2.1 Visi Misi Sanitasi

Penyiapan kerangka pembangunan sanitasi adalah merupakan milestone kedua dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) dimana didalamnya terdapat sebuah tahapan yaitu formulasi visi misi. Berdasarkan Permendagri 54/2010 tentang pelaksanaan PP 8/2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah tentang rumusan visi disebutkan bahwa visi adalah “Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan”. Sedangkan misi adalah “Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi”. Visi dan Misi sanitasi adalah konsep awal dalam penyusunan strategi sanitasi kota yang diturunkan dari visi dan misi kabupaten. Secara gamblang akan dijabarkan dalam penjelasan sub bab berikut ini :

2.1

Visi Misi Sanitasi

Sumber : RPJMD Kab. Tapin Tahun 2008 - 2012 dan Pokja Sanitasi Kabupaten Tapin tahun 2012

Hal 2-8 Strategi Sanitasi Kabupaten Tapin tahun 2012

Visi dan misi sanitasi diturunkan dari visi dan misi Kabupaten Tapin periode 2008 – 2012, secara periodik sudah mencapai akhir masa jabatan kepala daerah tetapi tetap dipakai sebagai acuan karena masih relevan dan belum adanya kejelasan tentang visi dan misi kepala daerah periode 2013 – 2018 yang baru akan dilantik pada tahun 2013. Visi tersebut mengandung pengertian bahwa nilai-nilai religius yang dipegang teguh masyarakat Kabupaten Tapin akan bergerak secara dinamis dan senantiasa menjadi bingkai perilaku menuju masyarakat sejahtera. Penekanan akan pentingnya aspek agama bukan berarti sebagai bentuk primordialisme untuk suatu agama tertentu, tetapi harus diartikan secara umum bahwa nilai-nilai luhur yang dianut oleh semua agama semestinya dapat diterapkan dalam membangun Kabupaten Tapin dan interaksi sosial sehari-hari. Kabupaten Tapin yang religius, bahwa Visi Pembangunan Kabupaten Tapin mencerminkan keinginan yang makmur sejahtera lahir dan bathin. Kabupaten Tapin yang religius digambarkan dengan masyarakat Kabupaten Tapin yang memiliki jati diri dan karakter yang berlandaskan Iman dan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melestarikan dan menerapkan nilai-nilai keagamaan, norma sosial dan budaya yang berkembang dimasyarakat. Kabupaten Tapin yang sejahtera, digambarkan dengan kemudahan dalam akses terhadap kebutuhankebutuhan akan hak dasar, yang meliputi; pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, kesempatan berusaha, dan rasa aman. Masyarakat Tapin dengan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan menguasai IPTEK, infrastruktur yang mantap dan pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan, sehingga mampu sejajar dihadapan hukum, partisipasi publik dalam kebijakan pembangunan, pendapatan perkapita yang tinggi dan merata, dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

2.1 Tahapan Pengembangan Sanitasi Penetapan sistem dan zona sanitasi dilakukan untuk mengidentifikasi sistem sanitasi yang paling sesuai untuk suatu wilayah dan membantu perumusan program dan kegiatan yang paling sesuai dengan kondisi wilayah berdasarkan sistem yang diusulkan. Sistem sanitasi adalah suatu proses mulitilangkah dimana berbagai jenis limbah dikelola dari titik timbulan (air limbah) ke titik pemanfaatan kembali atau pemrosesan akhir. Dalam menetapkan sistem sanitasi faktor-faktor yang harus dipertimbangkan adalah : a. faktor pengelolaan (peraturan, pengelolaan kelembagaan, pengaturan O&M, kepemilikan asset) b. faktor fisik wilayah (kepadatan penduduk, pemanfaatan lahan dan topografi) c. faktor keuangan dan pendanaan (kapasitas fiskal, dukungan dan mekanisme pendanaan) Terkait dengan pilihan sistem yang sanitasi yang akan diterapkan dalam wilayah kabupaten Tapin bersangkutan maka langkah pertama yang dilakukan perhitungan proyeksi penduduk untuk 15 tahun mendatang dan klasifikasi wilayah berdasarkan kepadatan penduduk yang dihitung berdasarkan tabel berikut : Klasifikasi Wilayah

Kepadatan Penduduk (org/ha)

Rural

< 25

Peri-Urban

25 – 100

Urban low

100 – 175

Urban Medium

175 – 250

Urban High

> 250

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat pada peta berikut bahwa sebaran kepadatan penduduk Kabupaten Tapin masih 98% (132 desa) masih area rural atau desa sementara hanya ada 3 desa yang termasuk peri urban. Hal ini tentu akan berdampak pada pilihan sistem yang akan diterapkan pada subsektor air limbah, persampahan dan drainase serta aspek PHBS, ketiga hal tersebut akan lebih rinci dijelaskan pada tahapan pengembangan masing-masing subsektor. Hal 2-9 Strategi Sanitasi Kabupaten Tapin tahun 2012

Peta 2.1. Sebaran Kepadatan Penduduk Kabupaten Tapin

Sumber : Pokja Sanitasi Kabupaten Tapin tahun 2012


2.2.1 Tahapan Pengembangan Subsektor Air Limbah Peta 2.2a Peta tahapan pengembangan air limbah domestik – system onsite



Peta 2.2b Peta tahapan pengembangan air limbah domestik – system offsite


Tabel 2.1 : Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten Tapin Cakupan layanan eksisting* (%)

2013

2014

2015

2016

2017

SISTEM ONSITE

100

100

100

100

100

100

Individual (jamban keluarga)

62.13

63

63

65

61

58

a. tangki septik

53.51

59

61

65

61

58

b. jamban cubluk

8.62

4

2

0

0

0

Komunal

0.87

4

9

16

24

32

a. MCK

0.87

4

9

16

22

27

b. Septictank komunal

0

0

0

0

2

4

c. IPAL komunal

0

0

0

0

0

1

Lain-lain tidak memenuhi syarat

37

33

28

18.5

15

10

SISTEM OFF-SITE

0

0

0

0

0

0

1

Skala kota Rantau

0

0

0

0

0

0

2

Skala kabupaten Tapin

0

0

0

0

0

0

2012

2013

2014

2015

2016

2017

169,780

172,683

175,587

178,491

181,394

184,298

33,956

34,537

35,117

35,698

36,279

36,860

No

Sistem

A 1

2

3 B

jumlah penduduk jumlah KK (1KK = 5org)

Cakupan layanan* (%) Jangka pendek

Jangka menengah

Jangka panjang

Ket : *) Cakupan layanan adalah persentase penduduk terlayani oleh sistem dimaksud atas total penduduk Sumber : Pokja Sanitasi Kabupaten Tapin tahun 2012 Sumber data : Dinkes, 2011

Pada tabel diatas terlihat bahwa pengelolaan air limbah di Kabupaten Tapin kondisi eksisting masih menggunakan sistem onsite (jamban pribadi, cubluk ataupun MCK umum) sebesar 63% sementara yang masih belum memenuhi syarat sebesar 37% (BAB di sungai, kebun atau tempat lain). Sesuai dengan target MDGs yaitu mengurangi separuh proporsi penduduk yang belum mendapatkan akses terhadap air minum dan sanitasi pada tahun 2015, di Kabupaten Tapin mentargetkan pada tahun 2015 jumlah penduduk yang BABS sebesar 19% dan diharapkan pada tahun 2017 sebesar 10%. Adapun yang menjadi tujuan yang akan dicapai untuk menjawab permasalahan-permasahan air limbah di Kabupaten Tapin salah satunya adalah meningkatnya cakupan kepemilikan pengelolaan air limbah melalui sistem onsite (MCK++, Tangki septic komunal) dan sistem offsite (IPLT dan IPAL komunal dibeberapa kawasan) sehingga prosentase penduduk yang BABS dapat mencapai target yaitu 10% pada tahun 2017. Namun pencapaian berkurangnya jumlah penduduk yang BABS bukan hanya dicapai dengan strategi penyediaan akses layanan sanitasi tetapi juga harus ditunjang dengan penyediaan dokumen perencanaan pengelolaan air limbah yang komprehensif, tersusunnya perangkat perundang-undangan, serta kampanye yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah (terutama daerah yang berpotensi untuk dibangunnya sarana pengelolaan air limbah)


2.2.2 Tahapan Pengembangan Subsektor Persampahan Peta 2.3 Peta tahapan pengembangan persampahan



Tabel 2.2 : Tahapan Pengembangan Persampahan Kabupaten Tapin

No

Sistem

Cakupan layanan* (%)

Cakupan layanan eksisting* (%)

2013

2014

2015

2016

2017

Jangka Panjang

30

31

32

33

34

35

15

Jangka Pendek

Jangka Menengah

Skala Kota A

Penanganan (Direct)

langsung

B

Penanganan tidak langsung (indirect)

0

2

3

7

10

15

85

C

Lain-Lain (tidak tertangani, ke sungai, dll)

70

67

65

60

56

50

0

10

12

15

18

20

25

50

Skala Kabupaten A

Penanganan (Direct)

langsung

B

Penanganan tidak langsung (indirect)

0

1

1.5

2

3.5

5

50

C

Lain-Lain (tidak tertangani, ke sungai, dll)

90

87

83.5

80

76.5

70

0

Ket : *) Cakupan layanan adalah persentase penduduk terlayani oleh sistem dimaksud atas total penduduk Sumber : Pokja Sanitasi Kabupaten Tapin tahun 2012

Dari tabel 2.2 terlihat bahwa cakupan layanan persampahan di skala kota kondisi eksisting sebesar 30% sementara untuk skala kabupaten sebesar 10%. Berdasarkan kondisi eksisting maka target pencapaian hingga tahun 2017 adalah 35% skala kota dan 25% untuk skala kabupaten. Untuk mencapai target tersebut ditempuh berbagai strategi diantaranya adalah meningkatkan cakupan layanan persampahan hingga 40% skala kabupaten melalui optimalisasi sarana dan prasarana, penyediaan dokumen perencanaan skala kota dan skala kabupaten, tersusunnya peraturan perundangundangan persampahan serta pengurangan timbulan sampah dari sumbernya melalui program 3R (pengelolaan sampah berbasis masyarakat terutama daerah-daerah yang belum terjangkau dengan pelayanan persampahan).


2.2.3 Tahapan Pengembangan Subsektor Drainase Peta 2.4 Peta tahapan pengembangan drainase



Tabel 2.3 : Tahapan Pengembangan Drainase Kabupaten Tapin Cakupan layanan* (%)

No

Sistem

Cakupan layanan eksisting* (%)

Jangka pendek

Jangka menengah

Jangka panjang

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

1

Sekunder

38.115 M

2

Tersier

2.813 M

Ket : *) Cakupan layanan adalah persentase penduduk terlayani oleh sistem dimaksud atas total penduduk Sumber : Pokja Sanitasi Kabupaten Tapin tahun 2012

Dalam rangka mengendalikan genangan air di waktu musim hujan dan banjir musiman, di wilayah Kabupaten Tapin telah dibangun saluran drainase. Fungsi saluran drainase akan berkurang dengan berjalannya waktu. Hal ini disebabkan pendangkalan saluran dan tumbuhnya gulma di saluran akan mempercepat pendangkalan. drainase yang direncanakan merupakan saluran terbuka yang berfungsi untuk menampung aliran permukaan. Jaringan drainase terbagi atas jaringan primer, jaringan sekunder dan jaringan tersier drainase perkotaan adalah drainase di wilayah kota yang berfungsi mengelola/mengendalikan air permukaan sehingga tidak mengganggu atau merugikan masyarakat. Topografi Kabupaten Tapin yang relatif datar/rata terutama pada bagian Tengah dan Barat. Kondisi topografi yang sebagian besar merupakan dataran rendah dan sedikit berbukit sampai pegunungan mengkondisikan Wilayah Kabupaten Tapin rawan terhadap bencana banjir. Kawasan rawan banjir di Wilayah Kabupaten Tapin terdapat 2 (dua) jenis yaitu daerah rawan tergenang air musiman dan daerah tergenang sepanjang tahun. Adapun daerah yang rawan tergenang musiman terjadi di wilayah Kecamatan Candilaras Utara, Candilaras Selatan, Tapin Tangah, Tapin Selatan dan sebagian kecil Wilayah Kecamatan Binuang. Sedangkan wilayah yang berpotensi banjir dengan wilayah tergenang sepanjang tahun merupakan daerah rawa yaitu di Kecamatan Candilaras Utara dan Kecamatan Candilaras Selatan. Beberapa permasalahan sub sektor drainase adalah : a. Rendahnya peran serta masyarakat dalam pemeliharan saluran drainase yang telah terbangun b. Sistem jaringan drainase yang tidak teratur dan tidak terencana (konstruksi belum memenuhi standar teknis) c. Baseline data genangan yang tidak ada sehingga pokja mengalami kesulitan dalam melakukan perencanaan target pencapaian jangka pendek hingga jangka panjang. d. Belum ada perencanaan drainase yang mengarah kepada perencanaan drainase yang berwawasan lingkungan (eco-drainase) Mengacu pada dokumen perencanaan daerah Kabupaten Tapin sehingga alternatif pemecahan bidang drainase adalah : a. Pembuatan saluran drainase primer (skala kota) b. Rehab/normalisasi saluran drainase sekunder (skala kota) c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan saluran drainase yang terbangun d. Penyusunan dokumen perencanaan drainase yang berwawasan lingkungan.


2.3

Perkiraan Pendanaan Pengembangan Sanitasi Tabel 2.5: Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Tapin untuk Sanitasi No

Uraian

Belanja Sanitasi (Rp.) 2009

2010

2011

Rata-rata Pertumbuhan

2012

Belanja Sanitasi ( 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 )

7,264,255,000

1,813,009,122

4,296,060,000

7,061,933,000

0.42

1.1

Air Limbah Domestik

668,255,000

576,132,000

69,430,000

881,933,000

3.56

1.2

Sampah rumah tangga

180,000,000

109,885,000

1,344,450,000

455,000,000

3.39

1.3

Drainase lingkungan

6,416,000,000

1,106,672,122

2,825,235,000

5,650,000,000

0.58

1.4

PHBS

-

20,320,000

56,945,000

75,000,000

0.71

Dana Alokasi Khusus ( 2.1 + 2.2 + 2.3 )

-

510,052,892

556,800,000

918,760,000

0.25

2.1

DAK Sanitasi

-

510,052,892

556,800,000

918,760,000

0.25

2.2

DAK Lingkungan Hidup

-

-

-

-

-

2.3

DAK Perumahan dan Permukiman

-

-

-

-

-

Pinjaman/Hibah untuk Sanitasi

-

-

-

-

-

Belanja APBD murni untuk Sanitasi (1-2-3)

7,264,255,000

1,302,956,230

3,739,260,000

6,143,173,000

0.56

Total Belanja Langsung

7,264,255,000

2,323,062,014

4,852,860,000

7,980,693,000

0.35

1.00

0.56

0.77

0.77

-0.02

1

2

3

% APBD murni terhadap Belanja Langsung

Komitmen Pendanaan APBD untuk pendanaan sanitasi ke depan (% terhadap belanja langsung atau pun penetapan nilai absolut)

1.00

Sumber : Realisasi Fisik dan Keuangan Kabupaten Tapin tahun 2009-2012


Tabel 2.6: Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi Ke Depan No

Uraian

Perkiraan Belanja Murni Sanitasi (Rp.) n+1

n+2

n+3

n+4

n+5

Total Pendanaan

1

Perkiraan Belanja Langsung

2,802,075,550

983,827,769

345,428,616

121,282,335

42,583,052

4,295,197,321

2

Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi

3,464,909,112

1,954,298,724

1,102,275,234

621,711,859

350,661,634

7,493,856,564

3

Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi

7,980,693,000

7,980,693,000

7,980,693,000

7,980,693,000

7,980,693,000

39,903,465,000

Sumber : Realisasi Fisik dan Keuangan Kabupaten Tapin tahun 2009-2012 Tabel 2.7: Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Tapin untuk Operasional/Pemeliharaan dan Investasi Sanitasi No 1 1.1 1.1.1 1.2 1.2.1 1.3

Uraian Belanja Sanitasi Air Limbah Domestik Biaya operasional / pemeliharaan (justified) Sampah rumah tangga Biaya operasional/pemeliharaan (justified) Drainase lingkungan

Belanja Sanitasi (Rp.) 2009

2010

2011

2012

7,264,255,000

4,358,016,372

4,887,399,000

9,241,933,000

0.204

668,255,000

576,132,000

69,430,000

881,933,000

3.562

-

-

-

80,000,000

-0.333

180,000,000

109,885,000

1,344,450,000

455,000,000

3.395

-

1,483,100,000

560,470,000

2,100,000,000

0.708

6,416,000,000

1,106,672,122

2,825,235,000

5,650,000,000

0.575

30,869,000

-

-0.324

56,945,000

75,000,000

0.706

-

-

-0.333

Biaya operasional/pemeliharaan 1,049,657,250 (justified) Aspek PHBS (pelatihan, 1.4 20,320,000 sosialisasi, dan pendampingan) Biaya operasional/pemeliharaan 1.4.1 12,250,000 (justified) Sumber : Realisasi Fisik dan Keuangan Kabupaten Tapin tahun 2009-2012 1.3.1

Pertumbuhan rata-rata


Tabel 2.8 : Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kabupaten Tapin Untuk Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan Aset Sanitasi Terbangun hingga Tahun 2017 No 1 1.1 1.1.1 1.2 1.2.1 1.3 1.3.1 1.4

Uraian

Biaya Operasional/Pemeliharaan (Rp.) n+1

n+2

n+3

n+4

n+5

Total Pendanaan

Belanja Sanitasi

1,886,497,519

385,078,846

78,603,717

16,044,881

3,275,140

2,369,500,104

Air Limbah Domestik

3,141,190,125

11,188,010,201

39,848,454,654

141,928,663,797

505,508,827,934

701,615,146,710

(26,666,667)

8,888,889

(2,962,963)

987,654

(329,218)

(20,082,305)

Sampah rumah tangga

1,544,567,950

5,243,275,061

17,799,109,038

60,421,831,561

205,111,262,675

290,120,046,285

Biaya operasional/pemeliharaan (justified)

1,487,331,795

1,053,407,557

746,079,311

528,413,086

374,250,278

4,189,482,026

Drainase lingkungan

3,249,184,209

1,868,530,624

1,074,548,708

617,948,087

355,367,640

7,165,579,269

Biaya operasional/pemeliharaan (justified)

(9,987,061)

(7,073,369)

(5,009,736)

(3,548,162)

(2,512,997)

(28,131,325)

Aspek PHBS (pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan)

52,986,793

188,723,625

672,178,936

2,394,106,850

8,527,115,774

11,835,111,978

1,361,111

(453,704)

151,235

(50,412)

(3,075,103)

Biaya operasional / pemeliharaan (justified)

Biaya operasional/pemeliharaan (4,083,333) (justified) Sumber : Realisasi Fisik dan Keuangan Kabupaten Tapin tahun 2009-2012 1.4.1


Tabel 2.9 Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten Tapin dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK No

Uraian

Biaya Operasional/Pemeliharaan (Rp.) n+1

n+2

n+3

n+4

n+5

Total Pendanaan

1

Perkiraan Kebutuhan Operasional / Pemeliharaan

1,446,594,734

1,056,584,188

737,652,908

526,003,813

371,357,651

4,138,193,293

2

Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi

3,464,909,112

1,954,298,724

1,102,275,234

621,711,859

350,661,634

7,493,856,564

3

Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi

7,980,693,000

7,980,693,000

7,980,693,000

7,980,693,000

7,980,693,000

39,903,465,000

4

Kemampuan Mendanai SSK (APBD Murni) (2-1)

2,018,314,379

897,714,536

364,622,327

95,708,046

(20,696,017)

3,355,663,271

5

Kemampuan Mendanai SSK (Komitmen) (3-1)

6,534,098,266

6,924,108,812

7,243,040,092

7,454,689,187

7,609,335,349

35,765,271,707

Sumber : Realisasi Fisik dan Keuangan Kabupaten Tapin tahun 2009-2012


2.1 Visi Misi Sanitasi

Recommend Documents