BAB II PROFIL UNHCR. Negara Berdaulat dan diakui oleh dunia Internasional. Saat ini PBB memiliki

BAB II PROFIL UNHCR

2.1 UNHCR Sebagai Organisasi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah suatu organisasi internasional terbesar di dunia yang beranggotakan hampir semua negara di dunia. Sejak berdiri hingga saat ini, PBB telah memiliki 193 negara anggota yang juga merupakan Negara Berdaulat dan diakui oleh dunia Internasional. Saat ini PBB memiliki beberapa badan organisasi yang bergerak di berbagai aspek kehidupan manusia, yaitu: •

Food and Agriculture Organization (FAO)

•

International Atomic Energy Agency (IAEA)

•

International Civil Aviation Organization (ICAO)

•

International Labour Organisation (ILO)

•

International Fund for Agricultural Development (IFAD)

•

International Monetary Fund (IMF)

•

InterGovernmental Maritime Consultative Organization (IMCO)

•

International Telecommunication Union (ITU)

•

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)

•

United Nations Development Programme (UNDP)

•

United Nations International Drug Control Program (UNDCP)

Universitas Sumatera Utara

•

United Nations Environment Programme (UNEP)

•

nited Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

•

United Nations Fund for International Partnerships (UNFIP)

•

United Nations Population Fund (UNFPA)

•

United Nations Human Settlements Programme (UN–HABITAT)

•

United Nations Children's Fund (UNICEF)

•

United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)

•

United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)

•

World Tourism Organization (WTO)

•

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)

Salah satu badan organisasi PBB yang saat ini sangat diakui dan kinerjanya tampak jelas adalah UNHCR atau (United Nation High Commisioner for Refugee/ Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi). UNHCR adalah sebuah organisasi internasional yang merupakan badan PBB untuk urusan pengungsi. Badan itu diberi mandat untuk memimpin dan mengkoordinasikan langkah-langkah internasional untuk melindungi pengungsi dan menyelesaikan permasalahan pengungsi di seluruh duniaUNHCR didirikan pada 14 Desember 1950 oleh Majelis Umum PBB dan resmi mulai bekerja pada tanggal 1 Januari 1951.


Organisasi ini memiliki tugas untuk memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan internasional dalam melindungi pengungsi, pencari suaka maupun orangorang tanpa kewarganegaraan dan menyelesaikan permasalahan pengungsi di dunia. UNHCR ini juga memastikan setiap pengungsi mendapatkan hak untuk memperoleh perlindungan. Dalam melaksanakan fungsinya, UNHCR berpedoman kepada Konvensi Jenewa tahun 1951 dan Protokol Tambahan 1967 sebagai pedoman acuhan.

2.2 Sejarah Berdirinya UNHCR UNHCR atau Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Uursan Pengungsi

merupakan

organisasi

internsional

yang

berlandaskan

asas

kemanusiaan (humanity). Sesuai dengan namanya organisasi ini didirikan untuk membantu para pengungsi-pengungsi yang menjadi korban akibat adanya perang, bencana alam, penganiayaan, kekerasan dan lainnya yang membuat seseorang harus mengalami penderitaan dan membutuhkan perlindungan. Sejak awal didirikan sebenarnya organisasi ini hanya difokuskan pada penanganan terhadap orang-orang yang menjadi korban pengungsi akibat konflik Perang Dunia II, dimana wilayah penanganannya hanya terkonsentrasi di kawasan Benua Eropa saja. Pada dasarnya organisasi ini hanya diberi mandat selama 3 tahun untuk menjalankan tugasnya dalam membantu korban-korban pengungsian pasca Perang Dunia II. Namun ternyata, kehadiran UNHCR dirasakan sangat


membantu dalam melindungi umat manusia yang membutuhkan perlindungan dikarenakan konflik-konflik negara yang terjadi. Setelah lewat masa kerja UNHCR yang awalnya hanya dimandatkan 3 tahun, PBB merasa badan organisasi ini cukup penting mengingat semakin banyaknya konflik-konflik yang terjadi di dunia, semakin banyaknya perang, penganiayaan, pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang menjadikan rakyat yang tidak bersalah menjadi korban, maka UNHCR tidak dibubarkan melainkan tetap menjalankan tugasnya dalam memberikan perlindungan kepada orang-orang yang menjadi korban pengungsian akibat adanya konflik maupun perang.

2.3 Perkembangan UNHCR •

14 Desember 1950 Majelis Umum PBB mendirikan organisasi Komisaris Tinggi untuk Pengungsi (UNHCR). Sesuai dengan kepengurusan nya, organisasi ini bersifat kemanusiaan dan sosial guna membantu orangorang yang menjadi pengungsi.

•

Tahun 1951 Majelis Umum PBB mengadakan konferensi dengan WakilWakil Negara Berkuasa Penuh untuk menyusun suatu dokumen tentang kepengurusan pengungsi dan menandatangani dokumen tersebut yang dirangkum dalam Konvensi Mengenai Status Pengungsi. Konvensi ini dilatarbelakangi banyaknya korban pengungsi pasca Perang Dunai II di Eropa.


•

Tahun 1954, UNHCR berhasil memenangkan penghargaan Nobel Peace atas peran dan kerja kerasnya ikut andil dalam membantu pengungsi di Eropa.

•

Tahun 1956, terjadi peristiwa runtuhnya Revolusi Hungaria yang disebabkan oleh penyerangan Soviet. Karena peristiwa tersebut jumlah korban-korban pengungsi mengalami penaikan drastis, hal ini membuat UNHCR kesulitan dalam menangani banyaknya jumlah pengungsi saat itu. Melalui peristiwa tersebut, peran UNHCR dalam menangani pengungsi semakin tidak dapat dipandang sebelah mata, karena organisasi ini sangatlah dibutuhkan.

•

Tahun 1960, peristiwa Dekolonisasi di Afrika menyebabkan krisis pengungsi dalam jumlah yang besar sehingga membutuhkan intervensi dan peran langsung dari UNHCR.

•

Tahun 1967, dilakukan revisi terhadap Konvensi 1951 yang dikenal dengan Protokol Tambahan 1967. Dalam isi Protokol 1967 memperluas penerapan Konvensi 1951. Protokol 1967 menghapuskan batasan-batasan letak geografis dimana yang awalnya Konvensi 1951 membatasi pengakuan Konvensi atas pengungsi hanya kepada orang-orang di Eropa yang menjadi korban pengungsi dikarenakan kejadian pasca Perang Dunia II. Hal ini berlandaskan atas semakin banyaknya terjadi peristiwaperistiwa yang menyebabkan krisis pengungsi yang semakin banyak tidak


hanya di Eropa namun juga di berbagai wilayah seperti kawasan Asia dan Afrika. •

Tahun 1980 terjadi peperangan di wilayah Asia-Afrika yang menimbulkan banyak korban pengungsi (Libanon, Somalia, Srilanka, Afghanistan, Urganda). UNHCR melalui Konvensi 1951 dan Protokol 1967 melaksanakan fungsinya dalam penanggulangan pengungsi di kawasan Asia-Afrika tersebut.

•

Tahun

1981

UNHCR

kembali

mendapatkan

penghargaan

atas

kontribusinya berupa bantuan global dalam membantu para pengungsi. •

Selama 2 dekade dari tahun 1980an sampai awal tahun 2000an UNHCR membantu mengatasi pergerakan manusia di Asia dan Latin Amerika.

•

Tahun 2000an UNHCR tetap terus menjalankan tugas untuk membantu para pengungsi di berbagai wilayah. Saat itu juga UNHCR dimintai bantuannya untuk membantu para pengungsi internal yang disebabkan oleh konflik. Peran UNHCR semakin meluas tidak hanya sebatas membantu pengungsi namun juga ditunjuk oleh Sidang Umum PBB agar UNHCR

dapat

menangani

bantuan

bagi

orang-orang

tanpa

kewarganegaaran yaitu dengan memberikan bantuan hukum kepada orangorang yang tidak berkewarganegaraan dan membantu menghindari serta menghapus adanya orang tanpa status kewarganegaraan di dunia. Dalam penanganan orang tanpa kewarganegaraan, bertolak dari Konvensi 1954 mengenai Status Warga Tanpa Negara, UNHCR akan memberikan


bantuan kepada individu dengan membantu menyelesaikan masalah hukum mereka dan membantu memperoleh dokumen yang diperlukan, membantu negara untuk melaksanakan dan meperkuat hukumnya, menyebarkan informasi terkait serta menyusun dokumen pengawasan global. 34 •

Sampai saat ini UNHCR tetap menjalankan fungsinya dalam membantu pengungsi maupun orang-orang tanpa kewarganegaraan. Akhir tahun 2014 tercatat sekitar 9330 orang yang tergabung sebagai karyawan UNHCR yang tersebar di 125 negara di dunia, baik di daerah pusat maupun daerah terpencil, termasuk 702 orang yang bekerja di kantor pusat UNHCR di Geneva,Swiss. Saat ini UNHCR mengurus 36,4 juta orang yang diantaranya terdiri dari: 15,6 juta pengungsi internal, 10,4 juta pengungsi, sekitar 2,5 juta orang yang kembali ke negara asalnya, 6,5 juta orang tanpa kewarganegaraan, lebih dari 980,000 orang yang mencari suaka (perlindungan) dan lebih dari 400,000 orang yang menjadi perhatian UNHCR lainnya. 35

2.4 Fungsi dan Wewenang UNHCR 36 Dalam praktiknya, UNHCR di bawah naungan PBB memiliki fungsi memberikan perlindungan internasional kepada para pengungsi serta pencarian 34

UNHCR. September 2006. Orang Tanpa Kewarganegaraan di Seluruh Dunia. Hlm. 14 History of UNHCR. Diakses dari laman www.unhcr.org tanggal 04 April 2016 pkl. 22.00 36 UNHCR. September 2007. Statuta Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi. Hlm.10-15 35


solusi permanen masalah pengungsi dengan bekerja sama dengan pemerintahpemerintah negara dalam menangani urusan pengungsi. Jika di dalam melaksanakan fungsinya, UNHCR menemukan kesulitan misalnya tentang suatu kontroversi mengenai status internasional orang tersebut, maka UNHCR akan meminta kominte penasehat pengungsi jika komite itu dibentuk. Selama bekerja UNHCR akan selalu mengikuti petunjuk-petunjuk kebijakan yang diberikan oleh Majelis Umum atau Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. Dewan Ekonomi dan Sosial nantinya dapat memutuskan setelah mendengar pendapat UNHCR terkait pokok yang bersangkutan guna membentuk sebuah komite penasehat tentang pengungsi yang akan terdiri dari wakil-wakil negara Anggota dan Negara-negara bukan anggota PBB yang nantinya akan diseleksi oleh Dewan Ekonomi dan Sosial atas dasar perhatian nyata dan pengabdian negara-negara tersebut pada solusi masalah kepengurusan pengungsi. Yang menjadi wewenang UNHCR dalam penanganan pengungsi meliputi: A. (i) Seseorang yang telah dianggap sebagai pengungsi menurut Pengaturan 12 Mei 1926 dan 30 Juni 1928 atau menurut Konvensi 20 Oktober 1933 dan 10 Februari 1938. Protokol 14 September 1939 atau Konstitusi Organisasi Internasional. (ii) Seseorang yang sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan yang disebabkan oleh kecemasan yang sungguh-sungguh mendasar, mengalami persekusi-persekusi karena


alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, atau opini politik, berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat atau karena kecemasan tersebut atau karena alasan-alasan yang bukan alasan-alasan kenikmatan pribadi, tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu; atau seseorang yang tidak bekewarganegaraan dan berada di luar negara dimana ia sebelumnya bertempat tinggal tidak dapat atau karena kecemasan itu atau karena alasan-alasan yang bukan alasan-alasan kenikmatan pribadi tidak mau kembali ke negara itu. Keputusan mengenai terpenuhinya persyaratan yang diambil oleh organisasi pengungsi internasional dalam periode kegiatannya tidak akan mencegah status pengungsi yang diberikan kepada orang-orang yang memenuhi syarat-syarat paragraf ini;

Wewenang UNHCR akan berhenti berlaku bagi seseorang yang ditetapkan dalam seksi A di atas jika: a.) Ia secara sukarela telah memanfaatkan kembali perlindungan negara kewarganegaraannya; atau b.) Setelah kehilangan kewarganegaraannya ia secara sukarela telah memperolehnya kembali; atau c.) Ia

telah

memperoleh

kewarganegaraan

baru,

dan

menikmati

perlindungan negara kewarganegaraan barunya; atau


d.) Ia secara sukarela telah menetap kembali di negara yang telah ditinggalkannya atau di luar negara itu dimana ia tetap tinggal karena kecemasan akan perskusi; atau e.) Ia tidak dapat lagi lebih lama karena keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pengakuan atas dirinya sebagai pengungsi sudah tidak ada lagi, mengajukan alasan-alasan yang bukan alasan-alasan kenikmatan pribadi untuk tetap menolak memanfaatkan perlindungan negara kewarganegaraannya. Alasan yang semata-mata bersifat ekonomis tidak dapat diajukan; atau f.) Sebagai seorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan, ia tidak dapat lagi dan ia dapat lagi kembali ke negara dimana ia sebelumnya biasa bertempat tinggal, karena keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pengakuan atas dirinya sebagai pengungsi sudah tidak ada lagi bertempat tinggal, mengajukan alasan-alasan yang bukan alasan kenikmatan pribadi untuk tetap menolak kembali ke negara tersebut.

B.

Seseorang lain yang berada di luar negara kewarganegaraanya atau ia tidak mempunyai kewarganegaraan dimana ia sebelumnya bertempat tinggal, karena ia mempunyai atau pernah mempunyai kecemasan yang sungguh-sungguh berdasar akan persekusi karena alasan ras, agama, kebangsaan atau opini politik dan tidak dapat atau karena kecemasan tersebut, tidak mau memanfaatkan perlindungan pemerintah negara


kewarganegaraannya, atau jika ia tidak mempunyai kewarganegaraan kembali ke negara dimana ia sebelumnya biasa bertempat tinggal.

Dengan ketentuan bahwa wewenang UNHCR sebagaimana ditetapkan di atas tidak akan meliputi: a.) Yang merupakan warga negara lebih dari satu negara kecuali pabila ia memenuhi ketentuan paragraf terdahulu dalam hubungannya dengan tiap negara dimana ia adalah warga negara; atau b.) Yang diakui oleh instansi-instansi yang berwewenang dari negaranegara itu dimana ia telah bertempat tinggal mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terkait pada kewarganegaraan yang dimiliki negara itu; atau c.) Yang tetap menerima dari organ-organ atau badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya perlindungan atau bantuan; atau d.) Yang

mengenai

dirinya

terdapat

alasan-alasan

serius

untuk

menganggap bahwa ia telah melakukan tindak pidana yang diliput oleh ketentuan-ketentuan perjanjian-perjanjian ekstradisi atau tindak pidana yang disebut dalam Pasal VI Piagam London dari Mahkamah Militer Internasional atau oleh ketentuan-ketentuan Pasal 14, paragraf 2, dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. UNHCR akan memberikan perlindungan kepada para pengungsi yang berada di bawah wewenang Komisariatnya dengan :


a.) Menggalangkan

pembuatan

dan

internasional

bagi

perlindungan

pelaksanaan

konvensi-konvensi

pengesahan para

konvensi-konvensi

pengungsi,

tersebut

dan

mengawasi mengusulkan

amandemen-amandemen terhadap konvensi itu; b.) Menggalangkan melalui persetujuan-persetujuan khusus dengan pemerintah-pemerintah pelaksanaan tiap tindakan yang diperkirakan akan memperbaiki keadaan pengungsi dan untuk mengurangi jumlah yang membutuhkan perlindungan; c.) Membantu upaya pemerintah dan swasta untuk menggalangkan repatriasi sukarela dalam komunitas-komunitas nasional baru. d.) Menggalangkan diterima masuknya para pengungsi, tidak terkecuali mereka yang termasuk dalam kategori-kategori paling kekurangan ke dalam wilayah-wilayah Negara-negara; e.) Berusaha keras untuk memperoleh izin bagi para pengungsi untuk memindahkan aset mereka dan terutama aset yang perlu bagi pemukiman mereka; f.) Memperoleh dari pemerintah-pemerintah informasi mengenai jumlah dan kondisi-kondisi para pengungsi dalam wilayah-wilayah mereka serta

undang-undang

dan

peraturan-peraturan

mengenai

para

pengungsi tersebut; g.) Berhubungan erat dengan pemerintah-pemerintah dan organisasiorganisasi antar pemerintah yang bersangkutan;


h.) Membina kontak dengan cara yang dianggapnya terbaik dengan organisasi-organisasi

swasta

yang

menangani

masalah-masalah

pengungsi; i.) Memudahkan koordinasi upaya-upaya organisasi-organisasi swasta yang memperhatikan kesejahteraan para pengungsi. UNHCR akan melakukan kegiatan-kegiatan tambahan termasuk repatriasi dan pemukiman, yang mungkin ditetapkan oleh Majelis Umum dalam batas-batas sumber-sumber yang disediakan baginya. Juga akan mengelola tiap dana, publik atau privat, yang diterimanya untuk bantuan bagi para pengungsi dan akan membagikannya diantara badan-badan privat dan apabila dianggap tepat, badan-badan publik yang dianggapnya mempunyai kemampuan terbaik untuk mengelola bantuan termaksud. UNHCR dapat menolak setiap tawaran yang tidak dianggapnya tepat atau yang tidak dapat dipergunakan. UNHCR juga tidak akan meminta dana kepada pemerintah-pemerintah atau menyampaikan permintaan umum, tanpa persetujuan lebih dulu dari Majelis Umum. UNHCR akan memasukkan ke dalam laporan tahunannya pernyataanpernyataan dari kegiatannya di bidang ini. UNHCR akan berjak menyampaikan pandangan-pandangannya di depan Majelis Umum, Dewan Ekonomi dan Sosial dan badan-badan kedua organ tersebut. UNHCR juga akan melapor setiap tahun kepada Majelis


Umum melalui Dewan Ekonomi dan Sosial; laporannya akan dibahas sebagaimana acara terpisah dalam agenda Majelis Umum. UNHCR juga dapat meminta kerjasama berbagai badan khusus.

2.5 Sistem Keorganisasian dan Keuangan UNHCR 37 1. Komisaris Tinggi (pemimpin) UNHCR akan dipilih oleh Majelis Umum PBB atas pencalonan dari Sekretaris Jenderal. Persyaratan pengangkatan Komisaris Tinggi akan diusulkan oleh Sekretaris Jenderal dan disetujui oleh Majelis Umum. Komisaris Tinggi akan dipilih untuk masa jabatan 3 tahun terhitung mulai 1 Januari 1951.

2. Komisaris Tinggi akan mengangkat (untuk masa jabatan yang sama) seorang Wakil Komisaris Tinggi yang bekewarganegaraan lain dari kewarganegaraannya sendiri.

3. a.) Dalam batas-batas penyediaan anggaran yang diberikan, staf Komisariat Tinggi (UNHCR) akan diangkat oleh Komisaris Tinggi dan akan bertanggung jawab kepadanya dalam pelaksanaan fungsi-fungsi mereka.

37

Ibid. Hlm.16-18


b.) Staf termaksud akan dipilih dari orang-orang yang setia pada tujuantujuan Komisariat Tinggi. c.) Kondisi-kondisi pengerjaan mereka adalah kondisi-kondisi pengerjaan yang diatur menurut peraturan staf yang diterima oleh Majelis Umum dan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan peraturan tersebut oleh Sekretaris Jendral. d.) Ketentuan dapat juga dibuat untuk memperkerjakan personel tanpa kompensasi.

4. Komisaris Tinggi akan berkonsultasi dengan pemerintah negara-negara tempat tinggal para pengungsi mengenai perlunya pengangkatan wakilwakil di negara-negara tersebut. Di negara yang mengakui keperluan termaksud dapat diangkat seorang wakil yang disetujui oleh pemerintah negara itu. Dengan ketentuan sebagaimana disebut terdahulu, wakil yang sama dapat bertugas di lebih dari satu negara.

5. Komisaris Tinggi dan Sekretaris Jenderal akan membuat pengaturan yang tepat bagi penyelenggaraan hubungan dan konsultasi mengenai masalahmasalah yang merupakan kepentingan bersama.

6. Sekretaris Jenderal akan memberikan kepada Komisaris Tinggi segala fasilitas yang perlu dalam batasan-batasan anggaran.


7. Komisaris Tinggi akan berkedudukan di Jenewa Swiss.

8. Komisaris Tinggi akan dibiayai dari anggaran Perserikatan BangsaBangsa, kecuali Majelis Umum kemudian memutuskan lain, tidak ada pengeluaran selain pengeluaran administratif yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Komisariat Tinggi akan dibebankan pada anggaran Perserikatan Bangsa-Bangsa dan segala pengeluaran lain yang berkaitan dengan kegiatan Komisaris Tinggi akan dibiayai oleh sumbangan sukarela.

9. Administrasi Komisariati Tinggi akan ditundukkan pada Peraturan Keuangan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pada ketentuan keuangan yang ditetapkan atas dasar itu oleh Sekretaris Jenderal.

10. Transaksi-transaksi yang berkaitan dengan dana Komisaris Tinggi akan dikenakan audit oleh dewan Auditor Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan ketentuan bahwa Dewan tersebut dapat menerima laporann-laporan yang sudah diaudit dari badan-badan yang mendapat alokasi dana. Pengaturan administratif bagi penahanan dana termaksud dan alokasinya akan disepakati antara Komisaris Tinggi dan Sekretaris Jenderal sesuai dengan peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa serta ketentuan yang ditetapkan atas dasar peraturan tersebut oleh Sekretaris Jenderal.


Daftar nama-nama Orang yang menjabat sebagai Komisaris Tinggi (Ketua) UNHCR: NO

Nama

1 Gerrit Jan van Heuven

Awal Jabatan

Akhir Jabatan

Asal Negara

1951

1956

Belanda

2 Auguste Lindt

1956

1960

Swiss

3 Félix Schnyder

1960

1965

Swiss

4 Sadruddin Aga Khan

1965

1967

Iran

5 Poul Hartling

1978

1985

Denmark

6 Jean-Pierre Hocké

1986

1989

Swiss

Goedhart

7 Thorvald Stoltenberg

Jan 1990

November 1990 Norwegia

8 Sadako Ogata

1991

2000

Jepang

9 Ruud Lubbers

2001

2005

Belanda

2005

Sekarang

Portugal

10 António Guterres

Tabel 1. Komisaris Tinggi UNHCR

2.6 Instrumen Hukum Dalam Perlindungan Pengungsi Sepanjang abad ke-20 masyarakat internasional secara terus menerus berusaha untuk menciptakan seperangkat pedoman, hukum, dan konvensi untuk memastikan adanya perlakuan yang layak bagi para pengungsi untuk melindungi


hak asasi mereka. 38 Realita akan adanya konflik, kekerasa, penganiayaan serta perkusi di berbagai wilayah menjadikan angka pengungsi semakin meningkat. Perlindungan terhadap hak-hak daripada kaum pengungsi telah diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional. Instrumen hukum utama yang bersifat secara global mencakup segala aspek kehidupan pengungsi diatur dalam dokumen The 1951Convention Relating to the Status of Refugee (Konvensi Pengungsi 1951) dan 1967 Protocol Relating to the Status of Refugee (Protokol Tambahan 1967). 39 Selain Konvensi 1951 dan Protokol 1967, juga ada beberapa Konvensi dan Dekklarasi yang relevan terkait pengungsi di wilayah tertentu, ada beberapa instrumen hukum yang berlaku di Afrika, Amerika Latin dan Uni Eropa, serta isi hukum hak asasi manusia internasional yang melengkapi hak pengungsi dalam Konvensi 1951. Konvensi 1951 dan Protokol 1967 pada prinsipnya hampir sama. Ada tiga hal pokok yang merupakan isi konvensi tersebut, yaitu : 1. Pengertian dasar pengungsi. Pengertian dasar Pengungsi diartikan dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 penting diketahui sebab diperlukan untuk menetapkan status pengungsi seseorang (termasuk pengungsi atau bukan). Penetapan ini ditetapkan oleh negara tempat orang itu berada dan bekerja sama dengan

38

UNHCR. September 2011. Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi Direktorat HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri RI. 2015. Penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi dalam Konteks Hukum dan Kebijakan. Hlm. 6 39


UNHCR

(United Nation High Commissioner For Refugee), yang

menangani masalah pengungsi dari PBB. 2. Status hukum Pengungsi, hak dan kewajiban pengungsi di negara tempat pengungsian (hak dan kewajiban berlaku di tempat pengungsian itu berada). 3. Implementasi (pelaksanaan) perjanjian, terutama menyangkut administrasi dan hubungan diplomatik. Di sini titik beratnya administrasi dan hubungan diplomatik. Di sisni titik beratnya ialah pada hal-hal yang menyangkut kerja sama dengan UNHCR. Dengan demikian, UNHCR dapat melakukan tugasnya sendiri dan melakukan tugas pengawasan, terutama terhadap negara-negara tempat pengungsi itu berada.

Ada sekitar 146 negara di dunia yang setuju dan ikut menandatangani Konvensi 1951 dan Protokol Tambahan 1967 terkait urusan pengungsi. Negaranegara Pihak tersebut nantinya akan menjadi negara tujuan akhir dari para pengungsi atau yang biasa disebut negara ketiga. Negara ketiga berkewajiban untuk menampung para pengungsi yang telah ditempatkan di negara ketiga tersebut setelah pengungsi tersebut melewati berbagai proses yang dilakukan oleh UNHCR sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tertulis di dalam Konvensi 1951.


2.6.1 Konvensi Pengungsi 1951 Konvensi pengungsi 1951 merupakan sebuah dokumen mengikat secara global yang di dalamnya berisikan tentang urusan pengungsi. Konvensi ini disahkan di Jenewa, Swiss pada 28 Juli 1951 dan mulai diberlakukan pada 22 April 1954. Awalnya Konvensi Pengungsi 1951 dibuat secara khusus hanya sebagai penanganan terhadap orang-orang yang menjadi pengungsi pasca terjadinya Perang Dunia II. Tetapi seiring berjalannya waktu semakin disadari bawa jumlah pengungsi akibat konflik di berbagai belahan dunia semakin meningkat. Isu pengungsi tidak hanya menjadi permasalahan di kawasan Eropa namun juga telah menjadi masalah global di seluruh dunia Dalam isi Konvensi 1951 ini selain menerangkan hak-hak pengungsi, juga dijabarkan kebebasan beragama dan kebebasan untuk bekerja, memperoleh pendidikan dan dokumen-dokumen perjalanan. Konvensi juga menggaris bawahi kewajiban-kewajiban pengungsi terhadap pemerintah negara tuan rumah yang ditempatinya. Persyaratan penting yang menjadi kunci perjanjian ini adalah bahwa pengungsi tidak boleh dikembalikan atau diperlakukan salah dan dikirim ke suatu negara dimana ia takut diganggu keselamatannya. Konvensi juga menjelaskan tentang golongan orang atau kelompok yang tidak berhak memperoleh perlindungan Konvensi. 40 Isi Pasal 1 dari Konvensi mendefenisikan pengungsi sebagai;

40

UNHCR. September 2007. Konvensi Pengungsi 1951, Pertanyaan dan Jawaban. Hlm. 6


“orang yang berada di luar negara asalnya atau tempat tinggal aslinya; mempunyai dasar ketakutan yang beralasan akan diganggu keselamatannya sebagai akibat kesukuaan, agama, kewarganegaraan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politik yang dianutnya; serta tidak mampu atau tidak ingin memperoleh perlindungan bagi dirinya dari negara asal tersebut, ataupun kembali kesana, karena mengkhawatirkan dirinya.” Konvensi menjabarkan dengan rinci pokok-pokok dasar hak asasi manusia yang setidaknya harus sama dengan kebebasan yang dinikmati kaum ekspatriat yang hidup dengan sah di suatu negara dan juga dalam banyak hal harus sama dengan penduduk negara itu sendiri. Selain secara garis besar menerangkan arti istilah pengungsi dan menjabarkan hak-hak pengungsi termasuk kebebasan beragama dan kebebasan untuk bekerja, memperoleh pendidikan dan dokumendokumen perjalanan, konvensi juga menggaris bawahi kewajiban-kewajiban pengungsi terhadap pemerintah negara tuan rumah yang ditempatinya. 41 Adapun negara-negara pihak yang telah meratifikasi Konvensi 1951 ini antara lain 42 : No

Negara

Aksesi (a)

No

Negara

Aksesi (a),

Suksesi (d),

Suksesi (d),

Ratifikasi)

Ratifikasi

1

Afganistan

30 Aug 2005 a 73

Kyrgistan

08 Okt 1966 a

2

Albania

18 Aug 1992 a 74

Latvia

31 Jul 1997 a

41

Ibid, Hlm.7 Direktorat HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri RI. Opcit. Hlm 14-19

42


3

Algeria

21 Feb 1963 d

75

Lesotho

14 Mei 1981 a

4

Angola

23 Jun 1981 a

76

Liberia

15 Okt 1964 a

5

Antingua and

07 Sept 1995 a 77

Liechteinsein

08-Mar-57

Barbuda 6

Argentina

15 Nov 1961 a 78

Lithunia

28 Apr 1997 a

7

Armenia

06 Jul 1993 a

79

Luxemburg

23-Jul-53

8

Australia

22 Jan 1954 a

80

Madagaskar

18 Des 1967 a

9

Austria

01 Nov 1954

81

Malawi

10 Des 1987 a

10

Azeirbaijan

12 Feb 1993 a

82

Mali

02 Feb 1973 d

11

Bahamas

15 Sept 993 a

83

Malta

17 Jun 1971 a

12

Belarus

23 Aug 2001 a 84

Mauritania

05 Mei 1987 a

13

Belgium

22 Jul1953 a

85

Mexico

07 Juni 2000 a

14

Belize

27 Jun 1953 a

86

Monaco

18 Mei 1954 a

15

Benin

4 Apr 1962 d

87

Montenegro

10 Okt 2006 d

16

Bolivia

9 Feb 1982 a

88

Morocco

07 Nov 1956 d

17

Bosnia and

1 Sept 1993 d

89

Mozambique

16 Des 1983 a

Herzegovina 18

Botswana

06 Jan 1969 a

90

Nambia

17 Feb 1995 a

19

Brazil

16 Nov 1960

91

Nauru

28 Jun 2011 a

20

Bulgaria

12 Mei 1993 a

92

Netherlands

03-Mei-56

21

Burkina Faso

18 Juni 1980 a

93

New Zealand

30 Jun 1960 a


22

Burundi

19 Juli 1963 a

94

Nicaragua

28 Mar 1980 a

23

Cambodia

15 0kt 1992 a

95

Niger

25 Aug 1961 d

24

Cameroon

23 Okt 1961 d

96

Nigeria

23 Okt 1967 a

25

Canada

4 Juni 1969 a

97

Norway

23 Mar 1953 a

26

Cent African

4 Des 1962 d

98

Panama

02 Aug 1978 a

Replubic 27

Chad

19 Aug 1981 a 99

Papua NeGuinea

17 Jul 1986 a

28

Chili

28 Jan 1972 a

100

Paraguay

01 Apr 1970 a

29

China

24 Sep 1982 a

101

Peru

21 Des 1964 a

30

Columbia

10 Okt 1961 a

102

Philiphines

22 Jul 1981 a

31

Congo

15 Okt 1962 d

103

Poland

27 Sept 1991 a

32

Costarica

28 Mar 1978 a

104

Portugal

22 Des 1960 a

33

Cote d'Ivore

8 Des 1961 d

105

Korea

03 Des 1992 a

34

Croatia

12 Okt 1992 d

106

Moldova

31 Jan 2002 a

35

Cyprus

16 Mei 1963 d

107

Romania

07 Aug 1991 a

36

Czech

11 Mei 1993 d

108

Russian

02 Feb 1993 a

Republic 37

Democratif

Federation 19 Jul 1965 a

109

Rwanda

03 Jan 1980 a

110

Samoa

21 Sept 1988 a

Sao Tome Princ

01 Feb 1978 a

Chongo 38

Denmark

04-Des-52

39

Djibouti

09 Aug 1977 d 111


40

Dominica

17 Feb 1994 a

112

Senegal

02 Mei 1963 d

41

Dominican

04 Jan 1978 a

113

Serbia

12 Mar 2001 d

Republic 42

Equador

17 Aug 1955 a 114

Seychelles

23 Apr 1980 a

43

Egypt

22 Mei 1981 a

115

Sierra Leone

22 Mei 1981 a

44

El Salvador

28 Apr 1983 a

116

Slovakia

04 Feb 1993 d

45

Equatorial

07 Feb 1986 a

117

Slovenia

06 Jul 1992 d

118

Solomon Island

10 Okt 1978 a

Guinea 46

Estonia

10 Apr 1997 a

47

Ethiopia

10 Nov 1969 a 119

Somalia

12 Jan 1996 a

48

Fiji

12 Jun 1972 d

120

South Afrika

14 Aug 1978 a

49

Finland

10 Okt 1968 a

121

Spain

14 Aug 1978 a

50

France

23 Jun 1954

122

St. Kitts and

01 Feb 2002 a

Navis 51

Gabon

27 Apr 1964 a

123

St. Vincent

03 Nov 1993 a

52

Gambia

07Sept 1966 d

124

Sudan

22 Feb 1974 a

53

Georgia

09 Aug 1999 a 125

Suriname

29 Nov 1978 d

54

Germany

01 Des 1953

126

Swaziland

14 Feb 2000 a

55

Ghana

18 Mar 1963 a

127

Sweden

26 Okt 1954

56

Greece

05 Apr 1960

128

Switzeland

21 Jan 1955

57

Guatemala

22 Sep 1983 a

129

Tajikistan

07 Des 1993 a


58

Guinea

28 Des 1965 d

130

The Yugoslav

18 Jan 1994 d

Macedonia 59

Guinea Bissau

11 Feb 1976 a

60

Haiti

61

131

Timor Leste

07 Mei 2003 a

25 Sept 1984 a 132

Togo

27 Feb 1962 d

Holy See

15 Mar 1956

133

Trinidad Tobago

10 Nov 2000 a

62

Honduras

23 Mar 1992 a

134

Tunisia

24 Okt 1957 d

63

Hungary

14 Mar 1989 a

135

Turkey

30 Mar 1962

64

Iceland

30 Nov 1955 a 136

Turkmenistan

02 Mar 1998 a

65

Iran

28 Jul 1976 a

Tuvalu

07 Mar 1986 d

66

Ireland

29 Nov 1956 a 138

Urganda

27 Sept 1976 a

67

Israel

01 Okt 1954

139

Ukraine

10 Jun 2002 a

68

Italy

15 Nov 1954

140

UK of Great

11 Mar 1954 a

137

Britain&Nort Ireland 69

Jamaica

30 Jul 1964 d

141

United Republic

12 Mei 1964 a

of Tanzania 70

Japan

03 Okt 1981 a

142

Uruguay

22 Sept 1970 a

71

Kazakhstan

15 Jan 1999 a

143

Yemen

18 Jan 1980 a

72

Kenya

16May 1966 a

144

Zambia

24 Sept 1969 d

145

Zimbabwe

25 Aug 1981 a

Tabel 2. Negara Pihak Konvensi Pengungsi 1951


Konvensi 1951 berisikan sejumlah hak-hak yang diperoleh pengungsi juga menekankan kapa saja yang menjadi kewajiban-kewajiban bagi para pengungsi terhadap negara penerimanya. Dasar utama dari Konvensi 1951 ini adalah prinsip non-rerefoulement yang tertuang dalam Pasal 33 Konvensi 1951. Pasal 33: Larangan Pengusiran atau Pengembalian (“Refoulement”) 1.Tidak ada negara Pihak yang akan mengusir atau mengembalikan (refouler) pengungsi dengan cara apapun ke perbatasan wilayah-wilayah dimana hidup atau kebebsannya akan terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politiknya. 2. Namun, keuntungan ketentuan ini tidak boleh diklaim oleh pengungsi dimana terdapat alasan-alasan yang layak untuk menganggapnya sebagai bahaya terhadap keamanan negara dimana ia berada, atau karena telah dijatuhi hukuman oleh putusan hakim yang bersifat final atas tindak pidana sangat berat ia merupakan bahaya bagi masyarakat negara itu. Menurut prinsip ini jelas dikatakan bahwa seorang pengungsi sebaiknya tidak dikembalikan ke negara dimana ia akan menghadapi ancaman serius terhadap kelangsungan hidupnya, tetapi perlindungan seperti ini bisa tidak didapatkan oleh pengungsi yang dirinya terbukti dianggap sebagai ancaman, teroris, orang jahat yang merupakan suatu ancaman bahaya bagi keamanan negara, atau orang tersebut telah didakwa/tersangka melakukan kejahatan serius yang berbahaya bagi masyarakat.


Beberapa pasal yang penting terkait keberadaan pengungsi yang dituliskan dalam Konvensi 1951 adalah 43: •

Hak untuk tidak dihukum karena masuk secara ilegal ke negara tertentu. (Pasal 31: Pengungsi yang Berada Secara Tidak Sah di Negara Pengungsian)

1. Negara-negara Pihak tidak akan mengenakan hukuman pada para pengungsi, karena masuk atau keberadaannya secara tidak sah, yang datang langsung dari wilayah dimana hidup atau kebebasannya terancam dalam arti Pasal I, masuk ke atau berada di wilayah negara-negara pihak tanpa izin, asalkan mereka segera melaporkan diri kepada instansi-instansi setempat dan menunjukkan alasan yang layak atas masuk atau keberadaan mereka secara tidak sah. 2. Negara-negara pihak tidak akan mengenakan pembatasan-pembatasan terhadap perpindahan para pengungsi termaksud kecuali pembatasanpembatsan yang perlu dan pembatasan-pembatasan demikian hanya akan diberlakukan sampai status mereka di negara itu disahkan atau mereka mendapat izin masuk ke negara lain. Negara-negara Pihak akan memberikan waktu yang layak dan segala kemudahan yang perlu kepada para pengungsi tersebut untuk medapatkan izin masuk ke negara lain.

43

UNHCR. September 2011. Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi, Hlm4, dengan melihat Isi Konvensi dan Protokol Mengenai Status Pengungsi


•

Hak untuk bekerja (Pasal 17: Pekerjaan yang Menghasilkan Upah)

1. Negara Pihak akan memberikan kepada para pengungsi yang tinggal secara sah di wilayah negara tersebut, perlakuan yang paling baik yang diberikan kepada warga negara dari negara asing dalam keadaan yang sama mengenai hak untuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan upah. 2. Biar bagaimanapun, tindakan-tindakan pembatasan yang diterapkan pada orang-orang asing atau pada penggunaan tenaga kerja orang asing untuk melindungi pasar kerja nasional tidak akan diterapkan pada pengungsi yang sudah bebas dari tindakan-tindakan pembatasan tersebut pada tanggal mulai berlakunya Konvensi ini bagi Negara Pihak yang bersangkutan, dan atau yang memenuhi salah satu dari syarat berikut : a. Ia telah bertempat tinggal selama 3 tahun di Negara Pihak tersebut. b. Ia mempunyai suami atau istri yang bekewarganegaraan negara setempat tinggalnya. Seorang pengungsi tidak boleh memohon keuntungan-keuntungan dari keuntungan ini jika ia telah meninggalkan istri atau suaminya. c. Ia mempunyai seorang anak atau lebih yang memiliki kewarganegaraan negara tempat tinggalnya. 3. Negaranegara Pihak akan mempertimbangkan secara simpatik asimilasi hak-hak semua pengungsi mengenai pekerjaan yang menghasilkan upah


dengan hak-hak warga negara mengenai hal tersebut, dan terutama pengungsi yang masuk ke dalam wilayah Negara-negara Pihak sesuai dengan program-program perekrutan pekerja atau berdasarkan rencanarencana keimigrasian. (Pasal 18: Swakarya) Negara-negara Pihak akan memberikan kepada pengungsi yang berada secara sah di wilayahnya perlakuan yang sebaik mungkin dan biar bagaimanapun tidak kurang baiknya daripada perlakuan yang diberikan kepada orang-orang asing pada umumnya dalam keadaan yang sama, mengenai hak untuk melakukan usaha sendiri dalam pertanian, industri \, kerajinan dan perdagangan dan untuk mendirikan perusahaan dagang dan perusahaan industri. (Pasal 19: Profesi Bebas) 1. Tiap negara Pihak akan memberikan kepada pengungsi yang tinggal secara sah di wilayahnya yang mempunyai ijazah yang diakui oleh instansi yang berwewenang Negara tersebut, dan yang ingin menjalankan profesi bebas perlakuan yan sebaik mungkin dan biar bagaimana pun tidak kurang baiknya daripada perlakuan yang diberikan kepada orang-orang asing umumnya dalam keadaan yang sama. 2. Negara-negara Pihak akan berusaha sebaik-baiknya sesuai dengan Undang-undang dan Konstitusinya untuk memukimkan para pengungsi


termaksud di wilayah-wilayah, selain wilayah metropolitan yang hubungan internasionalnya menjadi tanggung jawab Warga negara tersebut.

•

Hak atas rumah (Pasal 21: Perumahan) Mengenai perumahan, negara-negara Pihak sejauh masalah itu diatur oleh undang-undang atau peraturan-peraturan atau ditempatkan di bawah pengawasan instansi-instansi publik, akan memberikan kepada para pengungsi yang tinggal secara sah di wilayahnya perlakuan yang sebaik mungkin dan biar bagaimanapun tidak kurang baiknya daripada perlakuan yang diberikan kepada orang-orang asing umumnya dalam keadaan yang sama.

•

Hak atas pendidikan (Pasal 22: Pendidikan Umum)

1. Negara-negara Pihak akan memberikan kepada para pengungsi perlakuan yang sama dengan perlakuan yang diberikan kepada warga negara mengenai pendidikan dasar. 2. Negara-negara Pihak akan memberikan kepada para pengungsi perlakuan yang sebaik mungkin dan bagaimana pun tidak kurang baiknya daripada perlakuan yang diberikan kepada orang-orang asing umumnya dalam


keadaan yang sama, mengenai pendidikan selain pendidikan dasar dan terutama mengenai akses ke studi, pengakuan sertifikat-setifikat sekolah asing, ijazah dan gelar, pembebasan baiaya-biaya dan pungutan-pungutan suara pemberian beasiswa-beasiswa.

•

Hak atas bantuan dan pertolongan publik (Pasal 23; Pertolongan Publik) Negara-negara Pihak akan memberikan kepada para pengungsi yang tinggal secara sah di wilayahnya, perlakuan yang sama mengenai pertolongan dan bantuan publik seperti yang diberikan kepada negaranegaranya.

•

Hak kebebasan beragama (Pasal 4: Agama) Negara-negara Pihak akan memberikan kepada para pengungsi yang berada di dalam wilayahnya, perlakuan yang setidak-tidaknya sama dengan perlakuan yang diberikan kepada warganegaranya mengenai kebebasan-kebebasan

menjalankan

agama

dan

kebebasan

tentang

pendidikan anak-anak mereka.


•

Hak untuk mengakses pengadilan. (Pasal 16: Akses ke Pengadilan)

1. Seorang pengungsi akan mempunyai akses bebas ke pengadilanpengadilan di wilayah semua Negara Pihak. 2. Seorang pengungsi akan menikmati di Negara Pihak dimana ia biasanya bertempat tinggal perlakuan yang sama seperti warga negara dalam hal-hal yang berkaitan dengan akses ke Pengadilan-pengadikan termasuk bantuan hukum dan pembebasan dari cautio judicatum solvi. 3. Seorang pengungsi akan diberikan dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam ayat 2 di negara-negara selain negara dimana ia biasanya bertempat tinggal perlakuan yang diberikan kepada warga dari negara dimana ia biasanya bertempat tinggal.

•

Hak atas kebebasan bergerak dalam suatu wilayah. (Pasal 26; Kebebasan Berpindah Tempat) Tiap Negara Pihak akan memberikan kepada para pengungsi yang berada secara sah di wilayahnya hak untuk memilih tempat tinggal mereka dan untuk berpindah tempat secara bebas dalam wilayahnya sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku bagi orang-orang asing umumnya dalam keadaan yang lama.


•

Hak untuk diberikan dokumen identitas dan perjalanan. (Pasal 27: Surat Identitas) Negara-negara Pihak akan mengeluarkan surat-surat identitas untuk tiap pengungsi di wilayahnya yang tidak memiliki dokumen perjalanan yang berlaku. Pasal 28: Dokumen Perjalanan)

1. Negara –negara Pihak akan mengeluarkan untuk para pengungsi yang tinggal secara sah di wilayahnya, dokumen-dokumen perjalanan untuk maksud bepergian keluar wilayahnya, kecuali apabila alasan-alasan keamanan nasional atau ketertiban umum yang memaksa mengharuskan lain, dan ketentuan-ketentuan skedul yang terlampir pada Konvensi ini akan berlaku bagi dokumen-dokumen termaksud. Negara-negara pihak dapat mengeluarkan dokumen perjalanan termaksud untuk tiap pengungsi lain yang berada di wilayahnya yang tidak dapat memperoleh dokumen perjalanan di negara tempat tinggal mereka yang sah. 2. Dokumen-dokumen perjalanan yang dikeluarkan untuk pengungsi berdasarkan persetujuan-persetujuan internasional sebelumnya oleh pihakpihak pada persetujuan-persetujuan Internasional tersebut akan diakui dan diperlakukan oleh negara-negara Pihak secara seakan-akan perjalan itu dikeluarkan berdasarkan Pasal ini.


2.6.2 Protokol 1967 Protokol Tambahan 1967 merupakan penyempurnaan dari Konvensi 1951 yang telah ada. Pada Konvensi mengenai Status Pengungsi yang ditandatangani di Jenewa tanggal 28 Juli 1951 tersebut hanya mencakup orangorang yang menjadi pengungsi sebagaiakibat dari dampak peristiwa-peristiwa yang terjadi di tahun 1950-an tepatnya di wilayah Eropa, dimana saat itu telah terjadi Perang Dunia II yang menimbulkan banyak para pengungsi yang membutuhkan perlindungan. Dalam isi dokumen Protokol Tambahan 1967 menghilangkan faktor keterbatasan lokasi secara geografis dimana awalnya hanya mencakup kawasan Eropa saja yang khususnya terlibat dalam peristiwa di Eropa saat itu. Sehingga dalam dokumen Protokol 1967 ini tidak lagi membatasi perlindungan wilayah keberadaan para pengungsi. Semua orang yang dikategorikan sebagai pengungsi dan membutuhkan perlindungan atas adanya ancaman terhadap hidupnya di wilayah negara manapun, maka orang tersebut harus dilindungi sesuai dengan ketentuan Konvensi 1951 dan Protokol 1967 sebagai penyempurnaan konvensi tersebut.


Adapun negara yang telah meratifikasi Protokol 1967 ini antara lain 44:

N

Negara

o

Aksesi(a),

No

Negara

Aksesi(a),

Suksesi (d)

Suksesi

1

Afganistan

30 Aug 2005 a 74

Kyrgistan

8 Okt 1996 a

2

Albania

18 Aug 1992 a 75

Latvia

31 Jul 1997 a

3

Algeria

08 Nov 1967 a 76

Lesotho

14 Mei 1981 a

4

Angola

23 jun 1981 a

Liberia

27 Feb 1980 a

5

Antingua and 07 Sept 1995 78

Liechteinsein

20 Mei 1986 a

77

Barbuda

a

6

Argentina

06 Des 1967 a

79

Lithunia

28 Apr 1997 a

7

Armenia

06 Jul 1993 a

80

Luxemburg

22 Ap 1971 a

8

Australia

13 Des 1973 a

81

Malawi

10 Des 1987 a

9

Austria

05 Sept 1973 82

Mali

02 Feb 1973 a

Malta

15 Sept 1971 a

a 10 Azeirbaijan

12 Feb 1993 a

83

44

Direktorat HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri RI. Op.cit. Hlm 20-26


11 Bahamas

15 Sept 1993 84

Mauritania

05 Mei 1987 a

a 12 Belarus

23 Aug 2001 a 85

Mexico

07 Jun 2000 a

13 Belgium

08 Apr 1969 a

86

Monaco

16 Jun 2010 a

14 Belize

27 Jun 1990 a

87

Montenegro

10 Okt 2006 d

15 Benin

06 Jul 1970 a

88

Morocco

20 Apr 1971 a

16 Bolivia

9 Feb 1982 a

89

Mozambique

01 Mei 1989 a

90

Nambia

17 Feb 1995 a

17 Bosnia

and 1 Sept 1993 d

Herzegovina 18 Botswana

06 Jan 1969 a

91

Nauru

28 Jun 2011 a

19 Brazil

07 Apr 1972 a

92

Netherlands

29 Nov 1968 a

20 Bulgaria

12 Mei 1993 a

93

New Zealand

06 Aug 1973 a

21 Burkina Faso

18 Jun 1980 a

94

Nicaragua

28 Mar 1980 a

22 Burundi

15 Mar 1971 a

95

Niger

02 Feb 1970 a

23 Cabo Verde

09 Jul 1987 a

96

Nigeria

02 Mei 1968 a


24 Cambodia

15 Okt 1992 a

97

Norway

28 Nov 1967 a

25 Cameroon

19 Sept 1967 98

Panama

02 Aug 1978 a

a 26 Canada

04 Jun 1969 a

99

Papua

New 17 Jul 1986 a

Guinea 27 Central

30 Aug 1969 a 100

Paraguay

01 Apr 1970 a

28 Chad

19 Aug 1981 a 101

Peru

21-Des-64

29 Chili

27 Apr 1972 a

Philiphines

22 Jul 1981 a

30 China

24 Sept 1982 103

Poland

27 Sept 1991 a

African Replubic

102

a 31 Columbia

04 Mar 1980 a

104

Portugal

22 Des 1960 a

32 Congo

10 Jul 1970 a

105

Korea

03 Des 1992 a

33 Costarica

28 Mar 1978 a

106

Moldova

31 Jan 2002 a

34 Cote d'Ivore

16 Feb 1970 a

107

Romania

07 Aug 1991 a


35 Croatia

12 Okt 1992 d

108

Russian

02 Feb 1993 a

Federation 36 Cyprus

09 Jul 1968 a

109

Rwanda

03 Jan 1980 a

37 Czech

11 Mei 1993 d

110

Samoa

21 Sept 1988 a

13 Jan 1975 a

111

Sao Tome and 01 Feb 1978 a

Republic 38 Democratic Rep

of

Principe

Chongo 39 Denmark

29 Jan 1968 a

112

40 Djibouti

09 Aug 1977 113

Senegal

02 Mei 1963 d

Serbia

12 Mar 2001 d

d 41 Dominica

17 Feb 1994 a

114

Seychelles

23 Apr 1980 a

42 Dominican

04 Jan 1978 a

115

Sierra Leone

22 Mei 1981 a

43 Equador

06 Mar 1969 a

116

Slovakia

04 Feb 1993 d

44 Egypt

22 Mei 1981 a

117

Slovenia

06 Jul 1992 d

45 El Salvador

28 Apr 1983 a

118

Solomon Island

12 Apr 1995 a

Republic


46 Equatorial

07 Feb 1986 a

119

Somalia

10 Okt 1978 a

47 Estonia

10 Apr 1969 a

120

South Afrika

12 Jan 1996 a

48 Ethiopia

10 Nov 1969 a 121

Spain

14 Aug 1978 a

49 Fiji

12 Jun 1972 d

122

St. Vincent

03 Nov 2003 a

50 Finland

10 Okt 1968 a

123

Sudan

23 Mei 2003 a

51 France

03 Feb 1971 a

124

Suriname

29 Nov 1978 d

52 Gabon

28 Aug 1973 a 125

Swaziland

28 Jan 1969 a

53 Gambia

29 Sept 1967 126

Sweden

04 Okt 1976 a

Guinea

a 54 Georgia

09 Aug 1999 a 127

Switzeland

20 Mei 1986 a

55 Germany

05 Nov 1969 a 128

Tajikistan

07 Des 1993 a

56 Ghana

30 Okt 1968 a

The

129

Yugoslav 18 Jan 1994 d

Macedonia 57 Greece

07 Aug 1968 a 130

Timor Leste

07 Mei 2003 a

58 Guatemala

22 Sept1983 a

Togo

01 Des 1969 a

131


59 Guinea

16 Mei 1968 a

132

Trinidad

and 10 Nov 2000 a

Tobago 60 Guinea Bissau

11 Feb 1976 a

133

Tunisia

16 Okt 1968 a

61 Haiti

25 Sept 1984 134

Turkey

31 Jul 1968 a

a 62 Holy See

08 Jun 1967 a

135

Turkmenistan

02 Mar 1998 a

63 Honduras

23 Mar 1992 a

136

Tuvalu

07 Mar 1968 d

64 Hungary

14 Mar 1989 a

137

Urganda

27 Sept 1976 a

65 Iceland

26 Apr 1968 a

138

Ukraine

04 Apr 2002 a

66 Iran

28 Jul 1976 a

139

UK

of

Great 04 Sept 1968 a

Britain&Nort Ireland 67 Ireland

06 Nov 1968 a 140

United Republic 04 Sept 1968 a of Tanzania

68 Israel

14 Jun 1968 a

141

United State of 01 Nov 1968 a America

69 Italy

26 Jan 1972 a

142

Uruguay

22 Sept 1970 a


70 Jamaica

30 Okt 1980 a

143

Venezuela

19 Sept 1968 a

71 Japan

01 Jan 1982 a

144

Yemen

18 Jan 1980 a

72 Kazakhstan

15 Jan 1999 a

145

Zambia

24 Sept 1969 a

73 Kenya

13 Nov 1981 a 146

Zimbabwe

25 Aug 1981 a

Tabel 3. Negara Pihak Protokol Tambahan 1967 Ada beberapa pasal yang terdapat di Protokol 1967 sebagai bentuk penyempurnaan terhadap Konvensi 1951, yaitu : •

Pasal I (Ketentuan Umum) 1. Negara-negara Pihak pada Protokol ini berjanji untuk menerapkan Pasal 2 sampai dengan Pasal 34 Konvensi pada para pengungsi sebagaimana didefenisikan berikut ini. 2. Untuk maksud Protokol ini, istilah “pengungsi” kecuali mengenai pelaksanaan ayat 3 Pasal ini akan berarti tiap orang yang termasuk dalam definisi Pasal 1 Konvensi seakan-akan kata-kata”Sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951dan...” dan kata-kata “... sebagai akibat peristiwa-perisstiwa termaksud”, dalam pasal 1A (2) ditiadakan. 3. Protokol ini akan dilaksanakan oleh Negara-negara Pihak pada Protokol ini tanpa suatu pembatasan geografis, kecuali apabila deklarasi-deklarasi yang ada yang dibuat oleh Negara-negara yang


telah menjadi pihak pada Konvensi sesuai dengan Pasal 1B Konvensi, kecuali apabila; diperluas berdasarkan Pasal 13 Konvensi, akan berlaku juga berdasarkan Protokol ini.

•

Pasal V (Aksesi) Protokol ini akan terbuka untuk aksesi bagi semua negara Pihak pada Konvensi dan tiap Negara Anggota Perserikatan Bangsa-bangsa lainnya atau tiap anggota badan khusus atau tiap negara yang mungkin diundang oleh Majelis Umum PBB untuk beraksesi. Aksesi akan diakukan dengan penyimpanan piagam aksesi pada Sekretari Jenderal PBB.

•

Pasal VI (Klausul Federal) Dalam hal Negara Federal atau Negara yang bukan negara kesatuan akan berlaku ketentuan-ketentuan berikut: a.) Mengenai pasal-pasal Konvensi yang akan diterapkan sesuai dengan Pasal 1 , ayat 1 Protokol ini yang termasuk dalam yuridiski legislatif kekuasaan legislatif federal, kewajibankewajiban Pemerintah Federal pada Tingkat ini sama dengan kewajiban-kewajiban Negara-negara Pihak yang bukan negaranegara Federal. b.) Mengenai pasal-pasal Konvensi yang akan diterapkan sesuai dengan Pasal I ayat 1 Protokol ini yang termasuk dalam


yuridiksi legislatif negara-negara bagian, provinsi-provinsi atau kantor,

yang

menurut

sistem

konstitusional

federasi,

Pemerintah Federal akan menyampaikan pasal-pasal termaksud dengan rekomendasi yang baik kepada instansi-instansi yang cocok dari Negara-negara bagian, provinsi-provinsi atau kanton secepat mungkin untuk diperhatikan; c.) Negara Federal Pihak pada Protokol ini atas permintaan Negara pihak lain pada Protokol ini yang disampaikan melalui Sekretaris Jenderal PBB akan memberikan keterangan tentang undang-undang dan praktik Federasi dan unit-unit bagiannya mengenai ketentuan tertentu Konvensi yang akan dilaksanakan sesuai dengan Pasal I ayat 1 Protokol ini yang menunjukkan jangkauan berlakunya ketentuan itu yang ditentukan oleh tindakan legislatif atau tindakan lain.

2.6.3 Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara Pihak 45 Negara-negara yang telah mengesahkan Konvensi Pengungsi dan Protokol wajib melindungi pengungsi di wilayah mereka sesuai dengan ketentuan konvensi itu. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain:

45

Direktorat HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri RI.Op.cit. Hal 11-12


•

Kerjasama dengan UNHCR – Pasal 35 Konvensi Pengungsi dan Pasal 11 Protokol 1967 memuat kesepakatan bagi Negara Pihak untuk bekerjasama dengan UNHCR dalam melaksanakan fungsinya dan terutama untuk membantu UNHCR mengawasi pelaksanaan ketentuan yang terdapat dalam konvensi tersebut.

•

Informasi tentang Peraturan Perundang-Undangan Nasional – Negara Pihak pada Konvensi Pengungsi sepakat untuk menginformasikan Sekretaris Jenderal PBB undang-undang dan Peraturan yang mungkin mereka buat untuk memastikan pelaksanaan Konvensi itu.

•

Pengecualian dari Resiprositas – Apabila menurut hukum suatu negara pemberian hak kepada orang asing tunduk pada pemberian perlakuan yang sama oleh negara kewarganegaraan orang asing tersebut (resiprositas), ketentuan ini tidak akan berlaku bagi pengungsi. Konsepsi resiprositas tidak berlaku bagi pengungsi karena mereka tidak memiliki perlindungan negara asal mereka.

2.7 Orang-orang yang Dibantu oleh UNHCR Selayaknya ada beberapa golongan orang-orang yang menjadi perhatian dari UNHCR yaitu:


1. Pengungsi (refugee) Pengungsi adalah orang-orang yang terpaksa untuk meninggalkan negara asalnya karena adanya berbagai ancaman dari dalam negaranya yang membahayakan kelangsungan hidup dan kebebasannya, biasanya karena faktor adanya perbedaan ras, suku, agama, opini publik yang mengharuskan orang tersebut keluar dari negara tempat ia tinggal dan tidak bisa kembali lagi ke negara tersebut karena adan rasa ketakutan akan ancaman yang mebahayakan dirinya. Sampai saat ini UNHCR membantu lebih dari 33 juta orang dan ada sekitar 7.446 jiwa pengungsi yang terdaftar di kantor UNHCR Indonesia. 2. Pencari suaka (asylum seeker) Pencari suaka adalah seorang atau sekelompok individu yang mencari perlindungan internasional secara individu maupun berkelompok melalui pengajuan permohonan untuk mendapatkan status pengungsi. Golongan pencari suaka belum tentu semuanya dapat dimasukkan ke dalam kategori pengungsi, namun pengungsi sudah pasti

sebelumnya berasal dari

golongan pencari suaka. Dalam mendapatkan status sebagai pengungsi, pencari suaka akan diseleksi dengan berbagai prosedur oleh UNHCR, apakah pencari suaka tersebut dapat dikategorikan pengungsi (sesuai dengan ketentuan pengungsi dalam Konvensi) atau tidak. Sampai saat ini di Indonesia, UNHCR telah mencatat sekitar 5.798 jiwa pencari suaka.


3. Pengungsi dalam negara sendiri ( Internally Displaced Persons, IDP’s) 46 IDP’s adalah orang-orang atau kelompok individu yang telah dipaksa atau terpaksa pergi meninggalkan rumahnya atau tempatnya biasa tinggal, terutama sebagai akibat atau untuk menghindari dampak dari konflik bersenjata, kekerasan umum, pelanggaran terhadap hak asasi manusia atau bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia, dan mereka yang belum melintasi perbatasan negara yang diakui secara internasional. Sekitar 24,5 juta jiwa pengungsi internal di 52 negara. UNHCR telah memberi bantuan kepada 12 juta jiwa dari kelompok ini, disamping 9,9 juta pengungsi yang ditanganinya. Dalam menangani IDP’s UNHCR memimpin tanggung jawab untuk mengambil peran khusus untuk melindungi, menyediakan, dan mengkoordinasi penampungan darurat dan kamp bagi orang-orang IDP’s. 4.

Orang Tanpa Kewarganegaraan (Stateless Person) Orang tanpa kewarganegaraan adalah orang-orang yang menurut hukum setempat tidak menikmati hak sebagai warganegara, yaitu ikatan hukum antara pemerintah dengan individu manapun. Pada keadaan tertentu seorang warga tanpa kewarganegaraan bisa juga menjadi pengungsi jika orang tersebut dipaksa meninggalkan negara tempat asalnya karena dianiaya.

46

UNHCR. Pengungsi dalam Negeri Sendiri.Switzerland; Relasi Media dan Pelayanan Informasi Publik


Diperkirakan ada sekita 9 juta orang di seluruh dunia yang tidak memiliki negara yang dapat dikatakan mereka sebagai negaranya. Dalam penanganannya UNHCR akan memberikan kepada individu dengan membantu menyelesaikan masalah hukum, membantu mempersiapkan dokumwn yang diperlukan untuk memperoleh hidup yang baru. Pada tingkat

pemerintahan,

UNHCR

membantu

negara

untuk

melaksanakan/memperkuat hukum negaranya, melatih para petugas, bekerjasama dan berkoordinasi dengan organisasi lain, menyebarkan informasi terkait dan menyusun dokumen pengawasan global.

2.8 UNHCR di Indonesia Keberadaan dari organisasi internasional UNHCR ini di Indonesia disresmikan melalui sebuah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan UNHCR pada tanggal 15 Juni 1979 47 . Awalnya UNHCR diberikan tanggung hawab khusus dalam menangani membanjiri pengungsi dari Indochina yang masuk ke dalam kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Saat itu UNHCR membantu permasalahan pengungsi di Indonesia ketika pada tahun 1979 Indonesia mendirikan penampungan bagi 170.000 pengungsi di Pulau Galang saat itu. Kasus tersebut terselesaikan dengan jalan keluar semua pengungsi berhasil ditempatkan di negara ketiga.

47

Direktorat HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri RI. Op.cit. Hlm.62


Setelah krisis pengungsi akibat konflik di Indochina di akhir tahun 1990an, tidak diduga ternyata arus masuk para pencari suaka (asylum seeker) dan pengungsi (refugee) mulai menunjukan peningkatan jumlah yang terus meningkat di periode tahun 2000-2002. Setelah tahun 2002an tersebut angka pengungsi di Indonesia mengalamai penurunan, sampai kepada periode tahun 2003-2008 jumlah orang-orang yang mengungsi ke Indonesia meningkat kembali dimana sekitar 3.230 orang telah mengajukan permohonan perlindungan di bawah UNHCR. Angka tersebut semakin meningkat hingga mencapai berkisar 10.000 orang dalam beberapa tahun terakhir. Kebanyakan mereka berasal dari negara Afghanistan, Myanmar dan Somalia. Melihat arus masuk pengungsi ke Indonesia pada hakikat nya Indonesia sampai saat ini belum meratifikasi/ belum termasuk ke dalam Negara Pihak (negara ketiga) Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Sehingga Indonesia tidak mempunyai sistem nasional untuk penentuan status pengungsi (refugee status determination/RSD) dan sebenarnya tidak mempunyai kewajiban untuk menampung para pengungsi.Namun karena adanya rasa sosial dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, UNHCR diberikan izin operasional oleh Pemerintah Indonesia guna menjalankan tugasnya sebagai perlindungan terhadap pengungsi dan solusi penyelesaian permasalahan pengungsi di Indonesia. UNHCR di Indonesia membangun kantor pusatnya di

Jakarta, dan

menempatkan perwakilannya di Medan, Tanjung Pinang, Surabaya, Makasar, Kupang, dan Pontianak. Terhitung dari 1979 UNHCR telah beroperasi sekitar 37


tahun di Indonesia. Hingga saat ini, UNHCR memiliki lebih dari 60 staff di seluruh Indonesia. Menurut data UNCHR hingga 31 Oktober 2015 jumlah pencari suaka yang terdaftar di kantor UNHCR Indonesia mencapai 13.244 orang, yang terdiri dari 5.798 pencari suaka dan 7.446 pengungsi.

2.9 UNHCR di Medan UNHCR di Indonesia membangun beberapa kantor dan menempatkan perwakilan-perwakilannya di beberapa daerah di Indonesia, salah satunya adalah di Medan, Sumatera Utara. Kantor UNHCR Medan terletak di Jalan Imam Bonjol no.8 Medan tepatnya berada di Gedung CIMB Niaga. Kantor UNHCR Medan ini juga berada satu lokasi dengan kantor IOM (International Organization for Migration). IOM ini merupakan organisasi internasional yang juga menjalin kerjasama dengan UNHCR dalam menangani keluar masuknya imigran gelap ke Indonesia. Yang menjadi perwakilan UNHCR di Medan adalah Bapak Ardi Sofinar. Dalam melakukan tugasnya Bapak Ardi Sofinar dibantu oleh beberapa staffnya. Penanganan terhadap para pencari suaka dan pengungsi yang dilakukan oleh UNHCR di Medan dibantu dengan berbagai lembaga lainnya, antara lain IOM, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan dan Kantor Imigrasi Kelas I Polonia, serta Kepolisian.


Tidak terdapat perbedaan tugas dan fungsi maupun wewenang UNHCR yang berada di Medan maupun UNHCR pada umumnya di wilayah lain. Saat ini UNHCR Medan. Saat ini ada sekitar 2000an lebih orang pencari suaka dan pengungsi yang ditangani oleh UNHCR Medan yang bekerjasama dengan IOM maupun Kantor Imigrasi Medan yang menangani Kepengungsian. Orang-orang tersebut berasal dari berbagai negara, antara lain: Somalia, Afghanistan, Bangladesh, Sri Lanka, Arab dan Myanmar.


BAB II PROFIL UNHCR. Negara Berdaulat dan diakui oleh dunia Internasional. Saat ini PBB memiliki

Recommend Documents