BAB II URAIAN TEORITIS 2.1 Pengertian Perencanaan Pembangunan Ekonomi Istilah Perencanaan memiliki pengertian yang berbeda-beda dari para ahli. Banyak dokumen perencanaan nasional atau pernyataan dari para pemimpin politik yang memperkenalkan pengertian mereka sendiri. Para pakar ekonomi pun belum ada kesepakatan tentang pengertian istilah perencanaan pembangunan ekonomi tersebut. Menurut Conyers dan Hills (1994), Perencanaan sebagai suatu proses yang bersinambung yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Sedangkan Arsyad (2002), menyatakan ada 4 elemen dasar perencanaan yakni: 1. Merencanakan berarti memilih 2. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya 3. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan 4. Perencanaan untuk masa depan. Walaupun belum ada kesepakatan yang di antara pakar ekonom berkenaan dengan istilah perencanaan ekonomi, dapat di ambil inti dari istilah perencanaan ekonomi mengandung arti pengendalian dan Pengaturan suatu perekonomian untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu pula.
Universitas Sumatera Utara
Adapun ciri dari suatu perencanaan pembangunan ekonomi yaitu: •
Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang mantap (steady social economic growth). Hal ini dicerminkan dalam usaha pertumbuhan ekonomi yang positif.
•
Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan per kapita.
•
Usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi.
•
Usaha perluasan kesempatan kerja.
•
Usaha pemerataan pembangunan sering disebut sebagai distributive justice
•
Usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan.
Unsur-unsur pokok perencanaan pembangunan ekonomi yaitu : •
Kebijaksanaan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan.
•
Adanya kerangka rencana makro
•
Perkiraan sumberdaya-sumberdaya bagi pembangunan khusunya sumbersumber pembiayaan pembangunan.
•
Uraian tentang kerangka kebijaksanaan yang konsisten seperti misalnya kebijaksanaan fiskal, penganggaran, moneter, harga serta kebijaksanaan sektoral lainnya.
•
Perencanaan pembangunan adalah program investasi yang dilakukan secara sektoral. Penyusunan program investasi secara sektoral ini dilakukan bersamasama dengan penyusunan rencana-rencana sasaran.
Universitas Sumatera Utara
•
Perencanaan pembangunan adalah administrasi pembangunan yang mendukung usaha perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tersebut. Secara umum fungsi perencanaan pembangunan ekonomi yaitu :
•
Dengan perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan.
•
Dengan perencanaan dapat dilakukan suatu perkiraan potensi-potensi, prospekprospek perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang.
•
Perencanaan memberikan kesempatan untuk mengadakan pilihan yang terbaik.
•
Dengan Perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas dari segi pentingnya tujuan.
•
Perencanaan sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan evaluasi (Lincolin Arsyad, 2002). Menurut
Jhingan (1983)
syarat-syarat
keberhasilan suatu
perencanaan
memerlukan adanya hal-hal berikut ini : 1. Komisi Perencanaan Pembentukan suatu komisi (badan atau lembaga) perencanaan yang harus diorganisir secara tepat yang dibagi dalam bagian-bagian dan subbagian yang dikoordinir oleh para pakar, seperti pakar ekonomi, statistik, teknik serta pakar lain yang berkenaan dengan masalah perekonomian.
Universitas Sumatera Utara
2. Data Statistik Adanya analisis yang menyeluruh tentang potensi sumber daya yang dimiliki suatu negara beserta segala kekurangannya. Analisis seperti ini penting untuk mengumpulkan informasi dan data statistik serta sumberdaya-sumberdaya potensial lain seperti sumber daya alam, sumber daya manusia dan modal yang tersedia di negara tersebut. 3. Tujuan Suatu perencanaan dapat menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Berbagai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai tersebut hendaknya realistis dan disesuaikan dengan kondisi perekonomian negara yang bersangkutan. 4. Penetapan Sasaran dan Prioritas Penetapan sasaran dan prioritas perencanaan dibuat secara makro dan sektoral. Sasaran secara makro dirumuskan secara tegas serta mencakup setiap aspek perekonomian dan dapat dikuantifikasikan. Untuk sasaran sektoral harus disesuaikan dengan sasaran makronya, sehingga ada keserasian dalam pencapaian tujuan. 5. Mobilisasi Sumberdaya Dalam perencanaan ditetapkan adanya pembiayaan oleh pemerintah sebagai dasar mobilisasi sumberdaya yang tersedia. Sumber pembiayaan ini bisa berasal dari sumber luar negeri dan dalam negeri (domestik). 6. Keseimbangan dalam Perencanaan Suatu perencanaan hendaknya mampu menjamin keseimbangan dalam perekonomian, untuk menghindarkan kelangkaan maupun surplus pada periode perencanaan.
Universitas Sumatera Utara
7. Sistem Administrasi yang Efisien Administrasi yang baik, efisien dan tidak ada unsur KKN (korupsi kolusi dan nepotisme) adalah syarat mutlak keberhasilan suatu perencanaan. 8. Kebijaksanaan Pembangunan yang Tepat Pemerintah harus menetapkan kebijaksanaan pembangunan yang tepat demi berhasilnya rencana pembangunan dan untuk menghindari masalah-masalah yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya.Unsur-unsur utama kebijakan pembangunan meliputi: (i) analisis potensi pembangunan: survei sumberdaya nasional,penelitian ilmiah; penelitian pasar; (ii) penyediaan prasarana yang memadai (air, listrik, infrastruktur dan telekomunikasi) (iii) penyediaan fasilitas latihan khusu dan juga pendidikan umum yang memadai untuk menyediakan keterampilan yang diperlukan; (iv) perbaikan landasan hukum bagi kegiatan perekonomian. 9. Administrasi yang Ekonomis Setiap usaha harus dibuat berdampak ekonomis dalam administrasi, khususnya dalam pengembangan bagian-bagian departemen dan pemerintahan. 10. Dasar Pendidikan Administrasi yang bersih dan efisien memerlukan dasar pendidikan yang kuat. Perencanaan yang berhasil harus memperhatikan standar moral dan etika masyarakat. 11. Teori konsumsi Menurut Galbraith (1962), satu syarat penting dalam perencanaan pembangunan modern adalah bahwa perencanaan tersebut harus dilandasi oleh teori konsumsi. Negara sedang berkembang tidak harus demokratis dan perhatian pertama harus diberikan kepada barang dan jasa yang berada dalam jangkauan pendapatan masyarakat tertentu. 12. Dukungan Masyarakat
Universitas Sumatera Utara
Dukungan masyarakat merupakan faktor penting bagi keberhasilan suatu perencanaan didalam suatu negara yang demokratis. Perencanaan memerlukan dukungan luas dari masyarakat. Perencanaan ekonomi harus diatas kepentingan golongan. Tetapi pada saat yang sama, perencanaan tersebut harus memperoleh persetujuan semua golongan. Dengan kata lain, suatu perencanaan harus dianggap sebagai rencana nasional bila rencana tersebut disetujui oleh wakil-wakil rakyat. 2.2 Pengertian dan Teori Pembangunan Ekonomi Pembangunan biasanya diartikan sebagai kapasitas dari suatu perekonomian nasional. Ilmu ekonomi pembangunan mementingkan alokasi sumber-sumber secara efisien pertumbuhan output yang mantap. Ekonomi pembangunan juga memusatkan perhatian terutama pada mekanisme perekonomian, sosial, dan kelembagaan yang diperlukan untuk menghasilkan perbaikan taraf hidup yang cepat dan dalam skala besar bagi sejumlah besar orang didunia ketiga. Oleh karena itu, ilmu ini harus memperhatikan perumusan kebijakan pemerintah setepat-tepatnya dan dirancang untuk mempengaruhi transformasi perekonomian, kelembagaan, dan sosial dari keseluruhan masyarakat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pembangunan ekonomi dipandang sebagai suatu proses yang menyebabkan naiknya pendapatan perkapita masyarakat dalam suatau masyarakat untuk jangka panjang, maka pembangunan ekonomi mempunyai 3 sifat penting yaitu : 1. Suatu proses, yang berarti terjadinya perubahan secara teru menerus. 2. Adanya usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita masyarakat. 3. Kenaikan pendapatan masyarakat tersebut terjadi dalam jangka waktu yang panjang. (Sirojuzilam: 2005).
Universitas Sumatera Utara
Dalam ruang lingkup pemerintahan, fungsi pemerintah dalam pembangunan ekonomi yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu berkenaan dengan pemerintah sebagai fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi perekonomian. Fungsi alokasi meliputi aspek pengelolaan alokasi sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan publik. Fungsi distribusi meliputi aspek pemerataan dalam pendapatan dan kekayaan masyarakat. Fungsi stabilisasi meliputi aspek-aspek pertahanan keamanan, ekonomi, dan moneter. Definisi pembangunan tidak dapat dipisahkan dengan pengertian pembangunan ekonomi, karena pada dasarnya baik tujuan pembangunan maupuna pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bedanya, pembangunan ekonomi hanya meliputi usaha suatu masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan mempertinggi tingkat pendapatan masyarakat, sedangkan pembangunan itu dalam pengertian yang paling mendasar. Pembangunan pada masyarakat paling tidak harus mempunyai 3 sasaran yaitu : 1. Meningkatnya ketersediaan dan memperluas distribusi barang-barang kebutuhan pokok seperti pangan, papan, kesehatan, dan perlindungan. 2. Meningkatkan taraf hidup yaitu, selain meningkatkan pendapatan, memperluas kesempatan kerja, pendidikan yang lebih baik, dan juga perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan kemanusiaan, yang keseluruhannya akan memperbaiki bukan hanya kesejahteraan material tetapi juga menghasilkan rasa percaya diri sebagai individu maupun sebagia suatu bangsa. 3. Memperluas pilihan ekonomi dan sosial yang tersedia bagi setiap orang dan setiap
bangsa
dengan
membebaskan
mereka
dari
perbudakan
dan
Universitas Sumatera Utara
ketergantungan bukan hanya dalam hubungan dengan orang dan negara lain tetapi juga terhadap kebodohan dan kesengsaraan manusia. ( Todaro, 2000:92). Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perspektif pendelegasian wewenang terhadap pemerintah di daerah mencakup efisiensi, eksternalitas, dan akuntabilitas. Ketiga prinsip ini menjadi landasan dan kriteria bagi daerah umunya dalam pelaksanaan pembagian fungsi utama pemerintahan. Pusat dan daerah memperoleh wewenang dalam mewujudkan pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap siklus pemerintahan. Pada Pelaksanaannya desentralisasi dan pemerintahan di daerah dibuthkan untuk menumbuhkan prakarsa dan sekaligus memfasilitasi aspirasi daerah berdasarkan kapasitas lokal masing-masing daerah.
Dalam
Praktiknya
implementasi
desentralisasi
dan
otonomi
daerah
membutuhkan perangkat pengaturan dan pedoman dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kinerja daerah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publiknya. 2.3 Pengertian dan Teori Pertumbuhan Ekonomi Teori-teori yang menentukan laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan oleh para ahli ekonomi dimana pandangan mereka banyak mengarah kepada pembangunan di negara-negar berkembang. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Pembangunan ekonomi selalu diikuti pertumbuhan ekonomi tetapi tidak sebaliknya. Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa pembangunan sebagai
Universitas Sumatera Utara
pertumbuhan ekonomi agregat
atau pertumbuhan merupakian
bahagian dari
pembangunan ekonomi. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonomi adalah lebih tinggi dari pada masa sebelumnya. Menurut Samuelson (2001), pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan GNP yang bersumber dari hal-hal berikut : 1. Pertumbuhan dalam tenaga kerja 2. Pertumbuhan dalam modal 3. Pertumbuhan inovasi dan teknologi Pertumbuhan ekonomi
adalah
sebagai
suatu
ukuran
kuantitatif
yang
menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.Perkembangan tersebut selalu dinyatakan dalam bentuk persentase perubahan pendapatan nasional pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Teori-teori pertumbuhan ekonomi melihat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Beberapa teori mengenai pertumbuhan ekonomi, yaitu: 2.3.1 Teori Klasik Adam Smith adalah ahli ekonomi klasik pertama sekali mengemukakan pentingnya kebijaksanaan lisezfaire atas sistem mekanisme untuk memaksimalkan tingkat perkembangan ekonomi suatu masyarakat. Menurut Smith sistem ekonomi pasar bebas menciptakan efisiensi, membawa ekonomi kepada full employment, dan menjamin pertumbuhan ekonomi sampai tercapai posisi stationer (stationery state) yang terjadi apabila sumber daya alam telah seluruhnya dimanfaatkan, dan kalaupun ada pengangguran itu bersifat sementara.
Universitas Sumatera Utara
2.3.2 Teori Schumpeter Schumpeter berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan (entrepreneurship). Sebab, para pengusahalah yang mempunyai kemampuan dan keberanian mengaplikasi penemuan-penemuan baru dalam dunia usaha merupakan langkah inovasi. Termasuk dalam langkah-langkah inovasi adalah penyusunan teknik dalam tahap produksi serta masalah organisasi manajemen, agar produk yang dihasilkan dapat diterima pasar. 2.3.3 Teori Tahap-tahap Pertumbuhan Ekonomi Rostow W.W. Rostow mengemukakan teori tahapan tipikal pertumbuhan ekonomi yang dilalui oleh suatu perekonomian. Tahap-tahap yang dimaksud adalah : 1. Tahap masyarakat tradisional Pada tahap masyarakat tradisional ini, masyarakat masih menggunakan cara-cara produksi primitif dan dipengaruhi oleh nilai-nilai tak rasional serta adat istiadat. Tingkat produksi dan produktivitas sangat rendah 2. Tahap Prasyarat Lepas Landas Tahap
ini merupakan Transisi persiapan mencapai pertumbuhan dan
perkembangan lebih lanjut. 3. Tahap Lepas Landas Tahap lepas landas ditandai oleh perubahan drastis dan pesat. Ciri tahap ini adalah terjadinya kenaikan investasi produktif, Pertumbuhan sektor industri yang pesat, dan terbentuknya kerangka dasar politik, sosial dan kelembagaan yang menjamin pertumbuhan cepat. 4. Tahap Gerak Kearah Kedewasaan.
Universitas Sumatera Utara
Tahap ini merupakan tahap dimana teknologi canggih sudah digunakan secara efektif dalam proses produksi dan pengolahan sumber-sumber daya alam. Ciri-cirinya adalah Tingginya keterampilan tenaga kerja serta semakin dominannya sektor industri manufakturing yang menggantikan dan mendesak sektor pertanian dan sektor-sektor tradisional berupa perubahan sistem manajemen dan pengelolaan bisnis. Masyarakat semakin menyadari akibat-akibat atau dampak industrialisasi tehadap kehidupan lingkungan. 5. Tahap Konsumsi Massal Tinggi Tahap konsumsi tinggi merupakan dimana masyarakat lebih menekankan pada konsumsi dan kesejahteraan masyarakat. Pemerataan kemakmuran merupakan fokusnya (Wijaya, 2000:289). 2.4 Indikator sosial budaya Proses pembangunan ekonomi biasanya tidak hanya ditandai dengan terjadinya perubahan atau pergeseran pada struktur dan penawaran barang dan jasa yang diproduksi, namun juga ditandai dengan terjadinya perubahan struktur demografi. Proses demografi ini terutama terjadi sebagai akibat dari perubahan pada struktur permintaan, struktur produksi dan perbaikan fasilitas kesehatan, gizi serta pendidikan yang timbul seiring pertumbuhan pendapatan perkapita. Kemajuan pembangunan suatu daerah harus meliputi kemajuan pembangunan kesejahteraan sosial, seperti aspek kesehatan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia. 2.4.1 Indeks Pembangunan Manusia IPM merupakan indikator komposit yang menggabungkan tiga aspek penting, yaitu peningkatan kualitas fisik (kesehatan), intelektualitas (pendidikan), maupun
Universitas Sumatera Utara
kemampuan ekonomiya (daya beli) seluruh komponen masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Didalam pembangunan manusia, kesimpulan pentingnya adalah pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu, konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja. Pembangunan manusia bukan hanya memperhatikan pada upaya meningkatkan kemampuan manusia tetapi juga pada upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal. Pembangunan manusia didukung empat pilar pokok, yaitu: produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya. 2.4.2 Kemiskinan Kemiskinan merupakan refleksi dari ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya sesuai standar yang berlaku. Sudah cukup banyak ukuran dan standar yang dikeluarkan oleh para pakar dan lembaga mengenai batas garis kemiskinan. Menurut Biro Pusat Statistik (1993:23) batas kemiskinan ditunjukkan oleh pendapatan per kapita Rp 27.905,- untuk perkotaan dan Rp 18.244,- untuk pedesaan. Djoyohadikusumo (1996:21) menggunakan standar kemiskinan berdasarkan pendapatan perkapita pertahun adalah US $ 50 untuk pedesaan dan US $ 75 untuk perkotaan.
Universitas Sumatera Utara
Bank Dunia (1990:36) untuk standar internasional memberikan batas garis kemiskinan yang lebih tinggi dari standar-standar lainnya yaitu dengan pendapatan perkapita sebesar US $275 pertahun. 2.4.3 Pengangguran Menganggur tidak sama dengan tidak bekerja atau tidak mau bekerja. Orang yang tidak mau bekerja, tidak dapat dikatakan sebagai pengangguran. Sebab jika seseorang ingin bekerja (mencari pekerjaan), mungkin dengan segera mendapatkannya. Definisi ekonomi tentang pengangguran tidak identik dengan tidak (mau) bekerja. Seseorang baru dikatakan menganggur bila dia ingin bekerja dan telah berusaha mencari kerja, namun tidak mendapatkannya. Dalam ilmu kependudukan (demografi), orang yang mencari kerja masuk dalam kelompok penduduk yang disebut angkatan kerja. Yang dihitung sebagai angkatan kerja adalah penduduk berusia 15-64 tahun dan sedang mencari kerja, sedangkan yang tidak mencari kerja, entah karena harus mengurus keluarga dan sekolah, tidak masuk angkatan kerja. Tingkat pengangguran adalah persentase angkatan kerja yang tidak/belum mendapatkan pekerjaan. Persentase tingkat pengangguran dapat dihitung melalui rumus berikut : Tingkat Penganguran = ∑ orang yang mencari pekerjaan x 100% ∑ angkatan kerja 2.4.4 Pendidikan Pendidikan merupakan elemen penting pembangunan dan perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup individu, masyarakat dan bangsa. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin baik kualitas sumber dayanya. Pendidikan yang berkualitas akan
Universitas Sumatera Utara
menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan handal sesuai dengan kebutuhan jaman. Penduduk dengan kemampuannya sendiri diharapkan dapat meningkatkan partisipasinya dalam berbagai kegiatan, sehingga di masa mendatang mereka dapat hidup lebih layak. Pembangunan dibidang pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Telah diakui bahwa pembangunan sumberdaya manusia disuatu kota akan menentukan karakter dari pembangunan ekonomi dan sosial, karena manusia adalah pelaku aktif yang dapat mengakumulasi modal, mengeksploitasi berbagai sumberdaya, serta menjalankan berbagai kegiatan ekonomi, sosial, politik yang sangat penting bagi pembangunan sosial. Dengan demikian, peningkatan pendidikan suatu wilayah menjadi sangat penting artinya bagi pembangunan wilayah tersebut. Berdasarkan amanat undang-undang, pembangunan pendidikan lebih diarahkan pada peningkatan akses dan kesempatan masyarakat untuk memperoleh pelayanan pendidikan. Bahkan peningkatan akses pendidikan masyarakat tersebut juga diikuti dengan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan terutama untuk kelompok masyarakat yang kurang mampu. Tingkat Partisipasi pendidikan menunjukkan kesadaran masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Tingkat partisipasi ini sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti sarana dan fasilitas pendidikan, biaya pendidikan dan sebagainya. Beberapa indikator yang biasa dipakai untuk mengevaluasi keberhasilan dalam pembangunan bidang pendidikan, antara lain adalah : 1. Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk Tingkat SD/MI Angka partisipasi kasar sekolah dasar adalah perbandingan antara murid sekolah dasar, termasuk Madrasah Ibtidaiyah (MI), dengan penduduk berumur 7-12 tahun. Angka partisipasi kasar (APK) menunjukkan proporsi anak sekolah baik laki-laki
Universitas Sumatera Utara
maupun perempuan pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka ini memberikan gambaran secara umum mengenai jumlah anak yang menerima pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu dan biasanya tidak memperhatikan umur siswa. 2. Angka Partisipasi Murni (APM) untuk Tingkat SD/MI Angka Partisipasi Murni (APM) adalah indikator yang menunjukkan proporsi penduduk yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan dan usianya sesuai dengan usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu, yang dibagi dalam tiga kelompok jenjang pendidikan yaitu SD untuk penduduk usia 7-12 tahun, SMP untuk penduduk usia 13-15 tahun, dan SMA untuk penduduk usia 16-18 tahun. Oleh karena itu nilai APM membatasi usia siswa sesuai dengan usia sekolah dan jenjang pendidikan sehingga angkanya selalu lebih kecil dibandingkan nilai APK. 2.4.5 Kesehatan Kesehatan juga merupakan faktor penting bai pembangunan suatu wilayah, karena erat kaitannya dengan mutu sumberdaya manusia sebagai salah satu modal pembangunan. Jaminan kesehatan yang yang semakin baik akan menghasilkan kualitas manusia yang lebih baik, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas. Dengan demikian, selain urusan pendidikan , pemerintah juga sangat berkepentingan atas peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara umum. Masyarakat dengan pendidikan yang memadai, ditunjang dengan kesehatan yang baik, dapat menjadi aset pembangunan kota yang berkualitas. Berdasarkan UU No. 23/1992 tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar
Universitas Sumatera Utara
terwujud derajat kesehatan yang tinggi. Salah satu program pemerintah dalam mewujudkan derajat kesehatan bagi seluruh penduduk adalah peningkatan pelayanan kesehatan yang didukung oleh sarana dan prasarana kesehatan yang memadai di tiap daerah. Selain itu, hal pokok yang juga harus diperhatikan adalah perluasan akses kesehatan, khususnya kepada rakyat miskin dan perempuan di seluruh pelosok daerah. Untuk itu pembangunan kesehatan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan manusia. indikator yang biasa dipakai untuk mengevaluasi keberhasilan dalam pembangunan bidang kesehatan, antara lain adalah : 1. Total Fertility Rate (TFR) Angka Fertilitas Total (Total Fertility Rate/TFR) adalah rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya. TFR merupakan gambaran mengenai rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan dari usia 15 sampai 49 tahun. Perbandingan angka TFR antar negara atau antar daerah dapat menunjukkan keberhasilan daerah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonominya. Angka TFR yang tinggi dapat merupakan cerminan rata-rata usia kawin yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah terutama perempuannya, tingkat sosial ekonomi rendah atau tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu tentu saja menunjukkan tingkat keberhasilan program KB yang dilaksanakan selama tiga dekade ini. Diketahunya TFR untuk suatu daerah akan membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan Ibu hamil dan perawatan anak, serta untuk mengembangkan program penurunan tingkat
Universitas Sumatera Utara
2. Umur Harapan Hidup Angka harapan hidup adalah rata-rata lamanya hidup yang akan dicapai oleh penduduk. Dengan diketahuinya angka kematian pada setiap kelompok umur penduduk, maka dapat diketahui rata-rata umur harapan hidup. Makin tinggi kualitas kesehatan menyebabkan makin rendahnya angka kematian dan berakibat kepada meningkatnya harapan untuk hidup. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gisi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. 3. Angka kematian Bayi (AKB) Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen. Kematian bayi endogen atau yang umum disebut dengan kematian neonatal; adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan. Kematian bayi eksogen atau kematian post neo-natal, adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar.
Universitas Sumatera Utara
Tingkat kematian dalam masyarakat dari waktu ke waktu merupakan gambaran perkembangan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dapat digunakan sebagai indikator dalam penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan baik di tingkat propinsi maupun tingkat nasional. Tingkat kematian secara umum berhubungan erat dengan tingkat kesakitan yang dialami penduduk. Biasanya, kematian merupakan akumulasi akhir dari berbagai penyebab terjadinya kematian baik langsung maupun tidak langsung. Proses pembangunan dianggap berhasil jika tingkat kematian ini dapat diminimalkan di samping keberhasilan berbagai indikator-indikator lainnya. 4. Angka Kematian Ibu (AKI) Kematian ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dll (Budi, Utomo. 1985) Keberhasilan proses pembangunan sangat tergantung pada kuantitas dan kualitas sumber daya manusia baik pria maupun wanita. Dalam hal ini, perhatian terhadap eksistensi sumber daya wanita harus setara dengan kaum pria karena peranan kaum wanita dalam proses pembangunan ternyata sangat signifikan. Di berbagai negara maju, sumber daya wanita yang berkualitas merupakan andil besar terhadap keberhasilan pembangunan. Secara teori, salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya wanita adalah melalui peningkatan derajat kesehatan kaum wanita itu sendiri. Pembangunan di bidang kesehatan khususnya pelayanan untuk kaum wanita, seharusnya tidak boleh tertinggal dibandingkan pembangunan di sektor lain. Secara
Universitas Sumatera Utara
nasional, permasalahan kesehatan kaum wanita masih sangat kompleks dan memerlukan penanganan yang menyeluruh. Salah satu indikator yang dapat dijadikan alat untuk mengukur kualitas kesehatan kaum wanita adalah dengan melihat dan membandingkan angka kematian ibu setiap tahun. Masalah kesehatan ini terutama berkaitan dengan program-program kesehatan reproduksi kaum ibu. Faktor ini dianggap sangat penting sehingga tidak mengherankan jika para ahli berpendapat bahwa kematian ibu merupakan salah satu indikator yang membedakan suatu negara apakah sudah tergolong sebagai negara maju atau masih tergolong sebagai negara berkembang atau bahkan negara terbelakang. Biasanya aspek-aspek yang dapat dijadikan sebagai gambaran indikator tinggi atau rendahnya angka kematian kaum ibu antara lain berkaitan dengan kehamilan, melahirkan dan masa nifas. Kemudian kematian ibu dapat diubah menjadi rasio kematian ibu dan dinyatakan per 100.000 kelahiran hidup, dengan membagi angka kematian dengan angka fertilitas umum. Dengan cara ini diperoleh rasio kematian ibu kematian maternal per 100.000 kelahiran. 2.5 Indikator infrastruktur Infrastruktur fisik dan sosial adalah dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistim struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik. Istilah ini umumnya merujuk kepada hal infrastruktur teknis atau fisik yang mendukung jaringan struktur seperti fasilitas antara lain dapat berupa jalan, kereta api, air bersih, bandara, kanal, waduk, tanggul, pengelolahan limbah, perlistrikan, telekomunikasi, pelabuhan secara fungsional, infrastruktur selain fasilitasi akan tetapi dapat pula mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi aliran produksi barang dan jasa. Sebagai contoh bahwa
Universitas Sumatera Utara
jalan dapat melancarkan transportasi pengiriman bahan baku sampai ke pabrik kemudian untuk distribusi ke pasar hingga sampai kepada masyarakat. dalam beberapa pengertian, istilah infrastruktur termasuk pula infrastruktur sosial kebutuhan dasar seperti antara lain termasuk sekolah dan rumah sakit. bila dalam militer, istilah ini dapat pula merujuk kepada bangunan permanen dan instalasi yang diperlukan untuk mendukung operasi dan pemindahan. Infrastruktur merupakan prasarana publik paling primer dalam mendukung kegiatan ekonomi suatu negara, dan ketersediaan infrastruktur sangat menentukan tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan ekonomi. Pembangunan infrastruktur adalah merupakan Public Service Obligation, yaitu sesuatu yang seharusnya menjadi kewajiban Pemerintah. Keberadaan infrastruktur sangat penting bagi pembangunan, sehingga pada tahap awal pembangunan disuatu negara hal tersebut akan dipikul sepenuhnya oleh Pemerintah, yaitu dari APBN murni. Infrastruktur jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan Umum Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.
Universitas Sumatera Utara
•
Jalan Nasional Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan
jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol •
Jalan Provinsi Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan primer yang
menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi. •
Jalan Kabupaten Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang
tidak termasuk dalam jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten. •
Jalan Kota Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang
menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antara persil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota. •
Jalan Desa Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau
antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.
Universitas Sumatera Utara
Jalan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi di suatu tempat karena menolong orang untuk pergi atau mengirim barang lebih cepat ke suatu tujuan. Dengan adanya jalan, komoditi dapat mengalir ke pasar setempat dan hasil ekonomi dari suatu tempat dapat dijual kepada pasaran di luar wilayah itu. Selain itu, jalan juga mengembangkan ekonomi lalu lintas di sepanjang lintasannya.
Pertumbuhan ekonomi yang pesat akan berakibat pada semakin meningkatnya kebutuhan prasarana dan sarana sosial ekonomi, kekurang mampuan penyediaan sarana dan prasarana perkotaan yang dapat mengakibatkan banyaknya kerugian antara lain : 1. kemacetan lalu lintas 2. polusi lingkungan 3. ketidaknyamanan hidup 4. persaingan usaha, dll Yang pada gilirannya akan mempengaruhi perkembangan fisik kawasan perkotaan. Pertumbuhan perekonomian yang cepat akan membawa ketersediaan prasarana dan sarana perkotaan yang diperlukan.
Universitas Sumatera Utara
