BAB III AKUNTABILITAS KINERJA. Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Pencapaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dalam tahun 2016 merupakan
kemampuan
perencanaan
dan
hasil
pelaksanaan
baik
kegiatan
pembangunan maupun rutin. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinas Sosial Provinsi Gorontalo. Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan.
Lakip Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2016
Page 17
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI A.1. Pengukuran Capaian Kinerja Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut : No
Capaian Kinerja
Interpretasi
1
> 100 %
Melebihi/Melampaui Target
2
=100 %
Sesuai Target
3
< 100 %
Tidak mencapai target
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2012-2017 maupun Rencana Kerja Tahunn 2016. Sesuai ketentuan
tersebut,
pengukuran
kinerja
digunakan
untuk
menilai
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, Lakip Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2016
Page 18
sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, pengukuran
kinerja tahun 2016 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja, melalui pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Sosial Provinsi Gorontalo menunjukan hasil sebagai berikut :
Lakip Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2016
Page 19
Tabel 3 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016 2016 SASARAN STRATEGIS Meningkatnya cakupan layanan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan KAT Meningkatnya jumlah layanan atas pelindungan dan jaminan kesejahteraan masyarakat Meningkatnya layanan rehabilitasi terhadap penyandang disabilitas, tuna sosial, lanjut usia, anak bermasalah sosial, korban penyalahgunaan napza dan LKS Meningkatnya capaian layanan dan pembinaan terhadap pilar-pilar kesejahteraan sosial Meningkatnya pelayanan administrasi, sarana prasarana perkantoran dan SDM Aparatur Bidang Kesejahteraan Sosial Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi program/kegiatan dan pelaporan keuangan
INDIKATOR KINERJA Jumlah cakupan layanan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan KAT Jumlah layanan atas perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial Jumlah layanan rehabilitasi terhadap penyandang disabilitas, tuna sosial, lanjut usia, anak bermasalah sosial, korban penyalahgunaan napza dan LKS Jumlah cakupan layanan terhadap pilar-pilar kesejahteraan sosial Prosentase IKM terhadap cakupan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM Kessos Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi program/kegiatan dan pelaporan keuangan
Lakip Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2016
TARGET
REALISASI
CAPAIAN KINERJA 100%
REALISASI 2015
- 1.220 KK (244 KUBE) - 10 Unit Sapras KAT
- 1.220 KK (244 KUBE) - 10 Unit Sapras KAT
120 KK
- 120 KK
370 Orang
- 917 Orang
102,8%
293 Orang/13lmbga
20 Lmbga/ 64 Orang
- 43 lembaga/77 Orang
200,5%
41 lembaga/ Orang
100%
- 100%
10 Dok
10 Dok
Page 20
99%
- 170 KK (34 KUBE) - 9 Unit Sapras KAT - 93 Orang 99 KK
88%
88%
100%
5 Dok
77
Pada tahun 2016, pengukuran kinerja melalui IKU dilakukan terhadap 6 (enam) sasaran strategis dengan menggunakan 6 (enam) indikator kinerja yg ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Dari 6 (enam) indikator kinerja yang diukur dengan hasil sebagai berikut : a.
Sebanyak 6 (enam) indikator kinerja, capaiannya sesuai atau melebihi target dengan rincian : 2 (dua) indikator kinerja capaiannya sesuai target. 3 (tiga) indikator kinerja capaiannya melebihi target.
b.
Sebanyak 2 (dua) indikator kinerja tidak mencapai target.
A.2. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan pembandingan antara : 1.
Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
2.
Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
3.
Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
4.
Kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional.
Lakip Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2016
Page 21
Dalam pengukuran kinerja sasaran, Dinas Sosial Provinsi Gorontalo menyajikan rasio kinerja output yaitu perbandingan antara realisasi output dengan target output dikalikan 100% sehingga ada indikator yang melebihi dari 100% capaiannya. Demikian pula dengan capaian kinerja program, yaitu perbandingan antara realisasi capaian outcome dengan target outcome dikalikan 100%. Dalam
rangka
memberikan
kesimpulan
pengukuran
kinerjanya,
Inspektorat Provinsi Gorontalo menetapkan kategori pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi tiga kategori sebagai berikut : Rentang Capaian
Kategori Capaian
Lebih dari 85%
Berhasil
70 % sampai 85%
Cukup Berhasil
sampai 70%
Kurang Berhasil
Sebagai ukuran keberhasilan Inspektorat Provinsi Gorontalo dalam mencapai sasaran strategisnya, dapat dijelaskan dengan capaian Indikator Kinerja yaitu: A.2.1 Sasaran Strategis I : Meningkatnya Cakupan Layanan Pemberdayaan terhadap Masyarakat Miskin dan KAT Meningkatnya Cakupan Layanan Pemberdayaan terhadap Masyarakat Miskin dan KAT memiliki 1 (satu) indikator kinerja dan 3 (tiga) target sasaran yang dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :
Lakip Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2016
Page 22
Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Cakupan Layanan Pemberdayaan terhadap Masyarakat Miskin dan KAT Indikator Kinerja 1 Jumlah cakupan layanan pemberdaya an terhadap masyarakat miskin dan KAT
Target Kinerja 2 Jumlah penerima bantuan stimulan KUBE Cakupan layanan sarana dan prasarana sosial di lokasi KAT Jumlah layanan terhadap keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan
Tahun 2015
2016
Capaian (%)
Kategori
Target Renstra 2017 7 200 KK
Target
Realisasi
Target
Realisasi
3 160 KK
4 170 KK (34 KUBE)
5 1.220 KK/244 KUBE
4 1.220 KK (244 KUBE)
5 100%
6 Berhasil
9 Unit
9 Unit
10 Unit
10 Unit
100%
Berhasil
93%
93%
93 Org
93org
100%
Berhasil
Sasaran meningkatnya cakupan layanan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan KAT merupakan salah satu program dan kegiatan teknis pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, pencapaian sasaran ini diperoleh melalui indikator kinerja : 1. Cakupan Layanan Pemberdayaan terhadap Masyarakat Miskin Tujuan Program Pemberdayaan Fakir Miskin adalah meningkatnya kesejahteraan sosial Keluarga Fakir Miskin.
Untuk mencapai kondisi
tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Salah satu upaya yang dilakukan untuk membantu meningkatkan pendapatan keluarga adalah dengan pemberian bantuan stimulan UEP. Oleh karena itu, indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program adalah jumlah KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang menerima bantuan stimulan UEP. Adapun pencapaian sasaran 1 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: No
Indikator kinerja
1 Jumlah penerima bantuan stimulan KUBE
Lakip Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2016
Target 1.220 KK/ 244 KUBE
Tahun 2016 Realisasi Capaian (%) 1.220 KK/ 100% 244 KUBE
Kategori Berhasil
Page 23
a.
Tahun 2016 Dinas Sosial Provinsi Gorontalo merencanakan pemberian bantuan stimulan UEP melalui KUBE kepada 1.220 KK fakir miskin yang dikelompokkan menjadi 230 KUBE Penumbuhan dan 14 KUBE pengembangan dengan anggota masing-masing KUBE berjumlah 5 KK. Guna mengawal bantuan agar benar-benar dapat dimanfaatkan serta meningkatkan pendapatan keluarga maka diberikan pula bimbingan dan motivasi sosial.
b.
Kegiatan ini dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan yaitu pemberian bantuan stimulan KUBE kepada 1.220 KK. Dengan demikian capaian kinerja pemberdayaan fakir miskin dapat dilaksanakan 100%. Nilai capaian target ini tergolong berhasil bahkan melampui target.
c.
Dalam proses pencapaian target terdapat beberapa kendala yang ditemui dilapangan, sebagai berikut: 1) Sumber Daya Manusia (SDM) kelompok penerima program untuk menyerap dan menjabarkan apa yang diberikan oleh pendamping belum memadai, akibatnya berpengaruh kepada bantuan UEP yang diberikan belum dapat berjalan dengan baik sebagaimana di harapkan. 2) Masih Kurangnya kerjasama antar pendamping KUBE dengan pelaksana kegiatan dalam menunjang Program Penanggulangan Kemiskinan yang mengakibatkan pengelolaan KUBE kurang berjalan baik
2. Cakupan layanan sarana dan prasarana sosial di lokasi KAT. Tujuan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) adalah meningkatnya kesejahteraan sosial warga KAT dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan agar mereka dapat hidup secara wajar baik jasmani, rohani dan sosial, sehingga dapat berperan dalam pembangunan dengan tetap menjunjung tinggi nilai sosial budaya setempat. Upaya yang dilakukan
untuk
mencapai
tujuan
tersebut diatas adalah
dengan
memukimkan warga KAT agar lebih dekat dengan pusat pelayanan sosial yang disediakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Dengan Lakip Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2016
Page 24
demikian di area pemukiman warga KAT perlu disediakan pula sarana dan prasarana sosial. Adapun pencapaian sasaran 2 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: No
Indikator kinerja
1
Jumlah cakupan layanan sarana dan prasarana sosial di lokasi KAT
Target 10 unit
Tahun 2015 Realisasi Capaian (%) 10 unit 100%
Kategori Berhasil
a. Capaian kinerja dari target kegiatan pembangunan sarana dan prasarana KAT diukur dengan tersedianya sarana umum di lokasi seperti pembangunan MCK, pembangunan balai sosial, pembangunan rumah ibadah. Kegiatan ini dapat dilaksanakan 100 % sesuai dengan yang telah direncanakan yaitu berupa pembangunan rumah ibadah 2 unit, bantuan sarana balai sosial 4 paket, bantuan sarana rumah ibadah 4 paket. Pencapaian kegiatan ini dipandang berhasil. b. Dalam pencapaian kinerja ini terdapat beberapa kendala didalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu: 1) Aksebilitas pelayanan sosial dasar yang sangat terbatas, sehingga tidak semua warga KAT mampu menjangkaunya. 2) Kesenjangan antara warga diluar KAT dengan warga KAT, sehingga mengakibatkan integrasi sosial tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. 3) Belum terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan warga KAT. c. Berdasarkan
kendala
tersebut diatas,
dalam rangka
menunjang
pelaksanaan kegiatan maka hal yang perlu diperhatikan oleh Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, yaitu: 1) Kompleksitas permasalahan yang dihadapi pada Pemberdayaan KAT, menghendaki perhatian yang lebih dari pemerintah untuk itu diharapkan kepada pemerintah untuk sama-sama bertanggung jawab dalam pemberdayaan sosial terhadap KAT yang dilakukan secara komprehensif,
terencana,
terarah,
terukur,
terpadu,
sinergi,
terkoordinasi dan berkelanjutan
Lakip Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2016
Page 25
2) Peningkatan kapasitas dan kompetensi pendamping sosial dalam rangka pengembangan kehidupan berkelanjutan agar merekrut pendamping KAT dari unsur Pekerja Sosial Profesional/sejenis, agar kedepan penempatan tenaga pendamping sosial tidak hanya berfungsi sebagai administrator, fasilitator dan koordinator saja tetapi sebagai sosok panutan atau tauladan bagi warga KAT dalam bersikap, berperilaku dan pengembangan wawasan tentang dunia luar dan dinamika perubahan . 3. Pelestarian
Nilai
Kepahlawanan,
Keperintisan,
dan
Kesetiakawanan Sosial (K2KS). Kegiatan
ini
bertujuan
terlestarikannya,
tertanam
dan
teramalkannya nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial serta tetap terpeliharanya harkat dan martabat pahlawan, pejuang dan perintis kemerdekaan. Adapun pencapaian sasaran 3 dapat dilihat pada tabel berikut ini: No
Indikator kinerja
1
Layanan terhadap Keluarga Pahlawan dan perintis kemerdekaan yang memperoleh pelayanan sosial
Target 93 org
Tahun 2015 Realisasi Capaian (%) 93 org 100%
Kategori Berhasil
a. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran kinerja meliputi 3 (tiga) indikator yaitu
tersantuninya
keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan sebanyak 18 orang, tersalurnya santunan kepada para veteran 75 orang
dan
terlaksananya hari pahlawan, hari patrotik 23 Januari, HKSN. b. Kegiatan dapat dilaksanakan dan dapat dicapai sesuai yang direncanakan dengan capaian kinerja 100%. Sehingga kegiatan ini dikategorikan berhasil.
Lakip Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2016
Page 26
A.2.2. Sasaran
strategis
2:
Meningkatnya
Jumlah
Layanan
Atas
Perlindungan Dan Jaminan Kesejahteraan Sosial Dalam mengukur keberhasilan dari layanan atas perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial dicapai melalui 1 (satu) indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan 2 (dua) target kinerja yang ingin dicapai. Pencapaian sasaran strategis 2 (dua) Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Pengukuran Kinerja Sasaran: Meningkatnya Jumlah Layanan Atas Perlindungan Dan Jaminan Kesejahteraan Sosial Indikator Kinerja 1 Jumlah layanan atas perlindun gan dan jaminan kesejahter aan sosial
Tahun 2015 Target Kinerja 2 Pembinaan Kelembagaan Jaminan Kesejahteraan sosial Jumlah KTK-PM dan Korban Bencana Sosial yang memperoleh pelayanan Koordinasi dan peningkatan Kapasitas Petugas PB Bid.Linjamsos Jumlah valid data PMKS dan Masyarakat yang memperoleh informasi tentang PMKS Jumlah KTK-PM dan Korban Bencana Sosial yang memperoleh pelayanan
a. Kegiatan
Tahun 2016
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Capaian (%)
3 44 KK
4 44 KK
5 -
6 -
7 -
8 -
-
-
55 KK
55 KK
100%
Berhasil
-
-
60 Orang
60 Orang
100%
Berhasil
55 KK
55 KK
75 KK
75 KK
100%
Berhasil
-
-
55 KK
55 KK
100%
Berhasil
Pembinaan
Kelembagaan
Jaminan
Kategori
Target Renstra 2017 9 130 KK
Kesejahteraan
sosial
dilaksanakan pada Tahun 2015. Tujuan Pembinaan Kelembagaan Jaminan Kesejahteraan
Sosial
adalah
meningkatnya
jumlah
layanan
atas
perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan tujuan tersebut Lakip Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2016
adalah Page 27
pelaksanaan PKH di daerah dan tertanganinya korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah sosial melalui LPPTC untuk 30 KK, Pemulangan orang terlantar sebagai biaya bagi pekerja migran yang terlantar untuk kembali ke daerah asalnya sebanyak 6 orang, bantuan stimulan korban bencana sosial untuk 14 KK, kegiatan ini dapat dilaksanakan 100%. Pada Tahun
2016
nomenklatur
kegiatannya
berubah
menjadi
kegiatan
Perlindungan Jaminan Sosial dan Bantuan Bencana Sosial. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dari kegiatan yang dimaksud adalah perlindungan sosial bagi KTK-PM melalui pemberian bantuan Stimulan UEP sebanyak 40 KK, bantuan stimulan Bahan Bangunan Rumah (BBR) 15 KK. b. Kegiatan Koordinasi dan Peningkatan Kapasitas Petugas Penanggulangan Bencana Bidang Linjamsos. Tujuan pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Peningkatan Kapasitas Petugas Penanggulangan Bencana Bidang Linjamsos adalah
Untuk
meningkatkan
kapasitas
kesiapsiagaan
petugas
penanggulangan bencana dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana serta
kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dari kegiatan dimaksud adalah meningkatnya kualitas dan pemahaman 60 orang petugas penanggulangan bencana. c. Kegiatan
Pendataan
dan
Penyuluhan
Sosial
bertujuan
memotivasi
masyarakat untuk melakukan perubahan perilaku dalam peningkatan kesejahteraan sosial dan tersedianya Data PMKS dan PSKS serta Meningkatnya Jumlah Masyarakat yang Memperoleh Informasi Tentang Pembangunan
Kesejahteraan
Sosial.
Pendataan
bertujuan
untuk
mendapatkan data PMKS dan PSKS menjadi basis data sebagai dasar pengambilan keputusan. Sedangkan penyuluhan Sosial bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial sehingga masyarakat dapat merubah perilaku dan pola pikir sehingga tujuan penyuluhan dapat tercapai. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran kinerja meliputi pelaksanaan penyuluhan sosial bagi 75 KK dapat dilaksanakan sesuai yang
Lakip Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2016
Page 28
direncanakan 100%. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan atau dikategorikan berhasil. A.2.3.
Meningkatnya layanan rehabilitasi terhadap penyandang disabilitas, tuna sosial, lanjut usia, anak bermasalah sosial, korban penyalahgunaan napza dan LKS Sasaran
strategis
meningkatnya
layanan
rehabilitasi
terhadap
penyandang disabilitas, tuna sosial, lanjut usia, anak bermasalah sosial, korban penyalahgunaan napza dan LKS terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yang dapat dijelaskan sebagai berikut :
Pengukuran Kinerja Sasaran: Meningkatnya Layanan Rehabilitasi Terhadap Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Lanjut Usia, Anak Bermasalah Sosial, Korban Penyalahgunaan Napza Dan LKS Tahun 2015 Indikator Kinerja 1 Jumlah layanan rehabilitas i sosial terhadap penyanda ng disabilitas, tuna sosial, lanjut usia, anak bermasala h sosial, korban penyalahg unaan napza LKS
Tahun 2016
Target Kinerja 2 Jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh bantuan sosial Jumlah Tuna Sosial yang memperoleh bantuan stimulan UEP Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima pelayanan sosial Jumlah anak bermasalah sosial yang mendapat pelayanan dan perlindungan sosial Jumlah korban penyalahgunaan napza yang memperoleh bantuan sosial Jumlah LKS Bidang rehabilitasi Sosial yang mendapatkan pelayanan
Capaian (%)
Kategori
Target Renstra 2017 9 285 Org
Target 5 30 Org
Realisasi 6 30 org
Target 5 170 Org
Realisasi 6 170 org
7 100%
8 Berhasil
30org
30org
20org
20org
100%
Berhasil
75 org
75 org
316 org
316 org
100%
Berhasil
95 anak
95 anak
120 anak
120 anak
100%
Berhasil
30 org
30 org
50 org
50 org
100%
Berhasil
13 lmbga
13 lmbga
13 lmbga
13 lmbga
100%
Berhasil
Lakip Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2016
Page 29
Sasaran meningkatnya layanan rehabilitasi terhadap penyandang disabilitas, tuna sosial, lanjut usia, anak bermasalah sosial, korban penyalahgunaan napza dan LKS, pencapaian sasaran ini diperoleh melalui 6 (enam) target kinerja kegiatan sebagai berikut: 1. Meningkatnya
layanan
rehabilitasi
terhadap
Penyandang
Disabilitas Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas bertujuan agar Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam tatanan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Salah satu fungsi sosial manusia tidak terkecuali Penyandang Disabilitas adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran indikator kinerja, yaitu meningkatnya jumlah disabilitas yang memperoleh pelayanan sosial .Kegiatan ini dapat dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Adapun pencapaian sasaran 1 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: No
Indikator kinerja
Target
1 Jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh bantuan sosial
170 Org
Tahun 2016 Capaian Realisasi (%)
Kategori
170 org
Berhasil
100%
Tabel diatas menunjukkan bahwa kegiatan ini berhasil dan berjalan sesuai dengan yang direncanakan yaitu Pemberian bantuan permakanan bagi 150 orang Penyandang Disabilitas dan Bantuan stimulan UEP bagi 20 Orang Penyandang Disabilitas. Dengan demikian target sasaran kegiatan ini dapat dicapai 100%. 2. Meningkatnya layanan rehabilitasi terhadap Tuna Sosial Tujuan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial adalah tercapainya pemulihan harga diri, kepercayaan diri dan tanggungjawab sosial serta kemauan dan kemampuan melaksanakan fungsi sosial secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Indikator kinerja
yang ditetapkan
untuk mengukur
keberhasilan sasaran kinerja tersebut yaitu prosentase jumlah tuna Lakip Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2016
Page 30
sosial yang tertangani meliputi meliputi Bimbingan Teknis bagi tuna sosial bagi 20 orang, pemberian bantuan stimulan UEP bagi orang tuna sosial, monitoring dan evaluasi pemanfaatan bantuan tersebut. Adapun pencapaian sasaran 2 dapat dilihat pada tabel berikut: No
Indikator kinerja
1 Jumlah Tuna Sosial yang
Target
Tahun 2016 Realisasi Capaian (%)
20org
20org
100%
memperoleh bantuan stimulan UEP
Kategori Berhasil
Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan rencana dengan capaian kinerja 100%, hal ini mengindikasikan bahwa Dinas Sosial Provinsi Gorontalo telah berhasil mencapai target, namun dipandang masih relatif kecil.
Dalam pelaksanaan kegiatan ini ada beberapa
permasalahan yang seringkali ditemui , diantaranya yaitu: a) Kelemahan dalam hal perencanaan kegiatan, sehingga terkadang waktu pelaksanaan kegiatan berubah-ubah disesuaikan dengan situasi dan kondisi dilapangan. b) Kelemahan dalam pemuktahiran data khususnya data tuna sosial yang disebabkan karena kehidupan tuna sosial yang berpindahpindah c) Stigma masyarakat terhadap para Tuna Sosial di dalam lingkungan kehidupan
bermasyarakat
masih
belum
teratasi
sehingga
berpengaruh terhadap kelancaran proses pelayanan. d) Jumlah Tuna Sosial yang semakin meningkat dari tahun ke tahun dengan kompleksitas masalah yang juga berkembang mengikuti kebutuhan sedangkan anggaran yang disediakan untuk pelayanan kesejahteraan sosial terbatas. Selain itu plaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial tuna sosial tidak terlepas dari berbagai macam kendala dan hambatan baik yang bersifat operasional maupun teknis. Hambatan tersebut antara lain adalah : a) Tenaga Personil khususnya tenaga fungsional Pekerja Sosial baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota masih kurang
Lakip Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2016
Page 31
b) Sumber Daya Manusia (SDM) para Tuna Sosial khususnya yang menyangkut penyerapan terhadap proses pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial tuna sosial masih sangat kurang. Disamping faktor-faktor penghambat diatas, juga terdapat faktorfaktor pendukung sehingga pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial berjalan dengan lancar. Faktor-faktor dimaksud antara lain. a) Adanya dukungan dana APBD yang dialokasikan bagi pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial sehingga sangat membantu dalam pelaksanaan
kegiatannya.
Koordinasi
sampai
pada
tingkat
desa/kelurahan berjalan dengan baik. b) Adanya dukungan kerjasama dari berbagai pihak yang sangat membantu dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan c) Tersedianya Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan khususnya kegiatan pengadministrasian kegiatan. d) Personil penyelenggara kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial cukup memadai Permasalahan dan hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan tidak mempengaruhi kelancaran kegiatan karena dapat diatasi dengan baik dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pelayanan sosial kepada masyarakat. Upaya pemecahan masalah yang dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut : a) Untuk memperoleh perencanaan pelayanan sosial bagi tuna sosial yang terukur dan terarah, maka setiap tahunnya dilaksanakan kegiatan
penyusunan
dan
perencanaan
program
untuk
menyempurnakan program yang ada. b) Meningkatkan dan memantapkan fungsi koordinasi sampai pada tingkat desa/kelurahan terutama dalam hal pemuktahiran data. c) Administrasi
keuangan
dilaksanakan
secara
efektif,
efisien.
transparansi dan akuntable serta dapat dipertanggungjawabkan. d) Meningkatkan kerjasama dengan berbagai stakeholder untuk kepentingan pelayanan sosial kepada masyarakat.
Lakip Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2016
Page 32
3. Meningkatnya layanan rehabilitasi terhadap Lanjut Usia Salah satu tujuan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia adalah membangun apresiasi terhadap penduduk lanjut usia untuk menjaga harkat dan martabatnya serta memanfaatkan pengalaman dan keahliannya
yang
didukung
oleh
pengembangan
budaya
yang
menjunjung tinggi serta menghormati ‘lanjut usia secara melembaga dan berkesinambungan
pada
generasi
muda
dan
masyarakat
pada
umumnya. Oleh karena itu indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran kinerja yaitu meningkatnya jumlah lanjut usia terlantar yang menerima pelayanan sosial meliputi bantuan permakanan bagi 300 orang lanjut usia, home care untuk 16 orang dapat dilaksanakan 100 % sesuai dengan yang telah direncanakan atau dipandang berhasil. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerjasama dengan mitra-mitra kerja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo. Adapun pencapaian sasaran 3 dapat dilihat pada tabel berikut: No 1
Indikator kinerja
Target
Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima pelayanan sosial
Tahun 2016 Realisasi Capaian
316 org
316 org
Kategori Berhasil
100%
4. Meningkatnya layanan rehabilitasi terhadap Anak Bermasalah Sosial Tujuan
Pelayanan
Kesejahteraan
Sosial
Anak
adalah
menyelamatkan dan melindungi anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) yang produktif.
Indikator
kinerja
yang
ditetapkan
untuk
mengukur
keberhasilan sasaran kinerja adalah meningkatnya jumlah
anak
terlantar yang mendapat pelayanan dan perlindngan sosial. Adapun pencapaian sasaran 4 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: No
Indikator kinerja
1 Jumlah anak bermasalah sosial yang mendapat pelayanan dan perlindungan sosial
Lakip Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2016
Target
Realisasi
120 anak
120 anak
Tahun 2016 Capaian (%) 100%
Kategori Berhasil
Page 33
Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa program ini berhasil. Dalam mencapai keberhasilan dari program tersebut ditunjang oleh beberapa kegiatan sebagai berikut: a) Pemberian Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk 30 Anak; b) Bantuan Sosial Anak terlantar untuk 30 anak; c) Bimbingan Keterampilan Anak terlantar melalui Loka Bina karya (LBK) untuk 15 anak terlantar Kegiatan
Pelayanan
Kesejahteraan
Sosial
Anak
dapat
dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Kegiatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak yang tidak lain bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial anak sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dan peran sosialnya dalam kehidupan
bermasyarakat
dan
dapat
berpartisipasi
didalam
terhadap
Korban
pembangunan Indonesia seutuhnya. 5. Meningkatnya
layanan
rehabilitasi
Penyalahgunaan Napza Kegiatan ini bertujuan untuk memberi bimbingan dan motivasi untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik bagi korban penyalahgunaan Napza. Untuk mewujudkan keberhasilan sasaran tersebut kegiatan yang dilakukan yaitu
Sosialisasi Pencegahan
Penyalahgunaan Napza terhadap 50 Orang korban penyalahgunaan napza. Adapun pencapaian sasaran 5 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: N No 1
Indikator kinerja
Jumlah 1 korban penyalahgunaan napza yang memperoleh layanan
Target 50 org
Tahun 2016 Realisasi Capaian 50 org
100%
Kategori Berhasil
Kegiatan ini mulai dilaksanakan mulai tahun 2016, dan berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa program ini cukup berhasil dan dapat dilaksanakan 100% sesuai dengan yang telah direncanakan.
Lakip Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2016
Page 34
Kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pedoman dan ketentuan
yang
berlaku,
namun
disamping
itu
ada
beberapa
permasalahan yang sering kali ditemui dalam pelaksanaan kegiatan diantaranya : a) Kelemahan dalam pemutakhiran data khususnya data korban penyalahgunaan napza. b) Jumlah PMKS Korban Penyalahgunaan Napza yang semakin meningkat dari tahun ketahun dengan kompleksitas masalah yang juga berkembang mengikuti kebutuhan sedangkan anggaran yang disediakan untuk pelayanan kesejahteraan sosial terbatas. c) Stigma masyarakat terhadap para korban penyalahgunaan napza di dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat masih belum teratasi sehingga berpengaruh terhadap kelancaran proses pelayanan. d) Kelemahan dalam hal perencanaan kegiatan, sehingga terkadang waktu pelaksanaan kegiatan berubah-ubah disesuaikan dengan situasi dan kondisi dilapangan. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza tidak terlepas dari berbagai macam kendala dan hambatan baik yang bersifat operasional maupun teknis. Hambatan tersebut antara lain adalah : a) Kesadaran, Peran dan tanggung jawab sosial Orsos/LSM/Yayasan terhadap permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap napza masih perlu ditingkatkan. b) Minimnya
kesadaran
masyarakat
terhadap
permasalahan
penyalahgunaan napza yang berimplikasi pada peningkatan stigma buruk masyarakat terhadap Eks Korban Penyalahgunaan Napza. c) Ketersediaan Anggaran untuk kegiatan pelayanan dan rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Napza belum cukup mengakomodir kebutuhan permasalahan-permasalahan korban penyalahgunaan napza. d) Meningkatnya jumlah penyalahgunaan napza setiap tahunnya dengan
kompleksitas
Lakip Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2016
masalah
yang
semakin
beragam
dan
Page 35
berkembang akan tetapi sumber daya manusia (SDM) yang profesional yang menangani permasalahan tersebut masih kurang. Disamping faktor-faktor penghambat diatas, juga terdapat faktor-faktor pendukung antara lain : a) Personil penyelenggara kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyalahgunaan Napza cukup memadai b) Adanya dukungan/kerja sama instansi lain yang menangani permasalahan
narkoba
misalnya
Badan
Narkotika
provinsi/Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan dan pihak lain sehingga sangat membantu dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan napza. c) koordinasi sampai pada tingkat desa/kelurahan berjalan dengan baik. Permasalahan dan hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan tidak mempengaruhi kelancaran kegiatan karena dapat diatasi dengan baik dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pelayanan sosial kepada masyarakat. Upaya pemecahan masalah yang dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut : a) Mengembangkan dan Mengaktifkan Orsos/LSM/Yayasan yang menangani permasalahan napza sebagai mitra kerja. b) Meningkatkan dan memantapkan fungsi koordinasi sampai pada tingkat desa/kelurahan terutama dalam hal pemutakhiran data. c) Meningkatkan
dan
memantapkan
fungsi
para
pendamping
dilapangan (pekerja sosial relawan) sehingga pemberian pelayanan sosial kepada masyarakat dapat dikontrol. d) Untuk memperoleh perencanaan pelayanan sosial bagi korban penyalahgunaan napza yang terukur dan terarah, maka setiap tahunnya dilaksanakan kegiatan penyusunan dan perencanaan program untuk menyempurnakan program yang ada. e) Meningkatkan kerja sama dengan berbagai stakeholder untuk kepentingan pelayanan sosial kepada masyarakat.
Lakip Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2016
Page 36
f) Administrasi
keuangan
dilaksanakan
secara
efektif,
efisien,
transparansi dan akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan. 6. Meningkatnya
layanan
rehabilitasi
terhadap
Lembaga
Kesejahteraan Sosial Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi sosial serta meningkatnya semangat pengabdian masyarakat dalam Usaha Kesejahteraan Sosial. Adapun pencapaian sasaran 6 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: N No 1
Indikator kinerja
Jumlah LKS Bidang rehabilitasi 1 Sosial yang mendapatkan pelayanan
Target 13 lmbga
Tahun 2016 Realisasi Capaian
Kategori
13 lmbga
Berhasil
100%
Dalam mewujudkan keberhasilan sasaran tersebut kegiatan yang dilakukan bimbingan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) 33 Orang, bantuan sosial Panti Anak yang bermasalah hukum 1 LKS, Bantuan Sosial Kepada 12 LKS dapat dilaksanakan 100% sesuai dengan yang telah direncanakan atau dikategorikan berhasil. A.2.4. Meningkatnya cakupan layanan dan pembinaan terhadap pilar-pilar kesejahteraan sosial Pengukuran Kinerja Sasaran: Meningkatnya cakupan layanan dan pembinaan terhadap pilar-pilar kesejahteraan sosial Tahun 2015 Target Target
Tahun 2016 Target Realisasi
Indikator Kinerja
Target Kinerja
1
2
5
5
5
Jumlah cakupan layanan dan pembinaan terhadap Pilarpilar Kesejahteraan Sosial
Jumlah Karang Taruna dan Orsos yang diberdayakan
18 lmbga
18 lmbga
Jumlah Dunia Usaha yang peduli dengan permasalahan Kessos
24 WKSBM
Jumlah TKSM yang diberdayakan
77 org
Lakip Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2016
Capaian (%)
Kategor i
6
7
8
18 lmbga
18 lmbaga
100%
Berhasil
24 WKSBM
25 WKSBM
25 WKSBM
100%
Berhasil
77 org
77 org
77 org
100%
Berhasil
Target Renstra 2017 9 41 lmbga/64 org
Page 37
Sasaran strategis meningkatnya cakupan layanan dan pembinaan terhadap pilar-pilar kesejahteraan sosial terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yang meliputi 3 (tiga) target kinerja yang dapat dijelaskan sebagai berikut : Sasaran meningkatnya cakupan layanan dan pembinaan terhadap pilar-pilar kesejahteraan sosial, pencapaian sasaran ini diperoleh melalui 3 (tiga) target kinerja kegiatan sebagai berikut: a. Jumlah Karang Taruna dan Organisasi Sosial yang diberdayakan dicapai melalui kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Kemitraan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengoptimalkan tugas-tugas pendampingan di lapangan dalam penanganan PMKS. Indikator keberhasilan kegiatan ini dicapai melalui pemberian bantuan pengembangan kapasitas Karang Taruna
melalui UEP 12 paket, dan prasarana orsos 6 Orsos/LKS.
Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan 100 % sesuai dengan yang telah direncanakan atau dalam kategori berhasil. b. Jumlah Dunia Usaha yang peduli dengan permasalahan kesejahteraan sosial dicapai melalui kegiatan kelembagaan dan kemitraan.
indikator
kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran kinerja meliputi pemberian bantuan operasional WKSBM 25 paket/lembaga dapat dilaksanakan 100 %. Kegiatan ini dikategorikan belum berhasil (belum mencapai target yang ditetapkan) disebabkan oleh kurangnya koordinasi
antara
Dinas
Sosial
Provinsi
Gorontalo
dengan
mitra/stakeholders terkait. Selain itu juga kurangnya Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia khususnya yang menyangkut penyerapan terhadap proses pelaksanaan kegiatan dimaksud masih sangat kurang. c. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat dicapai melalui kegiatan Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM). Tujuan kegiatan Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) untuk mengidentifikasi, inventarisasi dan pendataan terhadap Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya di wilayah Kecamatan. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran kinerja meliputi pengembangan SDM kesejahteraan sosial 1 kegiatan, Lakip Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2016
Page 38
pelatihan dasar PSM 1 kegiatan, pemantapan TKSK 1 kegiatan, pemberian honor operasional bagi 77 orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk menunjang kegiatan TKSK dapat dilaksanakan 100 % sesuai dengan yang telah direncanakan. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kami untuk lebih meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis kami atas capaian kinerja 2016 kami merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan Rencana Kinerja Tahun 2016, yaitu sebagai berikut: 1. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi yang baik diantara unit-unit kerja terkait yang berada dalam lingkungan organisasi Dinas Sosial, instansi pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan dibidang kesejahteraan sosial 2. Mengoptimalkan pengelolaan program dan kegiatan yang diikuti dengan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran-sasaran stratejik yang ditetapkan. Hal ini secara khusus akan difokuskan pada sasaran-sasaran stratejik yang capaian kinerjanya masih berada di bawah target yang ditetapkan. 3. Secara khusus, berkaitan dengan perumusan Renja 2015 sebagai bentuk penegasan dari Renstra 2012 – 2017, akan dilakukan penelitian yang mendalam atas ketepatan kuantitas target dari indikator kinerja. B. REALISASI ANGGARAN Pada tahun anggaran 2016 Dinas Sosial Provinsi Gorontalo memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp.10.290.000.000,-. Realisasi sampai dengan akhir bulan 31 Desember 2016 mencapai Rp.9.743.220.341,- atau 94,69%.
Sisa anggaran Rp.
546.779.659,- telah kembali ke Kas Daerah. Realisasi anggaran berdasarkan sasaran strategis pada perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:
Lakip Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2016
Page 39
Tabel 3.1 Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Tahun 2016 Pagu (Rp)
Realisasi (Rp)
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
%
Meningkatnya cakupan layanan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan KAT Meningkatnya jumlah layanan atas perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial Meningkatnya layanan rehabilitasi terhadap penyandang disabilitas, tuna sosial, lanjut usia, anak bermasalah sosial, korban penyalahgunaan napza dan LKS Meningkatnya cakupan layanan dan pembinaan terhadap pilar-pilar kesejahteraan sosial Meningkatnya pelayanan administrasi, sarana dan prasarana dan SDM aparatur bidang Kesejahteraan Sosial Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi program/kegiatan dan pelaporan keuangan
Jumlah cakupan layanan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan KAT jumlah layanan atas perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial
4.164.395.000
3.914.205.138
93,33
1.705.052.000
1.643.972.952
96,42
Jumlah layanan rehabilitasi terhadap penyandang disabilitas, tuna sosial, lanjut usia, anak bermasalah sosial, korban penyalahgunaan napza dan LKS Jumlah capaian layanan dan pembinaan terhadap pilar-pilar kesejahteraan sosial Prosentase cakupan layanan administrasi, sarana dan prasarana, SDM Bidang Kesos
1.690.543.000
1.650.283.500
97,62
676.896.000
673.672.300
99,52
1.466.096.000
1.306.283.927
89,10
Prosentase kualitas 587.018.000 perencanaan dan evaluasi program/kegiatan dan pelaporan keuangan Jumlah 10.290.000.000
554.802.524
94,51
9.743.220.341
94,69
Sedangkan realisasi anggaran yang berkaitan dengan kegiatan adalah sebagai berikut : a. Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan pagu awal sebesar Rp. 466.694.000 dan penyerapan anggaran sebesar Rp.372.729.582,- atau 79,87%;
Lakip Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2016
Page 40
b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran dengan pagu awal Rp.999.402.000,dan penyerapan anggaran sebesar Rp.933.554.345,- atau 93,41%; c. Perencanaan,
Koordinasi,
Monitoring
dan
Evaluasi
dengan
pagu
awal
Rp.484.751.000,- dan penyerapan anggaran sebesar Rp. 460.565.174,- atau 95,01%; d. Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan dengan pagu anggaran sebesar Rp.102.267.000,- dan penyerapan anggaran sebesar Rp. 94.237.350,- atau 92,15%; e. Pelayanan
Kesejahteraan
Sosial
Anak
dengan
pagu
anggaran
sebesar
Rp.308.421.000,- dan penyerapan anggaran sebesar Rp.304.776.900,- atau 98,21%; f. Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dengan pagu Rp. 464.149.000,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 450.649.000,- atau 97,07%; g. Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dengan pagu anggaran sebesar Rp. 265.416.000,- dan penyerapan anggaran sebesar Rp.257.546.400,- atau 97,03%; h. Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dengan pagu sebesar Rp.169.800.000,- penyerapan anggaran Rp.158.259.000,- atau 93,20%; i. Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial dengan pagu awal Rp.447.860.000,- dan penyerapan anggaran sebesar Rp. 447.644.500 atau 99.95%; j. Pembinaan Koordinasi dan Peningkatan Kapasitas Petugas Penanggulangan Bencana dibidang linjamsos dengan pagu awal Rp.405.000.000,- dan Penyerapan anggaran Rp.383.184.502,- atau 94,61%; k. Pendataan dan Penyuluhan Sosial dengan pagu Rp.694.206.000,- dan penyerapan anggaran Rp.660.149.100,- atau 95,09%; l. Perlindungan Jaminan Sosial dan Bantuan Bencana Sosial dengan pagu awal Rp. 605.846.000,- dan penyerapan anggaran Rp. 600.639.350,- atau 99,14% m. Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial dengan pagu Rp.346.481.000,- dan penyerapan anggaran Rp.236.532.883,- atau 68,27%; n. Pembangunan Sarana dan Prasarana Komunitas Adat Terpencil dengan pagu Rp. 243.356.000,- dan penyerapan anggaran Rp.242.891.500,- atau 99,81%; o. Pemberdayaan Fakir Miskin dengan pagu Rp.3.574.558.000 dan penyerapan anggaran Rp.3.434.780.755,- atau 96,09%; p. Pembinaan Organisasi Kesejahteraan Sosial dengan pagu awal Rp.251.896.000,- dan penyerapan anggaran Rp.250.659.900,- atau 99,51%; q. Pemberdayaan melalui kemitraan sosial dengan pagu Rp 110.000.000,- dan penyerapan anggaran Rp 108.162.400,- atau 98,33%; Lakip Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2016
Page 41
r. Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) dengan pagu Rp 315.000.000,- dan penyerapan anggaran Rp 314.850.000,- atau 99,95 %. Pelaksanaan program kegiatan telah diikuti dengan efisiensi pemanfaatan anggaran, antara lain dengan cara penghematan lumpsum dan biaya transportansi, pengadaan alat tulis kantor, dan pengadaan barang lainnya. Efisiensi anggaran dilakukan dengan tidak mengurangi pencapaian kinerja, dimana secara fisik kegiatan rata-rata dapat dilaksanakan 100%.
Lakip Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2016
Page 42