BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Halaman : 22

Pemerintah Provinsi Bali

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(AKIP)

merupakan

pertanggung jawaban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan (LAKIP). Penyusunan LAKIP Provinsi Bali tahun 2013 ini didasarkan kepada evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya serta telah berakhirnya pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2013, serta pencapaian sasaran strategis selama tahun 2008 sampai dengan 2013. Pengukuran keberhasilan dengan tolok ukur akuntabilitas kinerja mengandung arti bahwa setiap akhir tahun anggaran dilakukan proses pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja. Pengukuran Kinerja merupakan proses membandingkan target kinerja dengan realisasinya yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah. Penetapan target kinerja atas kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2013 telah ditetapkan pada saat pengajuan anggaran untuk kegiatan yang bersangkutan dalam formulir Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) berupa: input, output, dan outcome. Selanjutnya setelah APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2013 disetujui dan ditetapkan ditindaklanjuti dengan menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2013. A. EVALUASI KINERJA Evaluasi kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi ditinjau dari aspek input, output, maupun outcome.

LAKIP Provinsi Bali Tahun 2013



Evaluasi kinerja kegiatan yang dimaksud di dalam laporan ini adalah evaluasi

secara

internal/mandiri

terhadap

kinerja

kegiatan

Pemerintah

Provinsi Bali, guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang : 1. Efisiensi kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. 2. Efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. 3. Pencapaian sasaran pada tahun berjalan. Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan antara kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan. Namun pembandingan dengan pemerintah daerah lain ataupun dengan standar nasional maupun internasional, akan berusaha dilakukan, hal ini terkendala dari keterbatasan data yang dimiliki. Dalam evaluasi diuraikan mengenai hal-hal yang mendukung keberhasilan dan faktor-faktor

yang

menimbulkan

kegagalan

(hambatan),

serta

langkah

perbaikan (solusi pemecahan masalah) yang akan dilakukan guna perbaikan di masa yang akan datang. 1. Efisiensi kegiatan Efisiensi

kegiatan adalah kemampuan suatu kegiatan untuk

menggunakan input yang lebih sedikit tetapi dapat menghasilkan output yang sama, atau input yang sama dapat menghasilkan output yang lebih besar. Fokus perhatian dalam pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Angka capaian efisiensi diperoleh dengan membandingkan capaian output dengan capaian input.

Angka capaian

efisiensi tersebut kemudian dibandingkan dengan standar efisiensi. Dalam laporan ini standar efisiensi yang dipakai adalah angka capaian efisiensi menurut rencana/target, yaitu bila angka capaian efisiensi sama atau lebih besar dari standar efisiensi, maka kegiatan yang bersangkutan dianggap efisien. Sebaliknya bila angka capaian efisiensi lebih kecil dari standar efisiensi, maka kegiatan tersebut dianggap tidak efisien. Tingkat efisiensi pencapaian sasaran secara umum adalah termasuk kategori efisien. Namun ada beberapa kegiatan yang belum efisien, ketidakefisienan kegiatankegiatan tersebut antara lain disebabkan antara lain:  Kelemahan dalam penetapan target pada indikator output, yang terlalu tinggi LAKIP Provinsi Bali Tahun 2013



 Anggaran tersedia sesuai kebutuhan, dan realiasi biaya administrasi tetap dikeluarkan namun realisasi

fisik kegiatan masih masih kurang dari

yang ditargetkan.  Kegiatan tidak optimal terealisasi karena pengesahan DPA perubahan baru turun pada bulan Nopember 2013.  Pembatalan pembangunan fisik.  Gagal tender dan tender ulang. Untuk kegiatan-kegiatan yang belum efisien ini, akan dilakukan evaluasi yang lebih mendalam, sehingga kegiatan

pada tahun berikutnya

dapat lebih efisien, antara lain :

- Percepatan proses pengadaan barang/jasa di ULP maupun SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bali. - Menyusun rencana kerja kegiatan Tahun Anggaran 2014 baik itu bulanan, triwulan, semesteran maupun tahunan yang terintegrasi sesuai dengan DPA dan anggaran kas Tahun Anggaran 2013. - Mencermati kembali DPA dan anggaran kas Tahun 2013, bila terdapat kesalahan baik substansi kegiatan maupun kode rekening agar segera direvisi. 2. Efektivitas Kegiatan Efektivitas

kegiatan diartikan sebagai

“tingkat kemampuan suatu

kegiatan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan”. Pengukuran efektivitas kegiatan difokuskan pada capaian indikator outcome dari kegiatan tersebut. Efektivitas kegiatan di bagi atas dua macam, yaitu: (a) Efektivitas individual kegiatan; Efektivitas individual kegiatan adalah kemampuan suatu kegiatan mencapai target outcome/benefit/impact yang telah ditetapkan untuk kegiatan yang bersangkutan. (b) Efektivitas terkait sasaran. Sedangkan efektivitas terkait sasaran merupakan kemampuan kegiatan bersama-sama dengan kegiatan lain untuk

mewujudkan pencapaian

sasaran strategisnya. LAKIP Provinsi Bali Tahun 2013



2.1) Kegiatan yang efektif Suatu kegiatan dikatagorikan efektif bila mampu mencapai angka rata-rata outcome minimal 100 persen. Faktor-faktor pendukung yang dominan sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat terlaksana secara efektif, antara lain adalah, tersedianya dana dalam jumlah yang cukup untuk

melaksanakan

kegiatan

serta

tingginya

komitmen

para

pelaksana/penanggungjawab kegiatan untuk menghasilkan yang terbaik. Namun perbaikan-perbaikan masih perlu terus dilakukan, antara melalui

lain

penyempurnaan kualitas indikator kinerja dan peningkatan

validitas data realisasi kinerja. 2.2) Kegiatan yang Kurang Efektif Kegiatan dinyatakan kurang efektif apabila capaian rata-rata indikator outcome-nya di bawah 100 persen. Kegiatan yang kurang/tidak efektif antara lain disebabkan oleh faktor eksternal yang uncontrolable, lemahnya kemampuan SDM pelaksana/penanggungjawab kegiatan, dan lemahnya pembinaan dari atasan langsung. Bagi SDM yang tidak mempunyai kemampuan dalam pengelola kegiatan, akan dilakukan pembinaan/peningkatan

pengetahuan/ketrampilan

personil

melalui

kegiatan pendidikan/pelatihan, mengingat Pemerintah Provinsi Bali memandang bahwa Sumber Daya Manusia merupakan salah satu aset penting yang harus ditingkatkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai misinya. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan akan dievaluasi

secara

lebih

mendalam

mengenai

kelangsungannya.

Di

samping itu, Pemerintah Provinsi Bali akan melakukan langkah-langkah penyempurnaan, antara lain berupa penyempurnaan indikator kinerja, validitas data kinerja, peningkatan kualitas pengendalian dan monitoring, serta

peningkatan

kemampuan/kualitas

atasan

langsung

dari

pelaksana/penanggungjawab kegiatan. 2.3) Kegiatan yang belum dapat diukur efektivitasnya Kegiatan yang belum dapat diukur efektivitasnya adalah kegiatan yang belum dirumuskan indikator kinerja outcome-nya. Selama tahun LAKIP Provinsi Bali Tahun 2013



2013, tidak terdapat terdapat kegiatan yang termasuk di dalam katagori ini. Jadi tidak terdapat hambatan dalam penentuan indikator kinerja hal ini menunjukkan kemampuan pengelola kegiatan sudah memadai dalam merumuskan indikator kinerja kegiatan sesuai pedoman yang berlaku. Pada tahun berikutnya, akan lebih ditingkatkan pengelola kegiatan untuk lebih mampu merumuskan indikator kinerja kegiatan yang dilaksanakannya. B. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Provinsi

Bali

(LAKIP) Tahun 2013 memuat data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, faktor-faktor yang menjadi permasalahan dan solusi pemecahan masalah secara lebih luas dan mendalam. Untuk itu diperlukan analisis terhadap hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran. Analisis atas pencapaian sasaran strategis dari indikator kinerja utama selama Tahun Anggaran 2013, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Gubernur Bali berupa dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Bali, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah tentang Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Bali Tahun 2013 dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil. 1. Capaian Indikator Makro Tujuan pembangunan Provinsi Bali telah ditetapkan dan dituangkan dalam pernyataan visi dan misi. Hal ini memberikan kejelasan bahwa arah pembangunan Provinsi Bali telah disusun dalam suatu kebijakan yang bertahap, terstruktur dan berkesinambungan. Oleh karenanya, kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan daerah harus dapat menginformasikan sejauhmana kebijakan tersebut dalam mendukung tujuan pembangunan itu sendiri. LAKIP Provinsi Bali Tahun 2013



Adapun representasi ketercapaian tujuan pembangunan daerah tersebut dituangkan dalam indikator makro pembangunan daerah, yang akhirnya bermuara terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Atas dasar telah ditetapkannya indikator tersebut, maka kinerja pembangunan daerah dapat diukur, melalui informasi gambaran ketercapaian dan permasalahan yang terjadi dari setiap indikator makro. Tetapi persoalan yang perlu dicermati bersama adalah ketercapaian setiap indikator makro tersebut

merupakan

akumulasi

dari

peran

serta

seluruh

stakeholder

pembangunan yang meliputi : Pemerintah, Swasta dan, Masyarakat. Oleh karena itu dalam menyikapi kinerja kebijakan pemerintah dalam konstelasi pencapaian indikator makro, perlu diterjemahkan terlebih dahulu kerangka pikir kontribusi kebijakan dan pelaku terhadap capaian indikator makro tersebut. Sehingga gambaran pencapaian indikator makro merupakan hasil kinerja dari seluruh pelaku pembangunan, dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3.1

Perbandingan Capaian/Realisasi Indikator Makro Provinsi Bali Tahun 2011, 2012 dan 2013.

No.

Indikator Makro

1 1.

2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Inflasi (%) PDRB Penduduk Miskin (jiwa) Prosentase Penduduk Miskin (%) Kunjungan Wisatawan Mancanegara IPM Pendapatan Asli Daerah (Rp.)

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

2011

2012

3

2013

4

5

6,54

6,60

6,05

4,39 18,74 166.200 4,20

4,71 22,05 161,0 3,95

7,91 24,60 162,5 3,95

2,57 Juta Orang 72,54 2,84 T

2,95 Juta Orang 72,62 2,042 T

2,97 juta orang 72,84 2,52 T

Sumber : Biro Keuangan Setda Provinsi Bali 2013 (data diolah) 1.1 Laju pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Ekonomi Bali pada tahun 2013 tumbuh sebesar 6,05 persen dibanding tahun sebelumnya, yang tercermin dari peningkatan nilai PDRB Bali atas dasar harga konstan 2000 yaitu dari Rp 32,80 trilyun menjadi Rp 34,79 trilyun.




Sementara jika dilihat dari harga berlaku, PDRB Bali meningkat sebesar 12,64 persen dari Rp. 83,94 trilyun menjadi Rp. 94,56 trilyun. Selama tahun 2013, semua sektor tercatat mengalami pertumbuhan, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor jasa-jasa sebesar 11,08 persen, diikuti oleh sektor penggalian 9,21 persen, sektor listrik, gas, dan air bersih sebesar 8,55 persen. Sementara sektor pertanian mengalami pertumbuhan terendah yaitu sebesar 1,40 persen disusul oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang tumbuh sebesar 5,73 persen. Grafik 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Bali 2010-2013

Sumber : Biro Ekbang Setda Provinsi Bali 2013. Untuk sumber pertumbuhan ekonomi terbesar pada tahun 2013 masih disumbang oleh sektor sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta sektor jasa-jasa dengan sumbangan masing-masing 1,85 persen dan 1,59 persen. Hal ini tentu saja terkait dengan besarnya nilai tambah yang mampu diciptakan oleh kedua sektor tersebut. Sementara sektor pertanian hanya menyumbang sebesar 0,26 persen dari pertumbuhan total yang mencapai 6,05 persen.




Grafik 3.2 Laju dan Sumber Pertumbuhan PDRB Tahun 2013 atas Dasar Harga Konstan 2000

Sumber : BPS Provinsi Bali, 2013

1.2 Laju Inflasi Bali Ditengah melambatnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013, inflasi Bali mengalami peningkatan, hingga tercatat sebesar 7.35 persen. Meskipun masih berada dibawah inflasi nasional yang tercatat sebesar 8.38 persen, tingkat inflasi Bali pada tahun 2013 jauh berada diatas tingkat inflasi tahun lalu yang sebesar 4.71persen. Pencapaian inflasi Bali tahun 2013 juga berada diatas asumsi inflasi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2008-2013. Pergerakan harga sepanjang tahun 2013 diwarnai oleh tingginya tekanan pada kelompok bahan makanan, transportasi dan kelompok perumahan. Beberapa

kebijakan

nasional

yang

memberikan

dampak

cukup

signifikan terhadap inflasi Bali pada tahun 2013 diantaranya kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi, impor holtikultura, dan penyesuaian harga tarif listrik. Kelompok bahan makanan kembali tercatat menjadi kontributor utama inflasi Bali, yakni sebesar 2,47 persen. Setelah catatan inflasi yang cukup terjaga dan stabil pada tahun 2012, kelompok ini tercatat mengalami inflasi sebesar 10,35 persen pada tahun 2013, atau jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 6,06 persen. Hasil pantauan terhadap harga pangan mengkonfirmasi akselerasi harga pangan di sepanjang tahun 2013. Faktor utama yang mempengaruhi pergerakan harga LAKIP Provinsi Bali Tahun 2013



kelompok bahan makanan sepanjang tahun 2013 adalah gangguan sisi suplai. Selain anomali cuaca, implementasi Kebijakan Permentan No. 60 tahun 2012, yang mengatur impor hortikultura menjadi penyebab semakin luasnya gangguan suplai akibat tertundanya impor beberapa komoditas. Kenaikan biaya angkut seiring dengan penyesuaian harga BBM bersubsidi juga turut andil mendorong peningkatan harga bahan makanan di tahun 2013. Lebih lanjut, tingginya ekspektasi pedagang terhadap inflasi sebagai pengaruh kenaikan harga BBM bersubsidi telah mengakselerasi harga bahan makanan pada level yang lebih tinggi. Berdasarkan sub komoditas dalam kelompok bahan makanan, lonjakan inflasi yang tinggi terutama terjadi pada sub kelompok bumbu-bumbuan yang mengalami inflasi sebesar 22,71 persen dengan andil 0,62 persen. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini diantaranya bawang merah dan cabe merah. Sub kelompok telur, susu dan hasil-hasilnya memberikan sumbangan 0,36 persen persen yang terutama didorong oleh kenaikan telur ayam ras. Peningkatan harga telur ras merupakan dampak kenaikan harga pakan ternak yang telah mendorong pengusaha ternak unggas untuk mengurangi jumlah populasi ternak. Hal ini pada tahap selanjutnya juga mendorong kenaikan harga daging ayam yang tercatat memberikan sumbangan sebesar 0,1 persen. Grafik 3.3 Perkembangan Inflasi Bali dan Nasional

Kebijakan penyesuaian harga BBM menyebabkan tekanan inflasi sub kelompok transport sebesar 18,47 persen dengan andil terhadap pembentukan LAKIP Provinsi Bali Tahun 2013



inflasi sebesar 2,15 persen. Peningkatan harga BBM (baik premium dan solar) tercatat memberikan dampak langsung terhadap inflasi tahunan sebesar 1,97 persen. Kenaikan harga premium sebesar Rp. 2.000/liter, dari Rp. 4.500/liter menjadi Rp. 6.500/liter menyebabkan komoditas bensin atau premium mengalami inflasi sebesar 43,35 persen dengan sumbangan 1,95 persen. Sementara itu, kenaikan harga BBM jenis solar meyebabkan komoditas ini mengalami inflasi 22,22 persen dengan sumbangan sebesar 0,02 persen. Lebih lanjut, penyesuaian harga BBM bersubsidi telah mendorong terjadinya peningkatan ongkos transportasi umum. Sepanjang tahun 2013 angkutan antar kota mengalami 3 (tiga) kali penyesuaian tarif. Hal ini menyebabkan inflasi komoditas angkutan antar kota mengalami koreksi dari 31,61 persen pada awal Triwulan III-2013 menjadi 25,53 persen dengan sumbangan 0,06 persen pada akhir triwulan III 2013. Berdasarkan

hasil

liaison

kepada

Organisasi

Angkutan

Darat

(ORGANDA), diketahui bahwa para pelaku usaha angkutan umum antar kota melakukan koreksi kebawah atas kenaikan ongkos angkutan seiring dengan respon masyarakat atas kenaikan tersebut, yang menyebabkan terjadinya penurunan omzet. Sementara itu, angkutan dalam kota mengalami inflasi sebesar 16,66 persen dengan sumbangan 0,02 persen. Tarif taxi dan kendaraan carter mengalami inflasi cukup tinggi, yakni masing-masing sebesar 23,33 persen dan 9,32 persen. Bobot kedua komoditas ini (tarif taxi dan kendaraan carter) dalam Survei Biaya Hidup (SBH) 2007 relatif kecil, sehingga tercatat hanya memberikan sumbangan sebesar 0,01 persen. Dengan demikian, maka total dampak kenaikan BBM bersubsidi terhadap inflasi kelompok transportasi umum menjadi sebesar 0,09 persen. Dampak tidak langsung penyesuaian harga BBM

bersubsidi

relatif lebih

rendah

dibandingkan

tahun-tahun

sebelumnya. Koordinasi upaya pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah melalui wadah Tim Koordinasi Pemantauan Inflasi Daerah (TKPID) mampu menahan second round effect kenaikan harga BBM sehingga dampaknya mulai berangsur-angsur mereda pada Triwulan IV-2013.




Laju inflasi tahun kalender Desember 2013 dan laju inflasi ”Y-O-Y” (Desember 2013 thp Desember 2012) sebesar 7,35 % , dapat dilihat dalam grafik berikut: Grafik 3.4 Laju Inflasi Tahun Kalender Desember 2013.

Sumber : Biro Ekbang Setda Provinsi Bali 2012. Inflasi pada tahun 2013 juga sangat dipengaruhi oleh peningkatan harga komoditas pada kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar yang tercatat mengalami inflasi sebesar 5.64 persen dengan andil terhadap total inflasi sebesar 1,23 persen. Inflasi terutama terjadi pada sub komoditas Bahan Bakar, Penerangan dan Air sebagai dampak penyesuaian Tarif Listrik secara bertahap. Inflasi tarif listrik mencapai 21.19 persen dengan andil terhadap pembentukan inflasi sebesar 0,65 persen. Meskipun demikian, kebijakan peningkatan TTL yang dilaksanakan secara bertahap selama empat kali sepanjang tahun 2013 ini memiliki dampak yang sangat terbatas dalam pergerakan harga barang dan jasa lainnya. Selanjutnya inflasi disumbangkan oleh kelompok tempat tinggal sebagai dampak kenaikan sewa rumah dan kontrak rumah yang masing-masing tercatat memberikan sumbangan 0,14 persen dan 0,51persen terhadap inflasi tahun 2013. Inflasi pada kedua komoditas tersebut ditenggarai sebagai akibat dari dilakukannya penyesuaian tarif baik sewa maupun kontrak rumah terkait




dengan ekspektasi pelaku usaha yang semakin meningkat ditengah masifnya pembagunan properti di Bali. 1.3 PDRB Bali Perkembangan PDRB Provinsi Bali baik atas dasar harga berlaku maupun konstan cenderung terus meningkat. Berdasarkan harga berlaku, pada triwulan IV-2012 PDRB Bali baru mencapai Rp. 22,05 trilyun kemudian meningkat menjadi Rp 24,30 trilyun di triwulan III-2013, dan pada triwulan IV2013 ini telah mencapai Rp 24,60 trilyun. Sampai dengan triwulan IV-2013 PDRB Bali atas dasar harga berlaku secara kumulatif telah mencapai Rp 94,56 trilyun.

Sementara

berdasarkan

harga

konstan

tahun

2000,

terjadi

peningkatan dari Rp 8,46 trilyun pada triwulan IV-2012, menjadi Rp 8,82 trilyun pada triwulan III-2013 dan pada triwulan IV-2013 ini telah mencapai Rp 8,92 trilyun. Secara kumulatif sampai dengan tahun 2013 ini, nilai PDRB atas dasar harga konstan telah mencapai Rp 34,79 trilyun. Grafik 3.5 Total PDRB Bali Atas Harga Berlaku 90,64

dalam trilyun rupiah

100 80

57.58

66.69

73.48

83,94

60 40 20 0 2009

2010

2011

realisasi

2012

2013

target

Sumber Biro Ekbang Setda Provinsi Bali, 2013. 1.4 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Kemiskinan telah menjadi masalah yang kompleks dan kronis baik di tingkat nasional maupun regional, sehingga penanggulangannya memerlukan strategi yang tepat dan berkelanjutan. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini telah memberikan perhatian besar terhadap upaya




pengentasan kemiskinan. Meskipun demikian, masalah kemiskinan sampai saat ini masih menjadi masalah yang berkepanjangan. Dari grafik di bawah ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Bali terus mengalami penurunan. Pada tahun 2010 tingkat kemiskinan Bali berada di 4,88 persen dan menurun di tahun 2011 menjadi 4,20 persen. Dan di tahun 2012 pemerintah Provinsi Bali menargetkan tingkat kemiskinan Bali dapat menurun lagi menuju angka 3,62 persen, dan di tahun 2012 terealisasi 3,95 persen dari total penduduk Bali. Grafik 3.6 Penduduk Miskin Bali dan Nasional 1999-2012 25.00

23.40 18.41 18.19 17.75 17.42 16.88 16.58 15.97 15.42

20.00 15.00 10.00

8.53

7.87

6.89

7.34

6.85

6.72

7.08

6.63

6.17

14.15 13.33 12.49 12.36 11.96 11.66

5.13

5.00

4.88

4.20

4.59

4.18

3.95

0.00

BALI

NASIONAL

Sumber: Biro Ekbang Setda Prov. Bali 2012. Perkembangan penduduk miskin Provinsi Bali dan Nasional mengalami trend yang searah. Dibandingkan nasional, persentase penduduk miskin jauh lebih rendah. Persentase penduduk miskin nasional pada September 2012 mencapai 11,66 persen, sedangkan Bali hanya mencapai 3,95 persen. Jumlah penduduk miskin di Bali pada September 2012 sebesar 161,0 ribu orang. Tingkat kemiskinan ini meningkat tipis 0,23 persen dibandingkan kondisi Maret 2012 yang mencapai 4,18 persen atau sebanyak 168,8 ribu orang.

Penurunan

jumlah

penduduk

miskin

menunjukkan

indikasi

peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai dampak dari pembangunan ekonomi. Pemerintah Provinsi Bali telah menjalankan beberapa program peningkatan kesejahteraan seperti Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM), Bedah Rumah maupun Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri) selama tahun 2012. LAKIP Provinsi Bali Tahun 2013



Grafik 3.7 Angka Kemiskinan Provinsi Bali Tahun 2008-2012.

Sumber : BPS Provinsi Bali, 2012. Berikut ini dapat dilihat perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Bali selama enam tahun terakhir. Tabel 3.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Bali Tahun 2008-2013

Berdasarkan hasil Susenas Maret 2013, persentase penduduk miskin di Bali sedikit berkurang sebanyak 0,23 persen dari 4,18 persen pada Maret 2012 menjadi 3,95 persen. Demikian juga dari sisi jumlah pada periode yang sama sedikit berkurang sebanyak 6,3 ribu orang. Penurunan kemiskinan ini merupakan dampak positif dari kebijakan pembangunan seluruh sektor khususnya program pemberdayaan masyarakat miskin (pro poor) terutama di daerah perdesaan. Tabel di atas menunjukkan bahwa daerah perkotaan pada umumnya memiliki jumlah penduduk miskin yang lebih banyak dibandingkan daerah




perdesaan. Selisih jumlah penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan pada Maret 2008 cukup tinggi bahkan mencapai dua digit. Selisih jumlah penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan mengalami penurunan pada Maret 2009 yaitu hanya 2,4 ribu orang. Pada Maret 2010 terjadi pergeseran jumlah penduduk miskin, dimana jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan mencapai 93,3 ribu orang sedangkan jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan hanya 83,6 ribu orang. Maret 2011 - Maret 2013 jumlah penduduk miskin di perkotaan kembali lebih banyak dibandingkan di perdesaan. Grafik di bawah ini menunjukkan tingkat kemiskinan Bali tahun 2012 mencapai 3,95 persen dari yang ditargetkan lebih rendah yaitu 3,62 persen. Sedangkan target di tahun 2013 tingkat kemiskinan Bali berada di angka 3,28 dan dimana ditargetkan dalam RPJM Provinsi Bali Tahun 2008-2013 sebesar 4,85 persen, dan terealisasi sebesar 3,95 persen. Grafik 3.8 Tingkat Kemiskinan Bali

6.000

5.13

5.000

RPJMD

4.88 4.20

4.000

3.62

3.000

3.95

4.85

2.000 1.000

3,28

.000 2009

2010

SKPD 2011 2012* 2012 2013**

Sumber : Biro Ekbang Setda Prov. Bali, 2012.

1.5 Kunjungan Wisatawan Asing Kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) ke Bali mengalami peningkatan dari 2,45 juta orang tahun 2010 menjadi sekitar 2,57 juta hingga akhir tahun 2011. Kunjungan wisman di tahun 2012 tercatat 765.739 orang, mampu tumbuh positif sebesar 8,67 persen setelah pada triwulan sebelumnya mengalami kontraksi 3,09 persen. Kedatangan wisman di tahun 2012 didominasi oleh wisatawan asal Australia (share 28,15 persen), diikuti China LAKIP Provinsi Bali Tahun 2013



(9,90 persen), Jepang (6,69 persen), Malaysia (6,62 persen) dan Singapura (5,20

persen).

Dilihat

perkembangannya,

peningkatan

pertumbuhan

ditunjukkan oleh kunjungan wisman asal China, Jepang dan Singapura yang masing-masing tumbuh 31,51 persen, 26,14 persen dan 13,69 persen (yoy). Selain itu peningkatan pertumbuhan juga dipengaruhi oleh pertumbuhan positif wisman asal Australia, China, United Kingdom dan USA. Tabel 3.3 Kedatangan Wisman Langsung ke Bali Menurut Pintu Masuk Januari 2013, Desember 2013 dan Januari 2014.

Sumber : BPS Provinsi Bali 2012. Wisatawan domestik juga terindikasi meningkat. Musim liburan sekolah yang bertepatan dengan perayaan hari raya keagamaan (Natal) dan pergantian tahun mendorong tingginya kedatangan wisatawan domestik. Hal ini juga ditunjukkan oleh meningkatnya Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel, khususnya hotel bintang, mengalami peningkatan dari 62,22 persen menjadi 63,36 persen di 2012 dan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Bali pada bulan Desember 2013 yang sebesar 62,53 persen. TPK tertinggi adalah di Kabupaten Tabanan yaitu sebesar 71,80 persen dan terendah di Kabupaten Buleleng sebesar 33,05 persen. Rata-rata lama menginap tamu pada bulan Desember 2013 yang mencapai 3,84 hari. Secara keseluruhan, rata-rata lama menginap tamu Indonesia pada bulan Januari 2013 selama 3,63 hari, lebih lama dibandingkan rata rata lama menginap tamu Indonesia yang selama 3,49 hari, jika dibandingkan di tahun 2012 rata-rata lama tinggal di hotel bintang juga meningkat dari 3,00 hari menjadi 3,19 hari. Sementara rata-rata TPK hotel non




bintang sedikit melambat dari 41,20 persen menjadi 35,35 persen, dengan rata-rata lama tinggal menurun dari 2,80 hari menjadi 2,58 hari. Menurunnya lama tinggal juga dipengaruhi oleh pergeseran market wisatawan, dengan market Jepang terus menurun sementara market China dan Australia meningkat signifikan. Perilaku wisatawan juga mengalami pergeseran dengan kecenderungan mengambil paket wisata yang lebih pendek, konsekuensinya rata-rata lama tinggal mengalami penurunan. Secara kumulatif sepanjang tahun 2012 kunjungan wisman tercatat sebanyak 2,95 juta orang atau tumbuh 4,91 persen, mengalami perlambatan dibanding tahun 2011 yang tumbuh 10,58 persen dengan jumlah kunjungan 2,76 juta orang. Grafik 3.9 Kunjungan Wisatawan ke Bali 2009-2013

Sumber : Biro Ekbang Setda Provinsi Bali 2011dan 2012. Dari grafik di atas menunjukkan kunjungan wisatawan ke Bali semakin meningkat, di tahun 2012 dari yang ditargetkan sebesar 2,65 juta orang terealisasi 2,89 juta orang, dan di tahun 2013 terealisasi 2,97 juta orang. Dengan

demikian

Bali

harus

melakukan

upaya

peningkatan

kualitas,

termasuk semua komponen pariwisata yang ada di setiap objek wisata di daerah. Terlebih ke depannya, Bali akan menghadapi persaingan bisnis pariwisata yang cukup ketat seiring era globalisasi. Karena negara-negara yang selama ini memiliki objek wisata terus menggenjot objek wisatanya agar lebih berkualitas dan bagus.




Oleh

karena

itu,

warga

masyarakat

dan

komponen

pariwisata

diharapkan harus bekerja keras untuk menjadi destinasi utama kunjungan wisman. Sehingga dengan upaya itu perekonomian Bali akan semakin hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 1.6 Indeks Pembangunan Manusia Bali mempunyai sasaran untuk memperbaiki indeks pembangunan manusia (IPM) dari targetkan sebesar 72,53 dan terealisasi menjadi sebesar 73,53 persen dan mampu masuk sepuluh besar tingkat Nasional dalam tahun 2013, dimana ada peningkatan peringkat dibandingkan tahun 2012 yaitu peringkat 16 tingkat Nasional. Grafik 3.10 Tingkat IPM Bali Tahun 1996-2012.

Sumber : Biro Ekbang Setda Provinsi Bali, 2012. IPM Bali 2010 tercapai sebesar 71,30, meningkat dari tahun sebelumnya (2009) yang hanya 71,11 persen dan pada Tahun 2011 meningkat kembali menjadi 72,54 persen, kemudian di tahun 2012 ditargetkan 72,64 dan terealisasi 72,62.




Grafik 3.11 Indek Pembangunan Manusia Provinsi Bali 2011, Target dan Realisasi 2012 dan Target 2013 73

72.54

72.64

72.62

72.53

72.28

72.5 72

71.52

71.5 71 70.5 2009

2010

2011

2012*

2012

2013**

Sumber : Biro Ekbang Setda Provinsi Bali, 2012

Dalam penilaian IPM tersebut menyangkut berbagai aspek kehidupan, antara lain bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan (daya beli) dan kelestarian lingkungan. Sektor-sektor yang menentukan IPM tersebut kini menjadi prioritas pembangunan di Bali dari sepuluh program unggulan yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Bali. Secara konseptual Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan (melek huruf dan rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak. Walaupun tidak dapat mengungkapkan semua dimensi pembangunan, IPM bisa digunakan sebagai salah satu petunjuk untuk melihat apakah arah pembangunan yang telah dilakukan sesuai dengan yang ditetapkan. Dalam tahun 2010-2012 Provinsi Bali menargetkan IPM Bali masingmasing sebesar 71,30; 71,62 dan 71,83 tahun dengan beberapa komponen pembentuknya, yakni angka harapan hidup masing-masing sebesar 70,67; 70,70; dan 70,73 tahun. Komponen angka melek huruf masing-masing sebesar 87,43; 87,71; dan 87,98 persendari penduduk berumur 15 tahun ke atas, ratarata lama sekolah masing-masing 7,81; 7,86; dan 7,91 tahun, dan pengeluaran riil perkapita yang disesuaikan masing-masing sebesar Rp. 628.890; Rp. 631.520; dan Rp. 632.850 per bulan.




Sedangkan capaian IPM Bali berdasarkan penghitungan BPS tahun 2010-2012 telah mencapai capaian lebih tinggi dari target masing-masing sebesar

71,52;

72,28;

dan

72,84

tahun

dengan

beberapa

komponen

pembentuknya, yakni angka harapan hidup masing-masing 70,67; 70,72; 70,78 tahun, angka melek huruf masing-masing sebesar 87,22; 88,40;89,17 persen, rata-rata lama sekolah masing-masing sebesar 7,83; 8,21; dan 8,35 tahun, dan pengeluaran riil perkapita yang disesuaikan masing-masing sebesar Rp. 632.150; Rp. 634.670; dan Rp. 637.860 per bulan. 1.8 Pendapatan Asli Daerah Realisasi anggaran pendapatan daerah Provinsi Bali hingga Tahun 2012 mencapai 106,92 persen lebih rendah dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2011 sebesar 111,14 persen. Sementara itu, realisasi anggaran belanjanya sebesar 86,84 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan realisasi

belanja triwulan

II

– 2011 sebesar 86,25

persen. Anggaran

pendapatan daerah Provinsi Bali 2013 naik 10 persen, sementara anggaran belanjanya naik 18 persen dibandingkan anggaran tahun 2012. Anggaran Pendapatan Pemerintah Provinsi Bali Perubahan pada tahun 2012 sebesar Rp 3,40 triliun bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan yang masing-masing memberikan kontribusi sebesar 54,86 persen dan 25,08 persen. Hingga Tahun 2012, realisasi pendapatan daerah Pemerintah Daerah Provinsi Bali mencapai Rp 3,63 triliun atau sebesar 106,92 persen, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 111,14 persen. Terdapat pos pendapatan dengan tingkat realisasi di atas 200 persen yaitu pos lain-lain PAD yang sah dengan realisasi sebesar 243,44 persen. Pendapatan ini antara lain berupa hibah dan dana darurat. Bantuan hibah dapat berasal dari masyarakat, badan usaha maupun pemerintah daerah lainnya di dalam negeri dan luar negeri. Realisasi pendapatan dari pos pendapatan pajak daerah merupakan pos pendapatan yang memberikan kontribusi terbesar bagi pendapatan pemerintah daerah hingga triwulan laporan pada sisi nominal.




Realisasi pada pos tersebut adalah sebesar Rp 1,75 triliun yang menyumbang hampir 50 persen pendapatan daerah atau lebih dari 90 persen pendapatan asli daerah. Hal ini menunjukkan bahwa program pemerintah untuk mempercepat dan mempermudah masyarakat dalam membayar pajak dapat meningkatkan perolehan pajak. Realisasi pos dana perimbangan meskipun bersifat rutin, namun lebih besar daripada target. Realisasi yang berada di atas target adalah pos bagi hasil pajak dan bukan pajak dengan realisasi mencapai 145,24 persen. Sementara itu, pos pendapatan dengan tingkat realisasi terkecil adalah pos bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya dan pos pendapatan hibah. Realisasi keduanya pada triwulan laporan adalah sebesar 78,48 persen. Kecilnya realisasi ini menunjukkan ketahanan keuangan daerah pemerintah daerah Provinsi Bali relatif lebih bagus. Grafik 3.12 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Bali 2009 - 2012

Sumber : BPS Provinsi Bali, 2012. Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Bali 2012 Perubahan pada tahun 2012 sebesar Rp. 4,10 triliun rupiah lebih besar daripada anggaran pendapatan daerah. Realisasi belanja daerah hingga Tahun 2012 masih dibawah realisasi pendapatan yaitu hanya sebesar Rp. 3,56 triliun atau 86,84% dari yang direncanakan. Dengan demikian, hingga akhir tahun 2012 terdapat surplus anggaran sebesar Rp. 71 miliar. Apabila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, realisasi belanja tahun ini sedikit lebih bagus. Realisasi belanja Tahun 2011 hanya sebesar 86,25 persen dari rencana.




Realisasi ini menunjukkan perbaikan kinerja Pemprov Bali dalam mempercepat pencairan dana sebagai injeksi pada perekonomian belum signifikan. Grafik 3.13 Realisasi Belanja Daerah Provinsi Bali 2009 - 2012

Sumber : BPS Provinsi Bali, 2012. Realisasi belanja tidak langsung yang lebih bersifat rutin lebih besar dibandingkan realisasi belanja langsung yaitu 91,48 persen dibandingkan 78,32 persen. Pos-pos belanja dengan realisasi belanja yang paling jauh dengan target adalah belanja tidak terduga dan belanja modal dengan pencapaian masing-masing sebesar 22,67 persen dan 69,08 persen. Relatif kecilnya realisasi belanja modal merupakan indikasi awal dari belum optimalnya investasi pemerintah pada perekonomian Bali. Rendahnya realisasi belanja modal kemungkinan disebabkan oleh proses tender yang seringkali menyulitkan pelaksanaan realisasi anggaran. Sebagaimana periode sebelumnya, realisasi anggaran belanja terbesar adalah belanja yang sifatnya rutin, yaitu belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah, dan belanja hibah dengan realisasi masing-masing sebesar 96,75 persen dan 95,79 persen dari rencana. Realisasi belanja triwulan IV selama empat tahun terakhir menunjukkan bahwa realisasi pada periode laporan lebih baik dibandingkan tahun 2011 dan 2010, namun masih lebih rendah dibandingkan pada tahun 2009. Sayangnya, realisasi belanja modal belum menunjukkan peningkatan yang siginifikan. Meskipun realisasi belanja modal sempat tinggi pada tahun 2011 sebesar 90,32 persen, pada tahun 2012 realisasinya menurun hingga 69,08 persen. Realisasi tahun 2012 ini lebih besar dibandingkan realisasi tahun 2010 yang hanya mencapai LAKIP Provinsi Bali Tahun 2013



64,05 persen dan masih lebih kecil dibandingkan realisasi tahun 2009 dan 2008 yang berada di atas 80 persen. Untuk mempercepat realisasi belanja model diperlukan proses tender yang lebih cepat dan efisien. Realisasi anggaran pendapatan daerah Provinsi Bali pada Tahun 2013 mencapai 109,16 persen lebih tinggi dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2012 sebesar 106,92 persen. Sementara itu, realisasi anggaran belanjanya sebesar 84,77 persen, lebih rendah dibandingkan realisasi belanja Tahun 2012 sebesar 86,84 persen. Realisasi belanja langsung pada Tahun 2013 sebesar 85,22% lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya sebesar 78,32 persen. Hal ini menunjukkan realisasi belanja guna menstimulasi mesin perekonomian semakin baik. Anggaran Pendapatan Pemerintah Provinsi Bali Perubahan pada tahun 2013 ditargetkan sebesar Rp 3,76 triliun naik lebih dari 5 persen dibandingkan dengan anggaran pendapatan 2013 sebelum perubahan. Sumber utama pendapatan daerah tahun 2013 adalah pendapatan pajak daerah yang memberikan kontribusi lebih dari 50 persen bagi seluruh total pendatan. Realisasi hingga akhir 2013 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah Pemerintah Daerah Provinsi Bali mencapai Rp. 4,11 triliun atau sebesar 109,16% dari total pendapatan yang ditargetkan. Realisasi ini melebihi realisasi pendapatan tahun sebelumnya sebesar 106,92 persen. Pengamatan sejak tahun 2010 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan selalu di atas 100 persen. Tingkat realisasi pendapatan yang terbesar dibandingkan dengan pospos pendapatan lainnya adalah pada pos lain-lain PAD yang sah dengan realisasi lebih dari 200 persen dari yang ditargetkan. Pada tahun 2012, pos lain-lain PAD yang sah juga menjadi pos pendapatan dengan presentase realisasi terbesar dengan realisasi di atas 240 persen. Tingkat realisasi pendapatan yang relatif besar lainnya adalah pos retribusi daerah dengan tingkat realisasi mencapai 166,71 persen diikuti oleh pos pendapatan pajak daerah dengan tingkat realisasi mencapai 120,86 persen dari target yang ditetapkan.




Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Bali Perubahan pada tahun 2013 ditargetkan sebesar Rp 4,56 triliun yang dialokasikan dalam dua bagian yaitu belanja tidak langsung yang sifatnya rutin dengan porsi 67,6 persen dan belanja langsung dengan porsi 32,4 persen. Sebagian besar belanja tidak langsung dialokasikan pada pos belanja hibah dengan porsi sebesar 29,05 persen dan pos belanja pegawai dengan porsi sebesar 28,41 persen dari total belanja tidak langsung. Sedangkan alokasi belanja langsung sebagian besar berada pada pos belanja barang dan jasa dengan porsi sebesar 53,8 persen dari total belanja langsung. Tahun Anggaran 2013 menunjukkan bahwa realisasi

belanja

diperkirakan

sebesar

84,77

persen,

lebih

kecil

jika

dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2012 sebesar 86,84 persen. Realisasi belanja langsung mencapai 85,22 persen sementara realisasi belanja tidak langsungnya sebesar 84,55 persen. Pola realisasi ini relatif berbeda dengan tahun sebelumnya yang mempunyai realisasi belanja tidak langsungnya mencapai 91,47 persen sementara realisasi belanja langsungnya sebesar 78,32 persen. Pada sisi anggaran benlanja langsung, realisasi belanja modal yang menggambarkan investasi pemerintah pada perekonomian daerah sudah relatif meningkat dibandingkan pada Tahun 2012. Realisasi belanja modal pada Tahun 2013 mencapai Rp 454 miliar atau sebesar 93,12 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 344 miliar atau sebesar 69,08 persen. Meningkatnya realisasi belanja modal ini menunjukkan bahwa investasi pemerintah pada perekonomian daerah tahun 2013 lebih besar daripada tahun sebelumnya. 2. Capaian Indikator Kinerja Utama dalam Dokumen Penetapan Kinerja Realisasi pelaksanaan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Bali terdiri dari 10 (Sepuluh) aspek yang menjadi prioritas pembangunan daerah Bali menuju Target RPJMD Provinsi Bali Tahun 2013 dapat disajikan sebagai berikut :




2.1 Sasaran : Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran Visi pijakan

Bali

Mandara

program

sebagai

pembangunan

konsepsi

pembangunan, yang menjadi

daerah

Bali

telah

empat

tahun

diimplementasikan. Evaluasi tengah pula dilaksanakan dalam berbagai bentuk secara

komprehensif,

keunggulan

dan

sehingga

kelemahan

secara

program

gamblang

dan

ditemukan

penjabarannya

di

berbagai lapangan.

Pelaksanaan 8 (delapan) prioritas pembanguan Bali yang diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja Provinsi Bali Tahun 2012, dan kemudian pada Tahun 2013 Prioritas Pembangunan Bali yang ditetapkan adalah 10 (sepuluh) prioritas yang secara konsisten diupayakan semakin menyentuh kebutuhan masyarakat. Kemiskinan menjadi perhatian serius dan fokus arah kebijakan Pemerintah Provinsi Bali. Tabel 3.4 Pencapaian Sasaran Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran Indikator 2 Penurunan Penduduk Miskin Pendampingan KUBE Fakir miskin Bedah rumah pengangguran

Capaian 2011 4 92% (4,2%) 354 kk (75%) 2461 kk (49%) 16.840 org (89%) 2.153 (34%)

Capaian 2012 6 3,95%

Target 2013 3 3,28%

3,95%

370kk

472 kk

472 kk

1.916 kk

5.506 kk

5.654 kk

18.000 org

15.000 org

2,11%

6.406 org

n/a

2.060 org

n/a

Pelayanan rehabilitasi 1.024 org Sosial (penyandang cacat, Gepeng, orang terlantar, Anak nakal, lanjut usia, Eks psikotik) Pembinaan anak 690 org 1.215 org terlantar (34%) Sumber : Biro Ekbang Setda Provinsi Bali 2013.

Capaian 2013

Indikator Penurunan Penduduk Miskin Kemiskinan dapat dikatakan sebagai salah satu penyakit pembangunan yang paling sulit untuk dientaskan, terlebih di negara yang belum bisa




dikatakan maju seperti Indonesia. Provinsi Bali sebagai bagian integral dari NKRI juga menghadapi masalah yang sama. Namun demikian, realita kemiskinan di Bali bisa dikatakan jauh lebih baik ketimbang daerah lain di Indonesia. Kondisi ini salah satunya tercermin dari rendahnya angka kemiskinan di Bali jika dibanding rata-rata nasional. Bali bahkan menjadi daerah dengan angka kemiskinan terendah kedua setelah DKI Jakarta. Tahun 2008 jumlah penduduk miskin di Bali mencapai angka 6,17 persen, tahun 2009 menurun menjadi 5,13 persen, tahun 2010 sebesar 4,88 persen, tahun 2011 sebesar 4,59 persen dan tahun 2012 sebesar 3,95. Persentase penduduk miskin di Bali dibandingkan angka Nasional jauh lebih rendah, yakni angka rata-rata Nasional tahun 2011 dan 2012 masing-masing sebesar 12,49 dan 11,16 persen. Penurunan kemiskinan ini merupakan prestasi tersendiri bagi seluruh komponen pemerintah, swasta dan rumah tangga di Bali. Kemiskinan merupakan muara dari beberapa permasalahan lainnya yang ada, seperti pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu ketiga ranah permasalahan tersebut harus ditangani secara simultan, tidak bisa sektoral dan terpisah. Grafik 3.14 Persentase Penduduk Miskin Bali

Sumber : BPS Provinsi Bali.




Penurunan

jumlah

penduduk

miskin

menunjukkan

indikasi

peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai dampak dari pembangunan ekonomi, dapat dilihat dalam grafik berikut. Grafik 3.15 Trend Tingkat Kemiskinan Bali 2013

Sumber : Biro Ekbang Setda Provinsi Bali, 2013. Indikator Gerbangsadu Gerbangsadu dimulai tahun 2012, untuk mengakselerasi percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, menyasar 82 Desa dan di tahun 2013 menyasar 45 Desa. Gerbangsadu ini bertujuan : 

Menumbuhkan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam dan secara bertahap mampu membangun diri secara mandiri



Menyediakan prasarana dan sarana peningkatan usaha ekonomi



Meningkatkan

dan

mengembangkan

usaha

ekonomi

mikro

untuk

masyarakat

dalam

proses

mengurangi pengangguran 

Meningkatkan

kapasitas

dan

partisipasi

pembangunan ekonomi masyarakat. Program menyasar pada desa-desa dengan tingkat kemiskinan di atas 35%. Di Bali terdapat 82 desa dengan kondisi seperti kondisi tersebut. Satu Desa dialokasikan dana pembangunan Rp. 1 milyar, dengan kegiatan yang secara umum diarakan pada : 1. Penyaluran Kredit dan Pembangunan Modal BUMDes. 2. Peningkatan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pedesaan. LAKIP Provinsi Bali Tahun 2013



Pada APBD Induk Tahun 2012, dialokasikan tahap pertama bantuan pada 5 desa sebagai pilot project. Kegiatan yang boleh dibiayai : 1.

Penyaluran kredit dan Pengembangan Modal BUMDes :  Masyarakat

miskin

yang

menggunakan

pinjaman

dari

BUMDes

dikenakan bunga 1 % tanpa anggunan saedangkan,  Masyarakat yang tidak termasuk miskin, bunga yang dikenakan sesuai

dengan kesepakatan masyarakat melalui musyawarah desa.  Bunga pinjaman

yang dikenakan kepada masyarakat disesuaikan

dengan kegiatan usaha yang dilaksanakan, contoh ;  Apabila dipergunakan untuk usaha penggemukan sapi masyarakat tidak

dikenakan

bunga bulanan

akan

tetapi bunga dan

modal akan

dibayarkan setelah sapi terjuali.  Masyarakat yang usahanya berpenghasilan harian akan dikenakan

bunga bulan/reguler. 2. Peningkatan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Perdesaan. a.

Infrastuktur Transportasi; jalan produksi, jembatan.

b.

Peningkatan Produksi Pertanian; irigasi tersier diluar inventaris Dinas PU.

c.

Peningkatan Pemasaran ; Pasar Desa, Gudang Produksi, dan lantai jemur ;

d.

Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan : Perpipaan bak penampungan air bersih, sumur pompa tangan, dan hidran umum; sedangkan untuk sanitasi, termasuk didalamnya adalah kamar mandi umum (Prasarana mandi, cuci, dan kakus MCK) dan drainase.

e.

Pendidikan : Penyediaan Sarana Ruang Belajar Masyarakat (RBM) dan Teknologi Tepat Guna.

f.

Kesehatan

:

Pembangunan/Rehabilitasi

Pos

Kesehatan

Desa

(Poskesdes) dan g. Pengadaan Sarana Pos Pelyanan Terpadu (Posyandu).




Tabel 3.5 Gerbangsadu di Kabupaten/Kota se Bali Tahun 2012.

Sumber : Bappeda Provinsi Bali, 2013. Tabel 3.6 Pelaksanaan Alokasi Dana Gerbangsadu Tahun 2011-2014 PROGRAM

CAPAIAN PADA TAHUN

SATUAN 2009

GERBANGSADU

2010

2011

Desa

2012

2013 82

45

Alokasi Dana (Rp. Milyar)

PROGRAM 2009

2010

GERBANGSADU

2011 5,10

2012 78,54

2013 102,00

2014 53,79

Sumber : Bappeda Provinsi Bali, 2013

Indikator Bedah Rumah Pemerintah Provinsi Bali melihat bahwa masih banyak masyarakat Bali tinggal di rumah yang sangat tidak layak huni. Berangkat dari kenyataan tersebut, langsung menetapkan program bedah rumah sebagai salah satu yang mendapat etensi khusus untuk merehab sekitar 11 ribu rumah tak layak huni yang terdata pada tahun 2008. Bedah rumah merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Bali dalam pengentasan kemiskinan. Karena rumah merupakan salah satu faktor yang membuat sebuah rumah tangga bisa diketegorikan miskin. Program bedah rumah merupakan salah satu upaya untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Program LAKIP Provinsi Bali Tahun 2013



ini bertujuan agar keluarga miskin bisa memiliki rumah yang layak huni sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal. Program bedah rumah diprioritaskan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria antara lain, masuk dalam daftar RTS (Rumah Tangga Sasaran), status tanah yang ditempati adalah hal milik serta kondisi fisik rumahnya tak layak huni. Untuk mempercepat penuntasan program bedah rumah, Pemerintah Provinsi Bali berharap agar semua komponen, termasuk orang Bali yang mampu secara ekonomi, ikut mengulurkan tangan guna membantu saudarasaudara kita. Sebab, Pemerintah Provinsi Bali tak mungkin bekerja sendiri dalam

mempercepat

penuntasan

program

bedah

rumah

ini.

Dengan

kemampuan APBD yang dimiliki, Pemerintah Provinsi Bali tak mungkin jalan sendiri dalam menyelesaikan program bedah rumah ini. Untuk itu, dalam pelaksanaan program bedah rumah, Pemerintah Provinsi Bali bersinergi dengan pemerintah Kabupaten/Kota dan juga kalangan swasta melalui Corporate Social Responsibility (CSR). Melalui sinergi sejumlah komponen tersebut, sampai akhir tahun 2011, sebanyak 5.000 unit rumah tak layak huni berhasil direhab. Pada tahun 2012, 1.945 unit rumah yang diperbaiki, dan tahun 2013 terealisasi 1.669 unit rumah yang diperbaiki, dapat dilihat dalam tabel berikut. Tabel 3.7 Capaian dan Alokasi Dana Bedah Rumah Provinsi Bali 2010 - 2013

PROGRAM

CAPAIAN PADA TAHUN

SATUAN 2009

BEDAH RUMAH

2010

Unit

825

2011 1.636

2012 1.945

2013 1.669

Alokasi Dana (Rp. Milyar)

PROGRAM 2009 BEDAH RUMAH

2010 24,57

2011 32,61

2012 43,30

2013 55,00

2014 48,45

Sumber : Bappeda Provinsi Bali, 2013

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pelaksanan bedah rumah mendapat alokasi dana yang terus meningkat, jika rumah masyarakat kurang mampu sudah diperbaiki, otomatis sejumlah faktor kemiskinan bisa dihapus. Pemerintah Provinsi Bali tetap berharap dukungan dari semua komponen LAKIP Provinsi Bali Tahun 2013



masyarakat

dalam

menuntaskan

program

bedah

rumah

ini.

Bahkan

Pemerintah Provinsi Bali juga menggugah kepedulian masyarakat yang mampu untuk menyisihkan rejeki dalam program bedah rumah ini. Program Bedah Rumah Pemerintah Provinsi Bali mulai dilaksanakan sejak tahun 2010. Pada tahun 2010, Pemerintah Provinsi Bali berhasil memperbaiki 825 unit rumah tak layak huni dan dilanjutkan pada tahun 2011 sebanyak 1.686 unit. Sedangkan pada anggaran induk 2012 ini direncanakan 1.945 unit rumah yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota, dan terealisasi 1.916 unit rumah. Seperti penjelasan di atas, pada tahun 2010, program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman dilaksanakan melalui kegiatan Bedah Rumah yang tersebar di 9 Kabupaten/Kota dengan target sebanyak

825 unit rumah, pada Tahun 2011 dilaksanakan Bedah Rumah

sebanyak 1825 unit rumah. Pada tahun 2011, dari 1825 unit yang ditargetkan hanya terealisasi 1550 unit rumah dengan capaian fisik 91 persen. Hal ini disebabkan

karena

keterbatasan

waktu

karena

APBD

Perubahan

penetapannya baru pada akhir bulan Oktober sehingga pelaksanaannya hanya dalam waktu 2 bulan (Nopember dan Desember) dari proses pembentukan panitia

pelaksana

terselesaikan

sampai

seluruhnya

terwujudnya

dengan

kendala

rumah

sehingga

dilapangan

tidak

panitia

bisa

kesulitan

mendapatkan tukang bangunan. Terhadap 275 unit rumah yg belum terselesaikan pada tahun 2011 akan digarap dan dianggarkan pada tahun 2012. Di Tahun 2012 dari 1.945 unit rumah yang ditargetkan dan terealisasi 1.916 unit rumah yang berhasil di perbaiki dan tahun 2013 terealisasi 1.966 unit rumah. Untuk meminimalkan permasalahan yang terjadi dilapangan Dinas Sosial Provinsi Bali melakukan pengawasan yang lebih baik serta selalu berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota maupun Panitia Pelaksana Swakelola. Indikator Pengangguran Jumlah angkatan kerja di Provinsi Bali pada Februari 2013 mencapai 2.396,37 ribu orang, bertambah sebanyak 80,34 ribu orang dibanding angkatan kerja Agustus 2012 (2.316,03 ribu orang) atau bertambah sebanyak LAKIP Provinsi Bali Tahun 2013



88,82 ribu orang dibanding angkatan kerja Februari 2012 (2.307,55 ribu orang). Jumlah penduduk yang bekerja di Bali pada Februari 2013 mencapai 2.350,99 ribu orang, bertambah sebanyak 82,28 ribu orang dibanding keadaan pada Agustus 2012 (2.268,71 ribu orang) atau bertambah sebanyak 92,04 ribu orang dibanding keadaan Februari 2012 (2.258,95 ribu orang). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Bali pada Februari 2013 mencapai 1,89 persen, mengalami penurunan dibanding TPT Agustus 2012 sebesar 2,04 persen dan TPT Februari 2012 sebesar 2,11 persen. Dalam setahun terakhir (Februari 2012-Februari 2013), hampir semua sektor pekerjaan di Bali mengalami kenaikan jumlah pekerja, kecuali Sektor Pertanian, mengalami penurunan jumlah pekerja sebanyak 73,4 ribu orang (11,23 persen). Sementara itu, Sektor Keuangan mengalami kenaikan tertinggi jumlah pekerja yaitu sebesar 24,59 persen (19,12 ribu orang). Sektor Perdagangan, Pertanian, Jasa Kemasyarakatan, dan Sektor Industri secara berurutan menjadi penampung terbesar tenaga kerja pada bulan Februari 2013 dengan kontribusi masing-masing sebesar 29,24 persen, 24,69 persen, 16,07 persen, dan 13,17 persen. Pada Februari 2013, jumlah penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan sebanyak 910,77 ribu orang (38,74 persen), berusaha dibantu buruh tidak tetap sebanyak 440,63 ribu orang (18,74 persen) dan berusaha sendiri sejumlah 323,02 ribu orang (13,74 persen). Sebanyak 1.786,66 ribu orang (76,00 persen) bekerja 35 jam atau lebih perminggu, sedangkan pekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 35 jam perminggu sebanyak 564,33 ribu orang (24,00 persen). Pada Februari 2013, pekerja dengan jenjang pendidikan SD ke bawah masih tetap mendominasi yaitu sebanyak 983,39 ribu orang (41,83 persen), sedangkan pekerja dengan pendidikan SMP sebanyak 368,65 ribu orang (15,68 persen) dan pekerja dengan pendidikan SMA ke atas sebanyak 998,95 ribu orang (42,49 persen).




Grafik 3.16 Trend Tingkat Pengangguran Bali Tahun 2011-2013.

Sumber : Biro Ekbang Provinsi Bali, 2013 Jika dilihat dari tingkat pendidikan pencari kerja yang mengikuti job fair rata-rata di atas SMA, itu sesungguhnya berarti tenaga kerja kita cukup intelek. Namun, memang yang sering menjadi persoalan belum nyambung kompetensi yang dimiliki dengan kebutuhan pasar kerja. Guna lebih menyinkronkan kebutuhan pasar kerja, Pemerintah Provinsi Bali juga telah mencoba melaksanakan berbagai bentuk pelatihan. Tahun 2012 Pemerintah Provinsi Bali pun memfasilitasi sebanyak 18 pelatihan kejuruan yang disesuaikan dengan pasar kerja. 2.2 Sasaran : Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan pemerataan kesempatan belajar bagi masyarakat dan meningkatkan mutu pendidikan pada semua jenjang, jalur dan jenis pendidikan. Upaya-upaya tersebut dilakukan karena pendidikan merupakan salah satu usaha yang sangat strategis untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik agar mampu menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, berahlak mulia, berbudi pekerti luhur, serta memiliki kesehatan jasmani dan rohani.




Tabel 3.8

Pencapaian Sasaran Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Pendidikan dan Kesehatan Indikator Capaian Realisasi Target Realisasi 2011 2012 2013 2013 1 2 4 5 APM SD 102,19 95,93% 100% 95,29% (tuntas) APK SMP 108,54% 103,5% 125% 106,73% APK SMA/SMK 85,31% 87,44% 80,42% 92,40% (tuntas) APM SMA/SMK 60% 65,98% 72,33% 77,51% Proporsi tenaga pendidik 65,82% 81,0% 100% 72,90% S1/D4 Proporsi tenaga pendidik 23,54% 60% 75% 59,51% Yang telah tersertifikasi Jumlah penduduk yang 51.222 60% 51.257 335.163 buta Huruf (menjadi (99%) melek huruf Umur 15 tahun ke atas) Cakupan persalinan yang di tolong tenaga kesehatan Rumah sakit yang melaksana kan pelayanan informasi obat Status Posyandu menjadi Purnama dan Mandiri Persentase Bayi usia 0-6 Bulan mendapatkan ASI Ekslusif Jumlah Rumah Sakit yang Telah terstandarisasi Pelayanan

98,87%

79,99%

100%

96,49 %

10%

80%

40%

80 %

64,40% (tuntas) 66,30%

67.25 %

40%

69,22 %

63,91%

85%

67,40 %

45 RS (100%) (tuntas)

45 RS

45 RS Target 2013

45 RS

Sumber : Biro Ekbang Setda Provinsi Bali 2011-2013 Indikator Pendidikan Untuk melihat perkembangan tingkat kesejahteraan sosial di Provinsi Bali khususnya terkait dengan pelayanan pendidikan, dapat dilakukan melalui analisa kinerja terhadap indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni sebagai berikut:




Angka Melek Huruf (AMH) Berdasarkan data BPS tahun 2011, perkembangan angka melek huruf (AMH) di Provinsi Bali selama empat tahun terakhir terus meningkat dari 86,94% di tahun 2008 menjadi 89,27 persen di tahun 2012. Perkembangan ini menunjukan keseriusan pemerintah Provinsi Bali dalam mengembangkan program-program pendidikan agar menjadi lebih optimal dan tepat sasaran. Apabila dibandingkan dengan rata-rata nasional maka angka melek huruf Bali tergolong rendah sebab pencapaian nasional sudah menyentuh level 90 persen ke-atas. Secara nasional AMH Provinsi Bali menduduki peringkat ke-27, peringkat ini masih cukup jauh dengan rata-rata nasional. Namun demikian jika dibandingkan dengan Provinsi tetangga maka Provinsi Bali masih lebih tinggi dari Provinsi Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Angka Melek Huruf Provinsi NTT mencapai 88,59 persen, Jawa Timur (88,52 persen) dan NTB baru mencapai 83,24 persen. Meskipun angka melek huruf di Provinsi Bali lebih rendah dari nasional tetapi dari segi perkembangan kecepatan keberhasilan program pendidikan masih lebih tinggi di Provinsi Bali. Hal ini dapat ditunjukan dengan tingginya reduksi shortfall yang ada. Tabel 3.9 Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten/Kota se-Bali No Kabupaten/Kota 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jembrana Tabanan Badung Gianyar Klungkung Bangli Karangasem Buleleng Kota Denpasar Provinsi Bali Indonesia Sumber : BPS Provinsi

Tahun

Reduksi shortfall

2008

2009

2010

2011

20082010

20092011

20082011

88,96 89,15 92,16 85,00 80,98 82,11 72,14 87,60 97,14 86,94 92,19 Bali.

89,60 89,31 92,29 85,40 81,10 82,23 72,27 87,84 97,27 87,22 92,58

89,82 89,62 92,92 85,72 82,09 83,80 72,40 88,46 97,33 88,40 92,91

90,69 90,82 92,96 86,81 82,39 85,64 74,12 88,63 97,49 89,17 92,91

2,80 2,07 3,11 2,20 2,42 3,08 0,96 2,63 2,56 3,34 3,04

3,24 3,76 2,95 3,10 2,61 4,38 2,58 2,54 2,85 3,90 2,11

2,50 2,49 2,17 2,29 1,95 2,70 1,92 2,02 2,31 2,57 2,10

Pada periode 2008-2010, kecepatan pembangunan pendidikan dari sisi angka melek huruf di Provinsi Bali mencapai 3,34 persen sedangkan nasional LAKIP Provinsi Bali Tahun 2013



mencapai 3,04 persen. Begitu pula pada periode 2009-2011 dimana capaian Provinsi Bali sebesar 3,90 persen, sedangkan nasional sebesar 2,11 persen. Dengan melihat perkembangan ini patutlah Provinsi Bali berbangga bahwa program-program

pendidikan

yang

dikembangan

mampu

memberikan

kecepatan pembangunan dalam meningkatkan angka melek huruf masyarakat Provinsi Bali. Rata-Rata Lama Sekolah (MYS) Pada tahun 2011 rata-rata lama sekolah di Provinsi Bali mencapai 8,35 tahun atau setara dengan sekolah kelas tiga SLTP namun tidak tamat. Sedangkan untuk rata-rata nasional pada tahun 2011 baru mencapai 7,94 tahun

atau

baru

duduk

dikelas

dua

SLTP.

Capaian

yang

cukup

menggembirakan lainnya ditunjukan dengan tingginya tingkat perkembangan (reduksi shortfall) rata-rata lama sekolah di Provinsi Bali jika dibandingkan dengan nasional. Selama kurun waktu 2008-2011 tingkat perkembangan ratarata

lama sekolah di Provinsi Bali mencapai 2,04 tahun sedangkan untuk

tingkat nasional mencapai 1,84 tahun. Tabel 3.10 Rata-Rata Lama Sekolah (MYS) Kabupaten/Kota se-Bali No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kabupaten/Kota

Tahun 2008

Jembrana 7,60 Tabanan 7,78 Badung 9,11 Gianyar 7,94 Klungkung 7,02 Bangli 6,50 Karangasem 5,37 Buleleng 6,89 Kota Denpasar 10,47 Provinsi Bali 7,73 Indonesia 7,47 Sumber : BPS Provinsi Bali.

Reduksi shortfall

2009

2010

2011

20082010

7,65 7,84 9,18 8,03 7,03 6,52 5,41 7,09 10,49 7,83 7,72

7,80 8,00 9,38 8,07 7,11 6,63 5,81 7,29 10,65 8,21 7,92

7,81 8,37 9,45 8,37 7,35 6,66 5,82 7,36 10,70 8,35 7,94

1,61 1,74 2,13 1,38 1,02 1,25 2,13 2,22 1,96 2,57 2,43

20092011

1,45 2,73 2,15 2,20 1,99 1,30 2,08 1,83 2,16 2,69 1,74

20082011

1,40 2,02 1,79 1,82 1,59 1,23 1,68 1,80 1,71 2,04 1,84

Angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Bali jika dibandingkan dengan Provinsi tetangga yaitu Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur cukup jauh perbedaanya. Bahkan ketiga Provinsi tetangga




masih dibawa nasional sedangkan di Provinsi Bali sudah berada di atas nasional. Untuk Provinsi Jawa Timur capaian angka rata-rata lama sekolah mencapai 7,34 tahun; NTB (6,99 tahun) dan Provinsi NTT mencapai 6,97 tahun. Angka Partisipasi Kasar Angka partisipasi kasar (APK) merupakan salah satu indikator kinerja utama dalam melihat keberhasilan program-program pendidikan yang telah dilakukan di Provinsi Bali. Perkembangan pendidikan dipengaruhi beberapa faktor seperti adanya sarana dan prasarana sekolah, kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Sarana dan prasarana sekolah yang memadai baik jumlah maupun kualitasnya serta lokasi yang tepat akan memudahkan bagi masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan. Kondisi ekonomi yang baik akan

berpengaruh

pada

kemampuan

masyarakat

sehingga

mampu

menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Grafik 3.17 Angka Partisipasi Kasr dan Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A Provinsi Bali 2009-2013. APK DAN APM SD / MI / PAKET A 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00%

2009

2010

2011

2012

2013

APK SD

114,09%

118,40%

118,96%

108,52%

107,89%

APM SD

101,67%

101,44%

102,19%

95,93%

95,29%

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Prov. Bali 2013 Dari berbagai program dan kegiatan bidang pendidikan di Provinsi Bali selama

kurun

waktu

5

(lima)

tahun

ini

mencapai

hasil

cukup

menggembirakan, terindikasi dari capaian Angka partisipasi kasar (APK) tingkat SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, dan SMA/SMK/MA/Paket C,




mendapat nilai yang positif dan selalu lebih baik dari Target Nasional maupun dengan Provinsi lainnya. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan,

Angka partisipasi

kasar (APK) untuk tingkat SD/MI/Paket A dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 adalah sebesar 99.41, 110.81, 111.56, 118.96, dan 116.7. Grafik APK dan APM SD Provinsi Bali 2009-2013 Sedangkan

Angka

partisipasi

kasar

(APK)

untuk

tingkat

SMP/MTs/Paket B dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 adalah sebesar 77.95, 77.78, 76.69, 108.54, 103.51. Grafik 3.18 APK dan APM SMP/MTs/Paket B Provinsi Bali 2009-2013 APK DAN APM SMP / MTS / PAKET B

100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00%

2009

2010

2011

2012

2013

APK SMP

106,59%

106,80%

108,54%

103,51%

106,73%

APM SMP

78,73%

82,61%

84,88%

82,89%

85,24%

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Prov. Bali 2013 Angka partisipasi kasar (APK) untuk tingkat SMA/SMK/MA/Paket C dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 adalah sebesar 70.28, 82.18, 82.36, 85.31, 87.44. Kondisi Angka partisipasi kasar (APK) tingkat SD di Provinsi Bali dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 dapat dikatakan sangat tinggi, ratarata hampir mendekati angka 100. Hal ini menunjukan bahwa aspek pemerataan dan peningkatan akses pendidikan yang telah dilakukan selama ini berhasil dengan baik, sehingga peningkatkan minat masyarakat Bali dalam menempuh pendidikan di tingkat Sekolah Dasar menjadi sangat tinggi. Demikian pula dengan kondisi angka partisipasi kasar di tingkat SMP dan SMA




di Provinsi Bali dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 menunjukan peningkatan yang signifikan. Grafik 3.19 APK dan APM SMA/MA/SMK/Paket C Provinsi Bali 2009-2013 APK DAN APM SMA/MA/SMK/PAKET C 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00%

2009

2010

2011

2012

2013

APK SM

81,90%

77,18%

85,31%

87,44%

92,40%

APM SM

60,79%

57,08%

60,00%

65,98%

77,51%

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Prov. Bali 2013 Kondisi Angka partisipasi kasar (APK) tingkat SD di Provinsi Bali dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 dapat dikatakan sangat tinggi, ratarata hampir mendekati angka 100. Hal ini menunjukan bahwa aspek pemerataan dan peningkatan akses pendidikan yang telah dilakukan selama ini berhasil dengan baik, sehingga peningkatkan minat masyarakat Bali dalam menempuh pendidikan di tingkat Sekolah Dasar menjadi sangat tinggi. Demikian pula dengan kondisi angka partisipasi kasar di tingkat SMP dan SMA di Provinsi Bali dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 menunjukan peningkatan yang signifikan. Angka Partisipasi Murni Angka partispasi murni (APM), merupakan salah satu indikator yang digunakan

untuk

melihat

tingkat

keberhasilan

partisipasi

masyarakat

terhadap pendidikan di tingkat tertentu. Seperti Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi jika dibandingkan dengan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. LAKIP Provinsi Bali Tahun 2013



Angka partisipasi murni (APM) di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Berdasarkan data hasil evaluasi yang telah dilakukan, Angka partisipasi murni (APM) untuk tingkat SD/MI/Paket A dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 selalu meningkat secara signifikan, yaitu sebesar 94.82, 95,53, 95,53, 102,59, dan 98,50. Sedangkan Angka partisipasi murni (APM) untuk tingkat SMP/MTs/Paket B dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 juga mengalami peningkatan secara signifikan, yaitu sebesar 67,03, 67,83, 67,83, 84,88, 82,89, dan selanjutnya untuk Angka partisipasi murni (APM) tingkat SMA/SMK/MA/Paket C dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 juga selalu mengalami menunjukan tren uang meningkat yaitu dari 55,04 pada tahun 2008, menjadi

57,14, pada tahun

2009, demikian seterusnya sampai dengan tahun 2012, yaitu sebesar 65,98. Indikator Kesehatan Dengan adanya

program pemerintah Bali yang dilakukan melalaui

jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) secara umum, tingkat kesehatan penduduk di Provinsi Bali relatif lebih tinggi dibandingkan tingkat kesehatan penduduk di beberapa provinsi lain di Indonesia. Keberhasilan pembangunan bidang kesehatan dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain : Angka Kematian Bayi (AKB) Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup rata-rata menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2008 angka kematian bayi (AKB) adalah sebesar 8.25, mengalami penurunan pada tahun 2009 menjadi sebesar 7.32, dan pada tahun 2010 menurun kembali menjadi sebesar 7.10. Tetapi pada tahun 2011 angka kematian bayi (AKB) menunjukan kenaikan

yaitu menjadi 7.22, dan

pada tahun 2012 angka kematian bayi di Bali kembali menunjukan penurunan yang cukup signifikan yaitu menjadi sebesar 6.32. Kondisi ini menggambarkan bahwa pelaksanaan program-program bidang kesehatan yang ada selama ini sudah berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Bali dalam rangka menekan angka kematian bayi yang lahir. LAKIP Provinsi Bali Tahun 2013



Angka Harapan Hidup Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Idealnya angka harapan hidup dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian

secara

bertahun-tahun

sehingga

dimungkinkan

dibuat

tabel

kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan dengan mengutip angka yang diterbitkan BPS. Angka harapan hidup yang dicapai di Provinsi Bali tahun 2011 dapat dikatakan sudah cukup baik. Selama empat tahun terakhir angka harapan hidup terus meningkat pada tahun 2008 mencapai 70,61 tahun dan pada tahun 2012 sudah mencapai 70,78 tahun. Bila dibandingkan dengan angka harapan hidup nasional maka angka harapan hidup Provinsi Bali sudah diatas rata-rata. Sebagaimana diketahui bahwa rata-rata nasional tahun 2008 sebesar 69 tahun dan tahun 2011 mencapai 69,65 tahun. Melihat perkembangan angka harapan hidup Nasional dan Provinsi Bali dapat dimaknai bahwa tingkat kesehatan masyarakat Bali secara umum lebih baik dibandingkan dengan rata-rata nasional. Hal lain yang cukup menggembirakan adalah dengan melihat laju tingkat pertumbuhan kesehatan (reduksi shortfall). Selama periode tahun 2009 – 2011 tingkat perkembangan kesehatan Bali mencapai 0,90 tahun lebih tinggi dibandingkan periode tahun 2008 – 2010 yang mencapai 0,87 tahun. Maksud dari dua angka tersebut menunjukan bahwa untuk mencapai tingkat optimal harapan hidup sebesar 85 tahun semakin dekat dengan kata lain tingkat kemajuan kesehatan Bali sangat baik. Semakin baiknya kesehatan Bali tidak terlepas dari peran Pemerintah dengan program-program pro-kesehatan yang ditunjang dengan kesadaran masyarakat tentang arti penting kesehatan.




Tabel 3.11 Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota se-Bali Tahun

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Reduksi shortfall

Kabupaten/Kota

No

Jembrana Tabanan Badung Gianyar Klungkung Bangli Karangasem n Buleleng Kota Denpasar Provinsi Bali Indonesia

2008

2009

2010

2011

20082010

2009-2011

2008-2011

71,65 74,27 71,70 72,01 69,00 71,47 67,80 68,78 72,91 70,61 69,00

71,73 74,38 71,75 72,06 69,05 71,56 67,85 68,96 72,96 70,67 69,21

71,80 74,43 71,80 72,12 69,10 71,64 67,90 69,15 73,01 70,72 69,43

71,88 74,49 71,85 72,17 69,15 71,73 67,95 69,34 73,06 70,78 69,65

1,06 1,25 0,88 0,91 0,79 1,13 0,76 1,53 0,94 0,87 1,64

1,08 1,04 0,86 0,91 0,80 1,13 0,77 1,53 0,92 0,90 1,67

1,20 1,27 1,04 1,08 0,98 1,24 0,96 1,52 1,08 1,06 1,60

Sumber : BPS Provinsi Bali. 2.3 Sasaran : Pemantapan Ketahanan Pangan Sub sektor pertanian tanaman pangan mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional maupun regional, yakni sebagai penghasil bahan pangan pokok, penyediaan bahan

baku industri, menyediakan

lapangan pekerjaan, untuk pelestarian sumberdaya alam dan nilai-nilai sosial budaya serta lingkungan hidup. Untuk itu strategi dan kebijakan pertanian tanaman

pangan

diarahkan

guna

memantapkan

ketahanan

pangan

masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para petani

melalui

Program

Peningkatan

Ketahanan

Pangan,

Program

Pengembangan Agribisnis dan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. Berdasarkan sasaran pertanian tersebut di atas, serta berpedoman pada Renstra SKPD dan RPJM Daerah Provinsi Bali, maka Indikator Kinerja Utama (IKU)

sebagai

ukuran

keberhasilan

kinerja,

antara

lain

Meningkatkan

produktivitas dan produksi tanaman pangan dan hortikultura.




Tabel 3.12 Pencapaian Sasaran Pemantapan Ketahanan Pangan Indikator

Capaian 2011

1

2

Tingkat Produktivitas Tanaman - Padi -

Jagung

- Kedelai Jumlah Produksi Pangan - Padi Jagung (biji kering) - Kedelai (biji kering) - Buahbuahan - Sayursayuran Penurunan kehilangan hasil pertanian -

Realisasi 2012 4

Target 2013 5

Realisasi 2013 6

56,40 Kwt/ha (94%) 28,54 Kwt/ha (90%) 12 Kwt/ha (74%)

58,85 Kwt/ha

59,91 Kwt/ha

58,66 Kwt/ha

30,15 Kwt/ha

30,23 Kwt/ha

31,59 Kwt/ha

15,13 Kwt/ha

13,78 Kwt/ha

13,26 Kwt/ha

852.163 ton (102%) 64.295 ton (69%) 6.827 ton (55%) 396.787 (99,6%) 222.728 (98%)

832.530 ton

850.000 ton

857.157 ton

93.115 ton

82.800 ton

61.873 ton

12.117 ton

9.246 ton

8.210 ton

389.456 ton

179.070 ton

158.817 ton

225.345 ton

210.012 ton

210.012 ton

9,08

8,60

8,08

8,10

Sumber : Biro Ekbang Setda Provinsi Bali 2011 s.d 2013 Pembangunan memantapkan

pertanian

ketahanan

tanaman

pangan

pangan

masyarakat

diarahkan

sekaligus

untuk

meningkatkan

pendapatan dan kesejahteraan para petani melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan. Program ini difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang mendukung aspek produksi dan ketersediaan pangan, aspek distribusi dan stabilitas harga serta aspek konsumsi dan keamanan pangan. Untuk pengembangan sentra produksi dan menurunkan kehilangan hasil, serta meningkatkan mutu, daya saing dan pemasaran produk pertanian dimana lahan pertanian yang sempit di daerah Bali dan adanya alih fungsi lahan, maka

perlu ada pengutuhan sentra-sentra produksi terutama

komoditas-komoditas unggulan Bali, antara lain seperti tanaman mangga, manggis, jeruk, pisang, sayuran dan lain-lain. Kemudian pembinaan dan pengembangan sub sistem hillir dari program pengembangan agribisnis meliputi

penanganan panen dan pasca panen, LAKIP Provinsi Bali Tahun 2013



pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, peningkatan kualitas sumberdaya manusia serta pembinaan kelembagaan pertanian. Pengembangan panen, pasca panen, dan pengolahan hasil dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Meningkatkan pendapatan petani sebesar 2 (dua) kali lipat. Sebagian besar petani di Bali adalah petani gurem yang luas kepemilikan lahannya kurang dari setengah hektar, sehingga pendapatan petani sangat rendah. Berbagai usaha dilakukan guna meningkatkan pendapatan petani antara lain : pengembangan SIMANTRI (Sistem Pertanian Terintegrasi), penyaluran dana LUEP (Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan) untuk pembelian gabah petani dan opkoop benih, sub sidi pupuk/pestisida serta bantuan sosial lainnya. Kebutuhan akan konsumsi pangan bagi rumah tangga yang terus meningkat sebagai akibat dari pertambahan jumlah penduduk, sehingga memerlukan ketersediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan. Salah satu upaya mewujudkan ketahanan pangan adalah melalui usaha peningkatan mutu intensifikasi dengan penerapan paket teknologi sesuai dengan anjuran spesifik lokasi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tanaman. Program intensifikasi ini sangat tepat dilakukan di daerah Bali mengingat keterbatasan lahan pertanian dan masih adanya alih fungsi lahan sawah ke non pertanian. Indikator usaha peningkatan mutu intensifikasi dapat dicerminkan dari perkembangan produktivitas pangan pokok seperti padi, jagung dan kedelai seperti terlihat pada Tabel berikut:




Tabel 3.13 Realisasi/Capaian Pertanian Tanaman Pangan REALISASI /CAPAIAN TERGET BERDASARKAN RPJM PROGRAM/KEGIATAN DINAS PERTANIAN TP PROVINSI TAHUN 2009-2013 CAPAIAN / REALISASI

INDIKATOR KINERJA 1 Tingkat produktivitas Tanaman : - Padi - Jagung - Kedelai

Satuan Kw/Ha Kw/Ha Kw/Ha

2009

2010

2011

58,47 28,68 14,42

58,63 28,63 14,41

56,40 28,54 12,00

2 Jumlah Produksi Pangan : - Padi (Gabah GKG) - Jagung (Biji Kering) - Kedelai (Biji Kering) - Buah-buahan - Sayur-Sayuran

Ton Ton Ton Ton Ton

878.764 92.998 13.521 427.129 202.274

848.768 91.750 12.917 436.129 203.275

829.930 93.315 12.007 396.787 222.738

3 Jumlah benih/bibit tanaman: - Perbanyakan benih padi/Palawija - Perbanyakan bibit buah2an

Ha Phn

21 50.000

24 60.000

4 Luas Areal sentra produk Unggulan Hortikultura - Pengemb. Buah-buahan - Sayuran Organik - Pengemb.Anggrek/Tan.Hias

Ha Ha Phn

325 10 35.000

5 Jumlah Kelompok PPH - KWT, UP3HP dan STA

Klpok

TARGET Sasaran 2012

TARGET TUNTAS 2013

58,85 30,15 15,13

59,91 31,79 16,12

832.530 93.115 12.117 389.456 225.345

834.256 93.675 12.432 398.565 226.456

28 70.000

28 75.000

32 100.000

350 12 40.000

400 20 50.000

450 30 50.000

500 50 60.000

39

39

39

40

45

6 Jumlah peningkatan SDM Pertanian - SL-PTT, PL-II, Kursus dan SL-PTT

Org

3.700

4.050

4.260

4.500

5.000

7 Jumlah Sarana/Prasarana Pertanian - Pembuatan Embung/Cubang - Rehab jalan Tk. Usaha Tani ( JUT) - Rehab Jari. irigasi Ush.Tani (JITUT/JIDES) - Pengadaan Traktor - Pembuatan pupuk Organik/APO - Alat pasca panen

Unit Km Ha Unit Unit Unit

15 5 3.000 15 10 15

27 10 3.300 35 25 35

40 11 3.800 50 40 40

50 12 3.900 55 40 50

50 12 4.000 60 50 50

Klpok

10 6.000 9.000 288 8.926 25 580

40 6.500 10.000 360 8.350 40 60

150 7.500 10.000 370 8.400 40 34

125 9.000 11.000 450 9.000 40 20

100 12.000 12.000 500 10.000 50 10

8 9 10 11 12 13

Jumlah Bansos SIMANTRI Tingkat Pendapatan Petani Jml.Pembelian Gabah Petani (LUEP) Jml.Sub sidi opkoop benih(Benih padi) Jmlh.Sub sidi pupuk (Phonska/Orgnik) Jmlh.Sub sidi BUMA (Alsin/Traktor) Jmlh. PENGEMB. PUAP (2008-2013)

Rp.000

Ton Ton Ton Unit Unit

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prov. Bali 2012 NO.

KEGIATAN APBD 2013

I 1 2 3 4 5 II

1 2 3 4 6 7 8 9

PERTANIAN TAN. PANGAN SIMANTRI (PENGEMBANGAN DAN PEMANTAPAN) HIBAH PERALATAN DAN MESIN PERTANIAN SUBSIDI PUPUK PERBANYAKAN BENIH PADI/HORTI PENGEMB. BUAH-BUAHAN

VOLUME

38.576.132 400 143 13.333 11 10.000

DINAS PERKEBUNAN PENYEDIAAN BIBIT KAKAO 60.010 PENYEDIAAN BIBIT TANAMAN RITUAL 6,6 PENYEDIAAN BIBIT PALA 530 PENGEMBANGAN DAN PEMANTAPAN 150 PERKEBUNAN (GERTAKDAL) 2.600 PEMBINAAN PANEN DAN PENGOLAHAN MUTU 66 PENINGKATAN PRODUKSI KEBUN INDUK 51,8 PENINGKATAN PRODUKSI & PRODUKTIVITAS PERKEBUNAN 396 IDENTIFIKASI, KAJIAN, UJI COBA DEMPLOT PENGENDALIAN 50

DINAS PETERNAKAN 1 PENGENDALIAN PENYAKIT TERNAK 2 PEMBIBITAN TERNAK (SAPI/BABI) 3 PRODUKSI SEMEN BEKU (SAPI/BABI) 4 PELAYANAN IB 5 PENGEMB.SARANA/PRASARANA TERNAK 6 PENGAWASAN OBAT/LALU LINTAS HEWAN *) Tidak termasuk DPM-LUEP Rp. 29.222.000.000,-

NILAI Rp.1000

Klpk Unit TON HA Phn

6.632.160

PHN HA HA HA PHN SUBAK HA HA KG

III

13.769.400 410.000 1.435 70.000 12 BLN 1 UNIT 65.000

Ekor Ekor Dosisi Bulan Unt Ekor

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prov. Bali 2012 LAKIP Provinsi Bali Tahun 2013



Dari

data

sementara

pada

Tabel

di

atas

menunjukan

bahwa

produktivitas ketiga komoditas tersebut di tahun 2012 capaiannya masih dibawah target, tetapi bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2011) untuk jagung dan kedelai produktivitasnya masih lebih tinggi. Pembinaan sentra produksi padi, jagung, kedelai dan kacang tanah, luas lahan sawah di daerah Bali cendrung setiap tahun semakin menurun menyebabkan luas pertanaman setiap tahunnya terus mengalami penurunan. Untuk itu sangat diperlukan pengutuhan sentra-sentra produksi pangan pokok seperti padi, jagung, kedelai dan kacang tanah. Perkembangan produksi padi, jagung, kedelai dan kacang tanah di daerah Bali beberapa tahun terakhir masih sangat berfluktuasi, sedangkan di lain pihak kebutuhan akan komoditas tersebut khususnya yang berkaitan dengan bahan baku industri pengolahan kacang asin, tahu/tempe, dan pakan ternak lainnya terus semakin meningkat. Usaha-usaha pembinaan dan pengembangan

sentra

setiap

tahun

terus

dilakukan

dalam

rangka

memberdayakan petani. Grafik 3.20 Produksi Hasil Pertanian

1,000,000 800,000 600,000

Padi

400,000

Buah2an Sayur2an

200,000 2009

2010

2011

2012

2013

Sumber : BPS Provinsi Bali. Dalam rangka pembinaan sentra padi dan palawija pada Tahun Anggaran 2011 pemerintah memberikan bantuan benih BLBU kepada petani seluruh Bali. Bantuan benih padi non hibrida SL-PTT berjumlah 1.033.000 kg (42.100 Ha), bantuan padi hibrida sebanyak 30.000 kg (2.000 Ha) dan bantuan benih kedelai 180.000 kg (4.500 Ha), bantuan benih kacang tanah 40 Ha (4,8




Ton). Selama lima tahun terakhir bantuan benih kepada petani tetap dialukan oleh pemerintah untuk memastikan penerapan teknologi anjuran. Untuk menigkatnya produksi benih dan bibit tanaman yang bermutu penggunaan benih unggul bermutu/berlabel untuk komoditas tanaman pangan khusunya padi cukup baik kecuali palawija relatif masih rendah. Kebutuhan benih berlabel biru daerah Bali tiap tahun adalah sekitar 4.000 ton benih padi, 1.300 ton benih jagung, 600 ton benih kedelai dan 1.500 ton polong benih Kacang tanah dan 130 ton benih kacang hijau. Kebutuhan benih itu dipenuhi baik dari penangkaran para petani, dari Balai Benih Induk, dan perusahan-perusahan yang bergerak di bidang sarana pertanian seperti PT Pertani, dan PT Sanghyang Sri. Usaha peningkatan produksi benih/bibit dilaksanakan melalui berbagai kegiatan seperti terlihat pada Tabel berikut. Untuk

berkembangnya

sarana/prasarana

Agribisnis,

program

pembangunan pertanian dilakukan dari hulu sampai hilir, yaitu baik yang mencakup aspek sub sistem penyediaan sarana/prasarana produksi, sub sistem

usahatani,

sub

sistem

pengolahan

(pasca

panen),

sub

sistem

pemasaran hasil dan sub sistem jasa dan penunjang. Penyediaan dan pengembangan sarana/prasarana pertanian baik pada sub sistem hulu maupun

hilir

sangat

diperlukan

guna

memperlancar

proses

produksi

pertanian. Dalam rangka mendukung program peningkatan mutu intensifikasi khususnya komoditi padi sawah melalui penerapan pemupukan berimbang, sejak tahun 2006 pemerintah Provinsi Bali memberikan tambahan subsidi sebesar Rp.600/Kg untuk pupuk Phonska sehingga harganya menjadi Rp.1.700/Kg. Untuk pengembangan sentra produksi dan menurunkan kehilangan hasil serta meningkatkan mutu, daya saing dan pemasaran produk pertanian, pembinaan sentra komoditas unggulan (Bantuan Langsung Masyarakat/BLM). Pengembangan produk unggulan komoditas hortikultura seperti buah-buahan dan sayuran di Bali mempunyai prospek pasar yang cukup baik sehingga usaha-usaha pengembangan usahatani yang berwawasan

agribisnis telah

banyak dilakukan. Kegiatan pengembangan sentra pada tahun 2011 sampai




dengan Desember telah terealisasi 100 persen, sehingga dapat meningkatkan populasi tanaman di lapangan. Grafik 3.21 Pendapatan Petani.

Pendapatan Petani Real.2009-11 dan Target 2 x Lipat Th. 2013 20,000 10,000 2009

2010

2011

2012

2013

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prov. Bali 2012. Untuk perkembangan dana BLM, jumlah dana BLM/PMUK pertanian tanaman pangan Provinsi Bali yang telah tersalurkan selama sepuluh tahun terakhir (2003-2013) adalah 85,32 milayar lebih dan sampai dengan bulan Agustus 2013 telah berkembang menjadi 90,46 milyar lebih atau meningkat hanya 6,37 persen selama kurang lebih sebelas tahun. Dana BLM tersebut digunakan untuk pengembangan komoditas padi 105.302 ha, jagung 5.369 ha, kedelai 6.017 ha, kacang tanah 3.879 ha, pisang 409.500 phn, manggis 156.892 phn, jeruk 122.436 phn, anggrek 1.294.000 ph

dan

komoditas

hortikultura

lainnya

yang

keseluruhannya

itu

dikelompokkan menjadi 2.560 bh kelompok. Pengutuhan

atau

penumbuhan

sentra

beberapa

jenis

komoditi

unggulan hortikultura Bali pada tahun 2013 seperti Jeruk 126 ha, mangga 11 Ha,

manggis

125 Ha

dan

rambutan 11

ha

di

Kabupaten

Buleleng,

pengembangan Melon 5 Ha di Jembrana, pengembangan Manggis 6 Ha, strawberry 1 ha, tanaman hias 5 ha, sayuran organic 19 ha di Kabupaten Tabanan, pengembangan tanaman hias 1 ha, Lidah buaya 5 ha, cabe 5 ha di Gianyar, anggrek di Denpasar, pengembangan 6 ha jeruk, Bawang merah 12 ha di Bangli, pengembangan pisang 5 ha di Klungkung dan pengembangan Salak 5 ha, tanaman hias dan anggrek 1 ha di Karangasem dapat dilihat pada grafik berikut:




Grafik 3.22 Pengembangan Buah-buahan.

Pengemb. Buah2an (Ha) Real. 2009-11 dan Taregt 2012-13 600 400 200 2009

2010

2011

2012

2013

Sumber : BPS Provinsi Bali, 2012. Untuk meningkatnya

Penangan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil

Pertanian, Sub sistem hilir dalam pengembangan Agribisnis sangat diperlukan baik itu menyangkut masalah pemasaran, panen/pasca panen maupun dalam pengolahan hasil-hasil pertanian. Keberhasilan ini juga sangat penting guna meningkatkan nilai tambah hasil pertanian serta memperoleh harga produk yang layak guna meningkatkan pendapatan para petani. Pembinaan terhadap Kelompok Wanita Tani (KWT) berupa Kegiatan APBD di pedesaan dimaksudkan untuk dapat meningkatkan nilai tambah hasil pertanian serta mamanfaatkan pekarangan rumahnya seoptimal mungkin. Kegiatan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan akan konsumsi rumah tangga maupun untuk meningkatkan pendapatan keluarganya. Setiap tahun pembinaan maupun penumbuhan terhadap KWT terus dilakukan dengan kegiatan berupa demonstrasi pengolahan hasil-hasil pertanian, bantuan alatalat pengolahan hasil pertanian serta bantuan bibit tanaman buah-buahan dan benih sayuran untuk ditanam di pekarangan. Untuk meningkatkan Pendapatan petani dua kali lipat, diberikan bantuan Sosial (BANSOS) Pengembangan Usha Tani Terintegrasi. Dalam rangka meningkatkan pendapatan petani, Pemerintah Provinsi Bali telah mengembangkan Sistem Pertanian Terintegrasi (SIMANTRI) pada Tahun Anggaran 2009, 10 Kelompok yang meliputi baik komoditi tanaman pangan, perkebunan, peternakan maupun perikanan, kemudian T.A 2010 sebanyak 40 Kelompok, pada tahun 2011 sebanyak 150 Kelompok dan diharapkan




meningkatkan pendapatan petani di pedesaan dua kali lipat pada akhir 2013 (Rp.12.000.000/th). Tabel 3.14 Jumlah Simantri Jumlah Simantri Tahun 2009-2012 dan 2013 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kabupaten Buleleng Jembrana Tabanan Badung Denpasar Gianyar Bangli Klungkung Karangasem Jumlah

2009 4 1 1 1 0 1 1 0 1 10

Jumlah SIMANTRI 2010 2011 2012 12 26 20 2 12 12 4 16 21 1 10 5 1 4 3 2 21 20 6 18 20 3 21 12 9 22 12 40 150 125

2013 21 11 10 9 0 11 14 8 10 94

Tuntas 2013 83 38 52 26 8 55 59 44 54 419

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali, 2012. Perlu dijelaskan bahwa penyaluran dana Bansos SIMANTRI sebanyak 30 milyar pada tahun 2011 sesuai dengan rencana usaha kelompok akan digunakan untuk pembelian bibit buah-buahan sekitar 50.000 pohon, bibit Jagung Komposit 12.204 kg, Kc. Tanah 33.762 kg, bibit sapi betina 2.920 ekr,

Kambing 176 Ekr,

Instalasi Biogas 150

unit, Pengolahan Pakan 150

unit, Pengolahan Kompos 150 unit, Instalasi Pengolahan Bio Urine 150 unit, bibit kopi 43.000 phn, Intensifikasi Jambu mette 10.200 Phn, ikan Lele 173.600 Ekr, Nilam 200.000 ekr. Adapun Lokasi pengembangan pertanian. 2.4 Sasaran Peningkatan Daya Saing Pertanian, Industri Kecil, Pariwisata, UMKM Tabel 3.15 Pencapaian Sasaran Peningkatan Daya Saing Pertanian, Industri Kecil, Pariwisata, UMKM Indikator

Capaian 2011 2 4.260 org (85%)

Capaian 2012 4 4.620 org

Target 2013 5 5.000 org

1 Jml Peningkatan SDM Pertanian Jumlah Bansos SIMANTRI

5.000 org

200 klp (50%)

125 klp

100 klp

94 klp

Jumlah pembelian Gabah Petani (LUEP)

10.000 (50%)

11.000 ton

12.000 ton

12.000 ton

Jumlah Subsidi Pupuk

8.400 ton (84%)

9.000 ton

5.714 ton

5.714 ton

Sumber

ton

Realisasi 2013

: Biro Ekbang Setda Provinsi Bali 2011, 2012 dan 2013 RPJMD Provinsi Bali diolah




Untuk meningkatnya kualitas SDM Pertanian, Tenaga kerja pertanian di pedesan lebih dari 50 persen hanya tamat SD, sehingga usaha-usaha peningkatan pengetahuan/keterampilan para petani setiap tahunnya tetap dilakukan. Lambatnya adopsi teknologi pertanian oleh petani salah satu disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan keterampilan para petani. Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan petani seperti terlihat pada Tabel berikut. Tabel 3.16 Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Petani No. 1 1

Nama STA/ Lokasi 2 STA Mitra Praja Murti Sakti (2001) Ds Panca Sari,Sukasada, Bullng 2 STA Werdhi Amertha Purna Yasa, Desa Depeha, Kubutambahan, Bulleng (2003) 3 STA Suka maju, Ds. Pangyangan Pekutatan, Jembrana (2002) 4 STA Tani Tunas Jaya, Ds. Penyaringan, Mendoyo, Jembrana (2003) 5 STA Tri Guna (2005), Ds. Angsri Kc. Baturiti, Tabanan 6 STA Bukit Sari Bumi, (2003) Mayungan, Kc.Baturiti, Tabanan 7 STA Sari Buah, (2005) Ds.Padangan, Pupuan, Tabanan 8 STA Asta Giri Amertha, Ds.Kerta Kc. Payangan, Gianyar (2003) 9 STA Amerta Jati. Ds Belok Sidan Kc.Petang, Badung (2002) 10 STA Mertha Sari. Ds. Songan A Kintamani, Bangli (2002) 11 STA Catur Pala Sari Kencana (2005) Ds Awan, Kintamani, Bangli 12 STA Giri Arsa. Ds. Sibetan Kc.Bebandem, Karangasem 13 STA Manik Mekar Nadi. Ds Besakih, Rendang, Karangasem 14 STA Batu Dawa, Ds Tulamben Kcm.Kubu, Kr.asem Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan, 2012.

Bidang Usaha 3 Sayur-sayuran Mangga, Rambutan Sayuran/Semangka Sayur-sayuran/Semangka Sayur-sayuran Sayur-sayuran Manggis, Salak Gula Pasir dll Sayur-sayuran Sayur-sayuran Sayur-sayuran Jeruk Siem Kintamani Salak Sayur-sayuran Usha Kc. Tanah dan Ketela Pohon




Tabel 3.17 Pembinaan SDM Pertanian Tahun 2012 No

Indikator Sasaran

Satuan

Reali. 2012

Target

1 2 3 4 5 1 Pelatihan petugas Pertanian Org 300 300 2 Kursus/lLatihan petani/SL Org 5.000 5.000 Apresiasi/Pertemuan/ Workshop 3 Org 600 600 4 Pembinaan / penyuluhan Org 11.000 11.000 5 Magang Org 6 SL-PTT/SL-PHT Org 70.000 70.000 Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prov. Bali 2012.

%

Th. 2011

6 100 100 100 100 100 100

7 200 3.500 500 10.000 4 75.000

Jenis pelatihan yang dilakukan meliputi: pelatihan petugas SAI, SABMN, SIMONEV, SL-PTT-Padi, Jagung, Kedelai, forum atau pertemuan-pertemuan. Sedangkan pembinaan atau penyuluhan

kepada petani baik melalui

pertemuan kelompok tani/Subak, maupun melalui kegiatan SIMANTRI, UPS, UPJA, KWT, SL-A, Temu Usaha, SL-PP

dan SL-PHT diharapkan dapat

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani sehingga adopsi teknologi dapat lebih baik. Tabel 3.18 Perkembangan Penyaluran Dana Bansos Pengembangan Sistem Pertanian Terintegrasi (SIMANTRI) Tahun 2009-2012 Jumlah Simantri Tahun 2009, 2010, 2011 Dan Tahun 2012 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kabupaten Buleleng Jembrana Tabanan Badung Denpasar Gianyar Bangli Klungkung Karangasem Jumlah

2009 4 1 1 1 0 1 1 0 1 10

Jumlah SIMANTRI 2010 2011 2012 12 26 20 2 12 12 4 16 21 1 10 5 1 4 3 2 21 20 6 18 20 3 21 12 9 22 12 40 150 125

TOTAL 62 27 42 17 8 44 45 36 44 325

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Bantuan Sosial (BANSOS) Pengembangan ushatani Terintegrasi, dalam rangka meningkatkan pendapatan petani di pedesaan dua kali lipat (Rp.12.000.000/th) pada Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Provinsi Bali telah mengembangkan Sistem Pertanian Terintegrasi (SIMANTRI) sebanyak 125 Klpk, Tahun Anggaran 2011 150




Kelompok,

T A 2010 sebanyak 40 Kelompok, T.A 2009 10 Kelompok yang

meliputi baik komoditi tanaman pangan, perkebunan, peternakan maupun perikanan. Tabel 3.19 Evaluasi Perkembangan Sapi SIMANTRI 2009-2012

EAVALUASI PERKEMBANGAN SAPI SIMANTRI 2009, 2010 dan 2012 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kabupaten Buleleng Jembrana Tabanan Denpasar Badung Gianyar Klungkung Bangli Karangasem Jumlah

2009 80 20 20 20 0 20 0 20 20 200

Perkembangan SAPI SIMANTRI 2010 2011 2012 Jm (09-12) Perkemb. 221 480 400 1181 323 40 240 273 573 124 80 320 441 861 131 20 120 63 223 25 20 160 105 285 55 40 420 378 858 144 60 420 273 753 214 120 360 420 920 145 180 400 232 832 138 781 2.920 2.585 6.486 1.299

Total 1504 697 992 248 340 1002 967 1065 970 7.785

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan, 2012

Tabel 3.20 PERKEMBANGAN Evaluasi Perkembangan Kambing SIMANTRI 2009-2012 EAVALUASI KAMBING SIMANTRI 2009-2011 dan 2012 No

Kabupaten

Perkembangan KAMBING SIMANTRI 2009 2010 2011 2012 Jm (09-12) Perkemb. 1 Buleleng 4 0 132 44 180 40 2 Jembrana 0 0 0 0 0 0 3 Tabanan 0 44 44 0 88 50 4 Denpasar 0 0 0 0 0 0 5 Badung 0 0 0 0 0 0 6 Gianyar 0 0 0 0 0 0 7 Klungkung 0 0 0 0 0 0 8 Bangli 0 0 0 0 0 0 9 Karangasem 0 44 0 44 88 38 Jumlah 4 88 176 88 356 128 Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan, 2012


Total 220 0 138 0 0 0 0 0 126 484



Tabel 3.21

JENIS BANTUAN SIMANTRI 2009-2012 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Peruntukan Bansos Jenis Komoditi/Alat - Benih jagung - Benih Kc. Tanah - Benih Kedelai - Bibit mangga - Bibit pisang - Bibit Sawo - Bibit Jeruk - Bibit Manggis - Bibit Durian - Bibit Pepaya - Bibit Strawbery - Bibit Cabe - Bibit SAPI - Bibit Kambing - Kandang Ternak - Instalasi Biogas - Rumah Pengol. Pakan - Rumah Pengol.Kompos - Instalasi Pengol. Bio Urine

- Bibit Kopi - Bibit Jambu mete - Bebit Kelapa Genjah - Bibit Nilam - Benih lele/ Karper - Benih Gurami

satuan

kg kg kg phn phn phn phn phn phn phn phn kg Ekr Ekr Unit Unit Unit Unit Unit phn phn phn phn Ekr Ekr

2009 1.200 1.200 200 4 10 10 10 10 10 1.200 4.500 30.000

3.600

2010 9.500 14.500 781 88 40 40 40 40 40 36.000 20.000 106.000 1.920

Jumlah 2011 2012 Jumlah 15.157 7.000 32.857 29.528 11.000 56.228 3810 600 4.410 1500 1200 2.700 17.452 12.000 29.452 300 1300 1.600 12.590 16.000 28.590 7.915 5.000 12.915 7.931 10.000 17.931 7.017 1.000 8.017 3.750 0 3.750 125 100 225 2.920 2.585 6.486 176 88 356 150 125 325 150 125 325 150 125 325 150 125 325 150 125 325 43.000 40.000 120.200 10.700 2.000 37.200 48.279 46.000 94.279 20.000 0 20.000 153.600 198.785 488.385 0 0 5.520

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan, 2012 Untuk mendukung kebijakan daerah dalam rangka stabilisasi harga gabah, maka pemerintah melalui Departemen Pertanian mengembangkan penyalurkan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPMLUEP) untuk pembelian gabah petani. Melalui kegiatan tersebut diharapkan mampu memberikan sumbangan yang signifikan dalam upaya stabilisasi harga gabah baik antar waktu maupun antar wilayah sehingga mampu mendukung tercapainya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, regional dan nasional.




Tujuan yang diharapkan dari kegiatan/program DPM-LUEP : Menjaga stabilitas harga gabah yang diterima petani, meningkatkan pendapatan petani padi, menumbuhkembangkan kelembagaan usaha ekonomi di pedesaan, dan meningkatkan kerjasama antara LUEP dengan petani/kelompok. Adanya dukungan dana LUEP dapat berdampak pada harga gabah di tingkat petani yang dalam tahun 2012 relatif tinggi. Harga rata-rata gabah kering panen di tingkat petani pada tahun 2012 tercatat Rp 3.800-4.000, per kg. Bila dibandingkan dengan tingkat Harga rata-rata gabah kering panen di tingkat petani dalam tahun 2011 tercatat Rp 3.500-3.800, per kg, ada peningkatan sekitar 8,57 persen dan harga tersebut berada diatas HPP (Harga Pembelian Pemerintah : Rp. 2.640 per kg GKP di petani). Dana LUEP mulai disalurkan pada tahun 2003 dengan jumlah sebesar Rp. 4.751.418.000 yang terdiri dari LUEP APBN Rp. 4.075.134.000 dan LUEP APBD sebanyak Rp. 676.284.000 dengan melibatkan sebanyak 53 buah LUEP dan telah digunakan untuk pemebelian gabah sebanyak 3.857 ton GKP. Sedangkan tahun 2004 Jumlah dana LUEP yang telah disalurkan adalah Rp.6.571.844.000 yang terdiri dari LUEP APBN Rp. 4.474.740.000 dan LUEP APBD sebanyak Rp. 2.097.104.000 dengan melibatkan sebanyak 82 LUEP dan digunakan untuk pembelian gabah petani sebanyak 5.343 ton GKP, rincian penyaluran dana LUEP setiap tahun seperti terlihat pada Tabel 28. Perlu dijelaskan bahwa pada TA 2011 dan 2012 tidak tersedia dana LUEP pada DPA, tetapi penyaluran dana LUEP tetap dilakukan yang dananya berasal dari dana LUEP tahun-tahun sebelumnya. Tabel 3.22 Penyaluran Dana LUEP dan Dana Subsidi Pupuk/BUMA Tahun 2013. No

Indikator Sasaran

1

2

Satuan 3

1

Penyaluran dana *) LUEP(Gabah GKP)

Rp1000 Ton

2

Pembinaan LUEP

Unit

3

Penyaluran dana okoop benih padi

Rp.1000

Target 2013 4

Reali. 2013 5

28.172.000 12.000

%

Th. 2010

6

7

28.172.000 12.000

100 100

27.500.000 10.416,67

92

92

100

95

850.000

850.000

100

1.000.000

*).Ta. 2012 tidak ada dana LUEP dalam DPA APBD dan hanya menyalurkan dana LUEP dari dana tahun lalu.

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan, 2012 Jadi

Total dana LUEP padi yang pernah disalurkan secara kumulatif

sampai saat ini (2003-2013) adalah Rp.187.504.464.000, yaitu baik yang




bersumber dari dana APBD maupun dari dana APBN. Ini berarti dari total dana tersebut dapat membeli gabah petani sekitar 114.950 ton GKP. Perputaran dana LUEP tersebut telah digunakan rata-rata sekitar 3-5 kali (turn over) setiap tahun untuk pembelian gabah petani, dan sampai saat ini seluruh dana LUEP telah kembali 100 persen. Sub sidi Pupuk dan Bansos BUMA dan Bansos APBD lainnya, Untuk meningkatkan produktivitas tanaman dengan jalan intensifikasi melalui penggunaan pupuk secara tepat sesuai anjuran, maka Pemerintah Provinsi Bali telah menyalurkan dana sub sidi pupuk mulai Tahun 2006 sebanyak Rp. 2.700.000.000, kemudian tahun 2007 dan tahun 2008 masing-masing sebanyak Rp. 3.330.000.000 dan tahun 2009 sebanyak Rp. 4.269.507.875, sedangkan tahun 2010 dan tahun 2011 masing-masing sebanyak Rp. 4.000.000.000. Sub sidi pupuk ini ditujukan untuk penggunaan pupuk NPK (Phonska) sekitar Rp.600 per kg, tetapi mulai tahun 2009 subsidi pupuk itu ditambah untuk subsidi pupuk organik. Pada Tahun 2011 : Tambahan sub sidi NPK Phonska Rp.500/Kg, petani membayar tunai Rp.2.300 - Rp.500 = Rp.1.000, dan Tambahan sub sidi pupuk Petroganik Rp. 400/Kg, petani membayar tunai Rp. 700–Rp. 400 = Rp.300). Dan tahun 2012 masing-masing sebanyak Rp.4.000.000.000. Sub sidi pupuk ini ditujukan untuk penggunaan pupuk NPK (Phonska) sekitar Rp.600 per kg, tetapi mulai tahun 2009-2012 subsidi pupuk itu ditambah untuk subsidi pupuk. Tabel 3.23 Penyaluran Subsidi Pupuk dan BANSOS BUMA, Jitut/Jides, Jut, Benih padi dan benih Kc.Tanah Tahun 2012 No

Indikator Sasaran

Satuan

Target 2013

Reali. 2013

1 1.

2 Penyaluran Sub sidi Pupuk Penyaluran Bansos BUMA Bansos Jitut, Jalan, Dam, benih padi/ Kc.Tanah

3 Rp.1000

4 4.000.000

5 3.999.800

6 100

Rp.1000

20.000.000-

1.200.000-

94

Rp.1000

8.400 ha-

8.400 ha-

2. 3.

%

100

Th. 2012 7 4.000.000 25.000.000 10.130 ha

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan, 2012 Sedangkan subsidi Alsin berupa Bantuan Uang Muka (BUMA) tahun 2009 sebesar Rp. 300.000.000 untuk pembelian Traktor sebanyak 25 unit (Rp. 12.000.000 per unit), tahun 2010 sebesar Rp. 480.000.000 untuk pembelian Traktor 30 bh dan Power Threser 25 bh, dan tahun 2011 juga sebesar Rp. LAKIP Provinsi Bali Tahun 2013



480.000.000 untuk pembelian Traktor 40 bh. Selain itu untuk TA 2011 mendapatkan Bansos dari dana perubahan berupa bansos Jitut/Jides, jalan tk.usahatani/Jut, dan bantuan benih padi dan Kacang Tanah. Pada TA 2012 hanya mendapat bantuan alat panen padi power threser dari pusat sebanyak 25 unit. Capaian kinerja beberapa kegiatan pokok pertanian tanaman pangan selama 4 tahun antara lain Pemantapan Sentra/Intensifikasi Padi/Palawija 70.000 ha, Pengembangan Buah-buahan mencapai 1.000 ha, Sayuran 200 ha, Pengembangan SIMANTRI 200 unit, Penyaluran Dana LUEP 27,5 milyar per th, Pengembangan PUAP 674 desa, Bantuan Benih 1.000 ton per th, Sub sidi Pupuk/Buma 4,48 milyar per tahun. Evaluasi kinerja beberapa kegiatan pokok bidang perkebunan selama 4 tahun antara lain Produksi Kopi pada tahun 2009 mencapai 14.903 ton dan ditargetkan akan mencapai 15.813 ton pada tahun 2011, demikian juga Produksi Cengkeh dari 4.317 ton pada 2009 ditargetkan menjadi 5.429 ton pada tahun 2011, sedangkan Produksi Perkebunan lainnya diperkirakan sedikit mengalami penurunan. Evaluasi kinerja

beberapa kegiatan pokok

bidang perternakan

selama 3 tahun antara lain Produksi Daging meningkat rata-rata 2,71 persen yaitu dari 118.271 ton pada tahun 2009 menjadi 124.784 ton pada tahun 2011. Demikian pula Produksi Telur meningkat rata-rata 4,5 persen dari 36.757 ton pada tahun 2009 menjadi 40.099 ton pada tahun 2011. Koperasi Provinsi Bali masih tertinggal dibandingkan sejumlah daerah lain seperti Jatim, Jabar, NTB, Jateng dan NTT yang sudah mendahului menjadi Provinsi Koperasi. Pemerintah Provinsi Bali menjadi propinsi koperasi dalam 2011 ini dengan angka prosentase koperasi berkualitas di atas 61 persen. Tahun 2012 Bali menargetkan akan sudah menjadi Provinsi Koperasi. Tetapi, masih ada kendala untuk mewujudkan Bali sebagai Provinsi Koperasi. Pencanangan Bali sebagai Provinsi Koperasi oleh Pemerintah Provinsi Bali bergulir sejak tahun 2009 dan ditargetkan tercapai tahun 2012.




Di Tahun 2012, 3 (tiga) koperasi di bali telah masuk daftar koperasi skala besar nasional. Selanjutnya pada tahun 2013, dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali kembali akan mengajukan 3 (tiga) koperasi untuk masuk ke tingkat nasional. Gerakan-gerakan koperasi saat ini, predikat Provinsi Koperasi tercapai, hal ini dilihat dari terutama persyaratan yang paling prinsip adalah dari 9 (sembilan) Kabupaten/Kota di Bali, minimal 5 (lima) kabupaten sudah sebagai kabupaten penggerak koperasi. Pada tahun 2011 Bali sudah memiliki 7 kabupaten penggerak koperasi. Yang belum hanya Tabanan dan Bangli. Bahkan, Badung sejak tahun 2007 sudah sebagai kabupaten penggerak koperasi. Syarat kedua, koperasi aktif di provinsi minimal 75 persen. Pemerintah Provinsi Bali koperasi aktifnya sudah mencapai di atas 90 persen. Yang menjadi kendala adalah ada pada syarat ketiga, yakni minimal 50 persen koperasi harus berkualitas. Bali memiliki koperasi berkualitas hanya mencapai kualitas 45 persen, saat dinilai tim surveyor independen dari pusat tahun 2009-2010. Dari kendala itu, tahun 2010-2011 Pemerintah Provinsi Bali melanjutkan melakukan pemeringkatan Koperasi Berkualitas. Total tambahan pemeringkatan tahun 2011 diharapkan 563

Koperasi. Dengan adanya

tambahan 563 Koperasi yang masuk pemeringkatan, Koperasi yang masuk kategori berkualitas 2.322 atau 61,66 persen. Hal ini berkat antusiasme masyarakat lewat munculnya gerakan koperasi yang terus meningkat serta adanya keberpihakan pemerintah dengan fasilitas yang diberikan kepada koperasi seperti kredit tanpa agunan. Sebanyak 4.149 koperasi di Bali mampu mempekerjakan tak kurang dari 17 ribu orang. Melihat kondisi seperti ini, pertumbuhan dan kualitas koperasi harus terus ditingkatkan. Jika citra positif koperasi meningkat, akan tumbuh kepercayaan pada anggota dan masyarakat. Koperasi akan lebih meningkat lagi dan akan tumbuh

terus

sehingga

mampu

membuka

lapangan

kerja

dan

mensejahterakan anggota. Dengan Bali sebagai Provinsi Koperasi, akan tumbuh citra positif, citra positif menumbuhkan kepercayaan, kepercayaan menumbuhkan fanatisme untuk memanfaatkan koperasi.




Dalam mewujudkan Provinsi Koperasi tersebut terdapat tiga kendala pokok dalam koperasi yakni SDM, modal, dan pasar. Yang paling berkendala adalah masalah SDM. Disebabkan pula karena kebanyakan koperasi dikelola secara tradisional, belum memanfatkan administrasi yang profesional, masih mengedepankan sistem kekeluargaaan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kementerian, tiap tahun menyediakan dana pelatihan atau Bintek (bimbingan teknis) kepada anggota koperasi supaya bisa mengelola koperasi dengan profesional. Terkait upaya menumbuhkan koperasi berkualitas, Dinas Koperasi Provinsi Bali telah melakukan koordinasi dengan seluruh dinas yang menangani

koperasi

Kabupaten/Kota

se-Bali,

bahwa

di

tahun-tahun

mendatang, sebelum mengeluarkan izin koperasi, mereka wajib menyerahkan satu orang tenaga/SDM untuk diberikan pelatihan/bintek. SDM ini harus betul-betul sudah mendapatkan pendidikan koperasi dengan sertifikat. Setelah itu baru akan dikeluarkan izin koperasinya. Di tahun 2012 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali mencatat, sekitar 10 persen dari 4.407 koperasi di wilayah itu berkinerja kurang baik aktif atau dalam kondisi tidak sehat. Berdasarkan catatan sampai sekarang dari 4.407 koperasi,

sebanyak

346

koperasi

dinilai

dalam

kondisi

tidak

sehat.

Saat ini sebanyak 90 persen di antaranya aktif dan hanya 10 persen yang tidak aktif. persentase melebihi rata-rata tingkat nasional yang mencapai 25 persen tidak aktif. Bahwa dari jumlah itu, 129 koperasi di antaranya merupakan binaan pemerintah provinsi yang juga semuanya berkinerja aktif. Sebelumnya 21 koperasi itu berkinerja tidak aktif dengan sembilan koperasi dibekukan karena tidak ada pengurus dan anggota, dua koperasi lain membubarkan diri, dan sembilan koperasi lainnya ingin beroperasi kembali. Perkembangan peragaan koperasi tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 untuk koperasi aktif maupun non aktif mengalami peningkatan tetapi jumlah anggota mengalami penurunan volume usahanya. Data tahun 2013 merupakan angka perkiraan/estimasi.




Tabel 3.24 Perkembangan Keberadaan Koperasi di Provinsi Bali Tahun 2008 s.d. 2012 No

Tahun

Aktif

Non aktif

Anggota

Karyawan

Vol. Usaha

(buah)

(buah)

(orang)

(orang)

(Rp.juta)

1

2008

3.248

256

849.781

13.902

3.646.021,22

2

2009

3.457

232

859.628

14.155

4.028.555,78

3

2010

3.766

383

892.292

17.635

6.707.331,90

4

2011

3.883

469

832.900

18.029

5.321.441,00

5

2012

4.066

448

843.287

18.813

5.177.256,64

Sumber : Bappeda Provinsi Bali, 2013 Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Bali telah membuat pedoman yakni izin pendirian koperasi belum bisa diproses tanpa adanya pelatihan bagi para manajer koperasi. Izin belum bisa diproses kalau mereka belum mengikuti pelatihan. Sehingga hal itu bisa menumbuhkan koperasi yang berkualitas. Usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan koperasi di daerah bali dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, dari data dinas koperasi dan UKM Provinsi Bali jumlah UMKM tahun 2011 mencapai 233.334 unit yang terdiri dari sector informal 169.119 unit dan sector formal 64.215 unit.

Tingginya pertumbuhan UMKM di Bali mempunyai dampak positif dari segi penyerapan tenaga kerja, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya khususnya di bidang ekonomi dan peningkatan pendapatan domestic regional bruto. Walau sedemikian besar perannya, UMKM di Bali masih menghadapi berbagai kendala lemahnya jaringan pasar, rendahnya kualitas SDM yang dimiliki, masalah produksi dan teknologi serta masalah permodalan. Mengatasi kendala dalam pemenuhan modal bagi UMKM pemerintah daerah Provinsi Bali mendirikan perusahaan penjaminan kredit daerah (Jamkrida Bali). Dengan dorongan dari BI cabang Denpasar dan dukungan pihak Legislatif maka pada tanggal 21 November 2010 berdirilah perusahaan penjaminan milik masyarakat Bali dengan nama PT Jamkrida Bali Mandara. PT

Jamkrida

Bali

Mandara

ini

diharapkan

mampu

mengatasi

permasalahan kekurangan modal usaha bagi UMKM yang usahanya layak namun kesulitan mengakses kredit karena keterbatasan agunan. Sampai pada akhir desember 2011 saham PT Jamkrida Bali mendapat dukungan yaitu:






Pemda Prov Bali Rp. 50 Miliar



Pemkab Karangasem Rp.75 juta



Pemkab Bangli Rp.500 juta



Pemkab Gianyar Rp. 500 juta



Pemkot Denpasar Rp.500 juta



Pemkab Badung Rp. 500 juta



Pemkab Tabanan Rp. 100 juta



Total Rp.52.175.000.000,Dengan asumsi UMKM yang dapat dijamin sebanyak 10.417 unit

usaha dengan rata-rata kredit 50 juta/nasabah. Diharapkan akan mampu memberikan multiplier effect atau daya ungkit bagi perkembangan sector usaha lain terkait dengan usaha yang menerima kredit dan mendapat penjaminan PT Jamkrida Bali Mandara tersebut. Dalam upaya mengemban misi dari pihak-pihak yang berkepentingan, PT Jamkrida Bali Mandara telah menjalin kerjasama penjaminan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Bali dan Lembaga Keuangan non Bank PT Sarana Bali Ventura. Persyaratan utama mendapat penjaminan adalah : UMKM harus visible atau layak mendapat kredit dari bank atau lembaga keuangan. Produk jaminan yang diluncurkan PT Jamkrida Bali Mandara adalah sebagai berikut : a.

Penjaminan kredit mikro dan kecil : untuk membiayai sector usaha mikro dan kecil atau penjaminan kredit usaha produktif

b. Penjaminan kredit multiguna : untuk membiayai berbagai keperluan nasabah

perorangan

atau

anggota

koperasi

karyawan yang berpenghasilan tetap dengan

pegawe

atau

koperasi

coverage resiko kemacetan

kredit baik alas an kematian,PHK maupun kredit macet lainnya. c.

Penjaminan

kredit konstruksi pengadaan barang dan jasa : untuk

membiayai pekerjaan konstruksi atau pengadaan barang dan jasa atau pengadaan proyek yang dibiayai berdasarkan APBN,APBD, dana BUMN dan dana BUMD. d. Penjaminan kredit linkage program : untuk penjaminan yang disalurkan kepada end user melalui kerja sama pola executing antara bank atau




lembaga keuangan lainnya dengan BPR dan Koperasi sebagai pihak terjamin. Tabel 3.25 Data Penjaminan sampai dengan 30 September 2013 KETERANGAN

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Total

Plafond Kredit Nilai Penjaminan Jumlah Terjamin

38,337,500,000

564,675,600,000

195,698,700,020

798,711,800,020

31,633,750,000 464

107,424,235,000 4,875

165,871,529,938 2,306

304,929,514,938 7,645

Sumber : Bappeda Provinsi Bali, 2013 2.5 Sasaran Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pelestarian Kebudayaan Provinsi Bali memiliki keterbatasan yang nyata terhadap ketersediaan SDA, akan tetapi di sisi lain memiliki kebudayaan daerah dan jasa-jasa lingkungan alam yang merupakan potensi dan andalan sebagai sumber pembangunan.

Prioritas

Pembangunan

daerah

Bali

diarahkan

pada

pembangunan ekonomi di bidang pertanian dalam arti luas, pariwisata, dan industri kerajinan. Oleh karena itu, pembangunan daerah digerakkan melalui 2 (dua) basis utama, yaitu basis sumber daya alam dan basis sumber daya manusia yang ada di daerah. Pembangunan daerah Bali berlandaskan pada kebudayaan yang dijiwai oleh Agama Hindu dan Konsep Tri Hita Karana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui menyeimbangkan tujuan ekonomi, pelestarian budaya, dan lingkungan hidup, oleh karena itu dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di

Bali

pengelolaan

lingkungan

dilaksanakan dengan menerapkan falsafah Tri Hita Karana tersebut. Menyikapi berbagai persoalan lingkungan hidup di Bali. Provinsi Bali telah mendeklarasikan program pengelolaan lingkungan dengan pendekatan yang holistik dan komprehensif yaitu Program Bali Green Province. Bali Green Province adalah komitmen Pemerintah Provinsi Bali bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali, swasta, LSM, Perguruan Tinggi, sekolah, Desa Pekraman dan seluruh komponen masyarakat Bali, dengan segala daya dan upaya untuk mewujudkan Bali yang bersih, sehat, nyaman, lestari dan indah




bagi generasi kini dan akan datang menuju tercapainya Bali yang maju, aman, damai dan sejahtera (Bali Mandara). Tiga strategi utama untuk menjalankan program Bali Green Province yaitu: 1)

Green Culture : Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya (kearifan lokal) yang berwawasan lingkungan hidup, termasuk berbagai aktivitas keagamaan baik yang berskala kecil, menengah maupun besar.

2)

Green Economy : Mewujudkan perekonomian Daerah Bali yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun tetap dapat menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk generasi masa kini dan yang akan datang.

3)

Clean and Green : Mewujudkan lingkungan hidup Daerah Bali yang bersih dan hijau, sehingga dapat terbebas dari pencemaran dan kerusakan sumberdaya alam. Respons terhadap upaya pengelolaan lingkungan dilakukan melalui

pendekatan struktural dan non struktural.

Pendekatan struktural melalui

pengembangan berbagai sarana dan prasarana lingkungan dan peningkatan kegiatan rehabilitasi lingkungan dalam rangka mempercepat pemulihan kondisi lingkungan yang mengalami degradasi. Pendekatan non-struktural melalui pengembangan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan meliputi

kebijakan,

rencana

dan

program

pembangunan,

memperkuat

kelembagaan serta anggaran; peningkatan kesadaran, kepedualian dan peran aktif

masyarakat

dalam

pengelolaan

lingkungan,

peningkatan

ketaatan

mayarakat terhadap lingkungan, mengembangkan kemitraan pengelolaan lingkungan dan pendidikan bermuatan lingkungan hidup. Penduduk dan aktivitasnya merupakan sumber utama tekanan terhadap lingkungan hidup. Secara teoritis, tekanan lingkungan hidup berbanding lurus dengan jumlah penduduk serta penggunaan sumberdaya alam serta jasa-jasa lingkungan dan dampak kerusakan dan/atau pencemaran yang ditimbulkan persatuan penggunaannya. Aktivitas pembangunan dalam sektor pariwisata di Provinsi Bali juga menimbulkan tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup. Penurunan jumlah lahan pertanian




produktif akan boros lahan dan ketiadaan perlindungan terhadap sector pertanian di Bali. Beberapa faktor yang menjadi pendorong semakin maraknya alih fungsi lahan produktif yaitu tidak terkontrolnya perluasan investasi lahan dan sumber daya alam dengan tidak mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung Bali, seperti : Hotel, Villa, lapangan golf, bisnis proferty, dan lain sebagainya. Serta menurunnya kualitas dan kuantitas kawasan hutan, danau, daerah resapan maupun daerah daerah aliran sungai sehingga menurunkan ketersediaan air. Pemerintah Provinsi Bali hingga tahun 2013 telah melakukan upayaupaya pengelolaan lingkungan hidup melalui program/kegiatan antara lain Penyusunan RAD-GRK, Program Pengendalian Pencemaran oleh Sampah, Pemantauan Kualitas Air, Pemantauan Kualitas Udara, Analisi Kualitas Air Limbah, Pengendalian Pencemaran Karbon Monoksida dan Bahan Perusak Ozon, Pengendalian Pencemaran Limbah B3, Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan

SDA,

Pengendalian

Pemanfaatan

Ruang,

Penataan

dan

Pengelolaan Lingkungan Menuju Bali Green Province, Rehabilitasi Kerusakan Danau, Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan, Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistim Pesisir dan Laut, Penegakan Hukum Lingkungan, Penaatan Hukum Lingkungan,

Pengembangan Desa Sadar Lingkungan,

Kemitraan Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup, dan Peningkatan Sarana Prasarana dan Jejaring Laboratorium Lingkungan. Beberapa capaian yang terealisasi hingga tahun 2012 antara lain : rekomendasi dokumen AMDAL yang ditetapkan oleh Komisi AMDAL Daerah Provinsi Bali tahun 2011 sebanyak 28 buah, 9 laporan BKPRD dan 9 Laporan kegiatan wajib AMDAL UKL. Sedangkan rekomendasi AMDAL tahun 2012 sebanyak 24 buah rekomendasi dokumen AMDAL, 9 laporan BKPRD dan 9 laporan kegiatan wajib AMDAL UKL. Tahun

2011,

Kegiatan

Pengendalian

Persampahan

mengadakan

pelatihan pengelolaan sampah untuk 40 orang peserta dan pameran tentang pengelolaan sampah selama 3 hari yang bertempat di Art Centre Denpasar. Sedangkan pada tahun 2012 telah diadakan pengadaan 176 unit bak sampah, 24 unit gerobak sampah, 12 unit mesin potong rumput yang di serahkan




kepada desa di seluruh kab./kota. Disamping itu juga telah diadakan pelatihan pengelolaan sampah untuk 40 orang peserta. Pada Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Persampahan

di tahun 2011, telah

mengadakan 6 unit depo sampah, 11 paket peralatan pengelola sampah, dan 12 unit mesin potong rumput. Selama tahun 2011, penanganan kasus lingkungan hidup sebanyak 27 kasus, dan Penilaian Peringkat Kinerja Pentaatan Lingkungan Perusahaan (PKPLP) untuk kegiatan yang berijin sebanyak 27 unit/usaha. Sedangkan pada tahun 2012, terdapat 35 penanganan kasus lingkungan hidup dan 27 unit/usaha

untuk

Penilaian

Peringkat

Kinerja

Pentaatan

Lingkungan

Perusahaan (PKPLP) untuk kegiatan yang berijin . Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas untuk urusan lingkungan hidup dari tahun 2011 – 2013 adalah sebagai berikut : Tabel 3.26 Pencapaian Sasaran Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pelestarian Kebudayaan. Indikator 1 Pengembangan sekolah Percontohan berwawasan Lingkungan hidup (eco School) Pengembangan kualitas SDM lingkungan hidup Pengawasan dan pembinaan instrumen lingkungan Penegakan hukum lingkungan. Sosialisasi Green Province secara berkelanjutan Pengembangan sarana pengelolaan sampah (WWG, Takura dan Pengkomposan.

Capaian Realisasi 2011 2012 2 4 4 sekolah 8 sekolah (44%)

Target 2013 5 9 sekolah

Realisasi 2013 6 n/a

66 org (60%)

66 org

110 org

n/a

48 lokasi (60%)

64 lokasi

80 lokasi

80 lokasi

90 kasus 127 (57%) kasus 18 kec. 57 kec. (32%)

157 kasus 57 kec.

157 kasus n/a

221 unit 40 unit (32%)

651 unit

n/a




1 Pemantauan Kualitas Air Pemantauan Kualitas Udara

2 62 Titik sampling 36 Titik sampling




Analisis Kualitas Air Limbah

-

50 Titik Sampling

20 Titik Sampling

20 Titik Sampling

Pengendalian Pencemaran Karbon Monoksida dan BPO

44 usaha bengkel AC/ Referigerator

36 usaha bengkel AC/ Referigerator 1 paket iklan tayangan masyarak at



Pengembangan Data 50 Paket dan Informasi buku Lingkungan laporan dan Data SLHD Peningkatan Sarana Pembinaa Prasarana dan n 13 Lab. Jejaring Lingkunga Laboratorium n Lingkungan Prov/Kab /Kota

50 Paket buku laporan dan Data SLHD 1 Paket peralatan laboratori um Pembina an 13 Lab. Lingkung an Prov/Kab / Kota



Sumber

: Biro Ekbang Setda Provinsi Bali 2011, 2012, dan 2013 RPJMD Provinsi Bali diolah

Dengan melihat permasalahan di atas, ada beberapa upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Bali antara lain meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah dengan baik dan benar, pembinaan dan pengendalian sumber-sumber pencemaran udara, penyelenggaraan PROPER (Program Peningkatan Kinerja Perusahaan), pengendalian limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), meningkatkan pengawasan terhadap tata guna lahan yang sesuai dengan tata ruang, Meningkatkan pengelolaan konservasi dan LAKIP Provinsi Bali Tahun 2013



pendayagunaan sumber-sumber alam dan pelestarian keanekaragaman hayati (biodiversitas), meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, dan meningkatkan peran serta masyarakat/pemberdayaan masyarakat perlu segera ditangani melalui Pendidikan, latihan, sosialisasi, Fasilitasi sarana dan prasarana, Tegakkan aturan dengan keras dan jelas dengan kegiatan pembinaan dan Pentaatan Hukum lingkungan dan Optimalisasi kegiatan pendidikan hukum lingkungan. Dari tabel di atas, pencapaian prioritas Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pelestarian Kebudayaan antara lain pengembangan sekolah percontohan berwawasan lingkungan hidup (eco school) pada tahun 2011 tercapai 44 persen dari (terdapat 4 Sekolah yang dijadikan contoh

sekolah

berwawasan lingkungan. Tahun 2012 tercapai 8 sekolah yang dijadikan contoh sekolah berwawasan lingkungan dari 6 sekolah yang ditargetkan. Selanjutnya di tahun 2013 menargetkan sebanyak 9 sekolah untuk dijadikan percontihan sekolah berwawasan lingkungan. Selanjutnya

melaksanakan

pengembangan

kualitas

SDM

bidang

lingkungan hidup yang ditargetkan di tahun 2013 sebanyak 110 orang dan baru tercapai 66 orang atau 60 persen selama pelaksanaan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Dan di tahun 2012 terealisasi 66 orang (SDM) yang meningkat pengetahuannya tentang lingkungan hidup. Dalam rangka pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan dilaksanakan pengawasan dan pembinaan intrumen lingkungan yang disasar sebanyak 80 lokasi di tahun 2013, dan baru terealisasi 48 lokasi atau 60 persen di tahun 2011. Dan di tahun 2012 terealisasi 64 lokasi yang mendapat pengawasan dan pembinaan terhadap instrumen lingkungan. Selanjutnya penegakan hukum lingkungan perlu juga ditegakkan dimana 157 kasus yang ditargetkan tuntas diselesaikan pada tahun 2013, baru 90 kasus (57 persen) yang diselesaikan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. Di tahun 2012 terealisasi 127 kasus dari 120 kasus yang ditargetkan penegakkan kasus tentang lingkungan. Dalam rangka mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan lestari (bali green province) masyarakat diberikan sosialiasi mengenai Bali Green




Province secara berkelanjutan, dimana di tahun 2013 yang ditargetkan 57 kecamatan yang diberikan sosialiasi, baru terealisasi 18 kecamatan (32 persen) dari tahun 2009 sampai dengan 2011. Di tahun 2013 terealisasi 57 kecamatan dari 39 kecamatan yang ditargetkan untuk diberikan sosialisasi mengenai Green Province. Dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan

melalui

kearifan

local,

pemerintah

mengembangkan

sarana

pengelolaan sampah dari yang ditargetkan di tahun 2013 sebanyak 651 unit dan baru terealisasi 221 unit (32 persen) dari tahun 2009 sampai dengan 2011. Di tahun 2012 dari 337 unit sarana pengelolaan sampah yang direncanakan untuk diberikan, terealisasi Cuma 40 unit saja. Kebudayaan Pemerintah Provinsi Bali setiap tahun menyelenggaraakan Pesta Kesenian Bali, tidak hanya menampilkan ratusan sekaa/grup kesenian dari Kabupaten/Kota di Bali tetapi juga diikuti partisipan dari kesenian provinsi lain

dan

kesenian

manca

negara.

Selain

Pesta

Kesenian

Bali,

juga

diselenggarakan festival seni dan budaya di lokasi-lokasi pariwisata seperti Festival Nusa Dua, Festival Kuta, Festival Sanur dan Festival Tanah Lot. Jumlah penyelenggaraan festival kesenian budaya di Bali yang bersifat nasional maupun internasional pada tahun 2012 adalah sebanyak 30 festival. Di Bali Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya tersebar di ribuan desa pakraman maupun sanggar-sanggar kesenian. Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, pada tahun 2008 jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya sebanyak 2.835, pada tahun 2009 sebanyak 2.847, tahun 2010 sebanyak 2.865, dan pada tahun 2011 serta tahun 2012 sebanyak 2.871. Selain Taman Budaya di Provinsi Bali, masing masing kabupaten/kota juga memiliki sarana penyelenggaraan seni budaya yang namanya berbeda, seperti Gedung Pendopo Kesari di Jembrana, Gedung Mario di Tabanan, Gedung Giri Kusuma di Bangli, Gedung Kesenian Gede Manik di Buleleng, Balai Budaya di Gianyar, Gedung Kesenian di Karangasem.




Benda, situs dan cagar budaya di Bali berbeda dengan daerah lain di Indonesia, karena di Bali sebagian besar masih difungsikan oleh masyarakat Bali sehingga bersifat hidup. Tercatat 96 persen benda situs dan kawasan cagar budaya yang di lestarikan dari total 502 benda situs. 2.6 Sasaran : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban, Pengelolaan Bencana Serta Pengamanan terpadu Bestandar Internasional Capaian prioritas peningkatan Ketentraman dan Ketertiban, Pengelolaan Bencana serta Pengamanan Terpadu Berstandar Internasional dengan Penyediaan sistem deteksi dini meliputi pengadaan Alat-alat keamanan, Pemeliharaan CCTV, Pelatihan

aparatur

dibidang

intelijen,

Bantuan-bantuan

alat

keamanan,

keterlibatan beberapa pihak terkait dalam deteksi dini. Bahwa aksi terorisme perlu tetap diwaspadai karena sifat dan perilaku gerakannya dapat bermutasi dengan cepat, dari aksi yang terang-terangan menjadi aksi yang bersifat tidak terlihat, nonaktif, dan regeneratif. Langkahlangkah yang telah dilakukan melaksanakan koordinasi dan komunikasi intensif dengan komuniti intelijen baik di Bali maupun di Jateng, Jatim dan NTB, meningkatkan kualitas SDM dengan diklat intelijen baik di BAIS TNI maupun di BIN, Mengoptimalkan peran KOMINDA, mengupayakan menggalang, membangun dan memelihara jaring intelijen. Tabel 3.27 Pencapaian Sasaran Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban, Pengelolaan Bencana serta Pengamanan Terpadu Berstandar Internasional. Indikator 1

Capaian 2011 2

Realisasi 2012 3

Target 2013 4

Realisasi 2013 5

Jumlah aparatur yang dilatih bidang Intelejen

90 org (69%)

25 org

130 org

90 org (69%)

Jumlah sarana dan prasarana sistem (CCTV) untuk Deteksi dan pencegahan Dini

15 CCTV (52%)

5 CCTV

29 CCTV

15 CCTV (52%)




1 Jumlah masyarakat yang Meningkat wawasannya Tentang wawasan kebangsaan, kesadaran bela negara dan ideologi

2 1.200 org (67%)

3 100 org

4 1.800 org

5 1.200 org (67%)

Jaring deteksi dini

280 org (67%)

82 org

420 org

280 org (67%)

Sumber

: Biro Ekbang Setda Provinsi Bali 2011 dan 2012, RPJMD Provinsi Bali diolah

Dalam rangka mengantisipasi ketentraman dan ketertiban masyarakat guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, Badan Kesbangpol Provinsi Bali sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2011, sampai dengan Tahun 2013 telah memasang 5 (lima) unit kamera CCTV masing-masing dipasang di : 2 (dua) unit Kantor Gubernur Bali (di pintu depan dan pintu belakang), 1 (satu) unit di sekitar Pura Jagatnatha, 1 (satu) unit di sekitar Pura Batur Kabupaten Bangli, 1 (satu) unit di Pura Gua Lawah Kabupaten Klungkung. Dan sampai dengan Tahun 2013, telah terpasang 16 (enam belas) unit Camera CCTV analog di sekitar Kantor Gubernur Bali antara lan:  1 (satu) unit di Pintu masuk Kantor Gubernur sebelah barat;  1 (satu) unit di pintu keluar Kantor Gubernur sebelah timur;  1 (satu) unit di pintu belakang Kantor Gubernur;  1 (satu) unit di parkir Timur Kantor Gubernur;  1 (satu) unit di parkir Barat Kantor Gubernur;  1 (satu) unit di Loby Utama unit II lantai I;  1 (satu) unit di Pintu utara Unit II lantai I;  1 (satu) unit di Loby Utama Unit III lantai I;  1 (satu) unit di Pintu Utara Unit III lantai I;  1 (satu) unit di Pintu Timur Unit I;  1 (satu) unit di Pintu Tengah Unit I;  1 (satu) unit di Pintu Barat Unit I;  1 (satu) unit di Loby Wiswa Sabha; LAKIP Provinsi Bali Tahun 2013



 1 (satu) unit di Unit II Lantai I R. CCTP;  1 (satu) unit di Unit II Lantai I R. CCTP;  1 (satu) unit di Unit II Lantai I R. CCTP; Selain itu, Camera CCTV analog juga telah terpasang sebanyak 6 (enam) di Lokasi Rumah Jabatan Gubernur/Jaya Sabha meliputi;  1 (satu) unit di Pintu belakang Gedung Jaya Sabha;  1 (satu) unit di Pintu Masuk Gedung Jaya Sabha;  1 (satu) unit di Halaman belakang Gedung Jaya Sabha;  (tiga) unit di Ruang Kasub. Bag di Jaya Sabha; Adapun biaya perawatan terhadap CCTV maupun Camera CCTV analog tersebut diatas, telah dilaksanakan melalui Dana yang tersedia dalam DPA SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun Anggaran 2013 pada pekerjaan pemeliharaan

CCTV pada Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, sebesar Rp. 198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah). Pemasangan Closed Circuit Television (CCTV) merupakan upaya preventif dalam rangka pencegahan secara dini terhadap tindakan kejahatan yang dilakukan pihak tidak bertanggung jawab.

Dengan CCTV, akan

termonitor segala tindakan yang dilakukan, sehingga setiap individu ataupun kelompok ada ”rasa takut/enggan” melakukan tindakan kriminal. Efektifitas keberadaan CCTV telah membantu upaya menciptakan keamanan wilayah, khususnya di tempat umum/tempat strategis. Selama ini banyak kasus yang terekam melalui pesawat CCTV bisa segera ditindaklanjuti. Hal ini membuktikan, keberadaan CCTV sudah memberikan arti yang cukup penting bagi upaya menciptakan keamanan wilayah.

Namun demikian,

kondisi keamanan suatu wilayah tidak bisa hanya mengandalkan keberadaan CCTV.

Untuk

itu,

kawasan

yang

telah

dipasangi

CCTV

juga

tetap

menggunakan sistem keamanan yang berbasis masyarakat. Artinya, sistem patroli yang dilakukan oleh aparat berwenang (Kepolisian), juga melibatkan sejumlah komponen masyarakat. Harus disadari bahwa CCTV hanya sebuah




alat bantu dalam menciptakan keamanan di suatu wilayah. Tanggung jawab utama masalah ini tetap pada peran serta masyarakat setempat. Untuk mengantisipasi kerawanan dibidang Suku, Agama, Ras, yang mengundang potensi kerawanan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional, sampai saat ini telah dilaksanakan Bintek Pemantapan Wawasan Kebangsaan, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) serta Forum Penguatan Pendidikan Kebangsaan dan Pembinaan Ideologi. Dalam upaya meningkatkan kecerdasan masyarakat dalam berpolitik diperlukan terciptanya mindset yang sama dalam pembangunan politik yang ditempuh melalui forum komunikasi dan konsoltasi ormas, LSM, dan yayasan provinsi

Bali,

Fasilitasi

kegiatan

organisasi

kemasyarakatan,

dan

pengembangan dan pemberdayaan partai politik, sebagai bagian infra struktur politik untuk menunjang program pemerintah dalam pembangunan politik Terkait dengan upaya peningkatan ketentraman

dan ketertiban,

pengamanan terpadu berstandar internasional ada beberapa kegiatan yang telah terealisasi tahun 2011 yaitu terlaksananya kegiatan Pembekalan pemanfaatan fungsi jaringan deteksi

dini dan pengawasan orang asing dan

pemantauan ijin penelitian, Pengembangan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, melaksanakan operasional/koordinasi komintel serta Pengembangan

sistem

jaringan

komunikasi

terinskripsi

pemantauan

keamanan terpadu standar internasional. Selanjutnya pada tahun 2012 telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi Permendagri Nomor 49 tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat di Daerah, sosialisasi Permendagri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah, Sosialisasi Forum Kewaspadaan ini Masyarakat (FKDM), dan bintek FKDM sebanyak 30 orang. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengantisipasi hal di atas antara lain

dengan

meningkatkan

koordinasi

dengan

Kabupaten/Kota

untuk

meningkatkan peran petugas di pintu-pintu masuk Bali dan meningkatkan peran Hansip/Linmas dalam melakukan monitoring penduduk pendatang.




2.7 Sasaran : Peningkatan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pembangunan

infrastruktur

jalan

mendapat

perhatian

serius

Pemerintah Provinsi Bali, sebab ketersediaan prasarana jalan yang baik dan berkualitas menjadi syarat mutlak dalam upaya memajukan perekonomian Pulau Bali. Lebih dari itu, jalan yang berkualitas merupakan salah satu faktor pendukung pembangunan sektor pariwisata. Menyadari hal tersebut, pada tahun anggaran 2013 ini Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas PU mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 164,96 Milyar untuk penanganan infrastruktur jalan. Alokasi dana sebesar itu antara lain dimanfaatkan untuk pemeliharaan jalan provinsi sebesar Rp. 71,81 milyar lebih atau sebesar 43,53 persen, peningkatan jalan sebesar Rp. 88,01 milyar lebih atau 53,35 persen. Dana juga dialokasikan untuk perencanaan dan pengawasan tehnik jalan dan jembatan Rp. 4,54 milyar lebih serta koordinasi dan pemeliharaan peralatan sebesar Rp. 589,3 juta. Tidak semua jalan di Bali ini statusnya Jalan Provinsi. Ada juga jalan nasional dan kabupaten. Sesuai dengan data Dinas PU Bali, panjang ruas jalan provinsi hingga saat ini 860, 53 KM dan tersebar di sembilan kabupaten/kota. Dari total ruas jalan provinsi tersebut, sepanjang 35,505 KM dilakukan peningkatan jalan, sementara sisanya mendapat pemeliharaan rutin. Berdasarkan fungsinya, jaringan jalan dapat dibedakan atas jalan arteri, jalan kolektor dan

jalan lokal. Panjang jaringan jalan arteri di Bali

sampai tahun 2012 adalah jalan Arteri 419,89 km, jalan kolektor I 169,53 Km dan

Kolektor II 462 km dan jalan lokal 421,07 km. Berdasarkan jenis

permukaan, seluruh panjang jalan nasional telah beraspal, dan jalan Provinsi yang beraspal 875,57 km, jalan tanah 7,50 km, sedangkan jalan kabupaten yang beraspal 5332,30 Km, jalan kerikil 175,09 km dan 458,34 Km jalan tanah. Dengan kondisi topografi daerah Bali yang banyak terdapat aliran sungai, maka agar prasarana jalan menjadi satu kesatuan sistem jaringan, prasarana jalan tersebut memerlukan adanya bangunan jembatan. Jumlah seluruh jembatan sampai dengan tahun 2013 sebanyak 826 buah dengan panjang bentang jembatan 15.984,78 meter, terdiri dari jembatan LAKIP Provinsi Bali Tahun 2013



nasional 222 buah dengan panjang bentang 5.211,24 meter, jembatan provinsi 137 buah dengan panjang bentang 3.503,70 meter dan jembatan kabupaten 467 buah dengan panjang bentang 7.269,84 meter. Pencapaian prioritas Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Bali Tahun 2013 disampaikan pada Tabel berikut. Tabel 3.28 Pencapaian Sasaran Peningkatan Pembangunan Insfrastruktur Wilayah Indikator

Capaian 2011 2

1 Penanganan Kondisi Jalan - Mantap - Tidak mantap Prasana Irigasi - Saluran pembawa Pantai terabrasi Penumpang Transbagita Sumber

:

Realisasi 2012 3

Target 2013 4

673,37 km 187,16 km

80,42 persen 19,58 persen

774,477 km 84,053 km

223.130 km 184 km

2.072,95 km

181,70 km

295,320 km 87,54 km

205.101 org

626.051 org

647.485 org

Realisasi 2013 5 684,37 Km 176,16 Km 12,228 Km 0,409 Km 801.829 org

Biro Ekbang Setda Provinsi Bali 2011, 2012 dan 2013 RPJMD Provinsi Bali diolah

Bali sebagai Pulau Dewata salah satu Destinasi berlangsungnya

Event

Internasional

menuntut

Pariwisata dan tempat semua

pihak

untuk

memperhatikan Kondisi Infrastruktur sebagai salah satu upaya Meningkatkan pertumbuhan Ekonomi dan mempercepat Pertumbuhan Ekonomi dan salah satu cara yang paling sederhana untuk mengangkat Citra Bangsa

Sehingga

ada

beberapa Isu Infrastruktur yang harus direspon diantaranya : Kondisi Jalan Yang Belum Mantap, Volume Lalu Lintas, dan Over Weight (Kelebihan Tonase) Permasalahan Pokok Volume Lalu-Lintas Jalan Provinsi di Bali antara lain beberapa

Ruas Jalan

Provinsi

telah mengalami Tingkat Pelayanan Jenuh

diantaranya Jalan Hasanudin-Jalan Udayana, Jalan Surapati, Jalan

Gunung

Agung-Gunung Sanghyang dan lain-lain. sehingga program-program pendukung manajemen dan rekayasa lalu-lintas

menjadi

skala

yang cukup

prioritas

untuk mengurangi kemacetan lalu lintas pada ruas-ruas Jalan Provinsi. Terbatasnya Pengembangan Sub Sistem Jaringan dgn Pertumbuhan Kendaraan yang jauh lebih pesat akan menimbulkan Degradasi Level Of Service, untuk itu Sistem Angkutan Umum Massal

(AUM) kami berikan perhatian khusus LAKIP Provinsi Bali Tahun 2013



sebagaimana kota-kota Metropolitan Lainnya di Dunia. Beban lalu-lintas yang didukung beberapa Jalan Provinsi di Bali melebihi daya dukung jalan, sehingga menyebabkan Kerusakan Dini, sehingga Sub Sistem Kelembagaan yang ada perlu diperkuat

serta

peningkatan

kesadaran

para

penyedia

jasa

(Pemilik

Kendaraan/Sopir/Perusahaan) perlu untuk ditingkatkan. Jalan yang direncanakan dengan Beban Gandar 8 Ton selanjutnya menerima Beban Gandar 16 Ton, akan menyebabkan Umur Rencana Menjadi 1/16 dari Umur Rencana Standar

yang direncanakan. Akibatnya terjadi

Kerusakan Dini maka Biaya pemeliharaan menjadi 16 Kali dari Biaya Standar. Permasalahan Pokok Jalan di Bali, antara lain : Kebutuhan biaya Penanganan Jalan cukup besar, dan bila terjadi keterlambatan penanganan kerusakan kecil (pemeliharaan rutin) akan menyebabkan kerusakan yang lebih parah sehingga harus ditangani dengan Jenis Penanganan yang lebih tinggi (Pemeliharaan Berkala maupun Peningkatan Jalan). Beban lalu-lintas yang didukung sepanjang Jalan Provinsi

di Bali melebihi daya dukung jalan

sehingga

menyebabkan

Kerusakan Dini, dengan angka pertumbuhan lalu lintas yang jauh melampaui pertumbuhan jaringan menyebabkan

LHR

menjadi semakin tinggi, berakibat

tingkat pelayanan menjadi menurun (V/C ratio mendekati 1,0) Secara Umum dari 819 Paket Kontrak yang harus ditangani oleh Dinas PU dan Dinas Perhubungan telah sesuai dengan Schedulle yang direncanakan, meskipun

ada 3 paket Kontrak yang gagal Tender akibat sanggahan banding

yang disetujui oleh PA yaitu Paket pengadaan Alat di UPT Bali Selatan dan Bali Utara serta Paket Pengadaan Halte Bus Portable dan E – Ticketing System pada Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi. Layanan transportasi publik Trans SARBAGITA diharapkan dapat menjadi

salah

satu

solusi

untuk

mengatasi

kemacetan

di

kawasan

metropolitan (Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan). Dengan layanan berkualitas dan harga terjangkau, masyarakat diharapkan mulai beralih ke angkutan massal ini. Sebagaimana diketahui, Denpasar sebagai Ibu Kota Provinsi Bali memberikan pengaruh sangat besar kepada kabupaten sekitarnya yaitu Badung, Gianyar dan Tabanan yang membentuk satu kesatuan geografis dan ekonomis atau biasa disebut Metropolitan SARBAGITA.




Jumlah penduduk di wilayah SARBAGITA mencapai 1.886.162 jiwa dengan pergerakan orang keluar masuk Bali sebanyak 21.702.308 orang atau mencapai 59.458 orang/hari dalam kurun waktu 12 tahun terakhir. Penomena tersebut tak dibarengi dengan pelayanan angkutan umum yang baik. Sehingga sebagian besar pergerakan masyarakat menggunakan kendaraan pribadi. Alhasil penggunaan kendaraan pribadi mencapai 91,20 persen dengan kenaikan rata-rata 10,69 persen tiap tahunnya. Sementara penambahan infrastruktur jalan hanya sekitar 1,99 persen tiap tahunnya. Kondisi inilah yang menimbulkan kamacetan lalu lintas di pusat kota dan juga ruas jalan penghubung lintas antar kawasan bawahan. Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Bali terus melakukan berbagai upaya untuk mengurai kemacetan lalu lintas yang terjadi pada sejumlah ruas jalan di kawasan SARBAGITA. Selain penambahan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan, Pemerintah Provinsi Bali juga berupaya

menyediakan

transportasi

publik

yang

memadai

dengan

meluncurkan trans SARBAGITA. Secara resmi mulai beroperasi pada 18 Agustus 2011, untuk tahap awal Trans SARBAGITA menyediakan 15 armada melayani rute Batubulan, Gianyar menuju Nusa Dua, Badung serta kondisi pada tahun 2013 sudah tersedia 25 armada. Rute awal ini disebut juga Koridor 1 yang melalui Batubulan-SanurDewa Ruci-Sentral Parkir Kuta-Sunset Road-Dewa Ruci-Kedonganan-BualuBTDC PP. Secara bertahap, Pemerintah Provinsi Bali terus meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pengguna anggkutan Trans SARBAGITA. Terhitung mulai Jumat, 10 Agustus 2012, Trans SARBAGITA mulai mengoperasikan armadanya untuk melayani koridor 1 yang melalui trayek GOR Ngurah Rai – GWK. Koridor 1 akan melayani penumpang dari GOR Ngurah Rai (halte SMAN 7 Denpasar) hingga halte GWK secara PP. Pengoperasian koridor 1 didukung 10 bus sedang dengan kapasitas 20 penumpang duduk dan 15 berdiri, hingga semester I tahun 2013 Trans SARBAGITA telah mengoperasikan Pelayanan Bus di 2 Trayek Utama dengan beberapa Trayek Pengumpan/Feeder oleh Kabupaten/Kota yang dilalui. Pengoperasian koridor I dan II didukung 15 Bus Besar dan 10 Bus Sedang.




Dari jumlah tersebut, yang dioperasikan setiap harinya 22 buah, sedangkan 3 bus disiapkan untuk cadangan. Jam operasinya mulai pukul 05.00 Wita hingga 21.00 Wita. Dipilihnya jenis bus sedang ini, terkait dengan rute dalam kota yang akan dilewati Trans SARBAGITA koridor 1 dan untuk koridor 2 mengoperasikan Bus Besar dengan kapasitas 50 Penumpang. Mulai beroperasinya koridor 1 dan 2 ini mampu memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat pengguna jasa angkutan umum. Selain itu, pengoperasian Trans SARBAGITA pada koridor satu dan dua juga

diharapkan

mampu

menekan

penggunaan

kendaraan

pribadi.

Dengan demikian, kemacetan yang biasa terjadi di sejumlah ruas jalan akan bisa dikurangi Trans SARBAGITA beroperasi tiap hari mulai pukul 05.00 wita hingga 21.00 wita, sesuai jadwal dengan headway keberangkatan setiap 15 menit. Bus Trans SARBAGITA hanya menaikkan-menurunkan penumpang di halte yang telah disediakan selama 60 detik. Dengan tarif Rp. 3.000 untuk dewasa dan Rp. 2.500 untuk anak-anak, masyarakat bisa menikmati layanan transportasi yang nyaman. Pembangunan menggerakkan

urusan

perekonomian

pekerjaan daerah

umum

dan

sangat

nasional

penting

melalui

dalam

pemenuhan

kebutuhan pelayanan dasar dalam upaya mendorong percepatan terwujudnya kesejahteraan serta keadilan bagi masyarakat. Pembangunan infrastruktur mencakup

pembangunan

mempermudah

akses

sarana

masyakarat.

dan

prasarana

Memenuhi

dasar

yang

dapat

dan

minat

kebutuhan

masyarakat akan kebutuhan transportasi serta mendukung

kelanjutan

Jaringan Trayek, UPT. Trans Sarbagita pada tahun 2014 berencana untuk melaunching Trayek Sanur - Petitenget dengan asumsi bantuan bus dari Kementerian Perhubungan dapat terealisasi pada Tahun 2013 atau awal 2014. Dalam

RPJMD

Bali

tahun

2008-2013,

program-program

yang

ditetapkan untuk menunjang kebijakan pembangunan urusan pekerjaan umum yaitu : 1. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;




2. Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan SDA lainnya; 3. Penyediaan dan pengelolaan air baku; 4. Pengendalian banjir dan pengamanan pantai. Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, dilaksanakan melalui kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan provinsi pada khususnya. Sampai dengan tahun 2012, jaringan irigasi kewenangan provinsi tercatat sepanjang 1.412.032 Km, diantaranya dalam kondisi baik sepanjang 1.063.388 Km (75,31 persen) dan dalam kondisi rusak sepanjang 348.644 Km (24,69 persen). Kondisi ini lebih baik dari kondisi tahun 2011, dimana jaringan irigasi dalam kondisi baik sepanjang 1.056.284 Km (74,80 persen), dan kondisi rusak sepanjang 355.748 Km (25,19 persen). Kondisi jaringan irigasi yang membaik ini disebabkan karena telah dilaksanakannya rehab pada 6 (enam) Daerah Irigasi (DI), yaitu: DI Tiyingtali Kabupaten Buleleng, DI Palasari Kabupaten Jembrana, DI Caguh Kabupaten Tabanan, DI Gerana Kabupaten Badung, serta DI Tungkub Kabupaten Tabanan/Badung. Disamping itu, juga dilakukan pemeliharaan berkala jaringan irigasi yang telah dibangun di 8 (delapan) Kab./Kota kecuali Kabupaten Karangasem. Tabel 3.29 Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi Tahun 2012 Kondisi (Km) No

Uraian Panjang

Baik

Rusak

Rasio

1

Jaringan Primer

129.688

116.269

13.419

89,53

2

Jaringan Sekunder

355.528

263.099

92.429

74,00

3

Jaringan Tersier

926.816

760.139

166.677

82,02

1.412.032

1.063.388

348.644

75,31

Jumlah

Ket.

Sumber : Bappeda Provinsi Bali, 2013 Dari data diatas, dapat ditunjukkan hanya 75,31 persen jaringan irigasi dapat berfungsi secara optimal. Perbandingan antara panjang jaringan LAKIP Provinsi Bali Tahun 2013



irigasi terhadap luas lahan budidaya (Rasio jaringan irigasi) kewenangan provinsi sampai dengan tahun 2012 baru mencapai 53,20 persen yang terdiri dari : jaringan primer 985.562 Km, jaringan sekunder 1.259.819 Km, dan jaringan tersier 2.996.799 Km, serta dengan luas budidaya (luas fungsional) 98.533 Ha. Luas lahan budidaya menurun dari tahun 2010 seluas 100.412 Ha. Hal ini menunjukkan jaringan irigasi yang tersedia belum dapat memberikan pelayanan secara optimal yang disebabkan luas lahan budidaya (luas fungsional)

tidak

berimbang

kerusakan

jaringan,

serta

dengan

panjang

jaringan

terbatas/berkurangnya

irigasi,

pasokan

air

tingkat baku.

Perkembangan rasio jaringan irigasi di Provinsi Bali ditunjukkan dalam tabel berikut : Tabel 3.30 Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2007 s.d 2012 Tahun No

Uraian 2009

2010

2011

2012

2013

985.562

985.562

985.562

985.562

985.562

1

Jaringan Primer

2

Jaringan Sekunder

1.259.819

1.259.819

1.259.819

1.259.819

1.259.819

3

Jarigan Tersier

2.996.799

2.996.799

2.996.799

2.996.799

2.996.799

4

Luas Budidaya (Luas Fungsional)

100.412

100.412

98.533

98.533

94.150

5

Rasio

52,21

52,21

53,20

53,20

56,00

Sumber : Bappeda Provinsi Bali, 2012. Dalam rangka pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya, pada tahun 2013 pemerintah Provinsi Bali telah melakukan kegiatan pemeliharaan Embung Tembok Kab. Buleleng, Embung Pura Gae, Embung Ban dan Embung Tukad Mantri di Kab. Karangasem, serta pemeliharaan Danau Buyan. Sedangkan dalam rangka penyediaan dan pengelolaan air baku, pemerintah Provinsi Bali telah berkontribusi

dalam

penyediaan

lahan

lanjutan

untuk

pembangunan

Bendungan Titab di Kab. Buleleng yang ditargetkan untuk melayani 3 (tiga) kecamatan, yakni Kecamatan Busungbiu, Seririt, dan Gerokgak. Terkait dengan program pengendalian banjir, pada tahun 2013 telah dilakukan kegiatan pembangunan pengamanan pantai di Desa Penyaringan, Kab. Jembrana dan Pengamanan Pantai Gerombong di Kab. Karangasem LAKIP Provinsi Bali Tahun 2013



Perumahan Pembangunan urusan perumahan dilaksanakan melalui program dan kegiatan ke-Cipta Karya-an. Adapun program-program yang ditetapkan dalam RPJMD Bali tahun 2008-2013 untuk menunjang kebijakan pembangunan urusan perumahan, yaitu : 1. Bedah rumah, 2. Pengembangan perumahan dan permukiman, 3. Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Pemerintah Provinsi Bali telah mencanangkan program bedah rumah dengan melaksanakan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu. Pada tahun 2012 telah dilakukan bedah rumah sebanyak 1.945 unit dengan anggaran mencapai 38,90 milyar rupiah, yang meningkat dari tahun 2011 sebanyak 1.636 unit dengan anggaran sebesar 38,72 milyar rupiah. Program bedah rumah ini juga menyertakan keterlibatan dari LSM dan peran serta pihak swasta dalam wujud CSR. Realisasi bedah rumah yang bersumber dari CSR pada tahun 2012 mencapai 557 unit, yang meningkat dari tahun 2011 sebanyak 522 unit dengan anggaran mencapai 10,44 milyar. Realisasi cakupan pelayanan air minum Provinsi Bali sampai tahun 2012 baru mencapai 59,71 persen yang terdiri dari cakupan wilayah perkotaan 62,83 persen dan perdesaan 52,82 persen. Hal tersebut meningkat dari tahun 2011 sebesar 59,18 persen yang terdiri dari cakupan perkotaan 62,02 persen dan perdesaan 52,22 persen. Untuk dapat mewujudkan target MDGs sebesar 75,00 persen pada tahun 2015, sangat dibutuhkan kerja keras dari segenap elemen terkait. Perkembangan cakupan pelayanan air minum Provinsi Bali sebagaimana ditunjukkan dalam tabel dibawah. Tabel 3.31 Perkembangan Cakupan Pelayanan Air Minum Provinsi Bali. No

Uraian

Tahun 2010

2011

2012

1 2

Perkotaan Perdesaan

59,25 49,81

62,02 52,22

62,83 52,82

3

Rata-rata

56,57 -

59,18

59,71

-

63,86

Target

Sumber : Bappeda Provinsi Bali, 2012 LAKIP Provinsi Bali Tahun 2013



Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih telah dikembangkan

sistem

penyediaan

air

baku

Telagawaja

di

Kabupaten

Karangasem. Sampai tahun 2013 sudah dilakukanPengembangan SPAM di Desa Manukaya Anyar, Kec. Tampaksiring, Kab. Gianyar, Pengembangan SPAM di Dusun Mekayu Desa Lalang Linggah Kec. Selemadeg Barat Kab. Tabanan, SPAM Telagawaja di Kec. Selat Kab. Karangasem, SPAM Guyangan di Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, Pembangunan SPAM di Desa Toya Mule, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, SPAM di Br. Galih Ukir, Desa Padangan Kec. Pupuan Kab. Tabanan, Pembangunan SPAM Penet Unit Distribusi dan SPAM Petanu serta Pengawasan Pembangunan SPAM Petanu di Denpasar. Untuk sistem air minum regional mulai tahun 2012 dilaksanakan pembangunan sistem peyediaan air minum Petanu 300 lt/dt untuk melayani kebutuhan air minum Kab. Gianyar, Kota Denpasar, dan Kab. Badung. Penataan Ruang Bali merupakan satu kesatuan ruang, mecakup ruang daratan, laut, dan udara, dengan cakupan luas ruang daratan kurang lebih 563.666 Ha, merupakan satu kesatuan ekosistem pulau kecil merupakan bagian dari satu kesatuan ruang besar yaitu ruang wilayah negara Republik Indonesia. Dalam konteks nasional, Bali merupakan sebuah pulau kecil yang tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun memiliki keunggulan komparatif dari segi keunikan budaya dan keindahan alam, yang merupakan modal dasar bagi Bali dalam menyelenggarakan pembangunan wilayahnya. Keunikan budaya dan alam tersebut

telah menempatkan Bali sebagai salah satu

destinasi wisata terkemuka di Indonesia dan Dunia dan dinyatakan sebagai pulau terindah di dunia. Pesatnya pembangunan di Bali akibat tumbuhnya sektor pariwisata membutuhkan upaya-upaya pengendalian agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan, baik fisik maupun sosial-budaya. Rencana tata ruang dan dokumen perencanaan lainnya diharapkan bisa mewujudkan konsep satu kesatuan tata ruang yang dinamis dan dapat mengantisipasi tuntutan perkembangan pembangunan mengarah kepada pelestarian lingkungan sesuai dengan falsafah Tri Hita Karana yang berintikan




unsur-unsur nilai keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan manusia, dan antara manusia dengan lingkungannya. Implementasi

dari

falsafah

tersebut

untuk

menjaga

keberlanjutan

pembangunan, karena semua kegiatan manusia membutuhkan ruang. Bali telah memiliki rencana tata ruang sejak tahun 1988 dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 6 Tahun 1989 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali. Kemudian diubah pada tahun 1995 dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1996, tentang Perubahan Terhadap Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 6 Tahun 1989 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Tingkat I Bali, yang kemudian diubah lagi dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1999, terutama menyangkut jumlah kawasan pariwisata. Selama kurun berlakunya Peraturan Daerah tersebut telah terjadi berbagai perkembangan kebijakan baru yang belum diakomodasi, sehingga kembali dilakukan perubahan menjadi Perda Nomor 3 Tahun 2005. Terbitnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengakibatkan Perda Nomor 3 tahun 2005 diubah kembali/dilakukan penyesuaian menjadi Perda Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 yang ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2009. Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Provinsi Bali yang berkualitas, aman, nyaman, produktif, berjatidiri, berbudaya Bali, berwawasan lingkungan dan berlandaskan Tri Hita Karana dengan: (1) terwujudnya keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional,

provinsi,

dan

kabupaten/kota,

(2)

terwujudnya

keterpaduan

pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, (3) terwujudnya keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan dan budaya Bali akibat pemanfaatan ruang, (4) terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, (5) terwujudnya keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah kabupaten/kota




dan kegiatan antarsektor, selain itu adalah terwujudnya pemanfaatan ruang yang tanggap terhadap mitigasi dan adaptasi bencana. Sejak

Perda Nomor 16 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029, sebagai operasional dari perda tersebut telah disusun berupa materi teknis dan raperda yang selanjutnya akan dibahas menjadi perda.

Beberapa materi teknis sebagai rencana rinci

sampai tahun 2011 telah tersususn sebanyak 18 (delapan belas) Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Provinsi telah disusun dokumen akademis meliputi : a.

RTR Kawasan Jalan Tohpati-Kusamba,

b. RTR Kawasan tempat suci Pura Besakih, c.

RTR Daerah Aliran Sungai (DAS) Tukad Ayung,

d.

RTR Kawasan Warisan Budaya Jatiluwih,

e.

RTR Kawasan strategis Pariwisata Candidasa,

f.

RTR Kawasan strategis Pariwisata Air Sanih,

g.

RTR Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus Tanah Lot

h. RTR Kawasan Pariwisata Ubud, i.

RTR Kawasan Teluk Benoa,

j.

RTR Kawasan Industri Pengambengan,

k. RTR Kawasan Pelabuhan Tanah Ampo, l.

RTR Kawasan DAS Tukad Penet,

m. RTR Kawasan DAS Tukad Pakerisan, n. RTR Kawasan DAS Tukad Yeh Ho, o.

RTR Kawasan DAS Tukad Ayung,

p. RTR Kawasan DAS Tukad Petanu, q.

RTR Kawasan Kawasan Strategis Provinsi Terpadu dan Lintas pada 4 (empat) kabupaten (Tabanan, Badung, Buleleng dan Bangli) dan

r.

arahan peraturan zonasi sistem provinsi. Dalam mendukung pelaksanaan penataan ruang yang baik diperlukan

peta

sebagai alat untuk memudahkan interprestasi spasial. Hingga akhir

tahun 2012 peta berupa raser dan vektor. Peta raster berupa peta citra satelit resolusi tinggi seluruh Bali, sedangkan peta vektor/peta garis dengan skala




1:25000 dan 1:250000 untuk seluruh Bali. Untuk memudahkan dalam mendukung

membuat

keputusan

dan

penampilan

peta

tersebut

telah

dibangun sebuah aplikasi yang berbasis Sistem Informasi Geografi (SIG) yang selanjutnya untuk kegiatan tahun berikutnya diharapkan dapat mendukung sistem informasi penataan ruang. Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Nomor 31 Tahun 2012 tentang Program Legislasi Daerah (Prolegda) Provinsi Bali Tahun 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali, sebanyak 3 (tiga) Raperda sudah diagendakan dalam program legislasi yaitu: RTR Kawasan strategis Pariwisata Candidasa di Kabupaten Karangasem, RTR Kawasan Strategis Pariwisata Air Sanih di Kabupaten Buleleng keduanya sebagai kawasan strategis provinsi. Sedangkan Raperda Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi

merupakan tindaklanjut amanat Pasal 36 ayat (3)

huruf b, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penataan Ruang. Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 78 Ayat (4) huruf c, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sampai akhir Tahun 2012, semua

raperda kabupaten/kota tentang rencana tata ruang

wilayah kabupaten/kota telah mendapatkan Rekomendasi Gubernur dan Persetujuan Substansi dari Menteri Pekerjaan Umum sebagai persayaratan sebelum pembahasan di DPRD Kabupaten/Kota. Dalam

melaksanakan

kegiatan

koordinasi,

sinkronisasi

dan

harmonisasi rencana tata ruang wilayah provinsi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, kelembagaan penataan ruang diperlukan dalam menunjang penyelenggaraan penataan ruang. Pemerintah Provinsi Bali telah membetuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Bali berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 231/02-C/HK/2012 tertanggal 16 Pebruari 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Bali. Semua pemerintah kabupaten/kota juga telah membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD). Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) mengacu

ketentuan Permendagri Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah.




Sebagai upaya mewujudkan kualitas ruang yang semakin baik yang didukung dengan sumberdaya manusia yang memadai sampai tahun 2012 telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Penataan ruang dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang termasuk dalam anggota BKPRD Provinsi Bali dan BKPRD kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ditugaskan dalam bidang penataan ruang. Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah menentapkan Perda tentang Rencana

Tata

Kabupaten/kota

Ruang

Wilayah

Kabupaten/Kota

sebanyak

5

(lima)

dan sebanyak 4 (empat) kabupaten sedang dalam proses

penetapan perda. Status dan kemajuan penyesuaian rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana Tabel berikut. Tabel 3.32 Status dan Kemajuan Penyesuaian Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten / Kota per Desember 2012 PERSETUJUAN SUBSTANSI No. .

KAB/KOTA

Gubernur

EVALUASI RAPERDA

Menteri PU

2. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar.

3. Tanggal 24 Mei 2010 No. 650/2122/Bappeda

4. Tanggal 21 Maret 2011 No. HK.01 03-Dr/134

2.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana.

Tanggal 21 September 2011 No. 188.342/3305/Bappeda

Tanggal 19 Desember 2011 No. HK.01 03-Dr/111.1

5. - No. 1826/02-C/HK/2011, tanggal 9 Desember 2011 - No. 1019/02-C/HK/2012, tanggal 18 Juni 2012

3.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gianyar.

Tanggal 10 Januari 2011 No. 188.342/38/Bappeda

Tanggal 23 Agustus 2011 No. HK.01 03-Dr/111.1

- No. 1.781/02-C/HK/2012 tanggal 1 Nop. 2012

4.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem.

Tanggal 8 April 2011 No. 188.342/1598/Bappeda

Tanggal 18 Oktober 2011 No. HK.01 03-Dr/522

- No. 1.856/02-C/HK/2012 tanggal 13 Nop. 2012

5.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan.

Tanggal 10 Januari 2011 No. 188.342/42/Bappeda

Tanggal 3 Agustus 2011 No. HK.01 03-Dr/677

- No. 2.017/02-C/HK/2012 - tanggal 30 Nop. 2012

6.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung.

Tanggal 25 Januari 2011 No. 188.342/180/Bappeda Tanggal 14 Januari 2011 No. 188.342/102/Bappeda

Tanggal 7 Juli 2011 No. HK.01 03-Dr/298 Tanggal 15 Maret 2011 No. HK.01 03-Dr/111.1

8.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng.

Tanggal 2 Agustus 2011 No. 188.342/2869/Bappeda

9.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung.

Tanggal 18 Oktober 2011 No. 188.342/3585/Bappeda

1.

7.

STATUS

Keputusan Gubernur (ttg. Evaluasi)

No. Perda 6. - No. 27 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Denpasar Th. 2011-2031

7. - Perda - Perda

-

- No. 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Jembrana Th. 20122032, 9 Agustus 2012 - No. 16 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Gianyar Th. 2012-2032, 6 Nop. 2012 - No. 17 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Karangasem Th. 20122032, 17 Desember 2012 - No. Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Tabanan Th. 20122032, Desember 2012 -

-

-

Tanggal 30 Des 2011 No. HK.01 03-Dr/1007

-

-

Tanggal 20 Des. 2011 No. HK.01 03-12/679

-

-

- Perda - Perda - Perda - Pembahasan di DPRD Kab. - Sudah Di DPRD Kabupaten - Sudah Di DPRD Kabupaten - Sudah Di DPRD Kabupaten

Sumber : Bappeda Provinsi Bali, 2012 Aspek pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjamin kesesuaian rencana dengan pelaksanaan dilakukan melalui pemantauan dan monitoring terhadap indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang yang terjadi di beberapa kawasan di

9 (sembilan) Kabupaten/Kota se-Bali serta melakukan uji petik

terhadap indikasi pelanggaran dimaksud. Salah satu aspek pengendalian pemanfaatan ruang yaitu penyusunan zoning regulation atau peraturan zonasi




tahun 2012 sudah disusun materi teknis dan raperda arahan peraturan zonasi sistem provinsi dan sudah dibahas dalam masa persidangan pertama tahun 2013 di DPRD Provinsi yang diharapkan selesai pada bulan April tahun 2013. Perda arahan peraturan zonasi sistem provinsi

merupakan penjabaran dari

indikasi pengendalian pemanfaatan ruang sistem provinsi yang sudah tercantum dalam Perda Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi tahun 2009-2029. Aspek pengendalian lainnya meliputi mekanisme perizinan, insentif dan disinsentif serta penerapan sanksi dalam pelanggaran RTRW telah dilakukan berupa penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan dari masing-masing aspek tersebut. 2.8 Sasaran : Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pelaksanaan reformasi birokrasi yakni untuk membangun aparatur negara yang bersih, bebas KKN Profesional, berprestasi, berkinerja tinggi, disiplin, rajin, kompeten, beretika dan mempermudah serta memperlancar pelayanan kepada masyarakat, sehingga nantinya dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Reformasi birokrasi yang dimaksud merupakan upaya perubahan yang dilakukan untuk memosisikan birokrasi dalam melaksanakan peran dan fungsinya secara tepat dan konsisten guna melayani dan memberdayakan masyarakat,

serta

secara

terus-menerus

menyesuaikan

diri

dengan

lingkungan yang dinamis, sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap perbaikan kualitas hidup masyarakat yang dilayaninya. Untuk itu arah perubahan reformasi birokrasi yang akan dicapai melalui penataan sistem manajemen pemerintahan haruslah bermuara pada perubahan mind set dan culture-set, sehingga mendorong munculnya kreativitas dan inovasi perbaikan kinerja pemerintah, peningkatan pelayanan publik, yang pada kelanjutannya akan terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government). Salah satu upaya mewujudkan hal di atas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Pemerintah Provinsi Bali sepakat menjalin kerjasama tentang tata kelola pemerintahan yang baik sebagai upaya pemberantasan korupsi di birokrasi. Kerjasama MenPAN dengan LAKIP Provinsi Bali Tahun 2013



Provinsi Bali merupakan ruang strategis untuk mempercepat pelaksanaan otonomi daerah. Korupsi, telah menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat,

dan

karena

itu

perlu

diintensifkan

upaya

pencegahan.

Penunjukan Bali sebagai pilot project pemberantasan korupsi, merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalankan. Korupsi adalah tindakan pengabaian wewenang untuk keuntungan sendiri menjadi masalah utama yang dihadapi bangsa ini. Pemerintah Provinsi Bali melalui program "Bali Mandara" telah melakukan langkah-langkah pencegahan korupsi, di antaranya melalui "simakrama" atau tatap muka untuk menyerap aspirasi langsung dari masyarakat, pembentukan unit pengadalaan barang/jasa secara elektronik (LPSE), pembentukan kantor pelayanan perizinan terpadu, membentuk kotak pos pusat pengaduan masyarakat, monitoring dan evaluasi. Dengan simakrama dapat menyerap aspirasi langsung dari masyarakat, entah itu bersifat kritik atau masukan. Pemerintah Provinsi Bali memprioritaskan Peningkatan Reformasi dan Tata kelola dan prioritas pembangunan daerahnya. Berikut ini disampaikan pencapaian terhadap prioritas tersebut pada tabel berikut. Tabel 3.33 Pencapaian Sasaran Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Indikator

Capaian Realisasi 2011 2012 2 4 3.943 org 74,5org (52,8%)

Target 2013 5 7.468 org

Realisasi 2013

1 Meningkatnya n/a kapasitas Aparatur Pemerintah Penerapan Sistem 56,25% 81,25% 100% 100% Manajemen Mutu ISO 9001-2008 Implementasi e-Gov. di 49% 67% 100% n/a Lingkungan Pemprov Bali (e-JKBM, Jaringan e-Gov., Bacbone) Sumber : Biro Ekbang Setda Provinsi Bali 2011, 2012 dan 2013 RPJMD Provinsi Bali diolah Salah satu dari tiga aspek penting dalam reformasi birokrasi adalah reformasi bidang sumber daya manusia. Ini berarti bahwa berhasil atau gagalnya

upaya

reformasi

birokrasi

untuk

mewujudkan

tata

kelola




pemerintahan yang baik ditentukan oleh keberhasilan atau kegagalan kita mereformasi pengelolaan sumber daya manusia (SDM). Keberhasilan reformasi pengelolaan SDM akan menghasilkan SDM yang berintegritas,

kompeten,

profesional,

berkinerja

tinggi,

dan

sejahtera.

Sebaliknya, kegagalan reformasi sumber daya manusia berarti SDM aparatur pemerintah tetap akan menjadi beban pembangunan alih-alih mampu menjadi motor penggerak pembangunan. Citra gemuk, lamban, kental dengan aroma KKN dan tidak kompeten masih melekat pada potret sumber daya manusia aparatur pemerintah. Pemerintah Provinsi Bali dalam melaksanakan prioritas pembangunan peningkatan reformasi birokrasi dan tatakelola, terlihat adanya peningkatan kapasitas aparatur sebesar 3.943 orang (52,8 persen) aparatur dari yang ditargetkan akan tercapai di tahun 2013 sebanyak 7.468 orang aparatur. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan, ada sejumlah faktor yang menghambat pencapaian indikator meningkatnya kapasitas aparatur antara lain Profesionalisme aparatur yang masih perlu ditingkatkan,

keterampilan

aparatur

masih

harus

terus

ditingkatkan,

terutama yang terkait dengan penguasaan teknologi informasi. Dalam konteks standarisasi manajemen, lembaga pemerintah maupun swasta perlu menyiapkan kerangka sistem lembaganya ke arah yang diinginkan sesuai dengan sasaran atau tujuan akhir yang ditetapkan. Menanggapi isu tersebut salah satu standar sistem manajemen mutu telah dikembangakan di negara maju adalah Sistem Manajemen Mutu ISO 9001. Dalam upaya mewujudkan kualitas pelayanan publik berbagai kebijakan dan langkah kegiatan lainnya telah dilakukan Pemerintah Provinsi Bali yang dituangkan dalam kegaiatan yang salah satunya adalah diterapkannya Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada unit-unit pelayanan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, dari tahun 2009 sampai dengan saat ini (tahun 2011) sudah 9 (sembilan) unit pelayanan yang diterapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008. Dan pelaksanaan penerapan ISO bagi Unit pelayanan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dari Tahun 2006 sampai dengan 2011, dan untuk tahun 2012 unit pelayanan yang ditargetkan untuk dilaksanakan




penerapan Sisitem Manajemen Mutu yaitu sebanyak 4 unit pelayayan, dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.34 Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 di Provinsi Bali Tahun 2006-2013 Tahun

Target

Realisasi

Total Unit yang ISO

1 2006

2 6

3 6

4 6

2008

2

2

8

2011

1

1

9

2012

4

4

13

2013

3

1

16

Sumber : Biro Organisasi Setda Prov. Bali 2011, 2012 data diolah. Untuk

mengukur

kepatuhan

terhadap

pelaksanaan/implementasi

terhadap pelaksanaan ISO 9001:2008, setiap 6 (enam) bulan dilakukan penelitian ulang/Suveillance oleh Badan Sertifikasi untuk melihat kepatuhan terhadap penerapan Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dan setiap 3 tahun sekali Badan Sertifikasi meninjau ulang kepatuhan dengam melaksanakan Resertifikasi Ulang. Tabel di atas menunjukkan bahwa penerapan sistem manajemen mutu di Pemerintah Provinsi Bali sampai Tahun 2013 ditargetkan unit yang menerapkan berjumlah 3 unit. Di tahun 2011 tercapai 1 unit yang menerapkan sistem manajemen mutu 9001:2008 sehingga unit yang

telah

menerapkan sistem manajemen tersebut berjumlah 9 unit. Dan tahun 2012 ditargetkan 4 unit yang akan diterapkan sistem manajemen dan terealisasi sebanyak 4 Unit pelayanan, sedangkan di tahun 2013 ditargetkan 3 Unit dan terealisasi 1 Unit Pelayanan yang menerapkan sistem manajemen mutu 9001:2008. Untuk meningkatkan kualitas dan transparansi pelayanan, maka Pemerintah Provinsi Bali telah menyusun Standar Operating Procedure (SOP) bagi semua SKPD. Pada tahun 2011 telah diiniasi penyusunan SOP bagi unitunit pelayanan publik (23 unit pelayanan). Pada tahun 2012 dilaksanakan penyusunan bagi Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, namun




di Instansi Badan-badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki draf SOP. Provinsi Bali telah mengembangkan e-Government dengan sangat baik, tentu sangat menyadari akan pentingnya peningkatan fungsi dari aplikasi sistem yang telah dibangun. Sehingga pada setiap aktivitas pemerintahan yang dijalankan dengan basis pelayanan publik diarahkan untuk dapat melakukan pelayanan prima melalui bantuan teknologi informasi yang sering kita sebut dengan istilah “Sistem Informasi”. Tahun 2011, implemetasi e-Gov di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali baru tercapai 49 persen dari 100 persen yang ditargetkan sampai tahun 2013. Salah satunya pengadaan mesin absensi sidik jari di lingkungan Pemprov Bali merupakan salah satu bagian dari program e-Government yang dilaksanakan oleh Pemprov Bali melalui Biro Pemerintahan. Dalam program e-Government yang menghabiskan dana APBD 2010 hingga Rp. 16 Miliar lebih itu juga terdapat

pengadaan

piranti

JKBM

online

dan

pelayanan

administrasi

pemerintahan lainnya secara online. ''Program e-Government itu digulirkan pada tahun anggaran 2010 lalu. Jadi, pengadaan mesin sidik jari itu hanya sebagian kecil dari program e-Government. Pelayanan pajak kendaraan bermotor maupun BBNKB pada sistem manunggal satu atas (Samsat) sudah dilakukan secara "online" dalam tahun 2011. Pelayanan on line tersebut untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak, transparansi penerimaan, dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Pada di Tahun 2012, Pemerintah Provinsi Bali siap mengedarkan 534.000 kartu elektronik jaminan kesehatan bali mandara (E-JKBM). Kartu ini bisa digunakan setiap kepala keluarga seluruh Bali yang tidak memiliki asuransi Askes, Jamsostek, atau asuransi lainnya memperoleh pelayanan kesehatan gratis. Dinas Kesehatan Provinsi Bali sudah melakukan uji coba mengedarkan 30.000 kartu di Denpasar. Targetnya bisa beredar 642.000 kartu se Bali. Saat ini masih melengkapi perangkatnya seperti mesin-mesin untuk bisa membaca kartu ini di seluruh puskesmas. Di Bali tercatat ada 57 kecamatan. Alat yang disiapkan 114 unit di seluruh puskesmas setiap kecamatan. Kartu ini digunakan untuk berobat maupun rawat inap.




Tabel di atas menggambarkan bahwa untuk mendukung pencapaian prioritas Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Provinsi Bali tahun 2011 dianggarkan Rp. 269,30 Milyar lebih rendah dibandingkan yang dianggrakan pada tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 303,95 M rupiah. Jumlah anggaran yang direalisasikan dari 269,30 Milyar yang dianggarkan di tahun

2011

yaitu

sebesar

232,99

M

rupiah.

Mengingat

kompleknya

permasalah kepegawaian maka tugas-tugas yang diamanatkan oleh undangundang belum sepenuhnya dapat diimplementasikan. Pemerintah Provinsi Bali menyadari bahwa keberhasilan atau kegagalannya dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dicanangkan sangat bergantung pada kinerja sumber daya aparatur yang menjadi penggerak roda pemerintahan. Peningkatan kinerja aparatur merupakan hasil dari sejumlah upaya terpadu yang dimulai dari perencanaan, rekrutmen, peningkatan kompetensi, pengembangan Keseluruhan

pola

proses

karir, tersebut

serta

peningkatan

harus

kesejahteraan

dilaksanakan

dengan

pegawai.

baik

untuk

memastikan agar pegawai Pemerintah Provinsi Bali berkualitas, memiliki kompetensi dan motivasi yang tinggi untuk bekerja dan mampu mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya secara layak. Sesuai data bulan Desember 2012 jumlah pegawai pada Pemerintah Provinsi Bali tercatat sejumlah 7.046 orang yang tersebar di 43 SKPD dan 1 SKPKD yang ada di Provinsi Bali, yang setiap

tahunnya

mengalami

peningkatan. Tabel 3.35 Data Pegawai dari tahun 2008 s.d 2012 No 1 1. 2. 3.

Data Pegawai

2008

2 3 Jumlah PNS 6851 SK. Kenaikan pangkat 3091 SK Pengangkatan CPNS - Dari Umum 46 - Dari Tenaga Honorer 267 4. Rekrutmen calon Praja 18 IPDN 5. Jumlah peserta 454 Prajabatan 6. Jumlah PNS yang pensiun 233 Sumber Bappeda Provinsi Bali, 2013

2009 2010 4 6991 2700

2011

2012

5 6 7333 6.806 2353 1.191

7 7046 2173

148 258 25

33 206 29

276 0 47

43 50

313

406

275

276

272

336

338

341




Dalam rangka meningkatkan kompotensi daya aparatur untuk berkembang dan dilaksanakan

pelatihan,

pegawai, kapasitas sumber

meningkatkan keahliannya

peningkatan

bakat

dan

minat

telah

pegawai,

penyelenggaraan diklat/kursus/Bintek bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Tingkat pendidikan pegawai Pemerintah Provinsi Bali memiliki latar belakang pendidikan yang bervariasi dari tingkat SD hingga Doktor (S3) dengan data sebagai berikut. Tabel 3.36 Tingkat Pendidikan Pegawai Pemerintah Provinsi Bali No.

Tingkat Pendidikan

Jumlah

1 1. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 7. 8.

2

3

SD SMP/SLTP SLTA Diploma (D1) Diploma 2 (D2) D.3/Sarjana Muda Sarjana (S1)/D4 Master (S2) Doktor (S3)

104 156 2.563 36 51 422 2.727 685 2

Sumber : Bappeda Provinsi Bali, 2012 Dalam

mewujudkan

aparatur

yang

profesional

perlu

dilakukan

pembinaan dan pengembangan aparatur secara terus menerus, dan dalam mewujudkan kinerja yang optimum

pegawai

juga harus mendapat

kesejahteraan yang memadai sampai masa menjelang purna bakti. C. ASPEK KEUANGAN Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undangundang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undangundang Nomor

15

Tahun

2004

tentang

Pemeriksaan

Pengelolaan

dan




Tanggungjawab Keuangan Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan Perda Provinsi Bali), keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah, yang strukturnya merupakan satu kesatuan terdiri dari : a.

pendapatan;

b. belanja; dan c.

pembiayaan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi

Bali Tahun 2014 disusun dengan pendekatan kinerja diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara optimal, dengan memperhatikan

keseimbangan

antara

pembiayaan

penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan efisiensi, efektivitas, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah. Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan.




Selanjutnya dalam sistem pemerintahan yang mengalami perubahan sejalan dengan paradigma yang berkembang di masyarakat dan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah beberapa kali dan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,

maka

untuk

mendukung

pelaksanaan

peraturan

perundang-

undangan tersebut di atas ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom dan sesuai dengan pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah meliputi : 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu: (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Hasil Perusahaan Milik Daerah, dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2. Dana Perimbangan yaitu: (1) Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, (2) Dana Alokasi Umum (DAU), dan (3) Dana Alokasi Khusus (DAK); dan 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yaitu: (1) Hibah, (2) Dana Darurat, dan (3) Lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah. Pendapatan

dari

dana

perimbangan

sebenarnya

diluar

kendali

Pemerintah Daerah karena alokasi dana tersebut ditentukan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan formula yang telah ditetapkan. Penerimaan dari dana perimbangan sangat bergantung dari penerimaan negara dan formula dana alokasi umum. Dengan demikian untuk menjamin pendapatan daerah, Pemerintah Daerah memfokuskan pada pengembangan pendapatan asli daerah. Selain dana dari pendapatan daerah tersebut, daerah menerima dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat berupa dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang mana dana tersebut sesuai dengan kebijakan




Pemerintah

Pusat

yang

diperuntukan

bagi

kepentingan

pelaksanaan

pembangunan di Bali. Sedangkan dana masyarakat dan swasta sangat dibutuhkan dan menentukan keberhasilan pembangunan di Provinsi Bali yang memberikan kontribusi dalam pembangunan. Dalam kebijakan

meningkatkan

PAD

pada

dasarnya

diupayakan

melalui

penataan peraturan daerah di bidang Pendapatan Asli Daerah;

intensifikasi; dan ekstensifikasi yaitu sebagai berikut : 1. Penataan Peraturan Daerah di bidang Pendapatan Asli Daerah Dalam

pelaksanaan

pemungutan

pendapatan

asli

daerah

sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (d/h/ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah) yaitu : a. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah b. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum c. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha d. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan 2. Kebijakan intensifikasi dilakukan dengan kegiatan-kegiatan

prioritas

sebagai berikut : a.

menata, mengkaji

dan memperbaharui kebijakan sebagai dasar hukum

pemungutan dalam bidang Pendapatan Asli Daerah; b. melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi produk hukum

kepada

masyarakat wajib pajak dan wajib lainnya; c.

meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia para pegawai melalui pelatihan fungsional dan bimbingan teknis (bimtek);




d. menyempurnakan

sistem

pemungutan

PKB

dan

BBNKB

dengan

menerapkan prosedur dan tata laksana pelayanan maupun batasan waktu penyelesaian serta transparansi besaran tarif/biaya sesuai ISO 9001– 2000 pada Samsat diseluruh Bali sebagaimana telah dilaksanakan oleh Kantor Bersama Samsat Gianyar, Buleleng dan Klungkung yang telah bersertifikat ISO 9001 – 2000; e.

meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait melalui Rapat Kerja Tim Pembina Samsat Provinsi Bali dengan pelaksana Samsat di seluruh Bali, Rakorgab PBB, BPHTB, PPh., koordinasi dengan Pemerintah Pusat serta dengan Provinsi lainnya; dan

f.

Peningkatan

pelayanan

kepada

masyarakat

melalui

SAMSAT

ONLINE 3. Kebijakan ekstensifikasi, dilakukan dengan kegiatan-kegiatan prioritas sebagai berikut : a.

mengadakan Penjajagan dan Pendataan Obyek yang akan diangkat;

b. mengadakan kajian-kajian pengembangan potensi obyek pajak dan obyek lainnya; c.

mengadakan

konsultasi

khususnya

mengenai

potensi

komponen-

komponen PAD yang bisa dikembangkan; dan d. mengadakan Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka menggali sumber-sumber PAD. Arah Kebijakan Belanja Daerah. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah

dalam

satu

tahun

anggaran

dan

tidak

akan

diperoleh

pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah sebagaimana dimaksud dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja; dan dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya




dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja

penyelenggaraan

urusan

wajib

diprioritaskan

untuk

melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat tersebut diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah

dan

pemerintah

daerah

yang

ditetapkan

dengan

ketentuan

perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan. Sedangkan klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari : pelayanan umum; ketertiban dan ketentraman; ekonomi; lingkungan hidup; perumahan dan fasilitas umum; kesehatan; pariwisata dan budaya; pendidikan; dan perlindungan sosial. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah; dan Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Belanja menurut kelompok belanja, terdiri atas: 1. Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri

dari: Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja

Hibah, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga; dan 2. Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan pada




belanja SKPD berkenaan, terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal. Guna mendukung Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka alokasi anggaran untuk Belanja Langsung diarahkan pada program dan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan prioritas pembangunan dan

pelayanan

publik

seperti

penyediaan

pelayanan

kebutuhan

dasar

masyarakat dibidang pendidikan dan kesehatan, penanggulangan penduduk miskin, pengangguran dan pemberdayaan masyarakat, menjamin ketahanan pangan, pelestarian dan pengembangan budaya, peningkatan pengelolaan insfrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Khusus untuk belanja bidang Pendidikan, mengacu pada UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 49, yo. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2706/SJ Tanggal 8 September 2008, bahwa Belanja Pendidikan dialokasikan sebesar 20% dari Total Belanja Daerah. Besaran alokasi dana pendidikan 20% tersebut termasuk Belanja Gaji PNS Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Pada dasarnya perencanaan anggaran belanja daerah, diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban daerah dalam bentuk pelayanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan dan fasilitas sosial, serta fasilitas umum yang layak, berdasarkan standar analisa belanja, standar harga dan tolok ukur kinerja, oleh karena itu alokasi anggaran belanja daerah pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun hasil analisis dan perkiraan belanja tidak langsung daerah dan belanja langsung daerah dalam 4 tahun terakhir (2009, 2010, 2011, 2012), serta proyeksi tahun 2013 dalam rangka perumusan arah kebijakan belanja daerah disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut : Selisih

antara

anggaran

pendapatan

daerah

dengan

anggaran

belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Surplus

APBD

terjadi

apabila

anggaran

pendapatan

daerah




diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penyertaan

modal

diutamakan untuk pembayaran pokok utang,

(investasi)

daerah,

dan/atau

pendanaan

belanja

peningkatan jaminan sosial, yang diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut. Defisit

anggaran

terjadi

apabila

anggaran

pendapatan

daerah

diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Batas maksimal defisit APBD untuk setiap tahun anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD oleh Menteri Keuangan. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah

yang

dipisahkan,

penerimaan

pinjaman,

dan

penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah. Penerimaan Pembiayaan, meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah. 1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah,

pelampauan

penerimaan

pembiayaan,

penghematan

belanja,

kewajiban kepada fihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. 2. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah

dalam

tahun

anggaran

dianggarkan sesuai dengan peraturan

daerah

berkenaan,

dengan

jumlah yang telah

tentang

pembentukan

Jumlah

ditetapkan dana

yang dalam

cadangan




berkenaan.Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dianggarkan dalam belanja langsung SKPD pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundangundangan. 3.

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

digunakan antara lain

untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah. 4.

Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

5.

Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

6.

Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya. Pengeluaran Pembiayaan meliputi Pembentukan dana cadangan,

Penyertaan modal daerah, Pembayaran utang pokok, Pemberian pinjaman daerah. 1. Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan yang ditetapkan dengan peraturan daerah, guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Peraturan

daerah

tersebut

mencakup

penetapan

tujuan

pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah,




kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain

yang

penggunaannya

berdasarkan

peraturan

dibatasi

untuk

pengeluaran

perundang-undangan;

tertentu

ditempatkan

pada

rekening tersendiri. Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan. 2. Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah

digunakan untuk

menganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. a.

Investasi dapat

jangka

pendek

merupakan

investasi

yang

segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka

manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (duabelas) bulan. b. Investasi jangka pendek,

mencakup deposito berjangka waktu 3

(tiga) bulan sampai dengan 12 (duabelas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian surat utang negara (SUN), sertifikat bank Indonesia (SBI) dan surat perbendaharaan negara (SPN). c.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (duabelas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non permanen.

d. Investasi jangka panjang, antara lain surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha,

misalnya

pembelian

surat

berharga

untuk

menambah

kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha, surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan baik

dalam

dan

luar

negeri,

surat

berharga

yang

tidak

dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek. e.

Investasi permanen,

bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan

tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti

kerjasama

daerah

dengan

pihak

ketiga

bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah,

dalam

penyertaan




modal daerah padaBUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah menghasilkan

pendapatan atau

daerah

untuk

meningkatkanpelayanan kepada

masyarakat. f.

Investasi non permanen bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yangdimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.

g.

Investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang

akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah

ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri. h. Investasi

pemerintah

daerah

dianggarkan

dalam

pengeluaran

pembiayaan. i.

Investasi

daerah

jangka pendek dalam bentuk deposito pada bank

umum dianggarkan

dalam

pengeluaran

pembiayaan

pada jenis

penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. 3.

Pembayaran pokok utang

digunakan untuk menganggarkan pembayaran

kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Target dan Realisasi Pendapatan Pendapatan Daerah dalam Tahun Anggaran 2013 ditetapkan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 3.763.503.621.336,40 dan terealisasi sebesar 4.109.377.804.800,09 atau 109,19%. Secara kelompok pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut :




1). Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2013 ditetapkan target sebesar Rp. 2.039.176.474.775,00,- dan terealisasi mencapai sebesar Rp. 2.529.976.146.703,70 atau 124,07 persen. Komponen Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari : a.

Pajak Daerah Tahun Anggaran 2013 ditetapkan terget anggaran setelah

perubahan

sebesar

Rp.1.822.245.384.751,00

dan

realisasinya sebesar Rp.2.202.392.550.315,00 atau 120,86 persen Peningkatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak b. Retribusi Daerah direncanakan Tahun Anggaran 2013 ditetapkan terget anggaran setelah perubahan sebesar Rp.19.202.601.050,00 dan realisasi penerimaan sebesar Rp.32.012.802.223,60 atau 166,71 persen. Penerimaan retribusi tahun anggaran 2013 mengalami penurunan sebesar Rp.18.533.100.361,67 atau 36,67 persen. c.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dalam tahun anggran

2013

ditetapkan

terget

setelah

perubahan

sebesar

Rp.105.178.993.974,00 dan realisasi penerimaan tercapai sebesar Rp.106.105.513.384,09 atau 100,88 persen. d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada tahun anggaran 2013

ditetapkan

target

Rp.92.549.495.000,00

anggaran dan

setelah

realisasi

perubahan

penerimaan

sebesar sebesar

Rp.189.465.280.781,01 atau 204,70 persen. Realisasi tersebut termasuk pendapatan jasa giro yang masih mengendap pada rekening Dana Cadangan sebesar Rp. 17.068.001,62. Realisasi penerimaan

lain-lain

PAD

tahun

anggaran

2013

mengalami

peningkatan sebesar Rp. 87.962.962.678,85 atau 86,66 persen. 2). Dana Perimbangan dalam tahun anggaran 2013 ditetapkan target anggaran

setelah

perubahan

sebesar

Rp.989.421.661.597,40

dan

realisasinya sebesar Rp.980.714.799.525,00 atau 99,12 persen terdiri dari :




a.

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak direncanakan sebesar Rp.153.220.405.597,40 realisasinya sebesar Rp.144.513.543.525,00 atau 94,32 persen. Pendapatan bagi hasil Pajak Tahun anggaran 2013

mengalami

penurunan

dari

tahun

2012

sebesar

35.752.613.744,00 atau 19,83 persen. b.

Dana Alokasi Umum direncanakan sebesar Rp.792.365.876.000,00 realisasinya

sebesar Rp.792.365.876.000,00 atau 100 persen.

Pendapatan DAU Tanun Anggaran 2013 mengalami peningkatan dari Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.98.286.796.000,00 atau 14,16 persen. c.

Dana Alokasi Khusus direncanakan sebesar Rp.43.835.380.000,00 realisasinya

sebesar Rp.43.835.380.000 atau 100 persen. Dana

Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2013 mengalami peningkatan dari Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 9.809.470.000,00 atau 28,83 persen. 3). Lain-lain 2013

Pendapatan ditetapkan

Daerah target

Yang

Sah

setelah

dalam Tahun Anggaran perubahan

sebesar

Rp.31.436.442.000,00 dan realisasinya sebesar Rp.25.414.713.000 atau 80,84 persen. Yang terdiri dari: a.

Pendapatan Hibah terdiri dari Pendapatan Hibah Badan/Lembaga Organisasi Swasta Dalam Negeri pada Tahun 2013

sebesar Rp.

20.847.005.000,00 Pendapat Hibah PT. Jasrsea Raharja (Persero) pada tahun 2013 sebesar Rp. 4.433.928.000,00, pendapatan Hibah Perum Perhutani pada Tahun 2013 sebesar Rp.33.780.000,00 dan Pendapatan

Taman

Hutan

Raya

Tahun

2013

sebesar

Rp.

100.000.000,00. b. penerimaan lainnya dari bantuan keuangan Kabupaten/Kota pada Tahun 2013 merupakan dana sharing untuk pelaksanaan Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) sesuai dengan perjanjian kerja sama antara Gubernur dan Bupati dan Walikota se-Baliseluruhnya dicatat sebagai contra Pos belanja pada Belanja Sharring JKBM, LAKIP Provinsi Bali Tahun 2013



yang

ditargetkan

Rp.0,00

terealisasi

sebesar

Rp.

119.381.409.588,90. Walaupun Pendapatan Asli Daerah atau Pajak Daerah memberikan kontribusi cukup besar dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, masih terdapat beberapa permasalahan pokok yang dihadapi dibidang pendapatan daerah adalah : (1) terbatasnya kewenangan yang dimiliki dalam pemunggutan terhadap Pendapatan Daerah, (2) belum optimalnya penegakan hukum dibidang pendapatan yang baru dilaksanakan sebatas pembinaan, (3) perlu peningkatan SDM aparatur yang didukung dengan pengembangan IPTEK, masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung terutama untuk memberikan kenyamanan wajib pajak serta dalam pengembangan pengelolaan potensi dan sumber-sumber pendapatan. Dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Daerah dan untuk mengatasi berbagai masalah pokok yang masih dihadapi, maka Arah kebijakan Umum Pendapatan Daerah yang ditempuh antara lain sebagai berikut : (1) menggali potensi yang ada dan mewujudkan Peraturan Perundang-undangan serta kebijakan teknis di bidang Pendapatan Asli Daerah sebagai dasar hukum pemunggutan, (2) mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat melalui pameran pembangunan, dan melalui media cetak dan elektrronik, (3) meningkatkan kemampuan SDM aparatur di bidang pendapatan melalui Bimtek secara bertahap, (4) menyiapkan/membangun/mengadakan

sarana

pendukung

serta

melakukan penggantian terhadap sarana dan prasarana yang melampaui umur teknis dan ekonomis secara bertahap sesuai dengan anggaran, (5) meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan wajib lainnya. Target dan Realisasi Belanja Belanja Daerah dalam tahun Anggaran 2013 ditetapkan setelah perubahan sebesar Rp. 4.562.576.195.022,90 dan terealisasi sebesar Rp. 3.868.740.441.639,69 atau 84,79 persen. Jika dibandingkan Realisasi




Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 3.562.732.996.631,79 dan realisasi belanja tahun anggaran 2013 mengalami peningkatan dari tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 306.007.445.007,90 atau 8,59 persen. Belanja daerah dibagi menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja tidak terduga, dan Belanja Transfer. Belanja Operasi dalam Tahun Anggaran 2013 ditetapkan setelah perubahan sebesar Rp. 3.361.080.766.324,83 dan terealisasi sebesar Rp. 2.741.250.242.271,22 atau 81,56 persen. Realisasi Tahun Anggaran 2013 mengalami

peningkatan

dari

Tahun

Anggaran

2012

sebesar

Rp.

363.793.636.249,27 atau 15,30 persen. Belanja Operasi dibagi menjadi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Modal dalam Tahun Anggaran 2013 ditetapkan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 510.340.167.608,37 dan terealisasi Rp. 472.642.327.657,23 atau 92,61 persen. Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2013 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 110.835.561.437,00 atau 32,25 persen. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2013 masih dijumpai permasalahan seperti kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana yang belum memadai. Tidak tercapainya realisasi belanja sesuai dengan yang direncanakan disebabkan karena dalam pelaksanaan

belanja

daerah

pada

setiap

program

dan

kegiatan

mengedepankan prinsip efisiensi, efektif dan ekonomis, namun secara fisik program, kegiatan telah tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan. Untuk mengatasi permasalahan yang selama ini menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan daerah, maka telah ditempuh beberapa langkah meliputi pelaksanaan Bimtek dan Diklat pengelolaan keuangan daerah untuk mendidik tenaga terampil di bidang akuntansi (klasifikasi D-3 Akuntansi) bekerja sama dengan Politeknik Universitas Udayana serta mengadakan sarana dan prasarana secara bertahap guna mendukung pelaksanaan tersebut sehingga diharapkan pengelolaan keuangan daerah




dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan yaitu lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel.


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Recommend Documents