BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya Kota Bandung

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Distarcip Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dstarcip Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2018 dan Rencana Kerja Tahun 2015. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja

dilaksanakan

239/IX/618/2004

sesuai

tentang

dengan

Perbaikan

Keputusan Pedoman

Kepala

LAN

Penyusunan

Nomor

Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masingmasing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran LKIP Tahun 2015

17


kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian ratarata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan sebagai berikut: Tabel 3.1 Predikat Nilai Capaian Kinerja No 1. 2. 3.

Capaian Kinerja > 100 % =100 % < 100 %

Interpretasi Melebihi/Melampaui Target Sesuai Target Tidak Mencapai Target

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan

ukuran

keberhasilan

pencapaian

sasaran

strategis.

IKU

berperan dalam mengubah sesuatu yang bersifat normatif (sasaran strategis) menjadi definitif, terukur dan realistis. IKU yang ditentukan akan berdampak terhadap perilaku dan budaya yang terbentuk dalam organisasi tersebut. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung telah menetapkan 7 (lima) Indikator Kinerja Utama Tahun 2013-2018. Untuk meningkatkan akuntabilitasnya dan juga telah melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama. Reviu Indikator Kinerja Utama dilakukan dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Distarcip Kota Bandung tahun 2015 sebanyak 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (104,45%) telah mencapai atau

melampaui target, dan sebanyak 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (100%) dan 1 (satu) tidak mencapai target sebesar (92,25%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

LKIP Tahun 2015

18


Tabel 3.2 Tingkat Pencapaian Sasaran

No.

1. 2. 3. 4

Sasaran

Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Jumlah

Tingkat Pencapaian Sasaran Melampaui Belum target Sesuai Target Mencapai (>100%) (100%) Target (<100%)

Jumlah Indikator Sasaran

1 2 3 4

2 3 1 1 7

Jumlah 1 1 1 1 4

% Jumlah 103,17 1 107,14 1 102,10 103,85 417,8 2

% 100 100 200

Jumlah % 1 92,25 1 92,25

Sumber : Hasil Pengolahan data, 2015

3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Pengukuran

Kinerja

dapat

diartikan

sebagai

parameter

yang

mempengaruhi variabel dalam pengukuran kinerja. Variabel yang akan diukur adalah capaian indikator kinerja dengan parameater yang telah ditetapkan dalam lampiran yaitu target dan realisasi. Dari perbandingan anatara target dan realisasi akan diketahui prporsi capaian pencapaiankinerja dalam bentuk prosentase. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan msi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Distarcip Kota Bandung Tahun 2015 dan Indikator Kinerja Utama Distarcip Kota Bandung hasil reviu berdasarkan Keputusan Kepala Distarcip tentang Indikator Kinerja Utama yang menetapkan 4 (empat) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja (outcome dan output penting) sebagaimana disajikan pada Gambar sebagai berikut :

LKIP Tahun 2015

19


Tabel : 3.3 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

No 1. 2. 3. 4.

SASARAN Sasaran 1 Sasaran 2 Sasaran 3 Sasaran 4

2 3 1 1

IKU Indikator Indikator Indikator Indikator

Metode Evaluasi Kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapain target dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dengaan menggunakan formulir penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan formulir pembiayaan dalam pencapain Sasaran sebagaimana terlampir. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya berdasarkan

masing-masing, pengukuran

sedangkan atas

capaian

indikator

kinerja

kinerja

sasaran

sasaran

diperoleh

strategis,

cara

penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang LKIP Tahun 2015

20


diharapkan. Dalam laporan ini, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masingmasing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2013-2018 maupun Renja Tahun 2015. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan

sesuai

dengan

program,

sasaran

yang

telah

ditetapkan

dalam

mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung Nomor : 800/29 - Distarcip Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU), telah ditetapkan 4 (empat) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja (out comes). Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandinganpembandingan antara lain : -

kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.

-

kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

-

kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.

-

kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional. LKIP Tahun 2015

21


Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2015 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 4 sasaran dan 7 indikator kinerja dari 4 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam revisi Renstra Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung tahun 2013-2018, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut : Sasaran 1 Terwujudnya pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang konsisten

Pada pencapaian Sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini : Tabel 3.4 DATA BANGUNAN YANG BER IMB DI KOTA BANDUNG

Tegallega

Jumlah Bangunan Terdata 130.289

Memiliki IMB 73.212

Tidak Memiliki IMB 57.077

2014

Gedebage

44.709

14.672

30.037

2015

Karees

63.647

38.395

25.252

Tahun

SWK

2013


Gambar 3.1 Data Bangunan Tahun 2013-2015


LKIP Tahun 2015

22


Berdasarkan data diatas, data bangunan yang telah dilakukan pada tahun 2013 adalah SWK Tegallega meliputi Kecamatan Astana Anyar, Bojong Loa Kaler, Bojong Loa Kidul, Babakan Ciparay, dan Bandung Kulon. Jumlah bangunan yang terdata telah memiliki Ijin Mendirikan Bangunan pada tahun 2013 di wilayah Tegallega dan tercatat sebanyak 130.289 bangunan sementara yang memiliki izin sebanyak 73.212 bangunan (56,19%) sedangkan yang bahan tidak lengkap sebanyak 57.077. Hal ini menujukkan bahwa kepedulian terhadap pengurusan pembangunan yang memiliki izin sangat rendah. Sedangkan untuk Tahun 2014 dilaksanakan di wilayah Gede Bage terdiri kecamatan Gede bage, Rancasari, Buah Batu dan Bandung Kidul. Jumlah terdata 44.709 bangunan, sementara yang sudah memiliki izin sebanyak 14.672 bangunan (32,82%), sedangkan sisanya bahan belum lengkap dan tidak dapat diselesaikan sebanyak 30.037 pemohon, hal ini menunjukkan pemohon sangat rendah dalam menyelesaikan izin dalam pembangunan. Tabel 3.5 Analisis Pencapaiai Sasaran 1 Terwujudnya Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang yang Konsisten Tahun 2014 dibandingkan dengan Target Renstras Tahu 2018

No

1.

2.

Indikator Sasaran 1

Satu an

Target Tahun 2014

Realisasi Tahun 2014

%

40

32,81 %

%

60

63,21 %

Prosentase Pembangunan Gedung yang memiliki IMB Prosentase Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

Capaia Terhadap Target 2014

Target Tahun 2018

Capaian realisasi 2015 Terhadap Target 2018

Target Tahun 2015


Capaian Terhadap Target 2015

80,03 %

41

41

100 %

44

32,81

105,35 %

63

65

103,17 %

75

63,21

Indikator

kinerja


Berdasarkan

tabel

di

atas,

bahwa

Prosentase

Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang, Indikator ini sangat penting sebagai alat

untuk

ditertibkan

mengukur serta

pemanfaatan ruang.

pengaduan,

pelaksanaan

permasalahan

penyegelan

dan

pelanggaran

bangunan

yang

yang

melanggar

Pada Tahun 2013 tidak diperoleh data sehingga tidak

LKIP Tahun 2015

23


diperoleh hasil capaian kinerja sedangkan pada tahun 2014 prosentase pembangunan gedung yang memiliki IMB sebesar

32,81%, sedangkan pada

tahun 2015 mengalami peningkatan targetnya tercapai dan dapat direalisasikan 100 %. Jenis pelanggarannya adalah 1. Memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) namun dilapangan tidak sesuai dengan peruntukkannya/tidak sesuai, 2. Tidak Memiliki Ijin Mendirikan Bangunan. Sementara Sasaran 1 Indikator 2 adalah Prosentase Pembangunan Gedung yang memiliki IMB. Adapun prosentase pengaduan targetnya 63 %

dapat ditertibkan pemanfaatan dan pengendalian

(65%).

menyebabkan

Pencapaian

yang

terjadinya

peningkatan

dalam

penyelesaian dari target 63% dan realisasinya 65%, berdasarkan target yang ditentukan ternyata penyelesaian melebihi dari target yang dapat direalisasikan sebanyak (103,17%). Untuk mengetahuinya dapat dilihat dalam dalam gambar dibawah ini : Gambar 3.2 Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dan IMB


Program yang dilaksanakan dalam pencapaian sasaran Terwujudnya Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang yang konsisten antara lain : 1. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2. Program Peningkatan kualitas dan penertiban bangunan serta pembangunan LKIP Tahun 2015

24


bangunan. Anggaran yang digunakan pada tahun 2015 untuk mewujudkan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebesar Rp. 724.804.000 dengan realisasi sebesar Rp 653.988.580 atau sebesar 86,35 %. Sedangkan Program Peningkatan Kualitas dan Penertiban Bangunan serta Pembangunan Bangunan anggaran sebesar

Rp

58.823.505.000,-

yang

dapat

direalisasikan

sebesar

Rp

39.148.485.767,- Hal ini kurang tercapai karena ada anggaran dari Bantuan Provinisi dimana SP2d terbit pada tanggal 4 November 2015, sehingga bisa untuk diserap dan dapat direalisasikan. Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran 1 Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang yang konsisten melalui perbandingan Prosentase Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dengan prosentase penyerapan anggaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Tabel 3.6 Analisis Pencapaian Sasaran 1 Terwujudnya Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang yang konsisten

No

1.

Indikator Kinerja Utama

Prosentase Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

Sa tu an

%

Tahun 2015 Tar get

Reali sasi

63.21

65

Prosentase Rata-rata capaian Kinerja Sararan 1 Indikator 1 Tingkat Efisiensi

Tahun 2015 %

% Anggaran

Realisasi

103,17 58.823.505.000 39.148.485.767

103,17

% Penyerapan Anggaran

90,22

90,22

103,17 – 90,22 = 12,95


LKIP Tahun 2015

25


Tabel 3.7 Analisis Pencapaian Sasaran 1 Terwujudnya Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang yang konsisten

No 2.


Sa tu an

Tahun 2015 Tar Reali get sasi

Prosentase Pembangunan % 41 Gedung yang memiliki IMB Prosentase Rata-rata capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 2

41

Tingkat Efisiensi

Tahun 2015 %

100

100

Anggaran 724.804.000,-

%

Realisasi 653.988.580,-


90,22

90,22

100 – 90,22 = 12,95


Adapun untuk meningkatkan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dan Pembangunan Gedung yang memiliki IMB adalah adanya faktor-faktor diantaranya adalah :

LKIP Tahun 2015

26


Tabel 3.8 Faktor pendukung, penghambat dan Rekomendasi pencapaian sasaran 1 Faktor Pendukung

Faktor Penghambat

Rekomendasi

1. Adanya komitmen yang kuat dari Walikota Bandung untuk menjadikan Kota Bandung Juara dan Kota yang nyaman untuk tempat tinggal warga

1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia dalam rangka melaksanakan tugas bidang Pengendalian Tata Ruang dan Bangunan, khususnya Ilmu Sosial, Ilmu Pemerintahan dan Hukum.

1. Dukungan Kepala Satuan kerja Perangkat Daerah dan Jajaran Dinas tata Ruang dan Cipta Karya beserta SKPD terkait lain mendukung Program Walikota

2. Dukungan stakeholder untuk menjaga tata ruang dan bangunan di Kota Bandung 3. Adanya regulasi yang mengatur pemanfaatan tata ruang dan bangunan.

2. Kurangnya Koordinasi lintas sektoral Satuan Kerja Perangkat Daerah 3. Tidak adanya insentif Petugas Pengawasan Bangunan dan Petugas Kuasa Hukum Atas sengketa Tata Ruang dan Bangunan.

2. Perlu diusulkan adanhya Keputusan Walikota tentang Standar Harga untuk Petugas Pengawas Bangunan dan Petugas Kuasa Hukum Atas Sekengta Tata Ruang dan Bangunan 3. Upaya secara terus menerus sosialisasi ke 6 eks wilayah tentang Regulasi Tata Ruang dan Bangunan.


LKIP Tahun 2015

27


Sasaran 2 Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Perumahan

Pencapaian sasaran pada Sasaran dua Indikator Kinerja Utama 1 prosentase berkurangnya luas kawasan permukiman kumuh tidak diperoleh data pada tahun 2015. Pencapaian indikator 2 yakni prosentase daya tampung rumah susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dapat dilihat datanya dalam tabel berikut Ini : Tabel 3.9 DATA RUMAH SUSUN DI KOTA BANDUNG Tahun

Jumlah Block

Jumlah Unit

Total

2013

3

3 X 96

288

2014

2

2 X 96

192

2015

1

1 x 96

120

Pencapaian indikator 3 yakni prosentase rumah layak huni dapat dilihat datanya dalam tabel berikut Ini :

LKIP Tahun 2015

28


Tabel 3.10 DATA RUMAH LAYAK HUNI KOTA BANDUNG TAHUN 2015 NO

KECAMATAN

APBD (PNPM)

Bantuan Provinsi

APBD (PNPM)

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

JUMLAH

1

Panyileukan

10

10

2

Cibiru

38

38

3

Rancasari

29

29

4

Gedebage

10

10

5

Ujung Berung

36

36

6

Cinambo

36

36

7

Arcamanik

38

38

8

Mandalajati

34

34

9

Bandung Kidul

0

0

10

Buah Batu

9

9

11

Regol

20

20

12

Sumur Bandung

10

10

13

Bojongloa Kaler

50

50

14

Bandung kulon

54

54

15

Batu Nunggal

0

0

16

Antapani

0

0

17

Astana Anyar

0

0

18

Babakan Ciparay

7

7

19

Kiara Condong

0

0

20

Cibeunying Kaler

0

0

21

Cicendo

0

0

22

Sukajadi

0

0

LKIP Tahun 2015

29


1

2

3

4

5

6

7

23

Bandung Wetan

10

10

24

Coblong

18

18

25

Sukasari

0

0

26

BojongLoa Kidul

0

0

27

Cibeunying Kidul

0

0

28

Lengkong

0

0

29

Andir

0

0

30

Cidadap

0

0

409

409

JUMLAH Sumber : Hasil Pengolahan data, 2015

Permasalahan pada tahun 2015 Rumah Tidak Layak Huni tidak dapat dilaksanakan kerena belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No, 32 Tahun 2011 ayat 13 NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai: a. pemberi dan penerima hibah; b. tujuan pemberian hibah; c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima; d. hak dan kewajiban; e. tata cara penyaluran/ penyerahan hibah; dan f. tata cara pelaporan hibah. Untuk diakomodir oleh Pemerintah Kota Badnung Proposal harus mendapatkan

rekomendasi

dari

Inspektorat

selambat-lambatnya

6

bulan

terhitung bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun berjalan.

LKIP Tahun 2015

30


Tabel 3.11 Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Perumahan

No

1.

2.

3.

Indikator Sasaran 1

Prosentase Berkurangnya luas kawasan permukiman kumuh Prosentase daya tampung rumah susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Prosentase rumah layak huni

Target Tahun 2018


Target Tahun 2015



NA

8,37

8,37

100

7,98

NA

100

100

66,67

71,43

107,14

100

100

92,25

100

40

18,45

46,13

100

18,45

Sat u an

Target Tahun 2014


%

8,5

NA

%

52,38

%

20



Berdasarkan

tabel

di

atas,

bahwa

Indikator

kinerja

Prosentase

berkurangnya luas kawasan permukiman kumuh, indikator ini sangat penting sebagai alat untuk mengukur jumlah berkurangnya luas kawasan di Kota Bandung. Tahun 2014 dan Tahun 2015 tidak diperoleh data dikarenakan belum dilakukan kegiatan. Sedangkan eksisting pada tahun 2016 diperoleh data berdasarkan Distarcip/2015

Surat

keputusan

tentang

Walikota

Penetapan

Lokasi

Bandung

No.

Lingkungan

648/Kep.286-

Perumahan

dan

permukiman kumuh di Kota Bandung tanggal 20 Januari 2015 sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan dilakukan secara berkelanjutan. Jumlah luas area permukiman kumu di Kota Bandung sebanyak 14.574.458,67 M2 atau 1.457,45 Ha tersebar di Kota Bandung. Untuk menghitung berkurangnya luas kawasan kumuh setiap tahunnya harus berkurang sebanyak 0,13 % dikalikan luas wilayah Kota Bandung (16.792) Ha memerlukan 21.829 hektar/tahun. Prosentase daya tampung rumah susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada tahun 2014 sebanyak 3 rumah susun setiap block sejumlah 96 unit maka terbangun sebanyak 288 unit. Sementara pada tahun 2015 sebanyak 1 block dikalikan 96 unit maka terbangun 120 unit. Sedangkan pada tahun 2015 telah dibangun rumah susun dengan jumlah 120 unit. Sasaran 2 Indikator 3 adalah prosentase rumah layak huni dari target LKIP Tahun 2015

31


setiap tahun 1.200 unit dapat direalisasikan sebesar 1.107 unit atau 92,25% tersebar di 22 kecamatan dari 30 Kecamatan di Kota Bandung. Berdasarkan data di atas yang paling banyak mendapatkan bantuan rumah layak huni adalah Kecamatan Batu Nunggal sebanyak 106 diperoleh dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) karena Kecamatan Batu Nunggal merupakan salah satu yang paling banyak memiliki kelurahan yaitu 8, tentunya sangat diperlukan adanya perbaikan tempat tinggal yang nyaman dan aman. sementara kecamatan yang sangat kurang yaitu Babakan Ciparay, hal ini perlu diantisipasi oleh aparat yang berada di kewilayahan untuk senantiasa melaporkan keadaan warganya kepada pemerintah berkenaan dengan warga yang tinggalnya kurang layak untuk didentifikasi dalam mendapatkan bantuan, sedangkan pada tahun

2015 tidak

dapat dilaksanakan sehubungan dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No, 32 Tahun 2011 ayat 13 NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai: a. pemberi dan penerima hibah; b. tujuan pemberian hibah; c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima; d. hak dan kewajiban; e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan f. tata cara pelaporan hibah. Untuk diakomodir oleh Pemerintah Kota Badnung Proposal harus mendapatkan

rekomendasi

dari

Inspektorat

selambat-lambatnya

6

bulan

terhitung bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun berjalan. Berdasarkan data tersebut prosentasenya target dan realisasi dapat dilihat dalam gambar berikut dibawah ini :

LKIP Tahun 2015

32


Gambar 3.3 Capaian Luas Kawasan, Daya Tampung Rumah Susun dan Rumah Layak Huni


Anggaran yang digunakan pada tahun 2015 untuk mewujudkan Program Pengembangan Perumahan sebesar Rp. 44.046.966.920,- dengan realisasi sebesar Rp 32.469.689.729,- atau sebesar 73,72 %,Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran 2 Prosentase Berkurangnya luas kawasan permukiman kumuh, Prosentase daya tampung rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan Prosentase rumah layak huni prosentase penyerapan anggaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

LKIP Tahun 2015

33



No 1.


Tahun 2015

Sa tu an

Tar get

Prosentase Berkurangnya luas kawasan % 8,37 permukiman kumuh Prosentase Rata-rata capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator 1

Tahun 2015

Reali sasi

%

Anggaran

Realisasi

8,37

100

44.046.966.920

32.469.689.729

100

%

73,72

% Penyerapan Anggaran 100 - 73,72 = 26,28

Tingkat Efisiensi Sumber : Hasil Pengolahan data, 2015


No 1.


Sa tu an

Tahun 2015 Tar get

Reali sasi

Tahun 2015 %

Prosentase daya tampung rumah susun bagi % 66,67 71,43 107,14 Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Prosentase Rata-rata capaian Kinerja 107,14 Sasaran 2 Indikator 3 Tingkat Efisiensi

Anggaran

Realisasi

1.605.325.000

776.262.200

%

48,36

% Penyerapan Anggaran 100 – 48,36 = 51,64


LKIP Tahun 2015

34


PEMBANGUNAN APARTEMEN RAKYAT Rusunawa Sadangserang

Rusunawa Cingised

Rusunawa Rancacili

LKIP Tahun 2015

35



No 1.


Sa tu an

Tahun 2015 Tar get

Tahun 2015

Reali sasi

Prosentae rumah % 40 layak huni Prosentase Rata-rata capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator 2

%

Anggaran

Realisasi

-

-

18,45 46,13 46,13

% -

% Penyerapan Anggaran -

Tingkat Efisiensi Sumber : Hasil Pengolahan data, 2015

Adapun

untuk

Berkurangnya

luas

kawasan

permukiman

kumuh,

Prosentase rumah layak huni dan Prosentase daya tampung rumah susun bagi Masyarakat

Berpenghasilan

Rendah

(MBR)

adalah

adanya

faktor-faktor

diantaranya adalah : Tabel 3.15 Faktor pendukung, penghambat dan Rekomendasi pencapaian sasaran 1 Faktor Pendukung Dukungan Kepala Satuan kerja Perangkat Daerah dan Jajaran Dinas tata Ruang dan Cipta Karya beserta SKPD terkait lain mendukung Program Walikota

Faktor Penghambat a. Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana kegiatan yang terbatas b. Terbatasnya waktu dari mulai terbitnya DPPA yang disahkan pada tanggal 4 November 2015, sehingga penambahan anggaran pada kegiatan pada akhirnya tidak dapat

Rekomendasi a. Menambah Sumber Daya Manusia (SDM) a. Penetapan DPPA yang disahkan diupayakan lebih cepat sehingga penyerapana anggaran pada setiap kegiatan dapat diselesaikan tepat pada waktunya

diserap Peraturan Menteri Dalam Negeri No, 32 Tahun 2011 ayat 13 NPHD. Sumber : Hasil Pengolahan data, 2015

LKIP Tahun 2015

36


Sasaran 3 Terwujudnya Insfrastruktur Sanitasi dan Air Bersih yang Berkualitas dan Merata Selanjutnya untuk pencapaian sasaran pada sasaran kedua dapat dilihat pada tabel Analisis Pencapaian Sasaran 3 : Tabel 3.16 Analisis Pencapaian Sasaran 3 Terwujudnya Insfrastruktur dan Air Bersih yang Berkualitas dan Merata

No 1.

Indikator Sasaran 3 Jumlah Kepala Keluarga pada Kawasan Permukiman yang mempunyai sanitasi dan air bersih

Satuan

Target Tahun 2015



Target Tahun 2018


KK

2.000

2.042

102,1

10.000

2.042


Berdasarkan tabel di atas, bahwa Indikator kinerja Jumlah Kepala Keluarga pada Kawasan Permukiman yang mempunyai sanitasi dan air bersih, indikator ini sangat penting sebagai alat untuk mengukur jumlah kawasan yang mempunnyai sanitasi dan air bersih di Kota Bandung. Prosentase Jumlah Kepala Keluarga pada Kawasan Permukiman yang mempunyai sanitasi dan air bersih menggunakan indikator kepala keluarga supaya jelas target dan alat ukurnya tersebar dimana, berpa banyak yang sudah terlayani, dan kewenangan atau tanggung jawab Satuan Kerja Prangkat Daerah mana saja terkait dengan sanitasi dan air bersih. Indikator prosentase rumah layak huni dari target 2.000 unit dapat direalisasikan sebesar 2.042 atau 102,1%. Hal ini cukup signifikan dengan terget yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinir oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung. LKIP Tahun 2015

37


Untuk mengetahuinya dapat dilihat dalam dalam gambar berikut dibawah ini : Gambar 3.4 Capaian Permukiman yang mempunyai Sanitasi dan Air Bersih


Anggaran yang digunakan pada tahun 2015 untuk mewujudkan Program Lingkungan Sehat Perumahan anggaran sebesar Rp 29.543.590.275,- yang dapat direalisasikan sebesar Rp 14.531.182.868,- atau sebesar 49,19%. Analisis Efisiensi

Pencapaian Sasaran 3 Terwujudnya Insfrastruktur

sanitasi dan air bersih yang berkualitas dan merata melalui perbandingan Prosentase Berkurangnya luas kawasan permukiman perumahan, Prosentase daya tampung rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan Prosentase rumah layak huni prosentase penyerapan anggaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

LKIP Tahun 2015

38


Tabel 3.17

No

1.

Indikator Kinerja Utama Jumlah Kepala Keluarga pada Kawasan Permukiman yang mempunyai sanitasi dan air bersih

Sa tu an

Analisis Pencapaian Sasaran 3 Tahun Tahun 2015 2015 % Tar Reali Anggaran Realisasi get sasi

% 2.000 2.042 102,1

Prosentase Rata-rata capaian Kinerja Sasaran 3 Tingkat Efisiensi

102,1

33.104.447.230

20.353.937.657


%

61,48

61,48

92,40 - 49,19= 43,21


PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH

LKIP Tahun 2015

39


Adapun untuk Jumlah Kepala Keluarga pada Kawasan Permukiman yang mempunyai sanitasi dan air bersih adalah adanya faktor-faktor diantaranya adalah : Tabel 3.18 Faktor pendukung, penghambat dan Rekomendasi pencapaian sasaran 3 Faktor Pendukung 1. Regulasi kebijakan dari Kemetrian Perumahan Rakyat dan Kementrian PU 2. Regulasi /kebijakan Walikota Bandung untuk memfasilitasi dan percepatan sanitasi dan air bersih 3. Belum secara merata sanitasi dan air bersih di 6 wilayah SWK 4. Target terbangun rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah

Faktor Penghambat

Rekomendasi

1. Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana kegiatan yang terbatas

1. Meningkatkan konsolidasi dan koordinasi secara internal dalam lingkungan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung yang sesuai dengan penjabaran tugas, pokok dan fungsi yang lebih operasional

2. Terbatasnya waktu dari mulai terbitnya DPPA yang disahkan pada tanggal 4 November 2015, sehingga penambahan anggaran pada kegiatan pada akhirnya tidak dapat diserap 3. Pembangunan dan pemeliharaan Jalan Lingkungan (Banprov), pekerjaan terhambat karena Prosedur permohonan pencairan yang panjang dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Persyaratan permohonan pencairan ke Pemprov harus melampirkan SPK seluruh paket pekerjaan.

2. Meningkatkan sarana dan prasarana dinas untuk pelayanan kepada masyarakat 3. Melaksanakan sosialisasi yang lebih intensif 4. Perlu dilakukan koordinasi dengan pihak yang membuat atau mengeluarkan standar harga agar ada penyesuaian harga yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dikeluarkan pada awal tahun anggaran agar para pelaksana kegiatan tidak terjebak dalam penentuan harga satuan 5. Meningkatkan pelayanan kepada masyaraka dengan sistem yang tepat, cepat sesuia dengan sasaran.


LKIP Tahun 2015

40


Sasaran 4 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan

PETUGAS PELAYANAN DISTARCIP Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan melalui survey secara langsung terhadap pemohon untuk mengisi quesiner yang digunakan sebagai dasar pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan pengembangan dari prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

63/KEP/M.PAN/7/2003 dengan mengacu kepada ketentuan Keputusan Menteri Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

Kep/25/M.Pan/2/2004

tentang

Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sebagai berikut : 1)

Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;

2)

Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan

untuk

mendapatkan

pelayanan

sesuai

dengan

jenis

pelayanannya;

LKIP Tahun 2015

41


3)

Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya);

4)

Kedisiplinan

petugas

pelayanan,

yaitu

kesungguhan

petugas

dalam

memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku; 5)

Tanggung jawab petugas

pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan

tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan; 6)

Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;

7)

Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;

8)

Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;

9)

Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;

10) Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; 11) Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan; 12. Keamanan Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara masyarakat

pelayanan

merasa

ataupun

tenang

untuk

sarana

yang

mendapatkan

digunakan,

sehingga

pelayanan

terhadap

risiko-risiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan. Variabel yang dilakukan untuk dijadikan survei sebanyak 12 unsur dilakukan kepada 150 pemohon Keterangan Rencana Kota (KRK) pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung. Adapun hasilnya dapat diihat pada tabel di bawah ini :

LKIP Tahun 2015

42


Tabel 3.19 Nilai Rata Unsur Pelayanan Hasil Survei IKM Distarcip Kota Bandung

No

Unsur Pelayanan

1 2 3

Prosedur Pelayanan Persyaratan Pelayanan Kecepatan Pelayanan Kepastian Jadwal Pelayanan Keadilan Mendapat pelayanan Kejelasan Petugas Pelayanan Kedisiplinan Petugas Tanggung Jawab Petugas Kemampuan Petugas Pelayanan Kesopanan dan Keramahan Petugas Kenyamanan Lingkungan Keamanan Pelayanan Nilai IKM Distarcip Tahun 2015

4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bobot Rata-Rata Unsur 399 402 407

2,66 2,68 2,71

NRR Tertimbang Per Unsur 0,22 0,22 0,23

390

2,60

0,22

396

2,64

0,22

410

2,73

0,23

411 404

2,74 2,69

0,23 0,22

412

2,75

0,23

413

2,75

0,23

418 408

2,79 2,72

0,23 0,23

Nilai RataRata Unsur

2,70

Nilai Interpretasi IKM

67,50


Capaian indikator kinerja IKM Tahun 2015 merupakan indikator baru dalam perencanaan strategis Distarcip. Berdasarkan diketahui

data

di

atas

dapat

bahwa variabel Keadilan mendapatkan pelayanan mendapatkan nilai

yang paling rendah dari nilai rara-rata unsur sebesar 2,64 atau 0,22 dari nilai rata-rata tertimbang per unsur. Dengan hasil tersebut menunjukkan bahwa varabel keadilan medapatkan pelayanan perlu ditingkatkan karena semua masyarakat dalam hal ini pemohon harus diperlakukan sama tidak membedakan antara yang kaya dan miskin, besar atau kecilnya luas area birokrat atau swasta, dan lain sebagainya. Sementara hasil yang diperoleh paling tinggi adalah kenyamanan lingkungan, hal inipun harus lebih dioptimalkan lagi dalam memberikan pelayanan bahwa pemohon merasa betah, nyaman merasa tidak terganggu/tekanan dari siapapun selama menyelesaikan urusannya.

LKIP Tahun 2015

43


Untuk mengetahui hsil pengukuran capaian kinerja dapt dilihat pada tabel berikut dibawah ini: Tabel 3.20 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 4 (Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pelayanan Distarcip) Dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018 No

Indikator Kinerja Sasaran

Satuan

1

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Angka

Target

Realisasi

Tahun 2015 65,00

Capaian Kinerja Tahun 2015

Target

104

75

67,50

% Capaian Kinerja Tahun 2018 90 %


Realisasi nilai IKM Distarcip Kota Bandung Tahun 2015 adalah sebesar 67,50. Berdasarkan

hasil

evaluasi

diperoleh gambaran bahwa

terhadap

sasaran

dari indikator sasaran

tersebut

tersebut

di

atas,

menghasilkan

capaian kinerja 67,50 (tercapai melebihi target). Apabila dibandingkan antara capaian kinerja dengan target capaian kinerja tahun 2015, indikator sasaran mengalami

pelampauan

target.

Capaian

kinerja

indikator

IKM

diperoleh

berdasarkan hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2015 di Distarcip Kota Bandung. Berdasarkan pengolahan data 150 kuesioner IKM yang disebar kepada masyarakat, diperoleh angka indeks IKM sebesar 2,70. Dengan demikian nilai indeks unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut: a.

Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai penimbang = 2,70 x 25 = 67,50

b. Mutu pelayanan B. c. Kinerja unit pelayanan Bagus. Pencapaian realisasi tahun 2015 dibandingkan dengan rencana akhir Renstra

pada

tahun 2018 menunjukkan

ketercapaian

sebesar 67,50%.

Perbandingan capaian kinerja IKM Distarcip Kota Bandung Tahun 2015 dengan nilai capaian IKM SKPD lain dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

LKIP Tahun 2015

44


Tabel 3.21 Capaian IKM Distarcip dengan BPPT No


Realisasi IKM Distarcip Tahun 2015

Realisasi IKM BPPT Tahun 2015

1

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

67,50

83,28


Berdasarkan tabel di atas, bahwa Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan bidang ketataruangan, indikator ini sangat penting untuk mengukur seberapa banyak masyarakat yang terlayani merasa puas dan merasa nyaman, namun pada Tahun 2015 belum pernah dilakukan pengukuran dengan cara menyebar angket kepada para pelanggan atau masyarakat yang mengajukan Keterangan Renca Kota (KRK), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atau yang lainnya, dengan demikian belum mengetahui hasil dari Indek Kepuasan Masyarakat pada Satuan Kerja Prangkat Daerah Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dengan Standar Provinsi maupun dengan Instansi Lain

Indikator Kinerja Utama Distarcip Kota Bandung yang dapat dibandingkan dengan Indikator Kinerja Utama pada Biro Tata Ruang Setda Provinsi DKI Jakarta yang dapat diilustrasikan dalam Gambar 3.3 sebagai berikut. Tabel 3.22 Perbandingan IKU Distarcip Kota Bandung dengan IKU Biro Tata Ruang Setda Provinsi DKI Jakarta IKU DISTARCIPTA KOTA BANDUNG 2015

IKU BIRO TATA RUANG SETDA PROVINSI DKI JAKARTA 2015

Masih dalam penyusunan aplikasi Data Base SIPPT yang terintegrasi dengan Web Site

Aplikasi Data Base SIPPT sudah dilakukan secara integrasi dengan Web Site

Tingkat Kesesuaian dalam menangani Pengandalian Pengaduan

Tingkat Kesesuaian dalam menangani Pengandalian Pengaduan

LKIP Tahun 2015

45


Berdasarkan bagan diatas, dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Utama Distarcip Kota Bandung yang dapat dibandingkan dengan Indikator Kinerja Utama pada Biro Tata Ruang Setda Provinsi DKI Jakarta terdapat keseusian terkait Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung terhadap Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Biro Tata Ruang Setda Provinsi DKI Jakarta, namun demikian sebagai catatan, bahwa data capaian kinerja tersebut diatas berdasarkan data Tahun 2015. 3.2.1.

Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 4 (Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pe;ayanan Distarcip) Pengukuran

kinerja

untuk

ketercapaian

sasaran

4 (Meningkatnya

akuntabilitas Kinerja Pelayanan ) diukur menggunakan 2 indikator yaitu nilai evaluasi

AKIP

dan

Persentase

Temuan

Pengelolaan

Anggaran

Yang

Ditindaklanjuti. Sebagai salah satu bagian dari Pemerintah Kota Bandung, Distarcip wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dan kinerja yang menjadi kewenangannya. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu alat pimpinan SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dengan efektif dan efisien. Dengan sistem AKIP, organisasi dituntut menyusun rencana jangka menengah beserta tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai, yang kemudian dijabarkan dalam program dan kegiatan yang terarah dan berkelanjutan sehingga pencapaian tujuan dan sasaran dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Untuk menjamin adanya efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pada Distarcip Kota Bandung, diperlukan peran auditor, baik auditor internal yaitu Inspektorat Kota Bandung maupun auditor ekternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan RI. Rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oleh auditor pada prinsipnya adalah untuk mengatasi kelemahan dalam pengendalian intern dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Sebagai wujud dari akuntabilitas keuangan, Distarcip Kota Bandung dituntut

dapat

menyajikan

laporan

keuangan

yang

berkualitas

untuk

mendukung opini BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung. LKIP Tahun 2015

46


Kendala utama yang dihadapi untuk mencapai opini laporan keuangan yang wajar tanpa pengecualian adalah permasalahan dalam administrasi aset/barang milik daerah (BMD).Pengelolaan BMD yang tidak mengikuti pedoman pengelolaan barang milik daerah menjadi penyebab yang utama. Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung, Distarcip Kota Bandung perlu memusatkan perhatian pada tertib pengelolaan BMD sesuai pedoman pengelolaan BMD Kota Bandung. Selain itu, Inspektorat Kota Bandung setiap tahun melaksanakan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang petunjuk dan pelaksanaan evaluasi AKIP. Tabel 3.23 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 4 (Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pelayanan Distarcip ) Dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018

No


Satuan

Target

Realisasi

Tahun 2015 1

Nilai hasil Evaluasi AKIP Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

Capaian Kinerja Tahun 2015

Target

% Capaian Kinerja Tahun 2018

Angka

65

69,09

100

75

%

%

100

100

100

100

100


Berdasarkan tabel diatas untuk mengetahui Indikator Nilai hasil Evaluasi AKIP belum sesuai dengan yang diharapkan hal disebabkan beberapa kendala diataranya : Terbatasnya waktu dari mulai terbitnya DPPA yang disahkan pada tanggal 4 November 2015 sehingga penambahan anggaran pada kegiatan pada akhirnya tidak dapat diserap dan Kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan Jalan Lingkungan (Banprov), pekerjaan terhambat karena Prosedur permohonan pencairan yang panjang dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Persyaratan permohonan pencairan ke Pemprov harus melampirkan SPK seluruh paket pekerjaan, kegiatan dilaksanakan mulai dari perencanaan sampai dengan LKIP Tahun 2015

47


pelaksanaan fisik dalam 1 tahun anggaran. Selama tahun 2015 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung. Pada Tahun 2014anggran sebesar 230.602.200.906,- sementara realisasinya sebesar Rp 96.203.414.364,atau 41,72 %. Sedangkan pada Tahun 2015 dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 190.751.499.854 termasuk di dalamnya anggaran Belanja Langsung (BL) dan Belanja Tidak Langsung (BTL) sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.131.790.652.908,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 69,09 %, dengan demikian dapat dikatakan bahwa tahun 2015 kondisi anggaran Silpa sebesar Rp. 58.960.846.946,Untuk mengetahui perbandingan anggaran tahun 2014 dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini : No.

TAHUN

ANGGARAN

REALISASI

PROSENTASE

1.

2014

230.602.200.906,-

96.203.414.364,-

41,72 %

2.

2015

190.751.499.954,-

131.790.652.908,-

69,09 %

3.2.2 Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang Ditindaklanjuti Berdasarkan

hasil

diperoleh gambaran bahwa capaian kinerja 100% berdasarkan

pada

evaluasi dari

atau

terhadap

indikator

bermakna

Persentase

sasaran

sasaran

tersebut

tersebut

di

atas,

menghasilkan

memuaskan. Capaian kinerja ini

Temuan

Pengelolaan

Anggaran

yang

Ditindaklanjuti. Dari 2 temuan BPK dan Inspektorat, keseluruhan temuan telah ditindaklanjuti. Realisasi tahun 2015 dibandingkan dengan target jangka menegah Renstra Tahun 2018 telah tercapai 100%. Dengan capaian yang baik

pada tahun 2015 ini, ke depannya realisasi kinerja tindak lanjut temuan pengelolaan anggaran, perlu dipertahankan dan perlu diupayakan agar tidak terjadi penurunan. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja SKPD lain, realisasi indikator persentase temuan pengelolaan anggaran cenderung memiliki nilai yang sama. Program yang mendukung pencapaian Sasaran 4 (Meningkatnya akuntabilitas Distarcip) adalah Program Peningkatan Pengembangan Sistem LKIP Tahun 2015

48


Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Untuk mengetahui Indikator Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti setiap adanya temuan baik dari Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat atau yang

lainnya segera harus

diselesaikan dengan

waktu

secepatnya tidak melebihi dari batas waktu yang sudah ditentukan. 3.3 Prestasi Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan

maupun stakeholder atas

prestasi

yang

dicapai, prestasi

dan

penghargaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut dalam tabel 3.19 sebagai berikut : Tabel 3.24 Prestasi Tingkat Nasional No.

Prestasi

Penghargaan

Tahun

1

Tingkat Nasional

Adi Upaya Juara II

2013

2

Tingkat Nasional

Adi Upaya Juara I

2014


LKIP Tahun 2015

49

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Recommend Documents