PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
K
onsep
dasar
akuntabilitas
didasarkan
pada
klasifikasi
responsibilitas managerial pada lingkungan dalam organisasi
yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali dengan kegiatan yang tidak terkendali. Kegiatan-kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti , kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang. Akuntabilitas
sebagai
suatu
perwujudan
kewajiban
untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai
tujuan
dan
sasaran
yang
telah
ditetapkan
melalui
pertanggungjawaban yang dilaksanakan. Dalam dunia birokrasi,
media
akuntabilitas
instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan. Sesuai amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan dan Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu menunjukkan upaya pertanggungjawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan Organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
66
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Hal itu sejalan pula dengan Agenda Penguatan Pengawasan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan dilakukannya review atas pencapaian Kinerja Utama Instansi Pemerintah yang bertitik berat pada penilaian efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja. Pemerintah Kabupaten Badung selaku pengemban amanah masyarakat, melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang di tetapkan dalam dokumen RPJMD 2010-2015. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Sesuai dengan
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Keputusan
Kepala LAN Nomor : 239/X/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan indikator sasaran serta menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan program kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
67
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Untuk
mempermudah
interpretasi
atas
pencapaian
sasaran
dan
program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu : No.
Katagori
Nilai Angka
Interpretasi
1.
AA
> 85 – 100
Memuaskan
2.
A
> 75 – 85
Sangat Baik
3.
B
> 65 – 75
Baik
4.
CC
> 50 – 65
Cukup Baik
5.
C
> 30 – 50
Agak Kurang
6.
D
0 – 30
Kurang
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab – sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Laporan ini, memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indicator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2010 – 2015 maupun RKPD Tahun 2013. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung ini didasarkan pada Penetapan Kinerja Kabupaten Badung yang terdiri dari 44 sasaran dan 82 indikator kinerja (out comes).
3.1.
Evaluasi Kinerja Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab baik perorangan,
badan hukum atau pimpinan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Secara umum Pemerintah Kabupaten Badung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015. Empat Puluh Empat sasaran dan Delapan puluh dua indikator kinerja serta 9 Misi, sebagaimana telah ditetapkan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
68
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 54 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Badung Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. Bila dilihat berdasarkan pencapaian sasaran-sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Badung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 . No.
1
Sasaran
Peningkatan seni masyarakat
Indikator
1. Jumlah sekaa/sanggar
Satuan
Target
Realisasi
Capaian Kinerja (%)
Sekaa/
12
12
100
5
100
seni yang aktif
sanggar
2. Jumlah perayaan
Hari Raya
5
%
100
berdasarkan adat dan budaya bali 2
Terwujudnya kerukunan kehidupan beragama
bersama pada hari-hari
dan bermasyarakat di
besar agama
Kabupaten Badung yang damai (santhi) 3
Tuntasnya wajib belajar 12 tahun bagi anakanak usia sekolah .
4
Meningkatkan ketercapaian dan
3. % Anak usia sekolah yang
117,73
117,100
tuntas wajib belajar 12 tahun 4. Angka partisipasi kasar %
100
112,31
112,31
keterjangkauan
(APK) SD
%
100
125,12
125,12
memperoleh layanan
SMP
%
100
115,75
115,75
%
100
98,62
98,62
%
100
91,59
91,59
%
100
83,69
83,69
Nilai
7,82
103,45
103,45
%
100
99,87
99,87
SM 5. Angka partisipasi murni (APM) SD SMP SM 5
Mewujudkan pendidikan yang bermutu dan
6. Angka Rata-rata UASBN dan UN
kompetitif di Kabupaten
7. Angka kelulusan
%
100
99,56
99,56
Badung
8. Angka kenaikan
%
100
98,18
98,18
9. Angka melanjutkan
%
100
69,01
69,01
Cabang Olah
17
15
88,24
10. Siswa tamatan SMK yang tidak melanjutkan terserap pada lapangan kerja 6
Mewujudkan
11. Jumlah cabang olah raga
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
69
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG No.
Sasaran
Indikator
olahragawan yang
yang mendapatkan juara
berprestasi pada
ditingkat Propinsi,
kompetisi pada tingkat
Nasional dan Regional
Satuan
Target
Realisasi
Capaian Kinerja (%)
%
20
17
85
%
15,0
17,16
114,4
%
30
31,69
105,6
%
1,7
0,77
154,7
%
100
26,90
26,90
%
91,8
93,28
101,61
%
77,4
95,70
98,25
%
90,0
99,35
110,39
%
82,00
%
100
100,00
100,00
100.000
350
186,80
146,63
62,0
76,10
77,26
100 Rb Kh
6,00
2,50
158,33
100 Rb Kh
5,1
2,80
145,10
Orang
132.000
218728
166
Raga
Propinsi, Nasional & Regional 7
Terwujudnya peningkatan
12. % Tenaga kerga yang dilatih
produktifitas tenaga kerja 8
Terwujudnya peningkatan kesempatan kerja bagi pencari kerja
13. % Pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan 14. % Peningkatan jumlah lowongan kerja 15. Angka pengangguran
9
Terciptanya sistem
16. Cakupan pelayanan
pelayanan yang prima
kesehatan dasar
di Rumah Sakit,
masyarakat
Puskesmas dan layanan kesehatan lainnya yang terjangkau oleh masyarakat Kabupaten Badung
17. Cakupan pemeriksaan kehamilan (K4) oleh tenaga kesehatan terlatih 18. Cakupan ibu bersalin yang ditolong oleh nakes terlatih (cakupan PN ) 19. Cakupan kunjungan neonatal (KN lengkap) 20. Cakupan pelayanan anak
90,29
109,58
balita 21. Cakupan desa/kelurahan siaga aktif 10
Meningkatnya derajat
22. Angka kesakitan Demam
kesehatan masyarakat
Berdarah Dengue (DBD)
Kabupaten Badung
per 100.000 penduduk
penduduk 100.000 KH
23. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan
100.000 KH
per 100.000 kelahiran
1100 B.alita
hidup 24. Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 25. Menurunnya angka kematian balita per 1.000 Balita 11
Meningkatnya
26. Jumlah pengunjung
pemanfaatan teknologi
website kabupaten
informasi secara efektif
badung
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
70
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG No.
Sasaran
dan efesien
Indikator
27. Jumlah SKPD yang
Satuan
Target
Realisasi
Capaian Kinerja (%)
SKPD
30
31
103,33
%
98
98,15
100,15
%
98
98,0
100
Anak
2
11,97
101,50
%
86,50
85,50
98,92
%
2,78
2,96
106,47
%
1,75
1,67
104,75
KK
100
100
100
%
100
100
100
Nilai
75,35
75,27
99.89
%
7
5,13
73,29
%
15
18,69
124,6
%
21,68
21,68
100
$
117.785
57.770.469,9
49,0
.439,77
0
%
16
20
125 %
Kw/Ha
63,00
64,61
102,56
Ton
124.700
112,70
90,38
terhubung online
12
Terwujudnya sistem data kependudukan di seluruh Kabupaten Badung yang tertib dan
28. Persentase penduduk yang memiliki KTP 29. Persentase penduduk yang memiliki e-KTP
terpadu. 13.
Terwujudnya keluarga kecil bahagia dan
30. Rata-rata anak dalam keluarga
sejahtera bagi seluruh masyarakat Kabupaten Badung 14
Mewujudkan
31. Persentase peserta KB
masyarakat Kabupaten
aktif terhadap pasangan
Badung sadar ber KB
usia subur (PUS) 32. Persentase KB pria terhadap peserta KB aktif 33. Meningkatnya Angka Unmet need
15
Meningkatnya peranan perempuan
34. Jumlah keluarga yang mendapatkan pembinaan P2WKSS
16
Meningkatnya perlindungan
35. Persentase penanganan kasus KDRT
perempuan dan anak 17
Menurunnya
36. Angka IPG
kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki 18
Meningkatnya ekonomi masyarakat miskin, cacat dan penyandang sosial lainnya
19
37. % PMKS telah meningkat derajat kehidupannya 38. % Keluarga yang meningkat status RTS 39. Persentase koperasi sehat dan berkualitas 40. peningkatan nilai ekspor UKM
20
Pertumbuhan sektor UKM dan Koperasi
21
41. Persentase koperasi yang berubah klasifikasi / strata
Tercapainya target
42. Produktifitas padi
produksi dan
43. Jumlah produksi padi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
71
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG No.
Sasaran
produktifitas pertanian dan perkebunan
Indikator
44. Jumlah produksi
Satuan
Target
Realisasi
Capaian Kinerja (%)
Ton
34.000
34.453
104,27
holtikultura 45. Jumlah produksi palawija 46. Produktivitas tanaman
Ton
13.000
19.407
149,28
Kg/Ha
530
537
101,32
Ton
710
757
106,62
Ton
30
50
166,7
Ekor
1.788.789
1.366.005
76,36
perkebunan 47. Jumlah produksi tanaman perkebunan 22
Tercapainya target pemasaran
23
48. Volume eksport komoditi perkebunan
Peningkatan populasi
49. Populasi ternak
ternak dan produksi
50. Produksi daging
daging dalam rangka
51. Tingkat konsumsi daging
Ton
21.704,90
15.894,04
73,23
Kg/kapita/th
54,38
41,48
76,28
pemenuhan kebutuhan protein hewani 24
Peningkatan produksi
52. Produksil perikanan
perikanan dalam
53. Tingkat konsumsi ikan
Ton
59.929,40
49.099,32
81,93
Kg/kapita/th
32,00
32,20
100,62
Ton
4.140
4.138,40
99,96
8.500
8.501
100,01
%
50
52,44
104,88
Kasus
100
100
100
Berita
2.064
100 brt
19: 1
pemenuhan kebutuhan akan protein yang bersumber dari ikan 25
Peningkatan produksi pengolahan perikanan dan pemasaran komoditi perikanan
26
Meningkatnya
54. Produksi pengolahan hasil perikanan
Ton
55. Produksi pemasaran komoditi perikanan 56. Persentase kejadian
ketentraman dan
gangguan ketentraman
ketertiban masyarakat
dan ketertiban yang tertangani 57. Jumlah kasus pelanggaran penyakit masyarakat
27
Terwujudnya opini positif terhadap
58. Rasio berita positif dengan berita negatif
negatif
terhadap pemerintah
1.964 brt
daerah 28
Meningkatkan kualitas lembaga ekonomi
positif 59. Persentase LPD yang
%
85
85,24
100,28
%
95,24
86,53
90,85
sehat
pedesaan 29
Mewujudkan
60. Rasio belanja langsung
pengelolaan keuangan
dengan belanja tidak
daerah yang efisien
langsung
berorientasi pada kepentingan publik yang sesuai dengan peraturan perundangundangan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
72
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG No.
30
Sasaran
Meningkatnya implementasi
Indikator
61. Nilai hasil evaluasi AKIP
Satuan
Target
Realisasi
Capaian Kinerja (%)
Angka
60
65,92
109,86
Pemda
akuntabilitas kinerja SKPD 31
Peningkatan
62. Opini BPK
Kategori
WDP
WTP
125
pengawasan yang lebih
63. Jumlah penyelesaian
Jumlah
132
132
100
SKPD
1
1
100
SKPD
57,69
57,69
100
Rupiah
1.141.550.
2.279.053.29
199,65
014.000
4.585,67
%
99,16
99,717
100,56
%
90,75
93,19
102,69
%
23,89
28,20
84,71
DRK
22
19
114,64
0,78
0,62
121,00
66,66
66,67
100,20
Unit
17.321
17.655
101,90
Hari
3,50
3,73
106,57
1.138.250
1.265.092
111,10
menyeluruh dan
pengawasan
terpadu 32
Meningkatkan sistem pengendalian intern
64. Jumlah SKPD yang menerapkan aspek lingkungan pengendalian dari unsur-unsur SPIP
33
Peningkatan
65. prosentase SKPD yang
akuntabilitas kinerja dan
menerapkan SAKIP
pengawasan
dengan baik
akuntabilitas instansi pemerintah kabupaten badung 34
Meningkatnya pendapatan asli daerah
35
Meningkatnya kondisi kemantapan jalan dan jembatan
36
Terwujudnya kualitas sarana dan prasarana
66. Peningkatan pendapatan asli daerah 67. Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik 68. Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik
pengairan yang berkondisi baik 37
Terwujudnya
69. Persentase kepatuhan
manajemen penataan
membangun berdasarkan
ruang yang efektif dan
dengan RDTR
efisien 38
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana perhubungan
70. Jumlah daerah rawan kemacetan 71. Tingkat kepadatan lalu
V/C Ratio %
lintas 72. Persentase persimpangan yang terpasang TL 39
Meningkatnya pelayanan umum di bidang perhubungan
40
Meningkatnya kualitas dan kuantitas obyek dan daya tarik wisata serta sarana pariwisata
73. Jumlah armada yang beroperasi dalam keadaan layak 74. Rata-rata lama tinggal wisatawan 75. Jumlah kunjungan
Orang
wisatawan ke obyek
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
73
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG No.
Sasaran
yang nyaman dan aman 41
Meningkatnya kunjungan wisatawan
Indikator
Satuan
Target
Realisasi
Capaian Kinerja (%)
Orang
3.000.000
3.148.394
110,40
56
61,46
109,75
%
47,56
65,92
138,61
6
40
40 40
wisata 76. Jumlah kunjungan wisatawan ke Kab. Badung
%
77. Rata-rata tingkat hunian hotel 42
43
Terwujudnya prasarana
78. Persentase prasarana
dasar pemukiman yang
dasar pemukimn dengan
berkondisi baik
kondisi baik.
Terwujudnya
79. Standar baku mutu
pelestarian dan kwalitas
kualitas air dan kualitas
lingkungan hidup
udara :
COD air sungai
Mg/lt
BOD air sungai
Mg/lt
10
40
BOD air laut
Mg/lt
400
80
80
NO2
Ug/m3
80
110
137,50
80. Jumlah pengusaha yang
Pengusaha
80
110
137,50
Ton
79,24
60,10
75,85
Km
353,95
272,40
76,96
menggunakan pengolahan limbah/STP 44
Tertanganinya pengelolaan sampah di kabupaten Badung
81. Volume sampah yang terangkut ke TPA 82. Cakupan wilayah yang tertangani pengelolaan kebersihan
3.2.
Analisis Pencapaian Kinerja.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 memuat data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan. Agar dapat menginterpretasikan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, diperlukan analisis terhadap hasil pengukuran pencapaian sasaran. Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2013, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Bupati Badung berupa Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2013 serta dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
74
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
umum Pemerintah Kabupaten Badung telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2013 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 44 sasaran dan 82 indikator kinerja dari 9 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 54 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Badung Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU)
analisis
pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan
pemerintahan beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :
Sasaran 1 Peningkatan seni masyarakat berdasarkan adat dan budaya Bali Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : Tabel 3.2 Analisis Pencapaian Sasaran 1 Peningkatan seni masyarakat berdasarkan adat dan seni budaya bali No .
Indikator Sasaran
1 1
2 Jumlah sekaa/sa nggar seni yang aktif
Satuan 3 Sekaa/ Sangga r
Capaian Kinerja Tahun 2011 4 100 %
Tahun 2012 Target realisas i 5 12
6 12
Capaian Kinerja Tahun 2012 7 100 %
Tahun 2013 Target Target
8 12
Capaian Kinerja Tahun 2013
9 12
10 100 %
Provinsi Bali merupakan salah satu daerah di Indonesia timur yang memiliki wilayah relatif kecil serta memiliki keterbatasan dalam sumber daya alam, namun meskipun penduduknya hanya sekitar 3,4 juta jiwa, Bali memiliki kekuatan yang tidak tersaingi oleh daerah-daerah di kawasan Indonesia timur lainnya. Kabupaten Badung sebagaimana kabupaten lainnya di Bali memiliki kebudayaan yang sangat unik dan beragam. Keberagaman budaya Bali ini didasari oleh Agama Hindu yang dianut dan diyakini oleh mayoritas penduduknya.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
75
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Di Era globalisasi sekarang ini, budaya
asing sangat berpengaruh
terhadap perkembangan budaya ,prilaku dan pola hidup masyarakat. Interaksi kebudayaan yang terjadi di wilayah kabupaten Badung yang dibawa oleh para wisatawan dengan
kebudayaan pribumi lebih menunjukkan sifat pleksibel
dan adaptatif, senantiasa mampu menerima dan mengolah unsur-unsur Barat (asing) dalam
rangka
kebudayaannya
memperkaya sendiri
tanpa
harus menghilangkan jati diri kepribadian
sendiri.
Namun
demikian pemerintah kabupaten Badung tetap mengantisipasinya dengan berbagai upaya melalui pembinaan-pembinaan Sekaa kesenian
teruna-teruni, guna
penghayatan nilai-nilai
kepada
dan adat
sekaa
meningkatkan pengamalan dan
budaya
sebagai landasan moral dan etika yang berakhlak mulia. Dengan demikian dapat diwujudkan kelestarian adat dan budaya Bali di kabupaten Badung melalui peningkatan seni di masyarakat berdasarkan adat dan budaya bali yang harmonis, seimbang dan selaras. Pemerintah
Kabupaten
Badung
berupaya
meningkatkan
dan
melestarikan kesenian di masyarakat berdasarkan adat dan budaya bali melalui pengembangan program seperti pembinaan Utsawa Dharmagita, pembinaan bahasa dan aksara sastra Daerah Bali, mengembangkan sekaa atau sanggar seni di desa maupun kelurahan. beberapa jenis
Sampai saat ini di Kabupaten Badung telah berkembang
sekaa/sanggar
yang tersebar di antara lain: sekaa/sanggar seni
gong kebyar anak, gong kebyar dewasa, topeng, angklung, joged, sekaa/sanggar seni tari. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran ini, diperoleh gambaran bahwa dari 1 (satu) buah indikator yang ditetapkan menghasilkan capaian kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
76
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
diatas 100 % atau bermakna memuaskan , karena telah mencapai target. Apabila dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2011 dan tahun 2012 dengan capaian kinerja tahun 2013 tidak mengalami penurunan. Ini berarti sekaa /sanggar seni yang ada di Kabupaten Badung masih tetap bertahan /eksis, pencapaian target ini menunjukkan perkembangan yang baik artinya seni yang berdasarkan adat dan budaya bali masih bisa dipertahankan serta masih lestari. Pencapaian target ini tidak terlepas dari peran serta dan dukungan masyarakat. Sampai saat ini di masingmasing desa adat telah terbentuk kelompok pesantian guna menunjang kegiatan/prosesi keagamaan di Bali. Dan bahkan di sekolah- sekolah baik di tingkat SD, SMP, SMA/SMK diadakan lomba seni budaya maupun Utsawa Dharma Gita. Akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut :
Tabel 3.3. Pencapaian Indikator jumlah sekaa/sanggar seni yang aktif Tahun 2013 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015 No. 1 1
Indikator Sasaran 2 Jumlah sekaa/sanggar seni yang aktif
3
4
Rencana sesuai dengan RPJMD Tahun 2015 5
Sekaa/sanggar
36
60
Satuan
Realisasi Akumulasi s/d. Tahun 2013
Persentase Capaian Kinerja (%) 6 100 %
Berdasarkan tabel 3.3, bahwa realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2013 dibandingkan dengan rencana akhir RPJMD pada tahun 2015 menunjukkan angka yang positif dengan perkembangan sesuai target akhir RPJMD, artinya seni masyarakat berdasarkan adat dan budaya masih tetap terjaga kelestariannya sampai saat ini. Dengan katagori memuaskan Capaian kinerja ini merupakan capaian tahun ke tiga RPJMD. Hasil capaian indikator jumlah sekaa/sanggar seni yang aktif dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013
bahwa capaian
menunjukkan setiap tahun selalu mencapai target terlihat
indikator
seperti pada grafik
berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
77
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Grafik 3.1
Jumlah sekaa
Analisis Pencapaian Sasaran 1 Peningkatan seni masyarakat berdasarkan adat dan seni budaya bali 14 12 10 8 6 4 2 0
2011
2012
2013
Target RPJMD
12
12
12
Capaian
12
12
12
Sasaran 2 Terwujudnya kerukunan kehidupan beragama dan bermasyarakat di Kabupaten Badung yang Damai (Shanti)
Selanjutnya untuk pencapaian sasaran pada sasaran kedua dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.4. Analisis Pencapaian Sasaran 2 Terwujudnya kerukunan kehidupan beragama dan bermasyarakat di Kabupaten Badung yang damai ( Shanti ) No .
Indikator Sasaran
Satuan
1 1
2 Jumlah perayaan
3 Jenis hari
bersama pada
Capaian Kinerja Tahun 2011 4 100 %
Tahun 2012 Target realisasi
5 5
6 5
Capaian Kinerja Tahun 2012 7 100 %
Tahun 2013 Target Target
8 5
9 5
Capaian Kinerja Tahun 2013 9 100 %
raya
hari-hari besar agama
Memeluk agama adalah hak yang paling hakiki bagi setiap orang karena merupakan pengajawantahan dari keyakinan akan adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta sebagai sangkan paraning dumadi. Negara sebagai wadah dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
78
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
memiliki kekuasaan untuk mengatur wilayah beserta isinya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan memfasilitasi setiap proses dan aktifitas keagamaan. Pengamalan nilai-nilai agama, sosial dan budaya adalah dengan meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan sosial masyarakat yang ditandai dengan semakin eratnya kerukunan antar umat beragama, seperti adanya perayaan hari raya besar agama yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh masyarakat dengan agama yang berbeda. Dengan pengamalan nilai-nilai luhur agama ini diharapkan adanya peningkatan kepedulian sosial masyarakat, sehingga dapat berbanding lurus dengan menurunnya tindak kriminalitas yang diakibatkan oleh makin banyaknya aktivitas dan toleransi masyarakat dalam kehidupan beragama. Dalam aktivitas keagamaan harus didukung pula dengan penguatan hubungan antar individu dalam interaksi sosial dan pentingnya pengembangan pendidikan di sekolah- sekolah yakni pendidikan karakter, budi pekerti, belajar mandiri dan belajar hidup bersama dalam keragaman. Pendidikan tanpa karakter melahirkan tidak seimbangnya perkembangan ragawi dari nilai jiwa dan jati diri bangsa, yang melemahkan ketahanan budaya, etos kejuangan dan daya saing bangsa. Berbagai komunitas sosial yang ada di masyarakat diperkuat, sehingga dapat berfungsi lebih optimal dalam mengatasi berbagai persoalan sosial. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Badung mewujudkan kerukunan kehidupan beragama dan bermasyarakat di Kabupaten Badung yang damai (Shanti) dengan melaksanakan perayaan bersama pada hari raya besar agama. Apresiasi masyarakat Kabupaten Badung dalam menjaga kerukunan antar umat beragama
dapat dilihat dari terbentuknya Forum Komunikasi Umat
Beragama (FKUB) salah satu aktivitasnya adalah
kegiatan bersama dalam
perayaan hari – hari raya besar agama. Melalui kegiatan tersebut umat beragama di Kabupaten Badung sama-sama berupaya menjaga dan mewujudkan kerukunan dimasyarakat dan tidak ditemukan adanya konflik SARA di masyarakat . Dengan demikian
hubungan yang harmonis berdasarkan ajaran Tat Twam Asi untuk
menuju Badung yang shanti dan jagadhita dapat dirasakan saat ini.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
79
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran ini, diperoleh gambaran bahwa 1 (satu) indikator sasaran yang ditetapkan
tahun
2013 menghasilkan
capaian kinerja 100 % atau bermakna memuaskan karena telah mencapai target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan kondisi capaian kinerja tahun 2011 dan tahun 2012 dengan capaian kinerja tahun 2013 dari tahun ke tahun telah mencapai realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan . Tercapainya capaian kinerja ini karena pemerintah Kabupaten Badung bersama-sama
dengan seluruh lapisan masyarakat
selalu berupaya
untuk
mewujudkan hubungan yang harmonis yang berdasarkan Tat Twam Asi untuk menuju Badung yang Shanti dan Jagadhita, untuk melihat perkembangan capaian indikator jumlah perayaan bersama pada hari-hari besar agama setiap tahun dapat pada gambar sebagai berikut : Grafik 3.2 Analisis Pencapaian Sasaran 2 Terwujudnya kerukunan kehidupan beragama dan bermasyarakat di Kabupaten Badung yang damai ( Shanti ) 140 120 100 80 60 40 20 0
2011
2012
2013
Target
100
100
100
Realisasi
100
94.07
117.73
Realisasi
akumulasi
capaian
sasaran
sampai
dengan
tahun
ini
dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
80
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Tabel 3.5. Pencapaian Indikator Jumlah perayaan bersama hari-hari besar agama Tahun 2013 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015 No.
1 1
Indikator Sasaran
Satuan
2 Jumlah perayaan
Realisasi
Rencana sesuai
Persentase
Akumulasi s/d.
dengan RPJMD
Capaian Kinerja
Tahun 2013
2015
(%)
3
4
5
6
Jenis/orang
5
5
100 %
bersama hari-hari besar agama
Berdasarkan tabel 3.5, dapat digambarkan bahwa realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2013 dibandingkan dengan rencana akhir RPJMD pada tahun 2015 menunjukkan angka yang sangat baik. Dari 1 (satu) indikator telah mampu mencapai target yang telah ditetapkan yakni sebesar 100 %.
Sasaran 3 Tuntasnya wajib belajar 12 Tahun bagi anak-anak usia sekolah di sekolah Kabupaten Badung Selanjutnya untuk pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut : Tabel 3.6. Analisis Pencapaian Sasaran 3 Tuntasnya Wajib Belajar 12 Tahun bagi anak-anak usia sekolah di sekolah Kabupaten Badung No . 1 1
Indikator Sasaran 2 Persentase Anak usia
Satuan 3 %
Capaian Kinerja Tahun 2011 4 100
Tahun 2012 Target realisasi
5 100
6 94,07
Capaian Kinerja Tahun 2012 7 94,07
Tahun 2013 Target Realisa si 8 100 %
9 117,73
Capaian Kinerja Tahun 2013 10 117,73
sekolah yang tuntas wajib belajar 12 tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
81
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Guna
mendukung
program
pemerintah untuk “Mewujudkan Generasi Emas Indonesia Tahun 2045” Kabupaten Badung telah melaksanakan program meningkatkan pemerataan kesempatan belajar
bagi
masyarakat
dan
meningkatkan mutu pendidikan pada semua jenjang, jalur dan jenis pendidikan. Upaya-upaya tersebut dilakukan karena pendidikan merupakan satu usaha yang sangat strategis untuk menyeimbangkan seluruh potensi peserta didik agar mampu menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, berahlak mulia, berbudi pekerti luhur serta memiliki kesehatan jasmani dan rohani. Jika program wajib belajar ini diterapkan dengan sukses, maka penduduk muda Kabupaten Badung akan mendapat manfaat dari peningkatan akses pendidikan. Anak-anak ini membawa peluang yang sangat besar. Ketika mereka bergerak menuju pasar tenaga kerja. Generasi yang disebut-sebut “generasi emas” ini harus diberi pendidikan yang lebih baik, dan kesempatan belajar hingga sekolah menengah. Berbagai upaya telah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan guna menjadikan Kabupaten Badung sebagai kabupaten yang mempunyai standar pendidikan berkualitas tinggi dan terkemuka di tingkat Nasional, mempunyai keunggulan kompetitif dan kompetensi yang berdaya saing tinggi antara lain adalah : peningkatan mutu pendidikan, peningkatan manajemen pelayanan pendidikan, peningkatan SDM pendidik, peningkatan sarana prasarana. Berdasarkan tabel 3.5 diatas, terlihat bahwa pencapaian sasaran dari 1 (satu) indikator sasaran persentase anak usia sekolah yang tuntas wajib belajar 12 tahun dapat dijelaskan bahwa capaian target tahun 2013 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 117,73% , sehingga capaian kinerja mencapai 117,73%. apabila dibandingkan dengan capain kinerja tahun 2012 sebesar 99,97% sehingga
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
82
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
terjadi peningkatan di tahun 2013. Apabila dilihat perkembangan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 , pada tahun 2012 anak usia sekolah yang tuntas wajib belajar 12 tahun mengalami penurunan karena pada tahun tersebut siswa putus sekolah berjumlah 26 orang atau 0,03% dari target 100%, sedangkan pada tahun 2013 mengalami peningkatan kembali karena terdapat siswa yang berusia diluar usia resmi sekolah dan berasal dari luar Kabupaten Badung. Pelayanan pendidikan dapat terpenuhi karena Pemerintah Kabupaten Badung sangat berkomitmen menangani kualitas pendidikan .
Grafik 3.3 Analisis Pencapaian Sasaran 3 Tuntasnya Wajib Belajar 12 Tahun bagi anak-anak usia sekolah di sekolah Kabupaten Badung 140 120 100 80 60 40 20 0
2011
2012
2013
Target
100
100
100
Realisasi
100
94.07
117.73
Pemerinah Kabupaten Badung terus mengupayakan dan mendukung masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang layak, sehingga konsekuensinya biaya pendidikan ditanggung oleh Pemerintah. Hal ini dapat dilihat melalui penganggaran dana pendampingan BOS di Kabupaten Badung untuk tingkat SMP sejak tahun 2005 dan untuk tingkat SD, SMP/SMK mulai dilaksanakan pada Tahun 2010 sampai sekarang.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
83
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Realisasi
akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun 2013 di
bandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.7. Pencapaian Indikator Persentase anak usia sekolah yang tuntas wajib belajar 12 tahun Tahun 2013 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015
No.
Indikator Sasaran
1 1
Realisasi
Rencana sesuai
Persentase
Akumulasi s/d.
dengan RPJMD Tahun
Capaian Kinerja
Tahun 2013
2015
(%)
3
4
5
6
%
117,73 %
100 %
117,73 %
Satuan
2 Persentase anak usia sekolah yang tuntas wajib belajar 12 tahun
Berdasarkan tabel 3.7, realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2013 dibandingkan dengan rencana akhir yang tercantum dalam RPJMD menunjukkan angka yang yang positif. Ini berarti penduduk usia 7–16 tahun sudah mengenyam pendidikan pada jenjangnya, sehingga wajib belajar 12 tahun terpenuhi. Dengan demikian target rintisan belajar 12 tahun oleh Pemerintah Provinsi Bali mulai tahun 2009 yang telah tertuang dalam RPJMD Provinsi Bali 2008–2009 maupun pusat (Kementrian
Pendidikan dan Kebudayaan Nasional) mencanangkan Wajar 12
tahun mulai tahun 2012 yang di kenal dengan nama Pendidikan Menengah Universal sudah terpenuhi.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
84
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Sasaran 4 Meningkatnya Ketercapaian Dan Keterjangkauan Memperoleh Layanan Pendidikan Di Kabupaten Badung Tabel 3.8. Analisis Pencapaian Sasaran 4 Meningkatnya Ketercapaian Dan Keterjangkauan Memperoleh Layanan Pendidikan Di Kabupaten Badung No . 1 1
3
Capaian Kinerja Tahun 2011 4
5
6
Capaian Kinerja Tahun 2012 7
SD
%
131,58
100,00
117,84
117,84
SMP
%
149,19
100,,00
137,63
137,63
SM
%
156,20
100,00
132,20
132,20
SD
%
108,24
100,00
117,84
117,84
SMP
%
106,84
100,00
137,63
137,63
SM
%
93,85
100,00
132,20
132,20
Indikator Sasaran 2 Angka partisipasi
Satuan
Tahun 2012 Target Realisasi
kasar (APK)
2
Tahun 2013 Target Realisa si 8
9
Capaian Kinerja Tahun 2013 10
100,00 100,00 100,00
112,31 125,12 115,75
112,31 125,12 115,75
100,00 100,00 100,00
98,62 91,59 83,69
98,62 91,59 83,69
Angka partisipasi murni (APM)
Peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Badung agar mampu bersaing dalam era globalisasi dilakukan dengan terus mengupayakan memberikan pelayanan pendidikan formal untuk dapat mengembangkan potensi masyarakat agar dapat hidup mandiri serta melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal tersebut diwujudkan dalam kebijakan Pemerintah Kabupaten Badung bahwa tidak ada penduduk usia sekolah di Kabupaten Badung yang tidak bersekolah karena alasan tidak mempunyai biaya. Berbagai upaya telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dengan harapan pendidikan di Kabupaten Badung akan mencapai standar kualitas nasional. Pada sasaran 4 (empat) ini didukung oleh 2 (dua) indikator sasaran yaitu indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) dan indikator Angka Partisipasi Murni (APM) . Berdasarkan hasil analisis pencapaian kinerja untuk sasaran meningkatnya ketercapaian dan keterjangkauan memperoleh layanan pendidikan di Kabupaten
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
85
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Badung terhadap indikator pertama (1) yaitu Indikator Angka partisipasi kasar sudah mencapai target bahkan melebihi nilai target yang ditetapkan sebesar 100% dengan capaian kinerja APK rata-rata sebesar 117,73%. Sehingga secara umum persentase pencapaian kinerja menunjukkan angka yang positif / baik. Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) yang diperoleh dari perbandingan siswa pada jenjang sekolah dibagi dengan jumlah penduduk pada usia sekolah tersebut dan secara terinci capaian APK pada masing-masing jenjang pendidikan adalah sebagai berikut : Capaian APK SD/MI pada tahun 2013 sebesar 112,31 dari 61.400 siswa sekolah SD/MI, APK SMP/MTs sebesar 125,12% dari jumlah siswa SMP/MTs sebanyak 27.002. siswa, APK SM sebesar 115,75% dari jumlah SM sebanyak 21.743 siswa. Dengan APK yang tertinggi terdapat pada tingkat SMP dan yang terendah pada tingkat SD, hal ini disebabkan karena jumlah penduduk sebagai pembaginya pada tingkat SMP mengalami penurunan dan pada tingkat SD jumlah penduduk mengalami kenaikan, apabila melihat standar ideal APK adalah 100%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja APK setiap tahunnya dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 pada masing-masing jenjang pendidikan sebagai berikut : pada tahun 2011 pada jenjang pendidikan SD/Mi capaian kinerja sebesar 131,58%, capaiahn kinerja tahun 2012 sebesar 117,84% dan tahun 2013 mengalami penurunan dengan capaian kinerja sebesar 112,31%. Sehingga APK SD mengalami penurunan setiap tahunnya, hal ini disebabkan adanya fluktuasi jumlah penduduk setiap tahunnya ,akan tetapi jika dilihat
standar ideal Nasional APK
adalah 100% , sehingga APK setiap jenjang pendidikan di Kabupaten Badung sudah memenuhi standar nasional. Terhadap indikator Angka Partisipasi Murni (APM)
Capaian Angka
Partisipasi Murni (APM) diperoleh dari perbandingan jumlah siswa usia sekolah dibagi dengan jumlah penduduk anak usia sekolah. APM SD/MI pada tahun 2013 sebesar 98,62% APM SMP/MTs sebesar 91,59% dan APM SM sebesar 83,69% APM tertinggi pada tahun 2013 terdapat di tingkat SD dan terendah di tingkat SM. Tingginya APM SD
di Kabupaten Badung ini di sebabkan ada orang tua siswa
yang lebih awal memasukkan putra-putrinya ke jenjang pendidikan dari pada usia seharusnya, hal ini dibuktikan karena adanya anak usia kurang dari 7 tahun/lebih
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
86
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
dari 12 tahun sebanyak 7.251 orang yang sudah duduk di bangku sekolah SMP padahal seharusnya mereka masih duduk di bangku Sekolah Dasar. Begitu pula SM ditemukan adanya umur dibawah usia
standar jenjang pendidikan yaitu
sebanyak 6.022 orang. Grafik 3.4 Analisis Pencapaian Angka partisipasi kasar (APK) Tahun 2011-2013 Di Kabupaten Badung
160 140
Persentase
120 100 80 60 40 20 0 SD SD REALISASI SMP SMP REALISASI SM SM REALISASI
2011
2012
2013
100
100
100
108.24
117.84
98.62
100
100
100
106.84
137.63
91.59
100
100
100
93.85
132.2
83.69
Dilihat perkembangan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 angka partisipasi murni pada jenjang pendidikan menunjukan
capaian untuk jenjang
pendidikan SD tahun 2011sampai 2013 berturut turut 108,24%, 103,67 %, 98,62%, untuk SMP dengan capaian kinerja berturut-turut dari tahun 2011 sampai dengan 2013 adalah 106,84%, 101,62%, 91,59% sedangkan untuk jenjang pendidikan SM capaian kinerjanya berturut-turut dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 adalah 93,85%, 91,09%, 83,69%.
Hal ini disebabkan karena jumlah siswa usia sekolah
pada jenjang SD, SMP dan SM setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
87
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Secara rinci capaian angka partisipasi murni tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 seperti pada grafik berikut: Grafik 3.5 Analisis Pencapaian Angka partisipasi murni (APM) Tahun 2011-2013 di Kabupaten Badung
160 140
Persentase
120 100 80 60 40 20 0 SD SD REALISASI SMP SMP REALISASI SM SM REALISASI
Realisasi
2011
2012
2013
100
100
100
108.24
117.84
98.62
100
100
100
106.84
137.63
91.59
100
100
100
93.85
132.2
83.69
akumulasi
capaian
sasaran
sampai
dengan
tahun
ini
dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.9. Pencapaian Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2013 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015
3
Realisasi Akumulasi s/d. Tahun 2013 4
Rencana sesuai dengan RPJMD Tahun 2015 5
Persentase Capaian Kinerja (%) 6
% % %
112,31 125,12 115,75
100,00 100,00 100,00
112,31 125,12 115,75
No.
Indikator Sasaran
Satuan
1 1
2 Angka Partisipasi Kasar (APK): SD SMP SMA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
88
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
2
Angka Partisipasi Murni (APM) : SD SMP SMA
Berdasarkan tabel di atas,
% % %
98,62 91,59 83,69
100,00 100,00 100,00
capaian
kinerja pada sasaran
98,62 91,59 83,69
meningkatnya
ketercapaian dan keterjangkauan memperoleh layanan pendidikan di Kabupaten Badung
bahwa realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2013 dibandingkan
dengan rencana akhir RPJMD tahun 2015 menunjukkan kinerja yang sangat positif dengan capaian kinerja telah mencapai diatas 100% berarti bahwa capaian tersebut dapat
dikatagorikan
memuaskan.
Sasaran 5 Mewujudkan pendidikan yang bermutu dan kompetitip di Kabupaten Badung
Pencapaian sasaran 5 dapat dilihat pada tabel 3.10 berikut : Tabel 3.10. Analisis Pencapaian Sasaran 5 Mewujudkan pendidikan yang bermutu dan kompetitip di Kabupaten Badung
No . 1 1
Indikator Sasaran 2 Angka rata-rata UASBN
3 Nilai
Capaian Kinerja Tahun 2011 4 96,14
Satuan
Tahun 2012 Target Realisasi
5 7,81
6 8,33
Capaian Kinerja Tahun 2012 7 106,66
99,99
Tahun 2013 Target Realisa si 8 7,82
9 8,09
Capaian Kinerja Tahun 2013 10 103,45
99,99
100
99,87
99,87
dan UN 2
Angka kelulusan
%
99,97
100
3
Angka kenaikan
%
99,72
100
99,68
99,68
100
99,56
99,56
4
Angka melanjutkan
%
82,62
100
100,00
100,00
100
98,18
98,18
5
Siswa tamatan SMK
%
68,90
100
68,91
68,91
100
69,01
69,01
yang tidak melanjutkan terserap pada lapangan kerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
89
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Paradigma pembangunan yang berorientasi pada keunggulan komparatif dengan lebih mengandalkan sumber daya alam dan tenaga kerja yang murah, saat ini mulai mengalami pergeseran menuju pembangunan yang lebih menekankan keunggulan kompetitif. Dalam paradigma baru ini, kualitas SDM, penguasaan teknologi tinggi dan peningkatan peran masyarakat mendapat perhatian utama. Keberhasilan pembangunan terutama ditentukan oleh kualitas manusia, bukan semata – mata oleh melimpah-ruahnya kekayaan alam. Dalam hal pengembangan SDM, pendidikan memiliki nilai strategis dan mempunyai peran penting sebagai suatu investasi di masa depan. Karena secara teoritis, pendidikan adalah dasar dari pertumbuhan ekonomi, dasar dari perkembangan sains dan teknologi, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dalam pendapatan, dan peningkatan kualitas peradaban manusia pada umumnya. Pembangunan pendidikan di Kabupaten Badung berorientasi pada pengembangan insan yang bermutu /berkualitas dan kompetitif, mampu mengembangkan potensi diri dan lingkungannya. Berbagai upaya dilakukan dalam meningkatkan mutu pendidikan diharapkan dapat menjadikan pendidikan di Kabupaten Badung mempunyai standar kualitas tinggi dan terkemuka di tingkat Nasional, mempunyai keunggulan kompetitif dan kompetensi yang berdaya saing tinggi. Pada sasaran kelima (5) ini didukung oleh lima (5) indikator sasaran dan secara rinci capaian masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut : Indikator Angka rata-rata UASBN dan UN pada tahun 2013 capaian kinerjanya telah mencapai target yang ditetapkan dari target sebesar 7,82. Tercapainya capaian kinerja ini
disebabkan karena
usaha peningkatan mutu
pendidikan sudah mendapat perhatian penuh dari pemerintah melalui kegiatan tryout , para siswa semakin banyak dilatih akan semakin siap dan semakin paham dengan materi yang diujikan pada UN. Dibandingkan perkembangan tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 terjadi peningkatan capaian kinerja, sedangkan tahun 2013 mengalami penurunan namun masih berada diatas target yang ditetapkan. Tercapainya angka rata-rata UASBN dan UN tidak terlepas dari dukungan pemerintah, Guru / pendidik maupun orang tua murid yang sudah mulai peduli terhadap pendidikan anaknya.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
90
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Garfik 3.6 Analisis Pencapaian Angka Rata-rata UASBN dan UN Tahun 2011-2013 di Kabupaten Badung 8.4 8.2 8
Nilai
7.8 7.6 7.4 7.2 7
2011
2012
2013
Target
7.77
7.81
7.82
Realisasi
7.47
8.33
8.09
Untuk indikator angka kelulusan (AL) baik pada jenjang pendidikan tingkat dasar maupun lanjut /menengah dapat disampaikan bahwa tahun ajaran 2012/2013 angka kelulusan siswa pada umumnya menunjukkan angka yang positif, hal ini dapat dilihat pada jenjang pendidikan terhadap jumlah peserta ujian untuk tingkat SD yang mengikuti UN sebanyak 9.765 orang dan lulus 100%. Sedangkan untuk kelulusan tingkat SMP tahun ajaran 2012/2013 berjumlah 8.213 peserta yang tidak lulus hanya 1 siswa karena tidak memenuhi syarat nilai kelulusan . Peserta SM yang mengikuti UN sebanyak 4.585 orang dan yang tidak lulus 1 orang dan capaian kinerja belum mencapai target yang ditetapkan yakni baru mencapai 99,99%. Hal ini disebabkan karena siswa tersebut tidak memenuhi syarat kelulusan yang telah ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja dari tahun 2011 sampai tahun 2013, setiap tahunnya mengalami peningkatan. Capaian kinerja yang belum memenuhi target ini akan diupayakan pencapaiannya tahun berikutnya .
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
91
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Garfik 3.7 Analisis Pencapaian Angka Kelulusan Tahun 2011-2013 di Kabupaten Badung
100.05
Persentase
100
99.95
99.9
99.85
99.8 Target Realisasi
2011
2012
2013
100
100
100
99.97
99.99
99.87
Sedangkan untuk indikator angka kenaikan pada tahun 2013 belum mencapai target yang ditetapkan dari target angka kenaikan 100% baru terealisasi sebesar 99,56% dan capaian kinerja baru mencapai 99,56. Hal ini disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat kenaikan tingkat, siswa kurang mampu/cakap dari segi akademik. Terhadap siswa seperti tersebut diatas, sekolah tetap memberikan perhatian khusus/istimewa agar yang bersangkutan mampu untuk mengejar atas ketinggalan pelajaran di sekolah. Apabila dilihat perkembangan setiap tahunnya dari tahun 2011, sampai dengan tahun 2013 capaian kinerjanya mengalami penurunan. Untuk mengatasi hal tersebut di harapkan peran serta berbagai pihak yang peduli terhadap pendidikan perkembangan anak didik antara lain sekolah, orang tua murid dan peserta didik itu sendiri
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
92
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Grafik 3.8 Analisis Pencapaian Angka Kenaikan
Persentase
Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung 100.1 100 99.9 99.8 99.7 99.6 99.5 99.4 99.3 Target Realisasi
2011
2012
2013
100
100
100
99.72
99.68
99.56
Untuk indikator angka melanjutkan dari target yang ditetapkan 100% baru terealisasi sebesar 98.18%. hal ini karena ada beberapa siswa yang pindah sekolah untuk melanjutkan pendidikan ke luar Kabupaten Badung.
Grafik 3.9 Analisis Pencapaian Angka Melanjutkan Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung 120
Persentase
100 80 60 40 20 0 Target Realisasi
2011
2012
2013
100
100
100
82.62
100
98.18
Selanjutnya terhadap indikator Siswa tamatan SMK yang tidak melanjutkan terserap pada lapangan kerja tahun ajaran 2012/2013
baru terrealisasi sebesar
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
93
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
69,01% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.Tidak tercapainya capaian kinerja ini disebabkan karena persaingan dengan tenaga kerja luar daerah.. Apabila dibandingkan dengan perkembangan setiap tahunnya dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bahwa siswa tamatan SMK yang tidak melanjutkan terserap pada lapangan kerja mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena program yang dibuka oleh SMK di Kabupaten Badung disesuaikan dengan kebutuhan dilapangan kerja, juga dengan diadakannya training ke perusahanperusahan dan
melaksanakan peningkatan mutu siswa SMK seperti kegiatan
Lomba Kompetensi Siswa (LKS). Tidak tercapainya capaian kinerja ini akan diupayakan pencapaiannya pada tahun berikutnya. Untuk melihat perkembangan capaian kinerja masing-masing indikator dapat dilihat pada grafik berikut ini. Grafik 3.10 Analisis Pencapaian Siswa tamatan SMK yang tidak melanjutkan terserap pada lapangan kerja Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung
120 100
Persentase
80 60 40 20 0 Target Realisasi
2011
2012
2013
100
100
100
68.90
68.91
69.01
Realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
94
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Tabel 3.11. Pencapaian Indikator Rata-rata UASBN dan UN, Angka Kelulusan,Angka Kenaikan, Angka Melanjutkan dan siswa tamat SMK yang tidak melanjutkan terserap pada lapangan kerja Tahun 2013 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015 No.
Indikator Sasaran
1 1 2 3 4 5
2 Angka rata-rata UASBN dan UN Angka kelulusan Angka kenaikan Angka melanjutkan Siswa tamatan SMK yang tidak melanjutkan terserap pada lapangan kerja
3
4
Rencana sesuai dengan RPJMD Tahun 2015 5
Nilai % % % %
8.09 99,99 99,56 98,18 60,01
7,84 100 100 100 100
Realisasi Akumulasi s/d. Tahun 2013
Satuan
Persentase Capaian Kinerja (%) 6 8.09 99,99 99,56 98,18 60,01
Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa capaian sasaran pada tahun 2013 secara akumulatif masih berkembang positif mencapai sasaran yang ditargetkan yang berarti bahwa capaian tersebut dapat dikatagorikan memuaskan, Kecuali terhadap indikator sasaran siswa tamatan SMK yang tidak melanjutkan terserap pada lapangan kerja tidak mencapai target di tahun ke tiga sesuai dengan rencana RPJMD tahun 2015. Dan diupayakan pada tahun berikutnya mencapai target 100%.
Sasaran 6 Mewujudkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi di tingkat Provinsi, Nasional dan Regional. Tabel 3.12
Analisis Pencapaian Sasaran 6 Mewujudkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi pada tingkat provinsi, nasional dan regional. No .
Indikator Sasaran
Satuan
1 1
2 Jumlah cabang olah raga
3 Cabang
Capaia n Kinerja Tahun 2011 4 100 %
Tahun 2012 Target realisasi
5 17
6 16
Capaian Kinerja Tahun 2012 7 94,12 %
Tahun 2013 Target Target
8 17
9 15
Capaian Kinerja Tahun 2013 10 88,24
yang mendapatkan juara di tingkat propinsi, nasional dan regional
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
95
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Olahraga sebagai gaya hidup manusia (life style), karena dengan berolahraga hidup menjadi lebih sehat, gembira, dan kerja lebih produktif. Bila anak-anak sehat dan gembira akan mendapatkan jutaan bibit-bibit unggul sumber daya manusia serta juga olahragawan yang nantinya menjadi tulang punggung tim nasional Indonesia untuk berbagai cabang olahraga. Minat dan bakat alam harus diasah dengan metode latihan yang efektif, melibatkan sport science secara menyeluruh, serta melakukan kompetisi yang berkesinambungan di semua tingkatan. Melalui sosialisasi, kompetisi di tingkat sekolah, kabupaten/kota, provinsi dan nasional yang bertujuan agar dapat meraih prestasi lebih tinggi di kancah olahraga antar bangsa. Berdasarkan tabel di atas , Kabupaten Badung dalam rangka mewujudkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi di Tingkat Provinsi, Nasional dan Regional di dukung oleh satu indikator. Capaian kinerja tahun 2013 dari indikator kinerja tersebut belum mencapai target yang ditetapkan yakni 17 cabang olah raga untuk mendapat juara dan baru tercapai 15 cabang olah raga saja. Sehingga capaian kinerjanya baru mencapai 88,24%. Tidak tercapainya capaian kinerja ini karena ada beberapa atlit khususnya atlit catur pindah sekolah keluar kabupaten dan atlet di cabang catur kemampuannya lebih rendah dari Kabupaten lainnya dan pada tahun 2013 untuk cabang sepak bola SD belum mencapai target. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja setiap tahunnya dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 capaian kinerjanya mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena belum berimbangnya pembinaan atlet-atlet pelajar antar kecamatan, sehingga atlet belum mampu meraih prestasi secara maximal. Untuk mencapai target yang ditetapkan akan diupayakan seperti melengkapi sarana prasarana olahraga di seluruh kecamatan secara bertahap dan memaksimalkan pembinaan dan pelatihan sehingga tahun akan datang dapat mencapai target yang ditetapkan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
96
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Grafik 3.11 Analisis Pencapaian Sasaran 6 Mewujudkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi pada tingkat provinsi, nasional dan regional.
Jumlah Cabang Olah raga
17.5 17 16.5 16 15.5 15 14.5 14
2011
2012
2013
Target
17
17
17
Realisasi
17
16
15
Realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun 2013 dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD tahun 2015 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.13 Pencapaian Indikator Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan juara ditingkat propinsi, nasional dan regional Tahun 2013 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015
No.
Indikator Sasaran
Satuan
Realisasi
Rencana sesuai
Persentase
Akumulasi s/d.
dengan RPJMD
Capaian Kinerja
Tahun 2013
Tahun 2015
(%)
1
2
3
4
5
6
1
Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan juara ditingkat propinsi, nasional dan regional
Cabang
15
17
88,24
Berdasarkan tabel diatas, pencapaian sasaran jumlah cabang olahraga yang mendapatkan juara di tingkat propinsi, nasional dan regional sesuai dengan rencana dalam RPJMD pada tahun 2013 menunjukkan hasil yang cukup baik dengan capaian kinerja sebesar 88,24%. Namun bila dibandingkan dengan capaian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
97
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
kinerja tahun 2013 terjadi penurunan, dan akan diupayakan tahun berikutnya mencapai target yang ditetapkan.
Sasaran 7 Terwujudnya peningkatan produktifitas tenaga kerja Tabel 3.14 Analisi pencapaian sasaran 7 Terwujudnya peningkatan produktifitas tenaga kerja No . 1 1
Indikator Sasaran 2 Persentase Tenaga
Satuan 3 %
Capaian Kinerja Tahun 2011 4 97,4
Tahun 2012 Target realisasi
5 14,71
6 14,56
Capaian Kinerja Tahun 2012 7 98,9
Tahun 2013 Target Realisa si 8 20
9 17
Capaian Kinerja Tahun 2013 10 85
kerja yang dilatih
Pembangunan ketenagakerjaan merupakan upaya menyeluruh dan ditujukan pada peningkatan, pembentukan dan pengembangan tenaga kerja yang berkualitas, produktif, efisien, efektif, dan berjiwa wirausaha sehingga mampu mengisi, menciptakan, dan memperluas lapangan kerja serta kesempatan usaha. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja ditujukan pada penciptaan tenaga kerja profesional, mandiri, beretos kerja tinggi, berjiwa wirausaha, dan berdaya saing tinggi. Perluasan kesempatan kerja diarahkan pada penyerapan tambahan angkatan kerja baru, penurunan jumlah penganggur dan setengah penganggur, transformasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke luar sektor pertanian. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas tenaga kerja yang diharapkan maka pemerintah kabupaten badung terus berupaya untuk mengadakan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja dengan memberikan sertifikasi sehingga tenaga kerja yang mendapat pelatihan mempunyai kemampuan untuk bersaing.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
98
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Grafik 3.12 Analisi pencapaian sasaran 7 Terwujudnya peningkatan produktifitas tenaga kerja
25.00
Persentase
20.00 15.00 10.00 5.00 0.00
2011
2012
2013
Target
13.07
14.71
20.00
Realisasi
12.73
14.56
17.00
Sampaii tahun 2013 jumlah tenaga kerja yang ada di kabupaten badung sebanyak 330.900 orang dan yang mendapat pelatihan sebanyak 427 orang atau sebesar 0.13%.
Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja tahun 2013 belum
mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 0.13%.
Apabila dibandingkan
dengan tahun sebelumnya dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 terlihat bahwa terjadi penurunan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena: a. Masih enggannya tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas kerja b. Minimnya daya tampung LPK untuk menampung tenaga kerja yang dilatih Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelatihan bagi tenaga kerja yaitu : a. Meningkatkan anggaran untuk pelatihan bagi tenaga kerja b. Mendatangkan tenaga pelatih untuk melakukan on the job training disetiap perusahaan. c. Setiap perusahaan wajib melaporkan setiap tenaga kerjanya mendapat pelatihan. Realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun 2013 dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013
99
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Tabel 3.15 Pencapaian Indikator Persentase Tenaga kerja yang mendapat pelatihan Tahun 2013 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015 Realisasi No.
Indikator Sasaran
Satuan
Akumulasi s/d. Tahun 2013
1
1
2
Persentase Tenaga
Rencana
Persentase
sesuai dengan
Capaian
RPJMD
Kinerja
Tahun 2015
(%)
3
4
5
6
%
25,21
100
25,21
kerja yang dilatih
Berdasarkan tabel di atas, realisasi akumulasi sampai dengan tahun ke 3 RPJMD menunjukkan angka yang kurang baik dan
masih perlu mendapatkan
perhatian lebih. Hal ini terlihat dari capaian kinerja pada RPJMD tahun ke 3 sebesar 25,21%. Capaian ini masih jauh dari target yang ditetapkan dalam RPJMD sehingga diperlukan upaya-upaya tahun berikutnya untuk lebih serius dalam peningkatan produktifitas tenaga kerja.
Sasaran 8 Terwujudnya peningkatan kesempatan kerja bagi pencari kerja Tabel 3.16 Analisis pencapaian sasaran 8 Terwujudnya peningkatan kesempatan kerja bagi pencari kerja No . 1 1
Indikator Sasaran 2 Persentase Pencari
3 %
4 19.6
5 15,4
6 14,3
Capaian Kinerja Tahun 2012 7 92,9
%
23.14
18
40
%
2.3
2
1.6
Satuan
Capaian Kinerja Tahun 2011
Tahun 2012 Target realisasi
Tahun 2013 Target realisas i 8 15
9 17.16
Capaian Kinerja Tahun 2013 10 114.4
222,22
30
31.69
105.6
120
1.7
0.77
154.7
kerja yang mendapat pekerjaan 2
Persentase Peningkatan jumlah lowongan kerja
3
Angka pengangguran
Perlu diketahui bahwa tenaga kerja adalah modal bagi pergerakan roda pembangunan. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi dan merupakan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 100
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
sumberdaya manusia yang memegang peranan penting dalam setiap aktivitas ekonomi. Disamping itu, tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, Produk Nasional Bruto (PNB), devisa negara dan lain-lain. Bahkan tingkat kemakmuran suatu negara ditentukan oleh kualitas dan produktivitas sumberdaya manusia (SDM). Perubahan struktur umur penduduk berimplikasi terhadap perubahan profil ketenagakerjaan. Ada dua faktor yang mempengaruhi keadaan ketenagakerjaan yaitu permintaan dan penawaran. Faktor permintaan sangat dipengaruhi oleh dinamika pembangunan ekonomi, sedangkan faktor penawaran sangat ditentukan oleh perubahan struktur umur penduduk. Berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir tahun 2012 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Badung dari tahun ke tahun selama sepuluh tahun terakhir (tahun 2003 s/d 2012) semakin bertambah dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 1,72 % per tahun dan secara absolut penduduk terbanyak berada di Kecamatan Mengwi menurut hasil registrasi penduduk per Desember tahun 2013 adalah 111.697 jiwa sedangkan Kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan Petang yaitu 28.511 jiwa. Selanjutnya apabila kita bandingkan dengan jumlah angkatan kerja, pada tahun 2013 jumlah angkatan kerja mencapai 121.716
orang dan di sisi lain
ketersediaan lapangan kerja yang terbatas serta lemahnya keahlian dan ketrampilan calon pencari kerja atau istilah populernya tenaga tidak siap pakai.
Dengan
pertumbuhan angkatan kerja yang terus meningkat, maka pengangguran terbuka selalu meningkat. Pengangguran bukan saja menjadi masalah ekonomi dan kemiskinan tapi bisa berimbas masalah-masalah lain yang lebih luas. Bila dilihat dari sasaran terwujudnya peningkatan kesempatan kerja bagi pencari kerja terdiri dari tiga indikator yaitu indikator
persentase pencari kerja
yang mendapatkan pekerjaan. Pencari kerja yang mendapat pekerjaan
yang
dimaksud pada idikator tersebut di atas adalah mereka yang terdaftar dalam
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 101
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
pelayanan antar kerja (kartu kuning / A1) pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Indikator persentase peningkatan jumlah lowongan kerja dan indikator angka pengangguran secara rinci dapat disampaikan sebagai berikut : Persentase Pencari kerja yang mendapat pekerjaan
Pencari kerja yang mendapat pekerjaan merupakan penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan dan tercatat di dinas tenaga kerja dalam bentuk kartu AK1. Persentase pencari kerja yang mendapat pekerjaan tahun 2013 sebesar 17.16% dari target yang ditetapkan sebesar 15% dan realisasi kinerjanya sebesar 114.4%. Jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 sampai dengan capaian kinerja tahun 2013 mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah lowongan kerja yang ada, jumlah lowongan kerja yang ada semakin diminati dan adanya pembukaan lowongan kerja (PNS) di Kabupaten Badung. Hasil capaian persentase pencari kerja yang mendapat pekerjaan di Kabupaten Badung tahun 2011 s/d 2013 sebagai berikut:
Grafik 3.13 Analisis Pencapaian persentase pencari kerja yang mendapat pekerjaan di Kabupaten Badung tahun 2011 s/d 2013 di Kabupaten Badung 25
20
%
15
10
5
0 Capaian
2011
20112
38213
19.6
14.3
17.16
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 102
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Persentase Peningkatan jumlah lowongan kerja
Capaian persentase peningkatan jumlah lowongan kerja di tahun 2013 , dimana ditargetkan
30% sedangkan realisasinya mencapai 31.69%, sehingga
capaian kinerjanya sebesar 105.6%. Tercapaianya indikator persentase peningkatan jumlah lowongan kerja disebabkan bertambahnya jumlah lowongan kerja disektor usaha penjualan dan jasa. Karena pemerintah kabupaten Badung telah berupaya melalui Bursa Lowongan Kerja (Job Fair) yang menstimulasi dan menambah motivasi para pengusaha untuk melaporkan dan menginformasikan lowongan kerja yang dibutuhkan, meningkatnya kesadaran perusahaan untuk melakukan wajib lapor, dan pemanfaatan situs Dinas Sosial Tenaga Kerja.
Apabila dilihat
perkembangan per tahunnya dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 terlihat nampak berfluktuasi. Grafik 3.14 Analisis Pencapaian Persentase Peningkatan jumlah lowongan kerja di Kabupaten Badung Tahun 2011 - 2013 45 40 Persentase
35 30 25 20 15 10 5 0 Target Realisasi
2011
2012
2013
16
18
30
23.14
40
31.69
Angka Pengangguran
Terhadap indikator kinerja yang ke 3 yaitu indikator angka pengangguran tahun 2013 capaian kinerjanya 0.77% mencapai target yang diinginkan, yakni dari target sebesar 1.7% .Tercapainya sasaran kinerja ini disebabkan bertambahnya
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 103
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
jumlah lowongan kerja dari pelaksanaan Bursa Lowongan Kerja (Job Fair) dan adanya situs lowongan kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja. Apabila dibandingkan capaian kinerja setiap tahunnya dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 dapat disampaikan bahwa angka penggangguran cenderung turun. Upaya yang dilakukan untuk terus menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Badung melalui gebyar bursa kerja yang dilaksanakan dua kali setahun, bursa kerja online, Meningkatkan keterampilan pencari kerja sehingga bisa menyesuaikan dengan bursa lowongan kerja yang ada.
Grafik 3.15 Analisis Pencapaian Angka pengangguran di Kabupaten Badung Tahun 2011 - 2013 2.5
Persentase
2 1.5 1 0.5 0
2011
2012
2013
Target
2.3
2
1.7
Realisasi
2.3
1.6
0.77
Adapun realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun 2013 dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut : Tabel 3.17 Pencapaian Indikator Persentase Pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan, Persentase Peningkatan jumlah lowongan kerja dan Angka pengangguran Tahun 2013 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015 No.
1
Indikator Sasaran
2
Satuan
3
Realisasi
Rencana sesuai
Persentase Capaian
Akumulasi s/d.
dengan RPJMD
Kinerja
Tahun 2013
Tahun 2015
(%)
4
5
6
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 104
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG 1
Persentase Pencari kerja
%
48,40
70
69,14
%
126,3
50
252,6
Orang
1,7
0,77
154,7
yang mendapatkan pekerjaan 2
Persentase Peningkatan jumlah lowongan kerja
3
Angka pengangguran
Berdasarkan tabel 3.17 , realisasi akumulasi tahun ke 3 pada RPJMD pada tahun 2015 menunjukan secara umum dapat dikatakan dua indiaktor bahwa cukup memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari indikator persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan dengan capaian sebesar 48,40% sedangkan indikator peningkatan jumlah lawongan kerja sebesar 126,3%. Untuk indikator angka pengangguran hasil realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2013 mencapai 1,6% . Capaian kinerja ini merupakan capaian kinerja tahun ke 3 RPJMD ,untuk mencapai target yang ditentukan direncanakan pada tahun ke 5 akan mampu mencapai angka 100 %. Sasaran 9 Terciptanya sistem pelayanan yang prima di Rumah Sakit, Puskesmas dan Layanan Kesehatan lainnya yang terjangkau oleh masyarakat Kabupaten Badung
Tabel 3.18 Analisis sasaran 9 Terciptanya Sistem Pelayanan yang Prima di Rumah Sakit, Puskesmas dan Layanan Kesehatan Lainnya yang Terjangkau oleh Masyarakat Kabupaten Badung Tahun 2013 No.
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2011
Tahun 2012 Target
Realisasi 6
Capaian Kinerja Tahun 2012 7
Tahun 2013 Target
Realisasi
8
9
Capaian Kinerja Tahun 2012 10
1
2
3
4
5
1
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat
%
54.80
100.00
64.23
64.23
100.00
26.90
26.90
%
96.14
90.20
90.20
100.00
91.80
93.28
101.61
%
99.09
96.60
91.24
94.45
97.40
95.70
98.25
2
3
Cakupan pemeriksaan kehamilan (K4) oleh tenaga kesehatan terlatih Cakupan ibu bersalin yang ditolong oleh nakes terlatih (cakupan PN)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 105
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG 4
5
6
Cakupn kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) Cakupan pelayanan anak balita Cakupan desa/kelurahan siaga aktif
%
100.90
90.00
94.39
104.88
90.00
99.35
110.39
%
81.26
78.60
84.80
107.89
82.40
90.29
109.58
%
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan, dibutuhkan perubahan paradigma dari paradigma sakit menjadi paradigma sehat. Perubahan paradigma ini mempunyai makna bahwa pembangunan kesehatan diprioritaskan pada upaya-upaya promotif yaitu upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan perilaku masyarakat untuk hidup sehat dan preventif (pencegahan) penyakit agar masyarakat yang sehat tidak menjadi jatuh sakit dan diikuti dengan peningkatan upaya pelayanan kesehatan. Sasaran strategis untuk terciptanya sistem pelayanan yang prima di Rumah Sakit, Puskesmas dan Layanan kesehatan lainnya yang terjangkau oleh masyarakat Kabupaten Badung didukung oleh enam indikator. Adapun rincian tingkat capaian masing – masing indikator seperti berikut :
Persentase pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
Pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin merupakan jenis pelayanan kesehatan yang ditujukan bagi masyarakat miskin meliputi pelayanan rawat jalan tingkat pertama dan pelayanan rawat inap tingkat pertama di sarana kesehatan strata pertama meliputi : puskesmas, balai pengobatan pemerintah dan swasta, praktek bersama dan perorangan. Pelaksanaan program nasional jaminan kesehatan masyarakat miskin terdiri dari Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dengan tujuan untuk pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi pasien masyarakat miskin, dan program Jaminan Persalinan (Jampersal) bertujuan untuk memberi pelayanan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 106
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
kesehatan
bagi seluruh ibu hamil. Jumlah sasaran program Jamkesmas di
Kabupaten Badung tahun 2013 sebanyak 68.313 jiwa sedangkan tahun 2012 sebanyak 14.332 jiwa, ini berarti mengalami peningkatan sebanyak 53.981 jiwa. Jumlah sasaran peserta jamkesmas menurut kecamatan, seperti pada tabel 3.19 berikut: Tabel 3.19 Sasaran Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di Kabupaten Badung Tahun 2012 – 2013 No 1
2
3
4
5
6
Kecamatan
Petang
Abiansemal
Mengwi
Kuta Utara
Kuta
Kuta Selatan Total
2012
2013
1.193
9.372
6.105
23.610
4.187
26.349
1.044
4.407
378
634
1.425
3.941
14.332
68.313
Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin adalah jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata pertama di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu. Hasil capaian indikator cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin pada tahun 2013 sebanyak 18.378 kasus dari total masyarakat miskin yang ada sebanyak 68.313 jiwa (26,90%)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 107
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
sedangkan target yang ditetapkan sebesar 100%. Hasil capaian tahun 2013 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan hasil capaian tahun 2012 sebesar 64,23% dan masih dibawah target yang ditetapkan dalam RPJMD dan target Nasional (SPM) sebesar 100%. Hasil capaian indikator cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin tahun 2010 sampai dengan 2013 menunjukkan bahwa capaian indikator menunjukkan kecenderungan mengalami penurunan, seperti pada tabel 3.14 berikut: Grafik 3.16 Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin di Kabupaten Badung Tahun 2010 s/d 2013
%
Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin di Kabupaten Badung Tahun 2010 s/d 2013 120 100 80 60 40 20 0
2010
2011
2012
2013
Target Nas
100
100
100
100
Target RPJMD
100
100
100
100
Cak. Maskin
100
54.8
64.23
26.9
Distribusi hasil capaian cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin menurut Kecamatan/puskesmas menunjukkan bahwa capaian tertinggi diperoleh Puskesmas Abiansemal II (62,6%) dan terendah Puskesmas
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 108
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Petang II sebesar 2,4%. Adapun distribusi capaian cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin menurut puskesmas seperti grafik 3.15 berikut :
Grafik 3.17 Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin
%
Menurut Puskesmas di Kabupaten Badung Tahun 2010 s/d 2013 140 120 100 80 60 40 20 0
2011
Abians Kuta Petang Petang Abians Abians Meng Meng Meng Kuta Kabup Kuta I Kuta II Selata emal I II emal I emal II wi I wi II wi III Utara aten III n 60.5
78.1
83.3
21.1
2012 93.66 32.49 64.02 129.6 41.51 63.52 64.70 50.78 64.21
0.00
29.96 33.72 64.23
2013
45.4
13.2
25.1
13.4
2.4
64.7
36.9
58.3
62.6
59.1
21.9
87.6
22.1
53.1
27.7
37.3
22.9
14.7
31.6
12.3
54.8
26.9
Adapun penyebab rendahnya capaian indikator cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin pada tahun 2013 karena adanya masyarakat miskin menggunakan pelayanan kesehatan seperti JKBM/JKKB Manguwaras, peningkatan jumlah masyarakat miskin dari 14.332 jiwa menjadi 68.313 jiwa serta penetapan target capaian terlalu tinggi sesuai target capaian yang ditetapkan dalam standar pelayanan minimal (SPM) urusan kesehatan. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin meliputi: pembagian kartu jamkesmas, sosialisasi jamkesmas terhadap petugas kesehatan, lintas sektor dan masyarakat, pelayanan kesehatan, serta monitoring dan evaluasi. Sedangkan upaya-upaya yang akan dilakukan untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin meliputi: Validasi data untuk peserta jamkesmas ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Sosialisasi program JKN, Pengintegrasian program JKBM/JKKB Manguwaras kedalam JKN, Kerja sama (MOU) jaminan kesehatan antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan BPJS serta monitoring dan evaluasi. Selain program jaminan kesehatan terhadap masyarakat miskin di Kabupaten Badung juga melaksanakan program kesehatan Jaminan Kesehatan Bali mandara (JKBM) serta program Jaminan Kesehatan Krama Badung (JKKB). Dengan adanya program jamkesmas, JKBM dan JKKB Maanguwaras
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 109
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
berarti
seluruh masyarakat di Kabupaten Badung telah terlindungi jaminan
pelayanan kesehatan. Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) merupakan program jaminan kesehatan dengan sasaran seluruh masyarakat di Provinsi Bali yang tidak memiliki jaminan kesehatan seperti Askes, Asabri, Jamsostek dan Jamkesmas. Pendanaan program JKBM dilaksanakan melalui pola cost sharing antara Pemerintah Provinsi Bali dan kabupaten se-Bali, termasuk Kabupaten Badung. Anggaran cost sharing program JKBM seperti terlihat tabel 3.20 berikut Tabel 3.20 Anggaran Cost Sharing JKBM antara Provinsi Bali dan Kabupaten Badung Tahun 2012 - 2013 No 1 2
Uraian Provinsi Bali Kabupaten Badung Total
2012
2013
10.492.320.727 18.007.367.273 28.499.688.000
14.865.912.256 25.508.645.744 40.374.558.000
% Sharing 36,82 63,18 100
Jumlah sasaran Peserta JKBM pada tahun 2013 adalah sebanyak 395.829 jiwa dan tahun 2012 sebanyak 457.364 Jiwa yang dilayani pada jaringan pelayanan JKBM di seluruh Bali baik puskesmas maupun rumah sakit. Sasaran proram JKBM di Kabupaten Badung seperti terlihat pada tabel 3.21 berikut : Tabel 3. 21 Sasaran Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di Kabupaten Badung Tahun 2012 s/d 2013 No
Kecamatan
2012
2013
1
Petang
31.528
27.970
2
Abiansemal
95.193
72.336
3
Mengwi
115.764
100.977
4
Kuta Utara
72.055
63.569
5
Kuta
52.208
47.255
6
Kuta Selatan
90.616
83.722
Kabupaten Badung
457.364
395.829
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 110
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Selanjutnya untuk melengkapi pelayanan kesehatan yang tidak tercakup dalam JKBM maka Pemerintah Kabupaten Badung telah melakukan terobosan dengan menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Krama Badung (JKKB) Manguwaras. Program JKKB Manguwaras merupakan paket pelayanan kesehatan lanjutan atau pelayanan kesehatan yang tidak ditanggung JKBM. Untuk memberikan pelayanan kesehatan melalui JKKB ini, Pemerintah Kabupaten Badung bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, Rumah Sakit Umum Wangaya, Rumah Sakit Umum Kabupaten Badung dan Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Tabanan. Adapun paket pelayanan kesehatan tambahan yang diberikan JKKB karena tidak menjadi tanggungan JKBM meliputi: Hemodialisa Operasi jantung Kemoterapi dan Radiologi Tindakan Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL) maksimal 2 kali. Pemeriksaan penunjang canggih Computed Tomography Scan (CT scan) dan Multislice Computed Tomography scan (MS CT Scan) Pelayanan evakuasi (ambulance) dari Pusat Pelayanan Kesehatan (PPK) Kabupaten Badung ke tempat rujukan di wilayah Provinsi Bali. Kecelakaan lalu lintas yang tidak ditanggung oleh Jasa Raharja.
Pemeriksaan kehamilan (K4) oleh tenaga kesehatan terlatih
Antenatal Care (ANC) merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan (dokter spesialis kebidanan dan kandungan, dokter umum, bidan dan perawat) untuk ibu selama kehamilannya dan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Kebidanan. Pelayanan antenatal disebut lengkap apabila dilakukan oleh tenaga kesehatan serta memenuhi standar pemeriksaan kehamilan. Standar jenis pelayanan dan waktu pelayanan antenatal tersebut dianjurkan untuk menjamin perlindungan kesehatan terhadap ibu
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 111
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
hamil, berupa deteksi dini faktor risiko, pencegahan dan penanganan komplikasi. Pengukuran terhadap indikator pencapai cakupan K4 ditujukan untuk mengukur kemampuan manajemen program KIA untuk melindungi ibu hamil sehingga kesehatan janin terjamin melalui penyediaan pelayanan antenatal. Hasil capaian indikator cakupan pelayanan perawatan kehamilan (antenatal care) kontak keempat kali ke sarana pelayanan kesehatan (K4) pada tahun 2013 sebanyak 8.065 ibu hamil dari total perkiraan ibu hamil yang ditetapkan sebanyak 8.646 ibu hamil ( 93,28%),
sedangkan target yang telah ditetapkan
sebesar 91,8%. Hasil capaian tahun 2013 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan hasil capaian tahun 2012 sebesar 90,2% dan telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 91,8% serta melampaui target nasional sebesar 93%. Hasil capaian pelayanan perawatan kehamilan (antenatal care) kontak keempat kali ke sarana pelayanan kesehatan (K4) di Kabupaten Badung lebih tinggi dari hasil survey riset kesehatan dasar (Riskesdas, 2013). Dengan demikian capaian kinerjanya sebesar 101.61 % termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil capaian pelayanan perawatan kehamilan (antenatal care) menurut provinsi seperti grafik 3.15 berikut : Grafik 3.18 Hasil capaian pelayanan perawatan kehamilan (antenatal care)
%
100 80 60 40 20 0 Target Nas
2010
2011
2012
2013
84
88
90
93
Target RPJMD
87.36
88.6
90.2
91.8
Cak. K4
87.36
96.14
90.20
93.28
Hasil capaian indikator cakupan pelayanan perawatan kehamilan (antenatal care) kontak keempat kali ke sarana pelayanan kesehatan (K4) tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 112
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
2010 sampai dengan 2013 menunjukkan bahwa capaian indikator telah sesuai dengan target yang direncanakan, seperti pada tabel 3.16 berikut : Grafik 3.19 Cakupan Pelayanan ANC di Kabupaten Badung Tahun 2010 s/d 2013
Hasil capaian indikator cakupan pelayanan perawatan kehamilan (antenatal care) kontak keempat kali ke sarana pelayanan kesehatan (K4) menurut puskesmas menunjukkan bahwa puskesmas yang belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 91,8% yaitu Puskesmas Abiansemal III, Puskesmas Mengwi I, Mengwi III dan Puskesmas Kuta I. Data Capaian menurut Puskesmas seperti pada grafik 3.17 berikut : Grafik 3.20
%
Cakupan Pelayanan ANC di Kabupaten Badung Tahun 2010 s/d 2013 120 100 80 60 40 20 0
Abia Abia Abia Men Kuta Kuta Kabu Peta Peta Kuta Kuta nse nse Men Men nse gwi Selat Utar pate ng I ng II I II mal mal gwi I gwi II mal I III an a n II III
2011 73.5
98
101. 83.2 84.6 80.5 102.
2012 77.5 89.6 81.8
92
90
106. 99.6 102. 96.9 96.1
94.5 73.1 98.3 85.4 98.9 98.8 92.2 81.9 90.2
2013 92.3 97.5 99.1 96.7 80.9 90.8 95.8 85.5 91.0 96.3 99.3 89.5 93.3
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 113
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian indikator cakupan pelayanan perawatan kehamilan (antenatal care) kontak keempat kali ke sarana pelayanan kesehatan (K4) pada tahun 2013 meliputi: Pembinaan/ bintek PWS KIA, Pengadaan buku penunjang kegiatan PWS KIA. Sedangkan upaya-upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan indikator cakupan pelayanan perawatan kehamilan (antenatal care) kontak keempat kali ke sarana pelayanan kesehatan (K4) pada tahun 2014 meliputi: kunjungan rumah, pembentukan kelas ibu hamil serta menerapkan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) KIA.
Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan PN) Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan merupakan proses pelayanan persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan. Proses pertolongan persalinan oleh tenaga dengan kompotensi kebidanan akan memastikan pelayanan yang diberikan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Sterilitas atau pencegahan infeksi dengan menerapkan minimal 3 bersih yaitu: bersih tangan penolong, bersih alat pemotong tali pusat, bersih tempat ibu berbaring b. Metode pertolongan persalinan yang sesuai dengan standar pelayanan c. Merujuk kasus yang memerlukan tingkat pelayanan yang lebih tinggi Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan klinis kebidanan sesuai standar. Indikator ini adalah untuk mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan persalinan yang professional. Hasil capaian indikator cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih pada tahun 2013 sebanyak 7.898 ibu hamil dari total perkiraan ibu hamil bersalin sebanyak 8.253 ibu hamil ( 95,7%), berarti capaian indicator belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 97,4%. Hasil capaian tahun 2013 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan hasil capaian tahun 2012 sebesar 91,24% namun belum mencapai target RPJMD sebesar 97,4% namun telah melampaui target nasional
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 114
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
yang ditetapkan sebesar 89%. Dengan demikian capaian kinerjanya sebesar 98.25% termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil capaian cakupan ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih tahun 2010 sampai dengan 2013 menunjukkan bahwa capaian indikator belum mencapai target yang direncanakan dalam RPJMD. Hasil capaian cakupan ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih tahun 2010 s/d 2013 seperti Grafik 3.18 berikut : Grafik 3.21 Cakupan Pelayanan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan terlatih di Kabupaten Badung Tahun 2010 s/d 2013
%
Cakupan Pelayanan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Kabupaten Badung Tahun 2010 s/d 2013 100
80
60
40
20
0
2010
2011
2012
2013
84
86
88
89
Target RPJMD
95.52
95.8
96.6
97.4
Cak. PN
95.52
99.09
91.24
95.70
Target Nas
Hasil capaian indikator cakupan pelayanan persalinan oleh tenaga terlatih menurut puskesmas menunjukkan bahwa puskesmas yang mencapai target yang ditetapkan sebesar 97,4% yaitu Puskesmas Mengwi II, Kuta I dan Puskesmas Kuta selatan. Data Capaian menurut Puskesmas seperti pada grafik 3.19 berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 115
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Grafik 3.22 Cakupan Pelayanan Persalinan oleh Tenaga Terlatih di Kabupaten Badung Tahun 2010 s/d 2013 120
%
100 80 60 40 20 0
Abia Abia Abia Men Kuta Kuta Kabu Peta Peta Men Men Kuta Kuta nsem nsem nsem gwi Selat Utar pate ng I ng II gwi I gwi II I II al I al II al III III an a n
2011 83.2 109.
99
96.6 79.5 79.4 104. 94.3 104. 100. 108. 105. 99.0
2012 83.0 98.1 89.6 94.5 86.6 77.8 101. 87.7 98.1 98.7 95.8 87.5 91.2 2013 97.0 91.3 94.5 94.3 91.3 90.9 99.4 89.8 98.1 89.2 99.1 96.2 95.7
Penyebab belum tercapainya target cakupan ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih yaitu tingginya target ibu bersalin oleh karena penetapan target didasarkan pada angka proyeksi. Adapun upaya-upaya yang dilaksanakan untuk tercapainya indikator cakupan ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih pada tahun 2013 meliputi: a. Pelatihan P4K untuk bidan puskesmas dan bidan pustu b. Pelatihan PONED untuk petugas medis dan paramedis di tingkat pelayanan dasar c. Pembinaan/ bintek PWS KIA d. Pengadaan buku penunjang kegiatan KB e. Pelacakan kasus efek samping, komplikasi dan kegagalan KB Sedangkan upaya yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 untuk meningkatkan cakupan persalinan oleh tenaga terlatih diantaranya melanjutkan kegiatan terdahulu, kunjungan rumah, sosialisasi persalinan selamat, kerjasama dengan klinik/praktek perseorangan, mengoptimalkan Pelayanan Obstetri Neonatal
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 116
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Emergency Dasar (PONED) dan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK)
Cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap)
Pelayanan kesehatan neonatus adalah pelayanan kesehatan terhadap bayi baru lahir umur 0 sampai 28 hari. Pelayanan kesehatan terhadap bayi baru lahir sangat penting karena kelompok umur ini memiliki risiko gangguan kesehatan yang paling tinggi. Hasil Riskesdas 2007 menyebutkan bahwa 78,5% kematian neonatus terjadi pada minggu pertama kehidupan (0-6 hari). Mengingat besarnya risiko kematian pada minggu pertama ini, setiap bayi baru lahir harus mendapatkan pemeriksaan sesuai standar untuk mendetaksi adanya penyakit atau tanda bahaya sehingga dapat dilakukan intervensi sedini mungkin untuk mencegah kematian. Pelayanan pada kunjungan neonatus (bayi umur 0 – 28 hari) sesuai dengan standar mengacu pada pedoman Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM) sebanyak tiga kali yang meliputi pemeriksaan tanda vital, konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI Ekslusif, injeksi Vit.K1, Imunisasi (Jika belum diberikan saat lahir, penanganan dan rujukan kasus, serta penyuluhan perawatan neonatus di rumah dengan menggunakan buku KIA. Hasil capaian cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN3) di Kabupaten Badung tahun 2013 sebanyak 7.809 bayi dari total bayi lahir hidup sebanyak 7.889 bayi (99,3%), telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 90%. Hasil capaian tahun 2013 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan hasil capaian tahun 2012 dengan capaian sebesar 94%
melampaui target yang ditetapkan dalam
RPJMD sebesar 89% dan melampaui target nasional yang ditetapkan sebesar 99,3%. Dengan demikian capaian kinerjanya sebesar 110.39 % termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil capaian cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN3) di Kabupaten Badung tahun 2013 lebih tinggi bila dibandingkan dengan hasil survey Riset Kesehatan Dasar (riskesdas, 2013). Hasil capaian cakupan kunjungan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 117
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
neonatal lengkap (KN3) dari hasil Riskesdas tahun 2013 seperti pada grafik 3.20 berikut : Grafik 3.23 Cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN3) di Indonesia Tahun 2010 dan 2013
Hasil capaian cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN3) tahun 2010 sampai dengan 2013 menunjukkan bahwa capaian indicator telah mencapai target yang direncanakan dalam RPJMD. Hasil capaian cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN3) tahun 2010 s/d 2013 seperti grafik 3.21 berikut : Grafik 3.24 Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap (KN3) di Kabupaten Tahun 2010-2013
%
100 80
60 40 20 0
2010
2011
2012
2013
Target Nas
84
86
88
89
Target RPJMD
90
90
90
90
90.00
100.00
94.00
99.35
Cak. KN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 118
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Hasil capaian indikator cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN3) menurut puskesmas menunjukkan bahwa semua puskesmas melampaui target yang ditetapkan sebesar 90%. Capaian menurut Puskesmas seperti pada grafik 3.22 berikut : Grafik 3.25 Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap (KN3)
%
di Kabupaten Badung Tahun 2010 s/d 2013 100.00 90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00
Abians Kuta Petan Petan Abians Abians Meng Meng Meng Kuta Kabup Kuta I Kuta II Selata emal gI g II emal I emal II wi I wi II wi III Utara aten III n
2011 86.80 111.0 103.8 102.2 85.50 78.80 108.7 100.2 108.8 103.0 110.6 104.1 100.9 2012 88.00
99.3
96.3
92.8
90.7
79.3
96.5
93.3
98.1
99.3
99.1
92.7
94.3
2013 101.5 96.86 99.86 98.44 100.6 99.83 99.46 100.1 99.15 96.09 95.86 101.6 98.99
Upaya-upaya yang dilakukan untuk tercapainya indikator cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN3) pada tahun 2013 seperti berikut: Pelayanan imunisasi, perawatan tali pusat dll. Sedangkan upaya-upaya yang akan dilakukan untuk terus meningkatkan capaian kunjungan neonatal meliputi: Pelatihan SDIDTK serta kunjungan rumah dengan mengintegrasikan pelayanan kunjungan neonatus dengan kunjungan nifas.
Cakupan pelayanan Anak Balita Pelayanan kesehatan anak balita adalah pelayanan kesehatan pada anak umur 12 – 59 bulan sesuai standar meliputi pemantauan pertumbuhan dan perkembangan. Pemantauan pertumbuhan minimal delapan kali setahun dilakukan dengan pengukuran berat badan pertinggi badan/panjang badan dan pelayanan kesehatan seperti pemberian vit A dua kali setahun pada setiap bulan Pebruari dan Agustus. Pemantauan perkembangan minimal dua kali setahun meliputi perkembangan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa, daya dengar dan data llihat serta sosialisasi dan kemandirian. Jika ada keluhan atau kecurigaan terhadap
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 119
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
anak, dilakukan pemeriksaan untuk gangguan mental emosional, autisme serta gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktifitas. Bila ditemukan penyimpangan atau gangguan perkembangan harus dilakukan rujukan kepada tenaga kesehatan yang lebih memiliki kompetensi. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan setiap anak usia 12–59 bulan dilaksanakan melalui pelayanan SDIDK minimal 2 kali pertahun (setiap 6 bulan) dan tercatat pada Kohort Anak Balita dan Prasekolah atau pencatatan pelaporan lainnya. Pelayanan SDIDK dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, ahli gizi, penyuluh kesehatan masyarakat dan petugas sektor lain yang dalam menjalankan tugasnya melakukan stimulasi dan deteksi dini penyimpangan tumbuh kembang anak. Hasil capaian cakupan pelayanan anak balita di Kabupaten Badung tahun 2013 sebanyak 30.921 balita dari total balita yang ada sebanyak 33.763 balita (84,8%), ini berarti telah melampaui target yang telah ditetapkan dalam RPJMD sebesar 82,4% dan target nasional yang ditetapkan sebesar 83%. Pencapaian kinerja cakupan pelayanan anak balita sebesar 109.58 % termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil capaian cakupan pelayanan anak balita tahun 2010 sampai dengan 2013 menunjukkan bahwa kecenderungan capaian indikator meningkat dan telah mencapai target yang direncanakan dalam RPJMD. Hasil capaian cakupan pelayanan anak balita tahun 2010 s/d 2013 seperti grafik 3.23 berikut : Grafik 3.26 Cakupan Pelayanan Anak Balita di Kabupaten Badung tahun 2010 – 2013 100
%
80
60
40
20
0
2010
2011
2012
2013
78
80
81
83
Hasil capaian indikator cakupan Cakupan Pelayanan Anak Balita menurut Target Nas RPJMD 71.1 74.8 yang belum 78.6 mencapai target 82.4 puskesmasTarget menunjukkan bahwa puskesmas yang Cak. Balita
71.10
81.26
84.8
90.29
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 120
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
ditetapkan sebesar 82,4% yaitu Puskesmas Mengwi I dan Puskesmas Kuta I dan Kuta Utara. Capaian menurut Puskesmas seperti pada grafik 3.24 berikut:
Grafik 3.27 Cakupan Pelayanan Anak Balita di Kabupaten Badung Tahun 2010 s/d 2013 100.00 90.00
%
80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00
Abian Abian Abian Kuta Petan Petan Meng Meng Meng Kuta Kabup Kuta I Kuta II Selata semal semal semal gI g II wi I wi II wi III Utara aten I II III n
2011 82.60 65.50 73.20 85.30 101.9 74.60 86.90 90.00 73.60 90.00 91.00 86.80 81.26 2012 66.60
75.2
57.3
95.6
88.6
78.3
102.
53.4
71.1
98.3
95.9
91.3
84.8
2013 125.7 85.28 105.0 98.16 101.6 75.29 100.4 82.51 76.75 84.34 106.6 78.85 91.58
Upaya-upaya yang dilakukan untuk tercapainya indikator cakupan Pelayanan anak balita pada tahun 2013 seperti berikut: a. Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita melalui lomba balita sehat Indonesia; b. Penjaringan di posyandu, Taman Kanak-kanak (TK) dan Puskesmas; c. Monitoring dan evaluasi. Sedangkan upaya-upaya yang akan dilakukan untuk terus meningkatkan capaian cakupan Pelayanan anak balita meliputi: Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita di posyandu, Taman Kanak-kanak (TK) dan Puskesmas.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 121
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Cakupan desa/kelurahan siaga aktif
Desa siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan bencana dan kedaruratan kesehatan secara mandiri. Desa siaga dikategorikan sebagai desa siaga aktif adalah desa yang memiliki pos kesehatan desa (poskesdes), atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, surveilans berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat, yaitu upaya memfasilitasi proses belajar masyarakat desa dan kelurahan dalam memecahkan masalah-masalah kesehatannya. Untuk menjamin kemantapan dan kelestarian, pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dilaksanakan secara bertahap, dengan memperhatikan kriteria atau unsurunsur yang harus dipenuhi, yaitu: 1. Kepedulian Pemerintahan Desa atau Kelurahan dan pemukamasyarakat terhadap Desa dan Kelurahan Siaga Aktif yang tercermin dari keberadaan dan keaktifan Forum Desa dan Kelurahan; 2. Keberadaan Kader Pemberdayaan Masyarakat/kader kesehatan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif; 3. Kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang buka atau memberikan pelayanan setiap hari;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 122
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
4. Keberadaan UKBM yang dapat melaksanakan (a)
penanggulangan
bencana dan kedaruratan kesehatan, (b) survailans berbasis masyarakat, (c) penyehatan lingkungan; 5. Tercakupnya (terakomodasikannya) pendanaan untuk pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dalam anggaran pembangunan desa atau kelurahan serta dari masyarakat dan dunia usaha; 6. Peran serta aktif masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam kegiatan kesehatan di Desa dan Kelurahan Siaga Aktif; 7. Peraturan di tingkat desa atau kelurahan yang melandasi dan mengatur tentang pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif; 8. Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Rumah Tangga di desa atau kelurahan. Atas dasar kriteria Desa dan Kelurahan Siaga Aktif yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan pentahapan dalam pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif, yaitu: Pratama, Madya, Purnama dan Mandiri. Cakupan Desa Siaga Aktif adalah desa/kelurahan siaga aktif strata pratama, madya, purnama dan mandiri dibandingkan dengan jumlah Desa Siaga yang dibentuk. Hasil pencapaian cakupan desa siaga aktif di Kabupaten Badung tahun 2013 sebesar 100%. Demikian juga hasil pencapaian untuk tahun 2012 sebesar 100%, ini berarti semua desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Badung telah melaksanakan program desa siaga aktif. Pencapaian indikator cakupan desa siaga aktif sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Capaian cakupan siaga aktif di Kabupaten Badung tahun 2013 telah melampaui capaian tingkat nasional yang ditetapkan untuk tahun 2013 sebesar 55%. Dengan demikian capaian kinerjanya sebesar 100% termasuk dalam kategori sangat baik
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 123
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Hasil capaian cakupan siaga aktif tahun 2010 sampai dengan 2013 telah mencapai target yang direncanakan dalam RPJMD. Hasil capaian cakupan siaga aktif tahun 2010 s/d 2013 seperti grafik 3.25 berikut :
Grafik 3.28 Capaian cakupan desa siaga aktif tahun 2011 di Indonesia tahun 2011
%
Cakupan Desa Siaga Aktif di Kabupaten Badung Tahun 2010 s/d 2013 100 80 60 40 20 0
2010
2011
2012
2013
Target Nas
15
25
40
55
Target RPJMD
100
100
100
100
Cak. Desa Siaga
100.00
100
100
100.00
Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan siaga aktif di Kabupaten Badung, meliputi: a. Pembentukan kelompok kerja operasional (POKJANAL) desa siaga tingkat kabupaten; b. Melaksanakan forum komunikasi antar desa/kelurahan siaga; c. Pemberian insentif kader desa siaga bagi 62 desa siaga.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 124
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Sasaran 10 Meningkatnya derajat keehatan masyarakat Kabupaten Badung Tabel 3.22 Analisis Pencapaian Sasaran10 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Badung No.
1 1
2
3
4
Indikator Sasaran
2
Satuan
3
Capaian Kinerja Tahun 2011 4
Tahun 2012
Target
Realisasi
6
Capaian Kinerja Tahun 2012 7
Target
Realisasi
5
158.48
Tahun 2013
8
9
Capaian Kinerja Tahun 2013 10
450.00
126.00
172.00
350.00
186.80
146.63
56.70
62.10
70.65
86.23
62.00
76.10
77.26
Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk
per 100.000 penduduk
Menurunnya angka kematin ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup
per 100.000 kelahiran hidup
Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup
per 1.000 kelahiran hidup
4.90
6.50
2.83
156.46
6.00
2.50
158.33
Menurunnya angka kematian balita per 1.000 Balita
per 1.000 kelahiran hidup
5.2
5.20
3.10
140.38
5.10
2.80
145.10
Kesehatan merupakan kebutuhan yang mendasar bagi setiap manusia. Oleh karena itu setiap orang harus mendapatkan kemudahan dalam pelayanan kesehatan yang bermutu sebagai salah satu komponen pembentukan kwalitas sumber daya manusia. Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan dibutuhkan perubahan menjadi paradigma sehat. Derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh multi faktor. Faktor kesehatan seperti pelayanan kesehatan dan ketersediaan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 125
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
sarana prasarana kesehatan sangat menentukan derajat kesehatan, disamping juga tidak kalah pentingnya adalah keadaan sosial ekonomi, pendidikan, keturunan Derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Badung digambarkan melalui Angka kematian bayi, angka kematian balita, angka kematian ibu, dan angka kesakitan beberapa penyakit yang ada di Kabupaten Badung. Penjelasan terhadap capaian dari masing – masing indikator dapat dilihat secara rinci sebagai berikut :
Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk
Kabupaten Badung merupakan daerah endemis DBD baik tingkat desa maupun kecamatan, karena selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dilaporkan adanya kasus DBD. Pada tahun 2012 dari 62 desa / kelurahan terdapat 51 desa/kelurahan termasuk
katagori endemis, 9 desa/kelurahan kategori sporadis dan 2
desa/kelurahan kategori non endemis. Angka kesakitan demam berdarah dengue (DBD) di Kabupaten Badung tahun 2013 sebesar 186.8 per 100.000 penduduk dari target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 350 per 100.000 penduduk. Capaian tahun 2013 lebih rendah dari angka kesakitan DBD tahun 2012 sebesar 126 per 100.000 penduduk. Dengan demikian tingkat pencapaian indikator menunjukkan angka yang positip baik dengan pencapaian kinerja mencapai 146.63 % yang bermakna sangat baik. Angka kesakitan DBD di Kabupaten Badung periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 menunjukkan trend penurunan sesuai target yang ditetapkan. Secara rinci capaian Angka kesakitan DBD tahun 2010 – 2013 seperti grafik 3.7 berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 126
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Grafik 3.29 Penderita Demam Berdarah Dengue di Kabupaten Badung Tahun 2010- 2013
Per 100.000 pddk
700 600 500 400 300 200 100 0 Target RPJMD Angka Kesakitan DBD
2010
2011
2012
2013
634
500
450
350
634.00
158.48
126.00
186.80
Masih tingginya kasus DBD di Kabupaten Badung disebabkan oleh beberapa faktor meliputi : (1) Lingkungan : sanitasi lingkungan yang kurang memadai, (2) vektor(nyamuk aedes aegypty): tingkat kepadatan populasi nyamuk aedes aegypty yang tinggi, dan (3) Manusia : kepadatan, perilaku dan migrasi penduduk serta masih kurangnya peran serta masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk. Namun pemerintah Kabupaten Badung tetap berupaya menanggulangi penyakit DBD diantaranya : Penemuan secara dini dan pengobatan yang akurat sehingga tidak terjadi over diagnosis, fogging sebelum musim penularan maupun fokus, pemberantasan sarang nyamuk (PSN) melalui program 3 M plus yaitu menguras, menutup dan mengubur plus menabur larvasida, penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat, pembentukan kader juru pemantau jentik (jumantik) di tiap desa/kelurahan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 127
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Menurunnya Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000 Kelahiran Hidup Angka kematian ibu (AKI) Adalah banyaknya wanita yang meninggal pada tahun tertentu dengan penyebab kematian yang terkait gangguan kehamilan atau penanganannya selama kehamilan, melahirkan dan masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan hasil analisis pencapaian indikator atas angka kematian ibu (AKI) di Kabupaten Badung pada tahun 2012 sebesar 76,1 per 100.000 kelahiran hidup. Capaian ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 70,65 per 100.000 kelahiran hidup dan melampaui target yang ditetapkan sebesar 62 per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2013 lebih tinggi dibandingkan AKI tahun 2012 sebesar 70.65 per 100.000 kelahiran hidup dan telah mencapai target bila dibandingkan dengan target nasional sebesar 118 per 100.000 kelahiran hidup serta target MDGs sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup kelahiran. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa capaian kinerja terhadap indikator tersebut sebesar 77.26%
yang berarti berinterpretasi baik. Angka
kematian ibu maternal di Kabupaten Badung dalam empat tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel 3.27 berikut : Grafik 3.30 Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Badung Tahun 2010 s/d 2013
100
Per 100.000 KH
80 60 40 20 0
2010
2011
2012
2013
Target RPJMD
62.16
62.12
62.1
62
AKI
62.16
56.7
70.65
76.10
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 128
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Pada tahun 2013 terjadi 6 kasus kematian ibu hamil/bersalin/nifas dengan faktor penyebab lebih dominan karena faktor non obstetric. Adapun penyebab kematian ibu diantaranya karena komplikasi beberapa penyakit meliputi: (1) Kanker mamae sinistra stadium IV, (2) perdarahan aktif (3) multi organ failure (4) emboli ketuban (5) diabetes melitus (6) infeksi cruris abortus. Upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka kematian ibu ( AKI) di Kabupaten Badung meliputi : a. Audit Maternal Perinatal (AMP) untuk setiap terjadinya kasus kematian; b. Pelatihan pelatihan P4K untuk bidan puskesmas dan bidan pustu; c. Pelatihan PONED untuk petugas medis dan paramedis di tingkat pelayanan dasar; d. Pembinaan/ bintek KB; e. Pengadaan buku penunjang kegiatan KB; f. Pelacakan kasus efek samping, komplikasi dan kegagalan KB;
Menurunnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup
Angka kematian bayi (AKB) adalah Jumlah kematian penduduk yang berusia di bawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu disuatu. AKB merupakan indikator yang sangat berguna untuk mengetahui status kesehatan anak khususnya bayi dan dapat mencerminkan tingkat kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan secara umum, status kesehatan penduduk secara keseluruhan serta tingkat perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Badung dalam empat tahun terakhir seperti pada Grafik 3.28 berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 129
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Grafik 3.31 Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2013
10 9 8
Per 100.000 KH
7 6 5 4 3 2 1 0
2010
2011
2012
2013
Target RPJMD
6.71
6.6
6.5
6
AKB
6.71
4.93
2.83
2.50
Data pada grafik 3.28 di atas menunjukkan bahwa Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Badung cenderung menurun setiap tahunnya dan penurunan tersebut sesuai dengan rencana target sasaran RPJMD. Angka Kematian Bayi di Kabupaten Badung tahun 2012 sebesar 2,50 per 100.000 kelahiran hidup mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu sebesar 6,0 per 1.000 Kelahiran Hidup serta target yang ditetapkan secara Nasional (Renstra Kementerian Kesehatan RI) tahun 2015 sebesar 24 per 1.000 KH dan target MDGs sebesar 23 per 1.000 KH. Pencapaian indikator angka kematian bayi tahun 2013 sebesar 2,5 per 1.000 KH dan capaian ini lebih baik bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 6,0 per 1.000 KH serta pencapaian AKI tahun 2012 sebesar 2,83 per 1.000 KH. Dengan capaian AKB tahun 2013 sebesar 2,5 per 1.000 KH menunjukkan bahwa capaian kinerjanya sebesar 158.33 % termasuk dalam kategori sangat baik. Jumlah kematian di Kabupaten Badung Tahun 2013 menunjukkan bahwa kematiann bayi lebih banyak terjadi pada awal kelahiran atau masa neonatus (0 – 28 hari) serta lebih banyak pada kelompok jenis kelamin laki-laki.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 130
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Grafik 3.29
9 8
Jumlah Kematian Bayi Di Kabupaten Badung Tahun 2013
7 Kasus
6 5 4 3 2 1 0
0-6 Hari
7 - 28 Hari
29 - 11 Bln
P
2
4
2
L
6
2
4
Menurut penyebabnya 20 kasus kematian bayi di Kabupaten Badung terjadi oleh karena : BBLR, Asfiksia, Kelainan bawaan, pneumonia dan lainnya. Secara rinci penyebab kematian bayi di Kabupaten Badung Tahun 2013 seperti grafik 3.11 berikut: Grafik 3.32 Jumlah Kematian Bayi Di Kabupaten Badung Tahun 2013
25 Kasus
20 15 10 5 0
Jumlah
BBLR
Asfiksia
Sepsis
6
2
2
Kelainan Pneumon bawaan ia 5
1
Lain
Kab
4
20
Upaya-upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi di Kabupaten Badung meliputi: Pelatihan P4k untuk bidan puskesmas dan bidan pustu, Audit kematian maternal dan perinatal, serta Pembinaan/ bintek PWS KIA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 131
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Menurunnya angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup
Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun dan dinyatakan per 1.000 kelahiran hidup. AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak-anak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi, penyakit infeksi dan kecelakaan. Hasil pencapai Angka Kematian balita di Kabupaten Badung tahun 2013 sebesar 2,80 per 1000 balita berarti telah mencapai target RPJMD Kabupaten Badung tahun 2012 sebesar 5,1 per 1000 balita. Pencapaian angka kematian balita ini masih dibawah target yang ditetapkan secara nasional sebesar 45 per 1.000 balita dan target MDG’s sebesar 32 per 1000 balita. Capaian kinerja indikator angka kematian balita sebesar 194.12 % termasuk dalam kategori sangat baik. Angka Kematian Balita (AKABA) di Kabupaten Badung memiliki kecenderungan adanya penurunan angka kematian balita. Secara rinci pencapaian indikator Angka Kematian Balita (AKABA) di Kabupaten Badung Tahun 20102013 seperti tabel 3.12 berikut : Grafik 3.33
Per 100.000 KH
Angka Kematian Balita di Kabupaten Badung Tahun 2010-2013 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
2010
2011
2012
2013
Target RPJMD
3.03
5.2
5.2
5.1
AKABA
5.1
5.2
3.1
2.80
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 132
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Upaya-upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi di Kabupaten Badung meliputi: Pelatihan P4k untuk bidan puskesmas dan bidan pustu, Audit kematian maternal dan perinatal, serta Pembinaan/ bintek PWS KIA, Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita melalui lomba balita sehat Indonesia, Pelatihan SDIDTKA untuk guru TK dan PAUD serta Penyediaan sarana ramah anak di tiap puskesmas
Sasaran 11 Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Indormasi secara Efektif dan Efisien
Tabel 3.23 Analisis Pencapaian Sasaran 11 Meningkatnya pemanfaatan teknologi secara efektif dan efisien
1
2
3
Capaia n Kinerja Tahun 2011 4
1
Jumlah pengunjung
Orang
159 %
No .
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target realisas i
%
100
Capaian Kinerja Tahun 2013
5
6
7
207.6
173 %
8 132.00 0
9 218.729
10 166%
100%
30
31
103.33%
27
Jumlah SKPD yang
Tahun 2013 Target Target
120.000
web site 2
Capaian Kinerja Tahun 2012
30
30
terhubung online
Salah satu prinsip pembangunan adalah berkelanjutan dan berwawasan IPTEK, penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan IPTEK yang tepat sangat penting untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang berdaya saing global serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif dan efisien yang didukung oleh 2 indikator yaitu indikator jumlah pengunjung website dan jumlah SKPD yang terhubung online secara terinci dapat disampaikan sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 133
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Grafik 3.34 Analisa capaian indikator Jumlah pengunjung web site Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung
Jumlah Pengunjung
250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 -
2011
2012
2013
Target
80,000
120,000
132,000
Realisasi
127,626
207,627
218,729
Terhadap indikator jumlah pengunjung website capaian kinerja tahun 2013 dari target yang ditetapkan sebesar 132000 telah terealisasi sebesar 218.729 sehingga capaian kinerja sudah mencapai 166% , sehingga capaian kinerja sudah tercapai bahkan melebihi dari target yang ditetapkan.
Hal ini disebabkan karena
adanya upaya-upaya pengembangan terhadap website Kabupaten Badung sehingga mampu menampilkan data dan informasi yang lebih lengkap dan up to date untuk menarik minat yang lebih besar dari masyarakat. Dibandingkan dengan realisasi dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 mengalami perkembangan yang cukup baik akan tetapi bila dibandingkan dengan capaian kinerjanya tahun 2012 sebasar 173% lebih tinggi dari tahun 2013 sebesar 166% ini disebabkan karena antusias masyarakat untuk mengunjungi website Kabupaten Badung di tahun 2012 sangat dipengaruhi adanya penerimaan CPNS. Akan tetap tetap dilakukan upaya – upaya untuk menarik minat masyarakat misalnya dengan up date berita, mengubah tampilan /up date lay out, dan perawatan dari virus. Sedangkan indikator sasaran jumlah SKPD yang terhubung online capaian kinerja tahun 2013 dari target yang ditetapkan sebesar 30 telah terealisasi sebesar
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 134
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
31 sehingga capaian kinerja mencapai 103,33% ditetapkan.
Hal ini disebabkan karena
melampui dari target yang
adanya upaya seperti membuat
infrastruktur jaringan, mengembangkan aplikasi , dengan melakukan identifikasi 34 sistem yang perlu dikembangkan di Kabupaten Badung dan dilanjutkan dengan pembuatan aplikasi yang terkoneksi antar SKPD. bila dibandingkan dengan capaian kinerja dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 mengalami perkembangan yang memuaskan hal ini karena adanya inovasi – inovasi
yang merupakan
terobosan baru seperti Penerapan VOIP (Voice Over Internet Protocol) , pembangunan Sistem Informasi Manajemen Surat Elektronik dan Sistem Informasi Manajemen Elektronik. Realisasi
akumulasi
capaian
sasaran
sampai
dengan
tahun
ini
dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 3.24 Pencapaian Indikator Jumlah pengunjung web site dan Jumlah SKPD yang terhubung online Tahun 2013 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015 Realisasi No.
Indikator Sasaran
Satuan
Akumulasi s/d. Tahun 2013
1 2
2
Rencana
Persentase
sesuai dengan
Capaian
RPJMD
Kinerja
Tahun 2015
(%)
3
4
5
6
pengunjung
Orang
218.729
159.720
136,95 %
Jumlah SKPD yang
SKPD
31
53
58,49 %
Jumlah web site
3
terhubung online
Berdasarkan tabel diatas, realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2013 dibandingkan dengan rencana akhir RPJMD pada tahun 2015 menunjukkan angka yang positif dengan perkembangan meningkat dengan katagori Capaian kinerja rata-rata memuaskan dan ini merupakan capaian pada tahun ke -3 RPJMD. Untuk mencapai target yang ditentukan direncanakan pada tahun ke -5 akan mampu mencapai angka diatas 100 % .
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 135
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Sasaran 12 Terwujudnya sistem data kependudukan diseluruh Kabupaten Badung yang tertib dan terpadu Tabel 3.25 Analisis Pencapaian Sasaran 12 Terwujudnya sistem data kependudukan diseluruh Kabupaten Badung yang tertib dan terpadu. No .
Indikator Sasaran
1
2
3
1
Persentase penduduk
Orang
Capaia n Kinerja Tahun 2011 4 95,30%
%
-
Satuan
Tahun 2012 Target realisas i
Capaian Kinerja Tahun 2012
Tahun 2013 Target realisasi
Capaian Kinerja Tahun 2013
5 97,00%
6 96,3%
7 99,37%
8 98,00%
9 98,15%
10 100,15%
97,00%
84,40
87,01 %
98,00%
79,68%
81,31%
yang memiliki KTP 2
Persentase penduduk yang memiliki e-KTP
%
Kepadatan penduduk dalam suatu wilayah sangat penting untuk diketahui karena merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam merencanakan pembangunan. Semakin padat suatu wilayah maka akan semakin tinggi perhatian yang diperlukan dalam penyusunan suatu kebijakan pembangunan.
Kabupaten
Badung merupakan Daerah Heterogen multi etnis yang dipengaruhi oleh migrasi penduduk dari berbagai daerah di Indonesia serta wisatawan mancanegara yang mampu membaur dalam satu kesatuan kehidupan sosial budaya (Sosio Culture) dengan tetap menjaga keharmonisan dan keselarasan. Apabila tidak terkendali dapat menjadi peluang munculnya berbagai permasalahan sosial seperti penyediaan lapangan pekerjaan, pengangguran, kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Oleh karena itu saat ini dan masa yang akan datang kondisi tersebut merupakan tantangan sekaligus tugas berat bagi Pemerintah Kabupaten Badung . Hasil registrasi penduduk akhir tahun 2013 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Badung dari tahun ke tahun selama 5 tahun terakhir (tahun 2008 s/d 2013) semakin bertambah dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 1,38% per tahun. Tingkat pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun berfluktuasi dan tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu 4,48 5 dari tahun sebelumnya sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun
2005 yaitu sebesar 7,02%.
Secara
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 136
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
absolut penduduk terbanyak berada di Kecamatan Mengwi menurut hasil registrasi penduduk per Desember 2013 adalah 112.894 jiwa sedangkan Kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan Petang yaitu 28.409 jiwa. Penduduk yang sudah wajib KTP belum semuanya memiliki dokumen kependudukan berupa KTP, karena masih ada masyarakat yang enggan mengurus KTP ketika belum dibutuhkan, kebiasaan tersebut terjadi sebelum tahun 2009, hal itu diakibatkan oleh Sistem Administrasi Kependudukan (SIMDUK ) yang diterapkan pada saat itu masih bersifat parsial yaitu masing-masing Kecamatan melayani secara otonom sehingga kondisi ini juga memberikan kontribusi kepada kurang tertibnya pengurusan Administrasi Kependudukan. Grafik 3.35 Capaian Indikator Persentase penduduk yang memiliki KTP Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung 101 100 99
Orang
98 97 96 95 94 93 92 Target Realisasi
2011
2012
2013
100
100
100
95.29
96.39
98.15
Kondisi seperti tersebut diatas sesungguhnya tidak hanya terjadi di kabupaten Badung tetapi secara nasional, sehingga dengan demikian Pemerintah tidak henti-hentinya mencari solusi untuk memotivasi penduduk agar tertarik untuk melengkapi dirinya dengan dokumen Kependudukan. Hal ini dilakukan dengan menerapkan Sistem penataan administrasi Kependudukan yang baru yaitu dengan menerapkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). dengan sistem ini penataan dokumen kependudukan utamanya KK dan KTP ditata secara terkonsentrasi di tingkat Kabupaten dan stasiun pelayanannya dilakukan dimasing-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 137
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
masing Kecamatan, disamping itu dengan sistem ini penerbitan NIK yang berlaku secara nasional. Sistem SIAK memiliki kelemahan yaitu masih adanya peluang penerbitan dokumen ganda atau kemungkinan setiap penduduk untuk memiliki KTP ganda, sehingga secara nasional sistem ini dirubah kembali mulai tahun 2011 yaitu dengan menerapkan elektronik KTP (e-KTP) yang
diciptakan untuk menghindari
kepemilikan dokumen kependudukan secara ganda, karena kelebihan sistem ini dilengkapi dengan sidik jari dan Iris mata. Untuk Kabupaten Badung pelaksanaan e-KTP sudah dimulai pada tahun 2011. Bulan April 2012 program
e-KTP di
Kabupaten Badung telah dapat dirampungkan dengan baik sehingga memperoleh penghargaan berupa sertipikat dan kendaraan roda 4 yang diserahkan oleh oleh Menteri Dalam Negeri . Terhadap sasaran Terwujudnya sistem data kependudukan di seluruh Kabupaten Badung yang tertib dan terpadu di dukung oleh dua (2) indikator yaitu indikator persentase penduduk yang memiliki KTP dan persentase penduduk yang memiliki e-KTP. Grafik 3.36 Capaian Indikator Persentase penduduk yang memiliki e-KTP Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung 120
Persentase
100 80 60 40 20 0 Target
2011
2012
2013
100
100
100
84.4
79.68
Realisasi
Berdasarkan tebel
3.34, capaian kinerja dari indikator persentase
penduduk yang memiliki KTP tahun 2013 belum mencapai target yang telah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 138
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
ditetapkan sebesar 100 % dan baru terealisasi sebesar 98,15%, sehingga capaian kinerjanya belum tercapai hal ini karena adanya beberapa penduduk yang enggan memperpanjang KTP yang telah jatuh tempo dan munculnya wajib KTP baru. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Badung tetap berupaya memotivasi masyarakat wajib KTP agar mengurus dokumen kependudukannya (KTP). Apabila dilihat perbandingan capaian kinerja dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 , mengalami peningkatan hal ini disebabkan karena adanya peningkatan kesadaran masyarakat
untuk melengkapi diri dengan dokumen kependudukan , disamping
sering diadakan penertiban administrasi kependudukan ( sidak KTP ) ke banjarbanjar. Untuk indikator Persentase penduduk yang memiliki e-KTP tahun 2013 capain kinerjanya belum mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100 % baru tercapai 79,68 % . Hal ini terjadi sebagai akibat dari angka wajib KTP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, tidak dapat ditelusuri di daerah, bahkan dari monitoring yang telah dilaksanakan, tidak ada penduduk yang belum melaksanaan perekaman. Bila dilihat perkembangan capaian kinerja indikator persentase penduduk yang memiliki e-KTP
dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013
terjadi penurunan di tahun 2013 hal ini disebabkan karena wajib e-KTP masih ditentukan oleh pusat dan terjadi peningkatan KTP dari tahun sebelumnya. Realisasi
akumulasi
capaian
sasaran
sampai
dengan
tahun
ini
dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 3.26 Pencapaian Indikator Persentase penduduk yang memiliki KTP dan Persentase penduduk yang memiliki e-KTP Tahun 2013 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015 No.
Indikator Sasaran
Satuan
Realisasi Akumulasi s/d. Tahun 2013
Rencana sesuai dengan RPJMD
Persentase Capaian Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 139
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
1 1
2 Persentase penduduk
2
Persentase penduduk
3 %
4
Tahun 2015 5
(%) 6
312.254
98,00%
312.445 (100,15)
%
253.479
98,00%
265.349 (81,31 %)
yang memiliki KTP yang memiliki e-KTP
Berdasarkan tabel diatas, pencapaian sasaran terwujudnya sistem data kependudukan di seluruh Kabupaten Badung menunjukkan angka yang positif dan mendekati rencana dalam RPJMD pada tahun 2015. Dan akan tetap diupayakan untuk mencapai target yang direncanakan dalam RPJMD tahun 2015.
Sasaran 13 Terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Kabupaten Badung Tabel 3.27 Analisis Pencapaian Sasaran 13 Terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Kabupaten Badung No .
Indikator Sasaran
1
2
1
Rata-rata
anak
3
Capaia n Kinerja Tahun 2011 4
Orang
90,5
Satuan
Tahun 2012 Target realisas i
Capaian Kinerja Tahun 2012
Tahun 2013 Target Realisasi
Capaian Kinerja Tahun 2013
5
6
7
8
9
10
2,00
1,86
107,00
2,00
1,97*
101,50
dalam keluarga
* Sumber data berdasarkan statistik Tahun 2010 Pelaksanaan program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga berkualitas dan manusia Indonesia yang sejahtera lahir dan batin. Salah satu hambatan yang perlu mendapatkan perhatian adalah Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), karena sangat berdampak bagi kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Tingginya LPP menjadi perhatian Kabupaten Badung dan merupakan prioritas untuk ditangani segera. Pada Tahun 2013 LPP Badung sebesar 4,63 %, jauh melampaui LPP Provinsi Bali, sebesar 2,15%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 140
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Dalam menekan laju pertumbuhan penduduk di kabupaten Badung Pemerintah Daerah selalu berupaya dengan arah dan kebijakannya antara lain : - Revitalisasi program KB melalui pengembangan dan sosialisai kebijakan pengendalian penduduk secara bertahap, pembinaan dan peningkatan kemandirian keluarga berencana. - Serta
peningkatan
ketersediaan
dan
kwalitas
data
dan
informasi
kependudukan yang memadai, akurat. Hal ini dimaksudkan sebagai langkah awal dalam upaya mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) serta pencapaian Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS). Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Kabupaten di dukung oleh 1 indikator yakni rata-rata anak dalam keluarga , capaian kinerja tahun 2013 dari target yang ditetapkan sebesar 2 anak terealisasi rata-rata di Kabupaten Badung sebesar 1,97 sehingga capaian kinerja mencapai 101,5 % .Apabila dibandingkan rata-rata anak dalam keluarga di Kabupaten Badung lebih kecil dengan rata-rata anak dalam keluarga di Provinsi Bali sebesar 2,13 %.
Grafik 3.37 Capaian Indikator Rata-rata anak dalam keluarga Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung 2.30 2.20 2.10
orang
2.00 1.90 1.80 1.70 1.60
2011
2012
2013
Target
2.00
2.00
2.00
Realisasi
2.19
1.86
1.97
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 141
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Tercapainya capaian kinerja terhadap indikator tersebut karena KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang dilaksanakan secara terus menerus kepada pasangan usia subur (PUS), yang belum memakai alat kontrasepsi, Penyuluhan secara terpadu dan terintegrasi (melalui Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, PKK, TNI dan Polri), Pelayanan Jemput Bola dengan mobil unit pelayanan Keluarga Berencana, Kerjasama dengan pihak Rumah Sakit Daerah Kabupaten Badung, Rumah Sakit Swasta, Puskesmas, Dokter Praktek Swasta dan Bidan Praktek Swasta, Penyelenggaraan lomba-lomba untuk memberikan motivasi kepada masyarakat guna mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera, Pelayanan kesehatan reproduksi (papsmear). Apabila dilihat perbandingan capaian kinerja dari tahun 2011 sampai tahun 2013 bahwa Rata-rata jumlah anak dalam keluarga di Kabupaten Badung pada tahun 2011 apabila dibandingkan dengan tahun 2012 dan 2013 mengalami penurunan, hal ini menunjukan keberhasilan program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Realisasi
akumulasi
capaian
sasaran
sampai
dengan
tahun
ini
dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 3.28 Pencapaian Indikator Rata-rata anak dalam keluarga Tahun 2013 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015
No.
Indikator Sasaran
Satuan
Realisasi Akumulasi s/d. Tahun 2013
1
2
3
4
Rencana sesuai dengan RPJMD Tahun 2015 5
Anak
1,97
2
1
Rata-rata anak dalam
Persentase Capaian Kinerja (%) 6 101,5
keluarga
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 142
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Berdasarkan tabel diatas, realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2013 dibandingkan dengan rencana akhir RPJMD pada tahun 2015 menunjukkan angka yang positif dengan dibuktikan di Tahun 2013 telah melebihi target 2015 dengan capaian kinerja 2 anak cukup.
Sasaran 13 Mewujudkan masyarakat Kabupaten Badung sadar ber KB
Tabel 3.29 Analisis Pencapaian Sasaran 14 Mewujudkan masyarakat Kabupaten Badung sadar ber KB
1
2
3
Capaia n Kinerja Tahun 2011 6
7
8
9
1
Persentase Peserta
%
99,66
86,00
85,46
99,37
86,50
85,50
98,92
%
89,00
2,50
2,48
99,2
2,78
2,96
106,47
%
70,00
2,20
1,79
81,00
1,75
1,67
104,79
No .
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target realisas i
Capaian Kinerja Tahun 2012
Tahun 2013 Target Realisasi
Capaian Kinerja Tahun 2013
KB Aktif terhadap pasangan usia subur 2
Persentase peserta KB Pria terhadap peserta KB Aktif
3
Menurunnya angka unmetneed
Program KB di Kabupaten Badung menarik minat dari Negara tetangga untuk
berkunjung,
Pemerintah
Vietnam
mempelajari
keberhasilan
program
kependudukan dan keluarga berencana (KB). Pemerintah Vietnam mengirimkan delegasi beranggotakan delapan orang yang dipimpin oleh Direktur Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada Departemen Kesehatan Vietnam dr Doo Huu Thuy. kedatangan delegasi Vietnam ke Kabupaten Badung membuktikan keberhasilan program KB di Kabupaten Badung.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 143
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Program KB terus berjalan dan telah sangat memasyarakat namun pertumbuhan penduduk juga terus meningkat, hal ini disebabkan karena faktor migrasi.
Pemerintah Kabupaten
Kabupaten Badung sadar ber KB
Badung berupaya antara
lain
mewujudkan masyarakat
melalui
pembinaan
maupun
penyuluhan. Berdasarkan tabel 3.29, dari tiga
indikator sasaran dalam upaya
mewujudkan masyarakat Kabupaten Badung sadar ber-KB menunjukkan capaian kinerja cukup memuaskan dan lebih terinci dapat dijelaskan sebagai berikut: Untuk indikator persentase KB Aktif terhadap pasangan usia subur capaian kinerja tahun 2013 dari target yang ditetapkan sebesar 86,50% ( 68.106 PA / 78.733 PUS * 100) dengan realisasi sebesar 85,57% ( 67.317 PA / 78.733 PUS * 100) dengan realisasi capaian kinerja sebesar 98,92% sehingga belum mencapai target yang telah ditetapkan, karena Adanya PUS yang droup out monopouse dan pindah pelayanan KB ke Kabupaten / Kota lainnya, sehingga kurang lagi 1,08 % dari target yang ditetapkan sebanyak 78.733 peserta, realisasi sebanyak 67.317 peserta. (98,92 %). Grafik 3.38 Capaian Indikator Persentase Peserta KB Aktif terhadap pasangan usia subur Tahun 2011 – 2013 di Kabuaten Badung 87
Persentase
86.5 86 85.5 85 84.5
2011
2012
2013
Target KB Aktif
85.5
86
86.5
Realisasi KB Aktif
85.21
85.46
85.5
indikator Persentase peserta KB pria terhadap peserta KB aktif , capaian kinerja tahun 2013 dari target yang ditetapkan sebesar 2,78 ( 1.993 KB Pria / 67.317 PA*100) dari target yang ditetapkan sebesar 2,96% (1.893 KB Pria /
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 144
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
67.317*100) dengan realisasi capaian kinerja sebesar 106,47%
sudah mencapai
target karena adanya insentif yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Badung terhadap peserta KB Pria Vasektomy sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta rupiah).
Grafik 3.39 Capaian Indikator Persentase peserta KB Pria terhadap peserta KB Aktif Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung 3.5 3
Axis Title
2.5 2 1.5 1 0.5 0
2011
2012
2013
Target KB Pria
2.3
2.5
2.78
Realisasi KB Pria
2.05
2.48
2.96
Dibandingkan dengan capaian kinerja dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, indikator Persentase peserta KB pria terhadap peserta KB aktif mengalami trend peningkatan yang positif. Sedangkan terhadap indikator menurunnya angka unmetneed, capaian kinerja tahun 2013 dari target yang ditetapkan sebesar 1,75% (1.375 UN / 78.733 PUS * 100) dari target yang ditetapkan sebesar 1,67 % (1.317 UN / 78.733 PUS*100) dengan realisasi capaian kinerja sebesar 104,79 % Apabila capaian tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2013 sudah mengalami penurunan dari capaian tahun 2012, dengan target/sasaran yang ada dengan realisasinya, ini berarti capaian kinerja program baik. Dengan menurunnya unmetneed ini artinya bahwa kesadaran PUS untuk mengikuti program KB, karena semakin menurun prosentase realisasinya dari tahun ke tahun akan semakin bagus dan semakin sedikit PUS yang tidak menggunakan Alat Kontrasepsi.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 145
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Grafik 3.40 Capaian Indikator Menurunnya angka unmetneed Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung
3.5
Persentase
3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 Target menurunnya unmetneed Realisasi menurunnya unmetneet
2011
2012
2013
3
2.2
1.75
2.1
1.79
1.67
Dari ke tiga indikator sasaran tersebut diatas pada tahun 2013 belum mencapai target maksimal dari target yang telah ditetapkan tetapi sudah mendekati maksimal, pemerintah akan tetap berupaya untuk mengejar kekurangan tersebut. Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 3.30 Pencapaian Indikator Persentase peserta KB aktif terhadap usia subur (PUS), Persentase KB pria terhadap peserta KB aktif dan Menurunnya angka Unmetneed Tahun 2013 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015 No.
Indikator Sasaran
Satuan
1
2
3
Realisasi Akumulasi s/d. Tahun 2012 4
%
85,46
87,50
97,66
%
2,48
3,38
73,37
%
1,79
1,70
94,71
1
Persentase peserta KB aktif
Rencana sesuai dengan RPJMD Tahun 2015 5
Persentase Capaian Kinerja (%) 6
terhadap usia subur (PUS) 2
Persentase KB pria terhadap peserta KB aktif
3
Menurunnya angka Unmetneed
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 146
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Berdasarkan tabel diatas, pencapaian sasaran mewujudkan masyarakat Kabupaten Badung sadar ber KB
cukup sesuai dengan rencana dalam RPJMD,
pada tahun 2013 menunjukkan hasil capaian kinerja keseluruhan memuaskan.
Sasaran 15 Meningkatnya peranan perempuan
Tabel 3.31 Analisis Pencapaian Sasaran 15 Meningkatnya peranan perempuan Capaian No
Indikator Sasaran
Satuan
. 1 1
2 Jumlah keluarga
Kinerja
Target
Realisasi
Capaian Kinerja
Tahun 2013 Target
Realisasi
Capaian Kinerja
Tahun
Tahun
Tahun
2011
2012
2013
3 Keluarga
Tahun 2012
100 %
4
5
6
7
8
9
100
100
100 %
100
100
100%
yang mendapat pembinaan P2WKSS
Berkembangnya teknologi informasi pada dewasa ini membuat angka kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak meningkat. Peningkatan tersebut cukup banyak di setiap tahunnya. Selain itu kekerasan cenderung dipicu oleh faktor ekonomi, untuk itulah perlunya peningkatan peranan perempuan menuju keluarga sehat sejahtera sehingga dapat menekan terjadinya kekerasan terhadap perempuan maupun anak. Dari tabel tersebut diatas diketahui, bahwa terhadap sasaran meningkatnya peranan perempuan dengan indikator sasaran jumlah keluarga yang mendapat pembinaan P2W –KSS (Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera) di tahun 2013 telah terealisasi sebanyak 100 KK dari target yang ditetapkan sebesar 100 KK sehingga capaian kinerja telah tercapai 100 %. Kepala
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 147
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Keluarga (KK) yang mendapatkan pembinan di Tahun 2013 di kelurahan Kerobokan sebanyak 50 KK dan Kelurahan Tuban sebanyak 40 KK. Grafik 3.41 Capaian Indikator Jumlah keluarga yang mendapat pembinaan P2WKSS Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung 120 100
keluarga
80 60 40 20 0
2011
2012
2013
Target
100
100
100
Realisasi
100
100
100
Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja setiap tahun dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 mengalami perkembangan yang baik. Capaian kinerja ini setiap tahun selalu tercapai, hal ini disebabkan karena pelaksanaan pembinaan KK sasaran sesuai dengan target yang telah direncanakan. Realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut : Tabel 3.32 Pencapaian Indikator Jumlah keluarga yang mendapat pembinaan P2WKSS Tahun 2013 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015
No
1
Indikator Sasaran
Jumlah keluarga yang
Satuan ( Persentse sasaran )
Realisasi Akumulasi s/d. Tahun 2013
Rencana sesuai dengan RPJMD Tahun 2015
Persentase Capaian Kinerja (%)
KK
300
1500
20%
mendapat pembinaan P2WKSS
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 148
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Berdasarkan tabel 3.32,
pencapaian sasaran meningkatnya peranan
perempuan dalam meningkatkan kesehatan maupun kesejahteraan keluarga, realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2013 dibandingkan dengan rencana akhir RPJMD pada tahun 2015 menunjukkan angka yang positip pada jumlah keluarga yang mendapat pembinaan P2W - KSS. Tahun 2011 - 2013 telah dibina 300 Kepala Keluarga dari 1.500 Kepala keluarga sasaran pembinaan. Capaian kinerja ini merupakan capaian pada tahun ke-3 RPJMD, Untuk mencapai target yang ditentukan direncanakan pada tahun ke -5 akan mampu mencapai angka 100 % (1.500 KK ). Secara rinci sebaran pembinaan kepala keluarga dari tahun 2011 sampai tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel sebaran pembinaan P2WKSS sampai tahun 2013 di Kabupaten Badung
Kecamatan
2011
2012
2013
2014
2015
Kuta Selatan
-
-
-
-
-
Kuta Utara
-
-
50 KK
-
-
Kuta
-
50 KK
50 KK
-
-
Mengwi
-
-
-
-
-
Abiansemal
50 KK
-
-
-
-
Petang
50 KK
50 KK
-
-
-
Jumlah
100 KK
100 KK
100 KK
-
-
Jika dilihat dari sebaran pembinaan P2WKSS pada 6 kecamatan, sampai tahun 2013 masih menyasar pada kecamatan Kuta Utara, Kuta, Abiansemal dan Petang hal ini dikarenakan pada 4 kecamatan tersebut dimana desa yang disasar tingkat Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera masih rendah. Namun demikian pemerintah tetap akan melakukan pembinaan P2WKSS pada semua kecamatan di Kabupaten Badung sampai akhir tahun 2015.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 149
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Sasaran 16 Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak Tabel 3.33 Analisis Pencapaian Sasaran 16 Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak. Capaian No.
1
Indikator Sasaran
Persentase
Satuan
Persen
Kinerja
Tahun 2012 Target
Realisasi
Capaian Kinerja
Tahun 2013 Target
Realisasi
Capaian Kinerja
Tahun
Tahun
Tahun
2011
2012
2013
100 %
100 %
76
100 %
100 %
100%
100 %
penanganan kasus KDRT
Pengarusutamaan gender atau disingkat PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistimatis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan
pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Pengarusutamaan gender di seluruh bidang dan kegiatan pembangunan telah ditetapkan sebagai salah satu prinsip pengarasutamaan dalam perencanaan jangka menengah dan tahunan. Permasalahan utama dalam pengarasutamaan gender adalah : 1. Belum terciptanya kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan serta keamanan nasional; 2. Kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan; 3. Adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dengan pembagian peran, beban ganda, sub ordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Dalam pengarasutamaan gender sasaran yang ingin dicapai adalah :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 150
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
1. Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan, 2. meningkatnya perlindungan Perempuan dan anak , 3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan perempuan. Dan untuk mencapai sasaran dan mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pengarasutaan gender maka disusun suatu arah kebijakan sebagai berikut : 1. Mengembangkan konsep gender di masyarakat, 2. Mendorong para perempuan mengambil tempat baik dalam pemerintahan maupun swasta, 3. Meningkatkan
peran
serta
masyarakat
dan
Dunia
usaha
dalam
meningkatkan pemenuhan hak – hak anak dan perlindungan terhadap perempuan, 4) Perencanaan dan pendanaan yang responsif gender.
Grafik 3.42 Apaian Indikator Persentase penanganan kasus KDRT Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung 120 100
Kasus
80 60 40 20 0
2011
2012
2013
Target
100
100
100
Realisasi
76
76
100
Berdasarkan Tabel 3.33 diatas diketahui bahwa, capaian kinerja terhadap target penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi pada tahun 2013 sebesar 100 %. Kasus yang bisa tertangani di tahun 2013 sebanyak 11 kasus (korban) dari 11 kasus (korban) yang masuk pada lembaga yang menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kasus tersebut diklasifikasikan dalam bentuk
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 151
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
kekerasan diantaranya pelecehan seksual, fisik, psikis, penculikan anak dan penelantaran. Dimana 1 (satu) korban bisa mengalami lebih dari 1 jenis kekerasan. Jika dibandingkan dengan tahun 2012 jumlah kasus menurun sebanyak 1 kasus/korban. Perkembangan kasus dari tahun 2011 sampai dengan 2013 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak pada P2TP2A Kabupaten Badung TAHUN 2011
2012
Kasus
Kasus
masuk
tertangani
6
6
Kasus masuk
12
2013 Kasus
Kasus
Kasus
tertangani
masuk
tertangani
12
11
11
Tercapainya capaian kinerja ini karena beberapa upaya dan kebijakan Pemerintah
Kabupaten
Badung melalui pembentukan Lembaga P2TP2A,
koordinasi dengan RSUD, pihak kepolisian dan LSM serta pelaksanaan sosialisasi Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT ke seluruh wilayah Kabupaten Badung. Jika dilihat perkembangan capaian kinerja dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 terlihat adanya perkembangan yang cukup baik dimana masyarakat mulai mengimplementasikan UU No. 23 Tahun 2004 dalam kehidupan berumah tangga sehingga kasus kekerasan dalam rumah tangga yang biasanya dianggap aib keluarga, masyarakat mulai berani melaporkan kasus -kasus KDRT. Realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 152
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Tabel 3.34 Pencapaian Indikator Persentase penanganan kasus KDRT Tahun 2013 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015
No
Indikator Sasaran
Satuan
Realisasi
Rencana
Persentase
Akumulasi
sesuai
Capaian
s/d. Tahun
dengan
Kinerja
2013
RPJMD
(%)
Tahun 2015 1
2
1
Persentase penanganan
3
4
5
6
100 %
100 %
100 %
100 %
kasus KDRT
Berdasarkan tabel diatas, realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2013 dibandingkan dengan rencana akhir RPJMD pada tahun 2015 menunjukkan angka yang positip pada penanganan kasus terhadap kekerasan perempuan dan anak. Tahun 2011 - 2013 telah ditangani 152 kasus dari 152 kasus yang ada. Capaian kinerja ini merupakan capaian pada tahun ke-3 RPJMD. Untuk mencapai target yang ditentukan direncanakan pada tahun ke -5 akan mampu mencapai angka 100%. Sasaran 17 Menurunnya kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki
Tabel 3.35 Analisis Pencapaian Sasaran 17 Menurunnya kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki No.
Indikator Sasaran
Satuan
1
2
3
1
Angka IPG
Nilai
Capaian Kinerja Tahun 2011 100,98
Tahun 2012 Target Realisasi
4
5
Capaian Kinerja Tahun 2012 6
75,25
75,27*
100,02
Tahun 2013 Target Realisasi
7
8
Capaian Kinerja Tahun 2013 9
75,35
75,27
99,89
*Sumber Buku IPG Kabupaten Badung Tahun 2012
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 153
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur/ mengetahui pencapaian dalam dimensi dan variabel yang sama dengan indeks pembangunan manusia tetapi dengan memperhitungkan kesenjangan pencapaian antara perempuan dan laki laki. Pembentukannya melalui 3 dimensi yaitu : Bidang Pendidikan, Bidang Ekonomi dan Bidang Kesehatan
Grafik 3.43 Capaian Indikator Angka IPG Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung 75.60 75.40 75.20 Nilai
75.00 74.80 74.60 74.40 74.20 74.00
2011
2012
2013
Target
74.50
75.25
75.35
Realisasi
75.23
75.27
75.27
Berdasarkan tabel 3.35, indikator sasaran dalam menurunnya kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki menunjukkan capaian kinerja sebesar 99,89%. Target yang telah ditetapkan sebesar 75,35 dan terealisasi sebesar 75,27. Apabila dilihat perkembangan setiap tahunnya dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 capaian kinerjanya mengalami penurunan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) antara lain 1. Pendidikan : a. Memudahkan akses pendidikan dengan melengkapi sarana pendidikan dan membangun sekolah secara merata pada setiap desa / kecamatan; b. Pelaksanaan wajib belajar 12 tahun;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 154
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
c. Memperbanyak ketrampilan / kursus / pendidikan non formal; d. Peran aktif semua pihak untuk memajukan dunia pendidikan 2. Kesehatan untuk meningkatkan usia harapan hidup : a. Memudahkan akses pelayanan dan fasilitas kesehatan; b. Meningkatkan Jaminan Kesehatan melalui program JKBM dan JKBB; c. Meningkatkan peran serta team medis dalam memberikan penyuluhan tentang kesehatan masyarakat; d. Penggunaan ASI eksklusif lebih ditingkatkan. 3. Ekonomi dengan peningkatan daya beli : a. Bantuan modal dengan bunga ringan; b. Revitalisasi pasar pasar tradisional c. Perbaikan nilai tukar petani maupun nilai tukar nelayan agar mereka dapat hidup layak. Realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut : Tabel 3.36 Pencapaian Indikator Angka Indeks Pembangunan Gender (IPG)Tahun 2013 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015 No
Indikator Sasaran
Satuan
Realisasi Akumulasi s/d. Tahun 2013
1
2
3 %
1
Angka Indeks Pembangunan
Persentase Capaian Kinerja (%)
4
Rencana sesuai dengan RPJMD Tahun 2015 5
75,23
75.5
99.97
6
Gender (IPG)
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2013 terhadap sasaran angka indeks pembangunan gender (IPG) akhir RPJMD pada tahun 2015 menunjukkan angka yang positip. Capaian kinerja ini merupakan capaian pada tahun ke-3 RPJMD. Untuk mencapai target yang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 155
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
ditentukan direncanakan pada tahun ke -5 akan mampu mencapai sesuai target yang ditetapkan. Sasaran 18 Meningkatnya ekonomi masyarakat miskin, cacat dan penyandang sosial lainnya
Tabel 3.37 Analisis Pencapaian Sasaran 18 Meningkatnya ekonomi masyarakat miskin, cacat dan penyandang sosial lainnya No.
Indikator Sasaran
Satuan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Capaia n Kinerja Tahun 2013 10
%
103,66
5
4,19
83,80
7
5,13
73,29
%
91,9
10
9,19
91,9
15
18,69
124,6
1
Persentase PMKS
Capaian Kinerja Tahun 2011
Tahun 2012 Target Realisasi
Capaian Kinerja Tahun 2012
Tahun 2013 Target Realisasi
telah meningkat derajat kehidupannya 2
Persentase Keluarga yang meningkat status RTS
Hasil pembangunan kesejahteraan sosial tercermin dari meningkatnya perkembangan kesadaran, kesetiakawanan dan tanggung jawab sosial di masyarakat dalam menghadapi masalah sosial pada umumnya dan masalah kesejahteraan sosial khususnya. Perkembangan ini selanjutnya menumbuhkan iklim yang mendorong peran aktif masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masalahmasalah sosial. Kemiskinan dan keterbelakangan pada dasarnya merupakan salah satu bentuk masalah yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat karena masih kurang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Hal semacam ini dapat menyebabkan
munculnya
permasalahan
sosial,
sehingga
kemiskinan
dan
keterbelakangan tersebut harus diupayakan pemecahan masalahnya secara terencana, terintegrasi dan menyeluruh. Berdasarkan
pencapaian
sasaran
terhadap
meningkatnya
ekonomi
masyarakat miskin, cacat dan penyandang sosial didukung oleh dua indikator sasaran yaitu Persentase PMKS yang Telah Meningkat derajat kehidupannya dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 156
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Persentase keluarga yang meningkat status RTS nya, secara terperinci dapat disampaikan sebagai berikut: Terhadap indikator Persentase PMKS Yang Telah Meningkat Derajat Kehidupannya kondisi akhir Tahun 2010 masih terdapat 13.467 PMKS yang harus ditingkatkan derajat kehidupannya dan direncanakan dalam lima tahun kedepan yaitu akhir tahun 2015 diharapkan PMKS yang perlu mendapat bantuan sosial jumlahnya semakin menurun atau tuntas. Untuk Tahun 2013 hasil pencapaian indikator persentase PMKS telah meningkatkan derajat kehidupan sebesar 5,13% (691 PMKS) dari target yang ditetapkan sebesar 7%(943 PMKS) dengan tingkat capaian kinerjanya sebesar 73,29 % sehingga belum mencapai target. Tidak tercapainya capaian kinerja tersebut karena belum semua PMKS menyadari bahwa bantuan yang diberikan harus dikelola sesuai ketentuan yang berlaku dan masih ditemukan beberapa PMKS menyalahgunakan bantuan yang diberikan ( bantuan ternak sapi apabila mati tidak pernah dilaporkan ). Grafik 3.44 Analisis Pencapaian Sasaran 18 Meningkatnya ekonomi masyarakat miskin, cacat dan penyandang sosial lainnya Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung 20 18 16
Persentase
14 12 10 8 6 4 2 0
2011
2012
2013
3
5
7
Realisasi PMKS meningkat derajat hidupnya
3.11
4.19
5.13
Target keluarga meningkat status RTS
10
10
15
9.19
9.19
18.69
Target PMKS meningkat derajat hidupnya
Realisasi keluarga meningkat status RTS
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 157
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Bila dibandingkan capaian kinerja dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 terlihat perkembangan yang cukup positif / baik karena terjadinya penurunan persentase tetapi belum mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Badung tetap mengupayakan dalam rangka meningkatkan derajat kehidupan PMKS
antara lain melalui bantuan dan pembinaan secara
optimal serta melakukan monitoring dalam rangka meningkatkan derajat kehidupannya, dengan demikian bantuan yang diberikan menjadi berhasil guna dan berdaya guna. Untuk indikator Persentase Keluarga yang Meningkat Status RTS kondisi akhir tahun 2010 sebanyak 1.700 keluarga yang telah meningkat status RTSnya dan diharapkan tahun 2015 menjadi 4.326 keluarga.. Sedangkan indikator keluarga yang meningkat status RTS , untuk Tahun 2013 terealisasi sebesar 18,69%( 1126 RTS) dari target yang ditetapkan sebesar 15%(1000 RTS) sehingga capaian kinerja sudah mencapai 124,6% artinya terhadap capaian indikator ini sudah mencapai target diatas 100%. Tercapaianya capaian kinerja yang melebihi target, karena Pemerintah Daerah selalu mengupayakan diantaranya pemberian bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) seperti pemberian modal usaha, pelatihan kewirausahaan. Apabila dibandingkan capaian kinerja dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 terlihat adanya peningkatan status RTS, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dlm grafik berikut: Realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut : Tabel 3.38 Pencapaian Indikator Persentase PMKS telah meningkat derajat kehidupannya dan Persentase Keluarga yang meningkat status RTS Tahun 2013 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015 No
Indikator Sasaran
1 1
2 Persentase PMKS telah
Satuan
Realisasi Akumulasi s/d.
Rencana sesuai
Persentase
Tahun 2013
dengan RPJMD
Capaian Kinerja
Tahun 2015
(%)
3
4
5
6
%
18,69 (2517org)
20 (2.693 org)
93,45
meningkat derajat kehidupannya
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 158
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG 2
Persentase Keluarga yang
%
18,69 (3126 rts)
35 (4.326)
53,4
meningkat status RTS
Berdasarkan tabel diata, realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2013 terhadap sasaran meningkatnya ekonomi masyarakat miskin, cacat dan penyandang sosial lainnya akumulasi pencapaiannya baru mencapai 18.69%. Capaian kinerja ini merupakan capaian kinerja pada tahun ke-3 RPJMD. Untuk mencapai target yang ditentukan direncanakan pada tahun ke -5 diupayakan mencapai angka 100 % . Sisa PMKS dan keluarga yang meningkat status RTS yang harus ditangani sebesar 81.31% sampai Tahun 2015. Sasaran 19 Meningkatnya pertumbuhan sektor UKM dan Koperasi dalam sistem perekonomian masyarakat Badung dan sebagai penunjang sektor ekonomi Badung
Tabel 3.39 Analisis Pencapaian Sasaran 19 Meningkatnya pertumbuhan sektor UKM dan Koperasi dalam sistem perekonomian masyarakat Badung dan sebagai penunjang sektor ekonomi Badung. No.
Indikat
Satua
Capaian
or
n
Kinerja
Sasaran
Tahun 2012 Target
Tahun
2
3
1
Persentas
%
US $
Tahun 2013
Capaian
Realisa
Kinerja
si
Tahun
Tahun
2012
2013
2011 1
Capaian
Target
Realisasi
Kinerja
4
5
6
7
8
9
100
17,46
17,46
100
21.68
21,68
100
113,87
116.619.2
62.094.64
53,24
117.785.4
57.770.469,9
49
46,71
5,50
39,177
0
e koperasi sehat dan berkualitas 2
Peningkata n nilai ekspor UKM
Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dapat dicapai melalui pengembangan seluruh potensi sosial ekonomi yang dimiliki seperti industri kerajinan rakyat,
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 159
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
industri pariwisata, pertanian dalam arti luas dan ekonomi kreatif lainnya. Koperasi dan UKM merupakan lembaga mempercepat
usaha bersama yang sangat strategis dapat
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Langkah-langkah untuk
mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan ditempuh dengan memberdayakan koperasi dan UMKM serta didukung oleh berbagai program pemberdayaan masyarakat dan bantuan sosial. Sebagai wadah kegiatan bersama bagi produsen maupun konsumen, koperasi diharapkan mampu dan berperanan dalam meningkatkan posisi tawar dan efesiensi ekonomi rakyat, dan sekaligus turut memperbaiki kondisi persaingan usaha pasar melalui dampak eksternalitas positif yang ditimbulkan. Sementara itu UKM berperan dalam memperluas penyediaan lapangan kerja, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan memeratakan peningkatan pendapatan. Pembangunan bidang ekonomi di Kabupaten Badung diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat yakni melalui pengembangan seluruh potensi sosial melalui wadah koperasi yang sehat dan berkualitas. Kabupaten Badung memiliki 517 koperasi , namun belum seluruhnya dalam kondisi sehat dan berkualias dan waktu lima (5) tahun kedepan direncanakan 100% (332 koperasi) dari total koperasi yang belum sehat. Dan harapan lima (5) tahun kedepan Koperasi di Kabupaten Badung dalam keadaan sehat dan berkualitas. Berdasarkan tabel terhadap sasaran tersebut diatas,didukung oleh dua (2) indikator sasaran yaitu indikator persentase koperasi sehat dan berkualitas dan indikator sasaran peningkatan nilai ekspor UKM , dan secara terinci capaian masing-masing indikator
diperoleh gambaran sebagai berikut ;
Pencapaian indikator sasaran persentase koperasi sehat dan berkualitas capaian kinerjanya tahun 2013 terealisasi sebesar
21,68%
dari target yang
ditetapkan sebesar 21,68%, berarti capaian kinerja telah tercapai sebesar 100 %). Apabila dibandingkan dengan perkembangan capaian kinerja dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 terjadi perkembangan 57%. Hal ini terjadi peningkatan karena adanya upaya untuk melaksanakan program /kegiatan yang mendukung seperti program Peningkatan Kualitas Kelembagaan koperasi dengan kegiatan Penilaian Kesehatan KSP/USP, Audit Interim Koperasi dan Penilaian Koperasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 160
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Berprestasi, diharapkan pada akhir tahun 2015 (tahun ke 5 RPJMD) Koperasi yang Sehat berkualitas mencapai 100% (332 koperasi)
Grafik 3.45 Capaian Indikator Persentase koperasi sehat dan berkualitas Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung 25
Persentase
20
15
10
5
0
2011
2012
2013
Target
17.46
17.46
21.68
Realisasi
17.46
17.46
17.46
Sedangkan pencapaian indikator peningkatan nilai ekport di tahun 2013 dari target yang ditetapkan sebesar US$117.785.439,177 dan terealisasi sebesar US$57.770.469,90 dan capaian kinerjanya baru 49% . Apabila dibandingkan perkembangan capaian kinerja dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 terlihat bahwa terjadi fluktuasi (peningkatan/penurunan) yaitu pada tahun 2011 capaian kinerjanya meningkat mencapai 113,87% atau US$ 132.796.094,64 dari target 116.619.246,71, sedangkan pada tahun 2012 capaian kinerjanya menurun dari target US$116.619.246,71 terealisasi US$ 62.094.645,50 (53,24%),untuk tahun 2013 ditetapkan target US$117.785.439,177 teralisasi US$ 57.770.469,90 (49%) disebabkan karena biaya pengurusan dokumen eksport cukup tinggi, waktu penyelesaian dokumen eksport cukup lama serta cukup tingginya tarif eksport disamping pengaruh pasar global.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 161
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Garfik 3. 46 Capaian Indikator Peningkatan nilai ekspor UKM Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung 140,000,000.00 120,000,000.00 100,000,000.00 80,000,000.00 60,000,000.00 40,000,000.00 20,000,000.00 0.00
2011
2012
2013
Target
116,619,246.71
116,619,246.71
117,785,439.18
Realisasi
132,796,094.68
62,094,645.50
57,770,469.90
Tabel 3.40 Pencapaian Indikator Persentase koperasi sehat dan berkualitas dan Peningkatan nilai ekspor UKM Tahun 2013 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015 No
Indikator Sasaran
Satuan
Rencana sesuai dengan RPJMD Tahun 2015
3
Realisasi Akumulasi s/d. Tahun 2013 4
5
Persentase Capaian Kinerja (%) 6
1
2
1
Persentase koperasi sehat dan
%
57%
100%
57
US $
57.770.469,90
120.152.926,503
48
berkualitas 2
Peningkatan nilai ekspor UKM
Berdasarkan tabel 3.40,
diketahui bahwa hasil pencapaian indikator
kinerja persentase koperasi sehat dan berkualitas tahun 2013 dibandingkan dengan rencana RPJMD pada tahun 2015 menunjukkan angka 57% (positf ). diharapkan pada tahun ke 5 RPJMD capaian kinerjanya mencapai 100%.
Namun tetap
berupaya untuk mengatasi kekurangan–kekurangan dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan baik
melalui pembinaan manajemen terhadap pengurus
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 162
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
koperasi, penilaian koperasi dengan aspek penilaian meliputi: manajemen, pembukuan dan neraca keuangan koperasi. sedangkan untuk indikator Peningkatan Nilai Eksport UKM tahun 2013 dibanding dengan RPJMD pada tahun 2015 menunjukkan angka 48%, namun pemerintah tetap berupaya untuk tetap meningkatkan nilai eksport UKM pada tahun yang akan datang melalui program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri dengan kegiatan : Kabupaten Expo, Pameran dagang Hasil-hasil Kerajinan dan lain-lain.
Sasaran 20 Pertumbuhan sektor UKM dan Koperasi
Tabel 3.41 Analisis Pencapaian Sasaran 20 No.
Indikator
Satuan
Sasaran
1
Persentase
Capaian Kinerja
%
Tahun 2012 Target
Realisasi
Capaian Kinerja
Tahun 2013 Target
Realisasi
Capaian Kinerja
Tahun
Tahun
Tahun
2011
2012
2013
103,28
15
13,8
92 %
16
20
125 %
koperasi yang berubah klasifikasi/strata
Indikator persentase koperasi yang berubah klasifikasi/strata diperoleh dari jumlah koperasi sehat dibagi dengan jumlah koperasi yang ada. Adapun klasifikasi/strata koperasi meliputi: Sehat, cukup sehat, kurang dan tidak sehat. Klasifikasi koperasi didasarkan pada unsur-unsur meliputi: manajemen, pembukuan dan neraca keuangan. sejalan dengan kebijakan makro pemerintah pusat tentang ''Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan'' sebagai isu sentral di mana koperasi dan UKM sebagai pilarnya mendapat posisi yang sangat strategis untuk dibangun dan dikembangkan sebagai sektor real yang andal dalam membangun perekonomian nasional dan daerah. Sektor real ini cukup teruji dalam keadaan perekonomian bangsa yang dililit oleh krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan sektor ini masih tetap eksis dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian daerah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 163
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Di Kabupaten Badung terdapat 517 koperasi , diantaranya terdiri dari koperasi dalam kondisi sehat 124 buah, koperasi cukup sehat 279 buah,dan koperasi yang kurang dan tidak sehat berjumlah 114 buah. Dan dalam lima (5) tahun kedepan pemerintah berupaya mengubah klasifikasi/strata nya mulai dari yang kurang/tidak sehat menjadi koperasi cukup sehat sebanyak 40 buah dan koperasi yang cukup sehat menjadi kondisi sehat 200 buah. Untuk mencapai target tersebut dilaksanakan beberapa upaya antara lain program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan kegiatan Penilaian Pemeringkatan Koperasi dengan berbagai pembinaan dan pelatihan Berdasarkan tabel diatas, hasil pencapaian indikator persentase koperasi yang berubah klasifikasi/strata tahun 2013 sebesar 13,8 % dari target yang ditetapkan sebesar 15% sehingga capaian kinerja tercapai sebesar 92%, dan pada tahun 2013 hasil pencapaian indikator Persentase Koperasi yang Berubah Klasifkasi/strata sebesar 20% dari target 16% , sehingga capaian kinerjanya sebesar 125%. Bila dilihat perkembangan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 capaiannya 125% atau mengalami peningkatan. Grafik 3.47 Capaian Indikator Persentase koperasi yang berubah klasifikasi/strata Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung 25
Persentase
20 15 10 5 0 Target Realisasi
2011
2012
2013
14
15
16
14.46
13.8
20
Realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 164
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Tabel 3.42 Pencapaian Indikator Persentase koperasi yang berubah klasifikasi/strata Tahun 2013 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015
No
Indikator Sasaran
Satuan
Realisasi Akumulasi s/d. Tahun 2013
Persentase Capaian Kinerja (%)
4
Rencana sesuai dengan RPJMD Tahun 2015 5
1
2
3
1
Persentase koperasi yang
%
48
80
60
6
berubah klasifikasi/strata
Berdasarkan tabel 3.42, realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2013 dibandingkan dengan rencana RPJMD pada tahun 2015 menunjukkan angka yang positip dengan perkembangan 48 % sampai dengan tahun 2013 dengan persentase capaian kinerja 60% atau 143 koperasi, ini merupakan capaian pada tahun ke 3 RPJMD, untuk mencapai target yang ditentukan direncanakan pada tahun ke-5 akan mampu mencapai angka 80% (240 koperasi ) atau lebih . Sasaran 21 Tercapainya target produksi dan produktifitas pertanian dan perkebunan Tabel 3.43 Analisis Pencapaian Sasaran 21 Tercapainya target produksi dan produktifitas pertanian dan perkebunan
1
2
3
Capaian Kinerja Tahun 2011 4
5
6
Capaian Kinerja Tahun 2012 7
8
9
Capaian Kinerja Tahun 2013 10
1
Produktifitas padi Jumlah produksi padi Jumlah produksi hortikultura Jumlah produksi palawija Produktivitas
Kw/ha
103,93%
62
63,20
101,93 %
63
64,61
102,56
Ton
103,86%
124.500
124.598
100,08 %
124.700
112.704
90.38
Ton
83,35%
34.000
44.958
132,23 %
34.000
34.453
104,27
Ton
104,52%
12.750
11.407
89,47 %
13.000
19.407
149,28
Kg/ha
96,74%
520
583
112,11%
530
537
101,32
No.
2
3
4
5
Indikator Sasaran
Satuan
Tahun 2012 Target Realisasi
Tahun 2013 Target Realisasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 165
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
6
tanaman perkebunan Jumlah produksi tanaman perkebunan
Ton
185%
690
757
109,71%
710
757
106,62
Saat ini perkembangan pembangunan pertanian sudah mulai adanya pergeseran
yakni
dari
menghasilkan
produksi
memperhatikan
sisi
hanya semata,
sekedar mulai
bisnis (agrobisnis) dan
nilai tambah yang mungkin bisa diharapkan dari usaha tani yang masih ditekuni oleh sebagian besar masyarakat di Kabupaten Badung. Sub sektor pertanian tanaman pangan mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional maupun regional, yakni sebagai penghasil bahan pangan pokok, penyediaan bahan baku industri, menyediakan lapangan pekerjaan, untuk pelestarian sumberdaya alam dan nilai-nilai sosial budaya serta lingkungan hidup. Walaupun kecendrungan generasi muda yang mau menekuni pekerjaan sektor pertanian sudah menurun, nampaknya tetap harus diakui bahwa pembangunan pertanian dalam arti luas memiliki peranan yang sangat penting dan strategis antara lain untuk menciptakan ketahanan/ketersediaan pangan, memberikan sumbangan /kontribusi terhadap PDRB, dan sebagai penyedia lapangan kerja. Pembangunan sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan di Kabupaten Badung, disamping untuk memenuhi produksi dan tingkat konsumsi masyarakat, juga diharapkan mendukung kawasan hijau, kawasan konservasi, dan kawasan resapan air yang sangat berguna bagi kawasan di bagian hilirnya. Komitmen Pemerintah Kabupaten Badung untuk meningkatkan sektor pertanian dalam arti luas tergolong tinggi. Ini dapat dilihat dari anggaran yang diarahkan untuk sektor pertanian sebagai sektor unggulan .
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 166
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Berdasarkan tabel
diatas, bahwa untuk sasaran tercapainya target
produksi dan produktifitas pertanian dan perkebunan didukung oleh 6 (enam) indikator dan secara terinci masing – masing indikator dijelaskan sebagai berikut : Indikator produktivitas padi capaian kinerjanya sudah mencapai target dengan capaian kinerja sebesar 102,56 % dari target yang ditetapkan sebesar 63 Kw/Ha dan terealisasi sebesar 64,61kw/Ha. Tercapainya capaian indikator ini karena pemerintah kabupaten badung secara intensif menerapkan prinsip-prinsip pertanian yang komprehensif pada program dan kegiatan yang digunkan untuk mencapai capaian indikator ini. dibandingkan dengan capaian kinerja dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 terdapat trend peningkatan produktivitas yang cukup significan. Grafik 3.48 Capaian Indikator Produktifitas padi Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung 65 64
kw/ha
63 62 61 60 59 58
2011
2012
2013
Target
60.5
62
63
Realisasi
62.88
63.2
64.61
Indikator jumlah produksi padi, tahun 2013 ditargetkan sebesar 124.700 ton dan terealisasi sebesar 112.704 dan capaian kinerja baru mencapai 90,38 %, sehingga capaian kinejarnya belum tercapai, karena adanya perbaikan jaringan irigasi usaha tani yang menyebabkan
pengaturan ulang penanaman padi sehingga indeks
pertanaman menurun cukup signifikan sekalipun ada peningkatan produktifitas padi. Kedepan akan diupayakan lebih matang lagi dalam perencnaaan bidang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 167
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
irigasi. Dilihat perkembanga capaian kinerja dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 nampak terjadinya penurunan di tahun 2013.
Grafik 3.49 Capaian Indikator Jumlah produksi padi Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung 130,000
Ton
125,000
120,000
115,000
110,000
105,000
2011
2012
2013
Target
120,800
124,500
124,700
Realisasi
125,465
124,598
112,704
Indikator jumlah produksi hortikultura , tahun 2013 mentargetkan sebesar 34.000 ton dan telah terealisasi sebesar 34.453 ton , sehingga capaian kinerjanya sebesar 104.27 atau melebihi dari target yang ditetapkan. Tercapainya capaian kinerja ini karena Perubahan dari kondisi cuaca secara global memberi dampak yang menguntungkan bagi produksi hortikultura pada tahun 2013.Apabila dilihat
perkembangan capaian kinerja setiap tahunnya dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 terlihat bahwa masih cukup fluktuatif, akan tetapi masih berada pada kisaran capaian target indikator yang diharapkan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 168
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Grafik 3.50 Capaian Indikator Jumlah produksi hortikultura Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung 50,000 45,000 40,000 35,000 Ton
30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 -
2011
2012
2013
Target
33,000
34,000
34,000
Realisasi
27,505
44,958
34,453
Indikator jumlah produksi palawija, tahun 2013 ditargetkan sebesar 13.000 ton dan terealisasi sebesar 19.407, sehingga capaian kinerjanya sudah mencapai 149,28%. Tercapainya capaian kinerja ini karena terjadi perubahan pola tanam
yang
memfokuskan pada palawija adanya perbaikan saluran irigasi menyebabkan petani memilih jenis tananman yang sedikit memanfaatkan air. Apabila dilihat perbandingan capaian kinerja pertahun dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 terlihat cukup fluktuatif dengan tren meningkat. Grafik 3.51 Capaian Indikator Jumlah produksi palawija Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung 25,000 20,000
Ton
15,000 10,000 5,000 -
2011
2012
2013
Target
12,500
12,750
13,000
Realisasi
13,065
11,407
19,407
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 169
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Untuk indikator produktivitas tanaman perkebunan, tahun 2013 menargetkan sebesar 530 kg/ha dan terealisasi sebesar 537 kg/ha, sehingga capaian kinerjanya telah mencapai 101,32. Tercapainya capaian kinerja ini karena peran pemerintah dalam meningkatkan produktifitas dengan metode dan program yang berimbang dan memadai sehingga target indikator dapat dicapai. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja setiap tahunnya dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 terlihat bahwa produktivitas masih fluktuaktif namun tren cenderung meningkat.
Grafik 3.52 Capaian Indikator Produktivitas tanaman perkebunan Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung 700 600
Kg/Ha
500 400 300 200 100 0
2011
2012
2013
Target
430
520
530
Realisasi
416
583
537
Sedangkan untuk indikator jumlah produksi tanaman perkebunan tahun 2013 mentargetkan sebesar 710 ton dan terealisasi sebesar 757 ton, sehingga capaian kinerjanya sudah mencapai 108,62 %. Tercapainya capaian kinerja ini karena sebagian besar luas tanaman perkebunan dapat berproduksi dengan baik sehingga target produksi tanaman perkebunan dapat tercapai. Apabila dibandingkan capaian kinerja setiap tahunnya dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 terlihat bahwa tren produksi masih cukup fluktuaktif.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 170
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Grafik 3.53 Capaian Indikator Jumlah produksi tanaman perkebunan Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung
900 800 700
Ton
600 500 400 300 200 100 0
2011
2012
2013
Target
465
690
710
Realisasi
850
757
757
Realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut :
Tabel 3.44 Pencapaian Sasaran 21Tercapainya target produksi dan produktifitas pertanian dan perkebunanTahun 2013 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015 No
1
2
3
4
Rencana sesuai dengan RPJMD Tahun 2015 5
1 2 3
Produktifitas padi Jumlah produksi padi Jumlah produksi hortikultura Jumlah produksi palawija Produktivitas tanaman perkebunan Jumlah produksi tanaman perkebunan
Kw/Ha Ton Ton
64,32 112.704 34.453
64 124.950 36.000
100,5 90,19 95,70
Ton Kg/ha/th
19.407 537
13.500 550
143,75 97,63
Ton
757
730
106,62
4 5 6
Indikator Sasaran
Pencapaian sasaran
Satuan
Realisasi Akumulasi s/d. Tahun 2013
Persentase Capaian Kinerja (%) 6
tercapainya target produksi dan produktifitas
pertanian dan perkebunan secara umum menunjukkan perkembangan yang sangat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 171
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
baik, jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun ke lima RPJMD optimis akan tercapai. Sasaran 22 Tercapainya target pemasaran Tabel 3.45 Analisis Pencapaian Sasaran 22 Tercapainya target pemasaran No.
Indikator
Satua
Capaian
Tahun 2012
Sasaran
n
Kinerja
Targe
Tahun
t
Capaian
Realisasi
2011 1 1
2
3
Volume eksport
Ton
100
Tahun 2013
Capaian
Kinerja
Targe
Realisa
Kinerja
Tahun
t
si
Tahun
2012
2012
4
5
6
7
8
9
20
18
90 %
30
50
166,7
komoditi perkebunan
Kabupaten Badung selain dikenal sebagai daerah wisata dengan keunikan ragam budayanya, saat ini mulai dikenal dengan produksi kopi arabikanya yang mempunyai kekhasan tersendiri yang berbeda dengan kopi yag lainnya Berdasarkan tabel 3.45 diatas , indikator sasaran volume eksport komoditi perkebunan tahun 2013 terealisasi sebesar 50 ton dari target yang ditetapkan sebesar 30 ton dan capaian kinerja
mencapai 166,7%. Apabila
dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2012 terealisasi sebesar 18 ton dari target yang ditetapkan sebesar 20 ton. Volume eksport komoditi perkebunan tahun 2013 lebih tinggi dibandingkan tahun 2012 dari 18 ton menjadi 50 ton. Jenis komoditi untuk eksport adalah Kopi Arabika karena memiliki rasa yang khas dengan pusat produksi diwilayah Kecamatan Petang
Kabupaten Badung.
Agroekosistem diwilayah kopi arabika tersebut memberikan karateristik spesifik terhadap citarasa dan aroma khas kopi arabika kopi arabika didaerah lainnya.
Petang yang tidak sama
pada
Terjadinya peningkatan
eksport ini juga
disebabkan karena peningkatan promosi di dalam daerah
Festival Budaya
Pertanian Badung utara. Adapun negara tujuan eksport Kopi Arabika tersebut adalah Jepang dan Korea selatan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 172
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Untuk lebih jelasnya perkembangan
volume eksport setiap
tahunnya dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 secara terinci dapat dilihat pada grafik sebagai berikut : Grafik 3.54 Capaian Indikator Volume eksport komoditi perkebunan Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung 60 50
Ton
40 30 20 10 0
2011
2012
2013
Target
8
20
30
Realisasi
8
18
50
Realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut : Tabel 3.46 Pencapaian Indikator Volume eksport komoditi perkebunan Tahun 2013 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015 No
Indikator
Satuan
Realisasi
Rencana sesuai
Persentase Capaian
Akumulasi s/d.
dengan RPJMD
Kinerja
Tahun 2013
Tahun 2015
(%)
3
4
5
6
Ton
76
40
190
Sasaran
1 1
2 Volume eksport komoditi perkebunan
Berdasarkan tabel tersebut diatas, volume eksport komoditi perkebunan di Kabupaten Badung di tahun ke tiga RPJMD telah mencapai target, akan tetapi peningkatan volume eksport komoditi perkebunan harus terus didukung dan juga diperlukan adanya
pengembangan komoditi eksport lainnya seperti asparagus
yang sangat potensial dikembangkan di Kabupaten Badung. Hasil penelitian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 173
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
menunjukkan bahwa asparagus yang diproduksi di Petang memiliki aroma dan rasa yang di sukai konsumen. hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Badung masih memiliki beberapa komoditi yang memungkinkan untuk mengembangkan volume eksport. Sasaran 23 Peningkatan populasi ternak dan produksi daging dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani Tabel 3.47 Analisis Pencapaian Sasaran 23 Peningkatan populasi ternak dan produksi daging dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani No.
Indikator
Satua
Capaian
Sasaran
n
Kinerja
1
2
1
Populasi
Tahun 2012 Target
Realisasi
Capaian Kinerja
Tahun 2013 Target
Realisasi
Capaian Kinerja
Tahun
Tahun
Tahun
2011
2012
2013
3
4
5
6
7
8
9
Ekor
100,41%
1.720.789
1.357.001
79.00 %
1.788.789
1.366.005
76,36
Ton
87,46 %
20.834,9
15.864,30
76,14 %
21.704,90
15.894,04
73,23
Kg/kapit
86,36
52,48
39,71
75,67 %
54,38
41,48
76,28
ternak 2
Produksi daging
3
Tingkat konsumsi
a/th
daging
Perkembangan peternakan diarahkan untuk meningkatkan populasi dan produksi melalui diversifikasi dan intensifikasi untuk pemenuhan terhadap kebutuhan
protein
hewani,
Pemerintah
Kabupaten
Badung
akan
terus
mengembangkan usaha peternakan dan perikanan tradisional kearah komersial melalui pembinaan teknis dan permodalan sehingga pendapatan petani/nelayan dan pembudidaya ikan dapat ditingkatkan. Berdasarkan tabel diatas, dari 3 (tiga) indikator sasaran pada tahun 2013 belum mencapai target seperti yang telah ditetapkan, serta mengalami trend penurunan untuk capaian target kinerjanya. prosentase capaian kinerja sasaran pada tahun 2013 mencapai angka 75,29% , ini berarti masih menunjukkan angka kategori baik. Capaian kinerja indikator populasi ternak di Kabupaten Badung tahun 2013 mencapai 76,36 % atau sebesar 1.366.005 ekor, dibandingkan dengan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 174
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
populasi ternak tahun 2012 terjadi peningkatan populasi ternak sebesar 0,66 % . Peningkatan populasi ternak pada tahun 2013 ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adanya kenaikan populasi babi, kambing dan unggas. Namun demikian ada beberapa populasi ternak pada tahun 2013 yang turun dari tahun 2012. Berikut gambaran sebaran populasi ternak di Kabupaten Badung tahun 2013 sesuai tabel dibawah. Grafik 3.55 Capaian Indikator Populasi ternak Tahun 2011-2013 di Kabupaten Badung 2,000,000 1,800,000 JUMLAH TERNAK
1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 -
2011
2012
2013
Target
1,654,789
1,720,789
1,788,789
Realisasi
1,661,692
1,357,001
1,366,005
Tabel Populasi ternak per Kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2013 POPULASI TERNAK (EKOR) tahun 2013 NO
KECAMATAN
1
SAPI
KUDA
KERBAU
BABI
KAMBING/ DOMBA
UNGGAS
ANEKA TERNAK
JUMLAH
KUTA SELATAN
12.318
-
-
4.971
17
94.054
7.505
118.865
2
KUTA
500
-
-
107
15
13.454
2.693
16.769
3
KUTA UTARA
1.685
14
-
5.040
115
39.427
2.722
49.003
4
MENGWI
5.582
-
2
29.485
96
543.383
17.533
596.081
5
ABIANSEMAL
6.135
-
-
32.095
77
289.845
13.105
341.257
6
PETANG
11.908
-
-
13.073
400
214.958
3.691
244.030
JUMLAH 2013
38.128
14
2
84.771
720
1.195.121
47.249
1.366.005
JUMLAH 2012
49.051
34
5
83.142
627
1,175,075
49,067
1.357.001
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 175
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Dari tabel di atas, dapat digambarkan bahwa Kecamatan Mengwi memberikan kontribusi paling besar terhadap jumlah populasi ternak di Kabupaten Badung sebesar 43,64%. Sedangkan Kabupatern yang memberikan kontribusi terkecil terhadap jumlah populasi ternak di Kabupaten Badung adalah Kecamatan Kuta sebesar 1,24%. Sebaran populasi ternak di Kabupaten Badung tahun 2013 berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada gambar pie dibawah ini:
PETANG 17.86%
ABIANSEMAL 24.98%
KUTA SELATAN 8.70%
KUTA 1.23% KUTA UTARA 3.59%
MENGWI 43.64%
Fluktuasi populasi ternak di Kabupaten Badung dikarenakan oleh adanya jumlah kelahiran, kematian, pemotongan, pemasukan dan pengeluaran ternak disamping karena pengaruh ekonomi yang mempengaruhi harga jual ternak, harga sarana produksi dan pasar serta minat dan kemampuan peternak dalam mengembangkan / mempertahankan usaha peternakannya. Namun demikian pemerintah tetap berupaya memberikan sosialisasi dan pembinaan terhadap kelompok- kelompok peternak untuk melakukan substitusi pakan (pakan pengganti) dari pakan pabrikan guna menyikapi mahalnya harga pakan. Pencapaian kinerja dari indikator produksi daging di Kabupaten Badung tahun 2013 mencapai 73,23 % atau 15.894,04 ton, bila dibandingkan dengan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 176
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
produksi daging tahun 2012 terjadi peningkatan produksi daging sebesar 0,19 % atau 29,64 ton di tahun 2013. Secara rinci produksi daging per kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut: Grafik 3.56 Capaian Indikator Produksi daging Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung 25,000.00
Axis Title
20,000.00
15,000.00
10,000.00
5,000.00
-
2011
2012
2013
Target
20,004.90
20,834.90
21,704.90
Realisasi
17,498.80
15,834.30
15,894.04
Tabel.3.48 Produksi Daging per Kecamatan di Kabupatern Badung Tahun 2013
D A G I N G (TON) N O
KECAMATAN
1
SAPI
KERBAU
BABI
KAMBING/ DOMBA
Ayam Buras
A. Ras Petelur
Ayam Ras Pedaging
Itik
JUMLAH
KUTA SELATAN
13,15
0
1.640,61
9,29
84,35
1,10
115,50
0,84
1.864,84
2
KUTA
4,31
0
522,12
5,03
15,54
0
0
0
547,00
3
KUTA UTARA
6,35
0
301,57
44,23
36,34
0
39,60
1,08
429,17
4
MENGWI
0
0
734,11
0
205,97
29,43
1.815,66
20,05
2.805,22
5
ABIANSEMAL
1.896,50
0
5.502,47
0,71
107,68
11,00
841,55
27,01
8.386,92
6
PETANG
0,68
0
727,81
1,20
56,98
0
1.027,50
1,72
1.860,89
JUMLAH 2013
1.920,99
0
9.428,69
60,46
506,86
41,53
3.884,81
50,70
15.894,04
JUMLAH 2012
1.876,10
0
9.507,90
152,20
531,90
38,30
3.712,50
45,50
15.864,40
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 177
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Dari tabel 3.48 diatas, terdapat trend peningkatan dan penurunan pada produksi daging di tahun 2013. Trend peningkatan terjadi pada produksi daging sapi, ayam ras petelur dan pedaging, sedangkan trend penurunan terjadi pada produksi daging babi, kambing dan ayam buras.Terjadinya penurunan produksi daging disebabkan oleh beberapa faktor antara lain terjadinya penurunan jumlah pemotongan baik pemotongan babi, kambing maupun ayam pada tahun 2013 yang disebabkan
oleh
faktor
pasar
(permintaan
pasar).
Tabel
diatas
dapat
menggambarkan bahwa Kecamatan Abiansemal memberikan kontribusi terbesar terhadap produksi daging di Kabupaten Badung sedangkan kecamatan Kuta Utara memberikan kontribusi terkecil terhadap produksi daging di Kabupaten Badung. Berikut komposisi produksi daging per kecamatan di Kabupaten Badung : Diagram produksi Daging Per Kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2013
KUTA SELATAN 11.73%
KUTA 3.44%
KUTA UTARA 2.70%
MENGWI 17.65%
PETANG 11.71%
ABIANSEMAL 52.77%
Melihat permasalahan tersebut diatas pemerintah berupaya melalui sosialisasi
dan
pembinaan
kepada
kelompok-kelompok
peternak
tentang
pakan/ransum yang murah sebagai alternatif mengantisipasi harga pakan sentrat yang semakin mahal, kebijakan pembatasan masuknya babi luar / ras ke Kabupaten Badung.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 178
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Sedangkan capaian kinerja tingkat konsumsi daging tahun 2013 sebesar 41,48 kg/kapita/tahun atau sebesar 76,28% dari target yang telah ditetapkan sebesar 54,38 % kg/kapita/tahun. Apabila dibandingkan dengan tingkat konsumsi daging pada tahun 2012 sebesar 39,71 kg/kapita/tahun. Ini berarti tingkat konsumsi daging tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 4,46% atau 1,71 kg/kapita/tahun. Belum tercapainya target tingkat konsumsi daging pada tahun 2013 dipengaruhi adanya penurunan populasi ternak dan penurunan produksi daging pada tahun bersangkutan juga karena dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Namun demikian Tingkat konsumsi daging di Kabupaten Badung pada tahun 2013 sudah memenuhi standar gizi nasional, dimana kebutuhan akan protein hewani 18 gram perkapita per hari, yang terbagi 12 gram protein berasal dari ikan dan 6 gram protein berasal dari ternak yang setara dengan daging 10,3 kg/kapita/tahun, telur 6,5 kg/kapita/tahun dan susu 7,2 kg/kapita/tahun ( sumber : standar Gizi Nasional Widya Karya Pangan dan Gizi IV, 1998 ). Grafik 3.57 Capaian Indikator Tingkat konsumsi daging Tahun 2011 - 2013 di Kabupaten Badung 60
Kg/Kapita/Tahun
50 40 30 20 10 0
2011
2012
2013
Target
50.66
52.48
54.38
Realisasi
43.75
39.71
41.48
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 179
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Sasaran 24 Peningkatan produksi perikanan dalam pemenuhan kebutuhan akan protein yang bersumber dari ikan Tabel 3.49 Analisis Pencapaian sasaran 24 Peningkatan produksi perikanan dalam pemenuhan kebutuhan akan protein yang bersumber dari ikan Capaian No.
Indikator Sasaran
Satuan
Kinerja
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun
2
1
Produksi
3 Ton
103,08
Kinerja
Tingkat
Capaian
Realisasi
Kinerja Tahun 2013
2012 4
5
6
7
8
9
50.323,8
48.564,0
96,50 %
59.929,4
49.099,32
81,93
32,20
100,62
perikanan 2
Tahun 2013 Target
Tahun
2011 1
Capaian
0 Kg/kapita/t
konsumsi ikan
99,70
31,50
31,10
98,73 %
32,00
on
Kabupaten Badung mempunyai
garis
pantai sekitar 82 Km
sehingga
mempunyai potensi seperti
sumber
daya perikanan, budidaya rumput laut, terumbu karang dengan biota lautnya. Laut dengan kawasan pesisir bukan hanya menjadi obyek pembangunan akan tetapi harus ditumbuhkan sebagai subyek pembangunan. Pencapaian indikator kinerja pada sasaran peningkatan produksi perikanan dalam pemenuhan kebutuhan akan protein yang bersumber dari ikan belum mencapai target seperti yang telah ditetapkan. Produksi perikanan pada tahun 2013 mencapai 49.099,32 ton atau 81,93% dari target yang telah ditetapkan sebesar 59.929,4 ton . Jika dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 48.564,0 terjadi peningkatan produksi sebesar 1,10 % dari target yang telah ditetapkan. Secara rinci produksi perikanan per kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 180
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Grafik 3.58 Capaian Kinerja Produksi perikanan Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung 70,000.00 60,000.00 50,000.00
Ton
40,000.00 30,000.00 20,000.00 10,000.00 -
2011
2012
2013
Target
37,239.40
50,323.80
59,929.32
Realisasi
38,386.00
48,564.00
49,099.32
Tabel 3.50 Produksi Perikanan Per Kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2013 Kegiatan Perikanan Laut (ton) NO
Perikanan Darat (ton)
KECAMATAN Penangkapan
Budidaya
Perairan umum
Tambak
Kolam air tenang
saluran irigasi
sawah (inmindi dan non inmindi)
JUMLAH
1
KUTA SELATAN
1.839,05
43.986,20
16,70
0,00
2,83
0,00
0,00
45.844,78
2
KUTA
2.840,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.840,11
3
KUTA UTARA
25,06
0,00
0,00
0,00
13,10
0,00
0,00
38,16
4
MENGWI
44,18
0,00
0,00
0,00
39,18
0,00
0,00
83,36
5
ABIANSEMAL
0,00
0,00
0,00
0,00
279,05
1,60
1,50
282,15
6
PETANG
0,00
0,00
0,00
0,00
4,34
0,30
6,12
10,76
JUMLAH 2013
4.748,40
43.986,20
16,70
0,00
338,50
1,90
7,62
49.099,30
JUMLAH 2012
4.570,75
43.593,47
61,44
0,00
329,14
0,85
7,90
48.563,55
Produksi perikanan di Kabupaten Badung berasal dari produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya. Produksi perikanan tangkap terdiri dari produksi penangkapan ikan di laut sebesar 4.748,40 ton dan produksi penangkapan ikan di
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 181
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
perairan umum sebesar 16,70 ton. Sedangkan Produksi perikanan budidaya terdiri dari produksi budidaya laut (rumput laut) 43.986,20 ton dan produksi budidaya air tawar (tambak, kolam air tenang, saluran irigasi dan sawah) sebesar 364,72 ton. Peningkatan produksi perikanan tangkap mencapai 2,87% dari 4.632,2 ton pada tahun 2012 menjadi 4.765,10 ton pada tahun 2013. Peningkatan produksi perikanan budidaya mencapai 0,92% dari 43.931,36 ton pada tahun 2012 menjadi 44.334,22 ton pada tahun 2013. Secara keseluruhan produksi perikanan mengalami peningkatan terutama ditunjang oleh peningkatan produksi penangkapan di laut dan budidaya rumput laut yang ada di kecamatan Kuta Selatan. Sementara itu produksi perikanan air tawar yang mengalami penurunan adalah produksi perikanan di perairan umum dan di sawah. Penurunan produksi perikanan air tawar disebabkan oleh beberapa faktor yaitu harga pakan yang masih tinggi dan belum adanya pakan alternative untuk jenis ikan tertentu seperti ikan gurami, karper dan nila, ketersediaan dan kualitas benih masih terbatas dan belum memadai sehingga menghambat peningkatan produksi perikanan, dan kemampuan teknis petugas, nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan di bidang penguasaan dan penerapan teknologi serta dalam mengakses teknologi di bidang perikanan dan kelautan belum memadai, kecepatan pertumbuhan rumput laut cenderung mengalami penurunan
yang dapat
mengancam peningkatan produksi budidaya rumput laut. Beberapa Solusi yang ditawarkan Mencari alternative pakan lain yang harganya terjangkau petani khusus untuk pengembangan ikan gurami, karper dan nila, meningkatkan produksi benih ikan baik dari segi kuantitas maupun kualitas melalui regenerasi induk dan rehab kolam-kolam pembenihan di balai benih ikan serta tetap berupaya mendorong peningkatan produksi di panti-panti benih. Secara kontinyu melaksanakan bintek, pelatihan, magang, demplot dan sekolah lapang bagi nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan. Untuk permasalahan rumput laut, perlu merencanakan peremajaan bibit unggul rumput laut guna mempertahankan tingkat produktivitas yang tinggi disamping itu pengadaan sarana penangkapan berupa armada tangkap mesin dan alat tangkap baik melalui APBD I, APBD II maupun APBN. Dari tabel produksi perikanan di atas kecamatan yang menunjukan kontribusi terbesar terhadap jumlah produksi perikanan di Kabupaten Badung
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 182
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Tahun 2013 adalah Kecamatan Kuta Selatan sebesar 94,69%. Tingginya produksi perikanan di Kecamatan Kuta Selatan karena tingginya produksi budidaya rumput laut yang memberikan kontribusi terbesar terhadap tingkat produksi perikanan di Kabupaten Badung yaitu sebesar 43.593,47 ton. Sedangkan kecamatan yang memberikan kontribusi terkecil terhadap jumlah produksi perikanan di Kabupaten Badung adalah kecamatan Petang sebesar 0.01%. Grafik 3.59 Capaian Indikator Tingkat Konsumsi Ikan Kabupaten Badung Tahun 2011 - 2013 32.5
Kg/Kapita/Ton
32 31.5 31 30.5 30 Target Realisasi
2011
2012
2013
31
31.5
32
30.91
31.1
32.2
Sedangkan terhadap capaian kinerja
dari indikator sasaran tingkat
konsumsi ikan Kabupaten Badung pada tahun 2013 mencapai 32,20 kg/kapita/th atau 100,62% dari target tahun 2013. Artinya setiap orang menkonsumsi 32,20 kg ikan per tahun. Jika dibandingkan dengan tingkat konsumsi ikan pada tahun 2012 sebesar 31,10 kg/kapita/tahun, tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Badung mengalami peningkatan sebesar 3,53% atau 1,10 kg/kapita/tahun, peningkatan tingkat konsumsi ikan dapat menjadi sebuah indikasi peningkatan kesadaran masyarakat Kabupaten Badung akan pentingnya mengkonsumsi makanan bernilai gizi tinggi seperti ikan. Tingkat konsumsi ikan di Provinsi Bali tahun 2013 sebesar 29,70 kg/kapita/tahun artinya tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Badung lebih tinggi 2,5 kg/kapita/tahun dengan tingkat konsumsi ikan Provinsi Bali. Namun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 183
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
demikian capaian ini juga tercatat masih lebih rendah dibandingkan dengan ratarata konsumsi ikan per kapita nasional tahun 2013 sebesar 35,62 kg per kapita per tahun (sumber: www.beritasatu.com/ekonomi/159401-2013-kinerja-kkp-lampautarget.html). Berikut gambar komposisi tingkat konsumsi ikan Kabupaten Badung terhadap tingkat konsumsi ikan provinsi dan nasional dibawah ini:
Grafik 3.60 komposisi tingkat konsumsi ikan Kabupaten Badung terhadap tingkat konsumsi ikan provinsi dan nasional 37.00 36.00 35.00 34.00 33.00 32.00 31.00
35.62
30.00 29.00
32.20
28.00
29.70
27.00 26.00 Kabupaten Badung
Provinsi Bali
Nasional
Guna meningkatkan tingkat konsumsi ikan, diupayakan fokus terhadap program-program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan sehingga produksi perikanan tangkap maupun budidaya dapat terserap di pasar domestik. Hal ini juga dapat menumbuhkembangkan sentra-sentra pengolahan ikan, mengembangkan jaringan usaha mikro, kecil dan menengah. Ketersediaan pasokan ikan secara kontinu dapat mendukung peningkatan konsumsi ikan. Disamping itu perlu digalakannya promosi produk dan gerakan makan ikan di Kabupaten Badung. GEMARIKAN merupakan program unggulan yang bersifat multisektoral dan berpijak kepada kekuatan sinergi antara pelaku pasar dengan pemerintah. Promosi GEMARIKAN bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar gemar mengkonsumsi ikan, agar tercipta generasi kedepan yang lebih berkualitas. Realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 184
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Tabel. 3.51 Pencapaian Indikator Produksi Ikan dan Tingkat Konsumsi Ikan Tahun 2013 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015 Rencana sesuai dengan RPJMD Tahun 2015
Persentase Capaian Kinerja (%)
No
Indikator Sasaran
Satuan
Realisasi Akumulasi s/d. Tahun 2013
1
2
3
4
5
6
Ton
136.049,15
283.577
47,97
Kg/kapita/ton
32,20
33,00
97,57
1
Produksi perikanan
2
Tingkat konsumsi ikan
Tabel di atas menunjukan bahwa pencapaian kinerja produksi perikanan di Kabupaten Badung pada tahun ke 3 (tiga) RPJMD baru mencapai 47,97%. Kinerja ini belum mencapai target RPJMD tahun ke 3 (tiga) sebesar 50,01%. Sedangkan pencapaian tingkat konsumsi ikan Kabupaten Badung pada tahun ke 3 (tiga) RPJMD sebesar 97,57% dari target yang ditetapkan sebesar 33 kg/kapita/ton. Pencapaian target tingkat konsumsi ikan pada tahun 2013 yang hampir 100% perlunya disikapi dengan merevisi target kinerja di tahun yang akan datang dengan maksud sebagai upaya peningkatan kinerja. Sasaran 25 Peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan
Tabel 3.52 Analisis Pencapaian sasaran 25 Peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan Capaian No.
1 1
Indikator Sasaran
2
Satuan
Kinerja
Target
Realisasi
Capaian Kinerja
Tahun 2013 Target
Realisasi
Capaian Kinerja
Tahun
Tahun
Tahun
2011
2012
2013
3
Produksi pengolahan
Tahun 2012
4
5
6
7
8
9
Ton
95,21 %
3.780
3.781,44
100,04
4.140
4.138,40
99,96
Ton
94,90 %
8.333
8.333
100 %
8.500
8.501
100,01
hasil perikanan 2
Produksi pemasaran komoditi perikanan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 185
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Sasaran diatas dimaksudkan sebagai upaya peningkatan nilai tambah produk- produk hasil perikanan serta untuk meningkatkan dan memper luas peluang pasar produk-produk perikanan. Terdapat 2 (dua) indikator yang digunakan sebagai pencapaian keberhasilan sasaran diatas, yaitu produksi pengolahan hasil perikanan dan produksi pemasaran komoditi perikanan dan secara rinci capaian masing – masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut : Pencapaian kinerja produksi pengolahan hasil perikanan tahun 2013 sebesar 99,96%. Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Badung tahun 2013 mencapai 4.138,40 ton. Terdapat 8 kelompok pengolah hasil perikanan yang memberikan kontribusi terhadap produksi pengolahan di Kabupaten Badung. Pada tahun 2013 produksi pengolahan terbanyak didapat dari usaha ikan bakar yang terdapat di Kedonganan dan Jimbaran dengan jenis komoditi sebagai berikut: udang, cumi, jangki, sniper, kakap. Jika dibandingkan dengan produksi pengolahan pada tahun 2012, produksi pengolahan hasil perikanan mengalami peningkatan sebesar 9,44% yaitu dari 3.781,44 ton pada tahun 2012 menjadi 4.138,40 ton pada tahun 2013.
Grafik 3.61 Capaian Indikator Produksi pengolahan hasil perikanan Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung 4,500.00 4,000.00 3,500.00
Axis Title
3,000.00 2,500.00 2,000.00 1,500.00 1,000.00 500.00 -
1
2
3
Series1
3,420.00
3,780.00
4,140.00
Series2
3,256.18
3,781.44
4,138.40
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 186
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan pada umumnya tergantung terhadap ketersediaan bahan baku yang ada yaitu produksi perikanan disamping itu perlunya teknologi penanganan produksi hasil perikanan melalui pengadaan
sarana
dan
prasarana
pengolahan
hasil
perikanan,
perlunya
industrialisasi pengolahan hasil perikanan untuk menangani hasil tangkap dalam jumlah besar pada musim puncak, serta sosialisasi terhadap kelompok-kelompok pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Badung. Untuk tahun 2013, jenis-jenis produk olahan hasil-hasil perikanan yang ada di Kabupaten Badung antara lain pindang, abon, bakso ikan, pepes ikan, krupuk rumput laut, rempeyek rumput laut, dodol rumput laut, cendol rumput laut dan olahan ikan bakar Pencapaian kinerja produksi pemasaran komoditi perikanan tahun 2013 sebesar 100,01%. Jika dibandingkan dengan tahun 2012, produksi pemasaran komoditi perikanan mengalami peningkatan sebesar 2,02% atau 168 ton yaitu dari 8.333 ton dari tahun 2012 menjadi 8.501 ton pada tahun 2013. Produksi pemasaran komoditi perikanan merupakan salah satu kinerja yang mendukung program minapolitan yang sedang digarap oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung. Kawasan minapolitan mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa dan kegiatan pendukung lainnya. Perlu adanya strategi pemasaran terhadap komoditi perikanan di Kabupaten Badung guna meningkatkan produksinya. Salah satunya dengan melaksanakan program-program dan kegiatankegiatan yang mendukung peningkatan produksi komoditi perikanan. Komoditi perikanan yang menonjol pada tahun 2013 di Kabupaten Badung adalah ikan Cakalang, Layang dan Tuna (perikanan laut) serta Nila, Karper dan Lele (perikanan darat) dimana sentra pemasaran ikan terbesar ada di kelurahan Kedonganan Kecamatan Kuta. Realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 187
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Tabel. 3.53 Pencapaian Indikator Produksi pengolahan hasil perikanan dan Produksi pemasaran komoditi perikanan Tahun 2013 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015 No
Indikator Sasaran
1 1 2
Satuan
2 Produksi pengolahan hasil perikanan Produksi pemasaran komoditi perikanan
Realisasi Akumulasi s/d. Tahun 2013
3
4
Rencana sesuai dengan RPJMD Tahun 2015 5
Persentase Capaian Kinerja (%) 6
Ton
11.175,33
20.700
53,98
Ton
24.587,33
42.516
57,83
Tabel di atas menunjukan bahwa pencapaian kinerja produksi pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Badung pada tahun ke 3 (tiga) RPJMD baru mencapai 53,98%. Sedangkan pencapaian produksi pemasaran komoditi perikanan Kabupaten Badung pada tahun ke 3 (tiga) RPJMD sebesar 57,83% dari target yang ditetapkan di akhir RPJMD sebesar 42.516 ton.
Sasaran 26 Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Tabel 3.54 Analisis Pencapaian Sasaran 26 Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat No.
Indikator Sasaran
1
2
1
Prosentase kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban yang tertangani Persentase pelanggaran penyakit masyarakat yang tertangani
2
Satuan
3
4
5
6
Capaian Kinerja Tahun 2012 7
%
31,57
40
45,37
113,43
50
52,44
104,88
100
100
100
100
100
100
100
%
Tahun 2011
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun 2013 Target
Realisasi
8
9
Capaian Kinerja Tahun 2013 10
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 188
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Pada prinsipnya penegakan Perda dan Perbup merupakan upaya yang dilakukan untuk menjamin dan memastikan Perda dan Peraturan Kepala Daerah dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Analisis pencapaian sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat didukung oleh 2 (dua) indikator yaitu indikator persentase kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban yang tertangani dan indikator jumlah kasus pelanggaran penyakit masyarakat secara rinci dapat digambarkan sebagai berikut: Indikator sasaran persentase kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban yang tertangani dengan target kinerja
sebesar 50 %. Target kinerja sasaran
diukur dari jumlah pelanggaran Perda dan Perbup yang diselesaikan terhadap jumlah pelanggaran Perda dan Perbup yang dilaporkan dan dipantau. Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup yang dilaporkan dan dipantau di Tahun 2013 sebanyak 2.475 pelanggaran dan jumlah pelanggaran Perda dan Perbup yang diselesaikan sebanyak 1.298 pelanggaran. Untuk menghitung prosentase
kejadian gangguan ketentraman dan
ketertiban yang tertangani digunakan rumus sebagai berikut : Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup yang diselesaikan ----------------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup yang dilaporkan dan dipantau
1.298 = ------------ x 100 % 2.475 = 52,44 %. Pada Tahun 2013, target kinerja ditetapkan sebesar 50 % dengan
realisasi
capaian indikator sasaran sebesar 52,44 %, berarti capaian kinerja sebesar 104,88 % atau bermakna memuaskan. Dan untuk capaian indikator sasaran pada Tahun 2012, target kinerja ditetapkan sebesar 40 % dengan realisasi capaian indikator sasaran sebesar 45,37 %, berarti capaian kinerja sebesar 113,43 % atau memuaskan. Hasil capaian persentase kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban yang tertangani di Kabupaten Badung tahun 2011 sampai 2013 menunjukkan tren
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 189
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
pencapaian yang meningkat sesuai target yang ditetapkan dalam RPJMD. Secara rinci capaian persentase kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban yang tertangani seperti tabel berikut :
Grafik 3.62 Prosentase Kejadian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban yang Tertangani di Kabupaten Badung Tahun 2011 s/d 2013 60
%
50 40 30 20 10 0
2011
2012
2013
30
40
50
31.57
45.37
52.44
Target RPJMD Capaian
Terhadap indikator sasaran prosentase pelangggaran penyakit masyarakat yang tertangani. Segala tindakan/prilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat dan dianggap sebagai bentuk – bentuk penyimpangan antara lain:
minuman keras, penyalahgunaan narkotika,
perkelahian antar pelajar, PSK, gepeng dan lain-lain. Tahun 2013 target kinerja ditetapkan sebesar 100 % dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100 % atau memuaskan. menghitung prosentase
Berdasarkan hal tersebut,
pelangggaran penyakit masyarakat
yang tertangani
digunakan rumus sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 190
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Jumlah pelangggaran penyakit masyarakat yang diselesaikan -------------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah pelanggaran pelangggaran penyakit masyarakat 800 = ------------ x 100 % 800 = 100 %.
Tahun 2013 dengan target kinerja ditetapkan sebesar 100 % dengan
realisasi
capaian indikator sasaran sebesar 100 %, berarti capaian kinerja sebesar 100% atau memuaskan. Hasil capaian persentase pelanggaran penyakit masyarakat yang tertangani di Kabupaten Badung tahun 2011 sampai 2013 menunjukkan pencapaian sesuai target yang ditetapkan dalam RPJMD. Secara rinci capaian persentase kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban yang tertangani seperti tabel berikut : Grafik 3.63 Prosentase Kejadian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban yang Tertangani di Kabupaten Badung Tahun 2011 s/d 2013
120 100 80 %
60 40 20 0
2011
2012
2013
Target RPJMD
100
100
100
Capaian
100
100
100
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 191
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Dengan adanya peningkatan target kinerja serta
capaian kinerja dari
Tahun 2012 dibandingkan dengan Tahun 2013, ada peningkatan kinerja dalam bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja dengan cara melakukan penindakan terhadap semua pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum dan peraturan daerah, menindaklanjuti semua laporan, pengaduan dan perintah khusus dari pimpinan untuk melakukan penindakan terhadap masyarakat yang melanggar ketentraman dan ketertiban umum dan PERDA dan PERBUB. Realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD sebagai berikut :
Tabel. 3.55 Pencapaian Indikator Prosentase kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban yang tertangani dan Prosentase pelanggaran penyakit masyarakat yang tertangani Tahun 2013 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015 No
Indikator Sasaran
Satuan
Realisasi Akumulasi s/d. Tahun 2013
1
2
3
1 2
Prosentase kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban yang tertangani Prosentase pelanggaran penyakit masyarakat yang tertangani
Berdasarkan
Persentase Capaian Kinerja (%)
4
Rencana sesuai dengan RPJMD Tahun 2015 5
%
52,44
100
52,40
%
100
100
100
6
tabel diatas diketahui bahwa sasaran meningkatnya
ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Badung sampai Tahun 2013 mencapai sasaran 52,44 % dan target 2015 sebesar 100 %. Capaian di Tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 192
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
2013 sudah pada jalur yang sesuai dengan capaian untuk Tahun 2015. Sasaran 27 Terwujudnya opini positif terhadap pemerintah daerah
Tabel 3.56 Analisis Pencapaian Sasaran 27 Terwujudnya opini positif terhadap pemerintah daerah
No. 1 1
Indikator Sasaran
Satuan
2 Rasio berita positif
3 ADV
Capaian Kinerja Tahun 2011
Target
4 1.646
7 :1
(negatif/positif)
Tahun 2012 Realisasi
Capaian Kinerja Tahun 2012 6 10:1
5 150 Berita negatif, 1.496
dengan
Tahun 2013 Tar Realisasi get 7 2.0
8 100 Berita
64
negatif,
Berita positif
berita negatif
Capaian Kinerja Tahun 2013 9 19:1
1.964 Berita positif
Dalam rangka mencapai citra positif Pemerintah Kabupaten Badung salah satunya dengan melibatkan peran serta masyarakat sesuai dengan prinsip keterbukaan yang mengharuskan penyelenggara negara membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara terbuka. Upaya membuka komunikasi dan dialogis yang transparan dan akuntabel yang didasarkan pada pertimbangan bahwa dengan menjalin komunikasi dengan masyarakat secara intensif akan mendorong masing-masing pihak untuk membuka dan mengurangi hambatan dalam meningkatkan partisipasi. Dan hal ini dapat dilihat dengan terwujudnya opini positif terhadap pemerintah daerah. Grafik 3.64 Capaian Indikator Rasio berita positif dengan berita negative Tahun 2011 –
Target
ADV Positif dan Negatif
2013 di Kbaupaten Badung 2500 2000 1500 1000 500 0
2011
2012
2013
1196
1646
2064
Realisasi Berita Negatif
152
150
100
Realisasi Berita Positif
1044
1096
1964
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 193
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja tahun 2013 terhadap rasio berita posif dan negatif dalam arti berita yang perlu ditindak lanjuti bahwa rasio berita positif yang termuat di media massa terhadap pemerintahan daerah Kabupaten Badung sebesar 2.064 ADV dan dari berita tersebut terdapat berita yang perlu ditindaklanjuti sebanyak 100 dan sisanya sebanyak 1.964 merupakan berita positif. Dengan hasil tersebut pengelolaan dan pelaksanaan program pemerintah Kabupaten Badung dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Bila dibandingkan dengan ADV setiap tahunnya dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 selalu mencapai target. Adanya peningkatan target jumlah ADV per tahunnya merupakan suatu gambaran akan tercapainya pencitraan positif terhadap pemerintah daerah. Hal ini dapat tercapai dengan adanya dukungan dan peran serta masyarakat dalam mensukseskan program dan kebijakan yang dilaksanakan, sesuai dengan 5 prinsip dasar pembangunan di Kabupaten Badung, pemberitaan yang positif tersebut dapat menjadi tolak ukur keberhasilan dalam menjalankan roda pemerintahan menuju pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government). Realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut :
Tabel. 3.57 Pencapaian Indikator Rasio berita positif dengan berita negatif Tahun 2013 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015 No 1 1
Indikator Sasaran 2 Rasio berita positif dengan berita negatif
Satuan
Realisasi Akumulasi s/d. Tahun 2013
Rencana sesuai dengan RPJMD Tahun 2015
3 ADV
4 2.064
5 100 Berita
(negatif/positif)
Persentase Capaian Kinerja (%) 6 19:1
negatif, 1.964 Berita positif
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 194
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Sasaran 28 Meningkatkan kualitas lembaga ekonomi pedesaan Tabel 3.58 Analisis Pencapaian Sasaran 28 Meningkatkan kualitas lembaga ekonomi pedesaan
No.
Indikator Sasaran
Satuan
1
2
3
1
Persentase LPD yang
%
Capaian Kinerja Tahun 2011 104,51
Tahun 2012 Target Realisasi
Capaian Kinerja Tahun 2012
Tahun 2013 Target Realisasi
Capaian Kinerja Tahun 2013
4
5
6
7
8
9
85
85.24
100,28
90
93,44
103,82 %
sehat
Dalam ekonomi
upaya
kerakyatan
meningkatkan di
Kabupaten
Badung yaitu dengan mengembangkan keberadaan
Lembaga
Perkreditan
Daerah (LPD) yang merupakan salah satu
pilar
kerakyatan
pembangunan yang
ada.
ekonomi Dimana
keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah merupakan salah satu aset atau pelaba yang dimiliki oleh Desa Adat yang ada di Kabupeten Badung. LPD juga memiliki peranan yang sangat strategis untuk peningkatan perekonomian. secara konseptual pembentukan LPD dengan tujuan memberdayakan masyarakat desa adat sebagai penyangga dalam pelestarian adat dan budaya yang menjadi pokok dalam mempertahankan Bali yang berbasis budaya dan juga sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan dan melestarikan Desa Adat dalam menghadapi berbagai hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan yang memungkinkan melemahnya sendi – sendi kehidupan bermasyarakat yang dijiwai oleh Agama Hindu yang merupakan warisan yang patut dilestarikan. Melihat hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Badung terus berupaya secara maksimal, mendorong dan memberikan perhatian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 195
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
khusus terhadap perkembangan yang terjadi, khususnya yang berkaitan dengan keberadaan lembaga tradisional dengan berbagai terobosan yang mengarah pada pemberdayaan guna mempertahankan eksistensi. Kabupaten Badung memiliki 122 LPD, saat ini LPD dalam kondisi sehat
sebanyak 104 LPD dan 18 LPD
masih berada dibawah sehat. Tahun 2015 semua LPD di Kabupaten badung diharapkan sudah sehat.
Grafik 3.65 Capaian Indikator Persentase LPD yang sehat Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung 95
Persentasa
90
85
80
75
70
2011
2012
2013
80
85
90
83.61
85.24
93.44
Target Realisasi
Berdasarkan tabel 3.63 , indikator sasaran persentase LPD yang sehat tahun 2013 telah terealisasi sebesar 93,44 % dari target yang ditetapkan sebesar 90 % atau sebanyak 110 LPD
capaian kinerja sudah 100 % bahkan melebihi dari
target yang ditetapkan. Dibandingkan perkembangan capaian kinerja dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 terjadi penurunan di tahun 2012 sebesar 0,82 % atau 1 LPD. Penurunan ini disebabkan karena adanya kredit bermasalah yang belum terselesaikan, namun telah diupayakan melakukan pembinaan agar melakukan
penyelamatan
terhadap
kredit
bermasalah
tersebut
secara
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 196
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
berkesinambungan. Capaian kinerja tahun 2013 sudah mulai ada peningkatan karena penanganan kredit bermasalah menjadi prioritas pembinaan. Realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut : Tabel. 3.59 Pencapaian Indikator Persentase LPD yang sehat Tahun 2013 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015
1
2
3
Realisasi Akumulasi s/d. Tahun 2013 4
1
Persentase LPD yang sehat
%
85.24 % (104 LPD)
No
Indikator Sasaran
Satuan
Rencana sesuai dengan RPJMD Tahun 2015 5 100 % 122 LPD)
Persentase Capaian Kinerja (%) 6
(
85,24
Berdasarkan tabel 3.59, sasaran meningkatnya kualitas lembaga ekonomi pedesaan di Kabupaten Badung realisasi akumulasi sampai tahun 2013 telah mencapai 93,44 % atau perkembangan jumlah LPD yang sehat sudah mencapai 114 LPD. Capaian kinerja ini merupakan capaian kinerja di tahun ke-3 RPJMD, dan diupayakan di tahun 2015 dapat mencapai target . Sasaran 29 mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efisien berorientasi pada kepentingan publik yang sesuai dengan peraturan perundangundangan Tabel 3.60 Analisis Pencapaian Sasaran 29 Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efisien berorientasi pada kepentingan publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan No.
1 1
Indikator Sasaran
2
Satuan
Capaian Kinerja Tahun 2011
3
Rasio belanja
%
100 %
Tahun 2012 Target Realisasi
Capaian Kinerja Tahun 2012
Tahun 2013 Target Realisasi
Capaian Kinerja Tahun 2013
4
5
6
7
8
9
82,50
82,50
100 %
95,24
86,53
90,85
langsung dengan belanja tidak
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 197
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG langsung
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Tata kelola pemerintahan daerah yang baik dapat didukung oleh beberapa hal, salah satunya adalah dengan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang efisien dengan berorientasi kepada kepentingan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang belaku. Transparansi keuangan publik merupakan salah satu tuntutan dari beberapa tuntutan reformasi. Karena dengan adanya tranparansi diharapkan dapat meminimalkan berbagai penyimpangan. Untuk mengetahui sejauh mana program dan kegiatan yang dilaksanakan sudah berorientasi pada kepentingan publik dari segi pengelolaan keuangan dapat digunakan rasio belanja langsung dengan belanja tidak langsung. Rasio ini menunjukkan sejauh mana pengelolaan keuangan daerah sudah berorientasi pada kepentingan publik dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : Rasio belanja langsung
= Total belanja langsung
dengan belanja tidak langsung
x 100%
Total belanja tidak langsung
Grafik 3.66 Capaian Indikator Rasio belanja langsung dengan belanja tidak langsung Tahun 2011-2013 di Kabupaten Badung
120
Persentase
100 80 60 40 20 0
2011
2012
2013
Target
48.27
82.5
95.24
Realisasi
48.27
82.5
86.53
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 198
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Berdasarkan rasio diatas, sasaran mewujudkan pengelolaam keuangan daerah yang efisien berorientasi pada kepentigan publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di dukung oleh satu indikator yaitu indikator Rasio belanja langsung dengan belanja tidak langsung dan dengan hasil capaian kinerja tahun 2013 sebesar 95,24% dengan taget kinerja 86,53 %. Tahun 2013 total belanja langsung sebesar Rp. 1.404.638.975.874,00,- dan total belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.623.136.935.493,06. Bila Dibandingkan capaian kinerja setiap tahunnya terjadi penurunan di tahun 2013. Tahun 2011 capaian kinerja 100 % dengan target kinerja 48,27 %. Total belanja langsung sebesar Rp. 590.117.171.117, belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.222.571.507.395,71.
Tahun
2012
total
belanja
langsung
sebesar
Rp.
1.207.764.793.282 , belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.463.878.021.674,06 mengalami kenaikan sebesar 34,23%. Pada tahun 2013 realisasi kinerja sebesar 86,53 % dari target yang ditetapkan sebesar 95,24 % dengan capaian kinerja 90,82 %. Capaian kinerja tidak mencapai 100% disebabkan karena pada tahun 2013 adanya penambahan belanja tidak langsung yang bersumber dari dana penyesuaian dan otonomi khusus berupa tunjangan profesi guru sebesar Rp. 44.933.190.114,00 serta adanya pengurangan belanja langsung sebesar Rp. 61.927.008.721,00 disebabkan secara teknis kegiatan pembangunan RSUD tidak memungkinkan untuk dikerjakan selama satu tahun anggaran maka diusulkan dilaksanakan secara multi years. Hal inilah yang mengakibatkan capaian kinerja tidak terpenuhi. Realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai tahun 2013 dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 199
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Tabel. 3.61 Pencapaian Indikator Rasio belanja langsung dengan belanja tidak langsung Tahun 2013 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015
No
Indikator Sasaran
Satuan
Realisasi Akumulasi s/d. Tahun 2013
1
2
3
4
Rencana sesuai dengan RPJMD Tahun 2015 5
%
86,53
95,28
1
Rasio belanja langsung dengan
Persentase Capaian Kinerja (%) 6 90,82 %
belanja tidak langsung
Berdasarkan tabel 3.61 dapat dilihat bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah menujukkan peningkatan terhadap kepentingan publik yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya nilai rasio dari indikator sasaran yang digunakan.
Sasaran 30 Meningkatnya implementasi akuntabilitas kinerja SKPD
Tabel.3.62 Analisis Pencapaian Sasaran 30 Meningkatnya implementasi akuntabilitas kinerja SKPD No. 1
Indikator Sasaran Nilai hasil evaluasi
Satuan
Capaian Kinerja Tahun 2011
Nilai
76,16
Tahun 2012 Target Realisasi
50
55,31
Capaian Kinerja Tahun 2012 110,62
Tahun 2013 Target Realisasi
60
65,92
Capaian Kinerja Tahun 2013
AKIP Pemda
Setiap instansi jajaran Pemerintah daerah wajib membuat laporan keuangan dan kinerja. Laporan keuangan secara umum mencakup laporan keuangan dan aset yang melahirkan opini ( disclaimer/WDP/WTP ) sedangkan penilaian terhadap pelaporan kinerja instansi pemerintah meliputi seluruh aspek pencapaian sasaran, tujuan dan target yang tercantum dalam RPJMD, hasil evaluasinya melahirkan nilai ( D, C, CC, B dan A ).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 200
109.86
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Keberhasilan meraih Penghargaan LAKIP dengan nilai B membuat kabupaten Badung menjadi satu - satunya Kabupaten di Bali yang mampu menyandingkan penghargaan bergengsi dalam hal tata kelola Pemerintahan yakni WTP dengan LAKIP. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di buat dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap (pimpinan ) instansi Pemerintah . SAKIP bagi instansi Pemerintah dapat diibaratkan seperti halnya RAPOR bagi siswa yang mampu menggambarkan tingkat kemampuan seorang siswa dalam menyerap pelajaran serta menilai
prestasi belajarnya untuk
menentukan apakah layak untuk naik kelas atau tidak naik kelas.
Grafik 3.67 Capaian Indikator Nilai hasil evaluasi AKIP Pemda Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung
70 60
Nilai
50 40 30 20 10 0 Target Realisasi
2011
2012
2013
45
50
60
34.27
55.31
65.92
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 201
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran diatas, diperoleh gambaran bahwa target indikator sasaran yang telah ditetapkan tahun 2013 mendapat nilai 60, ralisasi 65,92 sehingga menghasilkan capaian kinerja 109.86 % atau memuaskan. Dibandingkan capaian kinerja tahun 2012 memperoleh nilai sebesar 55,31 dan capaian kinerja mencapai 34,27 %. Dilihat perkembangan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, capaian kinerja terhadap sasaran tersebut naik 61,0 % pada tahun 2012 dan mengalami peningkatan 19,18%
di tahun 2013. Tercapainya
capaian kinerja ini karena Pemerintah Daerah terus mengadakan perbaikan dan penyesuaian berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Evaluasi dari Kementrian PAN dan RB serta komitmen dari seluruh jajaran untuk bersama-sama meningkatan akuntabilitas kinerja serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut :
Tabel. 3.63 Pencapaian Indikator Nilai hasil evaluasi AKIP Pemda Tahun 2013 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015 Realisasi No
Indikator Sasaran
Satuan
Akumulasi s/d. Tahun 2013
1 1
2 Nilai hasil evaluasi AKIP
Rencana
Persentase
sesuai dengan
Capaian
RPJMD
Kinerja
Tahun 2015
(%)
3
4
5
6
%
65,92
70
65,92
Pemda
Berdasarkan tabel diatas, nilai hasil evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Badung pada saat ini dalam Interpretasi BAIK sehingga dengan kinerja aparatur yang semakin baik diharapkan memperolah nilai A.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 202
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Sasaran 31 Peningkatan pengawasan yang lebih menyeluruh dan terpadu
Tabel 3.64 Analisis Pencapaian Sasaran 31 Peningkatan pengawasan yang lebih menyeluruh dan terpadu Capaian No.
Indikator Sasaran
1
Satuan
2
Kinerja
Tahun 2012 Target
Capaian
Realisasi
Tahun 2013
Kinerja
Target
Capaian
Realisasi
Kinerja
Tahun
Tahun
Tahun
2011
2012
2013
3
4
5
6
7
8
9
1
Opini BPK
Nilai
100 %
WDP
WTP
100 %
WDP
WTP
125 %
2
Jumlah penyelesaian
Obrik
100 %
132
132
100 %
132
132
100 %
pengawasan
Tata kelola pemerintahan yang baik dalam era globalisasi ini merupakan tuntutan dan keharusan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dan
memberikan pelayanan yang prima merupakan perwujudan dan kewajiban aparatur pemerintah
sebagai
abdi
masyarakat.
Penyelenggaraan
pemerintahan,
pembangunan tidak hanya didasarkan pada peran pemerintah saja, tetapi juga melibatkan masyarakat dan swasta. Sebagai wujud dari tata kelola pemerintahan yang
baik,
bersih
dan
berwibawa
ditandai
dengan
menurunnya
penyalahgunaan wewenang dan KKN, tidak adanya pengaduan atas
kasus kinerja
pemerintahan serta meningkatnya kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan tabel di atas pencapaian sasaran peningkatan pengawasan yang lebih menyeluruh dan terpadu didukung oleh dua indikator sasaran yaitu indikator opini BPK dan indikator jumlah penyelesaian pengawasan dan secara rinci akan dijelaskan sebagai berikut : Terhadap indikator Opini BPK, Tahun 2013 menargetkan WDP dan telah terealisasi mencapai WTP Murni melebihi target yang ditetapkan dan capaian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 203
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
kinerja telah mencapai lebih dari 100 %. Apabila dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 telah mengalami peningkatan. Tahun 2012 menghasilkan capaian kinerja yang sangat memuaskan yakni telah mencapai target WTP dengan Paragraf Penjelasan. Tercapainya indikator sasaran karena adanya Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan PPRC Inspektorat, Percepatan Pembrantasan Korupsi, Pemeriksan dengan Tujuan Khusus dan Pemeriksaan Penerima Bantuan Penguatan Modal, dan secara rinci trend keberhasilan terlihat seperti grafik berikut . Grafik 3.68 Capaian Indikator Opini BPK Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung 140 120
Nilai
100 80 60 40 20 0
2011
2012
2013
Target
132
132
132
Realisasi
132
132
132
Indikator jumlah penyelesaian pengawasan pada tahun 2013 mentargetkan sebesar 132 obrik dan terealisasi sebesar 132 obrik sehingga capaian kinerja mencapai 100 %, tercapainya capaian kinerja ini karena ditunjang oleh adanya SOP, kode etik dan standar audit APIP. Apabila dibandingkan capaian kinerja setiap tahunnya dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 mencapai target yang ditetapkan. Realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 204
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Tabel. 3.65 Pencapaian Indikator Opini BPK dan Jumlah penyelesaian pengawasan Tahun 2013 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015 No
Indikator Sasaran
Satuan
3
Realisasi Akumulasi s/d. Tahun 2013 4
Rencana sesuai dengan RPJMD Tahun 2015 5
Persentase Capaian Kinerja (%) 6
1
2
1
Opini BPK
Opini
WTP
WDP
125 %
2
Jumlah penyelesaian
Obrik
257
358
71 %
pengawasan
Berdasarkan tabel diatas, sasaran terhadap peningkatan pengawasan yang lebih menyeluruh dan terpadu saat telah mencapai target melebihi target yang ditetapkan yakni dari target wajar dengan pengecualian telan terealisasi menjadi Wajar tanpa pengecualian. Karena adanya dukungan kinerja aparatur yang semakin baik.
Sasaran 32 Meningkatkan sistem pengendalian intern Tabel 3.66 Analisis Pencapaian Sasaran 32 Meningkatkan sistem pengendalian intern
No.
1
Indikator Sasaran Jumlah SKPD yang menerapkan aspek lingkungan pengendalian dari unsur-unsur SPIP
Satuan
SKPD
Capaian Kinerja Tahun 2011 100%
Tahun 2012 Target Realisasi
1
1
Capaian Kinerja Tahun 2012 100%
Tahun 2013 Target Realisasi
1
1
Capaian Kinerja Tahun 2013 100 %
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang disingkat dengan SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan PP No. 60 tahun 2008 dan Peraturan Bupati No. 28 tahun 2010 tentang SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, sudah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 205
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
dibentuk Satgas SPIP yang tugasnya melakukan sosialisasi percepatan pelaksanaan SPIP dan setiap SKPD diwajibkan melaksanakan SPIP, sampai saat ini belum berjalan optimal. Untuk percepatan pelaksanaan SPIP, Kabupaten Badung bersama 5 (lima) Kabupaten/Kota se Indonesia, telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat melalui BPKP sebagai pilot projek Implementasi SPIP yang dimulai bulan juli 2012. Tahun 2012 baru satu SKPD yang melaksanakan SPIP yaitu Kesehatan Kabupaten
Dinas
Badung dan untuk tahun 2013 diikuti oleh Inspektorat
Kabupaten Badung. Tahun berikutnya diharapkan SPIP dapat diterapkan pada SKPD lainnya. Realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut :
Tabel. 3.67 Pencapaian Indikator Jumlah SKPD yang menerapkan aspek lingkungan pengendalian dari unsur-unsur SPIP Tahun 2013 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015
No
1
Indikator Sasaran
Jumlah SKPD yang menerapkan aspek lingkungan pengendalian dari unsur-unsur SPIP
Satuan
Realisasi Akumulasi s/d. Tahun 2013
Rencana sesuai dengan RPJMD Tahun 2015
Persentase Capaian Kinerja (%)
SKPD
2
36
5%
Berdasarkan tabel di atas, sasaran meningkatkan sistem pengendalian intern telah menunjukkan kinerja yang cukup baik. Hal ini terlihat pada pencapaian indikattor sasaran telah mencapai target yang ditetapkan. Indikator sasaran ini merupakan program baru dan dicanangkan oleh Pemerintah Pusat dimulai bulan juli tahun 2012. Diupayakan tahun ke-5 dalam RPJMD
36 SKPD telah
melaksanakan SPIP.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 206
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Grafik 3.69 Capaian Indikator Jumlah SKPD yang menerapkan aspek lingkungan pengendalian dari unsur-unsur SPIP Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung
1.2 1
SKPD
0.8 0.6 0.4 0.2 0
2011
2012
2013
Target
0
1
1
Realisasi
0
1
1
Sasaran 33 Peningkatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan akuntabilitas instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tabel.3.68 Analisis Pencapaian Sasaran 33 Peningkatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan akuntabilitas instansi Pemerintah Kabupaten Badung Capaian No.
1
Indikator Sasaran
Prosentase SKPD
Satuan
%
Kinerja
Tahun 2012 Target
Realisasi
Capaian Kinerja
Tahun
Tahun
2011
2012
69,99
38,46
38.46%
100%
Tahun 2013 Target
Capaian
Realisas
Kinerja
i
Tahun 2013
57,69
57,69
100 %
yang menerapkan SAKIP dengan baik
Sistem Akuntabilits Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah merupakan rangkaian sistematik dari berbagai komponen, alat dan prosedur yang dirancang untuk mencapai tujuan manajemen kinerja, yaitu perencanaan penetapan kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 207
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah. Dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
SAKIP
pertanggungjawaban
mempunyai kinerja
dan
dua
peranan
sebagai
alat
yaitu
sebagai
pengendalian
media
manajemen.
Pemahaman atas kedua sudut pandang dalam pendekatan SAKIP tersebut akan dapat memberikan arah agar SAKIP tidak sekedar menjadi formalitas. Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Badung sudah merupakan komitmen bersama untuk
mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, terwujudnya
pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan tabel 3.68, capaian kinerja tahun 2013 indikator Persentase SKPD yang menerapkan SAKIP dengan baik
mencapai 100 % dari target yang
telah ditetapkan sebesar 57,69 % dan terealisasi 57,69 %. Dibandingkan dengan tahun 2012 menargetkan sebesar.38,46 % dan terealisasi sebesar 38,48, sehingga capaian kinerja mencapai 100 %. Bila dilihat perkembangan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 ada peningkatan realisasi.
Grafik 3.70 Capaian Indikator Prosentase SKPD yang menerapkan SAKIP dengan baik Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung 70 60
Persentase
50 40 30 20 10 0
2011
2012
2013
Target
19.23
38.46
57.69
Realisasi
13.46
38.48
57.69
Realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut : Tabel. 3.69
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 208
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Pencapaian Indikator Prosentase SKPD yang menerapkan SAKIP dengan baik Tahun 2013 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015
No
Indikator Sasaran
Satuan
Realisasi Akumulasi s/d. Tahun 2013
1
2
3
4
Rencana sesuai dengan RPJMD Tahun 2015 5
%
57,69 %
100 %
1
Prosentase SKPD yang
Persentase Capaian Kinerja (%) 6 57,69 %
menerapkan SAKIP dengan baik
Berdasarkan tabel 3.69, sasaran peningkatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan akuntabilitas instansi pemerintah sudah menunjukkan kinerja yang memuaskan . Hal ini terlihat pada pencapaian indikattor sasaran yang sudah mencapai target yang ditetapkan. Diupayakan tahun ke-5 dalam RPJMD semua SKPD telah menerapkan SAKIP dengan baik. Sasaran 34 Meningkatkan pendapatan asli Daerah
Tabel 3.70 Analisis Pencapaian Sasaran 34 Meningkatkan pendapatan asli Daerah No.
1 1
Indikator Sasaran 2 Peningkatan pendapatan asli daerah
Satuan
3 Rp
Capaia n Kinerja Tahun 2011 140,57 %
Tahun 2012 Target Realisasi
Capaian Kinerja Tahun 2012
Tahun 2013 Target Realisasi
Capaian Kinerja Tahun 2013
4 1.068. 867.0 54.00 0
6 174,85 %
7 1.141.5 50.014. 000
9 199,65 %
5 1.868.996. 893.912,7 1
8 2.279.053. 294.585,6 7
Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD, Peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp.936.887.975.370,00 dengan target awal yang ditetapkan di tahun 2011 sebesar Rp.1.000.811.848.500,00 yang mengalami peningkatan sebesar 6,82 % dari kondisi kinerja awal periode RPJMD. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten badung di tahun 2011 telah mampu melampaui target yang ditetapkan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 209
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
dalam RPJMD dengan realisasi sebesar Rp.1.406.835.182.181,01 atau dengan capaian kinerja sebesar 140,57%.
Grafik 3.71 Capaian Indikator Peningkatan pendapatan asli daerah Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung 2,500,000,000,000.00
Rupiah
2,000,000,000,000.00 1,500,000,000,000.00 1,000,000,000,000.00 500,000,000,000.00 -
2011
2012
2013
Target
1,000,811,849,
1,068,867,054,
1,141,550,014,
Realisasi
1,406,835,182,
1,868,996,893,
2,279,053,294,
Kondisi yang diinginkan dalam 5 (lima) tahun kedepan terhadap Peningkatan
Pendapatan
Asli
Daerah
dalam
RPJMD
adalah
sebesar
Rp.1.390.620.740.000,00 yaitu mengalami peningkatan sebesar 38,95% dari kondisi kinerja awal. Seiring dengan peningkatan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, pemerintah daerah merencanakan peningkatan pendapatan, baik yang bisa diupayakan oleh daerah sendiri (PAD), yang bersumber dari pusat (dana perimbangan), serta pendapatan lain-lain yang sah termasuk bagi hasil dengan provinsi. Kebijakan yang dilakukan dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah : a. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, tetap dipertahankan dan ditingkatkan dengan melakukan optimalisasi PAD.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 210
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
b. Pengelolaan PAD diarahkan dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah yang akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong peningkatan PAD lima tahun mendatang. c. Peningkatan pengelolaan/manajemen keuangan daerah yang mengarah pada azas efisiensi dan efektivitas. d. Mendayagunakan aset-aset daerah yang potensial menjadi sumber pendapatan daerah. e. Membangun fasilitas sarana dan prasarana yang secara langsung dapat mendukung upaya peningkatan pendapatan daerah. f. Khusus untuk pendapatan lain-lain yang sah, bagi hasil dari Pemerintah Provinsi berperan penting sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam mendukung pendanaan berbagai program dan kegiatan. Bagi hasil dari Pemerintah Provinsi ini antara lain Pajak Kendaraan Bermotor/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB/BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan lain-lain. Pendapatan dari bagi hasil dengan Pemerintah Provinsi ini sangat terkait dengan aktivitas ekonomi daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat berperan dalam memberikan insentif dan dorongan aktivitas perekonomian daerah. Berdasarkan tabel 3.70, pencapaian sasaran peningkatan pendapatan asli daerah tahun 2013 ditargetkan sebesar Rp.1.141.550.014.000 dan terealisasi sebesar Rp.2.279.053.294.585,67 sehingga capaian kinerja telah mencapai 199,65 %. Tercapainya capaian kinerja ini karena dilakukan beberapa inovasi sebagai berikut : 1. Dilakukan kerjasama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tentang Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah dan Pemindahbukuan penerimaan pajak daerah ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Badung; 2. Diterapkannya sistem informasi dan pelaporan e-SPTPD (electronic Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas Pelaporan pajak daerah, yang dapat diakses melalui : http://www.sptpd.dispenda.badungkab.go.id/login.php;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 211
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
3. Penggunaan alat dan sistem aplikasi barcode dalam pemungutan Pajak Air Tanah untuk meningkatkan akurasi pendataan pengambilan Air Tanah; 4. Dilakukannya pemutakhiran data wajib pajak baru untuk mengetahui potensi pajak daerah; 5. Dilakukannya kajian teknis penyelenggaraan Pajak Online terhadap sistem data transaksi wajib pajak. Dibandingkan capaian kinerja dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 dapat disampaikan bahwa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan realisasi Peningkatan PAD, Tahun 2011 sebesar Rp.1.406.835.182.181,01 menjadi Rp.1.868.996.893.912,71 tahun 2012 dan Rp.2.279.053.294.585,67 tahun 2013, capaian kinerja pada tahun 2013 ini telah mencapai 199,65 % lebih tinggi dari capaian kinerja tahun 2012 sebesar 174,85 % . Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari : 1. Pajak Daerah dari target sebesar Rp. 1.828.670.033.670,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.010.554.251.067,23 atau 109,95 %. 2. Retribusi Daerah dari target sebesar Rp. 73.110.899.131,56 dapat direalisasikan sebesar Rp. 90.414.470.742,09 atau sebesar 123,67 %. 3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dari target sebesar Rp. 71.350.280.431,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 71.350.739.922,03 atau 100,01 %
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dari target sebesar Rp. 56.029.925.000,00
dapat
direalisasikan
sebesar
Rp.
106.733.832.854,32 atau 190,49 %. Tercapainya capaian kinerja tersebut karena Pemerintah Kabupaten terus berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung melalui langkah-langkah sebegai berikut : 1. Mengintensifkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sumber yang telah ada dan menggali potensi yang masih memungkinkan untuk dikembangkan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 212
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
2. Menerapkan sistem informasi yang valid dan andal dalam menentukan potensi pajak atau wajib pajak. 3. Mengoptimalkan dana perimbangan untuk pendanaan pembangunan daerah. 4. Menerapkan mekanisme pembayaran pajak secara transparan, mudah dan cepat. 5. Memberikan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan laporan keuangan wajib pajak sesuai standar yang ada serta pelatihan teknologi komputerisasi/sistem informasi manajemen pajak daerah. 6. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan untuk membayar pajak daerah. 7. Serta memberikan penghargaan kepada wajib pajak daerah terbaik yang telah mematuhi ketentuan peraturan. Perbandingan
Pendapatan
Daerah
terhadap
PAD
beberapa
Kabupaten/Kota antara lain Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Surabaya, Kabupaten Bogor terhadap Pendapatan Daerah dan PAD Kabupaten Badung dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel 3.71 Perbandingan Pendapatan Daerah terhadap PAD beberapa Kabupaten/Kota
KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2011 Pendapatan PAD Daerah
TAHUN 2012 Pendapatan PAD Daerah
TAHUN 2013 Pendapatan PAD Daerah
Kab.Kutai Kartanegara
5,626,909
175,810
6,120,410
273,181
2,840,082
95,728
Kota Surabaya
3,759,034
1,886,514
4,634,300
2,279,610
2,534,350
1,305,046
Kabupaten Bogor
3,463,620
696,986
3,954,090
1,048,230
1,999,428
552,116
Kabupaten Badung
1,851,283
1,406,835
2,620,850
1,868,996
895,007
614,312
Sumber data : www.djpk.depkeu.go.id, Tahun 2011 s.d. 2013 semester I (dalam ribuan) Dari data 3.71, PAD Kabupaten Badung dari tahun 2011-2013 semester I selalu berada dibawah PAD Kota Surabaya yang memiliki Pendapatan Daerah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 213
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
bersumber dari sektor pajak dan retribusi daerah yang berada dibawah di bawah Kutai Kartanegara yang memiliki Pendapatan tertinggi di Indonesia dengan sumber PAD berasal dana perimbangan yaitu dana bagi hasil bukan pajak . Realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum RPJMD yaitu sebagai berikut : Tabel. 3.72 Pencapaian Indikator Prosentase SKPD yang menerapkan SAKIP dengan baik Tahun 2013 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015 No.
Indikator Sasaran
Satuan
Realisasi
Rencana sesuai
Persentase
Akumulasi s/d.
dengan RPJMD
Capaian Kinerja
Tahun 2013
Tahun 2015
(%)
1
2
3
4
5
6
1
Peningkatan
Rp
2.279.053.294.585,67
1.302.079.345.000
175,03
pendapatan asli daerah
Berdasarkan
data
3.72,
secara
akumulasi
pencapaian
sasaran
peningkatan pendapatan asli daerah sampai dengan tahun 2013 dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2015 telah menunjukkan nilai yang memuaskan dengan capaian kinerja diatas 100 %.
Sasaran 35 Meningkatnya kondisi kemantapan jalan dan jembatan
Tabel 3.73 Analisis Pencapaian Sasaran 35 Meningkatnya kondisi kemantapan jalan dan jembatan Capaian Indikator No.
Sasaran
1 1
2 Prosentase jalan
Satuan
Kinerja
Target
Realisasi
Capaian Kinerja
Tahun 2013 Target
Realisasi
Capaian Kinerja
Tahun
Tahun
Tahun
2011
2012
2013
3 %
Tahun 2012
100,05
4
5
6
7
8
9
92,9
98,95
106,51
99,16
99,717
100,56
dan jembatan dalam kondisi mantap
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 214
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Sebagai salah satu prasarana transportasi dalam peningkatan perekonomian masyarakat, kedudukan dan peranan jaringan jalan pada hakikatnya menyangkut hajat hidup orang banyak serta mengendalikan struktur pengembangan wilayah pada tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional, terutama yang menyangkut perwujudan perkembangan antar daerah yang seimbang dan pemerataan hasil-hasil pembangunan, serta peningkatan pertahanan dan keamanan negara, dalam rangka mewujudkan rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah menuju masyarakat Kabupaten Badung yang “Shanti dan Jagaditha” . Kondisi jalan dan jembatan di tahun 2010 sebesar 92,62 % mantap dan yang tidak mantap sebesar 7,38 % (dari 565,981 km) . Dan rencana lima tahun RPJM dimantapkan menjadi 99,90 % dari panjang jalan Kabupaten Badung sepanjang 628,744 km. Jalan mantap didefinisikan sebagai prosentase panjang jalan berkondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan pada setiap status Jalan dalam suatu wilayah kewenangan penanganan jalan, sedangkan jalan tidak mantap didefinisikan adalah prosentase panjang jalan berkondisi rusak terhadap total panjang jalan pada setiap status Jalan dalam suatu wilayah kewenangan penanganan jalan. Kondisi Jalan di evaluasi pada tiap akhir tahun, setelah mendapatkan penanganan melalui Program Peningkatan Jalan dan Jembatan maupun Program Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan. Grafik 3.72 Capaian Kinerja Prosentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung 102 100 98
Persentase
96 94 92 90 88
2011
2012
2013
Target
92.62
92.9
99.16
Realisasi
92.67
98.95
99.717
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 215
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Berdasarkan tabel 3.73, sasaran meningkatnya kondisi kemantapan jalan dan jembatan didukung oleh satu indikator yaitu indikator prosentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap pada tahun 2013 metargetkan 99,16.% ( 623,462 km ) dan terealisasi 99,717 % ( 626,969 km ) sehingga capaian kinerjanya sudah mencapai 100,56 % . Hal ini disebabkan pemerintah Kabupaten Badung berupaya mempertahankan dan meningkatkan kondisi jalan mantap melalui program peningkatan jalan dan jembatan serta program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan. Secara agregasi ada penurunan capaian kinerja dari Tahun 2012 (106,51% ) dan di Tahun 2013 ( 100,56%), namun dari realisasi capaian persentase kemantapan jalan dan jembatan tetap terjadi peningkatan. Hal ini karena telah mendekati target pencapaian kemantapan jalan 100 %. Dibandingkan kemantapan jalan Kabupaten Badung di Tahun 2013 sebesar 99,717 % lebih tinggi dengan kondisi kemantapan jalan dan jembatan di daerah lain seperti Kota Denpasar sebesar 79,58 % dan kondisi kemantapan jalan dan jembatan di Provinsi Bali sebesar 79,53 % ( sumber data dari Dinas PU Provinsi Bali). Realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut : Tabel. 3.74 Pencapaian Indikator Prosentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap Tahun 2013 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015
No
Indikator Sasaran
Satuan
Realisasi Akumulasi s/d. Tahun 2013
1
2
3
4
Rencana sesuai dengan RPJMD Tahun 2015 5
%
99,717
99,75’
1
Prosentase jalan dan jembatan
Persentase Capaian Kinerja (%) 6 99,97
dalam kondisi mantap
Berdasarkan tabel 3.74, realisasi akumulasi kemantapan jalan sampai akhir tahun 2013 sebesar 99,717 % dan rencana akhir RPJMD pada tahun 2015 yang masih dua tahun lagi sebesar 99,75% sangat optimis dapat dilampaui.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 216
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Sasaran 36 Terwujudnya kualitas sarana dan prasaran pengairan yang berkondisi baik Tabel 3.75 Analisis Pencapaian Sasaran 36 Terwujudnya kualitas sarana dan prasaran pengairan yang berkondisi baik Capaian No.
1
Indikator Sasaran
Satuan
Prosentase jaringan
%
Kinerja
Tahun 2012 Target
Realisasi
Capaian Kinerja
Tahun 2013 Target
Realisasi
Capaian Kinerja
Tahun
Tahun
Tahun
2011
2012
2013
100,43
89,87
90,23
100,4
90,75
93,19
102,69
irigasi dalam kondisi baik
Jaringan irigasi merupakan keseluruhan saluran yang terdiri dari saluran primer, saluran sekunder dan saluran tersier yang dimanfaatkan untuk pengairan sawah (subak), dengan kondisi baik yang dimaksud adalah jaringan irigasi memiliki kerusakan saluran irigasi < 10 % dari total panjang saluran irigasi secara terinci kondisi saluran irigasi di Kabupaten Badung seperti tabel berikut :
Tabel 3. 76 total panjang saluran irigasi secara terinci kondisi saluran irigasi di Kabupaten Badung
NO
1 2 3 4
KLASIFIKASI
Saluran Primer Saluran Skunder Saluran Tersier Saluran Pembuang Total Saluran
PANJANG TOTAL (Km)
BAIK (KM)
KONDISI AKHIR TAHUN 2010 RUSAK % (KM) %
95,150
86,69
91,11
8,46
8,89
137,290
114,23
83,21
23,06
16,79
417,681
385,16
92,22
32,51
7,78
5,220
5,22
100,00
0,00
0,00
655,341
591,31
90,23
64,03
9,77
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 217
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
NO
KLASIFIKASI
PANJANG TOTAL (KM)
Saluran
1
Primer Saluran
2
Skunder Saluran
3
Tersier Saluran
4
Pembuang Total Saluran
KONDISI AKHIR 2015 yg diinginkan BAIK RUSAK (KM) % (KM) %
95,150
86,69
91,11
8,46
8,89
137,290
114,23
83,21
23,06
16,79
417,681
397,36
95,13
20,32
4,87
5,220
5,22
100,00
0,00
0,00
655,341
603,503
92,09
64,03
7,91
Berdasarkan Tabel 3.76 capaian indikator prosentase jaringan irigasi berkondisi baik sebesar 93,19 % ( 610,712 km) dari target yang ditetapkan sebesar 90,75 % ( 594,722 km), berarti capaian kinerja sebesar 100,4 % karena pemerintah kabupaten badung
melakukan berbagai upaya diantaranya
melalui program
pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya dan didukung oleh partisipasi masyarakat dan subak.
Dibandingkan
capaian kinerja dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 mengalami peningkatan di tahun 2013 sebesar 2,29 %. Dibandingkan persentase jaringan irigasi berkondisi baik Kabupaten Badung di Tahun 2013 sebesar 93,19 % lebih tinggi dengan kondisi jaringan irigasi berkondisi baik di Provinsi Bali sebesar 68,60 % ( sumber data dari Dinas PU Provinsi Bali). Grafik 3.73 Capaian Indikator Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung 94 93 92 Persentase
91 90 89 88 87
2011
2012
2013
Target
89.2
89.87
90.75
Realisasi
89.58
90.23
93.19
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 218
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Terlampauinya target dalam bidang pengairan menunjukkan prestasi yang cukup baik dalam penanganan saluran irigasi yang diharapkan dan
mampu
meningkatkan produksi pangan seoptimal mungkin. Realisasi
akumulasi
capaian
sasaran
sampai
dengan
tahun
ini
dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel. 3.77 Pencapaian Indikator Prosentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap Tahun 2013 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015
No.
Indikator Sasaran
1 1
Rencana sesuai
Akumulasi s/d.
dengan RPJMD
Tahun 2013
Tahun 2015
3
4
5
6
%
93,19
92,09
101,19
Satuan
2 Prosentase jaingan irigasi
Persentase
Realisasi
Capaian Kinerja (%)
dalam kondisi baik
Berdasarkan tabel 3.77, realisasi akumulasi Prosentase Jaringan Irigasi berkondisi baik sampai akhir tahun 2013 sebesar 93,19% melampaui rencana akhir RPJMD pada tahun 2015 sebesar 101,19%.
Sasaran 37 Terwujudnya manajemen penataan ruang yang efektif
Tabel 3.78 Analisis Pencapaian Sasaran 37 Terwujudnya manajemen penataan ruang yang efektif Capaian No
Indikator Sasaran
Satuan
.
1
2
3
Kinerja
Tahun 2012
Target
Realisasi
Capaian Kinerja
Tahun 2013
Target
Realisasi
Capaian Kinerja
Tahun
Tahun
Tahun
2011
2012
2013
4
5
6
7
8
9
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 219
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG 1
INDIKATOR LAMA
%
112,93
20,70
19,27
93,09
33,47
20,35
60,80
%
112,91
18,23
19,27
105,70
23,20
23,89
102,97
Persentase bangunan yang sesuai peruntukan Tata Ruang dengan ITR, IMB dan Pengendalian Bangunan INDIKATOR BARU Persentase kepatuhan membangun berdasarkan dengan RDTR
Sasaran terwujudnya penataan ruang yang efektif pada awalnya mengenai indikator persentase bangunan yang sesuai dengan ITR, IMB dan Pengendalian Bangunan mengalami perubahan menjadi persentase kepatuhan membangun berdasarkan dengan RDTR. Perubahan dilakukan karena adanya pembentukan lembaga baru yaitu Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung pada tanggal 21 Maret 2013 dan berlaku mulai tanggal 1 Mei 2013 sehingga semua pelayanan permohonan perizinan di Kabupaten Badung tidak lagi dilaksanakan oleh SKPD teknis terkait tetapi sudah sudah dilimpahkan penuh ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung . Kondisi awal persentase kepatuhan membangun berdasarkan dengan RDTR yaitu pada tahun 2010 adalah sebesar 14,54% dengan jumlah bangunan 11.631,00 unit dari 79.972,00 unit bangunan/ Rumah yang ada. Target akhir RPJMD pada tahun 2015 untuk indikator ini dapat dijelaskan bahwa pada akhir tahun 2015 diharapkan kepatuhan membangun berdasarkan RDTR di Kabupaten
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 220
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Badung adalah sebesar 28.20% (22.552,00 unit bangunan) dari jumlah bangunan/ gedung yang menjadi target di Kabupaten Badung. Grafik 3.74 Capaian Indikator Persentase kepatuhan membangun berdasarkan dengan RDTR Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung 30.00
25.00
Persentase
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
2011
2012
2013
target
15.00
18.23
23.20
realisasi
16.94
19.27
23.89
Indikator Persentase kepatuhan membangun berdasarkan dengan RDTR Tahun 2013 dari target yang ditetapkan sebesar 23,20 % atau sejumlah 18.553,00 unit bangunan telah terealisasi sebesar 23,89% atau sejumlah 19.106,00 unit bangunan sehingga capaian kinerja telah mencapai 102,98%, telah melebihi target yang ditetapkan. Tercapainya capaian kinerja tersebut karena semakin intensifnya pengawasan di lapangan dalam rangka pengendalian pembangunan agar sesuai dengan RDTR nya.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 221
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Dibandingkan perkembangan capaian kinerja tahun 2011 sampai dengan 2013 terjadi peningkatan kepatuhan membangun yaitu dengan meningkatnya jumlah bangunan yang sesuai peruntukan RDTR. Realisasi akumulasi capaian sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2013 dan rencana sesuai dengan RPJMD dapat dilihat spt tabel di bawah ini :
Tabel. 3.79 Pencapaian Indikator Persentase kepatuhan membangun berdasarkan dengan RDTR Tahun 2013 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015
No.
Indikator Sasaran
Satuan
Realisasi Akumulasi s/d. Tahun 2013
1
2
3
4
Rencana sesuai dengan RPJMD Tahun 2015 5
1
INDIKATOR LAMA
%
20,35
33,47
60,80
84,71
Persentase Capaian Kinerja (%) 6
Persentase bangunan yang sesuai peruntukan Tata Ruang dengan ITR, IMB dan Pengendalian Bangunan INDIKATOR BARU Persentase kepatuhan membangun berdasarkan dengan RDTR
Berdasarkan tabel 3.79,
%
23,89
28,20
(19.106,00 unit
(22.553,00 unit
bgn)
bgn)
realisasi akumulasi
pencapaian sasaran
Terwujudnya Manajemen Penataan Ruang yang Efektif di Kabupaten Badung sampai dengan tahun 2013 dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2015 telah menunjukkan peningkatan. Pada akhir RPJMD yaitu tahun kelima direncanakan persentase kepatuhan membangun berdasarkan dengan RDTR di Kabupaten Badung sebesar 28,20%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 222
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Sasaran 38 Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana perhubungan Tabel 3.80 Analisi pencapaian sasaran 38 Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana perhubungan No.
Indikator Sasaran
Satuan
1
2
3
1
Jumlah daerah
2011
Tahun 2012 Target Realisasi
4
5
Capaian Kinerja Tahun 2012 6
Tahun 2013 Target Realisasi
7
8
Capaian Kinerja Tahun 2013 9
DRK
100
27
28
96,42
22
19
113,64%
Tingkat
V/C
97,64
0,80
0,81
98,76
0,78
0,62
121%
kepadatan lalu
Ratio 100%
62,74
62,75
100,2%
66,66
66,67
100,2%
rawan kemacetan 2
lintas (V/C Ratio) 3
Prosentase
%
persimpangan yang terpasang Traffic Light
Kabupaten destinasi
wisata
Badung dunia
harus
sebagai bisa
memberikan pelayanan yang terbaik kepada para wisatawan baik wisatawan domestik maupun wisatawan manca negara karena memberikan
kontribusi
kepada
daerah
terutama meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu jenis layanan adalah layanan perhubungan. Dengan lancarnya transportasi serta kualitas dan kuantitas sarana prasarana perhubungan yang memadai akan memberikan dampak langsung kepada masyarakat sebagai pengguna layanan .Lancarnya transportasi serta meningkatnya kualitas dan kuantitas Sarana prasarana transportasi mempunyai
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 223
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
peranan yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan dan interaksi lalu lintas serta angkutan jalan . Dilihat dari jumlah kendaraan yang melintas
pada
Kabupaten
ruas-ruas
Badung
menghubungkan
jalan
terutama
Kota
di yang
Denpasar,
Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar menunjukkan volume
lalu
lintas
yang
adanya
peningkatan
cukup signifikan, karena akibat dari
meningkatnya kepemilikan kendaraan dan berkembangnya aktivitas sosial perekonomian masyarakat yang membutuhkan mobilitas semakin tinggi. Kondisi ini mengakibatkan kemacetan maupun tundaan perjalanan pada beberapa ruas jalan terutama pada jam-jam tertentu. Berdasarkan tabel 3.80 ,sasaran
semakin lancarnya transportasi yang
terdiri atas 3 (tiga) indikator yaitu Jumlah daerah rawan kemacetan dan Indikator tingkat kepadatan lalu lintas (V/C Ratio) dan Indikator prosentase persimpangan yang terpasang TL dan secara terinci dapat dijelaskan sebagai berikut : Indikator jumlah daerah rawan kemacetan pada tahun 2013 ditargetkan berkurangi menjadi
22 dan terealisasi sebesar
19 daerah rawan kemacetan,
capaian kinerja mengalami peningkatan sebesar 113,64% dari 22 jumlah daerah rawan kemacetan ditargetkan yang tersisa, dibandingkan tahun 2012 capaian kinerja meningkat sebesar 17,22%. Apabila dilihat perkembangan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 mengalami peningkatan karena berhasil menurunkan jumlah rawan kemacetan dengan menjaga stabilitas lalu lintas perhubungan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 224
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Grafik 3.75 Capaian Indikator Jumlah daerah rawan kemacetan Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung 35 30
LOKASI
25 20 15 10 5 0
2011
2012
2013
Target
29
27
22
Realisasi
29
28
19
Indikator tingkat kepadatan lalu lintas (V/C ratio ) tahun 2013 berhasil diturunkan menjadi 0,62 dari target 0,78, sehingga capaian kinerja telah mencapai 121 % dibandingkan dengan tahun 2012 capaian kinerja meningkat sebesar 22,24 %. Apabila bila dilihat perkembangan capaian kinerja setiap tahunnya
terjadi
mengalami peningkatan setiap tahunnya .
Grafik 3.76 Capaian Indikator Tingkat kepadatan lalu lintas (V/C Ratio) Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung 0.9 0.8
V/C Ratio
0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0
2011
2012
2013
Target
0.83
0.8
0.78
Realisasi
0.85
0.81
0.62
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 225
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Indikator persentase persimpangan yang terpasang Traffic Light tahun 2013 telah mencapai target yaitu sebesar 66,67% dari target 66,66% artinya tahun 2013 sebanyak 34 simpang yang sudah terpasang traffic light dibandingkan dengan tahun 2012 realisasinya sebesar 62,75%. karena adanya pemasangan traffic light di sisi barat Terminal Mengwi dan adanya peningkatan warning Light menjadi Traffic Light di Simpang 4 Angantaka. Apabila dilihat perbandingan capaian kinerja dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 capaian kinerja setiap tahun telah mengalami peningkatan realisasi .
Grafik 3.77 Caoaian Indikator Prosentase persimpangan yang terpasang Traffic Light Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung 68 66 Persentase
64 62 60 58 56 54
2011
2012
2013
Target
60.78
62.79
66.66
Realisasi
58.82
60.78
66.67
Tercapainya tiga indikator sasaran tersebut diatas karena adanya upaya antara lain: meningkatkan fasilitas keselamatan lalu lintas, rekayasa lalu lintas seperti pelarangan parkir
pada
titik- titik
dan
ruas – ruas jalan rawan macet,
menempatkan personil/petugas pengatur lalu lintas pada titik-titik dan ruas-ruas jalan rawan macet, kanalisasi jalur lalu lintas yang lebih jelas untuk mengatur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 226
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
pergerakan kendaraan sehingga kapasitas efektif jalan dapat dipertahankan , disamping membentuk UPT LLA kawasan Badung Selatan . Realisasi
akumulasi
capaian
sasaran
sampai
dengan
tahun
ini
dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel. 3.81 Pencapaian sasaran 38 Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana perhubungan Tahun 2013 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015 No.
Indikator Sasaran
Satuan
Realisasi Akumulasi s/d. Tahun 2013
1
2
3
4
Rencana sesuai dengan RPJMD Tahun 2015 5
Lokasi
19
14
64,29%
V/C Ratio
0,62
0,60
96,67 %
%
66,67
78,43
85,01 %
1
Jumlah daerah rawan
Persentase Capaian Kinerja (%) 6
kemacetan
2
Tingkat kepadatan lalu lintas (V/C Ratio)
3
Prosentase persimpangan yang terpasang Traffic Light
Berdasarkan tabel 3.81, realisasi akumulasi pencapaian sasaran
meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana perhubungan di Kabupaten Badung sampai dengan tahun 2013 dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2015 telah menunjukkan
capaian kinerja yang sangat
memuaskan serta mengalami peningkatan di tahun 2013, dan diharapkan ditahun ke -5 sudah mencapai target.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 227
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Sasaran 39 Meningkatnya pelayanan umum dibidang perhubungan
Tabel 3.82 Analisis Pencapaian Sasaran 39 Meningkatnya pelayanan umum dibidang perhubungan Capaian No.
Indikator Sasaran Jumlah kendaraan
Satuan
Unit
Kinerja
Tahun 2012 Target
Realisasi
Capaian Kinerja
Tahun 2013 Target
Realisasi
Capaian Kinerja
Tahun
Tahun
Tahun
2011
2012
2013
91 %
15.747
15.878
100,83 %
17.321
17.655
101,9
yang beroperasi dalam keadaan laik jalan
Kabupaten
Badung
sebagai salah satu Kabupaten di
selatan
Pulau
bali
merupakan pusat aktifitas yang sangat
padat.
Pembangunan
infrasuktur bidang transportasi merupakan salah satu sarana pendukung perkembangan ekonomi masyarakat. Moda angkutan yang menggunakan angkutan umum dimanfaatkan oleh penduduk untuk melaksanakan aktivitas dan mobilitas terdiri dati mobil penumpang, pick-up, bus dan Mobil barang. Kendaraan laik jalan pada Tahun 2010 berjumlah 11.628 unit dan direncanakan pada tahun 2015 ditingkatkan menjadi 20.958 unit.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 228
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Grafik 3.78 Capaian Indikator Jumlah kendaraan yang beroperasi dalam keadaan laik jalan Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung
20,000 18,000 16,000 14,000
Unit
12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 -
2011
2012
2013
Target
14,531
15,747
17,321
Realisasi
13,232
15,878
17,655
Berdasarkan tabel 3.76, pencapaian sasaran meningkatnya pelayanan umum dibidang perhubungan pada indikator jumlah kendaraan yang beroperasi dalam keadaan laik jalan tahun 2013 mentargetkan 17.321 unit dan terealisasi sebesar 17.655 unit atau meningkat sebesar 1,93 %, sehingga capaian kinerja mencapai
101, 9 %
mengalami peningkatan dari target yang ditetapkan.
Tercapainya capaian kinerja tersebut karena pemerintah berupaya meningkatkan bidang pelayanan agar lebih optimal. Apabila dibandingkan capaian kinerja dari tahun 2011 sampai tahun 2013 adanya trend peningkatan. Realisasi
akumulasi
capaian
sasaran
sampai
dengan
tahun
ini
dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 229
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Tabel. 3.83 Pencapaian Indikator Jumlah kendaraan yang beroperasi dalam keadaan laik jalan Tahun 2013 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015 Realisasi No.
Indikator Sasaran
Satuan
Akumulasi s/d. Tahun 2013
1 1
2 Jumlah kendaraan yang
Rencana
Persentase
sesuai dengan
Capaian
RPJMD
Kinerja
Tahun 2015
(%)
3
4
5
6
Unit
17.655
20.958
84,24 %
beroperasi dalam keadaan laik jalan
Berdasarkan tabel 3.83, akumulasi pencapaian sasaran meningkatnya pelayanan umum dibidang perhubungan di Kabupaten Badung sampai dengan tahun 2013 dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2015 telah menunjukkan capaian kinerja yang sangat memuaskan serta mengalami peningkatan di tahun 2013, dan diharapkan ditahun ke -5 mencapai target .
Sasaran 40 Meningkatkan kualitas dan kuantitas obyek dan daya tarik wisata serta sarana pariwisata yang nyaman dan aman Tabel 3.84 Analisis Capaian Sasaran 40 Meningkatkan kualitas dan kuantitas obyek dan daya tarik wisata serta sarana pariwisata yang nyaman dan aman No.
Indikator Sasaran
Satuan
1
2
3
1
Rata-rata lama tinggal
hari Orang
Capaian Kinerja Tahun 2011
Tahun 2012 Target Realisas i
Capaian Kinerja Tahun 2012
Tahun 2013 Target Realisas i
Capaian Kinerja Tahun 2013
4
5
6
7
8
9
102 %
3,5
3,43
98 %
3,5
3,73
106,57
105,27 %
1.084.05
1.140.963
105,25 %
1.138.250
1.265.092
111,10
wisatawan 2
Jumlah kunjungan wisatawan ke obyek
0
wisata
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 230
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Sektor
pariwisata
di
Kabupaten Badung merupakan sektor
yang
paling
diunggulkan dan berkontribusi terbesar
terhadap
PAD
Kabupaten Badung . Hal ini disebabkan oleh banyaknya objek daya tarik wisata yang berada di Kabupaten Badung, yang sebagian besar tersebar di Kecamatan Kuta Selatan dan Kuta. Objek Objek wisata yang
ada
di
Kabupaten
Badung sebanyak 33 objek wisata. Lokasi obyek wisata pada umumnya berupa okjek wisata alam yang berada di Daerah badung Selatan dan sebagian besar berupa wisata pantai, taman bakau dan
pelestarian penyu. Wisata budaya berupa Pura, dan wisata remaja
berupa monumen GWK dan tempat rekreasi Water
Boom Park & Spa.
Perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Badung juga di pengaruhi oleh keberadaan Bandara Ngurah Rai di Tuban, Kecamatan Kuta. Berdasarkan tabel 3.84, capaian kinerja tahun 2013 terhadap sasaran meningkatkan kualitas dan kuantitas obyek dan daya tarik wisata serta sarana
pariwisata yang nyaman dan aman mencapai angka rata-rata diatas 100 %. Untuk lebih jelasnya capaian masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut : Inindikator rata-rata lama tinggal wisatawan tahun 2013 mentargetkan sebesar 3,5 hari dan terealisasi 3,73 hari , sehingga capaian kinerja sudah mencapai 106,57 %, karena upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian target adalah melakukan pembinaan dan penertiban terhadap sektor-sektor yang menunjang kegiatan kepariwisataan diantaranya pembinaan terhadap pengusaha sarana pariwisata, Rekreasi dan Hiburan Umum serta Obyek dan Daya Tarik Wisata. Upaya-upaya itu dilakukan dengan harapan para pengusaha dapat memberikan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 231
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
pelayanan yang baik dan mengembangkan produk-produk wisata yang menarik sehingga dapat meningkatkan lama tinggal wisatawan. Grafik 3.79 Capaian Indikator Rata-rata lama tinggal wisatawan Tahun 2011 – 2013 di
Hari
Kabupaten Badung 3.8 3.75 3.7 3.65 3.6 3.55 3.5 3.45 3.4 3.35 3.3 3.25
2011
2012
2013
Target
3.5
3.5
3.5
Realisasi
3.58
3.43
3.73
Apabila dilihat perkembangan capaian kinerja dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 terjadi penurunan di tahun 2012, hal ini disebabkan ketatnya persaingan antar destinasi di Provinsi Bali, sedangkan tahun 2013 mengalami kenaikan karena upaya-upaya yang telah dilakukan seperti tersebut diatas.
Tahun
2013 Rata-rata lama tinggal wisatawan di Kabupaten Badung lebih tinggi dibandingkan dengan Rata-rata lama tinggal wisatawan di Daerah Istimewa Yoyakarta yaitu sebesar 1,96 hari. Indikator jumlah kunjungan wisatawan ke obyek wisata melebihi dari target yang ditetapkan yakni sebesar 1.138.250 orang dan realisai mencapai 1.265.092 orang sehingga capaian kinerja telah mencapai 111,10%. Tercapainya capaian kinerja ini karena Pemerintah Kabupaten Badung terus berupaya melakukan pembenahan terhadap sektor-sektor yang menunjang kegiatan kepariwisataan salah satunya adalah terhadap obyek dan daya tarik wisata.
Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 7 Tahun 2005, telah ditetapkan 33 Obyek dan Daya Tarik Wisata, baik Obyek dan Daya Tarik Wisata yang berbasis pada wisata alam, budaya dan buatan. Khususnya untuk wisata alam dan budaya sebagian besar dikelola oleh Desa Adat, sebagai sumber pendapatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 232
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
yang potensial baik bagi masyarakat setempat maupun bagi daerah. Pemerintah Kabupaten Badung telah menetapakan 4 Obyek dan Daya Tarik Wisata unggulan yaitu Obyek Wisata Kawasan Luar Pura Uluwatu, Obyek Wisata Kawasan Luar Pura Taman Ayun, Obyek Wisata Alas Pala Sangeh dan Obyek Wisata Air Terjun Nungnung. Grafik 3.80 Jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata Tahun 2012 - 2013 900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 -
2012 2013
Uluwatu
Taman Ayun
Sangeh
Nungnung
Dari grafik 3.78 ,tahun 2013 obyek wisata Uluwatu, Taman Ayun, Sangeh dan air terjun Nungnung mengalami peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dibandingkan tahun 2012 Berdasarkan lima prinsip dasar pembangunan Pemerintah Kabupaten Badung yaitu : Pro Growth, Pro Jobs, Pro Poor, Pro Culture, dan Pro Enviroment maka dilakukan program inovasi dalam pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Badung agar sejalan dengan prinsip tersebut, yang salah satunya melalui program inovasi pengembangan pariwisata pedesaan ( Village Tourism ). Sasaran yang ingin dicapai melalui pariwisata pedesaan ini adalah untuk semakin mengoptimalkan manfaat dari kegiatan kepariwisataan bagi pembangunan masyarakat dan wilayah pedesan. Sejalan dengan sasaran tersebut maka sejak tahun 2012 telah di lakukan kegiatan penataan 3 desa wisata dari 11 desa wisata yang ditetapkan berdasarkan Peraturan bupati Badung No: 47 Tahun 2010. Sampai dengan Tahun 2013 desa wisata yang telah ditata dan dikembangkan diantaranya : desa wisata Sangeh, desa wisata Pangsan dan desa wisata Plaga.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 233
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Berdasarkan perbandingan capaian kinerja setiap tahunnnya dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 , jumlah kunjungan wisatawan ke obyek wisata di kabupaten badung mengalami peningkatan seperti pada grafik sebagai berikut .
Grafik 3.81 Capaian Indikator Jumlah kunjungan wisatawan ke obyek wisata Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung 1,400,000 1,200,000
Orang
1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 -
2011
2012
2013
Target
493,050
1,084,050
1,138,250
Realisasi
519,000
1,140,963
1,265,092
Akumulasi capaian sasaran yang talah ditetapkan sampai dengan tahun 2012 dapat dilihat seperti tabel 3.85: Tabel. 3.85 Pencapaian Sasaran 40 Meningkatkan kualitas dan kuantitas obyek dan daya tarik wisata serta sarana pariwisata yang nyaman dan amanTahun 2013 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015
No.
Indikator Sasaran
1 1
2 Rata-rata lama tinggal
Satuan
Realisasi Akumulasi s/d. Tahun 2013
3
4
Hari
*
Orang
2.925.055
Rencana sesuai
Persentase
dengan RPJMD
Capaian Kinerja
Tahun 2015
(%)
5
6
5.002.380
58,47
wisatawan 2
Jumlah kunjungan wisatawan ke obyek wisata
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 234
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Berdasarkan tabel 3.85, realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2013 dibandingkan dengan rencana akhir tahun RPJMD pada tahun 2015 menunjukkan angka yang positif dengan rata-rata perkembangan 58,47 %, capaian kinerja ini merupakan capaian kinerja pada tahun ke -3 Renstra. *Sedangkan untuk indikator kinerja rata-rata lama tinggal tidak dapat diakumulasikan karena bukan merupakan jumlah melainkan sudah nilai rata-rata. Untuk mencapai target yang ditentukan, direncanakan pada tahun ke -5 akan mampu mencapai angka 100 %.
Sasaran 41 Meningkatkan kunjungan wisatawan
Tabel 3.86 Analisis Capaian Sasaran 41 Meningkatkan kunjungan wisatawan Capaian No.
Indikator Sasaran
Satuan
Kinerja
Tahun 2012 Target
Realisasi
Tahun
Capaian Kinerja
Tahun 2013 Target
Realisasi
Tahun 2012
1
2
3
Jumlah kunjungan
Kinerja Tahun
2011
1
Capaian
2013
4
5
6
7
8
9
orang
102 %
2.850.000
2.902.125
107,4%
3.000.000
3.148.394
110,4
%
112,22 %
56
57,09
101,95 %
56
61,46
109,75
wisatawan manca Negara ke kabupaen Badung 2
Rata-rata tingkat hunian kamar
Sektor pariwisata merupakan sektor andalan dan menjadi lokomotif bagi pembangunan ekonomi di Kabupaten Badung. Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan citra kepariwisataan, pembangunan sektor kepariwisataan di Kabupaten Badung selalu memperhatikan pelestarian budaya dan lingkungan hidup. Sektor pariwisata merupakan bisnis yang paling rentan terhadap perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik dan keamanan yang sifatnya tidak saja lokal, regional bahkan sudah mengglobal yang menyebabkan kunjungan wisatawan bervariasi .
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 235
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Sasaran meningkatnya kunjungan wisatawan terdiri atas indikator jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke kabupaten badung dan rata-rata tingkat hunian kamar secara terinci dapat dijelaskan sebagai berikut : Indikator
jumlah kunjungan wisatawan mancanegara
ke kabupaten
badung tahun 2013, terealisasi sebesar 3.148.394 orang lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 2.850.000 orang dan capaian indikator kinerja tahun 2013 mencapai 107,4%. Jumlah kunjungan wisatawan tahun 2012 adalah sebesar 2.902.125 orang. Dibandingkan jumlah kunjungan wisatawan tahun 2012 dengan jumlah wisatawan di tahun 2013 terjadi peningkatan sebesar 8,48% . Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan didukung oleh pengembangan promosi pariwisata disamping terus diupayakan pengembangan obyek dan daya tarik wisata alternative yang menjadi trend wisatawan antara lain: ekowisata, agrowisata, desa wisata dan wisata MICE (Meeting Insentive Conference Education). Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Tahun 2013 PAD Kabupaten Badung sejumlah Rp. 2.954.431.981.820,60 dimana sektor pariwisata memberikan kontribusi sejumlah Rp. 1.397.141.472.614,06 (47,28 %). Trend perkembangan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung dapat dilhat seperti grafik sebagai berikut . Grafik 3.82 Capaian Kinerja Jumlah kunjungan wisatawan manca Negara ke kabupaen Badung Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung 3,200,000 3,100,000 3,000,000 orang
2,900,000 2,800,000 2,700,000 2,600,000 2,500,000 2,400,000
2011
2012
2013
Target
2,700,000
2,850,000
3,000,000
Realisasi
2,756,579
2,949,332
3,148,394
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 236
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Indikator rata-rata tingkat hunian kamar telah mencapai target yaitu 61,46 % atau 109,75 % dari target yang ditetapkan. Upaya yang dilakukan untuk pencapaian tersebut sama dengan upaya yang dilakukan terhadap pencapaian indikator jumlah kunjungan wisatawan, karena jumlah wisatawan yang berkunjung berdampak terhadap rata-rata tingkat hunian kamar. Dibandingkan dengan realisai tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 mengalami peningkatan 5,4%
di tahun
2012 dan meningkat kembali sebesar 3% di tahun 2013 seperti pada grafik berikut . Grafik 3.83 Capaian Indikator Rata-rata tingkat hunian kamar Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung 64 62 60 Persentase
58 56 54 52 50
2011
2012
2013
Target
56
56
56
Realisasi
63
57
61
Realisasi akumulasi capaian sasaran yang talah ditetapkan sampai dengan tahun 2013 dan rencana sesuai dengan RPJMD dapat pada tabel di bawah ini : Tabel. 3.87 Pencapaian Sasaran 41 Meningkatkan kunjungan wisatawan Tahun 2013 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015
3
Realisasi Akumulasi s/d. Tahun 2013 4
Rencana sesuai dengan RPJMD Tahun 2015 5
Persentase Capaian Kinerja (%) 6
Orang
8.807.098
15.000.000
58,70
%
56*
61,46
109,75
No.
Indikator Sasaran
Satuan
1
2
1
Jumlah kunjungan wisatawan
2
Rata-rata tingkat hunian kamar
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 237
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2013 dibandingkan dengan rencana akhir tahun RPJMD pada tahun 2015 menunjukkan angka yang positif dengan rata-rata perkembangan 58,70 %. Capaian kinerja ini merupakan capaian kinerja pada tahun ke -3 RPJMD. *Sedangkan untuk indikator kinerja rata-rata lama tinggal tidak dapat diakumulasi karena bukan merupakan jumlah melainkan nilai rata-rata. Untuk mencapai target yang ditentukan, direncanakan pada tahun kelima mampu mencapai angka 100 % . Sasaran 42 Terwujudnya prasarana dasar pemukiman yang berkondisi baik
Tabel 3.88 Analisis Capaian Sasaran 42 Terwujudnya prasarana dasar pemukiman yang berkondisi baik
No.
Indikator Sasaran
Satuan
1
2
3
1
INDIKATOR LAMA Persentase pemukiman yang sudah memiliki air bersih, Peningkatan jalan Lingkungan, sanitasi (DSDP) a. Persentase Jalan lingkungan yang ditata b. Persentase tersedanya air bersih c. Persentase sanitasi yang dibangun
%
%
INDIKATOR BARU Persentase prasarana dasar permukiman dengan kondisi baik
Capaian Kinerja Tahun 2011
Tahun 2012 Target Realisasi
Capaian Kinerja Tahun 2012
Tahun 2013 Target Realisasi
Capaian Kinerja Tahun 2013
4
5
6
7
8
9
48,96
35
26,95
77
43,30
35,78
71,55
197,14
31,34
48,38
154,39
47.56
65,92
138,61
Sasaran terwujudnya prasarana dasar pemukiman yang berkondisi baik awalnya didukung oleh indikator persentase pemukiman yang sudah memiliki air bersih, Peningkatan jalan Lingkungan, sanitasi (DSDP) mencakup: Persentase Jalan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 238
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
lingkungan yang ditata, Persentase tersedianya air bersih, dan Persentase sanitasi yang dibangun kemudian diadakan penyesuaian agar lebih terukur menjadi indikator baru yaitu Persentase prasarana dasar permukiman dengan kondisi baik. Pengukuran terhadap persentase prasarana dasar permukiman dengan kondisi baik secara fisik dilaksanakan terhadap 3 aspek pengukuran yaitu Jalan Lingkungan dengan kondisi baik, penyediaan jaringan Air bersih dalam kondisi baik dan penyediaan sanitasi dengan kondisi baik. Pencapaian indikator di atas dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Jalan Lingkungan dengan kondisi baik Jalan Lingkungan yang dimaksud adalah jalan-jalan di wilayah permukiman di luar jalan Kabupaten Badung yang merupakan usulan prioritas dari masyarakat dan telah melalui kajian teknis dan mekanisme penganggaran sesuai prioritas pembangunan daerah dan tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Ruas-ruas jalan sebagian besar dengan lapis perkerasan paving dengan lebar jalan bervariasi antara 2,00 – 3,00 M. Kondisi awal jalan lingkungan di Kabupaten Badung dengan kondisi baik pada tahun 2010 sepanjang 924.663,25 M’ sedangkan target jalan lingkungan yang akan ditangani sampai akhir RPJMD 2015 yaitu 1.248.743,35 M’. 2. Penyediaan Air Bersih dengan kondisi baik Pengukuran dilaksanakan atas pemasangan jaringan air bersih di Kabupaten Badung. Kondisi awal Panjang Jaringan yang terpasang pada tahun 2010 adalah 4000,20 M. Target akhir RPJMD pada tahun 2015 adalah panjang jaringan air bersih terpasang 52.000,00 M. 3. Penyediaan Sanitasi dengan kondisi baik Pengukuran dilaksanakan pada penyediaan sistem penanganan limbah secara komunal yang pada periode RPJMD 2010-2015 dipusatkan di kecamatan Kuta dan Legian. Kondisi awal pada tahun 2010 telah tersambung 600 SR. Target
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 239
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
akhir RPJMD pada th 2015 adalah pemasangan 3600 (SR) Sambungan Rumah Jaringan Air Limbah. Indikator persentase prasarana dasar permukiman dengan kondisi baik pada Tahun 2013 ditargetkan sebesar 47,56% dan telah terealisasi sebesar 65,92%. Persentase capaian kinerjanya sebesar 138,61%. Hal ini karena adanya penanganan dan penyediaan prasarana dasar permukiman yaitu dengan melaksanakan peningkatan jalan lingkungan permukiman yang ditangani sampai pada tingkat desa,
pelaksanaan pemasangan pipa dan reservoir pada penyediaan air bersih
sampai pada kran-kran air minum di pedesaan serta melaksanakan sinergi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam pemasangan sistem air limbah terpusat.
Grafik 3.84 Capaian Indikator Persentase prasarana dasar permukiman dengan kondisi baik Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung
70.00 60.00
persentase
50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00
2011
2012
2013
Target
13.34
31.34
47.56
Realisasi
15.06
48.38
65.92
Realisasi akumulasi capaian sasaran yang talah ditetapkan sampai dengan tahun 2012 dan rencana sesuai dengan RPJMD dapat dilihat spt tabel di bawah ini
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 240
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Tabel. 3.89 Pencapaian Indikator Persentase prasarana dasar permukimsn dengan kondisi baik Tahun 2013 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015
Realisasi No.
Indikator Sasaran
Satuan
Akumulasi s/d. Tahun 2013
1
2
Rencana sesuai dengan RPJMD Tahun 2015
Persentase Capaian Kinerja (%)
3
4
5
6
%
43,97
50,00
54,97
%
65,92
80.00
82,40
1 INDIKATOR LAMA
Persentase pemukiman yang sudah memiliki air bersih, Peningkatan jalan Lingkungan, sanitasi (DSDP) a. Persentase Jalan lingkungan yang ditata b. Persentase tersedanya air bersih c. Persentase sanitasi yang dibangun INDIKATOR BARU Persentase prasarana dasar permukimsn dengan kondisi baik
Berdasarkan tabel 3.89, realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2013 dibandingkan dengan rencana akhir tahun RPJMD pada tahun 2015 menunjukkan angka yang positif merupakan capaian kinerja tahun ke 3 (tiga), direncanakan pada tahun ke -5 mampu mencapai target prasarana dasar permukiman dengan kondisi baik sebesar 80,00 %.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 241
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Sasaran 43 Terwujudnya peletasrian dan kualitas lingkungan hidup
Tabel 3.90 Analisis Capaian Sasaran 43 Terwujudnya peletasrian dan kwalitas lingkungan hidup Capaia n
No
Indikator Sasaran
.
Satuan
Tahun 2012 Target
Kinerja
Capaian
Realisa
Kinerja
si
Tahun
Tahun
Tahun 2013 Target
Realisasi
Capaian Kinerja Tahun 2013
2012
2011 1 1
2
3
4
5
6
7
8
9
400
145
163,75
400
80 (22,604
100
Standar baku mutu kualitas air dan kualitas udara :
Ug/m3
- NO2
mg/lt mg/lt
163,75
– 186,784) 100
50
50
100
50
-COD air sunga i
40 (20,48 –
mg/lt
105
6
4,77
120,5
6
40 (3,87 –
125,1
10
7,48
125,2
10
40 (6,53 –
-BOD air sungai
Jumlah
100
9,585)
Perusa
pengusaha yang
100
3,596)
-BOD air laut
2
100
48,916)
150
35
40
114,29%
80
110
137.5
haan
menggunakan pengolahan limbah
Pemerintah Kabupaten selalu berupaya menjaga pelestarian dan kwalitas lingkungan hidup di tempuh melalui kebijakan mendorong dan meningkatkan pengelolaan lingkungan dengan melaksanakan program seperti : 1. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan. 2. Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam. 3. Program peningkatan kwalitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup serta,
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 242
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
4. Program pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada sasaran terwujudnya pelestarian dan kwalitas lingkungan hidup di dukung oleh 2 (dua) indikator yaitu indikator standar baku mutu kualitas air dan standar baku mutu udara serta indikator jumlah pengusaha yang menggunakan pengolahan limbah secara terinci capaian kinerja pada masing – masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut : Indikator terwujudnya pelestarian dan kualitas lingkungan hidup tahun 2013 secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Kualitas Udara (NO2) NO2 (Gas Natrium Dioksida / Nitrit) merupakan senyawa yang berbahaya apabila konsetrasinya tinggi di udara yang mempengaruhi kualitas udara dilingkungan sekitar . Dari pemantauan pada tahun 2013, hasil pemeriksaan NO2 sampel udara di Kabupaten Badung adalah 71,26 ug/m3 masih dibawah baku mutu yang ditetapkan yaitu 400 ug/m3.. Ini berarti kualitas udara masih dalam katagori baik. Dibandingkan dengan kualitas udara tahun 2012 sebesar 145 ug/m3, terjadi peningkatan kualitas udara. Hal ini disebabkan oleh kesadaran masyarakat untuk melestarikan lingkungan dengan menanam perindang baik di tempat umum seperti sekolah, pasar, perkantoran dan perindang yang ada di telajakan. Capaian pemeriksaan dengan indikator NO2 tahun 2011 samapai 2013 menunjukan bahwa terjadi peningkatan kualitas udara seperti grafik berikut :
Grafik 3.85 Kualitas udara (NO2) di Kabupaten Badung Tahun 2011 s/d 2013
%
450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
2011
2012
2013
Target RPJMD
400
400
400
Capaian
145
145
71.26
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 243
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Upaya yang dilakukan untuk mencapai peningkatan kualitas udara antara lain: 1. Sosialisai terhadap perusahaan yang berwawasan lingkungan. 2. Pembinaan Desa Sadar Lingkungan. 3. Pemeriksaan Kualitas Udara 2. COD Air Sungai COD adalah Kebutuhan Oksigen Kimiawi, merupakan jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi seluruh bahan kimia dalam air. Dari pemantauan pada tahun 2013, hasil pemeriksaan COD air sungai hasilnya 89,65 mg/ltr melebihi baku mutu yang ditetapkan yaitu 50 mg/ltr. Ini berarti terjadi pencemaran air sungai, dimana kualitas air sungai menurun dibanding tahun 2012. Dibandingkan dengan DKI Jakarta, pencemaran air di Kabupaten Badung berkondisi lebih baik. Hal ini dapat disebabkan oleh: meningkatnya jumlah penduduk yang mengakibatkan peningkatan produksi limbah ke sungai dan adanya peningkatan aktivitas usaha perekonomian yang menghasilkan limbah didaerah hulu. Capaian pemeriksaan dengan indikator COD tahun 2011 sampai 2013 menunjukan bahwa terjadi penurunan kualitas Air Sungai seperti grafik berikut :
Grafik 3.86
mg/ltr
Kualitas Air Sungai (COD) di Kabupaten Badung Tahun 2011 s/d 2013
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
2011
2012
2013
Target RPJMD
50
50
50
Capaian
50
50
89.65
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 244
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Upaya yang dilakukan untuk mencapai peningkatan kualitas Air Sungai adalah : 1. Sosialisai terhadap perusahaan yang berwawasan lingkungan. 2. Pembinaan Desa Sadar Lingkungan. 3. Pemeriksaan Kualitas Air Sungai. 4. Melaksanakan Koordinasi di Daerah Hulu.
3. BOD Air Sungai
BOD adalah Kebutuhan Oksigen Biokimia, merupakan ukuran banyaknya oksigen yang diperlukan oleh jasad pengurai untuk merombak bahan organik yang ada dalam perairan dalam volume air tertetu. Pada tahun 2013, hasil pemeriksaan BOD air sungai sebesar 20,59 mg/ltr melebihi baku mutu yang ditetapkan sebesar 6 mg/ltr. Ini berarti terjadi pencemaran air sungai dan penurunan kualitas air sungai dibanding tahun 2012. Dibandingkan dengan DKI Jakarta dengan hasil pemeriksaan BOD sebesar 30 mg/ltr, kondisi BOD air sungai di Kabupaten Badung
lebih baik.
Penurunan kualitas air sungai ini dapat disebabkan oleh: meningkatnya jumlah penduduk. Capaian pemeriksaan dengan indikator BOD tahun 2011 sampai 2013 menunjukan bahwa terjadi penurunan kualitas Air Sungai seperti grafik berikut : Grafik 3.87 Kualitas Air Sungai (BOD) di Kabupaten Badung Tahun 2011 s/d 2013 25 20
mg/ltr
15 10 5 0 Target RPJMD Capaian
2011
2012
2013
6
6
6
5.77
4.77
20.59
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 245
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Upaya yang dilakukan untuk mencapai peningkatan kualitas udara adalah; 1. Sosialisai terhadap perusahaan yang berwawasan lingkungan. 2. Pembinaan Desa Sadar Lingkungan. 3. Pemeriksaan Kualitas Air Sungai. 4. Berkoordinasi dengan aparat di Daerah Hulu Sungai. 4. BOD Air Laut Hasil pemeriksaan BOD air laut Tahun 2013 sebesar 9,88 mg/ltr masih dibawah baku mutu yang ditetapkan yaitu 10 mg/ltr. Dibandingkan dengan hasil tahun 2012 terjadi penurunan kualitas tetapi masih dibawah baku mutu yang ditetapkan, ini disebabkan wilayah laut di Kabupaten Badung sering mendapat kiriman sampah dan limbah. Capaian pemeriksaan dengan indikator BOD tahun 2011 sampai 2013 menunjukan bahwa terjadi penurunan kualitas Air Laut, namun masih dibawah baku mutu yang ditetapkan seperti grafik berikut :
Grafik 3.88 Kualitas Air Laut (BOD) di Kabupaten Badung Tahun 2011 s/d 2013
12 10
mg/ltr
8 6 4 2 0 Target RPJMD Capaian
2011
2012
2013
10
10
10
7.49
7.48
9.88
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 246
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Berdasarkan
tabel
3.90, tahun 2013 pencapaian sasaran terwujudnya
pelestarian dan lingkngan hidup pada masing-masing indikator capaian kinerja telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2011, kualitas air dan udara di Kabupaten Badung telah mengalami peningkata. Tercapainya capaian kinerja tersebut karena terus berupaya mengendalikan dan melaksanakan pengawasan terhadap lingkungan di perairan baik di laut sungai maupun udara melalui pembinaan pengawasan, pengendalian, dan penyuluhan di bidang lingkungan untuk mewujudkan fungsi lingkungan yang bersih lestari dan berkelanjutan. Indikator jumlah perusahaan yang menggunakan pengolahan limbah, bahwa dari 450 perusahaan yang ada di Kab Badung diwajibkan untuk memiliki pengolahan limbah. Namun biaya untuk membangun sarana pengelolaan limbah cukup besar maka perusahaan yang memiliki pengolahan limbah ditargetkan sebanyak 210 perusahaan (46,67%) sampai akhir RPJMD tahun 2015. Realisasi akumulasi capaian sasaran yang talah ditetapkan sampai dengan tahun 2013 dan rencana sesuai dengan RPJMD dapat dilihat seperti tabel di bawah ini : Tabel. 3.91 Pencapaian Sasaran 43 Terwujudnya peletasrian dan kwalitas lingkungan hidup Tahun 2013 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015 No.
Indikator Sasaran
Satuan
Realisasi Akumulasi s/d. Tahun 2013
1
2
3
4
5
Persentase Capaian Kinerja (%) 6
1
Standar baku mutu kualitas
-COD air sungai
Ug/m3
145
400
163,75
-BOD air sungai
mg/lt
50
50
100
Rencana sesuai dengan RPJMD Tahun 2015
air dan kualitas udara : - NO2
-BOD air laut 2
Jumlah pengusaha yang
mg/lt
4,77
6
120,5
mg/lt
7,48
10
125,2
Perusahaan
110
210
52,38 %
menggunakan pengolahan limbah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 247
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Berdasarkan tabel 3.91, realisasi akumulasi sampai tahun 2013 sebanyak 110 perusahan atau 52,38% dari jumlah perusahaan yang ditargetkan sampai tahun 2015. Hasil capaian 110 perusahaan ini sudah melampaui target yang ditetapkan tahun 2013 sebesar 80 perusahaan. Dilihat dari capaian kinerja, hal ini sudah melampaui target kinerja sebesar 137,5%. Data selengkapnya secara time series dapat dilihat pada grafik dibawah ini. Grafik 3.89 Perusahan yang menggunakan Pengelolaan Limbah dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 250 200 150 Target RPJM 100
Realisasi
50 0 2011
2012
2013
2014
2015
Hasil capaian sasaran strategis standar baku mutu kualitas air dan kualitas udara yang diukur dengan parameter NO2, COD dan BOD air sungai serta BOD air laut menunjukkan bahwa kualitas udara, air sungai dan air laut memenuhi syarat baku mutu yang telah ditetapkan. menggunakan pengolahan limbah/STP
Sedangkan jumlah pengusaha yang sampai tahun 2013 sebanyak 110
perusahaan dari target yang ditetapkan sampai 2015 sebanyak 210 perusahaan. Capaian ini telah sesuai dengan pentahapan target yang ditetapkan sampai akhir RPJMD.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 248
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Sasaran 44 Tertanganinya pengelolaan sampah di Kabupaten Badung
Tabel 3.92 Analisis Capaian Sasaran 44 Tertanganinya pengelolaan sampah di Kabupaten Badung Capaian No.
Indikator Sasaran
1 1
2 Volume sampah yang
Satuan
Kinerja
Tahun 2012 Target
Realisasi
Capaian Kinerja
Tahun
Tahun
2011
2012
3
Tahun 2013 Target
Capaian
Realisasi
Kinerja Tahun 2013
4
5
6
7
8
9
79.24
60.1
75,85%
272.40
76,96%
Ton
96,%
60,28
58,20
97%
Km
95%
306,13
253,20
83%
terangkut 2
Cakupan wilayah yang
353.95
tertangani pengelolaan kebersihan
Aktivitas dilakukan
yang untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh terhadap volume
meningkatnya sampah.
Apabila
masalah ini tidak dilakukan penanganan, diprediksi dapat mengakibatkan
terjadinya
pencemaran lingkungan yang cukup signifikan di seluruh wilayah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk mewujudkan kota bersih dan hijau, telah dicananagkan berbagai program yang pada dasarnya bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dengan jalan melakukan pengelolaan sehingga berkurang volumenya. Pengelolaan sampah meliputi elemen penyimpanan di tempat-tempat penghasil sampah, pengumpulan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 249
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
sampah di tempat pembuangan sementara dan depo-depo sampah, pengangkutan sampah ke tempat-tempat pembuangan akhir, pemanfaatan kembali atau daur ulang, dan pengolahan/pemusnahan. Keterlibatan masyarakat diperlukan untuk melakukan pengelolaan sampah sehingga pada gilirannya sampah dapat diolah secara mandiri dan menjadi sumberdaya. Produksi sampah di Kabupaten Badung
tahun 2013
mencapai 203
ton/hari, diangkut ke TPA sebesar 78,5% ( 159,5 ton/hari) sedangkan sisanya diolah sebesar 21,5% ( 43,7 Ton ). Mengacu dari jumlah penduduk di tahun 2013 sebanyak 406.374 jiwa yang disesuaikan dengan laju pertumbuhan sebesar 1,12 % per tahun. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Badung tetap berupaya untuk mengurangi sampah dilakukan dengan berbagai cara antara lain : I. Dibuang ke tempat pembuangan akhir ( TPA ) Suwung rata-rata sebesar 78,5% (159,5 ton), yaitu dari wilayah Kecamatan a. Kuta Selatan Dkp :4,5 ton dan Swasta : 11,4 ton, b. Kuta DKP : 46,4 ton dan Swasta : 40,1 ton, c. Kuta Utara DKP : 2,8 ton dan Swasta : 33 ton, d. Mengwi DKP : 9,2 ton dan Swasta :9,2 ton dan e. Abiansemal-Petang DKP : 0 dan Swasta : 2,8 ton
II. Diolah sebesar 21,5 % ( 43,7 Ton ) dengan rincian : a.
Incenerator rata-rata sebesar
: 1,6 ton
b. Gelatik rata-rata sebesar
: 0,107 ton
c.
TPST 3R rata-rata sebesar
: 36,7 ton
d. Bank Sampah rata-rata sebesar
: 2,2 ton
e.
: 3,1 ton
TPS berskala Rumah Tangga
Berdasarkan tabel 3.92, sasaran tertanganinya pengelolaan sampah di didukung oleh 2 (dua) indikator yaitu indikator volume sampah yang terangkut ke
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 250
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
TPA dan indikator cakupan wilayah yang tertangani pengelolaan kebersihan secara terinci dapat dijelaskan sebagi berikut :
Indikator volume sampah yang terangkut ke TPA
Tahun 2013, sampah yang dibuang ke TPA sebanyak 79.24 ton/hari dan realisasi 60,10 ton/hari dengan capaian kinerja sebesar 75,85 % . Tidak tercapainya kinerja ini karena kurang optimalnya penggunaan sarana pengangkutan. Upayaupaya yang dilakukan untuk meningkatkan indikator volume sampah yang terangkut ke TPA yaitu menambah jumlah sarana pengangkutan yang dimiliki, meningkatkan ritasi pengangkutan dengan menambah dukungan biaya operasional dalam rangka peningkatan jumlah sampah yang diangku ke TPA.
Grafik 3.90 Capaian Indikator Volume sampah yang terangkut Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung 90.00 80.00 70.00
Ton
60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00
2011
2012
2013
Target
49.68
60.28
79.24
Realisasi
47.60
58.20
60.10
Apabila dibandingkan capaian kinerja dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013.
Realisasi Tahun 2011
volume sampah yang terangkut ke TPA
sebanyak 12,5 ton/hari. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2012 mengalami peningkatan volume sampah yang terangkut ke TPA sebanyak 1,9 ton/hari telah mengalami peningkatan kinerja, Realisasi indikator volume sampah yang terangkut ke TPA selama tahun berjalan dimana untuk tahun 2011 volume sampah yang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 251
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
terangkut ke TPA 47,60 ton menjadi 58,20 ton, tahun 2012 dan tahun 2013 juga mengalami peningkatan kinerja volume sampah yang terangkut ke TPA sebanyak 60.10 ton. indikator cakupan wilayah yang tertangani pengelolaan kebersihan Indikator
cakupan wilayah yang tertangani pengelolaan kebersihan
realisasi adalah 272,40 km dari target sebesar 353,95 km sehingga capaian kinerja baru
mencapai 76,96%.
Tidak tercapainya capaian kinerja ini karena masih
kurangnya tenaga penyapuan lapangan. Berdasarkan data, Kabupaten Badung hanya memiliki 454 orang tenaga penyapuan dari target pelayanan yang seharusnya memiliki 510 orang tenaga lapangan.
Grafik 3.91 Capaian Indikator Cakupan wilayah yang tertangani pengelolaan kebersihan Tahun 2011 – 2013 di Kabupaten Badung 400.00 350.00
Kilometer
300.00 250.00 200.00 150.00 100.00 50.00 0.00
2011
2012
2013
Target
258.30
306.13
353.95
Realisasi
246.00
253.20
272.40
Dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 sampai tahun 2013 mengalami peningkatan untuk cakupan wilayah yang tertangani pengelolaan kebersihan seluas 26.4 km dan bila dibandingkan realisasi dengan Tahun 2012 sudah mengalami peningkatan seluas 19.2 km. Realisasi cakupan wilayah yang tertangani pengelolaan kebersihan selama tahun berjalan sebagai berikut tahun 2011 sebesar 246 km menjadi 253 km pada
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 252
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
tahun 2012 dan Tahun 2013 juga mengalami peningkatan kinerja menjadi 272.40 km. Realisasi akumulasi capaian sasaran yang talah ditetapkan sampai dengan tahun 2013 dan rencana sesuai dengan RPJMD dapat dilihat seperti tabel di bawah ini : Tabel. 3.93 Pencapaian Sasaran 43Terwujudnya peletasrian dan kwalitas lingkungan hidup Tahun 2013 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2015
Realisasi No.
Indikator Sasaran
Satuan
Akumulasi s/d. Tahun 2013
1 1
2 Volume sampah yang
Rencana sesuai dengan RPJMD Tahun 2015
Persentase Capaian Kinerja (%)
3
4
5
6
Ton
60.10
166.25
36%
Km
272.40
449.60
61%
terangkut 2
Cakupan wilayah yang tertangani pengelolaan kebersihan
Pencapaian indikator sasaran tertanganinya pengelolaan sampah di Kabupaten Badung sampai tahun 2013 dibandingkan target akhir RPJMD tahun 2015 menunjukkan bahwa capaian indikator volume sampah yang terangkut sebesar 60.10 ton dari target yang ditetapkan sebesar 166.25 ton, ini berarti capaian kinerja sampai tahun 2013 sebesar 36% dan pencapaian indikator cakupan wilayah yang tertangani pengelolaan kebersihan sampai tahun 2013 sebesar 272.40 km dari target yang ditetapkan akhir 2015 sebesar 449,60 km, ini berarti capaian kinerjanya sebesar 61%
3.3. Akuntabilitas Keuangan. Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah didasari atas komitmen bahwa anggaran yang disediakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Badung. Oleh karena itu kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam konteks memantapkan otonomi daerah desentralisasi fiskal yang menganut prinsip
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 253
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
“ Money Follows Function “ yaitu pengelolaan keuangan daerah disesuaikan dengan alokasi dan fungsinya dengan dukungan pendanaan melalui penyerahan sumber-sumber pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah dan alokasi dana dari Pemerintah pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah daerah lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut diatas ada tiga kebijakan yang diimplementasikan yaitu : (1) pengelolaan pendapatan daerah, (2) pengelolaan belanja dan (3) pengelolaan pembiayaan daerah. Kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada: 1. Peningkatan Pendapatan Asli daerah. Penerapan kebijakan otonomi daerah secara luas dan bertanggung jawab membuat pelaksanaan pembangunan di daerah sangat ditentukan oleh kemampuan daerah masing-masing dalam mengusahakan pembiayaan pembangunannya. Potensi yang dimiliki daerah sebagai komponen PAD merupakan sumber keuangan yang sangat diharapkan daerah untuk membiayai pembangunannya. Kabupaten Badung yang sumber PAD-nya sebagian besar dari sektor pariwisata selama lima tahun terakhir cenderung mengalami fluktuatif. Naik turunnya PAD Kabupaten Badung ini berbanding lurus dengan perkembangan kepariwisataan di Bali. Di sisi lain dengan melihat potensi yang cukup besar dari PAD Badung terutama dari komponen pajak hotel dan restoran, Pemerintah Kabupaten Badung memberikan sumbangan kepada 6 (enam) Kabupaten lainnya di Bali dengan menyisihkan 22 % dari PAD Badung sesuai Keputusan Gubernur Bali No. 286/01F/HK/2009 tentang Relokasi Hasil Penerimaan Pajak Hotel dan restoran Kabupaten Badung dan Kota Denpasar kepada Provinsi Bali yang besarnya 15% - 22%. Keputusan ini dimaksudkan untuk mendorong pemerataan
pembangunan
khususnya
pembangunan
sarana
dan
prasarana. 2. Peningkatan Dana Perimbangan Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Bagi hasil pajak propinsi dan pusat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 254
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan bagi hasil sangat terkait dengan aktifitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian. 3. Peningkatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Salah satu sumber pendapatan daerah yang sah adalah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi : dana hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak propinsi dan pemerintah daerah lainnya. Langkahlangkah untuk peningkatan lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat dilakukan dengan menetapkan APBD tepat waktu dan memperkecil SILPA sehingga dapat memperoleh Dana Insentif daerah. 4. Pengelolaan Belanja Daerah. Belanja daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan dari programprogram yang dilaksanakan dapat diketahui arah pembangunan Kabupaten Badung. Dari perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan otonomi daerah, sistem dan mekanisme APBD menggunakan sistem anggaran kinerja. Pelaksanaan tersebut membawa implikasi kepada struktur belanja daerah. Arah pengelolaan belanja daerah berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efesiensi penggunaan anggaran.
3.3.1 Target Dan Realisasi Pendapatan daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung tahun2013, dan Perubahan APBD Kabupaten Badung tahun 2013 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah No 59 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 255
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013, maka Target Pendaptan Daerah pada tahun 2013 ditetapkan sebesar Rp. 2.718.030.317.564,08. Terhadap target tersebut pencapaian pendapatan daerah (realisasi anggaran) pada tahun 2013 mampu melampaui target, yakni Rp. 2.954.662.970.615,80 atau 108,71 %. Peningkatan pendapatan karena peningkatan perolehan dari wajib pajak serta membaiknya iklim usaha kepariwisataan sebagai sumber Pendapatan asli Daerah Utama. Secara rinci sumber pendapatan di Kabupaten Badung adalah sebagai berikut : a. Pendapatan Asli daerah dari target sebesar Rp. 2.029.161.138.232,59 dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.279.113.502.085,67 atau 112,32 % yang terdiri dari : 1) Pajak daerah dari target sebesar Rp. 1.828.670.033.670,00 dapat direalisasikan sebesar 2.010.554.251.067,23 atau 109,95 % 2) Retribusi Daerah dari target sebesar Rp. 73.110.899.131,56 dapat direalisasikan sebesar Rp. 90.457.625.611,78 atau 123,73 % 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dari target sebesar Rp. 71.350.280.431,03
dapat direalisasikan
sebesar Rp. 71.350.739.922,03 atau 100 % 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dari target sebesar Rp.
56.029.925.000,00
dapat
direalisasikan
sebesar
106.750.885.484,63 atau 190,52 % b. Dana Perimbangan dari target sebesar Rp.435.119.695.367,20 dapat direalisasikan sebesar 429.797.446.192,00 atau 98,78 % yang terdiri dari : 1) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak dari target sebesar Rp. 61.933.512.367,20 dapat direalisasikan sebesar Rp. 56.611.263.192,00 atau 91,41% 2) Dana Alokasi Umum dari target sebesar Rp. 372.625.383.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 372.625.383.00,00 atau 100,00 %
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 256
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
3) Dana Alokasi
Khusus
yang
direncanakan sebesar
Rp.
560.800.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 560.800.000,00 atau 100,00 % c. Lain -
lain Pendapatan yang
sah
dari target sebesar
Rp.
253.749.483.964,29 dapat direalisasikan sebesar Rp. 245.752.022.338,13 atau 96,85%.
3.3.2.
Belanja Daerah Kebijakan umum belanja daerah diarahkan pada peningkatan efisiensi,
efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan penetapan prioritas alokasi anggaran. Selain itu kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan dalam
rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan
publik. Kebijakan umum belanja daerah adalah sebagai berikut : 1. Belanja Daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. 2. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memelihara kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan serta pembangunan infrastruktur dan pusat pemerintah. 3. Belanja daerah yang dianggarkan juga untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing SKPD di jajaran Pemerintah Kabupaten Badung. 4. Meningkatkan efisiensi pengeluaran daerah dengan berorientasi pada kinerja dan kepentingan pelayanan publik untuk mengeliminasi sumber ketidak efisienan keuangan daerah. 5. Meningkatkan
kemampuan
perencanaan
pengeluaran
SKPD
di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dalam upaya optimalnya pencapaian program dan kegiatan yang direncanakan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 257
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
6. Anggaran daerah dikelola dengan berorientasi pada hasil yang baik dan biaya yang rendah. 7. Penganggaran
keuangan
daerah
diarahkan
dapat
memberikan
keleluasaan bagi para pelaksana untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan value of money yaitu efektif, efisien dan ekonomis serta mampu mendongkrak kinerja dan profesionalisme kerja di setiap SKPD. Arah pengelolaan belanja daerah tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut : 1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. 2. Prioritas Penggunaan anggaran tahun 2011-2015 diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan
dibidang
pendidikan,
kesehatan,
kebudayaan,
ketersediaan bahan pangan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan peranan perempuan dan penegakan supremasi hukum, pelestarian dan penyelamatan lingkungan
dan peningkatan infrastruktur guna
mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan. 3. Tolok Ukur dan Target Kinerja Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. 4. Optimalisasi Belanja Langsung Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 258
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta. 5. Transparan dan Akuntabel Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut proses, keluaran dan hasilnya. Secara spesifik, efisiensi dan efektivitas belanja harus meliputi pos-pos belanja yang dikelompokkan dalam Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Dengan masing-masing kelompok dirinci ke dalam jenis belanja. Untuk Belanja Tidak Langsung, jenis belanjanya terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan belanja Tak Terduga. Sementara itu, untuk Belanja Langsung, jenis belanjanya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal.
3.3.2.1 Belanja Tidak Langsung Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung meliputi : 1) Belanja Pegawai, dalam bentuk gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai, penerimaan lainnya untuk pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah dan biaya pemungutan pajak daerah. 2) Belanja bunga, digunakan untuk pembayaran bunga atas pinjaman pemerintah daerah kepada pihak lainnya. 3) Subsidi, digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. 4) Belanja Hibah, yaitu pemberian hibah untuk penyelenggaraan program dan kegiatan yang bersifat cross cutting issue.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 259
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
5) Bantuan sosial, yaitu bantuan sosial organisasi kemasyarakatan antara lain bantuan keagamaan, pendidikan, kemasyarakatan, pengadaan pangan dan bantuan partai politik. 6) Belanja Bagi Hasil, meliputi belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa/kelurahan. 7) Bantuan Keuangan, yang bersifat umum maupun khusus kepada Desa/Kelurahan. 8) Belanja Tak Terduga, untuk kegiatan yang sifatnya tidak bisa atau diharapkan tidak terulang.
A. Belanja Langsung Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan. Belanja langsung meliputi : 1) Belanja Pegawai, dipergunakan untuk pengeluaran honorarium PNS, honorarium non PNS dan uang lembur. 2) Belanja Barang dan Jasa, dipergunakan untuk pengeluaran bahan habis pakai, bahan material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan alat kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus, perjalanan dinas, beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis perjalanan pindah tugas dan lain sebagainya. 3) Belanja Modal, dipergunakan untuk pengeluaran pengadaan tanah, alatalat berat, alat-alat angkutan darat bermotor, alat-alat angkutan darat tidak bermotor, alat-alat angkutan di air bermotor, alat-alat angkutan di air tidak bermotor, alat-alat bengkel, alat-alat pengolah pertanian dan peternakan, perlatan kantor,perlengkapan kantor, komputer dan lainlain. Anggaran belanja untuk pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Badung dapat diperinci sebagai berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 260
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG Grafik 3.92 Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten BadungTahun 2013 3,500,000,000,000.00 3,000,000,000,000.00
Rupiah
2,500,000,000,000.00 2,000,000,000,000.00 1,500,000,000,000.00 1,000,000,000,000.00 500,000,000,000.00 -
Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung
Total Belanja
Pagu Anggaran
1,623,136,935,
1,404,638,975,
3,027,775,911,
Realisasi
1,488,224,176,
1,267,235,545,
2,755,459,722,
Distribusi anggaran pembangunan Kabupaten Badung untuk belanja langsung dipergunakan untuk membiayai 93 program serta 602 kegiatan. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk belanja langsung secara rinci seperti berikut: Grafik 3.93 Anggaran Belanja Langsung dan Alokasi untuk Sasaran Strategis Kabupaten Badung Tahun 2013 1,600,000,000,000 1,400,000,000,000 1,200,000,000,000 Rupiah
1,000,000,000,000 800,000,000,000 600,000,000,000 400,000,000,000 200,000,000,000 -
Pagu
Realisasi
Anggaran Belanja Langsung
1,404,638,975,874
1,267,235,545,157
Anggaran Untuk Sasaran
1,105,936,032,724
970,719,420,324
Alokasi anggaran untuk pencapaian 44 sasaran strategis sebesar Rp. 1.105.936.032.724,- dari total pagu anggaran belanja lansung APBD Kabupaten
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 261
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Badung tahun 2013 sebesar Rp. 1.404.638.975.874,- (78,73%) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 970.719.420.324,- dengan prosentase penyerapan sebesar 87,77%. Alokasi dan realisasi anggaran dari masing-masing kegiatan dan program untuk pencapaian sasaran strategis seperti tabel 3.3 berikut: Tabel 3.94 Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 Sasaran Strategis
Jml Prog
Jml Keg
1
Peningkatan seni masyarakat berdasarkan adat dan budaya bali
1
5
4,979,513,300
4,819,469,450
96.79
2
Terwujudnya kerukunan kehidupan beragama dan bermasyarakat di Kabupaten Badung yang damai (santhi)
1
1
305,600,700
263,195,300
86.12
3
Tuntasnya wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak usia sekolah
1
2
21,725,750,000
19,658,750,000
90.49
4
Meningkatnya ketercapaian dan keterjangkauan memperoleh layanan pendidikan di Kabupaten Badung
2
4
70,397,564,625
14,400,492,550
20.46
5
Mewujudkan pendidikan yang bermutu dan kompetitif di Kabupaten Badung Mewujudkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi pada tingkat Propinsi, Nasional & Regional
2
12
14,611,352,950
9,336,825,215
63.90
2
5
4,329,566,700
4,198,925,672
96.98
7
Terwujudnya peningkatan produktifitas tenaga kerja
1
9
1,091,555,350
663,849,000
60.82
8
Terwujudnya peningkatan kesempatan kerja bagi pencari kerja Terciptanya sistem pelayanan yang prima di Rumah Sakit, Puskesmas dan layanan kesehatan lainnya yang terjangkau oleh masyarakat Kabupaten Badung
1
1
127,267,750
124,492,750
97.82
3
6
3,473,114,905
3,459,950,880
99.62
10
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Badung
3
11
3,009,776,092
2,954,782,867
98.17
11
Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif dan efesien Terwujudnya sistem data kependudukan di seluruh Kabupaten Badung yang tertib dan terpadu.
1
6
2,768,806,000
2,705,692,350
97.72
1
17
2,607,561,975
2,396,589,590
91.91
6
9
12
Pagu Anggaran (Rp)
Realisasi Anggaran (Rp)
%
No.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 262
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG Sasaran Strategis
Jml Prog
Jml Keg
Pagu Anggaran (Rp)
13
Terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Kabupaten Badung
1
9
547,210,550
14
Mewujudkan masyarakat Kabupaten Badung sadar ber KB
3
14
15
Meningkatnya peranan perempuan
1
1
46,610,100
46,345,300
99.43
16
Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak Menurunnya kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki
1
2
191,166,875
159,251,875
83.31
1
0
18
Meningkatnya ekonomi masyarakat miskin, cacat dan penyandang sosial lainnya
4
14
1,677,800,025
1,520,235,500
90.61
19
Meningkatnya pertumbuhan sektor UKM dan Koperasi dalam sistem perekonomian masyarakat Badung dan sebagai penunjang sektor ekonomi Badung
2
7
1,332,423,275
1,142,684,645
85.76
20
Pertumbuhan sektor UKM dan Koperasi Tercapainya target produksi dan produktifitas pertanian dan perkebunan Tercapainya target pemasaran
4
13
493,181,458
457,628,320
92.79
10
25
2,160,693,230
1,914,036,310
88.58
1
1
69,230,850
69,169,850
99.91
Peningkatan populasi ternak dan produksi daging dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein hewani Peningkatan produksi perikanan dalam pemenuhan kebutuhan akan protein yang bersumber dari ikan
4
13
13,497,289,813
12,118,595,099
89.79
3
17
3,322,275,740
3,098,319,669
93.26
25
Peningkatan produksi pengolahan perikanan dan pemasaran komoditi perikanan
1
4
320,872,725
305,829,525
95.31
26
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat
5
11
3,979,915,572
3,486,701,097
87.61
27
Terwujudnya opini positif terhadap terhadap pemerintah daerah
6
14
5,225,696,125
4,968,455,625
95.08
28
Meningkatkan kualitas lembaga ekonomi pedesaan Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efisien berorientasi pada kepentingan publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
1
4
347,359,390
208,691,190
60.08
2
3
159,902,297
154,998,000
96.93
17
21 22 23
24
29
1,098,080,910
-
Realisasi Anggaran (Rp)
%
No.
525,674,750
873,124,900
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 263
96.06 79.51
-
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG No.
Sasaran Strategis
Jml Prog
Jml Keg
78.71
1,708,778,350
1,468,355,500
85.93
2
175,355,000
107,228,384
61.15
1
2
51,702,075
48,332,472
93.48
Meningkatnya pendapatan asli daerah Meningkatnya kondisi kemantapan jalan dan jembatan
2
51
3,915,844,080
2,713,000,235
69.28
351,952
357,050,520,574
93.22
Terwujudnya kualitas sarana dan prasarana pengairan yang berkondisi baik Terwujudnya manajemen penataan ruang yang efektif dan efisien
3
114
384,389,048,732
358,270,243,869
93.21
1
9
1,136,093,775
871,618,697
76.72
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana perhubungan Meningkatnya pelayanan umum di bidang perhubungan
1
1
440,031,975
352,673,915
80.15
2
20
9,876,788,740
9,331,302,675
94.48
Meningkatnya kualitas dan kuantitas obyek dan daya tarik wisata serta sarana pariwisata yang nyaman dan aman Meningkatnya kunjungan wisatawan Terwujudnya prasarana dasar pemukiman yang berkondisi baik Terwujudnya pelestarian dan kwalitas lingkungan hidup Tertanganinya pengelolaan sampah di Kabupaten Badung
4
15
8,693,572,675
7,844,190,154
90.23
1
5
1,696,555,825
1,246,080,775
73.45
2
71
133,379,904,602
121,709,639,669
91.25
1
17
1,190,659,130
1,151,212,130
96.69
1
17
19,855,539,923
18,847,569,876
94.92
93
602
735,025,485,016
624,248,953,574
84,93
1
1
31
Peningkatan pengawasan yang lebih menyeluruh dan terpadu
1
16
32
Meningkatkan sistem pengendalian intern Peningkatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan akuntabilitas instansi pemerintah kabupaten badung
1
35 36
37 38 39 40
41 42 43 44
%
142,349,800
Meningkatnya implementasi akuntabilitas kinerja SKPD
34
Realisasi Anggaran (Rp)
180,861,800
30
33
Pagu Anggaran (Rp)
Total
3
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 264
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
3.4. Capaian prestasi dan penghargaan Pelaksanaan pembangunan badung
di
Kabupaten
dilakukan
kesungguhan,
dengan
terencana
dan
berkesinambungan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Bukti dari
kesungguhan
Kabupaten
Badung
tersebut, meraih
penghargaan/prestasi di beberapa urusan pemerintahan ditingkat provinsi maupun Nasional seperti berikut : a. Prestasi pada tingkat Nasional sebagai berikut: 1.
Penghargaan Tropy Adipura Tingkat Nasional Tahun 2013 (Nominasi V Katagori Kota Kecil Seluruh Indonesia)
2.
Meraih Nominasi Penghargaan Proklim Tingkat Nasional diraih Oleh 4 Desa, Desa Taman, Desa Mambal, Desa Sangeh dan Desa Baha
3.
Meraih Nominasi Kapaltaru Tingkat Nasional Untuk Katagori Pembina Lingkungan Atas Nama Anak Agung Gde Agung,SH
4.
Penghargaan Swastisaba Wistara dalam pengembangan Kabupaten Sehat dari Menteri Kesehatan RI
5.
Prestasi Anugerah Parahita Ekapraya tingkat utama yaitu prestasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Kepala Daerah yang memiliki komitmen dalam upaya
mewujudkan kesetaraan
gender dan
perlindungan anak. 6.
Penghargaan dalam bentuk The Best Team dan The Best Athelete pada kompetisi Baywatch di Sukabumi.
7.
Juara I (Penyaji Terbaik) Cabang Seni Musik Tradisional dalam kegiatan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) yang di raih oleh SMP Negeri 3 Mengwi
8.
Juara I Lomba KB Pria diraih oleh Kelompok KB Pria Buana Sari Kecamatan Petang.
9.
Juara I Lomba KB Perusahaan diraih oleh Hotel Legian Beach.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 265
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
10.
Juara I Lomba Duta KB Mandiri diraih oleh Ni Wayan Teni, S.Pd. dari Br Nungnung, Desa Plaga, Kecamatan Petang
11.
Juara I Travel Club Tourism Award kategori The Best Perfomance dan Kategori The Best Achievment.
12.
Juara I Tingkat Provinsi Bali Lomba Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang diraih oleh POKMASWAS Segara Madu, Desa Adat Kelan, Kelurahan Tuban.
13.
Juara II Tingkat Nasional Lomba Kelompok Masyarakat Pengawas yang diraih oleh POKMASWAS Segara Madu, Desa Adat Kelan, Kelurahan Tuban.
14.
Lomba Desa/Kelurahan Terpadu Tahun 2013 memperoleh predikat Juara I Tingkat Provinsi Bali diwakili oleh Desa Ungasan dan Juara III di Tingkat Nasional.
15.
Juara III Regional III Lomba Kelompencapir yang diraih oleh Kelompok Boga Segara, Desa Abiansemal, Kecamatan Abiansemal.
16.
Juara Harapan I Tingkat Nasional Kategori lomba Kelompok Pencinta Alam (KPA) Atas Nama Sispala PALH Wana Lestari SMA Negeri I Abiansemal, Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.
17.
Juara Harapan II Tingkat Nasional Kategori Polisi Hutan (Polhut) Atas nama I Made Budiasa, Desa Sangeh Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.
18.
Dalam IGA (Inovatif Government Award) yaitu Penghargaan kepada Pemerintah karena memiliki program inovasi, Badung meraih penghargaan nominasi unggulan 3 besar di Indonesia dalam kategori Daya Saing Daerah melalui Program Desa Wisata.
b. Prestasi pada tingkat Propinsi Bali sebagai berikut: 1. Peringkat I Pemilihan Guru Berprestasi Taman Kanak-Kanak diraih oleh Ni Wayan Sumariyanti, S.Pd dari TK.Negeri Pembina Abiansemal. 2.
Peringkat I Pemilihan Guru PLB Sekolah Menengah Atas Berdedikasi diraih oleh Edy Prajitno, S.Pd dari SLB.B PTN Jimbaran.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 266
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
3.
Peringkat I Pemilihan Kepala Sekolah Berprestasi Taman Kanak-Kanak diraih oleh Wahyu Prasetyaning Tyas, S.Pd, M.Pd dari TK Widyatmika, Kec.Kuta Selatan.
4.
Peringkat I Pemilihan Kepala Sekolah Berprestasi Sekolah Dasar diraih oleh I Nyoman Kertu, S.Pd, M.Pd dari SD No.3 Legian
5.
Peringkat I Pemilihan Kepala Sekolah Berprestasi Pendidikan Luar Biasa diraih oleh Dra. Made Murdani, M.Pd dari SLB.B N PTN Jimbaran.
6.
Peringkat I Pemilihan Pengawas Sekolah Menengah Kejuruan Berprestasi diraih oleh Ir. Made Ngurah Tusan, M.Agb (Pengawas SMK).
7.
Juara I Lomba Bunda PAUD diraih oleh Bunda PAUD atas nama Nyonya Ratna Gde Agung (Ibu Bupati Badung).
8.
Juara I Lomba Lembaga Kursus Bahasa Inggris diraih oleh Widya Guna English Course Kecamatan Mengwi.
9.
Juara I Lomba Lembaga Kursus Tari diraih oleh Sanggar Tari Semara Ratih Kecamatan Kuta Utara.
10. Juara I Lomba Tutor Keaksaraan diraih oleh Ni Made Ratna Agustini Kecamatan Mengwi. 11. Juara I Cabang Seni musik Tradisional pada kegiatan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) yang di raih oleh SMP Negeri 3 Mengwi. 12. Juara I Lomba Sekolah Dasar Peduli Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi Bali diraih SD No 8 Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung. 13. Juara I Lomba Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna (PKTP) tingkat Provinsi Bali Tahun 2013 dengan rincian : -
Juara I Lomba PKTP tingkat SMP oleh SMPN 2 Mengwi
-
Juara I Lomba Sekretariat PKTP oleh Sekretariat Kab. Badung
14. Juara I Lomba Keluarga Harmonis diraih oleh Keluarga Drs. I Wayan Badra, M.Pd dengan
Ni Made Wati, alamat Lingkungan Menesa,
Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 267
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
15. Juara I Lomba KB Lestari Katagori 20 Tahun diraih oleh Keluarga I Nyoman Derta,SPd dengan
Ni Made Jani, S.St, alamat Jalan Giri
Puspa Lestari No. 11c Kecamatan Kuta Selatan 16. Juara I Lomba Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) diraih oleh I Gusti Made Arsana, alamat Banjar Kasiana, Desa Pangsan, Kecamatan Petang. 17. Juara I Lomba KB Pria diraih oleh Kelompok KB Pria Buana Sari Kecamatan Petang 18. Juara I Lomba Provider diraih oleh Ni Wayan Suryati alamat Jl. Pendet Gg. Merbabu No.I Banjar Ratu Sari, Desa Abiansemal, Kecamatan Abiansemal. 19. Juara I Lomba KB Perusahan diraih oleh Hotel Legian Beach, Kecamatan Kuta 20. Juara I Lomba Media Tradisional diraih oleh Kelompok Kertha Buana dari SMAN I Kuta Utara. 21. Juara I Lomba Duta KB Mandiri diraih oleh Ni Wayan Teni, S.Pd alamat Br Nungnung, Desa Plaga, Kecamatan Petang. 22. Juara I Lomba Mengarang cerpen Bali modern putra tingkat SMA An. A.A. Adi Widya Kusuma dari Kecamatan Kuta Utara. 23. Juara I Lomba palawakya dewasa putra An. I Wayan Surma, I Made Gunadi dari Kecamatan Kuta Utara. 24. Juara I Lomba pidato berbahasa bali putra tingkat SMP An. Agus Made Wira Hadi Kusuma dari Kecamatan Mengwi. 25. Juara I Lomba Kidung Remaja Campuran An. I Wayan Aris Wiryanta, I Nyoman Yudarmita, Ni Luh Mupu Puspita, I Pande Putu Fajar P.U., Luh Diah Praba Patni, Ni Luh Puspita Adnyani dari Kecamatan Kuta. 26. Juara I Lomba Kidung dewasa Campuran An. Ni Luh Gede Masniyawati, I Wayan Putra Sanjaya, Ni Nyoman Asmini, Ni Ketut Tatik
Indah
Kuryandewi,
Ni
Nyoman
Kardika,
I
Nyoman
Purmanta,M.Pd. dari Kecamatan Mengwi. 27. Juara I Lomba dharma wacana dewasa Putri An. I Gusti Ayu Arya Kusuma Dewi S. dari Kecamatan Petang.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 268
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
28. Juara I Lomba Baleganjur An. Sanggar Kanti Budaya Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan. 29. Juara I Lomba Penilaian Gugus Depan Tergiat tingkat Sekolah Menengah Pertama, diraih oleh SMP Negeri 1 Kuta Utara 30. Juara I Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Cabang Sepak Bola diraih oleh SMP Negeri 4 Kuta Selatan 31. Juara I Lomba Perpustakaan Sekolah di tingkat Provinsi Bali yang diraih SD N. 3 Kuta 32. Juara I Lomba Gebogan tingkat Provinsi dalam rangka Festival Agribisnis Tahun 2013 diraih oleh Tim Penggerak PKK Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung. 33. Juara I Lomba kelompok ternak ayam buras tingkat Provinsi diraih oleh Kelompok Marga Gunung Mekar, Br. Gunung, Desa Taman, Kecamatan Abiansemal. 34. Juara I Lomba Kelompok ternak sapi tingkat Provinsi diraih oleh kelompok Lembu Nadi, Br. Tiyingan, Desa Plaga, Kecamatan Petang 35. Juara I Tingkat Propinsi Bali Kategori lomba Kelompok Pencinta Alam (KPA) Atas Nama Sispala PALH Wana Lestari SMA Negeri I Abiansemal, Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung. 36. Juara I Tingkat Propinsi Bali Kategori Polisi Hutan (Polhut) Atas nama I Made Budiasa, Desa Sangeh Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung. 37. Juara I Tingkat Propinsi Bali Kategori Lomba Kader Konservasi Alam (KKA) Atas nama I Wayan Sagi Adnyana, S.Pd. Desa Taman, Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. 38. Juara I Tingkat Propinsi Bali Kategori Kecil Menanam Dewasa Memanen (KMDM) Atas nama SD Negeri I Sobangan Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. 39. Juara I Tingkat Provinsi Bali lomba Gugus Kendali Mutu Industri Kecil Menengah Nadis Herbal mewakili Kabupaten Badung.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 269
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
40. Peringkat II Guru Berprestasi Sekolah Dasar diraih oleh Dra. Ni Nyoman Sutriyani dari SD No.5 Kuta. 41. Peringkat II Pemilihan Guru Berprestasi Sekolah Menengah Kejuruan diraih oleh Erna Marlina, A.Ma.Pd.Se dari SMK Nusa Dua. 42. Peringkat II Pemilihan Guru PLB Sekolah Menengah Pertama Berdedikasi diraih oleh Endang Muktiasih, S.Pd dari SLB.B PTN Jimbaran. 43. Juara II Lomba Gugus PAUD diraih oleh Gugus PAUD Tunjung V Kecamatan Abiansemal. 44. Juara II Lomba Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) tingkat Provinsi Bali oleh Kelurahan Abianbase 45. Juara II Lomba Kantin Sehat tingkat SD Tingkat Provinsi Bali oleh SD Negeri 6 Tuban Kecamatan Kuta. 46. Juara II Lomba menghafal sloka dewasa An. I Gede Juliawan dari Kecamatan Petang. 47. Juara II Lomba masatua bali putra tingkat SD An. Dewa Gede Wahyu Nuryatama dari Kecamatan Kuta. 48. Juara II Lomba Sloka Remaja Putri An. Ni Putu Arlika Dewi, Ni Made Rai Desi W. dari Kecamatan Kuta Utara. 49. Juara II Lomba mekawin remaja putri An. Ni Komang Ayu Sri Apriani, D.A. Putu Ninda P. dari Kecamatan Kuta Selatan. 50. Juara II Lomba dharma wacana remaja putra An. I Wayan Rusdika dari Kecamatan Petang. 51. Juara II Lomba dharma wacana remaja putri An. A.A. Tias Sandya D. dari Kecamatan Kuta Utara. 52. Juara II Lomba wayang parwa dengan dalang remaja An. Sanggar Kuta Kumara Agung Kecamatan Kuta 53. Peringkat II Porseni Pelajar (Cabang Olahraga) 54. Juara II Lomba Wawasan Wiyata Mandala tingkat Sekolah Menengah Pertama diraih oleh SMPN 2 Kuta 55. Juara II Lomba Penilaian Gugus Depan Tergiat tingkat Sekolah Menengah Atas, diraih oleh SMA Negeri 2 Kuta
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 270
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
56. Juara II lomba kearsipan Tingkat Provinsi Bali yang diwakili oleh Desa Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung 57. Peringkat III Pemilihan Guru Berprestasi Sekolah Menengah Atas diraih oleh Ni Nyoman Sutiti Erawati, S.Pd.M.Pd. dari SMA Negeri 1 Mengwi. 58. Peringkat III Pemilihan Kepala Sekolah Berprestasi Sekolah Menengah Kejuruan diraih oleh Drs. I Wayan Dayung, SH.M.Si dari SMK Nusa Dua. 59. Peringkat III Pemilihan Pengawas Sekolah Menengah Pertama Berprestasi diraih oleh Drs. I Nyoman Karya (Pengawas SMP). 60. Juara III lomba Gerakan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (GRSSIB) Propinsi Bali 61. Juara III Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasar Tradisional Tingkat Provinsi Bali , diraih oleh Pasar Adat Bringkit Kecamatan Mengwi. 62. Juara III Tingkat Provinsi Bali kategori Kelompok/ Perorangan/Swasta diraih oleh Kelompok Peduli Lingkungan Pererenan Gumi Lestari Desa Pererenen Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. 63. Juara III Tingkat Provinsi Bali untuk kategori Desa Sadar Lingkungan diraih oleh Desa Adat Blahkiuh Kecamatan Abiansemal. 64. Peringkat ke III P2WKSS Kabupaten Badung dalam Evaluasi ke Tingkat Provinsi Bali 65. Juara III Putra Lomba Duta Mahasiswa diraih oleh Kadek Suartana dari Stikes Bina Usada, Jl. Kubu Gunung Tegal Jaya Dalung, Kecamatan Kuta Utara 66. Juara III Lomba PLKB/PKB diraih oleh Ir. Luh Putu Eny Suarsini Andayani, dari PKB Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara 67. Juara III Lomba KB Lestari Katagori 10 Tahun diraih oleh I Gst Nyoman
Naramatha, S.Pd, MM,M.Pd. dengan I Gst Ayu Odiawati
alamat Banjar Sempidi, Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani, Kecamatan Abiansemal 68. Juara III Lomba PIK Remaja Unggulan Tahap Tegak diraih oleh SMAN I Kuta alamat Jl. Dewi Sartika Kuta Kecamatan Kuta.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 271
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
69. Juara III Lomba sloka remaja putri An. I B. Cakra Manuaba, I Wayan Awi Marwida dari Kecamatan Abiansemal. 70. Juara III Lomba mawirama putri An. Ni Wayan Ary Muliawati, Ni Nyoman Ayu Sumarni dari Kecamatan Mengwi. 71. Juara III Lomba menulis aksara bali tingkat SMP putra An. I Kadek Yunahadi Saputra dari Kecamatan Selatan. 72. Juara III Lomba kidung anak campuran An. Ida Ayu Pridari Pantri, I Gusti Ayu Ratih Ariesta P., I Gede Nyoman Wahyu Setiawan, I Made Agus Angga Adi Pranata, I Nyoman Yoga Sentana, Ni Luh Dewi Setyani dari Kecamatan Mengwi. 73. Juara III Lomba kekawin remaja putra An. I Komang Gandhi AP. I Putu Satya Wijaya dari Kecamatan Kuta. 74. Juara III Lomba dharma widya tingkat SD An. Ni Putu Mita Erlina Putri, Ni Made Sukmasari, Ni Made Dewi Risma Cahyani dari Kecamatan Mengwi. 75. Juara III Lomba dharma wacana anak putra An. A.A Ngurah Ari Laksana dari Kecamatan Mengwi. 76. Juara III Lomba dharma wacana anak putri An. Ni Putu Elin dari Kecamatan Mengwi. 77. Juara III Lomba gender tingkat anak An. Sanggar Gangsa Dewa Kecamatan Abiansemal. 78. Peringkat III Porseni Pelajar (Bidang Seni) 79. Juara III tingkat provinsi dalam pemilihan ajang jegeg bagus provinsi Bali diraih oleh Jegeg Bagus Kabupaten Badung a/n. Ni Putu Irma dan I Made Joshua Karma 80. Juara III BPP berprestasi tingkat Provinsi Bali Tahun 2013 diraih oleh BPP Mengwi Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. 81. Juara III Petani berprestasi tingkat Provinsi Bali Tahun 2013 diraih oleh I Ketut Sandi, Dusun Bukian, Desa Plaga, Kecamatan Petang Kabupaten Badung.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 272
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
82. Juara III Gapoktan berprestasi tingkat Provinsi Bali Tahun 2013 diraih oleh Gapoktan Branjingan Desa Jagapati, Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung 83. Juara III Lomba Perpustakaan Umum di tingkat Provinsi Bali. 84. Juara III Lomba Gebogan tingkat Provinsi dalam rangka Festival Agribisnis Tahun 2013 diraih oleh Tim Penggerak PKK Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. 85. Juara III Lomba Stand tingkat Provinsi dalam rangka Festival Agribisnis Tahun 2013 diraih oleh Tim Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Badung. 86. Juara Harapan I Lomba Lembaga PAUD Berprestasi diraih oleh Lembaga PAUD Widiatmika Kecamatan Kuta Selatan. 87. Juara Harapan I Lomba Wawasan Wiyata Mandala tingkat Sekolah Menengah Kejuruan diraih oleh SMK Pariwisata Mengwitani 88. Juara Harapan I Lomba Bercerita di tingkat Provinsi Bali yang diraih oleh Komang Pitri Wijayanti dari SD N. 3 Mengwi. 89. Juara Harapan II Lomba Pidato Kependudukan diraih oleh Ni luh Desniati, dari SMAN I Abiansemal 90. Juara Harapan II Lomba Penilaian Gugus Depan Tergiat tingkat Sekolah Dasar diraih oleh SD No.4 Tuban 91. Juara Harapan II Lomba Cipta dan Baca Puisi Berbahasa Bali di tingkat Provinsi Bali yang diraih oleh I Gusti Ayu Putu Darmiastuti dari SMAN. 1 Mengwi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2013 273