BAB II KEDUDUKAN PBB SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL BERDASARKAN PIAGAM PBB. A. Sejarah dan Tujuan PBB Sebagai Organisasi Internasional

BAB II KEDUDUKAN PBB SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL BERDASARKAN PIAGAM PBB A. Sejarah dan Tujuan PBB Sebagai Organisasi Internasional Kedudukan Organisasi Internasional sebagai subjek hukum internasional sekarang tidak diragukan lagi. 28 Organisasi Internasional mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional yang merupakan semacam anggaran dasarnya.29 Oleh sebab itu, Perserikatan BangsaBangsa sebagai salah satu organisasi internasional juga memiliki hak dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud. Suatu Organisai Internasional yang dibentuk melalui suatu perjanjian dengan bentuk-bentuk instrumen pokok apapun namanya akan mempunyai suatu kepribadian hukum di dalam hukum internasional. 30 PBB sebagai organisasi internasional juga memiliki kepribadian hukum. Kepribadian hukum ini penting guna memungkinkan organisasi internasional itu dapat berfungsi dalam hubungan internasional, khususnya kepentingan untuk membuat kontrak, mengajukan tuntutan hukum, dan memiliki hak-hak tertentu dalam menjalankan fungsinya.31 Kepribadian hukum tersebut diperlukan organisasi internasional ketika menjalin hubungan eksternal baik dengan negara anggota, negara tuan rumah, negara nonanggota, maupun organisasi internasional lainnya.32

28

Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes, Op.cit., hal. 101. Ibid. 30 Ade Maman Suherman, Op.cit., hal. 71. 31 Ibid. 32 Ibid. 29

Universitas Sumatera Utara

1. Sejarah PBB Sebagai Organisasi Internasional Perkembangan sejarah organisasi internasional tidak terlepas dari perkembangan hukum internasional. Pada periode hukum internasional klasik ketika negara sebagai satu-satunya subjek hukum internasional, perkembangan organisasi internasional belum begitu dominan dalam hubungan antar bangsa.33 Guna mencegah terjadinya instabilitas, dibentuklah suatu kerjasama yang dinamakan Liga Bangsa-Bangsa yang dilatarbelakangi oleh karena adanya perselisihan dan peperangan antarumat manusia. Sebelum PBB didirikan, sudah didirikan League of Nations atau “Liga Bangsa-Bangsa” pada tanggal 10 Januari 1920.34 Perjanjian Versailles merupakan perjanjian yang mendasari didirikannya Liga Bangsa-Bangsa ini. Pengaturan tentang Liga Bangsa-Bangsa terdapat di dalam the Covenant of the League of Nations pada Perjanjian Versailles yang merupakan bagian pertama dimana dikatakan bahwa:35 “Part I of the treaty was the Covenant of the League of Nations which provided for the creation of the League of Nations, an organization intended to arbitrate international disputes and thereby avoid future wars” (Bagian I dari perjanjian ini adalah Kovenan Liga Bangsa-Bangsa yang disediakan

untuk

mendirikan

Liga

Bangsa-Bangsa,

organisasi

ini

dimaksudkan untuk menengahi sengketa internasional dan dengan demikian menghindari perang di masa yang akan datang). 33

Ibid., hal. 102 C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, Modul Hukum Internasional, ( Jakarta : Penerbit Djambatan), 2002, hal. 195. 35 Perjanjian Versailles, http://missevi.wordpress.com/2011/09/15/perjanjian-versailles/ diakses pada tanggal 1 April 2013. 34


Pemrakarsa pembentukan Liga Bangsa-Bangsa (LBB) ini adalah Woodrow Wilson, presiden Amerika Serikat, semasa Perang Dunia I (1914-1918).36 Tujuan LBB adalah untuk menciptakan perdamaian dan keamanan dunia serta memajukan kerjasama internasional.37 Namun LBB gagal dalam menyelesaikan persengketaan-persengketaan yang timbul di dalam tubuh LBB itu sendiri, sehingga pecahlah Perang Dunia II (1939) membawa akibat yang lebih fatal daripada Perang Dunia I.38 Adapun sebab-sebab kegagalan LBB adalah sebagai berikut:39 -

-

Sebab pokok ialah Liga Bangsa-Bangsa tidak berhasil membawa masuk semua negara besar ke dalam organisasi tersebut. Amerika Serikat, walaupun aktif merumuskan Pakta, akhirnya tidak masuk dalam organisasi tersebut karena penolakan senat untuk memberikan otoritas ratifikasi Perjanjian Versailles yang di dalamnya termasuk pendirian LBB. Uni Soviet (Rusia) yang diterima di tahun 1934 dikeluarkan dari organisasi tersebut pada tahun 1939 sebagai akibat serangannya terhadap Finlandia. Selanjutnya Pakta tidak cukup energies. Tidak satupun organnya yang mempunyai wewenang untuk memutuskan. Karena terlalu menghormati prinsip-prinsip demokratis itulah maka sistem pemungutan suara diambil dengan suara bulat. Di samping itu Negara-negara besar kendatipun merupakan anggota-anggota tetap, tidak diberikan peranan yang sesuai dengan statusnya sehingga tidak begitu tertarik untuk mengambil tanggungjawab.

Saat Perang Dunia II berlangsung, timbullah gagasan untuk meneruskan cita-cita LBB. Kemudian diadakanlah perundingan yang dipelopori oeh Presiden F.D. Roosevelt dan PM Winston Churchill yang melahirkan Atlantic Charter (Piagam Atlantik), yang merupakan cikal bakal

36

Ibid., hal. 196 Ibid. 38 Ibid. 39 Boer Mauna, Op.cit., hal. 216. 37


lahirnya PBB. 40 Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah sebutan bagi suatu organisasi internasional yang diprakarsai oleh Franklin D. Roosevelt. 41 Sebutan ini untuk pertama kali digunakan dalam pernyataan PBB pada tanggal 1 Januari 1942.42 Dasar pembentukan PBB adalah Charter of The United Nations 1945 atau Piagam PBB. Piagam PBB ini disusun oleh wakil-wakil dari lima puluh negara pada konferensi mengenai organisasi internasional yang diadakan di San Fransisco tanggal 25 April sampai tanggal 26 Juni 1945.43 PBB secara resmi berdiri pada tanggal 24 Oktober 1945 dan markas besar PBB tersebut didirikan di atas tanah yang disumbangkan oleh jutawan John D. Rockefeller Jr., yang terletak di tepi East River, dan juga tanah tambahan di kota New York.44 2. Tujuan PBB Sebagai Organisasi Internasional Dasar pendirian dan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan upaya kedua untuk membentuk suatu organisasi internasional yang universal dengan tujuan utamanya adalah memelihara perdamaian di bawah suatu sistem keamanan kolektif.45 Mukadimah Piagam PBB menyatakan cita-cita serta tujuan bersama daripada negara-negara

40

C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, Op.cit., hal. 196. Ibid. 42 Ibid. 43 Ibid. 44 Ibid., hal. 197 45 Ade Maman Suherman, Op.cit., hal. 103. 41


anggota yang membentuk PBB tersebut. Adapun isi dari mukadimah Piagam PBB itu adalah :46 “We the peoples of The United Nations determined, to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our life has brought untold sorrow to mankind, and to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small, and to estabilish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties and ther source of international law can be maintained, and to promote social progress and better standards of life in large freedom, to practise tolerance and live together in peace with one another as good neighbours, and to unite our strength to maintain international peace and security, and to ensure by the acceptance of principles and the institution of methods, that armed force shall not be used, save in the common interest, and to employ international mechineryfor the promotion of the economic and social advancement of all peoples”. (Kami rakyat Perserikatan Bangsa-Bangsa bertekad, menyelamatkan generasigenerasi yang akan datang dari perang, yang terjadi sudah dua kali dalam hidup kita yang telah membawa kesedihan kepada umat manusia, memperkuat kepercayaan pada hak-hak manusia, pada martabat dan harga pribadi pada kesamaan hak-hak manusia, laki-laki maupun wanita dan bangsa-bangsa yang besar maupun yang kecil, menetapkan syarat-syarat dimana keadilan dan kehormatan untuk kewajiban-kewajiban yang timbul akibat perjanjianperjanjian dan sumber-sumber hukum internasional yang lain dapat dipelihara, memajukan perkembangan sosial dan tingkat hidup yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih besar, berusaha untuk bersikap sabar dan hidup berama secara damai sebagai tetangga yang baik, mempersatukan kekuatan anggota untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, memastikan dengan menerima asas-asas serta penetapan cara-cara, bahwa kekuatan bersenjata tidak akan dipergunakan, kecuali untuk kepentingan bersama, memakai cara-cara internasional untuk mengembangkan kemajuan ekonomi dan sosial semua rakyat). Tujuan dari pembentukan PBB terdapat di dalam Charter of The United Nations yaitu:47 “The Purposes of the United Nations are To maintain international peace and security, To develop friendly relation among nations based on respect for the principle of equal rights and self determination of peoples, To achieve 46

Pembukaan Charter of The United Nations

47

Pasal 1 Charter of The United Nations


international co-operation in solving international problems of an economic, social, cultural or humanitarian character, To be a center for harmonizing the actions of nations in the attainment of these common ends”. (Tujuan dari PBB adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan-hubungan persaudaraan antara bangsa-bangsa, menciptakan kerjasama untuk memecahkan masalah-masalah internasional dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan dan hak-hak asasi manusia, untuk menjadikan PBB sebagai pusat usaha dalam mewujudkan tujuan bersama atau cita-cita tersebut diatas). Perserikatan Bangsa-Bangsa telah meletakkan lima prinsip dalam kaitannya dengan usaha-usaha pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dalam piagamnya:48 Pertama, prinsip untuk menyelesaikan perselisihan internasional secara damai (Pasal 2 ayat 3 jo. Bab VI dan Bab VIII Piagam). Kedua, prinsip untuk tidak menggunakan ancaman atau kekerasan (Pasal 2 ayat 4 Piagam). Ketiga, prinsip mengenai tanggungjawab untuk menentukan adanya ancaman (Pasal 39 Piagam). Keempat, prinsip mengenai pengaturan persenjataan (Pasal 26 Piagam). Kelima, prinsip umum mengenai kerjasama di bidang pemeliharaan dan keamanan internasional (Pasal 11 ayat 1 Piagam). Selain itu juga, Piagam PBB memberikan ketentuan-ketentuan mengenai langkah-langkah apa yang harus diikuti oleh Negara, baik sebagai anggota maupun bukan anggota PBB apabila terlibat di dalam suatu perselisihan.

48

Sumaryo Suryokusumo, Op.cit., hal. 8


B. PBB Beserta Organ-Organnya Berdasarkan Pasal 7 Piagam PBB, terdapat enam principal organ (organ utama) PBB yaitu Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional, dan Sekretariat. Organ-organ ini berperan penting dalam melaksanakan tujuan dan prinsip-prinsip PBB, terutama dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional. 49 Untuk tujuan tersebut, organ-organ tersebut berperan dalam mengupayakan penyelesaian sengketa internasional secara damai, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional.50 1. Majelis Umum (General Assembly) Majelis Umum terdiri dari wakil semua negara anggota dengan tidak lebih dari lima. Tiap-tiap negara memutuskan sendiri cara memilih wakilwakilnya.51 Majelis Umum memiliki wewenang luas dalam memberikan saran dan rekomendasi berdasarkan Bab IV Piagam PBB (Pasal 9-14 Piagam). 52 Berdasarkan Pasal 10 Piagam PBB disebutkan bahwa :53 “The General Assembly may discuss any questions or any matters within the scope of the present Charter or relating to the powers and functions of any organs provided for in the present Charter, and, except as provided in Article 12, may make recommendations to the Members of the United Nations…..”

49

Huala Adolf, Op.cit., hal. 98 Ibid. 51 C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, Op.cit., hal. 201 52 Huala Adolf, Op.cit., hal. 107 53 Charter of The United Nations 50


(Majelis Umum dapat membicarakan segala persoalan yang termasuk dalam ruang lingkup Piagam atau yang berhubungan dengan kekuasaan dan fungsi suatu badan seperti yang terdapat dalam Piagam. Berdasarkan Pasal 12, Majelis dapat mengajukan rekmendasi kepada anggota PBB atau Dewan Keamanan atau kepada kedua badan tersebut mengenai setiap masalah). Termasuk dalam wewenang Majelis Umum tersebut adalah menyelesaikan sengketa, kecuali sengketa yang secara esensial menjadi urusan dalam negeri suatu Negara (Pasal 2 ayat 7). 54 Adapun fungsi-fungsi Majelis Umum PBB adalah sebagai berikut :55 -

-

-

-

-

Menimbang dan membuat rekomendasi mengenai asas-asas kerjasama internasional dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan termasuk asas-asas perihal perlucutan persenjataan dan pengaturan senjatasenjata. Membicarakan setiap persoalan yang bertalian dengan perdamaian dan keamanan, kecuali apabila suatu persengketaan atau situasi sedang dibicarakan oleh Dewan Keamanan, membuat rekomendasi mengenai hal tersebut. Membicarakan dan dengan pengecualian yang sama, membuat rekomendasi perihal persoalan apa saja dalam ruang lingkup Piagam atau yang bertalian dengan kekuatan-kekuatan dan fungsi-fungsi organ apa saja daripada PBB. Menerima dan mempertimbangkan laporan-laporan dari Dewan Keamanan dan organ-organ lain PBB. Membuat rekomendasi penyelesaian secara damai dari situasi apa saja dengan tidak memandang asal mulanya, yang mana dapat merugikan hubungan baik antara bangsa-bangsa. Mempertimbangkan dan menyetujui anggaran belanja PBB, sebagai sumbangan-sumbangan diantara anggoa-anggota, dan memeriksa anggaran belanja dari badan-badan khusus.

54

Pasal 2 ayat 7 Piagam berbunyi : Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any State or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter. 55 C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, Loc. it


Menurut resolusi “Bersatu untuk Perdamaian” yang diterima oleh Majelis Umum pada bulan Nopember 1950, apabila Dewan Keamanan gagal bertindak terhadap suatu ancaman yang nyata terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian, atau tindakan agresi, karena suatu veto yang dikeluarkan oleh siapa saja daripada lima anggota-anggotanya yang tetap, maka Majelis Umum sendiri dapat mengoper persoalan dalam waktu dua puluh empat jam dalam suatu sidang darurat khusus.56 Namun dalam penyelesaian sengketa, kedudukan Majelis Umum lebih banyak diwarnai kepentingan-kepentingan politis. Karena itu, manakala penyelesaian sengketa yang didalamnya tersangkut campur tangan Majelis Umum, penyelesaian yang bersangkutan sebetulnya banyak tergantung pada keinginan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya. 57 Selain itu, sifat dan kedudukan Majelis Umum sebagai badan politis mengakibatkan

badan

ini

menempatkan

hukum

internasional

pada

pertimbangan kedua. Penyelesaian sengketa yang sifatnya politis menjadi prioritas di dalam Majelis Umum atau kepentingan lainnya seperti kepentingan ekonomi. Misalnya, masalah-masalah yang berkaitan dengan masuknya negara ke dalam keanggotaan PBB.58 Pengaturan tentang Majelis Umum di dalam Piagam PBB juga tidak menjelaskan apa-apa saja yang masuk wewenang nasional sehingga menimbulkan keragu-raguan. Pada saat masalah Aljazair dibicarakan di PBB,

56

C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, Op.cit., hal. 203 Huala Adolf, Op.cit., hal. 109 58 Martin Dixon and Robert McCorquodale, Cases and Materials on International Law, London : Blackstone Press, 1991, hal. 614. 57


Perancis selalu menolak dengan manyatakan bahwa persoalannya berada di bawah wewenang nasional dan PBB tidak boleh ikut campur. Hal ini tentu saja menimbulkan reaksi yang keras terutama dari negara-negara Asia Afrika. Demikian juga, sebelumnya Portugal selalu berlindung di bawah prinsip wewenang nasional bila disinggung persoalan daerah-daerah jajahannya di Afrika.59 Namun demikian, Majelis mempunyai kendala yang cukup berat, mengingat jumlah anggota yang sangat banyak, adanya perbedaan mencolok diantara kekuatan masing-masing negara, ketergantungannya yang banyak pada negara-negara besar dan saling berbedanya kepentingan satu sama lain menyebabkan Majelis Umum tidak mungkin membentuk secara langsung cara-cara penyelesaian secara damai. Karena itu, Majelis Umum lebih cenderung untuk meminta Dewan Keamanan merekomendasikan penggunaan cara-cara damai penyelesaian sengketa.60 2. Dewan Keamanan (Security Council) Dewan Keamanan adalah salah satu dari enam organ utama PBB. Negaranegara anggota PBB telah memberikan tanggungjawab utama kepada Dewan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB yang terdapat pada pasal 24 yang berbunyi :61 -

In order to ensure prompt and effective action by the United Nations, its Members confer on the Security Council primary responsibility for

59

Boer Mauna, Op.cit., hal. 221 Ibid. 61 Charter of The United Nations 60


the maintenance of international peace and security, and agree in carrying out its duties under this responsibility the Security Council acts on their behalf. (Dalam rangka untuk memastikan PBB dapat mengambil tindakan yang cepat dan efektif, maka para anggota PBB memberikan tanggungjawab utama kepada Dewan Keamanan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan setuju bahwa Dewan Keamanan dalam melaksanakan tugasnya bertindak atas nama negaranegara anggota). - In discharging these duties the Security Counci shall act in accordance with the purposes and principles of the United Nations. (Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Dewan Keamanan harus bertindak sesuai dengan tujuan dan prinsip dari PBB). - The Security Council shall submit annual and, when necessary, special reports to the General Assembly for its consideration. (Dewan Keamanan harus menyampaikan secara tahunan dan, bila perlu, yaitu laporan khusus kepada Majelis Umum untuk dipertimbangkan). Tentunya

sengketa-sengketa

antara

Negara-negara

anggota

harus

diselesaikan secara damai agar perdamaian dan keamanan internasional dapat terpelihara. Penyelesaian sengketa-sengketa internasional secara damai diatur oleh Bab VI Piagam. 62 Ketentuan penting dalam kaitannya dengan peran Dewan dalam menyelesaikan sengketa adalah kesepakatan negara-negara anggota PBB sewaktu menyatakan menjadi anggota PBB.63 Berdasarkan Pasal 25 Piagam PBB, semua Negara anggota PBB sepakat untuk menerima dan melaksanakan keputusan-keputusan Dewan Keamanan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa sadar atau tidak, apapun keputusan yang dikeluarkan Dewan sehubungan dengan fungsinya dalam menyelesaikan sengketa, para pihak yang terkait berkewajiban untuk melaksanakanya.64

62

Boer Mauna, Op.cit., hal 217 Huala Adolf, Op.cit., hal. 99 64 Ibid. 63


Dewan Keamanan terdiri dari lima anggota tetap yang mempunyai hak veto, yakni Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Prancis dan Cina dan 10 anggota tidak tetap yang dipilih untuk masa dua tahun oleh Majelis Umum.65 Dewan Keamanan PBB mengusahakan tersedianya pasukan-pasukan bersenjata, bantuan dan fasilitas yang perlu untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional.66 Adapun fungsi dari Dewan Keamanan PBB adalah sebagai berikut :67 -

-

-

Memelihara perdamaian dan keamanan internasional selaras dengan asas-asas dan tujuan PBB Mengusulkan metode-metode untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang demikian atau syarat-syarat penyelesaian Merumuskan rencana-rencana untuk menetapkan suatu sistem mengatur persenjataan Menentukan adanya suatu ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi dan mengusulkan tindakan apa yang harus diambil Menyerukan untuk mengadakan sanksi-sanksi ekonomi dan tindakan lain yang bukan perang untuk mencegah atau menghentikan agresor Mengusulkan pemasukan anggota-anggota baru dan syarat-syarat dengan mana negara-negara dapat menjadi pihak dalam Status Mahkamah Internasional Mengusulkan kepada Majelis Umum pengangkatan seorang Sekretaris Jenderal, dan bersama-sama dengan Majelis Umum, pengangkatan dan para hakim dari Mahkamah Internasional Menyampaikan laporan tahunann dan khusus kepada Majelis Umum

Menurut Piagam PBB, setiap anggota PBB (Pasal 35 ayat 1) 68, Majelis Umum atau Sekretaris Jenderal dapat meminta perhatian Dewan Keamanan terhadap setiap masalah yang dapat membahayakan perdamaian dan

65

C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, Op.cit., hal. 204 Ibid. 67 Ibid., hal. 205 68 Pasal 35 ayat 1 Piagam PBB : “Any Member of the United Nations may bring any dispute, or any situationof the nature referred to in Article 34, to the attention of the Security Council or of the General Assembl” 66


keamanan internasional.69 Negara-negara yang bukan anggota PBB dapat pula membawa suatu sengketa kepada Dewan, asalkan negara tersebut menerima terlebih dahulu kewajiban-kewajiban dalam Piagam untuk penyelesaian sengketa secara damai. Pasal 32 pada Piagam PBB menyebutkan :70 “ Any Member of the United Nations which is not a member of the Security Council or any state which is not a Member of the United Nations, if it is a party to a dispute under the consideration by the Security Council, shall be invited to participate,…” (Setiap anggota PBB yang bukan merupakan anggota dari Dewan Keamanan atau setiap negara yang bukan merupakan negara anggota PBB, dapat membawa sengketa kepada Dewan Keamanan sepanjang masih berada dalam kewenangan Dewan Keamanan PBB). Selain itu, Pasal 32 ayat 2 mengizinkan Dewan Keamanan untuk mengimbau para pihak yang bersengketa untuk terlebih dahulu menyelesaikan sengketa internasionalnya melalui cara-cara yang terdapat dalam Pasal 33 ayat 1 Piagam manakala sengketa tersebut dipandang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.71 Isi pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Piagam PBB adalah :72 “ The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a

69

Huala Adolf,, Loc.cit. Charter of The United Nations 71 Huala Adolf, Op.cit., hal. 100 72 Charter of The United Nations 70


solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement…”. (Para pihak yang bersengketa, yang kemungkinan akan membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, harus, pertama-tama, mencari solusi melalui negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian hukum…). “The Security Council shall, when it deems necessary, call upon the parties settle their dispute by such means” (Dewan Keamanan harus, bila dianggap perlu, memanggil para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka dengan cara-cara seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 33 ayat 1). Contoh upaya-upaya Dewan Keamanan dalam menyarankan para pihak untuk menggunakan cara-cara yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) antara lain sebagai berikut :73 a) Dewan Keamanan menyarankan penyelesaian secara negosiasi. Contoh dalam sengketa Iran-Uni Soviet (1946), sengketa Yunani-Turki (1976). b) Dewan Keamanan menyarankan penyelesaian melalui mediasi. Contoh dalam sengketa Timur Tengah (1967). c) Dewan Keamanan mengusulkan penyelesaian melalui jasa-jasa baik. Contoh dalam sengketa Republik Indonesia-Belanda terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia dan pengawasan pelaksanaan penghentian pertikaian senjata anatara kedua Negara.

73

Huala Adolf, Op.cit., hal. 101


d) Dewan Keamanan mengusulkan pencarian fakta atau penyelidikan. Contoh dalam kasus Lebanon mengadukan campur tangan United Arab Republic dalam masalah intern negerinya pada tahun 1958. Selain tugas-tugas maupun fungsi-fungsi Dewan Keamanan yang telah dijelaskan, Dewan Keamanan juga memegang peranan penting dalam pengembangan operasi perdamaian PBB (UN peacekeeping operation), suatu institusi yang tidak terdapat pada Piagam PBB.74 Kewenangan dalam bidang perdamaian dan keamanan internasional, Dewan Keamanan memegang kekuasaan primer, sedangkan Majelis Umum memegang kekuasaan sekunder. 75 Dewan Keamanan disusun sedemikian rupa agar dapat bekerja secara tepat dan seorang wakil-wakil dari tiap-tiap anggotanya harus senantiasa hadir pada markas besar PBB.76 Satu hal yang sering terus diperhatikan, yaitu peranan Dewan di sini hanya berkaitan dengan masalah politik, dan tidak berkaitan dengan masalah hukum. Tugas utamanya di sini adalah memelihara perdamaian daripada mengadili suatu sengketa. Meskipun menurut Pasal 36 ayat 3 Piagam, Dewan Keamanan harus menganjurkan agar sengketa hukum diserahkan kepada Mahkamah Internasional, namun Dewan tetap tidak memiliki kekuasaan untuk memaksa Negara

yang

bersengketa

untuk

menyarankan

sengketanya

kepada

Mahkamah.77

74

Sri Setianingsih Suwardi, Penyelesaian Sengketa Internasional, Jakarta :UI-Press, 2006, hal.135 75 Ibid. 76 C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, Op.cit., hal. 206 77 Huala Adolf, Op.cit., hal. 107


3. Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council) Dewan Ekonomi dan Sosial ini merupakan salah satu dari organ kelengkapan PBB.78 Dewan ini keberadaannya tidak lepas dari konteks sejarah dari berbagai kerjasama ekonomi internasional. 79 Dasar hukum keberadaan lembaga Ecosoc ini tertuang dalam Bab X Pasal 61 sampai Pasal 72 Piagam PBB. Komposisi Dewan Ekonomi dan Sosial terdiri dari 54 negara anggota yang dipilih oleh Majelis Umum PBB. Pasal 61 ayat 1 Piagam PBB berisi :80 “The Economic and Social Council shall consict of fifty-four Members of the United Nations elected by the General Assembly”. Semula Ecosoc memiliki 18 anggota, pada tahun 1965 jumlah keanggotanya terdiri dari 27 berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1991 B (XVIII).81Setiap tahun Majelis Umum mengadakan pemilihan anggota baru untuk menggantikan Negara-negara yang telah tiga tahun menjadi anggota, dan dengan catatan bahwa Negara-negara yang memang dianggap perlu untuk duduk terus selalu dipilih kembali. 82 Setelah delapan tahun kemudian pada tahun 1973 keanggotaannya menjadi 54 negara berdasarkan Resolusi Nomor 2847 (XXVI). 83 Menurut Pasal 61 ayat (3) Piagam PBB menyebutkan: “At the first election after the increase in the membership of the Economic and Social Council from twenty-seven to fifty-four members, in addition to the

78

Ade Maman Suherman, Op.cit., hal. 120 Ibid. 80 Charter of The United Nations 81 Ade Maman Suherman, Loc.cit. 82 Ibid. 83 Ibid. 79


members elected in place of the nine members whose term of office expires at the end of that year, twenty-seven additional members shall be elected”. Menurut ketentuan di atas bahwa sejak perubahan jumlah anggota Ecosoc dari 27 menjadi 54, disamping pemilihan anggota-anggota yang menggantikan 9 negara yang habis masa jabatannya pada akhir tahun itu, akan diadakan pula 27 anggota tambahan. 84 Dewan Ekonomi dan Sosial ini memiliki beberapa fungsi kewenangan seperti melakukan studi, diskusi, konferensi, rekomendasi, merancang konvensi, dan mengundang konferensi. Adapun fungsi-fungsi dari Dewan Ekonomi dan Sosial adalah sebagai berikut:85 -

-

-

Bertanggungjawab dibawah kewenangan Majelis Umum bagi kegiatan ekonomi dan sosial PBB. Memulai atau mempelopori penyelidikan-penyelidikan, laporanlaporan dan rekomendasi-rekomendasi mengenai persoalan-persoalan ekonomi internasional, sosial, kebudayaan, pendidikan, kesehatan dan persoalan-persoalan yang sehubungan. Memajukan rasa hormat serta patuh terhadap hak-hak manusia dan kemerdekaan asasi bagi semua. Menyelenggarakan konferensi-konferensi internasional dan menyiapkan naskah-naskah konvensi untuk diserahkan pada Majelis Umum perihal urusan-urusan yang berada dalam kesanggupannya. Mengadakan jasa-jasa yang disetujui oleh Majelis, bagi anggotaanggota PBB dan badan-badan khusus atas permintaan. Mengadakan konsultasi dengan organisasi-organisasi bukan pemerintah yang mempunyai urusan dengan persoalan-persoalan yang diatur oleh Dewan.

Dewasa ini, Ecosoc juga turut berperan aktif dalam menjembatani masalah kesenjangan di bidang teknologi informasi. Dalam upaya mengantisipasi gap atau kesenjangan antardunia hukum dengan dunia teknologi, khususnya di 84 85

Ibid. C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, Op.cit., hal. 207


bidang teknologi informasi dan komunikasi, Ecosoc mengandalkan konferensi internasional mengenai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.86 4. Dewan Perwalian (Trusteeship Council) Suatu sistem Perwalian Internasional didirikan oleh anggota PBB untuk mengatur pemerintahan daerah-daerah yang ditempatka di bawah pengawasan PBB melalui persetujuan-persetujuan perwalian individual.87 Tujuan dari sistem perwalian terdapat pada Pasal 76 Piagam PBB yaitu:88 -

-

-

To further international peace and security; (memelihara perdamaian dan keamanan internasional). to promote the political, economic, social, and educational advancement of the inhabitants of the trust territories, and their progressive development towards self-government or independence as may be appropriate to the particular circumstances of each territory and its peoples and the freely expressed wishes of the peoples concerned, and as may be provided by the terms of each trusteeship agreement; (mengusahakan kemajuan penduduk daerah perwalian agar mereka mencapai pemerintahan sendiri atau kemerdekaan). to encourage respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion, and to encourage recognition of the interdependence of the peoples of the world; and (memberi dorongan agar menghormati hak-hak manusia dan pengakuan saling bergantungan satu sama lain daripada rakyat-rakyat di dunia, dan) to ensure equal treatment in social, economic, and commercial matters for all Members of the United Nations and their nationals and also equal treatment for the latter in the administration of justice without prejudice to the attainment of the foregoing objectives and subject to the provisions of Article 80. (memastikan perlakuan yang sama di daerah perwalian dalam persoalan-persoalan sosial, ekonomi, dan komersial untuk semua anggota PBB, serta perlakuan yang sama bagi kebangsaan semua anggota dalam mengatur keadilan).

86

Ade Maman Suherman, Op.cit., hal 121. C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, Op.cit., hal. 210 88 Charter of The United Nations 87


5. Mahkamah Internasional (International Court of Justice) Mahkamah Internasional yang berkedudukan di Den Haag merupakan institusi internasional yang tugasnya menyelesaikan sengketa melalui judicial settlement. 89 Lembaga ini merupakan lembaga independen yang secara hierarki tidak berada di bawah organ PBB lainnya. Statuta Mahkamah Internasional memiliki kemiripan dengan statute PCIJ.90 Permanent Court of International of Justice atau yang disingkat dengan sebutan PCIJ, merupakan pendahulu Mahkamah Internasional. Permanent Court of International of Justice dibentuk berdasarkan Pasal XVI Kovenan Liga Bangsa-Bangsa (LBB) pada tahun 1922. Badan LBB yang membantu berdirinya PCIJ adalah Dewan LBB. Kedudukan PCIJ terpisah dengan kovenan LBB karena itu pula anggota Kovenan LBB tidak secara otomatis menjadi anggota Statuta PCIJ. Pecahnya Perang Dunia II di bulan September 1939 telah berakibat serius terhadap PCIJ. Terjadinya peperangan yang terus berkelanjutan ini bahkan membuat PCIJ menjadi bubar. Pada tahun 1942 adanya kesepakatan untuk mengaktifkan

kembali

dan

membentuk

kembali

suatu

Mahkamah

Internasional dengan rekomendasi sebagai berikut : -

Bahwa perlu dibentuk suatu Mahkamah Internasional baru dengan statuta yang mendasarkan pada statuta PCIJ

-

Bahwa mahkamah baru tersebut harus memiliki jurisdiksi untuk memberikan nasihat

89 90

Ade Maman Suherman, Op.cit., hal 120. Ibid.


-

Bahwa mahkamah baru tersebut tidak boleh memiliki yurisdiksi memaksa (compulsory jurisdiction) dengan kata lain mahkamah tidak memiliki yurisdiksi atas suatu Negara kecuali atas persetujuan atau consent dari negara yang berperkara.91

Maka, pada bulan April 1946 PCIJ secara resmi berakhir. Pasal 92 Piagam PBB memuat ketentuan bahwa status hukum Mahkamah Internasional secara tegas dinyatakan sebagai badan peradilan utama PBB.92 Mahkamah terdiri dari 15 orang hakim yang dipiih untuk masa jabatan 9 tahun oleh Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan. Pemilihan dilakukan setiap tiga tahun sekali untuk menggantikan sepertiga kursi yang ada. Hakim yang ada dapat dipilih kembali. Keanggotaan hakim tidak merupakan perwakilan dari Negaranegaranya melainkan sesuai dengan kapasitas pribadi mereka. 6. Sekretariat (The Secretariat) Sekretariat terdiri dari seorang Sekretaris Jenderal 93 yang diangkat oleh Majelis Umum atas usul Dewan Keamanan beserta staf yang diperlukan oleh organisasi. 94 Upaya Sekretaris Jenderal PBB dalam penyelesaian sengketa

91

Ibid. Pasal 92 Piagam PBB: The International Court of Justice shall be the principal judicial organ of the United Nations. It shall function in accordance with the annexed Statute which is based upon the Statute of the Permanent Court of International Justice and forms an integral part of the present Charter. 93 Pasal 97 Piagam PBB: The Secretariat shall comprise a Secretary-General and such staff as the Organization may require. The Secretary-General shall be appointed by the General Assembly upon the recommendation of the Security Council. He shall be the chief administrative officer of the Organization 94 C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, Op.cit., hal. 214 92


termuat dalam dua pasal penting, yaitu pasal 98 dan pasal 99 Piagam PBB. Pasal 98 menyebutkan:95 “The Secretary-General shall act in that capacity in all meetings of the General Assembly, of the Security Council, of the Economic and Social Council, and of the Trusteeship Council, and shall perform such other functions as are entrusted to him by these organs. The Secretary-General shall make an annual report to the General Assembly on the work of the Organization”. ( Fungsi Dewan Keamanan, Majelis Umum, Dewan Ekonomi dan Sosial, dan dewan Perwalian yang didelegasikan kepada Sekjen). Pemberian wewenang ini merupakan praktik umum. Sekjen juga tak jarang mendapat tugas politik tertentu untuk menyelesaikan suatu sengketa. Misalnya pada tanggal 26 Mei 1982, Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi 505 yang meminta Sekjen PBB untuk menggunakan jasa baiknya menyelesaikan sengketa kepulauan Falklands (antara Argentina dengan Inggris).96 Pasal 99 Piagam PBB menyebutkan bahwa:97 “The Secretary-General may bring to the attention of the Security Council any matter which in his opinion may threaten the maintenance of international peace and security”.

95

Charter of The United Nations Huala Adolf, Op.cit., hal. 112 97 Charter of The United Nations 96


(Pasal 99 Piagam memberi kekuasaan kepada Sekjen untuk membawa ke Dewan Keamanan sengketa-sengketa yang menurut pendapatnya dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional). Adapun fungsi daripada Sekretaris Jenderal ini adalah sebagai berikut : -

Sebagai kepala administrasi PBB

-

Mengajukan kepada Dewan Keamanan setiap persoalan yang menurut pendapatnya membahayakan perdamaian dan keamanan internasional

-

Membuat laporan tahunan dan laporan lain yang perlu bagi Majelis Umum mengenai pekerjaan PBB. Sekjen

telah

memainkan

peran

yang

cukup

penting

dalam

menyelesaikan berbagai sengketa internasional. Peran yang menonjol adalah fungsinya sebagai jasa baik terhadap para pihak yang bersengketa. Uraian berikut adalah beberapa contoh peran Sekjen dalam melaksanakan jasa baik tersebut.98 -

Sengketa Siprus (1980)

-

Sengketa Afganistan (1980-an)

-

Sengketa Irak-Amerika Serikat (1998)

7. Badan-badan Khusus Lainnya Selain Majelis Umum dan Dewan Keamanan, beberapa badan khusus PBB juga memberikan bantuannya dalam menyelesaikan sengketa-sengketa internasional. Hal ini dikarenakan, PBB tidak mungkin bergerak sendiri tanpa dibantu oleh organ teknis yang berada di bawahnya dalam bekerjasama untuk 98

Huala Adolf, Op.cit., hal. 113


mengatur hal-hal yang bersifat teknis yang tidak seharusnya tergantung pada PBB, yaitu sebagai berikut :99 -

-

Kerjasama yang sifatnya teknis harus terpisah dari pengaruh politik dalam suatu organisasi yang terpusat, isu-isu politik akan lebih menarik perhatian dan pendanaan. Tidak semua anggota PBB ingin berpartisipasi dalam kerjasama teknis dan Negara-negara tertentu nonanggota hanya cocok sebagai peserta dari suatu proyek kerjasama yang sifatnya teknis biasanya diarahkan oleh suatu lembaga.

Adapun sejumlah organisasi atau badan khusus yang dibentuk secara spesifik yang masih dalam afiliasi PBB antara lain sebagai berikut:100 a) The International Telecomunication Union b) The Universal Postal Union c) The International Labour Organization d) The Food and Agricultural Organization e) The International Monetary Fund f) The International Bank for Recontruction and Development g) The International Financial Cooperation h) International Development Association i) The World Health Organization j) The World Meteorogical Organization k) The Intergovernmental Maritime Consultative Organization Badan-badan khusus ini bergerak sesuai dengan fungsi serta tujuan pembentukannya. Badan-badan khusus ini biasanya memberikan forum-forum

99

Ade Maman Suherman, Op.cit., hal 124. Ibid.

100


perundingan guna membahas dan menyelesaikan sengketa tertentu. Forum ini dapat pula dipandang sebagai suatu upaya positif guna mendorong atau mempercepat suatu penyelesaian sengketa.101 C. Kompetensi Mahkamah Internasional Sebagai Badan Peradilan Utama PBB Hal yang penting dalam sistem PBB adalah meletakkan Mahkamah Internasional sebagai organ utama dalam sistem PBB (Pasal 7 Piagam). Berdasarkan ketentuan tersebut maka Mahkamah Internasional merupakan bagian yang integral dalam sistem PBB. Sebagai organ PBB, Mahkamah Internasional sangat dekat dengan tujuan PBB. Ini berarti bahwa Mahkamah Internasional sebagai organ utama PBB menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan sebagai suatu komponen penting dalam mekanisme perdamaian internasional. Sebagai organ utama PBB maka pelaksanaan tugasnya sejalan dengan tujuan PBB yang ditentukan dalam Piagam. Status Mahkamah Internasional sebagai organ utama PBB menentukan tanggungjawabnya dan kesamaan derajat dengan organ utama lainnya sesuai dengan kewenangannya.102 Mahkamah Internasional adalah satu-satunya organ utama (disamping Majelis Umum PBB) yang tidak menyerahkan laporan tahunan kepada Majelis Umum PBB. Namun keadaan ini tahun 1968 telah berubah. Sejak tahun tersebut Mahkamah Internasional mulai memberikan laporannya kepad Majelis Umum PBB. Mahkamah Internasional menjelaskan bahwa inovasi ini didasarkan bahwa 101 102

Huala Adolf, Op.cit., hal. 114 Sri Setianingsih Suwardi, Op.cit., hal. 64.


laporan yang demikian akan memberikan pengertian akan fungsinya dan aktivitasnya dalam rangka kerja PBB.103 Berbeda dengan badan-badan organisasi internasional lainnya, Mahkamah bukan terdiri dari wakil-wakil pemerintah. Sekali terpilih maka seorang anggota atau hakim Mahkamah bukan lagi delegasi pemerintah negaranya atau negara lain dan ia adalah hakim independen. Selain itu, Mahkamah Internasional memiliki kedudukan khusus dibandingkan lima organ utama lainnya. Mahkamah Internasional tidak memiliki hubungan hierarkis dengan badan-badan utama PBB lainnya. Ia benar-benar lembaga hukum dalam sebagai suatu pengadilan. Ia bukan pula pengadilan konstitusi tang memiliki kewenangan untuk meninjau putusanputusan politis yang dibuat oleh Dewan Keamanan PBB. Ia menggunakan nama resmi Mahkamah Internasional dan tidak menggunakan simbol atau nama PBB dalam putusannya. 104Oleh sebab itu, alat kelengkapan lainnya harus menyadari kedudukan Mahkamah Internasional sebagai

badan

peradilan

oleh

karenanya

organ-organ

tersebut

harus

memperhatikan dan untuk tidak melibatkan diri secara langsung untuk masalahmasalah politik. Kedudukan Mahkamah Internasional ini memang unik. Sebagai salah satu organ utama PBB, ia harus benar-benar menunjukkan kemandiriannya sebagai suatu organ atau badan pengadilan.105 Mahkamah Internasional berkedudukan di Den Haag, Belanda. Semua negara yang menjadi anggota Statuta Mahkamah dapat menyerahkan kepada 103

Ibid., hal. 65 Huala Adolf, Op.cit., hal. 64 105 Ibid. 104


Mahkamah Internasional perkara-perkara apa saja yang mereka ingini. Sebagai tambahan, Dewan Keamanan dapat menyerahkan suatu sengketa hukum kepada Mahkamah dan meminta nasihat hukum apa saja. Selain itu, negara yang tidak merupakan bagian dari anggota PBB juga dapat menjadi pihak di dalam Mahkamah Internasional yang menurut syarat-syarat ditentukan oleh Majelis Umum atas usul Dewan Keamanan PBB. Selain itu, aspek-aspek institusional Mahkamah adalah bersifat tetap, didirikan sebelum lahirnya sengketa-sengketa, hakim-hakimnya telah dipilih sebelumnya, demikian juga wewenang dan prosedurnya telah ditetapkan sebelum sengketa lahir. 106 Ketentuan-ketentuan prosedural dalam kegiatan Mahkamah terdapat pada Bab III Statuta Mahkamah Internasional. Kemandirian ini memang diperlukan bagi Mahkamah Internasional sendiri untuk menunjukkan kredibilitas dan kepercayaan dari Negara-negara anggotanya. 1. Struktur Mahkamah Internasional -

Hakim Mahkamah Internasional Brownlie menyatakan bahwa salah satu kunci atau unsur

penting dari suatu Pengadilan Internasional ialah siapa dan bagaimana hakim-hakim anggotanya. Karena itu, pemilihan anggota Pengadilan Internasional yang dilakukan secara objektif akan menimbulkan kepercayaan

dari

Negara-negara

anggotanya.

107

Mahkamah

Internasional terdiri dari 15 (lima belas) orang hakim.108

106

Boer Mauna, Op. cit. hal. 249 Huala Adolf, Loc. cit. 108 Pasal 3 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional : 107


Hakim dipilih secara independen oleh Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB (Pasal 4 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional). Masa jabatan hakim untuk Sembilan tahun dan dapat dipilih kembali. Calon-calon hakim yang bersangkutan harus memiliki moral yang tinggi. Ia juga harus memiliki persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan di dalam Statuta Mahkamah Internasional.109 -

Hakim Ad Hoc Menurut Shabtai Rosenne, ada tiga cara yang dapat diambil

apabila hakim yang akan mengadili suatu sengketa adalah salah satu dari negara yang bersengketa yakni: 110 kewarganegaraan dari hakim tidak diperhatikan mengingat hakim bukan perwakilan negara, kemungkinan bahwa hakim yang berasal dari salah satu pihak yang bersengketa untuk tidak mengadili kasus tersebut, dan bila salah satu pihak yang bersengketa mempunyai hakim yang berkewarganegaraan negaranya maka pihak yang bersengketa lainnya dapat meminta untuk memilih hakim negaranya. Jika

dalam

sidang

duduk

seorang

hakim

yang

berkebangsaan dari Negara salah satu pihak, maka pihak lainnya dapat memilih seorang untuk duduk sebagai seorang hakim, dan yang

The court shall consist of fifteen members, no two of whom may be nationals of the same state. 109 Pasal 2 Statuta Mahkamah Internasional : “The Court shall be composed of a body of independent judges, elected regardless of their nationality from among persons of high moral character, who possess the qualifications required in their respective countries for appointment to the highest judicial offices, or are jurisconsults of recognized competence in international law.” 110

Sri Setianingsih Suwardi, Op.cit., hal. 76.


terpilih tersebut disebut sebagai hakim ad hoc. Hakim ad hoc dipilih oleh para pihak dan tidak harus berkewarganegaraan dari negara yang memilih, dalam praktik terjadi bahwa hakim ad hoc dipilih dari negara ketiga. Contoh dalam sengketa Pulau Sipadan-Ligitan (2002) antara Republik Indonesia dengan Malaysia memanfaatkan hak ini dimana Indonesia memilih Hakim ad hoc Mr. Mohammed Shahabuddeen dan Malaysia memilih Hakim ad hoc Mr. Christopher Gregory Weeramantry. - Chamber Mahkamah

Internasional

menurut

statutanya

dapat

membentuk kamar (chamber) yang lebih keci untuk menyelesaikan golongan-golongan perkara tertentu. Chamber yang tersedia dalam Mahkamah yaitu :111 The Chamber of Summary Procedure, Chamber yang terdiri dari 3 hakim, dan Chamber yang dibentuk untuk kasus tertentu. -

The Registry The Registry adalah organ administratif Mahkamah. Ia

bertanggungjawab hanya kepada Mahkamah. Tugas utama organ ini adalah memberi bantuan jasa di bidang administratf kepada Negaranegara

yang

bersengketa

dan

juga

berfungsi

sebagai

suatu

secretariat.112 The Registry terdiri dari 3 pejabat.113

111

Huala Adolf, Op.cit., hal. 66. Ibid., hal. 67. 113 Ibid. 112


2. Kewenangan Mahkamah Internasional Kompetensi suatu mahkamah atau pengadilan internasional pada prinsipnya

didasarkan

pada

kesepakatan

dari

negara-negara

yang

mendirikannya. Berdirinya suatu mahkamah atau pengadilan internasional didasarkan pada suatu kesepakatan atau perjanjian internasional. Biasanya perjanjian internasional ini menentukan pula siapa saja yang berhak menyerahkan sengketanya ke pengadilan. Max Sorensen menyatakan bahwa :114 “ The question of jurisdiction brought before the court raises three issues : (i) Is there jurisdiction ratione personae (regarding the parties); (ii) ratione materiae (regarding the subject matter); (iii) rationae temporis (regarding time limits)”. (Kompetensi Mahkamah Internasional tersebut menyangkut tentang pihak yang berhak menyerahkan sengketanya, sengketa-sengeketa apa saja yang bisa diserahkan dan diadili oleh pengadilan baik yang menyangkut tentang pokok sengketa atau batasan waktunya). Sebelum

merumuskan

kewenangan/

yurisdiksi

Mahkamah

Internasional maka perlu untuk diingat suatu prinsip dalam hukum internasional bahwa suatu negara tidak dapat dipaksa untuk mengajukan perkaranya atau berpekara bertentangan dengan kemauannya. Prinsip ini menjadi dasar kewenangan Mahkamah Internasional bahwa tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara, kecuali para pihak yang bersangkutan menyerahkan perkaranya ke Mahkamah Internasional.

114

Max Sorensen, Manual of Public International Law, New York : ST. Martin’s Press, 1968, hal. 701.


Kewenangan Mahkamah Internasional mencakup dua hal : a. Memberikan keputusan atas sengketa yang diajukan oleh para pihak (contentious jurisdiction). Kewenangan Mahkamah ini merupakan kewenangan untuk mengadili suatu sengketa antara dua negara atau lebih (jurisdiction ratione personae). Pasal 34 dengan tegas menyatakan bahwa Negara sajalah yang bisa menyerahkan sengketanya ke Mahkamah. Menurut pasal 4 ayat (3) Statuta, Dewan Keamanan dapat menganjurkan agar para pihak menyerahkan sengketanya kepada Mahkamah. Kesepakatan Negara merupakan dasar dari yurisdiksi Mahkamah.115 Contoh dalam sengketa adalah The Corfu Channel Case 1948116, dalam sengketa ini Dewan Keamanan memberikan rekomendasi agar Inggris dan Albania menyerahkan sengketanya kepada Mahkamah Internasional. Mahkamah

Internasional

melihat

kehadiran

Albania

di

sidang

menunjukkan bahwa Negara tersebut telah menyepakati yurisdiksi Mahakamah Internasional. Kewenangan Mahkamah Internasional dapat dilaksanakan melalui cara-cara berikut :117 -

Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Statuta, mencakup semua sengketa yang diserahkan oleh para pihak dan semua persoalan yang ditetapkan dalam piagam PBB.

115

Huala Adolf, Op.cit., hal. 70. Eka Ayu Trisnaputri, Corfu Channel Case, http://ekaayutrsnaputri.wordpress.com/2012/02/16/corfu-channel-case/, diakses tanggal 4 April 2013. 117 Huala Adolf, Op.cit., hal. 71. 116


-

Doktrin Forum Prorogatun, timbul manakala hanya satu Negara yang menyatakan dengan tegas persetujuannya atas kewenangan Mahkamah.

-

The Optional Clause Pasal 36 ayat (2) Statuta, yaitu sengketa hukum mengenai penafiran suatu perjanjian, masalah hukum internasional.

b. Memberikan nasihat hukum atau advisory opinion untuk persoalan hukum atas permintaan badan-badan sesuai dengan pasal 96 Piagam PBB118 dan Pasal 65119 Statuta Mahkamah Internasional (noncontentious jurisdiction). Noncontention

jurisdiction

ialah

dasar

hukum

yurisdiksi

Mahkamah untuk memberikan nasihat atau pertimbangan hukum kepada organ utama atau organ PBB lainnya. Dasar hukum yurisdiksi Mahkamah dalam memberikan nasihat hukumnya ini biasanya termuat pula dalam konstitusi, konvensi, statute, atau instrument-instrumen perjanjian lainnya. Contoh konstitusi atau konvensi yang memuat hak untuk meminta nasihat pada Mahkamah antara lain adalah Konstitusi ILO (9 Oktober 1946), Konstitusi FAO, Konstitusi UNESCO, dan lain-lain.120

118

Pasal 96 ayat 1 Piagam PBB : “The General Assembly or the Security Council may request the International Court of Justice to give an advisory opinion on any legal question”. 119 Pasal 65 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional : “The Court may give an advisory opinion on any legal question at the request of whatever body may be authorized by or in accordance with the Charter of the United Nations to make such a request”. 120 Huala Adolf, Op.cit., hal. 78.


Ada dua masalah yang timbul dalam pelaksanaan yurisdiksi Mahkamah Internasional memberikan nasihat hukumnya yaitu sebagai berikut :121 -

Kelayakan suatu masalah untuk mendapatkan nasihat hukum.

-

Kepatutan dari pemberian suatu nasihat.

Adapun contoh dari Advisory Opinion Mahkamah Internasional adalah : -

Kasus Pangeran Folke Bernadotte af Wisborg Pada tanggal 20 Mei 1948, kelima negara anggota DK PBB menyetujui pilihan Bernadotte sebagai penengah dalam mengusahakan perdamaian konflik Arab-Israel di Palestina. Namun, Pada tanggal 17 September Pangeran Bernadotte dan Kolonel Andre P. Serot dari AU Perancis dibunuh di Jerusalem oleh angota Lehi, organisasi Zionis ekstremis yang telah melakukan sejumlah kekejaman selama 1 periode tahun terhadap orang Inggris dan Arab. Pada saat itu Majelis Umum PBB meminta suatu pendapat hukum (Advisory Opinion) kepada mahkamah internasional tentang hal apakah PBB mempunyai kemampuan hukum untuk mengajukan klaim ganti rugi terhadap pemerintah yang bertanguung jawab atau tidak.122

121

Ibid., hal. 79.

122

Letter Dated 14 Jun 1950 From The Minister For Foreign Affairs of The Government of Israel to The Secretary-General Concerning A Claim For Damage Caused to The Unted Nations By The Assasination of Count Folke Bernadotte and A Reply Thereto From The SecretaryGeneral, Security Council Resolution 1506 (1950), Advisory Opinion, June 26.


Dengan adanya pendapat dari Mahkamah Internasional yang dinyatakan dalam Advisory Opinion kedudukan PBB serta organisasi serupa diakui sebagai subjek hukum menurut hukum internasional yang memiliki hak dan kewajiban.123 -

Western Sahara Case Advisory Opinion 1975 Sahara Barat (Western Sahara) adalah negara koloni Spanyol antara tahun 1884-1976, Western Sahara dikenal juga dengan nama Spanish Sahara. Western Sahara berbatasan dengan Maroko di utara, Mauritania di selatan, Aljazair di timur, dan Samudera Atlantik di barat. Berdasarkan atas Resolusi 1514 (XV) tanggal 14 Desember tahun 1960 mengenai penyerahan kemerdekaan terhadap negaranegara koloni, Majelis Umum PBB (MU) mendesak Spanyol bahwa Sahara

Barat harus

mendapatkan

dekolonisasi

dari

Spanyol

berdasarkan asas menentukan nasib sendiri (self-determination). Spanyol menyetujui usulan referendum untuk menentukan nasib Sahara Barat, dibawah pengawasan PBB. Raja Hassan, kepala Negara Maroko melalui menteri luar negerinya pada tanggal 30 September dan 2 Oktober 1974 menyampaikan pernyataan kepada Majelis Umum PBB bahwa dengan adanya suatu “keterikatan historis” antara Western Sahara dan Maroko, maka Western Sahara seharusnya menjadi bagian dari Maroko. Dengan alasan yang sama, Mauritania mengemukakan hal yang serupa. Dengan adanya tanggapan dari Maroko dan 123

http://fishyhenstin.wordpress.com/2012/05/06/perserikatan-bangsa-bangsa-pbb-ujiantengah-semester-hukum-internasional/, diakses tanggal 4 April 2013.


Mauritania terkait status Western Sahara setelah referendum, Majelis Umum PBB

mengajukan pertanyaan

untuk

pendapat

hukum

(advisory opinion) dari Mahkamah Internasional mengenai kasus ini. Selain itu, contoh aktual adalah permohonan Majelis Umum Kepada Mahkamah mengenai akibat hukum dari pembangunan tembok oleh Israel di wilayah yang didudukinya, yaitu Palestina. Permohonan ini dikirim melalui Sekjen PBB kepada Mahkamah dalam suratnya tertanggal 8 Desember 2003. Surat diterima Registry Mahkamah Internasional tanggal 10 Desember 2003.124

124

Huala Adolf, Op.cit., hal. 80.


BAB II KEDUDUKAN PBB SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL BERDASARKAN PIAGAM PBB. A. Sejarah dan Tujuan PBB Sebagai Organisasi Internasional

Recommend Documents