STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)
II-1
BAB II KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI
2.1 Visi Misi Sanitasi Visi Pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2011-2015 adalah “Melanjutkan Pembangunan Menuju Balangan yang Mandiri dan Sejahtera”. Mandiri bermakna Kabupaten Balangan harus mampu mensejajarkan diri dengan daerah lain yang sudah lebih dahulu maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Balanganyang mandiri juga berarti roda pemerintahan sudah berjalan secara optimal yang didukung oleh struktur kelembagaan pemerintah daerah yang lengkap dan diisi serta dikelola oleh aparatur yang berkompeten di bidang tugasnya masing-masing, sehingga mampu memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat. Kemandirian juga tercermin pada tingkat partisipasi publik dalam perumusan kebijakan pembangunan. Sejahtera bermakna terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing daerah, kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat yang meliputisandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, kesempatan berusaha, rasa aman, didukung oleh infrastruktur yang mantap. Sebagai sebuah dokumen rencana strategis berjangka menengah yang disusun untuk percepatan pembangunan sector sanitasi skala kota, kerangka kebijakan pembangunan sanitasi tentunya tidak boleh terpisah dari kebijakan umum pembangunan jangka panjang dan jangka menengah yang telah disusun. Visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pembangunan sektor sanitasi harus tetap mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ada, disamping harus juga memperhatikan arah kebijakan pemerintah pusat dalam pembangunan sanitasi secara nasional. Pokja PPSP telah merumuskan visi dan misi sanitasi yang merupakan turunan dari visi dan misi Kabupaten Balangan yang tertuang dalam RPJMD. Visi dan misi sanitasi Kabupaten Balangan yang dirumuskan tersebut dengan memperhatikan isu-isustrategis yang termuat dalam dokumen Buku Putih Sanitasi (BPS). Tabel di bawah ini merupakan gambarantentang Visi Sanitasi Kabupaten Balangan dan Misi setiap sub sektor.
Kabupaten Balangan
STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)
II-2
Tabel 2.1 Visi Misi Sanitasi Kabupaten Balangan Visi Kabupaten Balangan
Misi Kabupaten Balangan
Melanjutkan Pembangunan Menuju Balangan yang Mandiri dan Sejahtera
Mewujudkan perekonomian masyarakat yang lebih maju, mandiri dan dinamis berlandaskan ekonomi kerakyatan dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam yang didasari prinsip pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.
Mewujudkan infrastruktur yang merata dan berkualitas secara bertahap, sistematis dan berkelanjutan untuk mendukung pengembangan wilayah
Mewujudkan masyarakat Balangan yang sehat, cerdas, religius, berakhlak mulia dan berbudaya modern berdasarkan iptek dan imtaq dengan tetap memperhatikan kearifan lokal
Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional
Visi Sanitasi Kabupaten balangan Tercapainya Pembangunan Sanitasi di Kabupaten Balangan secara terintegrasi / terpadu dan berkelanjutan tahun 2018.
Misi Sanitasi Kabupaten Balangan
Sektor Persampahan : Meningkatkan penanganan persampahan melalui perluasan jangkauan pelayanan dan peran serta masyarakat Sektor Air Limbah Domestik : Meningkatkan jumlah kepemilikan jamban sehat serta menyediakan sistem pengolahan limbah terpadu guna tercapainya kualitas kesehatan masyarakat Sektor Drainase : Menyediakan sarana dan prasarana drainase lingkungan yang sehat berbasis masyarakat Sektor Perilaku Hidup Bersih dan Sehat : Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berprilaku hidup sehat melalui PROHISAN (Promosi Higiene dan Sanitasi)
Sumber : RPJMD Kab. Balangan 2011-2015 & Pokja Sanitasi Kab. Balangan
2.2 Tahapan Pengembangan Sanitasi
Pentahapan pencapaian pembangunan sektor sanitasi disusun dengan melakukan analisis terhadap kondisi wilayah saat ini serta arah pengembangan kota secara menyeluruh sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJPD, RPJMD serta dokumen RTRW. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan pilihan sistem dan penetapan zona sanitasi antara lain adalah : Arah pengembangan kota yang merupakan perwujudan dari visi dan misi Kabupaten Balangan dalam jangka panjang, Proyeksi pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk pada setiap kawasan, Kawasan beresiko sanitasi, dan Kondisi fisik wilayah (topografi dan struktur tanah).
Kabupaten Balangan
STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)
II-3
a. Tahapan Pengembangan Sub Sektor Air Limbah Adapun
dalam
menentukan
pengembangan
air
limbah
domestik
perlu
mempertimbangkan isue permasalahan pengelolaan air limbah Kabupaten Balangan yakni: 1.
Belum diterapkannya dan dilengkapinya sistem jaringan air limbah domestik dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT), khususnya di Kota Paringin.
2.
Terdapatnya sebesar 25,70% masyarakat belum mengakses jamban, terutama masyarakat miskin dalam mengakses jamban yang memenuhi syarat kesehatan.
3.
Belum adanya peraturan pemerintah daerah terkait pengelolaan limbah rumah tangga maupun limbah industri.
4.
Kondisi geografis wilayah kurang mendukung menjadikan rendahnya kesadaran masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat.
5.
Belum tersedianya dokumen perencanaan air limbah sebagai dasar penyediaan sarana dan pembangunan infrastruktur air limbah.
6.
Belum adanya unit kerja pengelola air limbah mempersulit dalam pemberian anggaran sehingga prosentase penganggaran pengelolaan air limbah masih perlu ditingkatkan dan diprioritaskan. Dasar kriteria yang digunakan dalam menetapkan prioritas pengembangan sub
sektor air limbah adalah kepadatan dan laju pertumbuhan penduduk, klasifikasi perkotaan dan perdesaan, karakteristik guna lahan (Central Bussines Distric dan rumah tangga), serta resiko kesehatan lingkungan. Jumlah kelurahan yang termasuk wilayah perkotaan adalah sebanyak 3 kelurahan yakni kelurahan Paringin Timur, Kelurahan Paringin Kota dan Kelurahan Batu Piring. Beberapa desa yang memiliki ciri perkotaan meliputi Desa Batumandi, Desa Simpang Tiga, dan desa berbatasan dengan administratif kelurahan yang memiliki kegiatan ekonomi relatif heterogen. Jumlah kepala rumah tangga di kawasan perkotaan adalah sebanyak 13.131 jiwa dan sebanyak 9.122 jiwa di kawasan permukiman perdesaan. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Balangan adalah sebesar 1,40% per tahun dalam kurun waktu tahun 2007 sampai dengan 2012. Angka pertumbuhan penduduk relatif besar tersebut perlu mendapatkan perhatian, dengan banyaknya penduduk yang masuk ke Kabupaten Balangan, limbah rumah tangga yang dihasilkan akan bertambah baik grey water (limbah cucian dan kamar mandi) maupun black water (limbah tinja). Ditambah lagi dengan pesatnya pertumbuhan kegiatan komersial terutama di Kota Paringin dan kota kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Balangan. Perkembangan ini tentunya memerlukan antisipasi pengelolaan agar tidak mencemari dan menurunkan kualitas lingkungan, terutama air tanah dan air permukaan di Kabupaten Balangan. Untuk itu perlu disusun pentahapan pembangunan mulai dari jangka
Kabupaten Balangan
STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)
II-4
pendek, jangka menengah hingga pembangunan jangka panjang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi pada masing-masing kawasan. Bentuk pengembangan pengelolaan sanitasi dibagi menjadi sistem on site dan sistem off site. On site adalah dalam bentuk pengelolaan on site individual (septic tank) dan on site komunal (MCK, dan MCK++). Sedangkan off site adalah dalam bentuk penyediaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), dan instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT) terutama di kawasan perkotaan yang sampai sekarang belum dimiliki oleh Kabupaten Balangan. Penentuan strategi pengembangan pengelolaan air limbah domestik per wilayah berdasarkan kriteria teknik pengelolaan air limbah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum RI. Kriteria tersebut meliputi wilayah yang mempunyai kepadatan penduduk kurang dari 100 orang/hektar menggunakan sistem on-site, dan kepadatan penduduk diatas 100 orang/hektar diterapkan sistem off-site. Pengelolaan limbah tidak saja membutuhkan kecukupan, dan keterjangkauan sarana dan prasarana pengolahan air limbah tetapi juga perlu didukung dengan kebiasaan hidup bersih dan sehat tiap individu masyarakat. Zona-zona prioritas penanganan air limbah Kabupaten Balanan terbagi menjadi: Zona 1, merupakan area dengan pengelolaan limbah domestik dengan menggunakan sistem off site terpusat medium. Di Kabupaten Balangan yang termasuk dalam zona 1 adalah Kelurahan Paringin Kota yang sesuai untuk dibangunkan unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Zona 2, merupakan area dengan pengolahan limbah domestik melalui sistem sanitasi total berbasis masyarakat (STBM), serta penyediaan MCK++ bagi kelurahan yang termasuk tidak memiliki jamban pribadi. Adapun yang termasuk zona 2 di Kabupaten Balangan adalah sebanyak mencakup 1 kelurahan dan 117 desa di Kabupaten Balangan. Zona 3, merupakan area dengan penanganan pengelolaan limbah domestik sistem on-site individual pada wilayah dengan kepadatan <25 orang/ha, dan yang mempunyai tingkat resiko relatif kecil yang dapat diatasi dalam jangka panjang meliputi 37 desa dan 1 kelurahan (Kelurahan Batu Piring). Lebih jelasnya mengenai peta tahapan pengembangan air limbah dapat dilihat pada Gambar 2.1.
Kabupaten Balangan
STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)
Gambar 2.1 Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik
Kabupaten Balangan
II-5
STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)
II-6
Tabel 2.2 Tahapan Pengembangan Sub Sektor Air Limbah Domestik Kabupaten Balangan
No
Sistem
Cakupan layanan eksisting* (%)
Target cakupan layanan* (%) Jangka pendek
Jangka menengah
Jangka panjang
66,30%
76,58%
80,00%
90,00%
A
Sistem On-site
1
Individual (tangki septik)
2
Komunal
0
2,00%
5,00%
10,00%
MCK
0
0,48%
1,20%
2,40%
MCK++
0
0,48%
1,20%
2,40%
IPAL KOMUNAL
0
0,69%
1,72%
3,45%
Septictank Komunal
0
0,35%
0,88%
1,75%
-
-
-
-
IPAL
-
-
-
-
IPLT
-
-
80,69%
90%
B
Sistem Off-site
1
Skala Kota
2
Skala Wilayah
Keterangan: *) Cakupan layanan adalah persentase penduduk terlayani oleh sistem dimaksud atas total penduduk Sumber : Data diolah Pokja Sanitasi, 2013
b. Tahapan Pengembangan Sub Sektor Persampahan Sampai dengan tahun 2013 pelayanan persampahan di Kabupaten Balangan mencapai 68% dengan jumlah penduduk terlayani 16.742 jiwa. Meliputi pelayanan penampungan dan perangkutan sampah di wilayah perkotaan dan sebagian kecamatan. Tahapan pengembangan pengelolaan persampahan didasarkan pada isu pokok dan permasalahan pengelolaan persampahan (Buku Putih Sanitasi Kabupaten Balangan, Tahun 2013), meliputi: 1.
Cakupan pelayanan persampahan (penampungan, pengangkutan) sampah masih terbatas di Kawasan Perkotaan Paringin sebagai ibukota Kabupaten Balangan.
2.
Belum memasyarakatnya dan belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan sampah dengan sistem 3R.
3.
Pada wilayah kecamatan diluar ibukota kabupaten, masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan membakar sampah.
4.
Kurang memadainya sarana persampahan (pengumpulan, penampungan dan pengangkutan) dalam melayani seluruh wilayah Kabupaten Balangan.
5.
Kurang memadainya jumlah dan kapasitas SDM pengelola sampah, khususnya untuk wilayah diluar ibukota kabupaten.
Kabupaten Balangan
STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)
II-7
Hal penting dari pengelolaan sampah adalah pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi sistem 3R (reduce, reuse dan recycle) yakni pembatasan dan pengurangan timbulan sampah (reduce), adalah pemanfatan kembali sampah (reuse), dan pendaur ulangan sampah (recycle). Sedangkan penanganan sampah meliputi pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengelolaan sampah dan pemrosesan sampah. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Balangan, volume timbulan sampah yang dihasilkan baik oleh rumah tangga maupun non rumah tangga juga bertambah. Besarnya jumlah penduduk bisa menjadi potensi karena perannya sebagai pelaku pemilahan dan pengurangan sampah. Dalam hal penanganan sampah, faktor prasarana dan sarana persampahan dan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah sangat menentukan. Semakin kontinyu dan besarnya kapasitas pengangkutan sampah ke TPA, yang didukung oleh kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengurangi sampah, maka semakin bagus juga pengelolaan persampahan. Dalam rangka pengelolaan persampahan baik di permukiman perkotaan maupun permukiman perdesaan, peran pemerintah dan swasta sangat menentukan dalam penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan, pembinaan, menampung dan memasarkan produk 3R di masyarakat. Kawasan cepat tumbuh di Kabupaten Balangan terdiri desa dan kelurahan yang memiliki pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang cukup pesat. Bisa jadi merupakan desa dan kelurahan yang memiliki posisi strategis ekonomi salah satunya dilalui jalan nasional penghubung ke Kalimantan Timur dan desa-desa yang menjadi ibukota kecamatan dengan kegiatan ekonomi relatif homogen. Sedangkan untuk desa yang pertumbuhannya relatif lamban yakni daerah perdesaan untuk pengelolaan sampahnya masih dikelola secara mandiri oleh individu maupun lingkungannya masing-masing. Rencana
pengelolaan
persampahan
Kabupaten
Balangan
terbagi
menjadi
penanganan secara langsung (direct) maupun sistem penanganan secara tidak langsung. Sistem
penanganan
langsung
berupa
pemilahan,
pengumpulan,
pengangkutan,
pengelolaan, dan pemprosesan sampah. Sedangkan penanganan tidak langsung merupakan bentuk pengurangan sampah melalui sistem 3R. Sistem penanganan langsung dilakukan di kawasan cepat tumbuh yang identik dengan kawasan permukiman perkotaan yang dindikasikan dari adanya kawasan komersial, sedangkan penanganan tidak langsung melalui 3R dilakukan di kawasan yang lambat tumbuh yang identik dengan kawasan permukiman perdesaan.
Kabupaten Balangan
STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)
II-8
Zona pengembangan persampahan terbagi menjadi: Zona 1, meliputi wilayah Kelurahan Paringin Kota, dengan penanganan sistem langsung jangka pendek ke menengah cakupan pelayanan lengkap dari sumber ke TPA Zona 2, meliputi Kelurahan Paringin Timur dan 37 Desa sesuai untuk rencana sistem tidak langsung dengan cakupan pelayanan 70%, dan meningkatkan sistem pewadahan, pengumpulan dan pengelolaan dengan sistem reduce, reuse, recycle Zona 3, yakni wilayah rural meliputi Kelurahan Batu Piring dan 117 desa dengan sistem perencanaan jangka panjang dengan sistem berbasis masyarakat. Untuk permukiman padat dan pasar peningkatan rencana sistem pewadahan dan pengangkutan ke tempat pengelolaan akhir. Lebih jelasnya mengenai peta tahapan pengembangan persampahan di Kabupaten Balangan berdasarkan tiap zona dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan Gambar 2.2 berikut: Tabel 2.3 Tahapan Pengembangan Persampahan Kabupaten Balangan
No
A
B
Sistem Penanganan langsung (direct) Kawasan permukiman perkotaan Kawasan komersial perkotaan Penanganan tidak langsung Kawasan permukiman perdesaan
Cakupan layanan eksisting
Jangka pendek (2014)
Cakupan layanan Jangka menengah (2014-2018)
Jangka panjang (2013-2028)
68,00%
69,91%
73,89%
89,79%
0,00%
3,80%
4,07%
5,01%
%
%
%
%
Sumber : Data diolah Pokja Sanitasi, 2013
Kabupaten Balangan
STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)
Gambar 2.2 Tahapan pengembangan sub sektor persampahan
Kabupaten Balangan
II-9
STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)
II-10
c. Tahapan Pengembangan Sub Sektor Drainase Pengembangan pengelolaan drainase didasarkan pada isu permasalahan drainase di Kabupaten Balangan, meliputi: 1. SDM pelaksana pengelolaan drainase yang masih perlu ditingkatkan kapasitasnya. 2. Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai perlakuan terhadap jaringan drainase yang masih digunakan untuk pembuangan air limbah domestik rumah tangga. 3. Pengelolaan jaringan drainase masih parsial belum terintegrasi dan terkoordinir dengan baik disebabkan karena adanya dua instansi pengelola (Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebagai pengelola). Potensi yang dimiliki Kabupaten Balangan terkait dengan pengelolaan drainase lingkungan adalah: 1. Sudah tersedianya dokumen perencanaan (masterplan) drainase dan review outline plan drainase primer di Kabupaten Balangan. 2. Terbangunnnya jaringan drainase dan terlaksananya pemeliharaan dan normalisasi saluran drainase dengan dukungan anggaran APBD. Selain melihat isu permasalahan drainase di Kabupaten Balangan, dalam menyusun perencanaan pengembangan perlu memperhatikan sumber/pengguna saluran drainase, karakteristik hujan dan prosentase area terbangun (permukiman atau komersial). Berdasarkan identifikasi Kabupaten Balangan terdiri dari kawasan perkotaan yang terdiri dari 3 kelurahan dan kawasan perdesaan 154 desa. Zona pengembangan drainase lingkungan adalah sebagai berikut: Zona 1 merupakan area dengan tingkat resiko yang relatif besar (Jangka pendek) yang dapat diatasi dengan penanganan jangka pendek terhadap genangan mencakup 3 kelurahan yakni Kelurahan Paringin Timur, Kelurahan Paringin Kota dan Kelurahan Batu Piring. Zona 2 merupakan area dengan tingkat resiko menengah (jangka panjang) yang dapat diatasi dalam jangka menengah panjang berbasis masyarakat mencakup 154 desa. Lebih jelasnya mengenai pembagian zona dan penanganannya dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan Gambar 2.3. Tabel 2.4 Tahapan Pengembangan Drainase Lingkungan Kabupaten Balangan No
Sistem
Cakupan layanan eksisting
Jangka pendek (2014)
Cakupan layanan Jangka menengah (2014-2018)
Jangka panjang (2014-2028)
A
Penanganan langsung
-
9,13%
15,71%
75,00%
B
Penanganan tidak langsung
-
-
-
-
Sumber : Data diolah Pokja Sanitasi, 2013
Kabupaten Balangan
STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)
Gambar 2.3 Tahapan Pengembangan Sub Sektor Drainase Lingkungan
Kabupaten Balangan
II-11
STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)
II-12
2.3 Perkiraan Pendanaan Pengembangan Sanitasi Faktor penting lain yang sangat menentukan penentuan sistem dan cakupan pelayanan sanitasi adalah faktor pembiayaan yang sangat tergantung pada kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan rekapitulasi APBD Kabupaten Balangan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, diketahui bahwa alokasi belanja untuk sektor sanitasi di Kabupaten Balangan mengalami penurunan, dimana rata-rata pertumbuhan pendanaan menurun 1,41% pertahun, sementara itu rerata pertumbuhan belanja langsung untuk seluruh sektor yang mencapai angka 0,19 persen pertahun. Perhitungan pertumbuhan pendanaan APBD Kabupaten Balangan untuk sanitasi dapat dilihat pada Tabel 2.5. Tabel 2.5 Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Balangan Untuk Sanitasi
Sumber : Data diolah Pokja Sanitasi, 2013
Kabupaten Balangan
