BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pemerintah Kota Madiun

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja merupakan suatu kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pemberi amanah maupun pihak-pihak lain yang berwenang menerima pelaporan. Selaku pengemban amanah masyarakat Kota Madiun, Pemerintah Kota Madiun melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyusunan dan penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun. Laporan tersebut disusun sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Kota Madiun Tahun 2013 disusun dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Kota Madiun Tahun 2013 yang penyusunannya telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2009 - 2014. A. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan perhitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (peformance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (peformance improvement ). Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Madiun yang telah ditetapkan Keputusan Walikota Madiun Nomor 050-401.202/322/2013 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Madiun. Selain untuk pengukuran kinerja capaian tahun 2013, indikator kinerja utama juga telah digunakan penyusunan perencanaan dan penetapan kinerja tahun 2014. Metode pengukuran dan penyimpulan yang digunakan adalah sebagai berikut: Lakip Kota Madiun 2013

III - 1


1) Metode pengukuran capaian kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut: (1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja

atau

semakin

rendah

realisasi

menunjukkan

semakin

rendahnya kinerja, digunakan rumus:

Capaian indikator kinerja =

Realisasi

x 100%

Rencana

(2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

Capaian Kinerja =

Rencana – (Realisasi – Rencana)

x 100%

Rencana Atau:

Capaian kinerja =

(2 x Rencana) – Realisasi

x 100%

Rencana

2) Metode Penyimpulan Capaian Sasaran Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut : Tabel III.1 Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

No

Kriteria Pengukuran

Predikat

1

X ≥ 100 %

Sangat Baik

2

85 % ≤ X < 100 %

Baik

3

60 % < X < 85 %

Cukup Baik

4

X ≤ 60 %

Kurang Baik

Lakip Kota Madiun 2013

III - 2


3) Hasil Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Hasil pengukuran kinerja sasaran strategis dalam Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Madiun Tahun 2013 disajikan sebagai berikut : Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran pada PDRB

Sasaran 1.1.1

Tabel III.2 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya konstribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran pada PDRB. Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

Predikat

a. Produk Domestik Regional Bruto dari sektor perhotelan

0,49 %

0,48 %

97,96

Baik

b. Produk Domestik Regional Bruto dari restoran

5,23 %

5,07 %

96,94

Baik

c. Produk Domestik Regional Bruto dari sektor perdagangan

40 %

40,93%

102,33

Sangat Baik

Rp. 140 M

Rp. 143,34 M

102,38

Sangat Baik

d. Omset pasar regional

Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran memberikan kontribusi yang besar pada PDRB Kota Madiun. Sektor ini memang memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan karena Kota Madiun merupakan pusat perdagangan serta perbelanjaan di wilayah Jawa Timur Bagian Barat. Selain itu dengan semakin berkembangnya usaha ritel seperti supermarket dan swalayan secara tidak langsung akan mampu meningkatkan peranan sektor ini. Pada tahun 2013 peranan sektor Perdagangan (40,93%), Hotel (0,48%) dan restoran (5,07%) mencapai 46,47% dari Produk Domestik Regional Bruto Kota Madiun. Realisasi sebesar ini telah melampaui target tahun 2013 yang ditetapkan sebesar 45,72%. Dengan membandingkan realisasi terhadap target, maka didapatkan capaian kinerja indikator Kontribusi Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran terhadap PDRB adalah sebesar 101,64%. Sub sektor perdagangan besar dan eceran memberikan peranan terbesar pada sektor ini, dengan

kontribusi

sebesar

40,93%. Fasilitas perdagangan Grafik III.1 Kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap PDRB Kota Madiun tahun 2013


yang berperan menggerakkan perekonomian di kota Madiun III - 3


diantaranya adalah tersedianya pasar, baik pasar tradisional maupun pasar

modern.

Keberadaan

pasar-pasar

tersebut

mempercepat

pertumbuhan ekonomi kota, regional serta PAD Kota Madiun. Perkembangan Produk Bruto

kontribusi

Domestik

Regional

dari

perdagangan,

sektor hotel

dan

restoran selama kurun waktu tahun

2009-2013

sebagaimana Grafik III.2 Perkembangan PDRB Kota Madiun sektor perdagangan, hotel dan restoran tahun 2009-2013

tersaji

adalah pada

grafik tersebut disamping.

Sedangkan jumlah omset pasar regional Kota Madiun pada tahun 2013 mencapai Rp. 143,34 M. Angka tersebut berhasil melampaui target yang ditetapkan tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 140 M. Dengan membandingkan realisasi terhadap target, maka

capaian

indikator regional

omset adalah

102,38%.

kinerja pasar sebesar

Perkembangan

omset pasar regional tahun 2010-2013 adalah seperti disajikan

dalam

disamping.

grafik

Grafik III.3 Perkembangan omset pasar regional Kota Madiun Tahun 2009-2013

Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa omset pasar regional selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini didukung oleh terselesaikannya pembangunan pasar besar Kota Madiun, sehingga para pedagang sudah bisa melaksanakan aktivitasnya kembali di pasar. Sasaran ini secara rata-rata capaian sudah baik, tetapi mengalami tren atau cenderung sedikit menurun apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Indikator yang mengalami penurunan adalah kontribusi perhotelan dan restoran terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Sedangkan indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan omset pasar regional mengalami tren meningkat dari realisasi tahun sebelumnya. Lakip Kota Madiun 2013

III - 4


Upaya yang sudah dilakukan pada tahun 2013 adalah : 1. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 2. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 3. Program barang kena cukai ilegal 4. Program pengembangan kemitraan 5. Program pembinaan dan pengawasan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral Permasalahan Kondisi

bangunan

pasar

tradisional masih ada yang kurang representatif,

terkesan

kurang

nyaman dan kurang menarik bagi para pedagang dan pengunjung Gambar III.1 Situasi pasar tradisional di Kota Madiun

pasar. Saat ini kondisi bangunan pasar-pasar

sebagian

besar

merupakan bangunan lama dengan penataan yang kurang memberikan rasa nyaman dan menarik bagi para pedagang dan pembeli. Upaya Pemecahan Masalah Dinas

Pasar

terus

meningkatkan

upaya

pemeliharaan pasar-pasar

tradisional secara rutin dan berkala. Sedangkan untuk pasar yang baru dibangun yaitu Pasar Besar Kota Madiun dibangun menjadi pasar semi modern dengan arsitektur yang lebih modern dengan sarana dan

prasarana

dengan

yang

rencana

lengkap, penataan

pedagang yang rapi dan teratur.

Sasaran 1.1.2

Gambar III.2 Pasar Besar Kota Madiun

Meningkatnya fasilitas pendukung kegiatan sektor informal

Tabel III.3 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya fasilitas pendukung kegiatan sektor informal. Indikator Kinerja a. Jumlah relokasi / lokasi penataan Pedagang Kaki Lima


Target

Realisasi

Capaian (%)

Predikat

1 Kali

-

-

Kurang Baik

III - 5

Pemerintah Kota Madiun b. Cakupan bina kelompok pedagang / usaha informal

30 kelompok

30 kelompok

100%

Sangat Baik

Dalam rangka menertibkan tempat dan lokasi usaha bagi para Pedagang Kaki Lima di Kota Madiun, maka perlu relokasi / penataan lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Madiun. Akan tetapi pada tahun 2013 tidak dilaksanakan penataan maupun relokasi PKL, sehingga kinerja tahun 2013 untuk indikator kinerja relokasi / penataan lokasi Pedagang Kaki Lima tidak bisa dicapai. Dengan semakin maraknya pertumbuhan pedagang kaki lima maka perlu adanya penataan agar perkembangan tersebut

tidak

menimbulkan

dampak

negatif

terhadap

lingkungan

disamping juga untuk meningkatkan nilai ekonomi. Perkembangan capaian kinerja sasaran meningkatnya fasilitas pendukung kegiatan sektor informal adalah sebagaimana tabel berikut. Tabel III.4 Perkembangan capaian kinerja sasaran meningkatnya fasilitas pendukung kegiatan sektor informal INDIKATOR KINERJA

SATUAN TARGET RPJMD 2009

Jumlah relokasi/lokasi Pedagang kaki lima

Kali

Cakupan bina kelompok Kelompok pedagang / usaha informal

REALISASI 2010

2011

2012

2013

4

0

0

1

0

0

30

26

26

26

27

30

Sasaran ini mengalami kestabilan realisasi apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, memang baru sekali dilaksanakan relokasi penataan pedagang kaki lima. Sedangkan cakupan bina kelompok pedagang / usaha informal, sedikit mengalami kenaikan, dari yang semula 26 kelompok pada tahun 2009, menjadi 30 kelompok diakhir tahun 2013. Upaya yang sudah dilakukan pada tahun 2013 adalah : Program pembinaan PKL dan asongan Permasalahan Permasalahan yang terjadi dalam pencapaian kinerja pada sasaran meningkatnya fasilitas pendukung kegiatan sektor informal adalah : a. Masih adanya Pedagang Kaki Lima yang belum tertata baik lokasinya ataupun tempat usahanya sehingga seringkali masih menempati fasilitas-fasilitas umum b. Masih adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang belum tergabung dalam paguyuban yang ada.


III - 6


Upaya pemecahan masalah a. Melakukan

inventarisasi,

pemutakhiran

data,

serta

melakukan

pemetaan seluruh pedagang kaki lima beserta lokasi usahanya b. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan bagi para Pedagang Kaki Lima dengan harapan mereka lebih tertib dan tertata dengan apik. Sasaran 1.2.1 Stabilnya kontribusi sektor pertanian Tabel III.5 Capaian Kinerja Sasaran Stabilnya konstribusi sektor pertanian. Indikator Kinerja

Target

a. Produk Domestik Regional Bruto dari sektor pertanian

2%

b. Produktivitas padi per hektar c. Produksi perikanan

Realisasi

Capaian (%)

Predikat

1,47%

73,5 %

Cukup Baik

97,44%

Baik

104,15%

Sangat Baik

7,8 ton / Ha 7,6 ton / Ha 140 ton

145,81 ton

Kebanyakan

daerah

di

Jawa

Timur

bertumpu

pada

sektor

pertanian,

tidak

demikian

tetapi

halnya untuk Kota Madiun, karena

sektor

pertanian

hanya menempati urutan kedua terbawah sebagai sektor

penunjang

PDRB

Kota Madiun. Dengan kata lain sektor pertanian bukan Gambar III.3 Bapak Walikota bersama Wakil Walikota dan Ketua DPRD Kota Madiun mengawali panen raya padi di Kota Madiun

merupakan penunjang

tumpuan PDRB

Kota

Madiun. Pada tahun 2013, ditargetkan besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kota Madiun sebesar 2%. Namun dalam realisasinya, ternyata sektor ini hanya memberikan kontribusi sebesar 1,47%. Sehingga capaian kinerja indikator kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto adalah sebesar 73,5%.


III - 7


Perkembangan

kontribusi

sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kota Madiun selama periode

tahun

mengalami menurun

2009-2013

kecenderungan seiring

dengan

berkurangnya Grafik III.4 Perkembangan produktivitas padi per hektar dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Madiun

lahan

pertanian dikarenakan alih fungsi

menjadi

areal

perkantoran maupun permukiman. Produktivitas padi per hektar, selama kurun waktu 2009-2013 mengalami fluktuasi, dengan penurunan pada tahun 2010, tetapi mengalami peningkatan pada periode tahun 20112012, serta kembali mengalami sedikit penurunan pada tahun 2013. Sedangkan perikanan

produksi secara

cenderung

umum

mengalami

peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009, produksi perikanan hanya mencapai

62,33

ton,

meningkat

drastis

pada

tahun

2010

menjadi

Grafik III.5 Perkembangan produksi perikanan Kota Madiun (ton)

117,158 ton. Meski sempat mengalami penurunan pada tahun 2011, namun tren meningkat berhasil dilanjutkan sehingga mencapai angka 145,81 ton pada tahun 2013. Upaya yang sudah dilakukan pada tahun 2013 adalah : 1. Program peningkatan ketahanan pangan 2. Program peningkatan produksi hasil peternakan 3. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 4. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 5. Program peningkatan kesejahteraan petani 6. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian 7. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 8. Program peningkatan sarana dan prasarana perikanan 9. Program pengembangan budidaya perikanan Lakip Kota Madiun 2013

III - 8


Permasalahan : 1. Keterbatasan

lahan

pertanian,

perkebunan

maupun

perikanan

dikarenakan banyaknya lahan persawahan yang dikonversi menjadi areal permukiman, gedung maupun perkantoran. 2. Menurunnya minat masyarakat terhadap sektor pertanian. Upaya pemecahan masalah: 1. Pemanfaatan lahan pertanian dan tanah pekarangan seefisien mungkin serta lebih mengintensifkan sosialisasi budidaya perikanan air tawar terutama pada lahan yang kosong/tidak dimanfaatkan 2. Memberikan

pengetahuan

kepada

masyarakat

dalam

penganekaragaman pangan non beras dengan menu makanan sehat bergizi dan berimbang serta menu alternatif hasil olahan pangan untuk mempertahankan ketahanan pangan di Kota Madiun. Sasaran 1.2.2 Meningkatnya kontribusi sektor industri Tabel III.6 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya konstribusi sektor industri Target

Realisasi

Capaian (%)

Predikat

a. Kontribusi sektor industri

15,53%

15,41%

99,23 %

Baik

b. Pertumbuhan Industri

5,71 %

6,39%

111,91%

Sangat Baik

3 kel

5 kel

166,67 %

Sangat Baik

Indikator Kinerja

c. Cakupan bina kelompok pengrajin

Sektor

industri

mampu

memberikan peranan terbesar kedua

terhadap

PDRB

Kota

Madiun. Pada tahun 2013 sektor industri

mampu

kontribusi

memberikan

sebesar

15,41%.

Angka ini sedikit dibawah target yang ditetapkan yaitu sebesar 15,53%. Gambar III.4 Industri Kereta Api di PT. INKA Kota Madiun

Dengan

membandingkan realisasi tahun 2013

terhadap target, maka

didapatkan capaian kinerja indikator kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kota Madiun adalah sebesar 99,23%. Lakip Kota Madiun 2013

III - 9


Peranan terbesar pada sektor industri adalah pada sub sektor industri Angkutan, Mesin dan Peralatannya (8), yang pada tahun 2013 mampu memberikan

kontribusi

sebesar

12,40%.

Sub

sektor

yang

juga

memberikan kontribusi besar pada sektor ini adalah sub sektor industri makanan, minuman dan tembakau (1). Sub sektor ini memberikan kontribusi sebesar

2,21%. Secara

umum,

besarnya

kontribusi sektor industri akan sangat tergantung pada kedua sub sektor tersebut. kontribusi

Apabila kedua

sub

Grafik III.6 Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kota Madiun tahun 2013

sektor ini naik, maka kontribusi sektor industri juga akan naik, namun manakala kontribusi kedua sub sektor ini turun, maka akan menurun pula kontribusi sektor industri. Perkembangan

capaian

kinerja

sasaran

ini

cenderung

mengalami

penurunan selama periode tahun 2009-2013. Kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kota Madiun terus menurun, dari semula 17,93% pada tahun

2009,

menjadi

15,41% pada tahun 2013. Sedangkan pertumbuhan industri,

angkanya

mengalami fluktuasi dari tahun

ke

tahun,

yaitu

semula 11,06 pada tahun Grafik III.7 Perkembangan PDRB sektor industri dan pertumbuhan industri Kota Madiun tahun 2009-2013

2009, menjadi 5,71 pada tahun

2012.

Hal

ini

tampak sebagaimana pada grafik diatas. Upaya yang sudah dilakukan pada tahun 2013 adalah : 1. Program pengembangan dan penerapan standarisasi mutu tembakau 2. Program pengembangan IKM (Industri Kecil dan Menengah)


III - 10


Permasalahan Permasalahan

yang

terjadi

dalam

pencapaian

kinerja

sasaran

meningkatnya kontribusi sektor industri adalah : Masih rendahnya keinginan untuk berinovasi bagi para pelaku usaha di bidang industri, terutama dalam hal pengemasan, mereka sudah cukup puas dengan hanya mengandalkan kemasan yang ada tanpa ada keinginan untuk merubahnya menjadi lebih baik Upaya pemecahan masalah Melalui kegiatan Bidang Industri dan ESDM pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pariwisata Kota Madiun diadakan kegiatan pelatihan peningkatan pengemasan untuk industri makanan olahan, dengan harapan agar kemasan produk makanan olahan yang dihasilkan akan menjadi lebih baik. Sasaran 1.2.3 Stabilnya kontribusi sektor jasa Tabel III.7 Capaian Kinerja Sasaran Stabilnya konstribusi sektor jasa Indikator Kinerja a. Kontribusi sektor jasa

Target

Realisasi

Capaian (%)

Predikat

13,84%

13,28%

95,95%

Baik

Sektor jasa-jasa memberikan kontribusi terbesar ketiga terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kota Madiun setelah sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor industri. Sektor jasa-jasa mampu memberikan kontribusi sebesar 13,28% pada tahun 2013. Sedangkan target indikator ini untuk tahun 2013 ditetapkan sebesar 13,84%. Dengan membandingkan realisasi yang sebesar 13,28% terhadap target yang sebesar 13,84%, maka akan didapatkan besarnya capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 95,95%. Sektor jasa-jasa meliputi sub sektor pemerintahan umum dan sub sektor swasta. Sub sektor pemerintahan umum ditopang oleh administrasi pemerintahan dan pertanahan. Kontribusi sub sektor ini adalah sebesar 3,79%. Sedangkan sub sektor swasta meliputi jasa sosial kemasyarakatan, jasa hiburan dan kebudayaan serta jasa perorangan. Sub sektor ini memberikan kontribusi sebesar 9,49%.


III - 11


Sasaran 1.3.1 Menurunnya jumlah pengangguran dan kemiskinan Tabel III.8 Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Jumlah Pengangguran dan Kemiskinan Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

Predikat

a. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

2,03 %

6,66 %

95,31%

Baik

b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

73,59 %

66,8 %

90,77%

Baik

c. Menurunnya tingkat kemiskinan (%)

8,94 %

5,22 %

141,61%

Sangat Baik

d. Tingkat Kesempatan Kerja

94,85%

93,34%

98,41%

Baik

Indikator pertama untuk mengukur pencapaian sasaran ini adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), merupakan indikator yang menunjukkan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi pada suatu wilayah, atau menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk produksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Angka TPAK menggambarkan seberapa besar kemampuan penduduk usia kerja untuk memperoleh penghasilan atau membantu menambah penghasilan keluarga. Indikator ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Pada tahun 2013, jumlah angkatan kerja di kota Madiun mencapai

82.120

orang.

Sementara

itu,

jumlah

penduduk yang berada pada usia kerja mencapai 122.935 orang.

Dengan

membandingkan kedua angka Gambar III.5 Para pencari kerja di suatu bursa kerja

tersebut, maka diperoleh angka TPAK

Kota

Madiun

yaitu

sebesar 66,8%. Angka ini masih dibawah target yang ditetapkan untuk tahun 2013 yaitu sebesar 73,59%. Nilai capaian kinerja indikator ini diperoleh dengan membandingkan realisasi terhadap target, yaitu sebesar 90,77%. Indikator kedua pada sasaran ini adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), merupakan angka yang mengindikasikan jumlah penduduk Lakip Kota Madiun 2013

III - 12


usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Angka TPT diperoleh dengan perbandingan jumlah penduduk yang mencari kerja terhadap angkatan kerja.

Pada tahun 2013, jumlah penganggur atau

pencari

Madiun

kerja

di

Kota

mencapai

5.469

orang.

Dengan

membandingkannya terhadap angka angkatan kerja yang mencapai 82.120 orang, maka diperoleh angka TPT adalah sebesar 6,66 %. Angka ini masih belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 2,03 %. Dengan

membandingkan

besaran

realisasi

terhadap

target

yang

ditetapkan, diperoleh nilai capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 95,31 %. Indikator

berikutnya

untuk

sasaran

menurunnya

jumlah

pengangguran dan kemiskinan adalah menurunnya tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan dihitung dari perbandingan besarnya jumlah penduduk yang

berada

dibawah

garis

kemiskinan

dibagi

jumlah

penduduk

seluruhnya. Pada tahun 2013, prosentase penduduk dibawah garis kemiskinan di Kota Madiun mencapai 5,22 %. Angka ini berhasil melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 8,94 %. Nilai capaian kinerja indikator ini diperoleh dengan membandingkan besarnya realisasi terhadap target, sehingga diperoleh angka sebesar 141,61 %. Pada periode tahun 2009-2013, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran mengalami

terbuka kecenderungan

menurun,

sebagaimana

diperlihatkan disamping.

pada Angka

grafik

TPT

yang

pada tahun 2009 masih sebesar Grafik III.8 Perkembangan TPT dan tingkat kemiskinan di Kota Madiun

11,27%

berhasil

diturunkan

menjadi 6,66% pada tahun 2013.

Demikian pula halnya dengan tingkat kemiskinan, meskipun sempat mengalami kenaikan dari 5,43% pada tahun 2009 menjadi 6,11% pada tahun 2010, namun angka tersebut berhasil dikendalikan sehingga mengalami tren penurunan menjadi 5,22% pada tahun 2013.


III - 13


Sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat kesempatan kerja, selama periode tahun 2009-2013 besarannya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2009, TPAK masih berada di angka 59,36%, kemudian mengalami kenaikan menjadi 68,42% pada tahun 2011, sempat

mengalami

penurunan menjadi 62,53% pada

tahun

2012,

namun

berhasil ditingkatkan kembali menjadi sebesar 66,8% pada tahun

2013.

Sedangkan

tingkat

kesempatan

kerja,

mengalami peningkatan pada

Grafik III.9 Perkembangan TPAK dan TKK di Kota Madiun tahun 2009-2013

periode 2009-2011, yaitu dari 88,73% pada tahun 2009 menjadi 94,85% pada tahun 2011. Angka tersebut sempat menurun menjadi 93,29% pada tahun 2012, namun pada tahun 2013 berhasil ditingkatkan kembali menjadi 93,34%. Fluktuasi angka TPAK dan TKK tersebut diperlihatkan sebagaimana dalam grafik diatas. Upaya yang sudah dilakukan pada tahun 2013 adalah : 1. Program peningkatan kesempatan kerja 2. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 3. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan 4. Program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja 5. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan Permasalahan : Beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran diatas adalah sebagai berikut.  Belum tumbuhnya kesadaran dunia usaha dalam penyebarluasan informasi ketersediaan Lowongan Kerja ;  Masih rendahnya perkembangan Tingkat Kesempatan Kerja;  Kurangnya Partisipasi Dunia Usaha dalam pembuatan Peraturan Perusahaan / Perjanjian Kerja Sama (PKB) di Perusahaan  Keterampilan yang dimiliki oleh pencari kerja tidak sesuai dengan kebutuhan lowongan.


III - 14


Upaya Pemecahan masalah :  Meningkatkan pemantauan / monitoring ke perusahaan dalam rangka pemutakhiran data dan penyebarluasan informasi lowongan kerja;  Meningkatkan kegiatan pelatihan keterampilan untuk membuka usaha sektor informal;  Meningkatkan Penyuluhan motivasi kerja di kelurahan-kelurahan dan Sekolah-sekolah serta mencari terobosan Lowongan Kerja Antar Kerja Lokal ( AKL) / Antar Kerja Antar Daerah ( AKAD ) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN);  Untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang mandiri, maka diadakan pelatihan dan penempatan tenaga kerja. Sasaran 1.3.2 Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha Tabel III.9 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Berusaha Indikator Kinerja a. Jumlah UMKM sektor informal dan terlindungi keberlangsungannya b. Meningkatnya sentra UKM yang terfasilitasi c. Jumlah koperasi meningkat

Target

Realisasi

Capaian (%)

Predikat

20.000 unit

22.998 unit

114,95%

Sangat Baik

5 unit

7 unit

140%

Sangat Baik

290 unit

288 unit

99,31%

Baik

Sasaran meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha diukur dengan beberapa indikator, yaitu jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah sektor informal yang terlindungi keberlangsungannya, sentra usaha kecil dan menengah yang terfasilitasi, serta jumlah koperasi yang meningkat. Pada tahun 2013, jumlah usaha mikro, kecil dan menengah yang terlindungi keberlangsungannya mencapai 22.990 unit usaha. Target yang ditetapkan untuk tahun 2013 adalah sejumlah 20.000 unit usaha. Capaian kinerja indikator ini diperoleh dengan membandingkan realisasi terhadap target, sehingga diperoleh nilai capaian sebesar 114,95 %. Sentra usaha kecil dan menengah yang terfasilitasi di Kota Madiun sejumlah 7 unit sentra usaha pada tahun 2013. Jumlah tersebut sudah berhasil melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2013 yaitu sejumlah 5 unit sentra usaha, sehingga nilai capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 140%. Lakip Kota Madiun 2013

III - 15


Sedangkan untuk indikator berikutnya, jumlah koperasi di Kota Madiun pada tahun 2013 adalah sejumlah 288 unit koperasi. Target yang ditetapkan untuk indikator ini pada tahun 2013 adalah sejumlah 290 unit koperasi. Dengan membandingkan realisasi terhadap target, didapatkan nilai capaian kinerja indikator ini sebesar 99,31 %. Perkembangan capaian kinerja sasaran ini selama periode waktu tahun 2009-2013 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut. Tabel III.10 Perkembangan capaian kinerja sasaran meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha INDIKATOR KINERJA

SATUAN TARGET RPJMD

REALISASI 2009

2010

2011

2012

2013

Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sektor informal

Unit

22.500

22.334

22.790

22.790

22.998

22.998

Jumlah sentra Usaha Kecil dan Menengah yang terfasilitasi

Unit

5

3

3

4

5

7

Koperasi

302

280

285

285

287

288

Jumlah koperasi

Sasaran ini secara umum mengalami tren peningkatan realisasi bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal itu terlihat pada ketiga indikator yang seluruhnya mengalami peningkatan realisasi. Jumlah koperasi yang semula 280 unit koperasi pada tahun 2009, meningkat menjadi 285 unit koperasi sampai dengan

tahun 2011, kemudian

meningkat lagi menjadi 288 unit koperasi pada akhir tahun 2013. Sentra UKM yang terfasilitasi, meningkat dari semula 3 sentra pada tahun 2009 menjadi 7 sentra UKM pada 2013. Sedangkan jumlah UMKM sektor informal yang terlindungi keberlangsungannya, meningkat dari yang semula sejumlah 22.334 unit UMKM pada tahun 2009 menjadi sejumlah 22.998 unit pada tahun 2013. Upaya yang sudah dilakukan pada tahun 2013 adalah : 1. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi 2. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi 3. Program pegembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM 4. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi KUMKM 5. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi


III - 16


Permasalahan Kenyataan di lapangan, masih ditemui adanya lembaga yang menamakan diri sebagai Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) namun dalam operasional kegiatan yang dilaksanakan tidak mencerminkan jati diri koperasi dan tidak melaksanakan prinsipprinsip koperasi seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Koperasi. Keadaan seperti itu dikhawatirkan akan merugikan masyarakat pada umumnya dan anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah pada khususnya. Upaya Pemecahan Masalah Dalam rangka penertiban dan memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat/ anggota Koperasi simpan Pinjam (KSP) Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), maka Pemerintah Kota sejak tahun 2011 telah membentuk Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam (KPKS) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor: 518-401.105/264/2011 tanggal 26 Oktober 2011. Adapun tugas dan peran fungsi KPKS adalah melakukan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan

serta

meningkatkan

peran

fungsi

KSP/KJS

bagi

pengembangan ekonomi masyarakat. Pembinaan Koperasi akan dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga pada pelaksanaan Evaluasi Kota Madiun sebagai Kota Koperasi tahun-tahun yang akan datang akan nampak peningkatan kualitas kelembagaan koperasi di Kota Madiun, adapun pembinaan / pelatihan yang menjadi prioritas adalah:  Peningkatan Sumber Daya Manusia  Pengelolaan Usaha Koperasi (Managemen)  Kewirausahaan dan Pemasaran Sasaran 1.3.3 Terbangunnya kesetaraan gender yang tergabung dalam kelompok/koperasi wanita Tabel III.11 Kinerja Sasaran Terbangunnya Kesetaraan Gender yang tergabung dalam Kelompok/Koperasi Wanita Indikator Kinerja

a. Jumlah Koperasi Wanita


Target

Realisasi

Capaian (%)

Predikat

40 unit

38 unit

95 %

Baik

III - 17


Koperasi Wanita di Kota Madiun sampai dengan akhir tahun 2013 sebanyak 38 unit koperasi wanita. Target yang ditetapkan untuk tahun 2013 adalah sejumlah 40 unit koperasi wanita, sehingga dengan membandingkan antara realisasi terhadap target diperoleh nilai capaian kinerja indikator ini sebesar 95 %. Perkembangan jumlah koperasi wanita selama rentang waktu antara tahun 2009-2013 di Kota Madiun relatif tidak banyak perubahan, yaitu dari jumlah 37 unit pada tahun 2009 menjadi 38 unit pada tahun 2013, karena tercatat hanya ada penambahan 1 (satu) unit koperasi wanita yang berdiri pada tahun 2012. Tabel III.12 Perkembangan capaian kinerja sasaran terbangunnya kesetaraan gender yang tergabung dalam kelompok/koperasi wanita INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET RPJMD Jumlah koperasi wanita

Kopwan

50

REALISASI 2009

2010

2011

2012

2013

37

37

37

38

38

Upaya yang sudah dilakukan pada tahun 2013 adalah pelaksanaan program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

Sasaran 1.3.4

Meningkatnya KUMKM

kesejahteraan

masyarakat

melalui

Tabel III.13 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui KUMKM Capaian (%)

Predikat

277,82 M / 366,07 M

115,49 %

Sangat Baik

49,27 M

100,55 %

Sangat Baik

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

a. Jumlah aset/ omzet koperasi meningkat

254,42 M / 300,63 M

b. Terserapnya fasilitasi permodalan usaha yang disediakan pemerintah maupun BUMN meningkat

49 M

Sasaran meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui kelompok usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi diukur dengan indikator kinerja jumlah aset / omset koperasi serta terserapnya fasilitasi permodalan usaha yang disediakan pemerintah maupun BUMN. Yang dimaksud dengan aset koperasi disini adalah seluruh kekayaan yang dimiliki oleh koperasi, baik dalam bentuk aktiva tetap maupun aktiva lancar. Sedangkan omset adalah pendapatan kotor yang diperoleh dari Lakip Kota Madiun 2013

III - 18


kegiatan usaha koperasi. Jumlah aset koperasi di Kota Madiun sampai dengan akhir tahun 2013 adalah sebesar 277,82 M rupiah. Sedangkan jumlah omset koperasi pada tahun 2013 sebesar Rp. 366,07 M. Angka tersebut sudah berhasil memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2013, yaitu sebesar Rp. 254,42 M untuk aset koperasi serta Rp. 300,634 M untuk omset koperasi. Nilai capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 115,49 %. Sasaran meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui KUMKM secara

umum

mengalami

tren

peningkatan

dalam

realisasi

bila

dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Sebagaimana terlihat dalam

grafik,

jumlah

aset

koperasi meningkat dari yang semula 109,9 M rupiah pada tahun 2009 terus mengalami kenaikan

setiap

tahun

sehingga menjadi 277,82 M rupiah pada tahun 2013. Hal ini tentu saja didukung oleh kenaikan pada omzet koperasi yang

juga

secara

terus

Grafik III.10 Perkembangan aset dan omset koperasi di Kota Madiun tahun 2009-2013

menerus meningkat dari semula 138,3 M rupiah pada 2009 menjadi 366,07 M rupiah pada 2013. Fasilitas permodalan usaha yang disediakan pemerintah maupun BUMN yang berhasil diserap oleh masyarakat juga senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009, jumlah permodalan yang

berhasil

diserap

hanyalah sebesar 12,48 M rupiah,

meningkat

drastis

pada tahun 2011 menjadi 48,242 M rupiah, serta pada tahun 2013 juga mengalami sedikit peningkatan sehingga Grafik III.11 Perkembangan penyerapan fasilitas permodalan di Kota Madiun tahun 2009-2013


menjadi 49,27 M rupiah pada tahun 2013.

III - 19


Upaya yang sudah dilakukan pada tahun 2013 adalah : 1. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi 2. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi 3. Program pegembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM 4. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi KUMKM 5. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi Dalam pencapaian sasaran tersebut hampir tidak ada permasalahan yang dihadapi. Sasaran 2.1.1 Meningkatnya kualitas sistem perencanaan penganggaran pembangunan daerah Sistem

dan

mekanisme

perencanaan

dan

dan

penganggaran

pembangunan di Kota Madiun setiap tahunnya senantiasa dilaksanakan berdasarkan

pada

aturan

yang

berlaku.

Tahapan

perencanaan

pembangunan yang dilaksanakan meliputi : 

Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan



Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan



Forum SKPD



Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota



Penyusunan dan Penetapan RKPD



Penyusunan KUA dan PPAS Sasaran

Meningkatnya

kualitas

sistem

perencanaan

dan

penganggaran pembangunan daerah diukur dengan dua indikator kinerja, yaitu jumlah dokumen perencanaan yang sesuai dengan prioritas pembangunan dan prosentase program dalam RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD. Indikator Jumlah dokumen perencanaan yang sesuai dengan prioritas pembangunan menunjukkan tingkat kesesuaian antara dokumen perencanaan yang disusun dengan dokumen yang harus disusun menurut ketentuan regulasi. Capaian kinerja indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah dokumen perencanaan yang disusun terhadap jumlah dokumen perencanaan yang harus disusun menurut regulasi. Pada tahun 2013, Kota Madiun telah menyusun 7 dokumen perencanaan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Lakip Kota Madiun 2013

III - 20


Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Anggaran, serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas Program dan Plafon Anggaran Sementara. Dokumen yang disusun tersebut sudah sesuai dengan amanat regulasi yang mengharuskan penyusunan dokumen perencanaan sejumlah 7 dokumen tersebut, sehingga capaian kinerja indikator ini pada tahun 2013 sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 100 %. Indikator prosentase penjabaran program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kedalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah menunjukkan

tingkat

kesesuaian

antara

dokumen

Rencana

Kerja

Pembangunan Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Indikator ini diukur dengan membandingkan antara jumlah program yang ada dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah terhadap jumlah program yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Pada tahun 2013, jumlah program yang ada pada dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Madiun adalah sebanyak 136 program yang tersebar diseluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Madiun, sedangkan jumlah program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah sebanyak 102 program. Dengan perbandingan keduanya, didapatkan angka realisasi sebesar 133,33 %. Karena target yang ditetapkan untuk tahun 2013 adalah sebesar 100%, maka capaian kinerja indikator ini adalah 133,33 %. Tabel III.14 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah

Capaian (%)

Predikat

Sesuai aturan

100 %

Sangat Baik

100%

100%

100%

Sangat Baik

Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah

Ada

Ada

100%

Sangat Baik

Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah Prosentase program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Ada

Ada

100%

Sangat Baik

100 %

133,33 %

133,33 %

Sangat Baik

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Mekanisme perencanaan dan penganggaran dilaksanakan sesuai dengan regulasi

Sesuai aturan

Jumlah dokumen perencanaan yang sesuai dengan prioritas pembangunan


III - 21


Selama periode tahun 2009-2013, sasaran ini senantiasa menunjukkan capaian yang menggembirakan, karena hampir selalu berhasil memenuhi target yang ditetapkan setiap tahunnya. Dokumen-dokumen yang menurut ketentuan regulasi harus disusun, sudah berhasil disusun oleh Pemerintah Kota Madiun. Satu-satunya indikator yang sempat mengalami penurunan dan tidak berhasil mencapai target adalah prosentase program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD pada tahun 2012 yang hanya mencapai 94,12%. Upaya yang sudah dilakukan pada tahun 2013 adalah : 1. Program perencanaan pembangunan daerah 2. Program perencanaan pembangunan sosial budaya Permasalahan : Meskipun telah senantiasa berhasil memenuhi ketentuan regulasi dan memenuhi target setiap tahunnya, namun dalam pencapaian kinerja sasaran ini masih ditemui adanya kendala dan permasalahan, yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman perencanaan seringkali mengalami perubahan. Hal ini membawa konsekuensi terhadap perlunya penyesuaian-penyesuaian dalam beberapa hal baik aspek teknis, prosedur, maupun substansi. Peraturan teknis pelaksanaan sebagai pelengkap peraturan yang lebih umum juga seringkali tidak langsung terbit setelah kurun waktu yang cukup lama sehingga implementasinya terhambat. Upaya pemecahan masalah : Adapun solusi yang diambil dalam rangka memecahkan masalah tersebut adalah dengan melaksanakan koordinasi dan konsultasi intensif dengan pihak-pihak terkait, terutama instansi pada Pemerintah pusat sebagai penyusun regulasi dan kebijakan yang berlaku secara nasional. Sasaran 2.2.1 Meningkatnya kinerja pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan Tabel III.15 Kinerja Sasaran Meningkatnya kinerja Pelaksanaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pemeliharaan Hasil-hasil Pembangunan Indikator Kinerja a. Jumlah entitas yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku


Target

Realisasi

85 %

83,04 %

Capaian (%) 97,69 %

Predikat Baik

III - 22

Pemerintah Kota Madiun Indikator Kinerja

Capaian

Target

Realisasi

b. Opini / pendapat hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

WDP

WDP

100 %

Sangat Baik

c. Indeks Kepuasan Masyarakat d. Tingkat penyelesaian pelanggaran Perda

80 % 100 %

78,51 % 79,49 %

98,14 % 79,49 %

Baik Cukup Baik

e. Jumlah paket pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku

100%

100%

100 %

Sangat Baik

1

1

100 %

Sangat Baik

f. Jumlah dokumen evaluasi sistem informasi monitoring

(%)

Predikat

Sasaran meningkatnya kinerja pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan diukur dengan beberapa indikator

kinerja

yang

meliputi

jumlah

entitas

yang

melakukan

pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, opini / pendapat hasil pemeriksaan BPK, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), tingkat pelanggaran Perda, jumlah paket pengadaan barang / jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta jumlah dokumen evaluasi sistem informasi monitoring. Jumlah entitas yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menunjukkan seberapa besar mekanisme penganggaran,

penatausahaan,

pelaporan

dan

pertanggungjawaban

pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh SKPD Pemerintah Kota Madiun sudah sesuai dengan ketentuan regulasi yang ada. Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Madiun, masih ada beberapa temuan yang terkait

dengan

adanya

kesalahan

terutama

dalam

administrasi

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh SKPD. Pada tahun 2013, dari sejumlah 33 SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Madiun, terdapat 27 SKPD yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau sebesar 83,04 %. Realisasi ini masih belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 85%. Dengan membandingkan realisasi terhadap target, didapatkan capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 97,69 %. Indikator Opini / pendapat hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan opini / pendapat yang dikeluarkan oleh BPK selaku auditor eksternal Pemerintah Kota Madiun, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun. Pada tahun 2013, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan BPK atas hasil pemeriksaan Lakip Kota Madiun 2013

III - 23


terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Madiun tahun 2012, maka Pemerintah Kota Madiun mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini tersebut sudah sesuai dengan target yang ditetapkan untuk tahun 2013 yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sehingga capaian kinerja indikator tersebut adalah sebesar 100%. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan tingkat kepuasan publik / masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Madiun, yang secara langsung dilaksanakan oleh seluruh SKPD dan unit kerja dilingkungan Pemerintah Kota Madiun. Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat yang memperoleh pelayanan, dilakukan melalui survey, dengan penyebaran kuesioner. Survey dilaksanakan terhadap sejumlah 56 unit kerja yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Madiun. Realisasi angka Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh dengan cara menjumlah seluruh nilai yang diperoleh oleh 56 unit kerja sebagai hasil survey dibagi dengan 56 (jumlah unit kerja yang disurvey). Pada tahun 2013, realisasi angka indeks kepuasan masyarakat ini mencapai nilai 78,51 %. Target yang ingin dicapai untuk tahun tersebut ditetapkan sebesar 80 %, sehingga capaian kinerja indikator tersebut pada tahun 2013 adalah sebesar 98,14 %. Tingkat

pelanggaran

Peraturan

Daerah

(Perda)

merupakan

indikator selanjutnya untuk sasaran meningkatnya kinerja pelaksanaan, pengawasan,

evaluasi

dan

pemeliharaan

hasil-hasil

pembangunan.

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara jumlah pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti atau berhasil diselesaikan oleh Pemerintah Kota Madiun terhadap jumlah seluruh pelanggaran Perda yang berhasil diidentifikasi atau dilaporkan ke Pemerintah Kota Madiun. Pada tahun 2013, berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun, jumlah pelanggaran Perda yang berhasil diidentifikasi adalah sejumlah 200 kasus. Dari pelanggaran sejumlah itu, ada beberapa kasus yang belum terselesaikan sampai dengan akhir tahun 2013, dikarenakan pelanggaran tersebut terjadi di akhir tahun 2013, sehingga pada saat akhir tahun 2013 masih sedang dalam tahap penyelesaian. Sedangkan jumlah pelanggaran yang sudah berhasil diselesaikan adalah sebanyak 175 kasus, sehingga tingkat pelanggaran Perda mencapai angka sebesar 79,49%. Target yang ingin dicapai pada tahun 2013 adalah 100%, atau diharapkan seluruh pelanggaran Perda sudah ada upaya dan tindak lanjut Lakip Kota Madiun 2013

III - 24


penyelesaiannya. Capaian kinerja

indikator

ini

didapatkan dengan

membandingkan tingkat pelanggaran Perda (79,49%) terhadap target (100%) sehingga didapatkan angka capaian sebesar 79,49%. Indikator jumlah paket pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku menunjukkan banyaknya paket pengadaan barang / jasa yang diadakan melalui pemilihan penyedia barang / jasa yang pelaksanaannya melalui mekanisme pengadaan barang / jasa sesuai dengan ketentuan peraturan mengenai pengadaan barang / jasa pemerintah. Sesuai dengan ketentuan mengenai pengadaan barang / jasa pemerintah, pemilihan penyedia barang / jasa dapat dilaksanakan melalui cara pelelangan atau seleksi (umum atau terbatas / sederhana), pemilihan atau penunjukan langsung, serta pengadaan langsung. Pada tahun 2013, berdasarkan data yang diperoleh dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Madiun, terdapat sejumlah 122 paket pengadaan barang / jasa yang dilaksanakan pelelangan / seleksi oleh Kelompok Kerja (Pokja) ULP. Jumlah tersebut berhasil memenuhi target yang direncanakan yaitu sebanyak 122 paket, sehingga capaian kinerja indikator ini mencapai angka 100 %. Indikator terakhir pada sasaran ini adalah jumlah dokumen evaluasi sistem

informasi

monitoring.

Dokumen

evaluasi

sistem

informasi

monitoring merupakan keluaran dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi kemajuan / progress fisik pekerjaan dan keuangan masing-masing program dan kegiatan setiap bulannya pada seluruh SKPD, yang selanjutnya dikompilasi dan direkapitulasi pada tingkat Kota Madiun dengan menggunakan sistem informasi monitoring. Pada tahun 2013, dihasilkan 1 (satu) dokumen evaluasi sistem informasi monitoring, sesuai dengan target yang ditetapkan tahun 2013 yaitu sejumlah 1 (satu) dokumen, sehingga capaian kinerja indikator tersebut adalah sebesar 100%. Sasaran ini cenderung stabil bila dilihat realisasi capaian selama periode tahun 2009-2013. Opini hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kota Madiun selama periode tahun 2009-2013 masih bertahan pada opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Jumlah paket pengadaan barang / jasa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga selalu tercapai 100% setiap tahunnya. Demikian pula halnya dengan jumlah dokumen evaluasi sistem informasi Lakip Kota Madiun 2013

III - 25


monitoring, yang selalu terealisasi sejumlah 1 (satu) dokumen setiap tahunnya. Sedangkan indikator yang mengalami peningkatan adalah Indeks

Kepuasan

Masyarakat (IKM) yang meningkat dari semula hanya

75,23%

tahun

2009

76,54%

pada

menjadi

pada

tahun

2010. Angka tersebut berhasil secara Grafik III.12 Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat di Kota Madiun tahun 2009-2013

ditingkatkan berkelanjutan

dari tahun ke tahun, sehingga

menjadi

sebesar 78,41% pada tahun 2013. Tingkat penyelesaian pelanggaran Perda mengalami fluktuasi selama rentang waktu 2009-2013. Pada tahun 2009, penyelesaian pelanggaran Perda mencapai angka 84,1% dan kemudian menurun menjadi 77,81% pada tahun 2010. Namun pada periode 2011-2013, angka tersebut berhasil ditingkatkan tahun, pada 87,66% 2012, 97,95%

setiap

menjadi

79,8%

tahun

2011,

pada hingga

tahun menjadi

pada

tahun

Grafik III.13 Perkembangan tingkat penyelesaian pelanggaran Perda di Kota Madiun tahun 2009-2013

2013. Upaya yang sudah dilakukan pada tahun 2013 adalah : 1. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 2. Program pengembangan komunikasi informasi dan media masa. 3. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi. 4. Program kerjasama informasi dengan media masa. Permasalahan : Beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran diatas adalah sebagai berikut.


III - 26


a. Meningkatnya

permasalahan

kasus-kasus

pelanggaran

terhadap

pelaksanaan Perda termasuk kasus pelanggaran Perda serta gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Penyelesaian permasalahan kasus-kasus

pelanggaran

musyawarah

mufakat

terhadap

melalui

Perda

pendekatan

dilakukan

secara

kekeluargaan

serta

pengumpulan bukti pendukung yang diperlukan. b. Dalam

melaksanakan

pemeriksaan

masih

dijumpai

beberapa

permasalahan diantaranya masih adanya Obyek Pemeriksaan yang melakukan kesalahan yang sama dalam laporan pertanggung jawaban keuangan dari tahun sebelumnya dan tahun pemeriksaan berjalan. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab adalah : - Kurangnya dukungan dana mengakibatkan kualitas capaian sasaran kurang maksimal. - Kurangnya SDM Pengawasan yang profesional. - Kurangnya kesadaran dari Obyek Pemeriksaan atas pentingnya laporan pertanggung jawaban keuangan yang akuntabel. Upaya pemecahan masalah : Untuk mengatasi permasalahan ketertiban masyarakat tersebut di atas, dilakukan upaya dengan : 

Diadakannya sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan secara berkala kepada masyarakat.



Mengikutsertakan petugas Satpol PP dalam Bintek maupun diklat Satpol PP sehingga semua staf Satpol PP mengerti tentang tugas, pokok dan fungsi masing-masing dan dapat menjalankan Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan

Untuk mengatasi permasalahan terkait dengan pemeriksaan tersebut Inspektorat Kota Madiun telah melakukan upaya berupa pengoptimalan dana yang ada dan meningkatkan kualitas SDM pengawasan dengan mengikuti Diklat Pengawasan serta memberikan pembinaan yang lebih intensif

kepada obyek pemeriksaan akan pentingnya akuntabilitas

pelaporan keuangan.


III - 27


kegiatan Sasaran 2.3.1 Meningkatnya pembangunan daerah

kerjasama

dalam

Tabel III.16 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kegiatan kerjasama dalam pembangunan daerah Indikator Kinerja a. Jumlah MOU kerjasama b. Frekuensi diadakan kegiatan event nasional dan regional meningkat

Target

Realisasi

Capaian (%)

Predikat

12 MoU

11 MoU

91,67 %

Baik

4 kali

4 kali

100 %

Sangat Baik

Sasaran meningkatnya kerjasama dalam pembangunan daerah diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu meliputi jumlah Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) kerjasama dan jumlah even regional maupun nasional. MoU merupakan landasan awal bagi pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Kota Madiun dengan pihak lain. Jumlah MoU menunjukkan banyaknya kerjasama yang dijalin dengan pihak-pihak lain, terutama dengan Pemerintah Kabupaten disekitar Kota Madiun yang mempunyai kedekatan dan keterkaitan erat baik secara geografis maupun sosial budaya. Pada tahun 2013, terdapat 11 MoU yang disepakati oleh Pemerintah Kota Madiun. Dengan target yang ditetapkan sebesar 12 MoU, maka capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 91,67%. Indikator jumlah even regional dan nasional menunjukkan tingkat partisipasi Pemerintah Kota Madiun sebagai anggota APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) dalam penyelenggaraan even APEKSI baik yang berskala regional propinsi maupun skala nasional. Partisipasi tersebut dapat berwujud sebagai penyelenggara maupun hanya sebagai peserta dengan mengirimkan delegasi atau perwakilan. Karena itu, indikator jumlah even regional dan nasional merupakan banyaknya even APEKSI yang diselenggarakan maupun yang diikuti oleh Pemerintah Kota Madiun, baik yang skala regional maupun nasional. Pada tahun 2013, terdapat 4 (empat) even yang diselenggarakan APEKSI dan diikuti oleh Pemerintah Kota Madiun, yaitu meliputi : 1. Muskorwil APEKSI di Kupang; 2. Muskernas APEKSI di Palangkaraya; 3. Indonesia City Expo 2013 di Palangkaraya; 4. Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) di Blitar. Lakip Kota Madiun 2013

III - 28


Target yang ditetapkan pada tahun 2013 adalah sebanyak 4 (empat) even, sehingga capaian kinerja indikator ini bisa mencapai 100%. Dalam pencapaian sasaran meningkatnya kegiatan kerjasama dalam pembangunan daerah dapat dikatakan hampir tidak mengadapi kendala. Hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah mengembangkan kerjasama-kerjasama di bidang lainnya. Sasaran 3.1.1 Meningkatnya pendidikan

pemerataan

dan

perluasan

akses

Tabel III.17 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan Target

Realisasi

Capaian (%)

Predikat

1. APK PAUD dan TK

70 %

70,02 %

100,03 %

Sangat Baik

2. APK SD/MI

100 %

113,17 %

113,17 %

Sangat Baik

3. APK SMP/MTs/Paket B

100 %

103,31 %

103,31 %

Sangat Baik

4. APK SMA / SMK

100 %

163,56 %

163,56 %

Sangat Baik

Indikator Kinerja

a. APK PAUD dan TK (usia 2 – 6 tahun) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman

Kanak-Kanak

(TK)

menunjukkan

perbandingan

antara

banyaknya siswa pada jenjang PAUD dan TK terhadap jumlah anak usia 2 – 6 tahun pada suatu wilayah tertentu dalam suatu tahun. Pada tahun 2013, realisasi angka partisipasi kasar untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak adalah sebesar 70,02%, yang berarti bahwa sejumlah 70,02% dari seluruh anak usia 2-6 tahun sudah bisa ditampung pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak yang ada. Target yang direncanakan untuk tahun 2013 adalah sebesar 70%. Capaian kinerja indikator ini didapatkan dengan membandingkan antara realisasi terhadap target, sehingga didapatkan nilai capaian sebesar 100,03%.

b. APK SD/MI Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah dihitung berdasarkan Jumlah Seluruh Siswa SD/MI yang bersekolah di Kota Madiun dibandingkan dengan Jumlah Penduduk Usia 7 – 12 tahun di Lakip Kota Madiun 2013

III - 29


Kota Madiun Tahun 2013. APK SD/MI pada Tahun 2013 mencapai 113,17%. Karena target yang ditetapkan untuk tahun 2013 adalah sebesar 100%, maka capaian kinerja indikator ini mencapai angka 113,17%. Angka capaian yang melebihi 100% dikarenakan adanya anak didik (siswa) yang berasal dari luar Kota Madiun yang menempuh pendidikan pada jenjang SD/MI di Kota Madiun.

c. APK SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah dihitung berdasarkan Jumlah Seluruh Siswa SMP/MTs yang bersekolah di Kota Madiun dibandingkan dengan Jumlah Penduduk Usia

13 – 15 tahun di Kota Madiun Tahun 2013. APK

SMP/MTs pada Tahun 2013 mencapai 103,31%. Karena target yang ditetapkan untuk tahun 2013 adalah sebesar 100%, maka capaian kinerja indikator ini mencapai angka 103,31%. Angka capaian yang melebihi 100% seperti halnya APK SD/MI dikarenakan adanya anak didik (siswa) yang berasal dari luar Kota Madiun yang menempuh pendidikan pada jenjang SMP/MTs di Kota Madiun.

d. APK SMU/MA/SMK Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Umum / Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan dihitung berdasarkan Jumlah seluruh siswa SMU/MA/SMK yang bersekolah di Kota Madiun dibandingkan dengan Jumlah Penduduk Usia 16 – 18 tahun di Kota Madiun Tahun 2013. APK SMU/MA/SMK pada Tahun 2013 mencapai 163,56%. Karena target yang ditetapkan untuk tahun 2013 adalah sebesar 100%, maka capaian kinerja indikator ini mencapai angka 163,56%. Angka capaian yang melebihi 100% dikarenakan adanya anak didik (siswa) yang berasal dari luar Kota Madiun yang menempuh pendidikan pada jenjang SMU/MA/SMK di Kota Madiun. Sasaran ini cenderung stabil, hanya ada sedikit pergeseran nilai realisasi antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, baik itu peningkatan maupun penurunan. Secara umum masing-masing indikator sudah berhasil mencapai target yang ditetapkan, namun demikian ada beberapa indikator yang sedikit mengalami penurunan realisasi pada tahun 2013 meskipun dengan nilai yang tidak terlalu signifikan. Angka partisipasi kasar baik untuk tingkat pendidikan anak usia dini dan TK, maupun tingkat sekolah dasar, secara umum meningkat dari tahun 2009 Lakip Kota Madiun 2013

III - 30


ke

tahun

partisipasi meningkat

2013.

Angka

kasar dari

TK

68,55%

pada tahun 2009 menjadi 70,65% pada tahun 2013. Angka

partisipasi

kasar

sekolah dasar meningkat dari 107,11% pada tahun 2009 Grafik III.14 Perkembangan APK sesuai jenjang pendidikan di Kota Madiun tahun 2009-2013

menjadi

112,09%

pada tahun 2013. Angka partisipasi

kasar

sekolah

menengah pertama turun dari semula 104,35% pada tahun 2009 menjadi sebesar 101,41% pada tahun 2013. Sedangkan angka partisipasi kasar sekolah menengah umum / khusus mengalami peningkatan dari semula 146,75% pada tahun 2009 menjadi 162,78% pada tahun 2013. Upaya yang sudah dilakukan pada tahun 2013 adalah : 1. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun 2. Program manajemen pelayanan pendidikan 3. Program pendidikan anak usia dini 4. Program pendidikan menengah 5. Program pendidikan non formal Gambar III.6 Walikota Madiun menyerahkan 6. Program peningkatan mutu bantuan pendidikan kepada siswa tidak pendidik dan tenaga mampu kependidikan 7. Program pendidikan dasar sembilan tahun Permasalahan : a) Belum

terlaksananya

keseluruhan

Program

dikarenakan

DAK

tahun

keterlambatan

2013

secara

Petunjuk

Teknis

Pelaksanaan kegiatan DAK 2013, sehingga yang terlaksana pada kegiatan

DAK

rehabilitasi

2013

bangunan,

hanya

Perencanaan

pengadaan

buku

sedangkan dan

alat

untuk peraga

pembelajaran sebagian masih belum terlaksana. b) Belum optimal dan meratanya kompetensi tenaga pendidik dan tenaga

kependidikan


dalam

mengkuti

perkembangan

dunia III - 31


pendidikan

yang

dinamis

dan

pesat.

Perkembangan

ini

mengharuskan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk secara terus menerus meningkatkan kompetensi yang dimiliki sehingga sebagai ujung tombak pendidikan di lapangan dan sebagai agen pembelajaran dapat

mentransfer pengetahuan

terkini kepada para anak didiknya setiap waktu. c) Belum optimalnya penataan guru sesuai dengan kebutuhan pada satuan pendidikan. Upaya Pemecahan Masalah: a) Pelaksanaan DAK tahun anggaran 2013 dilaksanakan pada tahun anggaran 2014 sesuai aturan yang berlaku. b) Mengoptimalkan peran dan fungsi Kelompok Kerja Kepala Sekolah, Musyawarah Kerja Kelompok Kepala Sekolah, Kelompok Kerja Guru dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran sebagai wadah kepala sekolah dan guru dalam meningkatkan kompetensi guru dengan sistem pengimbasan dan memberdayakan guru-guru yang memiliki potensi unggul untuk menjadi pemandu atau instruktur dalam mengimbaskan pengetahauan dan skill lebih yang mereka miliki. c) Melaksanakan pemetaan guru kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Sasaran 3.1.2 Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan Tabel III.18 Capaian Kinerja Sasaran Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Target

Realisasi

Capaian (%)

Predikat

60 : 40

60 : 40

100 %

Sangat Baik

b. Rasio siswa : buku

1:1

1:1

100 %

Sangat Baik

c.

100%

100%

100 %

Sangat Baik

95%

95%

100 %

Sangat Baik

e. Jumlah sertifikasi guru

70%

70,70%

101 %

Sangat Baik

f.

100%

100%

100 %

Sangat Baik

g. Tingkat buta aksara

0%

0%

100 %

Sangat Baik

h. Angka putus sekolah SD/MI

0%

0%

100 %

Sangat Baik

0%

0,27 %

99,73 %

Baik

Indikator Kinerja a. Rasio siswa SMK : SMU/MA

Nilai Ujian Nasional

d. Tingkat guru

i.

kualifikasi

pendidikan

Akreditasi sekolah

Angka putus sekolah pendidikan menengah


III - 32


Sasaran peningkatan mutu dan relevansi pendidikan diukur dengan beberapa indikator kinerja, yang meliputi : rasio siswa SMK terhadap SMU/MA, rasio buku terhadap siswa, nilai ujian nasional, tingkat kualifikasi pendidikan guru, jumlah sertifikasi guru dan pengawas, akreditasi sekolah, tingkat buta aksara, serta angka putus sekolah. Rasio siswa SMK : SMU/MA menunjukkan perbandingan antara jumlah siswa yang bersekolah pada SMK dibandingkan terhadap jumlah siswa yang bersekolah pada SMU/MA. Pada tahun 2013, rasio siswa SMK : SMU/MA di Kota Madiun mencapai 60 : 40. Angka tersebut sudah berhasil memenuhi target yang ditetapkan untuk tahun 2013 yaitu sebesar 60 : 40, sehingga capaian kinerja indikator tersebut adalah sebesar 100%. Rasio Buku : Siswa menunjukkan tingkat ketersediaan buku sebagai sarana pembelajaran bagi siswa di sekolah. Pada tahun 2013, rasio ketersediaan buku sudah menunjukkan angka yang memenuhi kebutuhan, yaitu dengan rasio buku : siswa adalah sebesar 1 : 1. Dengan target yang direncanakan adalah sebesar 1 : 1, maka capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 100%. Indikator kinerja peserta Ujian Nasional yang memiliki nilai rata-rata >= 6,00 pada semua jenjang menunjukkan keberhasilan siswa dalam menempuh ujian nasional pada setiap jenjang dalam suatu tahun. Indikator ini dihitung dengan membandingkan seberapa besar jumlah peserta ujian nasional yang berhasil memperoleh nilai rata-rata >=6,00 dari seluruh jumlah peserta ujian nasional. Pada tahun 2013, seluruh peserta ujian nasional pada semua jenjang sudah berhasil memperoleh nilai rata-rata >= 6,00 atau dengan kata lain indikator kinerja ini sudah terealisasi 100%. Dibandingkan terhadap target yang diharapkan pada tahun 2013 yaitu sebesar 100%, maka capaian kinerja indikator tersebut sudah mencapai angka 100%. Indikator kinerja tingkat kualifikasi pendidikan guru, menunjukkan seberapa besar guru yang sudah memenuhi kualifikasi pendidikan minimal setara dengan Strata 1 (Sarjana) dari seluruh guru yang bekerja di Kota Madiun, baik yang mengajar pada jenjang Sekolah Dasar / MI, Sekolah Menengah Pertama / MTs, maupun Sekolah Menengah Umum / SMK / MA. Indikator kinerja ini dihitung dengan membandingkan jumlah guru yang sudah memenuhi kualifikasi pendidikan S-1 atau yang sederajat dibagi terhadap jumlah seluruh guru yang mengajar pada jenjang SD/MI, Lakip Kota Madiun 2013

III - 33


SMP/MTs, maupun SMU/SMK/MA. Pada tahun 2013, sudah tercapai 95% guru yang berpendidikan minimal S-1. Angka tersebut sudah berhasil memenuhi target yang diharapkan pada tahun 2013 yaitu sebesar 95%. Capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 100%. Indikator kinerja jumlah sertifikasi guru, kepala sekolah dan pengawas menunjukkan besaran rasio antara jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas yang sudah bersertifikat dibandingkan terhadap jumlah seluruh guru, kepala sekolah serta pengawas yang ada. Pada tahun 2013 ditetapkan target sebesar 70% guru, kepala sekolah dan pengawas yang sudah bersertifikat. Realisasinya, pada tahun tersebut sudah terdapat 70,07% guru, kepala sekolah serta pengawas yang sudah berhasil mengikuti dan lulus sertifikasi, atau dengan kata lain indikator kinerja ini sudah memperoleh nilai capaian kinerja sebesar 101%, melampaui target yang ditetapkan. Jumlah penerima sertifikat pendidik tersebut setiap tahunnya tergantung pada kuota yang diberikan oleh pemerintah pusat. Pemenuhan sertifikasi bagi guru sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sertifikasi bagi guru dalam jabatan. Indikator kinerja akreditasi sekolah yang merupakan proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan program pendidikan pada

satuan

pendidikan.

Indikator

kinerja

ini

dihitung

dengan

membandingkan jumlah lembaga baik TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, maupun SMU/SMK/MA yang sudah diakreditasi dari seluruh lembaga TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, maupun SMU/SMK/MA yang ada. Pada tahun 2013, realisasinya terdapat 96,92% lembaga yang sudah diakreditasi. Target yang direncanakan adalah bahwa seluruh lembaga yang ada sudah diakreditasi atau 100%, sehingga realisasi tersebut masih sedikit dibawah target atau memperoleh nilai capaian kinerja sebesar 96,92%. Lembaga sekolah yang belum diakreditasi biasanya merupakan lembaga yang baru berdiri, belum mempunyai lulusan, sehingga belum berhak untuk mendapatkan penilaian atau akreditasi. Untuk semua satuan pendidikan dari jenjang TK sampai dengan Sekolah Menengah yang lama sudah melaksanakan akreditasi.

Penetapan kuota lembaga yang diakreditasi

setiap tahun ditentukan oleh Badan Akreditasi Propinsi Jawa Timur. Tingkat Buta Aksara menunjukkan seberapa besar penduduk usia diatas 44 tahun yang masih menyandang predikat buta aksara dari Lakip Kota Madiun 2013

III - 34


seluruh

penduduk

diatas usia 44 tahun yang ada. Indikator ini dihitung

berdasarkan

jumlah

penduduk

penyandang

Buta

Aksara di atas usia 44 Gambar III.7 Salah satu upaya memberantas tiga buta di Kota Madiun

tahun dibanding dengan jumlah penduduk usia

di atas 44 tahun seluruhnya. Pada tahun 2013, berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun bahwa sudah tidak terdapat penyandang buta aksara penduduk diatas usia 44 tahun. Realisasi ini sudah berhasil memenuhi target yang ditetapkan yaitu bahwa pada tahun 2013 diharapkan Kota Madiun sudah terbebas dari penyandang buta aksara bagi penduduk usia diatas 44 tahun. Dengan kata lain, indikator kinerja Tingkat Buta Aksara penduduk usia diatas 44 tahun memperoleh nilai capaian kinerja sebesar 100%. Angka Sekolah

Putus merupakan

indikator

kinerja

digunakan

yang untuk

menunjukkan

seberapa

besar tingkat siswa yang menempuh pada Gambar III.8 Salah satu upaya mencegah siswa putus sekolah di Kota Madiun

pendidikannya

pada

jenjang

tersebut.

Angka

pendidikan

suatu

jenjang

pendidikan gagal untuk menyelesaikan putus

sekolah

SD/MI

mengindikasikan besaran jumlah siswa SD/MI yang putus sekolah dibandingkan terhadap jumlah seluruh siswa SD/MI pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2013, diharapkan seluruh siswa pada jenjang SD/MI berhasil menyelesaikan pendidikannya, sehingga tidak ada siswa SD/MI yang putus sekolah. Harapan dan target tersebut berhasil dicapai pada tahun 2013 dengan realisasi tidak ada siswa SD/MI yang putus sekolah atau angka putus sekolah mencapai 0%, sehingga bisa dikatakan capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 100%. Lakip Kota Madiun 2013

III - 35


Sedangkan angka putus sekolah pendidikan menengah mengindikasikan besaran jumlah siswa sekolah menengah yang putus sekolah dibandingkan terhadap jumlah siswa sekolah menengah pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 ditargetkan tidak ada siswa putus sekolah pada jenjang sekolah menengah (0%), namun dalam realisasinya masih terdapat 0,27% siswa putus sekolah pada jenjang sekolah menengah. Capaian kinerja indikator ini sudah berhasil mencapai angka 99,73% dari target yang direncanakan. Tabel III.19 Perkembangan capaian kinerja sasaran peningkatan mutu dan relevansi pendidikan REALISASI

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET RPJMD

Rasio siswa Sekolah Menengah Kejuruan : Sekolah Menengah Umum/Madrasah Aliyah

%

70 : 30

67 : 33

Siswa / buku

1:1

1:1

1:1

%

100

100

Sekolah

100

Tingkat buta aksara diatas usia 44 tahun

%

Angka putus pendidikan dasar

sekolah

Angka putus sekolah pendidikan menengah

Rasio siswa : buku Nilai Ujian Nasional rata-rata >= 6,00 Akreditasi sekolah

2009

2010

2011

2012

2013

60 : 40

60 : 40

1:1

1:1

1:1

100

100

100

100

100

100

99

95,37

97

0

0,40

0,11

0

0

0

%

0

0,05

0,03

0,00009

0,0031

0

%

0,25

0,30

0,75

0,41

0,24

0,22

61 : 39 65 : 35

Sasaran ini cenderung fluktuatif, dalam arti ada yang berubah meningkat, tetapi ada juga yang menurun. Indikator yang mempunyai nilai realisasi yang stabil dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 adalah rasio siswa SMK : SMA yaitu berada pada kisaran angka rasio 70 : 30 sampai dengan 60 : 40. Nilai tersebut hanya bergerak naik turun tetapi masih dalam rentang angka tersebut dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Rasio siswa : buku relatif tidak mengalami perubahan, realisasi antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 tetap pada angka rasio 1 : 1. Indikator tingkat buta aksara penduduk diatas usia 44 tahun juga relatif kecil perubahannya, karena semenjak tahun 2011 penduduk Kota Madiun sudah terbebas dari buta aksara. Demikian pula halnya untuk indikator peserta ujian nasional yang memiliki nilai rata-rata >= 6,00, mempunyai angka realisasi yang tidak mengalami perubahan, karena berhasil dipertahankan pada angka 100%. Lakip Kota Madiun 2013

III - 36


Indikator mengalami

yang

peningkatan

pada realisasinya adalah tingkat pendidikan guru, jumlah serta

sertifikasi angka

putus

sekolah. Grafik III.15 Perkembangan prosentase berpendidikan S1/DIV tahun 2009-2013

guru

guru, Tingkat

pendidikan (kualifikasi

guru S1

/

DIV)

mengalami peningkatan realisasi dari yang semula 83,74% pada tahun 2009 meningkat menjadi sebesar 92,9% pada tahun 2010. Angka tersebut sempat mengalami penurunan menjadi 91,44% pada tahun 2011 dan bahkan menurun lagi menjadi 91,38% pada tahun 2012, namun berhasil ditingkatkan kembali sehingga menjadi 95% pada tahun 2013. Jumlah sertifikasi

guru, kepala

sekolah dan pengawas juga

mengalami

peningkatan yang cukup signifikan selama periode tahun 2009-2013. Kalau pada

tahun

sertifikasi Grafik III.16 Perkembangan prosentase guru bersertifikat profesi di Kota Madiun tahun 2009-2013

2009

guru

baru

mencapai angka 30,1%, maka

angka

tersebut

meningkat menjadi 49,95% pada tahun 2010. Angka tersebut berhasil secara terus menerus ditingkatkan dari tahun ke tahun, sehingga guru, kepala sekolah dan pengawas yang bersertifikat pada tahun 2013 sudah mencapai angka 70,7%. Indikator yang sedikit mengalami penurunan adalah akreditasi sekolah, yang semula sebesar 100% pada tahun 2009 sedikit mengalami penurunan menjadi sebesar 97% pada tahun 2013. Hal ini disebabkan oleh adanya lembaga sekolah yang baru didirikan, sehingga belum bisa mengikuti proses penilaian untuk akreditasi. Upaya yang sudah dilakukan pada tahun 2013 adalah : 1. Program manajemen pelayanan pendidikan 2. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan


III - 37


Sasaran 3.1.3 Penguatan tata kelola dan pencitraan publik Pencapaian sasaran penguatan tata kelola dan pencitraan

publik

ditunjukkan dengan beberapa indikator sebagaimana dibawah ini : Tabel III.20 Capaian Kinerja Sasaran Penguatan dan tata kelola dan pencitraan publik Capaian Predikat (%) 100 % Sangat Baik

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

a. jumlah sekolah semua jenjang melaksanakan MBS b. Komite Sekolah berfungsi dengan baik c. Dewan Pendidikan berfungsi dengan baik d. Pangkalan data dan informasi berbasis web

100%

100%

100% Baik

100% Baik

100 % 100 %

Sangat Baik Sangat Baik

100%

100%

100 %

Sangat Baik

a. Jumlah sekolah yang menerapkan MBS (manajemen berbasis sekoah) di semua jenjang. Pelaksanaan MBS di sekolah merupakan salah satu persyaratan untuk menjadi sekolah standar nasional. Karena itu diharapkan pada tahun 2013 seluruh sekolah pada semua jenjang sudah menerapkan MBS (target 100%). Realisasi tahun 2013 sudah mencapai 100%, karena semua sekoah sudah menerapkan MBS, sehingga capaian kinerja indikator ini sudah berhasil mencapai 100%. b. Jumlah komite sekolah berfungsi baik. Komite Sekolah sebagai lembaga mandiri yang mempunyai peran dalam ikut serta meningkatkan mutu pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada satuan pendidikan

berfungsi semakin baik. Komite Sekolah sejauh ini telah

berfungsi dengan baik. Diharapkan, pada tahun 2013 seluruh komite sekolah sudah berfungsi dengan baik (target 100%). Realisasi tahun 2013 sudah mencapai 100%, sehingga capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 100%. c.

Untuk indikator selanjutnya adalah Dewan Pendidikan Kota berfungsi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Madiun yang bersinergi dengan Dewan Pendidikan. Sebagai lembaga mandiri yang berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan Dewan Pendidikan sudah berfungsi dengan baik.


III - 38


d. Pangkalan Data dan Informasi Berbasis Web. Pangkalan data dan informasi pendidikan merupakan pengembangan sistem dan teknologi informasi

terpadu

yang

memuat

seluruh

data

pandidikan

menyediakan berbagai informasi pendidikan tingkat kota

dan

yang dapat

dipergunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan pendidikan bagi para pemangku kepentingan dan peyelenggara pendidikan secara tepat, transparan, akuntabel dan efisien. Indikator kinerja ini menunjukkan jumlah lembaga sekolah yang sudah terkoneksi layanan internet dari seluruh lembaga sekolah yang ada. Pada tahun 2013 ditargetkan seluruh sekolah sudah terkoneksi layanan internet (100%). Realisasinya, pada tahun 2013 target tersebut sudah bisa tercapai dengan terkoneksinya layanan internet pada seluruh lembaga sekolah yang ada, sehingga capaian kinerja indikator ini sudah bisa tercapai 100%. Sasaran penguatan tata kelola dan pencitraan publik secara umum cenderung stabil, berhasil dipertahankan realisasinya pada angka yang sudah memenuhi target. Indikator jumlah sekolah yang menerapkan MBS berhasil dipertahankan pada angka 100% yang berarti seluruh sekolah sudah menerapkan MBS. Jumlah komite sekolah berfungsi baik mengalami peningkatan dari semula sebesar 80% pada tahun 2009 menjadi sebesar 100%

pada

tahun

2013.

Dewan

pendidikan

kota

juga

berhasil

dipertahankan fungsinya dengan baik, seperti halnya pada tahun-tahun sebelumnya. Begitu pula halnya dengan pangkalan data dan informasi pendidikan berbasis web, saat ini sudah meningkat capaiannya dari 85% pada tahun 2009 menjadi 100% dikarenakan semua sekolah sudah terkoneksi dengan layanan internet. Upaya yang sudah dilakukan pada tahun 2013 adalah : 1. Program manajemen pelayanan pendidikan 2. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 3. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran tersebut diatas dapat dikatakan hampir tidak ada. Hanya saja untuk pengembangan pangkalan data dan informasi berbasis web perlu dimantapkan lebih lanjut. Sasaran 3.2.1 Meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH)


III - 39

Pemerintah Kota Madiun Tabel III.21 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) Indikator Sasaran Angka Harapan Hidup (AHH)

Target

Realisasi

Capaian (%)

Predikat

71,30

71,55

100,35 %

Sangat Baik

Sasaran meningkatnya usia harapan hidup diukur dengan indikator kinerja Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Madiun lebih tinggi dari propinsi Jawa Timur. Angka harapan hidup menunjukkan rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Semakin tinggi angka harapan hidup suatu daerah, maka menunjukkan semakin panjang pula tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang lahir di daerah itu pada kurun waktu tersebut. Pada tahun 2013, angka harapan

hidup

Kota

Madiun

ditargetkan

mencapai

71,30

tahun.

Realisasinya, angka harapan hidup Kota Madiun dalam tahun 2013 sudah mencapai 71,36 tahun. Dengan membandingkan antara realisasi terhadap target, maka didapatkan capaian kinerja indikator ini sudah berhasil memenuhi target yang ditetapkan, dengan nilai capaian sebesar 100,08%. Sasaran meningkatnya angka harapan hidup merupakan sasaran utama dalam

tujuan

meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat, yang

ditunjukkan

capaiannya angka

usia

indikator

harapan

hidup

masyarakat.

Semakin

tinggi

angka

harapan

hidup

usia

masyarakat, Gambar III.17 Perkembangan angka usia harapan hidup Kota Madiun tahun 2009-2013

dengan

tingkat

maka

semakin

tinggi pula derajat kesehatan masyarakat tersebut. Sasaran ini

cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009, angka usia harapan hidup masyarakat Kota Madiun mencapai angka 70,65 tahun. Angka tersebut terus meningkat menjadi 70,8 tahun pada tahun 2010, meningkat lagi menjadi 70,99 tahun pada tahun 2011, kemudian meningkat menjadi 71,29 tahun pada tahun 2012 dan akhirnya menjadi sebesar 71,55 tahun pada tahun 2013.


III - 40


kualitas penanganan Sasaran 3.2.2 Meningkatnya (Kesehatan Ibu, Balita dan Bayi baru lahir)

KIBBLA

Tabel III.22 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas penanganan Kesehatan Ibu, Balita dan Bayi baru lahir Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

Predikat

Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)

40,4

72,91

19,53%

Kurang Baik

Angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup)

10

7,29

127,1%

Sangat Baik

<1%

0,15%

185%

Sangat Baik

Angka peserta Keluarga Berencana aktif

82,7%

79,1%

95,65%

Baik

Angka kelurahan Immunization

92,59%

100%

108%

Sangat Baik

Rasio balita gizi buruk

Universal Child

Kualitas penanganan kesehatan ibu, balita dan bayi baru lahir diukur dengan indikator kinerja menurunnya angka kematian ibu, menurunnya angka kematian bayi, menurunnya rasio balita gizi buruk, serta meningkatnya angka kelurahan UCI (Universal Child Immunization). Angka kematian ibu menunjukkan jumlah ibu yang meninggal dalam proses persalinan per 100.000 bayi yang lahir dalam keadaan hidup. Semakin tinggi derajat kesehatan masyarakat, maka angka kematian ibu melahirkan akan semakin kecil. Semakin tinggi realisasi indikator ini, maka menunjukkan kinerja yang semakin buruk, karena idealnya diharapkan tidak ada ibu yang meninggal dalam proses persalinan. Pada tahun 2013, di Kota Madiun ditargetkan angka kematian ibu melahirkan tidak melebihi 40,4, dalam artian diharapkan bahwa untuk setiap 100.000 bayi yang lahir hidup, jumlah ibu yang meninggal tidak lebih dari 40 orang. Kenyataannya, berdasarkan data laporan yang diterima

dari

Dinas

Kesehatan Kota Madiun, angka

kematian

ibu

masih cukup tinggi, yaitu sebesar

70,50.

Angka

tersebut

masih

cukup

jauh dari target, yaitu dengan capaian kinerja Grafik III.18 Perkembangan angka kematian ibu melahirkan di Kota Madiun tahun 2009-2013


hanya sebesar 19,53%.

III - 41


Sebenarnya berdasarkan data yang tersaji dalam grafik, terlihat bahwa angka kematian ibu melahirkan di Kota Madiun dalam kurun waktu tahun 2009-2013 sudah menunjukkan kecenderungan mengalami penurunan, namun masih belum signifikan. Pada tahun 2009, angka kematian ibu mencapai 75,87 orang per 100.000 kelahiran hidup. Angka tersebut menurun menjadi 70,50 pada tahun 2013. Angka kematian bayi menunjukkan jumlah bayi yang meninggal untuk setiap 1.000 bayi yang lahir hidup. Semakin rendah angka kematian bayi, maka akan semakin baik derajat kesehatan masyarakat. Angka kematian bayi dihitung dengan membandingkan antara jumlah bayi yang meninggal terhadap jumlah bayi yang lahir hidup kemudian dikalikan dengan 1.000. Pada tahun 2013, di Kota Madiun ditetapkan target angka kematian bayi tidak lebih dari 10, dalam arti bahwa diharapkan diantara 1.000 bayi yang lahir hidup, jumlah bayi yang meninggal tidak lebih dari 10 bayi. Realisasinya, berdasarkan data yang kami peroleh, angka kematian bayi mencapai 7,29. Dengan

membandingkan

realisasi didapatkan kinerja

terhadap

target,

angka

capaian

indikator

ini

sebesar

127,1%. Tren

penurunan

angka

kematian bayi di Kota Madiun selama

periode

waktu

tahun

2009-2013 adalah sebagaimana

Grafik III.19 Perkembangan angka kematian bayi di Kota Madiun tahun 20092013

terlihat pada grafik. Pada tahun 2009, angka kematian bayi masih cukup tinggi, yaitu sebesar 18,59 bayi yang meninggal untuk setiap 1.000 kelahiran

hidup.

Berkat

berbagai

upaya

yang

dilakukan

melalui

pelaksanaan berbagai program dan kegiatan, angka tersebut berhasil secara bertahap dan berkelanjutan untuk diturunkan sehingga menjadi hanya sebesar 8,46 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2013. Rasio

balita

gizi

buruk

merupakan

indikator

kinerja

yang

menunjukkan perbandingan antara balita yang menderita gizi buruk dari seluruh balita yang ada. Semakin tinggi derajat kesehatan masyarakat, diharapkan semakin kecil jumlah balita yang menderita gizi buruk. Pada tahun 2013 Pemerintah Kota Madiun menetapkan target bahwa rasio Lakip Kota Madiun 2013

III - 42


balita gizi buruk diharapkan kurang dari 1%. Berdasarkan data yang ada, realisasi balita yang menderita gizi buruk jauh lebih kecil dari yang ditargetkan karena hanya mencapai 0,15%. Dengan kata lain dapat dilaporkan bahwa capaian kinerja indikator rasio balita gizi buruk adalah sebesar 185%. Secara berkelanjutan, penurunan rasio balita gizi buruk di Kota Madiun dari tahun ke tahun selama periode tahun 2009-2013

adalah

sebagaimana

terlihat

pada

grafik. Rasio balita gizi buruk pada

Grafik III.20 Perkembangan angka rasio balita gizi buruk di Kota Madiun tahun 2009-2013

tahun

2009

sebesar

0,54%,

secara

bertahap

berkelanjutan

masih berhasil dan

diturunkan

sehingga pada tahun 2013 hanya tinggal menjadi sebesar 0,15%. Indikator angka peserta Keluarga Berencana (KB) aktif merupakan indikator yang menunjukkan rasio antara jumlah peserta KB yang aktif dibandingkan terhadap jumlah pasangan usia subur yang ada. Semakin tinggi angka peserta KB aktif, semakin menunjukkan tingkat keberhasilan pencapaian indikator ini terhadap sasaran yang ingin dicapai. Pada tahun 2013 ditargetkan besarnya angka peserta KB aktif sebesar 82,7%. Berdasarkan data laporan yang ada, realisasi angka peserta KB aktif mencapai 79,1%. Angka tersebut sudah hampir mencapai target yang ditetapkan. Capaian kinerja indikator angka peserta KB aktif didapatkan dengan membandingkan realisasi terhadap target, sehingga didapatkan angka 95,65%. Indikator terakhir dari sasaran meningkatnya kualitas penanganan kesehatan ibu, balita dan bayi baru lahir adalah angka kelurahan UCI (Universal Child Immunization). Angka kelurahan UCI menunjukkan perbandingan antara jumlah kelurahan yang sudah UCI dibandingkan terhadap jumlah seluruh kelurahan yang ada. Pada tahun 2013 ditargetkan seluruh kelurahan di Kota Madiun (27 kelurahan) sudah terlayani UCI atau sebesar 100%. Realisasinya, selama tahun 2013 pelaksanaan imunisasi sudah mencakup seluruh kelurahan (27 kelurahan) yang ada di Kota Madiun. Dengan tercakupnya seluruh kelurahan sudah UCI, maka capaian kinerja indikator ini sudah berhasil memenuhi target Lakip Kota Madiun 2013

III - 43


yang

ditetapkan,

capaian

dengan

sebesar

100%.

Tren peningkatan cakupan kelurahan

yang

sudah

terlayani imunisasi umum anak

(UCI)

adalah

sebagaimana terlihat pada grafik, yang menunjukkan Gambar III.21 Perkembangan Rasio Kelurahan UCI di Kota Madiun Tahun 2009-2013

angka

peningkatan

yang

semula

dari

sebesar

92,59% pada tahun 2009 menjadi 100% pada tahun 2013. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu, balita dan bayi baru lahir (KIBBLA) pada tahun 2013 secara umum sudah mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, meskipun masih ada beberapa indikator yang belum memenuhi target yang ditetapkan. Upaya yang sudah dilakukan pada tahun 2013 adalah : 1. Program perbaikan gizi masyarakat 2. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 3. Program Upaya Kesehatan masyarakat 4. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Sasaran 3.2.3 Meningkatnya aksesibilitas pelayanan kesehatan Tabel III.23 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya aksesibilitas pelayanan kesehatan Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

Predikat

Rasio peserta Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin terhadap jumlah penduduk miskin

100%

100%

100%

Sangat Baik

85

81,91

96,37%

Baik

Kota

85

80,51

94,72%

Baik

Rasio tenaga kesehatan (per 100.000 penduduk)

40

53,39

133,48%

Sangat Baik

kesehatan

meliputi

Indeks Kepuasan kesehatan :

Masyarakat

bidang

- Pusat Kesehatan Masyarakat - Rumah Sakit Umum Daerah Madiun

Aksesibilitas ketersediaan,

dan


pelayanan kepuasan

masyarakat

dalam

kemudahan,

memperoleh

dan III - 44


menggunakan fasilitas serta pelayanan dalam bidang kesehatan. Untuk mengukur tingkat capaian sasaran ini, digunakan indikator kinerja rasio peserta

asuransi

kesehatan

masyarakat

miskin,

indeks

kepuasan

masyarakat, serta rasio ketersediaan tenaga kesehatan. Indikator rasio peserta asuransi kesehatan masyarakat miskin (Askeskin) menunjukkan tingkat cakupan fasilitasi dan kemudahan masyarakat miskin dalam memperoleh pelayanan kesehatan tanpa terkendala masalah biaya. Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah peserta Askeskin terhadap jumlah penduduk miskin (yang berhak mendapatkan Askeskin). Semakin tinggi tingkat cakupan peserta Askeskin, semakin tinggi keberhasilan pemerintah Kota Madiun dalam memberikan fasilitas dan kemudahan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Pada tahun 2013 diharapkan seluruh masyarakat miskin sudah tercakup pelayanan asuransi kesehatan atau dengan kata lain ditargetkan sebesar 100%. Dalam kenyataannya, berdasarkan data yang berhasil kami peroleh, tingkat cakupan peserta asuransi kesehatan sudah berhasil menjangkau seluruh masyarakat. Artinya, seluruh masyarakat miskin yang ada di Kota Madiun sudah mendapatkan jaminan asuransi kesehatan, sehingga dapat lebih mudah dan murah dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Berdasarkan kondisi tersebut, capaian kinerja indikator rasio peserta askeskin terhadap seluruh penduduk miskin sudah berhasil memenuhi target yang ditetapkan, dengan angka capaian sebesar 100%. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan merupakan indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran

meningkatnya

aksesibilitas

pelayanan

kesehatan.

Untuk

mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, maka

dilakukan

survey

dengan

menyebarkan

kuesioner

kepada

masyarakat yang menerima pelayanan kesehatan. Karena pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Madiun dilaksanakan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Rumah Sakit Umum Kota Madiun, maka pelaksanaan survey juga dilakukan pada dua unit kerja tersebut. Pelaksanaan pengukuran indeks kepuasan masyarakat pada Puskesmas dikoordinir oleh Dinas Kesehatan selaku SKPD induk dari Puskesmas. Target yang ditetapkan untuk tahun 2013, indeks kepuasan masyarakat baik untuk Puskesmas maupun Rumah Sakit Umum Kota Madiun, adalah sebesar 85%. Dari hasil survey yang dilakukan, diperoleh angka indeks Lakip Kota Madiun 2013

III - 45


kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan

kesehatan

di

seluruh

Puskesmas di Kota Madiun adalah sebesar 81,91%. Angka tersebut menunjukkan bahwa lebih dari 80% masyarakat yang menerima pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah puas terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Puskesmas. Angka tersebut memang belum berhasil memenuhi target yang ditetapkan, dengan tingkat capaian sebesar 96,37%. Sedangkan berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Kota Madiun, diperoleh angka indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Kota Madiun adalah sebesar 80,51%. Angka tersebut sedikit lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian pada Puskesmas, serta sedikit dibawah target yang ditetapkan, dengan tingkat capaian sebesar 94,72%. Selama periode tahun 2009-2013, indeks kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan

kesehatan

di

Puskesmas

menunjukkan

kecenderungan yang selalu meningkat. 2009,

Pada

indeks

tahun

kepuasan

masyarakat

mencapai

sebesar

kemudian

78%,

meningkat

menjadi

79,35% pada tahun 2010, kemudian meningkat lagi Grafik III.22 Perkembangan IKM Puskesmas di Kota Madiun tahun 2009-2013

menjadi tahun

79,88% 2011,

pada

selanjutnya

menjadi 81,09% pada tahun 2012 serta terakhir berhasil ditingkatkan lagi menjadi 81,91% pada tahun 2013. Kecenderungan peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas tersebut tampak sebagamana disajikan dalam grafik. Indikator selanjutnya untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat adalah rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk. Rasio tenaga kesehatan menunjukkan perbandingan jumlah tenaga kesehatan terhadap setiap 100.000 penduduk. Tenaga kesehatan meliputi dokter, baik dokter spesialis, dokter gigi maupun dokter umum, bidan, dan perawat. Rasio tenaga kesehatan dihitung dengan membagi jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk kemudian dikalikan dengan 100.000. Hasilnya, Lakip Kota Madiun 2013

III - 46


angka tersebut akan menunjukkan seberapa besar jumlah tenaga kesehatan yang tersedia untuk melayani penduduk untuk setiap 100.000 penduduk. Pada tahun 2013, ditetapkan target sebesar 40, dalam arti diharapkan bahwa pada tahun 2013 dalam setiap 100.000 penduduk sudah tersedia sejumlah 40 orang tenaga kesehatan, atau dengan kata lain setiap seorang tenaga kesehatan akan melayani sekitar 2.500 orang penduduk. Dalam kenyataannya, berdasarkan data yang kami peroleh, rasio tenaga kesehatan di Kota Madiun tahun 2013 mencapai angka 29,41, atau dapat dikatakan bahwa dalam setiap 100.000 penduduk baru tersedia sejumlah 30 orang tenaga kesehatan. Angka tersebut masih dibawah target yang ditetapkan, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 73,53%. Dalam

periode

tahun

2009-2013,

rasio

tenaga

kesehatan

menunjukkan angka yang berfluktuasi. Pada tahun 2009 rasio tenaga kesehatan angka

mencapai

35,19.

tersebut

Angka sempat

mengalami peningkatan hingga menjadi 39,59 pada

tahun

namun mengalami menjadi

2011, kembali

penurunan 34,93

pada

Grafik III.23 Perkembangan rasio tenaga kesehatan di Kota Madiun tahun 2009-2013

tahun 2012 dan terus menurun menjadi hanya 29,41 pada tahun 2013. Sebagaimana tampak pada grafik, disajikan bagaimana fluktuasi angka rasio tenaga kesehatan selama tahun 2009-2013 tersebut. Sasaran 3.2.4 Meningkatnya kualitas pencegahan, pemberantasan, dan penanganan penyakit Pencegahan, pemberantasan dan penanganan penyakit merupakan rangkaian sasaran terakhir yang ingin dicapai dalam rangka mencapai tujuan meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau. Sasaran tersebut diukur dengan beberapa indikator kinerja, meliputi angka kematian penderita Demam Berdarah Dengue (DBD), meningkatnya cakupan penemuan penderita diare, Pneumonia, TB Lakip Kota Madiun 2013

III - 47


Paru, HIV dan Acute Flacid Paralysis (AFP) rate, serta angka kesakitan sesuai kasus diare, kusta dan DBD. Angka kematian penderita DBD merupakan indikator kinerja untuk mengetahui penanganan

tingkat

keberhasilan

penyakit

DBD.

pencegahan,

Indikator

pemberantasan

tersebut

dihitung

dan

dengan

membandingkan jumlah kematian akibat DBD dibandingkan terhadap jumlah penderita DBD. Pada tahun 2013 indikator kinerja ini ditargetkan tidak melebihi 1%. Pada kenyataannya selama tahun 2013 angka kematian akibat DBD berhasil memenuhi target yang ditetapkan yaitu mencapai sebesar 1%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa capaian kinerja indikator tersebut adalah sebesar 100%. Angka

cakupan

penemuan

penderita

diare

menunjukkan

perbandingan jumlah penderita diare yang ditemukan dalam setiap 1.000 penduduk. Angka tersebut dihitung dengan membagi jumlah penderita diare yang ditemukan dibagi dengan jumlah penduduk kemudian dikalikan 1.000. Pada tahun 2013, angka cakupan penemuan penderita diare ditargetkan sebesar 100 orang. Dalam kenyataannya, dalam setiap 1.000 orang ditemukan penderita diare sebanyak lebih dari 125 orang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa indikator kinerja tersebut sudah berhasil memenuhi target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 125,5%. Angka cakupan penemuan penderita pneumonia menunjukkan perbandingan antara jumlah penderita pneumonia yang ditemukan dibagi dengan jumlah perkiraan sasaran pneumonia kemudian dikalikan 100%. Pada tahun 2013 angka cakupan penemuan penderita pneumonia ditargetkan sebesar 9,10% dan dalam kenyataannya berhasil mencapai angka 10,3% atau dengan demikian bisa dikatakan bahwa capaian kinerja indikator tersebut adalah berhasil melampaui target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 113,19%. Cakupan penemuan penderita TB paru menunjukkan prosentase perbandingan antara jumlah penderita TB paru yang ditemukan dibagi dengan jumlah suspect TB yang diperiksa. Angka tersebut dihitung dengan membagi jumlah penderita TB paru (BTA positif) dengan jumlah suspect TB yang diperiksa kemudian dikalikan dengan 100%. Pada tahun 2013 ditargetkan prosentase cakupan penemuan penderita TB paru adalah sebesar 60,37%. Berdasarkan data yang kami terima, realisasi cakupan penemuan penderita TB paru tahun 2013 adalah sebesar 89%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Lakip Kota Madiun 2013

III - 48


capaian kinerja indikator tersebut sudah berhasil memenuhi target yang ditetapkan dengan nilai capaian kinerja sebesar 147,42%. Angka cakupan penemuan penderita Acute Flacid Paralysis (AFP) menunjukkan jumlah penderita AFP dalam setiap 100.000 penduduk yang berusia dibawah 15 tahun, merupakan perbandingan antara jumlah penderita AFP terhadap jumlah penduduk yang berusia dibawah 15 tahun kemudian dikalikan dengan 100.000. Pada tahun 2013 ditargetkan angka 4,92 sedangkan dalam realisasinya hanya mencapai angka 2,90 atau dengan kata lain capaian kinerja indikator tersebut hanya mencapai sebesar 58,94%. Angka

cakupan

penemuan

penderita

HIV

merupakan

prosentase

perbandingan antara penemuan penderita HIV terhadap perkiraan / estimasi jumlah penderita HIV. Pada tahun 2013 angka tersebut ditargetkan sebesar 3%, namun demikian berhasil direalisasikan sebesar 3,46% atau dengan kata lain capaian kinerja indikator tersebut berhasil memenuhi target yang ditetapkan dengan tingkat capaian sebesar 115,33%. Angka kesakitan sesuai kasus (diare, DBD, dan kusta) menunjukkan prosentase perbandingan antara jumlah penderita diare, DBD dan kusta terhadap jumlah penduduk. Pada tahun 2013, ditargetkan angka kesakitan penderita diare sebesar 25%. Dalam kenyataannya, didapatkan data angka kesakitan penderita diare sebesar 25,59%, atau dengan kata lain capaian kinerja indikator tersebut sudah berhasil memenuhi target yang ditetapkan, dengan nilai capaian sebesar 102,36%. Angka kesakitan penderita DBD pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 48%. Dalam kenyataannya, didapatkan data angka kesakitan penderita DBD sebesar 48,36%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa capaian kinerja indikator tersebut sudah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan nilai capaian sebesar 100,75%. Sedangkan angka kesakitan penderita kusta pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 4,92, namun dalam realisasinya hanya mencapai angka 2,90, sehingga bisa dikatakan bahwa indikator tersebut mendapatkan capaian kinerja sebesar 58,94%. Tabel III.24 Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pencegahan, pemberantasan, dan penanganan penyakit Indikator Kinerja Angka kematian penderita Demam Berdarah Dengue


Target

Realisasi

Capaian (%)

Predikat

<1%

1,00%

100%

Sangat Baik

III - 49

Pemerintah Kota Madiun Target

Realisasi

Capaian (%)

Predikat

100

125,5

125,5%

Sangat Baik

- Pneumonia

9,10%

10,3

113,19%

Sangat Baik

- TB Paru

60,37%

89

147,42%

Sangat Baik

-Acute Flacid Paralysis (per 100.000 penduduk)

4,92

2,9

58,94%

Kurang baik

- HIV

3%

3,46

115,33%

Sangat Baik

Diare

25

25,59

102,36

Sangat Baik

Demam Berdarah Dengue

48

48,36

100,75

Sangat Baik

Kusta

4,9

2,90

58,94

Kurang Baik

Indikator Kinerja Cakupan penemuan penderita : - Diare (per 1.000 penduduk)

Angka Kesakitan sesuai kasus :

kualitas Sasaran 3.3.1 Meningkatnya lingkungan hidup

penataan

ruang

dan

Tabel III.25 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas penataan ruang dan lingkungan hidup Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

Predikat

Tingkat aksesibilitas dokumen / informasi / peta Rencana Tata Ruang Wilayah

100

100

100%

Sangat Baik

Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

100

100

100%

Sangat Baik

Ketersediaan minimal 30%

13

12,56

96,62%

Baik

Memenuhi baku mutu

Memenuhi baku mutu

100%

Sangat Baik

Ruang

Terbuka

Hijau

Tingkat pencemaran udara dan air

Penataan ruang dan lingkungan hidup merupakan sasaran pertama dalam

rangka

mencapai

tujuan

mengembangkan

infrastruktur,

pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang yang berbasis “eco city”. Sasaran tersebut diidentifikasi keberhasilan pencapaiannya dengan beberapa indikator kinerja, yaitu meliputi tingkat aksesibilitas dokumen / informasi / peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW, ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), serta tingkat pencemaran udara dan air. Indikator tingkat aksesibilitas dokumen / informasi / peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

menunjukkan

prosentase

tingkat

ketersediaan

dokumen,

informasi dan peta RTRW terhadap kebutuhan akan dokumen, informasi Lakip Kota Madiun 2013

III - 50


dan peta RTRW. Pada tahun 2013, kebutuhan akan peta RTRW diperkirakan

sejumlah

7

buah.

Jumlah

tersebut

sudah

berhasil

direalisasikan dengan terpasangnya 7 buah peta RTRW pada 6 lokasi di Kota Madiun. Dengan demikian realisasi tingkat aksesibilitas dokumen / peta RTRW tahun 2013 adalah sebesar 100%. Realisasi tersebut sudah memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%, sehingga capaian kinerja indikator tersebut adalah sebesar 100%. Indikator selanjutnya adalah tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang menunjukkan seberapa besar tingkat penyimpangan pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah yang sudah ditetapkan. Indikator tersebut membandingkan jumlah ijin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW dibandingkan terhadap jumlah ijin pemanfaatan ruang yang diajukan atau diproses. Pada tahun 2013 ditargetkan tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang adalah sebesar 100%, dalam arti diharapkan bahwa pada tahun 2013 tidak ada ijin pemanfaatan ruang yang menyalahi RTRW yang sudah ditetapkan. Dalam kenyataannya, sampai dengan akhir tahun 2013 tidak ada ijin pemanfaatan ruang yang bertentangan dengan RTRW. Indikator selanjutnya adalah ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) diwilayah Kota Madiun. Ruang Terbuka Hijau meliputi halaman sekolah, lapangan olah raga, taman kota, makam, hutan kota, sempadan kali,

sempadan

rel,

taman

rekreasi,

taman

lingkungan,

taman

perkantoran, serta halaman rumah. Ketersediaan ruang terbuka hijau menunjukkan rasio antara luasan ruang terbuka hijau terhadap total luasan wilayah Kota Madiun. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030, diharapkan bahwa luasan ruang terbuka hijau di Kota Madiun akan bisa mencapai minimal 30% dari total luasan wilayah Kota Madiun pada tahun 2030 mendatang. Luas wilayah Kota Madiun adalah 3.323 hektar. Pada tahun 2013, ditargetkan ketersediaan ruang terbuka hijau sudah mencapai 13% dari luas wilayah Kota Madiun. Dalam kenyataannya, berdasarkan data laporan yang kami peroleh, luasan ruang terbuka hijau di Kota Madiun sampai dengan akhir tahun 2013 baru mencapai sekitar 417,25 hektar atau sekitar 12,56% dari total luasan wilayah Kota Madiun. Dengan membandingkan realisasi terhadap target, didapatkan bahwa capaian kinerja indikator tersebut mencapai 96,62%. Lakip Kota Madiun 2013

III - 51


Perkembangan rasio luasan

Ruang

Terbuka

Hijau

terhadap

wilayah

Kota

selama

periode

2009-2013

luas

Madiun tahun adalah

sebagaimana tersaji pada Grafik III.24 Perkembangan rasio luasan ruang terbuka hijau Kota Madiun tahun 2009-2013

grafik

tersebut.

tersebut

Rasio

menunjukkan

kecenderungan yang selalu meningkat, yang dimulai dengan angka sebesar 10% pada tahun 2009, terus mengalami peningkatan sehingga menjadi sebesar 12,56% pada akhir tahun 2013. Indikator terakhir pada sasaran ini adalah tingkat pencemaran udara dan air. Pencemaran udara selalu terkait dengan sumber yang menghasilkan pencemaran udara, salah satunya berasal dari kegiatan sumber tidak bergerak dimana yang paling dominan adalah industri. Pencegahan pencemaran udara dapat dilakukan dengan mengurangi atau mencegah terjadinya pencemaran udara. Tingkat pencemaran udara di Kota Madiun masih tergolong rendah, hal ini dikarenakan masih terdapatnya sedikit jenis usaha dan/ atau kegiatan di Kota Madiun yang mempunyai potensi untuk mencemari udara. Jenis usaha dan/ atau kegiatan yang diprioritaskan berpotensi mencemari udara di Kota Madiun adalah PG. Redjo Agung Baru dan Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Jawa Timur

dr. Soedhono. Dari

pengukuran kualitas udara emisi, kedua jenis usaha dan/ atau kegiatan tersebut masih memenuhi baku mutu udara emisi. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008, sungai yang berada di Kota Madiun yang telah ditetapkan kelas airnya menjadi kelas air II adalah Sungai Catur, Sungai Madiun, dan Sungai Semawur. Sungai yang berada di Kota Madiun yang telah dikendalikan beban pencemaran airnya adalah Sungai Madiun. Hal ini dikarenakan Sungai Madiun merupakan sungai prioritas/utama yang melintasi Kabupaten/Kota Madiun dan juga sebagai Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo. Menurut hasil pemeriksaan dan pemantauan kualitas air yang dilakukan pada sejumlah 12 lokasi titik pemantauan, dapat disimpulkan Lakip Kota Madiun 2013

III - 52


bahwa kualitas air di Kota Madiun sampai dengan tahun 2013 adalah ratarata memenuhi baku mutu, sehingga sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Sasaran 3.3.2

Meningkatnya kualitas pelayanan kebersihan dan sampah kota

Tabel III.26 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan kebersihan dan sampah kota Indikator Kinerja Penghargaan Adipura Cakupan wilayah penanganan sampah

Target

Realisasi

Capaian (%)

Predikat

Diraihnya Adipura

Adipura ke 8

100%

Sangat Baik

93,65%

94,03%

100,41%

Sangat Baik

Penanganan sampah merupakan masalah

salah

mendesak

satu bagi

kehidupan

masyarakat

terutama

dilingkungan

masyarakat kota. Dengan penanganan sampah yang tepat Gambar III.9 Walikota Madiun sedang menerima penghargaan adipura bagi Kota Madiun

akan

dan

cepat,

dapat

lingkungan

yang

maka

terwujud bersih,

rapi, asri dan nyaman. Meningkatnya kualitas pelayanan kebersihan dan sampah kota diindikasikan dengan cakupan wilayah penanganan sampah dan diraihnya penghargaan adipura. Adipura merupakan penghargaan bagi Kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan dan pengelolaan lingkungan perkotaan. Penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Pada tahun 2013, ditetapkan target berhasil diraihnya penghargaan Adipura bagi Kota Madiun, yang termasuk dalam kategori kota sedang, yaitu kota dengan jumlah penduduk dalam rentang antara 100.001 – 500.000 jiwa. Setelah melalui tahapan penilaian dan kompetisi yang panjang dan berjenjang, akhirnya tahun 2013 Kota Madiun berhak mendapatkan penghargaan Adipura. Penghargaan tersebut adalah yang kedelapan kalinya berhasil diterima oleh Kota Madiun. Dengan keberhasilan mendapatkan penghargaan tersebut, maka indikator ini Lakip Kota Madiun 2013

III - 53


sudah berhasil memenuhi target yang ditetapkan dengan nilai capaian sebesar 100%. Cakupan

wilayah

penanganan

sampah

merupakan

indikator

yang

digunakan untuk mengetahui seberapa besar volume sampah yang dapat ditangani dibandingkan terhadap keseluruhan volume sampah yang timbul. Pada tahun 2013 target yang ditetapkan untuk cakupan penanganan sampah adalah sebesar 93,65%. Penetapan target tersebut disesuaikan dengan kapasitas dan ketersediaan sumber daya yang ada, terutama sumber daya manusia serta sarana dan prasarana penanganan sampah. Dalam kenyataannya, volume sampah yang berhasil tertangani mencapai 94,04% dari total volume timbulan sampah. Dengan realisasi tersebut, dapat dikatakan bahwa indikator kinerja tersebut sudah berhasil memenuhi target yang ditetapkan, dengan nilai capaian sebesar 100,41%. Cakupan wilayah penanganan sampah menunjukkan tren peningkatan dari tahun

ke

tahun

selama

rentang waktu tahun 20092013.

Pada

penanganan mencakup

tahun

2009,

sampah

baru

90,61%

dari

keseluruhan volume timbulan sampah. Grafik III.25 Perkembangan cakupan wilayah penanganan sampah di Kota Madiun tahun 2009-2013

Angka

kemudian

tersebut berhasil

ditingkatkan menjadi sebesar

93,22% pada tahun 2011, hingga kemudian berhasil meningkat lagi pada tahun 2013 menjadi sebesar 94,04%. Perkembangan realisasi cakupan wilayah penanganan sampah adalah sebagaimana tersaji dalam grafik.

Sasaran 3.3.3

Meningkatnya kualitas pelayanan drainase, pengendalian banjir, sanitasi pemukiman dan air bersih

Tabel III.27 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan drainase, pengendalian banjir, sanitasi dan air bersih Target

Realisasi

Capaian (%)

Predikat

Tingkat penyediaan sanitasi >80% rumah tinggal yang ada

90

90,56

100,62%

Sangat Baik

Minimal 55% - 75% penduduk terlayani air bersih

86

88,75

103,20%

Sangat Baik

Indikator Kinerja


III - 54

Pemerintah Kota Madiun Rasio rumah layak huni

92,30

94,03

101,87%

Sangat Baik

Kualitas pelayanan drainase, pengendalian banjir, sanitasi dan air bersih diukur dengan indikator kinerja tingkat penyediaan sanitasi lebih dari 80% rumah tinggal yang ada, prosentase cakupan penduduk yang terlayani air bersih, serta rasio rumah layak huni. Tingkat penyediaan sanitasi rumah tinggal menunjukkan perbandingan seberapa besar rumah tinggal yang sudah bersanitasi dari seluruh rumah tinggal yang ada. Pada tahun 2013 ditetapkan target bahwa 90% rumah tinggal sudah bersanitasi. Realisasinya, ternyata rumah tinggal yang sudah bersanitasi meliputi

90,56%

dari seluruh rumah tinggal

membandingkan realisasi

terhadap

yang

ada. Dengan

target, dapat diketahui

bahwa

indikator tersebut sudah berhasil memenuhi target yang ditetapkan, dengan nilai capaian kinerja sebesar 100,62%. Cakupan penduduk yang terlayani air bersih menunjukkan seberapa besar jumlah penduduk yang sudah mendapatkan pelayanan air bersih. Target yang direncanakan untuk dicapai pada tahun 2013 adalah sebesar 86%. Berdasarkan data yang ada, cakupan pelayanan air bersih di Kota Madiun tahun 2013 sudah mencapai 88,75%. Dengan membandingkan realisasi terhadap target, maka akan didapatkan nilai capaian kinerja indikator tersebut adalah sebesar 103,20%. Dengan demikian, realisasi indikator

kinerja

tersebut

sudah

berhasil

memenuhi

target

yang

ditetapkan. Rasio rumah layak huni merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan tingkat kelayakan rumah yang dihuni penduduk kota Madiun. Indikator ini menggambarkan seberapa banyak rumah yang tidak layak huni yang ditempati oleh penduduk kota Madiun. Semakin tinggi tingkat penghidupan masyarakat, seharusnya semakin berkurang jumlah rumah tidak layak huninya, mengingat perumahan merupakan salah satu kebutuhan primer manusia. Target yang ditetapkan untuk tahun 2013 adalah bahwa rumah yang layak huni mencapai 92,30% dari seluruh rumah tinggal yang ada. Kenyataannya, berdasarkan pendataan yang telah dilakukan, rumah tinggal yang layak huni sudah mencapai 94,03% dari total rumah tinggal yang ada di Kota Madiun. Dengan kondisi tersebut, dapat dikatakan bahwa indikator rasio rumah layak huni sudah


III - 55


berhasil memenuhi target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 101,87%. Sasaran ini secara keseluruhan menunjukkan kecenderungan meningkat secara berkelanjutan selama periode tahun 2009-2013. Sebagaimana pada

terlihat

grafik,

ketiga

indikator menunjukkan nilai

capaian

yang

seluruhnya mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Pada

2009, rumah Grafik III.26 Peningkatan rasio rumah tangga bersanitasi, pengguna air bersih dan rumah layak huni di Kota Madiun tahun 2009-2013

bersanitasi

tahun

prosentase tinggal mencapai

angka 88,51%. Angka

tersebut berhasil ditingkatkan menjadi 89,52% pada tahun 2011, hingga akhirnya meningkat lagi mencapai angka sebesar 94,14% pada tahun 2013. Rumah tangga pengguna air bersih juga terus menunjukkan peningkatan. Dimulai pada angka 86,7% pada tahun 2009, kemudian berhasil ditingkatkan menjadi sebesar 91,47% pada tahun 2011 dan meningkat lagi hingga menjadi sebesar 97,77% pada tahun 2013. Demikian pula halnya dengan rasio rumah layak huni, senantiasa menunjukkan angka yang terus meningkat. Seiring dengan pelaksanaan program dan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni, maka rasio rumah layak huni yang pada tahun 2009 baru mencapai angka sebesar 86,95% berhasil terus ditingkatkan secara bertahap sehingga pada tahun 2013 angka tersebut sudah mencapai sebesar 94,03%.

Sasaran 3.3.4

Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi dan komunikasi

Tabel III.28 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi dan Komunikasi Indikator Kinerja Penghargaan Wahana Tata Nugraha Cakupan rute angkutan umum Panjang jalan dalam kondisi baik


Target

Realisasi

100% 83% 85%

100% 83% 86,83%

Capaian (%) 100% 100% 102,15%

Predikat Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik

III - 56

Pemerintah Kota Madiun Indikator Kinerja Produk Domestik Regional Bruto dari sektor angkutan dan komunikasi

Target

Realisasi

7,81%

7,82%

Capaian (%) 100,13%

Predikat Sangat Baik

Kualitas pelayanan transportasi berkaitan dengan ketersediaan dan kondisi prasarana transportasi serta kelayakan dan kenyamanan sarana transportasi yang ada. Sasaran tersebut diidentifikasi dengan beberapa indikator kinerja yang meliputi : cakupan rute angkutan umum, panjang jalan dalam kondisi baik, kontribusi sektor angkutan dan komunikasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto, serta penghargaan Wahana Tata Nugraha. Penghargaan Wahana Tata Nugraha indikator

merupakan pertama

pada

sasaran ini. Pada tahun 2013,

Pemerintah

Madiun

berhasil

memperoleh yang Gambar III.10 Walikota Madiun penghargaan Wahana Tata Nugraha

menerima

Kota

penghargaan

diberikan

oleh

Kementerian Perhubungan tersebut,

sebagai

bentuk

apresiasi terhadap keberhasilan dalam pengelolaan transportasi darat, terutama dalam kelancaran dan ketertiban para pengguna jalan. Dengan berhasil diraihnya penghargaan tersebut, maka realisasi kinerja indikator ini sudah berhasil memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2013, sehingga nilai capaian kinerjanya bisa mencapai 100%. Keberhasilan tersebut mempunyai makna yang lebih besar, dikarenakan Kota Madiun berhasil mempertahankan penghargaan tersebut selama beberapa tahun terakhir, yaitu selalu berhasil meraih penghargaan tersebut selama periode tahun 20092013. Cakupan rute angkutan umum menunjukkan seberapa banyak jaringan jalan kota yang dilalui angkutan umum dibandingkan terhadap seluruh jaringan jalan kota. Pada tahun 2013 direncanakan target rute angkutan umum mencakup 83% dari seluruh jaringan jalan kota yang ada. Berdasarkan hasil pemantauan, diperoleh data bahwa cakupan rute angkutan umum tahun 2013 mencapai 83% dari seluruh jaringan jalan Lakip Kota Madiun 2013

III - 57


kota. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa indikator cakupan rute angkutan umum sudah berhasil memenuhi target yang ditetapkan, dengan capaian kinerja sebesar 100%. Panjang jalan dalam kondisi baik menunjukkan rasio perbandingan antara panjang jalan dalam kondisi baik dibandingkan terhadap total seluruh panjang jalan yang ada di Kota Madiun. Jalan merupakan infrastruktur utama dalam mendukung kelancaran usaha ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat, sehingga kondisi jalan yang baik dan lancar diharapkan dapat memacu kelancaran roda kehidupan perekonomian dan sosial masyarakat secara umum. Tahun 2013 ditargetkan panjang jalan sudah lebih dari 85% dalam kondisi baik. Berdasarkan data laporan yang ada, panjang jalan yang berkondisi baik sudah mencapai 86,83% dari seluruh jalan yang ada diwilayah Kota Madiun. Dengan membandingkan realisasi terhadap target, diperoleh angka capaian kinerja indikator ini yaitu sebesar 102,15%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja indikator tersebut sudah berhasil memenuhi target yang ditetapkan. jalan

Rasio

dalam

panjang

kondisi

baik

menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat dari tahun

ke

tahun.

Sebagaimana tersaji dalam grafik, panjang jalan dalam kondisi baik di Kota Madiun Grafik III.27 Perkembangan rasio panjang jalan dalam kondisi baik di Kota Madiun tahun 20092013

pada

tahun

2009

baru

mencapai sekitar 230,3 Km dari seluruh ruas jalan yang

ada sepanjang 383,345 Km, atau baru mencapai sekitar 60,08%. Angka tersebut berhasil ditingkatkan secara terus menerus selama periode tahun 2009-2013, sehingga pada tahun 2013 rasio panjang jalan dalam kondisi baik mencapai angka sebesar 84,22% atau sepanjang 339,67 Km dari total panjang jalan seluruhnya yang mencapai 403,327 Km. Sektor

pengangkutan dan komunikasi

terdiri

dari

sub sektor

pengangkutan dan sub sektor komunikasi. Pada tahun 2013 sub sektor pengangkutan mampu memberikan kontribusi sebesar 3,75% terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Sub sektor pengangkutan meliputi angkutan Lakip Kota Madiun 2013

III - 58


rel, angkutan jalan raya dan jasa penunjang angkutan. Sedangkan sub sektor komunikasi meliputi pos dan telekomunikasi serta jasa penunjang komunikasi. Sub sektor komunikasi mampu memberikan kontribusi sebesar 4,07% terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kota Madiun Tahun 2013, sehingga kontribusi sektor pengangkutan dan komunikasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto adalah sebesar 7,82%. Target yang ditetapkan untuk tahun 2013 adalah sebesar 7,81%. Capaian kinerja indikator kontribusi sektor pengangkutan dan komunikasi adalah sebesar 100,13%. Sektor pengangkutan dan komunikasi merupakan salah satu sektor yang menunjukkan tren peningkatan dalam kontribusi terhadap PDRB Kota Madiun. Pada tahun 2009, kontribusi sektor pengangkutan dan komunikasi terhadap PDRB Kota Madiun baru mencapai sebesar 7,62%. Angka tersebut kemudian meningkat menjadi 7,79% pada tahun 2010, yang selanjutnya berhasil ditingkatkan lagi pada tahun 2011 menjadi sebesar

7,84.

disayangkan angka

bahwa

tersebut

mengalami

Sedikit harus

penurunan

menjadi hanya sebesar 7,82% pada tahun 2013. Grafik III.28 Perkembangan kontribusi sektor pengangkutan dan komunikasi terhadap PDRB Kota Madiun tahun 2009-2013

Perkembangan besarnya kontribusi

sektor

pengangkutan dan komunikasi terhadap PDRB Kota Madiun selama tahun 2009-2013 adalah sebagaimana tersaji dalam grafik. Upaya yang sudah dilakukan pada tahun 2013 adalah : 1. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 2. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 3. Program peningkatan pelayanan angkutan 4. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ 5. Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan 6. Program pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan

Sasaran 4.1.1


Meningkatnya pembangunan

peran

serta

perempuan

dalam

III - 59

Pemerintah Kota Madiun Tabel III.29 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan Predikat

9,89%

Capaian (%) 98,9%

3

100%

Sangat Baik

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Jumlah perempuan dalam organisasi dan lembaga pemerintahan Jumlah program pemerintah yang melibatkan perempuan dan organisasi perempuan

10% 3

Baik

Sasaran ini diindikasikan dengan beberapa indikator kinerja, yaitu meliputi

prosentase

perempuan

dalam

organisasi

dan

lembaga

pemerintahan, serta jumlah program pemerintah yang melibatkan perempuan dan atau organisasi perempuan. Perempuan yang bergabung dan beraktivitas dalam organisasi maupun lembaga pemerintahan menunjukkan seberapa besar kontribusi serta partisipasi perempuan dalam menggerakkan roda pemerintahan. Semakin banyak perempuan yang bergabung dalam organisasi dan lembaga pemerintahan maka akan semakin tinggi partisipasi perempuan dalam proses-proses pengambilan keputusan di pemerintahan, sehingga akan semakin menunjukkan adanya kesetaraan dalam perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2013 ditargetkan sekitar 10% perempuan bergabung dan beraktivitas dalam organisasi dan lembaga pemerintahan. Berdasarkan laporan hasil pendataan yang dilakukan, didapatkan data bahwa jumlah partisipasi perempuan dalam organisasi dan lembaga pemerintahan adalah sebesar 6,94% dari seluruh penduduk perempuan di Kota

Madiun.

Dengan

membandingkan

realisasi

terhadap

target,

didapatkan capaian kinerja indikator tersebut adalah sebesar 69,4%. Angka tersebut menunjukkan bahwa capaian indikator ini masih belum berhasil memenuhi target yang ditetapkan, sehingga masih diperlukan upayaupaya

nyata

mendorong

dan

memotivasi

perempuan

agar

tergerak

berpartisipasi Grafik III.29 Perkembangan prosentase perempuan di organisasi / lembaga pemerintah di Kota Madiun tahun 2009-2013


dalam

organisasi

dan

untuk dalam lembaga

pemerintahan. Prosentase III - 60


perempuan yang berpartisipasi dengan tergabung dalam organisasi dan lembaga pemerintahan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Kalau pada tahun 2009 angkanya baru mencapai sebesar 5,16% maka pada tahun 2013 sudah berhasil meningkat menjadi sebesar 9,89%. Hal ini tentu saja merupakan tren yang menggembirakan, karena menunjukkan bahwa tingkat partisipasi perempuan dalam organisasi dan lembaga pemerintahan cenderung semakin besar, sehingga semakin menunjukkan adanya kesetaraan gender serta penghargaan terhadap kemampuan perempuan. Indikator kedua yang digunakan dalam mengukur capaian sasaran peran serta perempuan dalam pembangunan adalah banyaknya program pemerintah yang melibatkan perempuan dan organisasi perempuan. Tahun 2013 ditargetkan jumlah program pemerintah yang melibatkan perempuan dan organisasi perempuan sejumlah 3 program. Dalam kenyataannya terdapat 3 program yang pelaksanaannya melibatkan perempuan dan organisasi perempuan, sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja indikator tersebut sudah berhasil memenuhi target yang ditetapkan, dengan angka capaian kinerja sebesar 100%.

Sasaran 4.1.2

Meningkatnya perempuan

perlindungan

hak-hak

anak

dan

Tabel III.30 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya perlindungan hak-hak anak dan perempuan Predikat

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

Jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang terjadi

0

13

-

-

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang terjadi

0

12

-

-

Dua indikator kinerja yang digunakan untuk mengindikasikan sasaran meningkatnya perlindungan hak-hak anak dan perempuan adalah jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan serta jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi. Kedua indikator tersebut digunakan untuk mengamati adanya perlakuan atau tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan. Jumlah Lakip Kota Madiun 2013

III - 61


kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang terjadi dihitung dengan menjumlahkan banyaknya kejadian kekerasan terhadap anak dan perempuan yang terjadi di Kota Madiun selama tahun 2013. Pada tahun 2013, diharapkan tidak terjadi kasus kekerasan terhadap anak maupun perempuan, atau dengan kata lain ditetapkan target 0%. Berdasarkan data dari Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan Kota Madiun terjadi 13 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Dengan target tidak ada kasus kekerasan atau 0%, maka capaian kinerja indikator tersebut adalah masih belum mencapai target. Tabel III.31 Perkembangan capaian kinerja sasaran meningkatnya hak-hak anak dan perempuan INDIKATOR KINERJA

SATUAN

Jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang terjadi Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang terjadi

Kasus

REALISASI TARGET RPJMD 2009 2010 2011 2012 2013 24 21 23 29 13

Kasus

23

21

23

21

12

Sasaran ini menunjukkan kecenderungan yang meningkat dalam rentang waktu tahun 2009 – 2013. Hal itu terlihat pada realisasi kedua indikator sebagaimana tersebut pada tabel diatas yang menunjukkan angka yang cenderung menurun. Pada tahun 2009 terjadi 24 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Angka tersebut berhasil diturunkan pada tahun 2013 menjadi sebesar hanya 13 kejadian kekerasan terhadap anak dan perempuan. Demikian pula halnya dengan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan

dalam

rumah

tangga.

Angka

kasus

kekerasan

terhadap

perempuan dalam rumah tangga yang semula sebanyak 23 kasus pada tahun 2009, berhasil diturunkan menjadi hanya sejumlah 12 kasus pada tahun 2013. Penurunan tersebut menunjukkan keberhasilan pencapaian sasaran dalam meningkatnya perlindungan hak-hak anak dan perempuan di Kota Madiun. Upaya yang sudah dilakukan pada tahun 2013 adalah Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

Sasaran 4.2.1


Meningkatnya kualitas budaya lokal ditingkat nasional dan internasional

III - 62

Pemerintah Kota Madiun Tabel III.32 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas budaya lokal di tingkat nasional dan internasional Target

Realisasi

Capaian (%)

Predikat

Jumlah even nasional

-

-

-

-

Jumlah even regional

11

11

100%

Sangat Baik

Prestasi tingkat nasional

-

-

-

-

Prestasi tingkat regional

4

4

100%

Sangat Baik

Indikator Kinerja

Even budaya tingkat regional yang digelar selama tahun 2013 antara lain adalah :  Pekan Seni Pelajar ( PSP )Tingkat Propinsi;  Hari Anak Nasional ( HAN ) Tingkat Kota Madiun;  Grebeg maulud Nabi Maulud Nabi Muhammad SAW;  Geguritan Pitutur Budi Pekerti bagi guru SD, SMP;  Pentas Seni Secara Periodik;  Panggung Hiburan/Pagelaran Seni (menampilkan 8 jenis kesenian)  Lomba Macapat  Lomba Dongeng Kesejarahan  Festival Pedalangan Tingkat Propinsi  Festival Karya Tari Tingkat Propinsi  Pelatihan Bahasa Jawa  Pentas Dalang Cilik  Lomba Keroncong dan Campursari Tabel III.33 Perkembangan capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas budaya lokal ditingkat nasional dan internasional INDIKATOR KINERJA SATUAN Jumlah even nasional Jumlah even regional Prestasi tingkat nasional Prestasi tingkat regional

Kali Kali Kali Kali

TARGET RPJMD 2009 14 3

2010 22 5

REALISASI 2011 2012 1 5 6 17 2

2013 11 4

Upaya yang sudah dilakukan pada tahun 2013 adalah : 1. Program pengelolaan keragaman budaya 2. Program pengembangan nilai budaya 3. Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga 4. Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda Lakip Kota Madiun 2013

III - 63


5. Program peningkatan peran serta kepemudaan 6. Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga

Sasaran 4.2.2

Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

Tabel III.34 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto dari sektor pariwisata Indikator Kinerja Produk Domestik Regional Bruto dari sektor pariwisata Jumlah even wisata Jumlah wisatawan domestik Jumlah wisatawan mancanegara

Target

Realisasi

Capaian

Predikat

6%

5,55%

92,5%

Baik

8 kali

8 kali

100%

Sangat Baik

158.521 orang

173.770 orang

109,62%

Sangat Baik

1.000 orang

1.061 orang

106,1%

Sangat Baik

Sasaran ini diukur dengan menggunakan beberapa indikator, antara lain meliputi : kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB, jumlah even wisata, jumlah wisatawan domestik, jumlah wisatawan mancanegara. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB menunjukkan besarnya Produk Domestik Regional Bruto yang bersumber dari pariwisata, yaitu yang meliputi sub sektor perhotelan dan restoran. Pada tahun 2013 ditetapkan target kontribusi pariwisata adalah sebesar 6% dari total PDRB. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), diperoleh data bahwa besarnya PDRB dari pariwisata adalah sebesar 5,55%. Dengan membandingkan realisasi terhadap target diperoleh nilai capaian indikator ini adalah sebesar 92,5%, sehingga bisa disimpulkan bahwa indikator ini masih belum memenuhi target yang ditetapkan. Selama

rentang

waktu tahun 2009-2013, PDRB Kota Madiun dari sektor

pariwisata menunjukkan

Grafik III.30 Perkembangan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kota Madiun tahun 20092013


kecenderungan menurun, sebagaimana

tampak III - 64


pada grafik. Kalau pada tahun 2009, kontribusi sektor pariwisata masih mencapai sebesar 6,03% dari total PDRB Kota Madiun, maka angka tersebut menurun menjadi 5,75% pada tahun 2010. Meski sempat mengalami kenaikan menjadi 5,87% pada tahun 2011, namun angka tersebut terus menurun selama tahun 2012-2013, hingga menjadi hanya sebesar 5,55% pada tahun 2013. Indikator jumlah even wisata menunjukkan banyaknya even atau acara promosi pariwisata yang diadakan ataupun yang diikuti oleh Pemerintah Kota Madiun. Pada tahun 2013 ditargetkan even pariwisata sebanyak 8 kali, dan dalam kenyataannya berhasil terealisasi sebanyak 8 kali. Kedelapan even wisata yang diadakan maupun diikuti selama tahun 2013 adalah : 

Hari Anak Nasional ( HAN ) Tingkat Kota Madiun



Grebeg maulud Nabi Maulud Nabi Muhammad SAW



Geguritan Pitutur Budi Pekerti bagi guru SD,SMP



Pembinaan Seniman



Pentas Seni Secara Periodik



Lomba Keroncong dan campursari Tingkat Kota



Pentas Dalang Kecil



Pagelaran Wayang Kulit Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja

indikator ini sudah mencapai target yang ditetapkan, dengan nilai capaian sebesar 100%. Indikator jumlah wisatawan domestik menunjukkan banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Kota Madiun. Jumlah tersebut dihitung dengan data tingkat hunian hotel yang ada di Kota Madiun. Untuk tahun 2013, ditargetkan jumlah wisatawan domestik sebanyak 158.521 orang. Berdasarkan data dari laporan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata Kota Madiun, didapatkan data jumlah wisatawan domestik selama tahun 2013 adalah sejumlah 113.777 orang. Dengan angka realisasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja indikator tersebut masih belum memenuhi target yang ditetapkan, yaitu dengan nilai capaian sebesar 72,01%. Sedangkan jumlah wisatawan mancanegara menunjukkan banyaknya wisatawan asing yang berkunjung ke Kota Madiun. Dengan target yang ditetapkan sebanyak 1.000 orang wisatawan mancanegara, ternyata selama periode tahun 2013 diperoleh Lakip Kota Madiun 2013

III - 65


data bahwa jumlah wisatawan asing mencapai 1.061 orang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa indikator ini sudah berhasil memenuhi target yang ditetapkan, dengan nilai capaian kinerja sebesar 106,1%. Perkembangan jumlah kunjungan wisata, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara selama kurun waktu tahun 2009-2013 adalah sebagaimana tersaji dalam grafik. Angka kunjungan wisata menunjukkan fluktuasi, mengalami peningkatan dan juga penurunan. Pada tahun 2010, terjadi penurunan

angka

kunjungan wisata dari yang semula sejumlah 138.369 orang

pada

tahun

2009

menurun menjadi sejumlah 126.149 orang pada tahun 2010. Grafik III.31 Perkembangan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Madiun tahun 20092013

Namun

angka

tersebut

berhasil

ditingkatkan

menjadi

sejumlah

158.039

orang

pada tahun 2011 dan meningkat lagi menjadi sejumlah 174.831 orang pada tahun 2013. Upaya yang sudah dilakukan pada tahun 2013 adalah : 1. Program pengembangan pemasaran pariwisata 2. Program pengembangan kemitraan 3. Program pengelolaan keragaman budaya 4. Program pengembangan nilai budaya Sasaran 4.3.1 Meningkatnya stabilitas daerah Tabel III.35 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya stabilitas daerah Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

Predikat

Persentase tingkat konflik (menurun)

0

0

100%

Sangat Baik

Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum

75

72,12

96,16%

Baik

58 lembaga

28 Ormas / LSM, 33 org profesi

105,17%

Sangat Baik

100

98

98%

Baik

Jumlah penerima bantuan social

Rasio kepemilikan Penduduk

Kartu

Tanda


III - 66

Pemerintah Kota Madiun Indikator Kinerja Rasio kepemilikan akta kelahiran

Stabilitas

daerah

Target

Realisasi

Capaian (%)

Predikat

100

98,47

98,47%

Baik

adalah

salah

satu

faktor

penting

dalam

mendukung kelancaran pembangunan di suatu wilayah. Oleh karena itu, ditetapkan sasaran meningkatnya stabilitas daerah sebagai upaya dalam rangka mencapai tujuan meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan. Sasaran tersebut diindikasikan oleh beberapa indikator kinerja, antara lain meliputi menurunnya prosentase tingkat konflik dan demo yang anarkhis, tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum, jumlah penerima bantuan sosial, rasio kepemilikan Kartu Tanda

Penduduk

(KTP),

serta

rasio

kepemilikan

akta

kelahiran.

Menurunnya tingkat konflik dan demo yang anarkhis menunjukkan frekuensi terjadinya konflik, pertikaian, maupun aksi demo yang bersifat anarkhis. Selama tahun 2013 diharapkan tidak terjadi konflik, pertikaian maupun demo yang anarkhis, sehingga situasi dan kondisi dilingkungan Kota Madiun tetap aman dan kondusif. Dalam kenyataannya, sepanjang tahun 2013 tidak terjadi konflik maupun aksi demo yang anarkhis, karena beberapa kali aksi demonstrasi yang terjadi berlangsung secara damai dan tertib. Sehingga bisa disimpulkan bahwa capaian kinerja indikator ini berhasil memenuhi target yang ditetapkan, dengan nilai capaian kinerja sebesar 100%. Indikator tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan ukuran untuk mengetahui seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dalam pesta demokrasi yang berlangsung lima tahun sekali tersebut. Indikator tersebut dihitung dengan cara membandingkan jumlah pemilih yang hadir ke tempat pemungutan suara (TPS), dibandingkan terhadap jumlah penduduk yang mempunyai hak untuk memilih. Pemilihan Umum yang dilaksanakan di Kota Madiun pada tahun 2013 adalah Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Madiun. Dalam Pemilu yang digelar tahun 2013 tersebut, ditargetkan tingkat kehadiran pemilih mencapai 75% dari total pemilih. Berdasarkan pemantauan yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun, diperoleh data bahwa tingkat kehadiran pemilih mencapai sebesar 72,12%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Lakip Kota Madiun 2013

III - 67


indikator tersebut masih sedikit dibawah target yang ditetapkan, dengan nilai capaian sebesar 96,16%. Jumlah penerima bantuan sosial merupakan indikator selanjutnya dalam sasaran meningkatnya stabilitas daerah. Indikator ini menunjukkan banyaknya lembaga atau organisasi yang menerima bantuan sosial dari Pemerintah Kota Madiun, sebagai bentuk kerjasama dan partisipasi dalam pembangunan. Pada tahun 2013 ditetapkan target jumlah penerima bantuan sosial sebanyak 58 lembaga. Berdasarkan laporan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku pelaksana teknis penyalur bantuan sosial, diperoleh data bahwa sepanjang tahun 2013 telah direalisasikan bantuan sosial kepada sejumlah 30 organisasi kemasyarakatan dan 35 organisasi profesi, sehingga total penerima bantuan sosial mencapai 65 lembaga / organisasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa indikator ini sudah berhasil memenuhi target yang ditetapkan, dengan nilai capaian kinerja sebesar 112,07%. Selama periode tahun 2009-2013, jumlah penerima bantuan sosial mengalami

tren

peningkatan. Sebagaimana terlihat pada grafik, yang diawali pada tahun 2009 dengan

jumlah

penerima

bantuan sosial sebanyak 49 organisasi,

meningkat

menjadi 54 organisasi pada tahun

2010,

meningkat

kemudian

lagi

sehingga

Grafik III.32 Perkembangan jumlah penerima bantuan sosial di Kota Madiun tahun 2009-2013

mencapai jumlah 65 organisasi pada tahun 2013. Rasio kepemilikan Kartu Tanda Penduduk merupakan indikator yang menunjukkan perbandingan antara banyaknya penduduk yang sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dibandingkan terhadap jumlah penduduk yang sudah wajib untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk. Penduduk yang wajib untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk adalah yang sudah berusia 17 tahun. Pada tahun 2013 ditargetkan seluruh penduduk yang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk sudah bisa dilayani kepemilikan Kartu Tanda Penduduknya, atau dengan kata lain ditetapkan target sebesar 100%. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Lakip Kota Madiun 2013

III - 68


Pencatatan Sipil Kota Madiun, bahwa masih ada sebagian kecil penduduk yang belum mengajukan permohonan Kartu Tanda Penduduk meskipun dirinya sudah wajib dan berhak untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk. Data tahun 2013 menunjukkan penduduk yang sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk adalah sebesar 98% dari jumlah penduduk yang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator rasio kepemilikan Kartu Tanda Penduduk hampir mencapai target yang ditetapkan, dengan nilai capaian kinerja sebesar 98%. Indikator terakhir pada sasaran meningkatnya stabilitas daerah adalah rasio kepemilikan akta kelahiran. Akta kelahiran merupakan salah satu bukti identitas dasar yang pertama kali dimiliki oleh seseorang, karena dapat dimiliki semenjak baru lahir. Rasio kepemilikan akta kelahiran menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk yang sudah memiliki akta kelahiran dibandingkan terhadap jumlah penduduk seluruhnya. Pada tahun 2013 ditetapkan target seluruh penduduk Kota Madiun, utamanya bayi yang baru lahir sudah mendapatkan akta kelahiran, atau ditetapkan target sebesar 100%. Dalam kenyataannya, berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bahwasanya kepemilikan akta kelahiran menjangkau 98,47% penduduk. Dengan demikian masih terdapat sebagian kecil (1,53%) penduduk yang belum memiliki akta kelahiran. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa indikator rasio kepemilikan akta kelahiran masih belum mencapai target yang ditetapkan, dengan nilai capaian kinerja sebesar 98,47%. Kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk Kota Madiun selama

periode

2009-2013

tahun

menunjukkan

kecenderungan peningkatan, sebagaimana terlihat pada grafik. Dari yang semula hanya 66,74% pada kemudian

tahun

2009,

Grafik III.33 Perkembangan rasio kepemilikan akta kelahiran penduduk Kota Madiun tahun 2009-2013

meningkat

menjadi 80% pada tahun 2011, serta selanjutnya meningkat lagi hingga menjadi sebesar 98,46% pada tahun 2013. Lakip Kota Madiun 2013

III - 69


Sasaran 4.3.2

Meningkatnya perlindungan terhadap (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)

PMKS

Tabel III.36 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya perlindungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Target

Realisasi

Capaian (%)

Predikat

terlantar

100%

100%

100%

Sangat Baik

cacat

100%

100%

100%

Sangat Baik

Prosentase ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku mengalami perubahan

100%

100%

100%

Sangat Baik

Prosentase tindak kekerasan, eksploitasi dan tindak kekerasan dapat difasilitasi

100%

100%

100%

Sangat Baik

Indikator Kinerja Prosentase orang mengalami perubahan Prosentase penyandang mulai mandiri

Perlindungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

merupakan

sasaran

dalam

rangka

mencapai

tujuan

mengembangkan nilai keagamaan, kepedulian dan kesalehan sosial. Sasaran tersebut diukur dengan beberapa indikator kinerja, yaitu prosentase orang terlantar mengalami perubahan, prosentase penyandang cacat mulai mandiri, prosentase ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku mengalami perubahan, serta prosentase tindak kekerasan dan atau eksploitasi dapat difasilitasi. Indikator orang terlantar mengalami perubahan menunjukkan keberhasilan penanganan orang terlantar, sehingga bisa kembali ke masyarakat. Indikator ini dihitung dengan membandingkan antara banyaknya

orang

terlantar

yang

ditangani

dibandingkan

dengan

banyaknya orang terlantar yang berhasil didata pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Madiun. Pada tahun 2013 ditargetkan seluruh orang terlantar sudah berhasil ditangani, atau ditetapkan target 100%. Berdasarkan data dari dinas terkait, didapatkan laporan bahwa seluruh orang terlantar sudah mendapatkan penanganan selama tahun 2013, baik melalui

pemberian

bantuan

secara

langsung

maupun

pelatihan

keterampilan.dengan demikian bisa disimpulkan bahwa indikator ini sudah berhasil memenuhi target yang ditetapkan, dengan nilai capaian kinerja sebesar 100%. Penyandang cacat mulai mandiri mengindikasikan perbandingan antara jumlah penyandang cacat yang ditangani serta memperoleh Lakip Kota Madiun 2013

III - 70


bantuan sosial dibandingkan terhadap jumlah penyandang cacat yang terdata. Dengan target yang ditetapkan tahun 2013 adalah 100%, sehingga diharapkan seluruh penyandang cacat yang terdata berhasil ditangani dengan pemberian bantuan sosial. Berdasarkan data laporan dari Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, selama tahun 2013 seluruh penyandang cacat yang terdata sudah diberikan bantuan sosial. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai capaian kinerja indikator ini adalah 100%, sehingga sudah bisa memenuhi target yang ditetapkan. Prosentase ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku mengalami perubahan merupakan indikator yang menggambarkan perbandingan antara jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang berhasil ditangani dari seluruh penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terdata. Pada tahun 2013, seluruh PMKS yang terdata pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial sudah mendapatkan penanganan dan menerima bantuan sosial, sehingga bisa disimpulkan bahwa indikator ini sudah berhasil memenuhi target yang ditetapkan, dengan nilai capaian kinerja sebesar 100%. Indikator

terakhir

pada

sasaran

meningkatnya

perlindungan

terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah prosentase tindak kekerasan dan eksploitasi yang dapat difasilitasi. Indikator ini memberikan gambaran seberapa besar korban tindak kekerasan dan eksploitasi yang berhasil difasilitasi dibandingkan terhadap seluruh korban tindak kekerasan dan eksploitasi yang terjadi. Selama tahun 2013, terhadap seluruh korban tindak kekerasan dan eksploitasi yang terdata pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, sudah berhasil difasilitasi. Dengan target yang ditetapkan sebesar 100%, maka dengan demikian bisa disimpulkan bahwa indikator kinerja ini sudah berhasil memenuhi target yang ditetapkan dengan nilai capaian sebesar 100%. Sasaran tersebut secara umum menunjukkan gambaran yang cenderung meningkat, dengan keberhasilan dalam mencapai target yang ditetapkan. Dalam rentang waktu tahun 2009 – 2013, keempat indikator kinerja tersebut baik itu penanganan orang terlantar, penyandang cacat, ketunaan sosial, maupun korban tindak kekerasan dan eksploitasi menunjukkan realisasi yang menggembirakan, dengan tren yang selalu meningkat, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel dibawah. Pemerintah Kota Madiun memang berupaya semaksimal mungkin dalam memberikan Lakip Kota Madiun 2013

III - 71


penanganan

dan

bantuan

kepada

para

penyandang

masalah

kesejahteraan sosial, sehingga diharapkan dapat meminimalkan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial tersebut. Tabel III.37 Perkembangan capaian kinerja sasaran meningkatnya perlindungan terhadap PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) TARGET RPJMD 2009

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

Prosentase orang terlantar mengalami perubahan

%

100

Prosentase penyandang cacat mulai mandiri

%

Prosentase ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku mengalami perubahan Prosentase tindak kekerasan dan eksploitasi dapat difasilitasi

REALISASI 2010

2011

2012

2013

108

108,53

100

100

100

75

11,52

11,93

22,18

48,88

100

%

75

55,56

62,06

100

100

100

%

100

58,82

58,82

89,90

95,07

100

Upaya yang sudah dilakukan pada tahun 2013 adalah : 1. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan PMKS 2. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial 3. Program pemberdayaan fakir miskin komunitas adat terpencil dan PMKS


III - 72

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Recommend Documents