehutanan adalah perencanaan penataan

lahan/hutan,

penguasaan

hutan,

manajemen

kehutanan dan pendapatan/ ekonomi kehutanan. Kebakaran

hutan

adalah

kontributor

utama

dari

pembakaran hutan dan konversi lahan. Pemanasan global menyebabkan siklus yang sangat berisiko tinggi dengan mengeringkan hutan hujan dan rawa-rawa lahan gambut, dengan demikian meningkatkan risiko kebakaran hutan dan akan berdampak menurunkan tingkat kualitas dari fungsi hutan dan luas hutan, tentunya pelepasan emisi karbon dioksida ke udara ini turut mendorong terjadinya efek Gas Rumah Kaca (GRK) serta pemanasan global yang mengakibatkan terjadinya perubahan iklim. Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi di

Indonesia

yang

rawan

kebakaran

hutan

dan

lahan.

Berdasarkan peta rawan kebakaran Provinsi Sumatera Selatan dimana kelas rawan kebakaran dibagi menjadi 5 kelas rawan, maka prosentase luas kerawanan wilayah adalah tidak rawan 30,04 %, kerawanan rendah 39,86 %, sedang 19,74 %, rawan 20,94 dan sangat rawan 7,94%. Penyebab kebakaran hutan dan lahan diantaranya adalah aktifitas pembakaran yang dilakukan berbagai pihak untuk bermacam kepentingan utamanya adalah LAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Page 71

pembakaran

lahan

untuk

pertanian

(sonor),

perkebunan,

mencari ikan dan lain sebagainya, kemudian juga disebabkan kondisi lahan gambut yang luas dan masih banyaknya lahan tidur, dimana pada musim kemarau panjang akan mengering dan rawan terbakar. Kedua faktor penyebab tersebut dipacu oleh adanya fenomena alam el-nino yang menyebabkan kemarau panjang dan bersifat kering. Kegiatan Operasi Pengamanan Hutan dilaksanakan berupa operasi pengamanan hutan penghentian kegiatan deforestasi dan degradasi hutan terhadap pelanggaran hutan yang terjadi di kawasan hutan DAS Hulu

meliputi operasi

terhadap kegiatan penebangan kayu ilegal, perambahan liar, pencurian kayu, pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan yang sah dan kegiatan pelanggaran hutan lainnya. Kegiatan

operasi

pengamanan

hutan

penghentian

kegiatan deforestasi dan degradasi hutan dilaksanakan dengan tujuan untuk menghentikan kegiatan pelanggaran keamanan hutan khususnya pada kawasan hutan pada DAS Hulu pada areal tangkapan air (catchment area) sehingga diharapkan dapat menurunkan laju deforestasi dan degradasi. dilaksanakan

bekerja

sama

dengan

Dinas

Kegiatan ini Kehutanan

Kabupaten/Kota, POLDA dan atau POLRES Kabupaten /Kota dan atau Satuan SPORC Brigade Siamang Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan.


Page 72

Kegiatan Pemeriksaan Peredaran Hasil Hutan

Kegiatan tindak lanjut setelah operasi pengamanan hutan berupa penghentian kegiatan deforestasi dan degradasi hutan dilaksanakan dengan melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana di bidang kehutanan yang dilaksanakan oleh PPNS kehutanan dengan berkoordinasi sepenuhnya dengan penyidik kepolisian.

Kegiatan Operasi Pengamanan Hutan di Hutan Lindung


Page 73

Jumlah penurunan laju deforestasi dan degradasi hutan berdasarkan hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Tabel berikut: No

Tahun

Luas (Ha/tahun)

1 2 3

2013 2014 2015

200 1.675 1.985

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan

capaian

sasaran

ketiga

serta

target

dan

capaiannya tahun 2015 adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja 1 Jumlah penurunan laju deforestasi dan degradasi hutan

Satuan Ha/ Tahun

Capaian Tahun 2015 Target Realisasi 200 1.985

% 992,50

Jumlah penurunan laju deforestasi dan degradasi hutan pada tahun 2015 ditargetkan seluas 200 Ha. Realisasi Jumlah penurunan laju deforestasi dan degradasi hutan seluas 1.985 Ha, sehingga capaian indikator kinerja Jumlah penurunan laju deforestasi dan degradasi hutan telah berhasil dicapai dengan tingkat capaian 992,50%. Keberhasilan pencapaian penurunan laju deforestasi

dan

degradasi hutan tidak terlepas dari

dukungan faktor antara lain:

sumberdaya manusia (Dinas

Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, UPT Kementerian Lingkungan

Hidup

dan

Kehutanan,

Dinas

Kehutanan


koordinasi antar



Page 74

Grafik Target dan Realisasi Jumlah Penurunan Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan tahun 2015

Kegiatan Operasi Pengamanan Hutan di Hutan Lindung


Page 75


Satuan

1 Jumlah penurunan laju deforestasi dan degradasi hutan

Ha/ Tahun

Capaian Capaian (%) 2015 2013 rata-rata Ket (%) (%) capaian 992,50

100,00

546,25

Apabila dilihat dari perbandingan realisasi indikator kinerja tahun 2015 dengan realisasi indikator kinerja tahun 2014, dapat diuraikan sebagai berikut: Indikator Kinerja Satuan 1 Jumlah penurunan laju deforestasi dan degradasi hutan

Ha/ Tahun

Capaian Realisasi 2014 2015 1.675 1.985

Naik (Turun) 310

Indikator kinerja Jumlah penurunan laju deforestasi

Ket Naik

dan

degradasi hutan pada tahun 2015 seluas 1.985 Ha, apabila dibandingkan dengan tahun 2014 seluas 1.675 Ha, mengalami peningkatan sebesar 310 Ha. Peningkatan pencapaian tidak terlepas dari dukungan

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, UPT

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota,

Perguruan Tinggi, LSM, mitra kehutanan, dan

masyarakat dalam melaksanakan program dan kegiatan Penurunan Laju Deforenstasi dan Degradasi Hutan.


Page 76

Grafik Jumlah penurunan laju deforestasi dan degradasi hutan tahun 2014-2015 Apabila dilihat dari Grafik jumlah penurunan laju deforestasi dan degradasi hutan tahun 2014-2015, terjadi peningkatan luasan penghentian laju deforestasi dan degradasi hutan. Indikator kinerja jumlah penurunan laju deforestasi dan degradasi hutan pada tahun 2015 seluas 1.985 Ha, apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Selatan periode 2013-2018 dengan total luas 1.000 Ha, maka jumlah penurunan laju deforestasi dan degradasi hutan telah berhasil dicapai.


Page 77

Grafik Penurunan laju deforestasi dan degradasi hutan tahun 2015 dan Target pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2013-2018 Pencapaian sasaran kinerja jumlah penurunan laju deforestasi dan degradasi hutan tidak terlepas dari dukungan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015, sebagaimana diuraikan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2015 dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2015. Adapun program dan kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah sebagai berikut: a. Program Penurunan Laju Deforestasi (APBD) a.1. Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Output/keluaran yang dicapai adalah: 1. Kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui koran 15 hari 2. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan 2 Kabupaten 3. Pelatihan Regu Kebakaran Desa Terlatih (RKDT) 9 Desa di 3 Kabupaten LAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Page 78

4. Monitoring kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan di 1 perusahaan IUPHHK 5. Sosialisasi/Lokakarya

pengendalian

kebakaran

hutan dan lahan di 3 Kabupaten 6. Supervisi aparatur pengelola sistem informasi kebakaran di 1 Kabupaten 7. Ground check hotspot di 6 kabupaten 8. Patroli pengendalian kebakaran hutan dan lahan di 6 Kabupaten Lokasi kegiatan di Kabupaten OKI, Ogan Ilir, Muba, Mura, Muratara, Banyuasin, Muara Enim, OKU, OKU Selatan, OKU Timur, Lahat, Empat Lawang, dan PALI. Kegiatan terealisasi sebesar 100,00%. a.2. Kegiatan Pengamanan Hutan Indikator kinerja (output) kegiatan berupa jumlah pengamanan hutan berupa operasi pengamanan hutan sebanyak

3

kali,

identifikasi

pelanggaran

hutan

sebanyak 5 kali, patroli pengamanan hutan sebanyak 4 kali, dan supervisi pengamanan hutan sebanyak 3 kali, terealisasi sebesar 100%.

Lokasi kegiatan

pada 3

(tiga) kabupaten yaitu: 1) Desa Talang Tinggi dan Muara Payang Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat dengan luas 400 Ha. 2) Desa Muara Danau Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim dengan luas 3)

600 Ha.

Desa Pulau Panggung, Desa Gunung Megang Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten OKU Selatan seluas 145 Ha.


Page 79

a.3. Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Indikator kinerja (output) kegiatan berupa Jumlah peserta Pengembangan Kelembagaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan sebanyak 60 orang di Kabupaten Ogan Ilir, terealisasi sebesar 100%. a.4. Kegiatan Penyelidikan Kasus-kasus Peredaran hasil Hutan Indikator kinerja (output) kegiatan berupa Jumlah laporan hasil monitoring identifikasi kasus peredaran hasil hutan di Kabupaten Muba, Muara Enim, Lahat, OKI, dan Kota Pagar Alam, terealisasi sebesar 100%.

b. Program Penurunan Laju Degradasi Hutan (APBD) b.1. Kegiatan

Operasional

Pos

Pengamanan

Terpadu

Kawasan Hutan Tanjung Api-api Indikator kinerja (output) kegiatan berupa Jumlah operasionalisasi fungsi Pos Pengamanan Terpadu sebanyak 1 unit terealisasi sebesar 100%. b.2. Pembinaan dan Pengendalian Hama dan Penyakit Hutan Alam dan Hutan Tanaman Indikator a)

Koordinasi

kinerja

(output)

pengendalian

kegiatan

hama

dan

berupa: penyakit;

b) identifikasi gangguan hama dan penyakit di HPHTI; c) Identifikasi gangguan hama dan penyakit di hutan akam,; dan d) monitoring

pengelolaan kawasan

konsevasi di HPHTI.

kegiatan di Kabupaten

Muara Enim, Muba,

Lokasi Lahat,

dan OKI. Realisasi fisik

kegiatan sebesar 100%. LAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Page 80

c. Program Penguatan Kelembagaan Implementasi REDD+ dan RAD GRK (APBD) c.1. Kegiatan Fasilitasi Kegiatan REDD+ dan Pendampingan Bioclime Indikator kinerja (output) kegiatan adalah Fasilitasi Kegiatan

REDD+

dan

Pendampingan

Bioclime

sebanyak 12 kali, terealisasi sebesar 100,00%. c.2. Kegiatan In House Training Perencanaan Teknis dan Sistem Informasi Geografi Kehutanan Indikator kinerja (output) kegiatan adalah Jumlah SDM yang terlatih Sistem Informasi Geografi Kehutanan sebanyak 30 orang, terealisasi sebesar 100,00%. c.3. Kegiatan Sinkronisasi dan Monitoring Evaluasi Kegiatan Pembangunan Kehutanan Indikator

kinerja

(output)

kegiatan

adalah

sinkronisasi kegiatan pembangunan kehutanan dan frekuensi monitoring dan evaluasi capaian target kinerja kegiatan secara berkala di Kabupaten OKI, Muara Enim, Lahat, Musi Banyuasin, Musi Rawas, OKU, OKU Selatan, OKU Timur, PALI, dan Kota Pagar Alam, terealisasi sebesar 100,00%.

d. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya

Kementerian

Lingkungan

Hidup

dan

Kehutanan (APBN) b.1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Lingkungan 1. Indikator tercapainya

dan Evaluasi

Hidup dan Kehutanan kinerja

(output)

sasaran

kegiatan

strategis

berupa

Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 85%. LAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Page 81

Kegiatan Patroli Udara dan Water Boombing Menggunakan Helicopter Mi-8

3.2. Luas Hutan Tanaman seluas 60.000 Ha.

Pengusahaan

HTI

merupakan

suatu

usaha

yang

berjangka panjang, sehingga perlu dikelola sebaik-baiknya dengan

menerapkan

prinsip-prinsip

ekonomi

dalam

pengusahaanya agar mampu memberikan keuntungan secara terus-menerus secara lestari. Pengusahaan HTI sangat bergantung pada keadaan alam dan memerlukan waktu panjang, serta mengandung resiko kegagalan yang tidak kecil, terutama apabila tidak dilengkapi dengan sarana pengendalian yang memadai. Karena sifat usaha yang demikian itu, maka perencanaan yang matang yang meliputi seluruh tahap pengusahaan, merupakan salah satu persyaratan untuk bisa mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.


Page 82

Luas hutan tanaman tahun 2013 sampai tahun 2015 Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Tabel berikut: No

Tahun

Luas (Ha/tahun)

1 2 3

2013 2014 2015

102.701,02 62.037,25 72.999,54

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan

capaian

sasaran

ketiga

serta

target

dan

capaiannya tahun 2015 adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja 2 Luas Hutan Tanaman

Satuan Ha/ Tahun

Capaian Tahun 2015 Target Realisasi 60.000 72.999,54

% 121,67

Luas Hutan Tanaman pada tahun 2015 ditargetkan seluas 60.000 Ha. Realisasi Luas Hutan Tanaman seluas 72.999,54Ha, sehingga capaian indikator kinerja Luas Hutan Tanaman hanya dicapai dengan tingkat capaian 121,67%.

Grafik Target dan Realisasi Luas Hutan Tanaman Tahun 2015


Page 83


Satuan

2 Luas Hutan Tanaman

Ha/ Tahun


100,00

110,84

Apabila dilihat dari perbandingan realisasi indikator kinerja tahun 2015 dengan realisasi indikator kinerja tahun 2014, dapat diuraikan sebagai berikut: Indikator Kinerja Satuan 2 Luas Hutan Tanaman

Ha/ Tahun

Capaian Naik Ket Realisasi (Turun) 2014 2015 62.037,25 72.999,54 10.962,29 Naik

Capaian indikator kinerja Luas Hutan Tanaman pada tahun 2015 seluas 72.999,54 Ha, apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2014 seluas 62.037,25Ha, mengalami peningkatan sebesar 10.962,29 Ha.

Grafik Luas Hutan Tanaman Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014-2015


Page 84

Apabila dilihat dari Grafik Luas Hutan Tanaman Provinsi Sumatera Selatan

tahun 2014-2015, terjadi

peningkatan

luasan hutan tanaman. Indikator kinerja Luas Hutan Tanaman pada tahun 2015 seluas 72.999,54 Ha, apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Selatan periode 2013-2018 dengan total luas 385.000 Ha, maka Luas Hutan Tanaman baru dicapai sebesar 18,96%. kedua

Hal ini dikarenakan tahun 2015 merupakan tahun pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kehutanan

Provinsi Sumatera Selatan.

Grafik Luas Hutan Tanaman Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 dan Target pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2013-2018


Page 85

Pencapaian sasaran kinerja luas hutan tanaman terlepas

dari

dukungan

program

dan

kegiatan

tidak yang

dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015, sebagaimana diuraikan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2015 dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2015. Adapun program dan kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah sebagai berikut: a. Program Peningkatan Produksi Kayu dari HTI (APBD) a.1. Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Hasil Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat dan Lumbung Kayu Desa Indikator kinerja (output) kegiatan Jumlah lokasi yang

difasilitasi

dalam

rangka

pembentukan

kelembagaan HTR dan berkembangnya Hutan Rakyat sebanyak 11 lokasi, terealisasi 100,00%. a.2. Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD) Indikator kinerja (output) kegiatan berupa: 1.

Koordinasi

fasilitasi

percepatan

pembangunan

HKm dan HD di 4 (empat) kabupaten yaitu Musi Rawas, Lahat, Musi Banyuasin dan Muara Enim. 2.

Fasilitasi percepatan pembangunan HKm dan HD di Kabupaten Musi Rawas (sebanyak 5 lokasi Hutan Desa), Kabupaten Lahat (sebanyak 1 lokasi Hutan

Kemasyarakatan),

Kabupaten

Musi

Banyuasin (sebanyak 1 lokasi Hutan Desa) dan


Page 86

Kabupaten Muara Enim (sebanyak 12 lokasi Hutan Desa)

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya

Kementerian

Lingkungan

Hidup

dan

Kehutanan (APBN) b.1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Lingkungan 1. Indikator

dan Evaluasi


tercapainya

(output)

sasaran

kegiatan

strategis

berupa

Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 85%.

4. Sasaran 4: Meningkatkan Produktifitas sumber daya hutan Indikator

kinerja

yang

digunakan

dalam

pengukuran


Indikator Kinerja 1 Produksi Kayu dari Hutan Tanaman

Satuan Juta m3/tahun

Capaian Tahun 2015 Target Realisasi 4,125 4,935

% 119,64

Dari tabel menunjukkan bahwa target untuk indikator kinerja Produksi Kayu dari Hutan Tanaman dicapai dengan tingkat capaian sebesar 119,64%. Adapun capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:


Page 87

4.1. Produksi Kayu dari Hutan Tanaman sebesar 4,125 juta M3/Tahun Hutan Tanaman Industri atau HTI adalah hutan tanaman yang dikelola dan diusahakan berdasarkan prinsip pemanfaatan yang optimal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Penerapan kedua prinsip itu selalu diupayakan agar dapat berjalan selaras dan seimbang. Dalam pembangunan

nasional,

sebagai

yang

digariskan

dalam

Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1990, tujuan pengusahaan HTI adalah : 1. Menunjang pengembangan industri hasil hutan dalam negeri guna meningkatkan nilai tambah dan devisa. 2. Meningkatkan produktivitas lahan dan lingkungan, serta memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha. Tujuan tersebut dijabarkan lebih jauh sebagaimana yang diformulasikan oleh Ditjen Pengusahaan Hutan (1991), bahwa tujuan pembangunan HTI antara lain adalah untuk : 1. Membangunan hutan tanaman yang secara ekonomis menguntungkan, secara ekologis sehat, dan secara sosial bermanfaat bagi masyarakat setempat. 2. Meningkatkan produktivitas hutan dalam arti meningkatkan riap ( growth per ha/tahun), sehingga diperoleh volume akhir daur (yield) yang tinggi. 3. Memenuhi kebutuhan bahan baku industri yang ada (existing industry), serta yang akan dikembangkan. Sasaran pada akhir jangka waktu pembangunan HTI, diarahkan pada pembentukan hutan yang tertata dengan baik, terutama dalam hal pengelolaannya, komposisi dan struktur hutannya, serta lingkungan biofisik dan sosial ekonominya. LAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Page 88

Sedangkan sasaran yang akan dicapai pada setiap periode lima tahun, adalah pembentukan penutupan lahan dengan tumbuhan hutan yang berkualitas, perampungan penataan kawasan, serta konsolidasi unit HTI dengan mengantisipasi pembangunan regional dan

pembangunan

kehutanan daerah,

termasuk

pembangunan dan pengembangan industri perkayuan. Pengusahaan HTI pada hakekatnya merupakan alokasi sumber daya antar waktu. Sumberdaya tersebut berupa sumber daya alam (hutan, tanah dan air) tenaga kerja, modal, sarana/prasarana dan kemampuan manejerial yang profesional. Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran keempat serta target dan capaiannya tahun 2015 adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja 1 Produksi Kayu dari Hutan Tanaman


Capaian Tahun 2014 Target Realisasi % 4,125 4,933 119,59

Produksi Hutan Tanaman Industri (HTI) pada tahun 2015 di targetkan sebesar 4.125.000,00 m3. Realisasi produksi HTI sebesar 4.933.474,28 m3. Produksi kayu ini seluruhnya berasal dari kegiatan penebangan hutan tanaman. Target penanaman HTI di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2015 seluas ± 60.000 Ha dengan realisasi penanaman seluas ± 72.999,54 Ha (121,67%).


Page 89

Foto pembibitan tanaman HTI

Grafik Target dan Realisasi Produksi Kayu dari Hutan Tanaman tahun 2015 Pengusahaan/pemanfaatan hutan alam produksi sejak 1970 s/d 1990 memberikan devisa terbesar kedua setelah migas, mendukung pertumbuhan industri perkayuan nasional, menyerap tenaga kerja terutama tenaga-tenaga tidak terampil (Labor Intensive) dan membuka isolasi daerah-daerah pedalaman yang sangat diperlukan dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Sejak tahun 1990, kebutuhan bahan baku industri perkayuan tersebut tidak mungkin lagi dipenuhi dari penebangan Hutan Alam LAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Page 90

Produksi.

Oleh karena itu, perlu kebijakan Pemerintah untuk

meningkatkan produktivitas kawasan hutan produksi melalui pembangunan Hutan Tanaman (HTI) dan telah dimulai sejak tahun 1990. Produksi hutan tanaman industri disini dimaksudkan adalah produksi hasil hutan dari hutan tanaman (HTI). Kegiatan penanaman HTI di Provinsi Sumatera Selatan telah dimulai sejak tahun 1989.

Pada tahun 2015

pemegang izin Hak

terdapat 20 (dua puluh)

Pengusahaan Hutan Tanaman Industri

(HPHTI) dengan luas konsesi 1.347.478 Ha. Data produksi hasil hutan pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut: No.

Tahun

1 2 3 4 5 6 7

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Luas Tebangan (Ha) 34.023,21 43.686,09 42.123,42 48.824,89 56.264,29 52.587,66 47.442,83

Volume Tebangan (M³) 3.620.896,19 4.737.139,38 4.590.177,73 3.918.514,30 4.140.881,96 4.125.984,15 4.933.474,28

Apabila dilihat dari perbandingan realisasi indikator kinerja tahun 2015 dengan realisasi indikator kinerja tahun 2014, dapat diuraikan sebagai berikut: Indikator Kinerja

1 Produksi Kayu dari Hutan Tanaman

Capaian Satuan Realisasi 2014 2015 Juta 4,13 4,933 m3/tahun


Naik Ket (Turun) 0,80 Naik

Page 91

Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2015 dengan capaian indikator kinerja tahun 2013 (kondisi awal RPJMD) dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Indikator Kinerja 1 Produksi Kayu dari Hutan Tanaman



51,76

85,68

Produksi Hutan Tanaman Industri (HTI) pada tahun 2015 sebesar 4,933 Juta m3/tahun, apabila dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 4,13 Juta m3/tahun, mengalami peningkatan sebesar 0,80 Juta m3/tahun. Produksi Hutan Tanaman Industri (HTI) di Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan

pada Tahun 2015,

disebabkan karena: 1. Pada HTI telah dilakukan perubahan jenis tanaman dari Acasia menjadi Eucalyptus yang sudah mulai dapat ditebang. Perubahan jenis ni untuk memutuskan rantai makanan hama monyet. 2. Potensi produksi kayu tiap hektar meningkat dari semula ± 78,5 m3/Ha menjadi ±109 m3/ha.

Hal ini menunjukkan

semakin baiknya pengelolaan hutan tanaman di Provinsi Sumatera Selatan


Page 92

Grafik

Produksi Kayu Hutan Tanaman dari Tahun 2014-2015

Produksi Hutan Tanaman

pada tahun 2015 sebesar

4,933 Juta m3/tahun, apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Selatan periode 2013-2018 dengan total produksi 25,25 Juta m3/tahun, maka Produksi Hutan Tanaman

baru dicapai

sebesar 19,54%. Hal ini dikarenakan tahun 2015 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.

Grafik

Produksi Kayu Hutan Tanaman Tahun 2015 dan Target pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2013-2018


Page 93

Upaya pencapaian sasaran kinerja produksi hasil hutan tidak terlepas dari dukungan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015, sebagaimana diuraikan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2015 dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2015. Adapun program dan kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 yang mendukung tercapainya sasaran sbb: a. Program Peningkatan Target Penanaman Hutan (APBD) a.1. Kegiatan Pembinaan pengembangan hutan tanaman industri dan produksi kayu Indikator kinerja (output)

yang dicapai adalah

Jumlah lokasi dan luas IUPHHK-HT yang dibina untuk ditingkatkan luas areal penanaman

15 IUPHHK-HT

dan ditingkatkan produksi 4,125 juta m3 sebanyak 15 IUPHHK-HT.

5. Sasaran 5: Meningkatkan Penerimaan Sub Sektor Kehutanan Indikator

kinerja

yang

digunakan

dalam

pengukuran


Indikator Kinerja 1 Jumlah Penerimaan Sub Sektor Kehutanan

Satuan Rp M/tahun


% 156,70

Dari tabel menunjukkan bahwa target untuk indikator kinerja Jumlah Penerimaan Sub Sektor Kehutanan

dicapai sebesar

156,70%. Adapun capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: LAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Page 94

4.1.

Jumlah Penerimaan Sub Sektor Kehutanan

sebesar

Rp. 20,00 M/Tahun Dalam

kurun

waktu

tiga

dasawarsa

terakhir,

sumberdaya hutan telah menjadi modal utama pembangunan ekonomi nasional, dengan memberikan dampak yang positif bagi peningkatan penerimaan pemerintah, penyerapan tenaga kerja

dan

mendorong

pengembangan

wilayah

dan

pertumbuhan ekonomi. Penerimaan Negara dari Sub Sektor Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan meliputi

di

Provisi Sumber Daya

Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), dan IIUPHH. Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan

capaian

sasaran

kelima

serta

target

dan

capaiannya tahun 2015 adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja 1 Jumlah Penerimaan Sub Sektor Kehutanan

Satuan Rp M/tahun


% 156,70

Penerimaan negara dari sub sektor kehutanan pada tahun 2015 sebesar Rp. 31.342.706.781,09,- Penerimaan ini berasal dari: - PSDH

: Rp. 29.097.326.885,00

- DR

: Rp. 2.186.354.896,09 US$ 164.988,38

- IIUPHH

: Rp.

59.025.000,00


Page 95

Penerimaan Sub Sektor Kehutanan pada tahun 2015 mencapai Rp.31.342.706.781,09,- yang terdiri dari penerimaan yang berasal dari PSDH sebesar Rp.29.097.326.885,00; DR sebesar Rp. 2.186.354.896,09 atau US$. 164.988,38; dan IIUPHH subsektor

sebesar

Rp.59.025.000,00.

kehutanan

pada

Target

tahun

2015

penerimaan sebesar

Rp.20.000.000.000,- sehingga capaiannya sebesar 156,71%.

Proses Pembuatan Kayu menuju Log Pound

Grafik Target dan Realisasi Penerimaan Sub Sektor Kehutanan Tahun 2015


Page 96

Penerimaan negara hasil hutan pada tahun 2009 sampai dengan 2015 adalah sebagai berikut:

Tahun

IIUPHH

PSDH

Rp.

Rp.

DR Rp.

US $

2009 734.787.200

17.257.081.175,50

42.253.499.582,12 4.046.202,82

2010

-

30.109.665.004,00

77.083.313.593,00 8.536.782,18

2011

-

30.843.250.559,50

68.543.765.669,71 7.805.641,82

2012

-

40.103.868.082,89

53.117.085.710,54 5.671.807,48

2013

-

11.860.982.290,30

14.619.300.845,98 1.491.812,62

2014 933.750.000

15.205.312.809,40

2.027.234.575,90

169.132,69

2015

29.097.326.885,00

2.186.354.896,09

164.988,38

59.025.000

Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2015 dengan capaian indikator kinerja tahun 2013 (kondisi awal RPJMD) dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Indikator Kinerja 1 Jumlah Penerimaan Sub Sektor Kehutanan

Satuan Rp M/tahun


0,00

78,35

Apabila dilihat dari perbandingan realisasi indikator kinerja tahun 2015 dengan realisasi indikator kinerja tahun 2014, dapat diuraikan sebagai berikut: Indikator Kinerja

1 Jumlah Penerimaan Sub Sektor Kehutanan

Capaian Satuan Realisasi 2014 2015 Rp 18,17 31,34 M/tahun


Naik Ket (Turun) 13,17

Page 97

Naik

Jumlah Penerimaan Sub Sektor Kehutanan pada tahun 2015 sebesar Rp. 31,34 M/tahun, apabila dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp. 18,17 M/tahun, mengalami peningkatan sebesar Rp.13,17 M.

Grafik Penerimaan Sub Sektor Kehutanan dari tahun 2014-2015 Jumlah Penerimaan Sub Sektor Kehutanan pada tahun 2015 sebesar Rp. 31,34 M/tahun, apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Selatan periode 2013-2018 dengan total Rp.96,86 M/tahun, maka Jumlah Penerimaan Sub Sektor Kehutanan baru dicapai sebesar 32,36%. Hal ini dikarenakan tahun 2015 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.


Page 98

Grafik

Penerimaan Sub Sektor Kehutanan tahun 2015 dan Target pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2013-2018 Pencapaian

sasaran

kinerja

tahun

2015

berupa

meningkatnya penerimaan hasil hutan dari hutan tanaman tidak terlepas dari dukungan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015, sebagaimana diuraikan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2015 dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2015. Adapun program dan kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah sebagai berikut:


Page 99

a. Program Peningkatan Penerimaan Sub Sektor Kehutanan (APBD) a.1. Kegiatan Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Indikator kinerja (output) kegiatan adalah Jumlah lokasi/

laporan

hasil

rekonsiliasi

administrasi

pemungutan dan penyetoran PSDH dan DR sebanyak 6 (enam) lokasi/ laporan. Lokasi kegiatan di Kabupaten Musi Banyuasin, Banyuasin, OKI, Muara Enim, Musi Rawas, dan Kota Prabumulih. Realisasi fisik mencapai 100,00%. a.2. Kegiatan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Indikator

kinerja

Jumlah laporan hasil

(output)

kegiatan

berupa

pengendalian peredaran hasil

hutan (rekonsiliasi dokumen TUHH) sebanyak 5 (lima) lokasi/ laporan. Lokasi kegiatan di Kabupaten Musi Banyuasin, Banyuasin, Muara Enim, Musi Rawas, dan Lahat, Realisasi fisik kegiatan sebesar 100%. a.3. Kegiatan Sriwijaya Expo dan Pameran Kehutanan Indikator

kinerja

(output)

kegiatan

berupa

Sriwijaya Expo dan pameran kehutanan sebagai akses layanan informasi pembangunan kehutanan Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 2 kali terealisasi sebesar 100,00%.


Page 100

b. Program Peningkatan Produksi Industri Kayu Hulu (APBD) b.1. Kegiatan

Inventarisasi,

Registrasi,

Monitoring

dan

Evaluasi Perkembangan Industri Hasil Hutan Indikator kinerja (output) kegiatan adalah Jumlah tertib administrasi dan tata usaha industry hasil hutan di 9 (sembilan) kabupaten/ kota, yaitu Kabupaten Musi Banyuasin, Banyuasin, OKI, OKU, Ogan Ilir, Lahat, Musi Rawas, Muara Enim, dan Empat Lawang. Realisasi fisik mencapai 100,00%. b.2. Kegiatan

Fasilitasi

Pokja

Pengembangan

Industri

Pengolahan Kayu Rakyat Indikator

kinerja

terselenggaranya

(output)

rapat

kegiatan

berupa

Fasilitasi

Pokja

Pengembangan Industri Pengolahan Kayu Rakyat sebanyak 2 kali, terealisasi sebesar 100,00%.

c. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya

Kementerian

Lingkungan

Hidup

dan

Kehutanan (APBN) c.1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Lingkungan 1. Indikator tercapainya

dan Evaluasi


(output)

sasaran

kegiatan

strategis

berupa

Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 85%.


Page 101

B. Realisasi Anggaran Pelaksanaan kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan (termasuk UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan) pada tahun 2015 dibiayai dari anggaran APBD Provinsi Sumatera Selatan dan APBN. Jumlah anggaran yang dikelola Dinas Kehutanan tersebut adalah Rp.25.450.134.900,- yang terdiri dari APBD Provinsi Sumatera Selatan

sebesar

Rp.22.247.461.900,-

dan

APBN

sebesar

Rp.3.202.673.000,Anggaran belanja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan (termasuk UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan) yang berasal dari APBD Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun

Anggaran

2015 sebesar Rp.22.247.461.900,- sampai dengan 31 Desember 2015 terealisasi sebesar Rp.21.401.234.576,- atau

96,20%.

Anggaran ini

terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.13.695.389.000,- dengan realisasi Rp.13.404.888.220,- atau 97,88% dan belanja langsung dengan anggaran

sebesar

Rp.8.552.072.900,-

dengan

realisasi

Rp.7.996.346.356,- atau 93,50%. Alokasi dan Realisasi Anggaran menurut Belanja pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat sebagai berikut: No

Uraian

1.

Belanja Tidak langsung Belanja Langsung Jumlah

2.

Pagu Anggaran (Rp) 13.695.389.000

Realisasi Keuangan (Rp) 13.404.888.220

97,88

8.552.072.900 22.247.461.900

7.996.346.356 21.401.234.576

93,50 96,20


%

Page 102

a. Belanja Tidak Langsung Belanja tidak langsung APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 pada SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan (termasuk UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan) adalah Rp.13.695.389.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 13.404.888.220,- atau 97,88% dan realisasi fisik sebesar 97,88%. Adapun perincian anggaran

dan

realisasinya

adalah

sebagai

berikut: 1). Gaji dan Tunjangan Gaji dan tunjangan dengan anggaran Rp.8.458.871.000,- dengan realisasi Rp.8.206.840.720,- atau 97,02 % dan realisasi fisik 97,02%. 2). Tambahan Penghasilan PNS Tambahan

penghasilan

PNS

dengan

anggaran

Rp.5.236.518.000,- dengan realisasi sebesar Rp.5.198.047.500,atau 99,27% dan realisasi fisik 99,27%. b. Belanja Langsung Anggaran Belanja Langsung pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan (termasuk UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan) adalah Rp.8.552.072.900,- yang meliputi 47 (empat puluh tujuh) kegiatan/DPA, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.996.346.356,- atau 93,50% dan realisasi fisik sebesar 98,65%. Sedangkan yang dikelola oleh UPTD Pelayanan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan adalah Rp.349.360.000,- yang meliputi 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi keuangan Rp.311.660.634,- atau 89,00% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.


Page 103

Tabel akuntabilitas keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 disajikan dalam tabel berikut:


Page 104

Dari 5 (lima) sasaran yang harus dicapai tersebut, kelima sasaran berhasil dicapai yang terdiri dari : 1. Mewujudkan Pemantapan Perencanaan Hutan. Pada sasaran pertama terdapat 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang dicapai, yaitu: a. Jumlah Rencana lokasi permasalahan kawasan hutan yang dapat ditindaklanjuti dengan tata batas, indikator sasaran tercapai dengan tingkat capaian 143,75%. b. Jumlah

Kelembagaan

Kesatuan

beroperasi, indikator sasaran

Pengelolaan

Hutan/KPH

yang

tercapai dengan tingkat capaian

400,00%. Pencapaian sasaran Kawasan Hutan,

ini didukung oleh Program

Pengukuhan

Program Pembentukan Kelembagaan Kesatuan

Pengelolaan Hutan/KPH, Program Inventarisasi Sumber Daya Hutan Tingkat Provinsi, dan

Program

Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

(APBN).

Program Pengukuhan Kawasan Hutan meliputi 1 (satu) kegiatan dengan

anggaran

Rp.

184.500.000,-

Realisasi

keuangan

adalah

Rp.168.130.000,- atau 91,13% dan realisasi fisik 100,00 %. Program

Pembentukan

Kelembagaan

Kesatuan

Pengelolaan

Hutan/KPH meliputi 1 (satu) kegiatan dengan anggaran Rp. 143.244.000,Realisasi keuangan adalah Rp.123.937.300,- atau 86,52 % dan realisasi fisik 100,00%. Program Inventarisasi Sumber Daya Hutan Tingkat Provinsi meliputi 2 (dua) kegiatan dengan anggaran Rp.295.000.000,-. Realisasi keuangan adalah Rp.294.030.000,- atau 99,67% dan realisasi fisik 100,00%.


Page 105

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meliputi 1 (satu) kegiatan dengan anggaran Rp.3.202.673.000.000,-. Realisasi keuangan program ini adalah Rp. 2.742.113.122,- atau 85,62% dan realisasi fisik 97,86%.

2. Meningkatkan Daya Dukung DAS Musi dan Pengelolaan DAS Terpadu. Pada sasaran ke-2 (kedua) terdapat 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang dicapai, yaitu: a. Luas Rehabilitasi Lahan Kritis di Dalam dan Di Luar Kawasan Hutan, indicator sasaran tercapai dengan tingkat capaian 187,14%. b. Jumlah DAS/ Sub DAS yang Dikelola Secara Terpadu, indikator sasaran tercapai dengan tingkat capaian sebesar 100,00%. Pencapaian sasaran

ini didukung oleh Program Kelembagaan

Pengelolaan DAS Terpadu Musi, Program Rehabilitasi Lahan Kritis dalam Kawasan Hutan, dan Program

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (APBN) . Program Kelembagaan Pengelolaan DAS Terpadu Musi meliputi 5 (lima) kegiatan dengan anggaran Rp. 720.775.000,-. Realisasi keuangan adalah Rp.688.978.528,- atau 95,59% dan realisasi fisik 98,63%. Program Rehabilitasi Lahan Kritis Dalam Kawasan Hutan meliputi 3 (tiga) kegiatan dengan anggaran Rp. 2.361.301.200,- Realisasi keuangan adalah Rp.2.229.347.800,- atau 94,41% dan realisasi fisik 100,00%. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meliputi 1 (satu) kegiatan dengan anggaran Rp.3.202.673.000.000,-. Realisasi keuangan program ini adalah Rp. 2.742.113.122,- atau 85,62% dan realisasi fisik 97,86%.


Page 106

3. Menurunkan Emisi Karbon dan Meningkatnya Usaha Jasa Lingkungan di Bidang Kehutanan. Pada sasaran ke-3 (ketiga) terdapat 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang dicapai, yaitu: a. Jumlah penurunan laju deforestasi

dan

degradasi hutan, indikator

sasaran tercapai dengan tingkat capaian 992,50%. b. Luas Hutan Tanaman, indikator sasaran

dicapai

dengan tingkat

capaian 121,67%. Pencapaian sasaran

ini didukung oleh Program Penurunan laju

Deforestasi, Program Penurunan Laju Degradasi Hutan, Program Penguatan Kelembagaan Implementasi REDD+ dan RAD GRK, Program Peningkatan Produksi Kayu dari HTI,

dan Program

Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

(APBN) .

Program Penurunan Laju Deforestasi meliputi 4 (empat) kegiatan dengan

anggaran

Rp.688.860.000,-

Realisasi

keuangan

adalah

Rp.620.588.634,- atau 90,09% dan realisasi fisik 100,00%. Program Penurunan Laju Degradasi Hutan meliputi 2 (dua) dengan anggaran Rp.170.000.000,-. Realisasi keuangan adalah Rp.160.037.600,atau 94,14% dan realisasi fisik 100,00%. Program Penguatan Kelembagaan Implementasi REDD+ dan RAD GRK meliputi 3 (tiga) kegiatan dengan anggaran Rp.269.000.000,-. Realisasi keuangan adalah Rp.241.249.074,- atau 89,68% dan realisasi fisik 100,00%. Program Peningkatan Produksi

Kayu

dan HTI meliputi 2 (dua)

kegiatan dengan anggaran Rp. 347.870.000,-. Realisasi keuangan adalah Rp. 334.637.650,- atau 96,20% dan realisasi fisik 100,00%.


Page 107

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meliputi 1 (satu) kegiatan dengan anggaran Rp.3.202.673.000.000,-. Realisasi keuangan program ini adalah Rp. 2.742.113.122,- atau 85,62% dan realisasi fisik 97,86%.

4. Meningkatkan Produktifitas sumber daya hutan. Pada sasaran ke-4 (keempat) terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang akan dicapai, yaitu: a. Produksi Kayu dari Hutan Tanaman, indikator sasaran dicapai dengan tingkat capaian 119,59%. Pencapaian sasaran Target

ini didukung oleh Program Peningkatan

Penanaman Hutan.

Penanaman

Program Peningkatan

Target

Hutan meliputi 1 (satu) kegiatan dengan anggaran

Rp.161.400.000,-. Realisasi keuangan adalah Rp.143.313.500,- atau 88,79% dan realisasi fisik 99,05%. 5. Meningkatkan Penerimaan Sub Sektor Kehutanan. Pada sasaran ke-5 (kelima) terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang akan dicapai, yaitu: a. Jumlah Penerimaan Sub Sektor Kehutanan , indikator sasaran dicapai dengan tingkat capaian 156,70%. Pencapaian sasaran

ini didukung oleh Program Peningkatan

Penerimaan Sub Sektor Kehutanan, Program Peningkatan Produksi Industri Kayu Hulu, dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (APBN).


Page 108

Program Peningkatan Penerimaan Sub Sektor Kehutanan meliputi 3 (tiga) kegiatan dengan anggaran Rp. 344.938.000,-. Realisasi keuangan adalah Rp.341.438.957,- atau 98,99% dan realisasi fisik 100,00%. Program Peningkatan Produksi

Industri

Kayu Hulu meliputi 2

(dua) kegiatan dengan anggaran Rp. 136.572.500,-. Realisasi keuangan adalah Rp.132.102.950,- atau 96,73% dan realisasi fisik 100,00%. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meliputi 1 (satu) kegiatan dengan anggaran Rp.3.202.673.000.000,-. Realisasi keuangan program ini adalah Rp. 2.742.113.122,- atau 85,62% dan realisasi fisik 97,86%.


Page 109


Page 121


Page 124

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Recommend Documents