2.1 Visi Misi Sanitasi

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT

Kabupaten Pesisir Barat memiliki beberapa permasalahan pembangunan. Antara lain permasalahan lingkungan serta sanitasi yang buruk. Permasalahan tersebut tidak terlepas dari persoalan kemiskinan yang mempunyai kaitan erat dengan persoalan sanitasi. Kemiskinan bisa menjadi penyebab buruknya akses dan layanan sanitasi yang tidak memadai, dimana hal ini akan berdampak buruk terhadap kondisi kesehatanan dan lingkungan yang pada gilirannya akan berdampak pada tingkat produktifitas masyarakat. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat untuk membenahi sanitasi. Sanitasi sebagai salah satu aspek pembangunan memiliki fungsi penting dalam menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat, karena berkaitan dengan kesehatan, pola hidup, kondisi lingkungan permukiman serta kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Sanitasi seringkali dianggap sebagai urusan “belakang”, sehingga sering termarjinalkan dari urusan-urusan yang lain, namun seiring dengan tuntutan peningkatan standart kualitas hidup masyarakat, semakin tingginya tingkat pencemaran lingkungan dan keterbatasan daya dukung lingkungan itu sendiri menjadikan sanitasi menjadi salah satu aspek pembangunan yang harus diperhatikan. Bagian ini akan menjelaskan secara singkat tentang gambaran umum situasi sanitasi Kabupaten Pesisir Barat saat ini, Visi dan Misi Sanitasi Kota yang akan memberikan arahan tentang pembangunan sanitasi kota lima tahun kedepan, kebijakan umum sanitasi kabupaten saat ini dan arah ke depan serta tujuan dan sasaran pembangunan sektor sanitasi yang meliputi sub sektor air limbah domestik, sub sektor persampahan, sub sektor drainase lingkungan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terkait sanitasi.

2.1

Visi Misi Sanitasi Pembangunan sanitasi Kabupaten Pesisir Barat diharapkan berkontribusi dalam pencapaian visi misi kabupaten yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat. Visi misi sanitasi dirumuskan untuk memberi arahan pengembangan sanitasi Kabupaten Pesisir Barat dalam mencapai visi misi Kabupaten. Adapun visi dan misi Kabupaten Pesisir Barat adalah sebagai berikut: “Mewujudkan Pesisir Barat Menuju Kota Modern Berbasis Lingkungan.”

STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK) TAHUN 2014

1


Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menyusun langkah-langkah dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat TA 2014 yang ditetapkan dalam 7 (tujuh) Misi Pembangunan Kabupaten Pesisir Barat, yaitu : 1. Meningkatkan pemanfaatan potensi Perikanan dan Kelautan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Barat. 2. Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan budaya daerah; 3. Meningkatkan perekonomian masyarakat dari sector pertanian, perkebunan dan kehutanan; 4. Meningkatkan kualitas pelayanan umum, jaringan transportasi dan komunikasi 5. Meningkatkan pelayanan pendidikan berkualitas dan terjangkau; 6. Meningkatkan pelayanan kesehatan berkualitas dan terjangkau; 7. Meningkatkan kesadaran pembangunan berwawasan lingkungan Dari visi dan misi Kabupaten Pesisir Barat selanjutnya dirumuskan visi dan misi sanitasi dalam upaya meningkatkan kondisi sanitasi Kabupaten Pesisir Barat menjadi kabupaten modern yang lebih bersih dan sehat.

Visi Sanitasi Kabupaten Pesisir Barat: “ Terciptanya Lingkungan Modern Yang Bersih dan Sehat di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019" Misi Kabupaten Pesisir Barat : 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan air limbah rumah tangga yang berwawasan lingkungan serta mengurangi pencemaran sumber air baku dalam pemenuhan kebutuhan air minum secara kuantitas dan kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan (4K). 2. Meningkatkan

pembangunan

dan

pemeliharaan

infrastruktur

persampahan

yang

berkelanjutan serta peningkatan pelayanan persampahan kepada masyarakat. 3. Meningkatkan infrastruktur drainase yang terpadu dan berkelanjutan melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dengan dukungan dan partisipasi masyarakat. 4. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui kampanye dan edukasi berperilaku hidup bersih dan sehat bidang sanitasi. Untuk lebih jelasnya mengenai visi dan misi sanitasi Kabupaten Pesisir Barat dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :


2


Tabel 2.1: Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten/Kota Visi Kab/Kota

Misi Kab/Kota

Mewujudkan Pesisir Barat 1. Meningkatkan pemanfaatan potensi Menuju Kota Modern Berbasis Perikanan dan Kelautan secara Lingkungan optimal bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Barat. 2. Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan budaya daerah; 3. Meningkatkan perekonomian masyarakat dari sector pertanian, perkebunan dan kehutanan; 4. Meningkatkan kualitas pelayanan umum, jaringan transportasi dan komunikasi 5. Meningkatkan pelayanan pendidikan berkualitas dan terjangkau; 6. Meningkatkan pelayanan kesehatan berkualitas dan terjangkau; 7. Meningkatkan kesadaran pembangunan berwawasan lingkungan

Visi Sanitasi Kab/Kota

Misi Sanitasi Kab/Kota

Terciptanya Lingkungan Modern Yang Bersih dan Sehat di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019

Misi Air Limbah Domestik: Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan air limbah rumah tangga yang berwawasan lingkungan serta mengurangi pencemaran sumber air baku dalam pemenuhan kebutuhan air minum secara kuantitas dan kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan (4K). Misi Persampahan : Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur persampahan yang berkelanjutan serta peningkatan pelayanan persampahan kepada masyarakat. Misi Drainase : Meningkatkan infrastruktur drainase yang terpadu dan berkelanjutan melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dengan dukungan dan partisipasi masyarakat. Misi PHBS terkait sanitasi : Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui kampanye dan edukasi berperilaku hidup bersih dan sehat bidang sanitasi.


3


2.2

Tahapan Pengembangan Sanitasi Strategi pengembangan Kabupaten Pesisir Barat yang merupakan ringkasan dari rencana kota/kbupaten memuat potensi dan masalah serta rencana arah pengembangan kabupaten. Penetapan Sistem dan Zona Sanitasi dilakukan untuk mengidentifikasi sistem sanitasi yang paling sesuai untuk suatu wilayah dan membantu perumusan Program dan Kegiatan yang paling sesuai dengan kondisi wilayah berdasarkan sitem yang diusulkan. Sistem sanitasi adalah suatu proses multi-langkah, di mana berbagai jenis limbah dikelola dari titik timbulan (sumber limbah) ke titik pemanfaatan kembali atau pemrosesan akhir . Setiap tahap ini disebut kelompok fungsional karena memiliki teknologi sendiri-sendiri dengan pengelolaan spesifik. Sistem sanitasi berdasarkan pentahapan implementasi jangka pendek (1-2 tahun), jangka Menengah (5 tahun), dan jangka panjang (10-15 tahun). Zona sanitasi menunjukkan dimana “sistem” tersebut akan diterapkan Dalam menetapkan sistem sanitasi faktor-faktor yang harus dipertimbangkan adalah : (i) faktor pengelolaan (peraturan, pengelolaan kelembagaan, pengaturan O dan M, kepemilikan aset); (ii) faktor fisik wilayah (kepadatan penduduk, pemanfaatan lahan, dan topografi); (iii) faktor keuangan dan pendanaan (kapasitas fiskal, dukungan, dan mekanisme pendanaan). Pilihan Sistem yang dapat digunakan umumnya adalah : a) Sub sektor air limbah domestik : Sistem setempat (Sistem on-site), dimana air limbah langsung diolah di tempat; dan sistem terpusat (sistem off-site) dengan mengalirkan air limbah domestik melaui perpipaaan menuju Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). b) Sub sektor persampahan: sistem pengolahan tidak langsung (melaui tempat penampungan sementara/TPS; sistem pengangkutan langsung; dan sistem penanganan sampah di sumbernya. c) Sub sektor drainase: sistem gravitasi dan sistem pemompaan.

2.2.1

Subsektor Air Limbah Domestik Pengelolaan air limbah domestik merupakan penjelasan kondisi riil pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Pesisir Barat saat ini, terkait kuantitas dan kualitas infrastruktur maupun aspek non infrastruktur lainnya, serta permasalahan prioritas yang dihadapi terkait pengelolaan air limbah domestik. Sebagai daerah otonomi baru yang terbentuk tahun 2012, saat ini pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Pesisir Barat belum optimal. Hal ini disebabkan belum tersedianya anggaran untuk


4


pengelolaan air limbah, minimnya fasilitas pengelolaan air limbah yang memenuhi standar, dan belum adanya regulasi atau kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik. Di Kabupaten Pesisir Barat untuk pengelolaan dan pengawasan sektor air limbah dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup (KLH). Untuk fungsi pembinaan dan sosialisasi tentang air limbah domestik dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat. Sedangkan untuk pengadaan dan pembangunan sarana dan prasarana air limbah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Barat dan swadaya masyarakat. Pengelolaan air limbah domestik baik berupa grey water (air buangan rumah tangga seperti air bekas cucian, air bekas mandi dan lain-lain) maupun black water (tinja/kotoran manusia) yang dilakukan masyarakat kondisinya belum optimal. Berdasarkan hasil Studi EHRA diketahui bahwa sebagian masyarakat atau sebesar 52,6% telah mengelola air limbah dari dapur, kamar mandi dan tempat cuci degan benar sedangkan 47,4% masyarakat belum mengelola air limbah tersebut dengan benar. Sedangkan untuk pengelolaan air limbah berupa black water masyarakat Kabupaten Pesisir Barat masih menggunakan pengolahan limbah onsite berupa jamban keluarga. Berdasarkan hasil studi EHRA diketahui bahwa masyarakat sudah memiliki jamban tetapi sebagian besar menyalurkan tinjanya tidak ke tangki saptik, hanya 27,3% saja yang menyalurkan tinjanya ke tangki septik selebihnya ke cubluk 16,7%, sungai/danau/pantai 6,3%, langsung ke drainase 1,2%, pipa sewer 1,1%, kebun/tanah lapang 0.8%, kolam/sawah 0.2% dan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui kemana penyaluran akhir tinja sebesar 46,5%. Dilihat dari perlaku maasyarakat, yang masih melakukan lakukan BABS sekitar 70,1% masyarakat. Sedangkan yang sudah tidak melakukan praktik BABS sebesar 20,9% masyarakat. Fasilitas publik instalasi pengolahan limbah merupakan kebutuhan mendasar bagi daerah khususnya untuk penampungan pengolahan akhir limbah dikawasan perkotaan padat penduduk. Sampai saat ini Kabupaten Pesisir Barat belum ada pengolahan limbah baik itu limbah domestik maupun limbah pada pusat-pusat pelayanan masyarakat belum tertata dengan baik. Fungsi pengelolaan air limbah domestik baik untuk jenis grey water maupun black water yang belum ditangani oleh seluruh pihak adalah: 1. Penyediaan sarana daur ulang air limbah domestik 2. Pengelolaan daur ulang air limbah domestik. 3. Monitoring dan evaluasi kapasitas infrastruktur pengelolaan air limbah domestik.


5


Beberapa permasalahan terkait pengelolaan air limbah domestik yang dihadapi oleh Kabupaten Pesisir Barat adalah : 1. Minimnya sarana dan prasarana pengelolaan air limbah 2. Belum adanya anggaran untuk sektor air limbah 3. Belum adanya peraturan atau kebijakan tentang penanganan pengelolaan air limbah. 4. Kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah. 5. Kurangnya sosialisasi, edukasi dan kampanye tentang air limbah domestik. Di dalam SSK ini telah dilakukan penentuan wilayah prioritas pengembangan sistem pengelolaan air limbah (on site maupun off site) secara umum. Beberapa kriteria telah digunakan dalam penentuan prioritas tersebut, yaitu: kepadatan penduduk, klasifikasi wilayah (perkotaan atau perdesaan), karakteristik tata guna lahan/Center of Business Development (CBD) (komersial atau rumah tangga), serta resiko kesehatan lingkungan. Terdapat dua macam sistem dalam pengelolaan air limbah domestik/permukiman yaitu: a. Sanitasi sistem setempat atau dikenal dengan sistem sanitasi on-site yaitu fasilitas sanitasi individual seperti septic tank atau cubluk. b. Sanitasi sistem off-site atau dikenal dengan istilah sistem terpusat atau sistem sewerage, yaitu sistem yang menggunakan perpipaan untuk mengalirkan air limbah dari rumah-rumah secara bersamaan dan kemudian dialirkan ke IPAL. Berdasarkan kriteria tersebut dihasilkan suatu peta yang menggambarkan kebutuhan sistem pengelolaan air limbah untuk perencanaan pengembangan sistem. Peta tersebut terbagi dalam beberapa zonasi, dimana zona tersebut sekaligus merupakan dasar bagi kabupaten dalam merencanakan pengembangan jangka panjang pengelolaan air limbah Kabupaten Pesisir Barat, yang ujungnya adalah pengelolaan air limbah terpusat (off site system). 

Zona 1, merupakan area dengan tingkat resiko relatif tinggi karena merupakan kawasan CBD dalam perencanaan yang akan datang diatasi dengan pilihan system terpusat (off site) dalam jangka panjang. Zona ini mencakup beberapa pekon/kelurahan di beberapa kecamatan.



Zona 2, merupakan area dengan tingkat resiko menengah yang dapat diatasi dalam jangka panjang dan menengah dengan perubahan perilaku. Zona ini merupakan daerah pada kepadatan penduduk sedang maka pemilihan sistemnya adalah sistem setempat dengan pendekatan komunal (tidak berbasis rumah tangga) dan sistem terpusat – kepadatan sedang. Zona ini mencakup beberapa desa dibeberapa kecamatan.


6




Zona 3, merupakan area dengan tingkat resiko yang relative kecil yang dapat diatasi dalam jangka pendek dan menengah dengan pilihan system setempat (on site) dengan skala rumah tangga (household based) dan sistem komunal. Tahapan penanganannya dengan kegiatan utama untuk STBM dan MCK++. Zona ini tersebar hampir diseluruh Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat. Tabel 2.2: Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kab/Kota

No

Sistem

Cakupan layanan eksisting* (%)

(a)

(b)

Target cakupan layanan* (%) Jangka pendek

Jangka menengah

Jangka panjang

(c)

(d)

(e)

(f)

44%

35%

10%

0%

B

Buang Air Besar Sembarangan (BABS)** Sistem On-site (setempat)

1

Cubluk dan sejenisnya.

26%

20%

10%

0%

2

Individual (tangki septik)

27%

40%

60%

70%

C

Sistem Komunal

1

MCK/MCK++

3%

5%

15%

20%

2

IPAL komunal

0%

0%

0%

0%

3

Tangki septik komunal

0%

0%

0%

0%

D

Sistem Off-site (terpusat)

0%

0%

5%

10%

A

TOTAL 100% 100% 100% 100% Sumber: Studi EHRA Kab. Pesisir Barat 2014 Keterangan: *) Cakupan layanan adalah persentase penduduk terlayani oleh sistem dimaksud atas total penduduk. Untuk cakupan layanan eksisting (kolom c) silakan mengacu pada data yang telah dimasukkan dalam Instrumen Profil Sanitasi. **) Buang air besar di kebun, kolam, sawah, sungai dll. Termasuk di dalamnya adalah jamban yang tidak memiliki fasilitas pengolahan (dibuang langsung ke lingkungan) atau yang dikenal juga dengan istilah BABS terselubung. Isian di dalam tabel hanya untuk kepentingan contoh dan ilustrasi semata.


7


Peta 2.1a: Peta Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik – Sistem Onsite (uk.A3 terlampir)

ZONA 3 : PENGELOLAAN LIMBAH DOMESTIK ONSITE DAN SISTEM KOMUNAL

ZONA 3 : PENGELOLAAN LIMBAH DOMESTIK ONSITE DAN SISTEM KOMUNAL

CDB

ZONA 1 : PENGELOLAAN LIMBAH DOMESTIK SISTEM KOMUNAL DAN OFFSITE/TERPUSAT - JANGKA PANJANG

ZONA 2 : PENGELOLAAN LIMBAH DOMESTIK SISTEM KOMUNAL DAN OFSITE - KEPADATAN SEDANG


8


2.2.2

Subsektor Persampahan Permasalahan di sektor persampahan merupakan salah satu masalah yang kruisial. Dibeberapa kota di Indonesia penanganan sampah masih sangat memprihatinkan dan perlu mendapatkan perhatian serius. Persampahan merupakan salah satu permasalahan yang cukup penting dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur permukiman. Masalah persampahan di Kabupaten Pesisir Barat merupakan permasalahan lingkungan yang perlu mendapat perhatian. Kabupaten Pesisir Barat Saat ini telah memiliki TPA yang di bangun tahun 2012 oleh pemkab Lampung Barat. TPA yang ada terletak di Pekon Mandiri Sejati Kecamatan Krui Selatan memiliki luas 3,5 Ha dengan sistem operasi Controlled Landfill. Pengelolaan persampahan di Kabupaten Pesisir Barat dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup (KLH). Secara umum sistem penggelolaan persampahan terpadu di Kabupaten Pesisir Barat baru dilaksanakan pada wilayah perkotaan dan lingkungan pasar. Sedangkan sistem pengelolaan persampahan pada kawasan permukiman penduduk masih secara tradisional, yaitu dengan cara dibakar, dibuang ke lubang, dibuang ke kebun/lahan kosong ataupun dibuang ke saluran drainase/sungai/laut. Berdasarkan data dari Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pesisir Barat tahun 2013, layanan persampahan di Kabupaten Pesisir Barat baru mencakup wilayah Kota Krui kecamatan Pesisir Tengah. Dengan jumlah penduduk 18.120 jiwa kelurahan Kota Krui berpotensi setiap harinya menambah jumlah (volume) sampah seiring dengan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Diperkirakan setiap orang menghasilkan sampah (langsung maupun tidak langsung) minimal sekitar 2,2 L perharinya. Jika menggunakan perhitungan jumlah timbulan sampah perorang perhari dikalikan jumlah penduduk berbanding seribu maka jumlah timbulan sampah kota krui adalah sebesar 39,88 m³ perhari atau sekitar 1196,4 m³ per bulan. Dapat dibayangkan jika sampah sebanyak itu tidak mampu dikelola dengan baik tentu akan menimbulkan banyak masalah terutama pencemaran terhadap lingkungan dan kesehatan msyarakat. Untuk Pengangkutan sampah ke TPA menggunaan kendaraan dump truk. Sarana pengangkutan yang dimiliki oleh Kabupaten Pesisir Barat adalah 2 unit dump truk kapasitas 8 m³. Perhitungan sampah yang terangkut ke TPA Krui per hari : 2 dump truk x 8 m³/hari = 16 m³/hari. Sedangkan sampah yang tidak terangkut perhari adalah : 39,88 m³/hari – 16 m³/hari = 23.88 m³/hari. Untuk pengelolaan persampahan di Kabupaten Pesisir Barat dianggap masih kurang. Berdasarkan data yang tersedia masyarakat yang telah melakukan pengelolaan sampah rumah tangga dengan baik (penangnan langsung maupun tidak langsung sebesar 4% sedangkan 96% masyarakat belum


9


melakukan pengelolaan sampah rumah tangga dengan baik (penanganan dengan cara dibakar, dibuang ke sungai/danau/kali/laut, dibuang ke dalam lubang tidak ditutup dngan tanah,dsb). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.3. Tabel 2.3: Tahapan Pengembangan Persampahan Kabupaten/Kota Cakupan layanan (%) Jangka Jangka menengah panjang

No

Sistem

Cakupan layanan eksisting(1) (%)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Jangka pendek

A

Prosentase sampah yang terangkut

4%

25%

60%

100%

1

Penanganan langsung (direct)(2)

0%

0%

0%

0%

2

Penanganan tidak langsung (indirect)(3)

0%

0%

0%

0%

B

Dikelola mandiri oleh masyarakat atau belum terlayani(5)

96%

75%

40%

0

TOTAL

100%

100%

100%

100%

Keterangan: 1) Cakupan layanan dapat didekati dengan prosentase sampah yang terkumpul dan terangkut atau jumlah penduduk yang mendapatkan layanan dibagi total penduduk administratif. Untuk cakupan layanan eksisting (kolom c) silakan mengacu pada data yang telah dimasukkan dalam Instrumen Profil Sanitasi. 2) Penanganan langsung adalah pelayanan sampah berdasarkan sistem pengangkutan menggunakan truk langsung dari rumah ke rumah kemudian dibuang ke TPA. 3) Penanganan tidak langsung adalah pelayanan sampah dimana sampah diangkut menuju TPS kemudian dari TPS akan diangkut ke TPA dengan truk. 4) Apabila data terkait penanganan langsung dan penanganan tidak langsung tidak tersedia, maka silakan langsung diisikan di baris prosentase sampah terangkut (yang seharusnya adalah penjumlahan dari penanganan langsung dan tidak langsung). 5) Dikelola mandiri oleh masyarakat atau belum terlayani adalah wilayah yang belum mendapatkan pelayanan sampah yang terlembaga sehingga pengelolaan sampah masih dilakukan sendiri oleh masyarakat (dikubur, dibakar dll) maupun dikelola oleh KSM atau kelurahan.

Keterbatasan pelayanan ini tidak lepas dari dukungan sarana angkutan sampah dan tenaga operasionalnya. Kendaraan sampah yang operasional saat ini sebanyak 2 unit kendaraan dump truck dan 2 unit gerobak sampah. Kebutuhan angkutan sampah sangat mendesak sehingga perlu dukungan penambahan armada sampah. Selain itu kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan persampahan menjadi maslah yang sangat krusial. Ini berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat itu sendiri. Beberapa permasalahan terkait pengelolaan persampahan yang dihadapi oleh Kabupaten Pesisir Barat adalah :

1. Minimnya cakupan layanan persampahan. 2. Minimnya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan. 3. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan. STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK) TAHUN 2014

10


4. Belum adanya regulasi atau peraturan yang mengatur tentang pengelolaan persampahan 5. Rendahnya pendanaan untuk pengelolaan persampahan Berdasarkan kriteria yang ada dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM), wilayah pengembangan pelayanan persampahan dapat diidentifikasikan. Ada 2 (dua) kriteria utama dalam penetapan prioritas penanganan persampahan saat ini yaitu; 1). Tata guna lahan/klasifikasi wilayah : komersial/ Central of Business Development (CBD), pemukiman, fasilitas umum, terminal, dsb; 2). Kepadatan penduduk. Berdasarkan kriteria penentuan wilayah dan kebutuhan pelayanan persampahan Kabupaten Pesisir Barat tedapat

3

zona yang dapat diiustrasikan dalam peta 2.2.dengan

penjelasan sebagai berikut: 

Zona 1, merupakan area yang cukup padat, ada kawasan bisnis dan tempat umum yang harus terlayani secara penuh 100 % (Full coverage) dalam jangka waktu pendek dengan sistem layanan langsung dari sumber ke TPA.



Zona 2, merupakan area yang harus terlayani dengan sistem tidak langsung yaitu dari rumah tangga ke Tempat Pengumpulan Sementara (TPS) meskipun belum ada TPA, tapi setidaknya Minimal 70% cakupan layanan harus diatasi dalam jangka menengah ( 5 tahun) ke depan.



Zona 3, merupakan area yang tidak terlalu padat penduduknya serta tidak terdapat tempattempat umum, CBD, pasar, tujuan wisata maupun tempat umum lainnya, area ini dilayani secara lokal baik individual maupun komunal, dalam jangka pendek sampai panjang. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah penyuluhan kepada masyarakat untuk dapat mengelola sampah dengan baik sesuai dengan syarat kesehatan serta konsep 3 R.


11


Peta 2.2: Peta Tahapan Pengembangan Persampahan (uk.A3 terlampir)

ZONA 2 : PENINGKATAN CAKUPAN LAYANAN MINIMUM 70% (TPS-TPA) + PEMILAHAN SAMPAH BERBASIR RT(JANGKA MENENGAH)

CDB ZONA 1 : PENINGKATAN CAKUPAN LAYANAN HINGGA 100% (RT-TPS-TPA) + PENYAPUAN JALAN (JANGKA PENDEK KE MENENGAH)

ZONA 3 : PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT + PEMILAHAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS RT, PENGANGKUTAN SECUKUPNYA (TPS-TPA) JANGKA MENENGAH KE PANJANG


12


2.2.3

Subsektor Drainase Lingkungaan Kondisi drainase khususnya dilingkungan perumahan dan permukiman dibeberapa kawasan masih menjadi masalah yang perlu mendapatkan penanganan. Hal ini ditandai dengana adanya genangan dibeberapa kawasan pada musim hujan. Permasalahan genangan secara umum disebabkan oleh belum memadainya fasilitas saluran drainase, sementara fasilitas saluran yang ada tidak semuanya berfungsi, dikarenakan perilaku buang sampah sembarangan oleh masyarakat. Lembaga utama yang menangani sub-sektor drainase lingkungan adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Barat. Pelibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan drainase lingkungan belum optimal. Saat ini belum ada Perda ataupun Perbup yang mengatur pengelolaan drainase lingkungan. Fungsi pengelolaan drainase lingkungan yang belum ditangani oleh seluruh pihak adalah: a) Monitoring dan evaluasi integrasi system drainase lingkungan b) Monitoring dan evaluasi terhadap dampak dari praktik pengelolaan drainase lingkungan yang berjalan di Kabupaten Pesisir Barat Beberapa permasalahan terkait pengelolaan drainase lingkungan yang dihadapi oleh Kabupaten Pesisir Barat adalah : 1. Minimnya sarana dan prasarana drainase di Kabupaten Pesisir Barat 2. Penanganan drainase belum terpadu 3. Belurn adanya ketegasan fungsi system drainase 4. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penanganan drainase 5. Belum adanya Kelengkapan Perangkat Peraturan atau kebijakan yang mengatur drainase 6. Minimnya pendanaan untuk sektor drainase terutama pendanaan untuk pemeliharaan drainase


13


Peta 2.3: Peta Tahapan Pengembangan Drainase Perkotaan (uk.A3 terlampir)

ZONA 1 : PENANGANAN JANGKA MENENGAH DAN PANJANG TERHADAP GENANGAN

CDB

ZONA 2 : PENANGANAN JANGKA PANJANG TERHADAP GENANGAN

ZONA 2 : PENANGANAN JANGKA PANJANG TERHADAP GENANGAN


14


Tabel 2.4: Tahapan Pengembangan Drainase Perkotaan Kabupaten/Kota No

Kecamatan

Luas genangan eksisting (ha)

(a)

(b)

(c)

Luas genangan (ha) Jangka pendek

Jangka menengah

Jangka panjang

(d)

(e)

(f)

1 2 Total

2.3

Perkiraan Pendanaan Pengembangan Sanitasi Untuk mengetahui profil pendanaan dan pembiayaan APBD bidang sanitasi, Pokja Sanitasi Kabupaten Pesisir Barat telah melakukan study keuangan dan perekonomian. Study ini diperlukan untuk mengetahui profil keuangan dan perekonomian di Kabupaten Pesisir Barat dalam mendukung pembangunan khususnya di sector sanitasi serta pola penyerapannya untuk kemudian digunakan mendukung pembiayaan / pendanaan sanitasi Kabupaten Pesisir Barat di masa depan. Pemetaan keuangan diperlukan untuk mengukur ketepatan alokasi pendanaan / pembiayaan sanitasi dan kesinambungan pelayanan sanitasi di masa depan. Dari hasil studi keuangan yang dilakukan dapat dilihat bahwa sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) yang terbentuk tahun 2012 secara umum kondisi keuangan dan perekonomian daerah utamanya perhitungan pertumbuhan pendanaan APBD Kabupaten Pesisir Barat di tahun 2013 sebesar Rp. 57.000.000.000,-. Untuk tahun 2014 pendanaan sektor sanitasi di Kabupaten Pesisir Barat sebesar Rp. 6.938.670.200,- sumber data dari RAPBD Kabupaten Pesisir Barat Khusus perhitungan rata-rata pertumbuhan belanja sanitasi menggunakan perhitungan belanja sanitasi Kabupaten Lampung Barat yang bersumber dari Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Lampung Barat dari tahun 2010-2012. Komitmen pendanaan APBD untuk pendanaan sanitasi kedepan sebesar 2%. Untuk lebih jelasnya tentang perhitungan pendanaan sanitasi oleh APBD kabupaten tanggamus 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini :


15


Tabel 2.5: Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Pesisir Barat untuk Sanitasi No 1

Belanja Sanitasi (Rp.)

Uraian

2010*

Belanja Sanitasi (1.1+1.2+1.3+1.4)

2011*

2012*

2013

Rata2 pertumb*

2014**

1,350,532,000

2,706,821,000

3,116,178,500

57.000.000

6,938,670,200

0,58

1.1

Air Limbah

784,091,000

974,040,000

1,105,668,000

-

-

1.2

Persampahan

416,709,000

647,345,000

1,110,510,500

30.000.000

330.109.000

1.3

Drainase

-

882,836,000

800,000,000

-

6.454.230.000

1.4

PHBS

149,732,000

202,600,000

100,000,000

27.000.000

154.331.200

Dana Alokasi Khusus (2.1+2.2+2.3)

-

-

-

-

-

2.1

DAK Sanitasi

-

-

-

-

-

2.2

DAK Lingkungan Hidup

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,116,178,500

57.000.000

6.938.670.200

0,58

2

DAK Perumahan dan Permukiman Pinjaman/Hibah untuk 3 Sanitasi Bantuan Keuangan 4 Propinsi untuk Sanitasi Belanja APBD Murni untuk Sanitasi (1+2+3) 2.3

Total Belanja Langsung

1,350,532,000

2,706,821,000

281,167,052,432

305,934,770,486

303,890,699,320

10.088.390.900

121.113.430.220

0,04

0.48%

0.88%

1.03%

0,57%

5.73%

0,50

% APBD murni terhadap Belanja Langsung

Komitmen Pendanaan APBD untuk pendanaan sanitasi ke depan (% terhadap belanja langsung ataupun penetapan nilai absolut)

2%

Perkiraan besaran belanja APBD murni untuk sanitasi lima tahun ke depan hingga tahun 2019 diperkirakan sebesar Rp. 35.055.069.246 dan perkiraan pendanaan sanitasi berdasarkan komitmen kabupaten hingga tahun 2019 total sebesar Rp. 36.831.300.745 Hal ini dapat dijelaskan pada tabel berikut : Tabel 2.6: Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi Ke Depan No

Uraian

Perkiraan Belanja Murni Sanitasi (Rp.) 2015

2016

2017

2018

2019

121.162.727.977

121.212.045.801

121.261.383.698

121.310.741.678

121.360.119.749

Total Pendanaan

1

Perkiraan Belanja Langsung

2

Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi

6.978.758.180

7.019.077.766

7.019.077.766

7.019.077.766

7.019.077.766

35.055.069.246

3

Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi

7.077.443.604

7.218.992.476

7.363.372.326

7.510.639.772

7.660.852.568

36.831.300.745

606.307.018.904

Pertumbuhan pendanaan untuk operasional/pemeliharaan sanitasi yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Pesisir Barat dilihat dari 5 tahun sampai dengan saat ini belum ada dana alokasi untuk pendanaan operasional/pemeliharaan. Hal ini dapat mengakibatkan buruknya layanan sarana dan prasarana sanitasi yang telah dibangun. Diharapkan di tahun ke depan pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dapat


16


mengalokasikan dana untuk operasional/pemeliharaan sanitasi sehingga target pelayanan sanitasi di Kabupaten Pesisir Barat dapat tercapai. Tabel 2.7: Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Pesisir Barat untuk Operasional/Pemeliharaan Sanitasi No 1

Uraian Belanja Sanitasi

Belanja Sanitasi (Rp.) 2013

Pertumbuhan rata-rata

2010

2011

2012

2014

416.709.000

2.314.272.000

2.884.550.500

30.000.000

6.784.339.000

1.871.843.833

1.1

Air Limbah Domestik

-

784.091.000

974.040.000

-

-

879.065.500

1.1.1

Biaya operasional / pemeliharaan (justified)

-

-

-

-

-

-

1.2

Sampah rumah tangga

416.709.000

647.345.000

1.110.510.500

-

330.109.000

724.854.833

1.2.1

Biaya operasional/pemeliharaan (justified)

-

-

-

30.000.000

-

-

1.3

Drainase lingkungan

-

882.836.000

800.000.000

-

5.861.730.000

560.945.333

1.3.1


-

-

-

-

592.500.000

-

Tabel 2.8: Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kabupaten Pesisir Barat untuk Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan Aset Sanitasi Terbangun hingga Tahun 2019 No 1

Uraian Belanja Sanitasi

1.1

Air Limbah Domestik

1.1.1

Biaya operasional / pemeliharaan (justified)

1.2

Sampah rumah tangga

1.2.1


1.3

Drainase lingkungan

1.3.1


Biaya Operasional/Pemeliharaan (Rp.) 2015

2018

2019

Total Pendanaan

2016

2017

85.994.788

86.244.498

86.536.515

86.804.532

87.153.133

432.733.466

29.121.918

29.151.069

29.221.200

29.291.331

29.440.717

146.226.235

32.896.864

33.105.429

33.315.315

33.525.201

33.736.410

166.579.220

23.976.006

23.988.000

24.000.000

23.988.000

23.976.006

119.928.012

Perkiraan alokasi kemampuan pendanaan APBD Kabupaten Pesisir Barat dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK hingga tahun 2019 sebesar Rp. 34.622.335.779. Dan perkiraan komitmen pendanaan sanitasi kabupaten Pesisir Barat hingga tahun 2019 sebesar Rp. 36.831.300.745 Untuk lebih jelasnya mengenai Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten Pesisir Barat dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK dapat dilihat pada tabel dibawah ini :


17


Tabel 2.9 Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten Pesisir Barat dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK No

Uraian

1

Perkiraan Kebutuhan Operasional / Pemeliharaan

2

Pendanaan (Rp.) 2015

2016

2017

2018

2019

Total Pendanaan

85.994.788

86.244.498

86.536.515

86.804.532

87.153.133

432.733.466

Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi

6.978.758.180

7.019.077.766

7.019.077.766

7.019.077.766

7.019.077.766

35.055.069.246

3

Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi

7.077.443.604

7.218.992.476

7.363.372.326

7.510.639.772

7.660.852.568

36.831.300.745

4

Kemampuan Mendanai SSK (APBD Murni) (2-1)

6.892.763.391

6.932.833.269

6.932.541.251

6.932.273.234

6.931.924.634

34.622.335.779

5

Kemampuan Mendanai SSK (Komitmen) (3-1)

6.991.448.816

7.132.747.978

7.276.835.811

7.423.835.240

7.573.699.435

36.398.567.279


18

2.1 Visi Misi Sanitasi

Recommend Documents