BAB II KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS A. Kajian Pustaka 1. Teori Motivasi Teori yang mendasari Wajib Pajak sadar dalam penelitian ini adalah teori motivasi. Adapun beberapa teori motivasi yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Teori Pengaharapan ( Victor Vroom, 1964) Dalam teori ini Vroom menyatakan bahwa dorongan seseorang melakukan tindakan keyakinan bahwa usaha yang dilakukan seseorang akan mengahsilkan prestasi yang diharapkan, justru faktor yang berpengaruh terhadap perlakuan seseorang. Semakin besar sebuah prestasi membuahkan hasil, makin besar pula kemungkinan seseorang mencoba berprilaku untuk mencapai prestasi yang tinggi. Adapun 2 (dua) jenis penghargaan dalam teori ini yaitu Effort Performance Expectancy dan Performance Outcome Expectation. Effort Performance Expectancy adalah persepsi seseorang terhadap usaha untuk mencapai prestasi tertentu berikut kemungkinan konsekuensinya. Sedangkan Performance Outcome Expectation adalah setiap prestasi akan dihubungkan dengan konsekuensi tertentu baik positif (imbalan) maupun negative (hukuman). b. Teori Goal Setting (Edwin A. Locke)
7 http://digilib.mercubuana.ac.id/z
8
A.Locke menyatakan bahwa perilaku seseorang sangat ditentukan oleh tujuan yang dikehendaki dan keinginankeinginan.
Pemahaman
seseorang
terhadap
tujuan
yang
dikendaki sangat penting pada goal setting theory. Adapun tujuan yang dikehendaki disimbilkan dalam beberapa atribut antara lain adalah Goal Specifity yaitu ukuran kuantitatif. Sedangkan Goal Difficulty adalah tingkat kesulitan pencapaian tujuan. Dan Goal Intensity adalah proses penetapan tujuan. 2. Definisi Pajak Definisi pajak menurut UU KUP No.28 tahun 2007: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undangundang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi Muhammad Djafar Saidi, dalam bukunya “Pembaharuan Hukum Pajak” (2007:25), mendefinisikan pajak yaitu: Pajak adalah perikatan yang timbul karena Undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk membayar sejumlah uang kepada kas negara yang dipaksakan, tanpa mendapatkan suatu imbalan yang secara langsung dapat ditujukan, yang digunakan untuk membiayai
http://digilib.mercubuana.ac.id/z
9
pengeluaran-pengeluaran negara (rutin dan pembangunan) dan yang digunakan sebagai alat (pendorong atau penghambat) untuk mencapai tujuan diluar bidang keuangan negara. Definisi pajak menurut Soeparman Soemahamidjaja yaitu: Pajak adalah iuran wajib, berupa uang dan barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi
barang-barang
dan
jasa
kolektif
dalam
mencapai
kesejahteraan umum. Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib yang ditetapkan oleh undang-undang untuk dibayarkan kepada kas negara tanpa mendapatkan suatu imbalan yang secara langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti pembangunan negara. Fungsi pajak menurut Mardiasmo: a. Sebagai sumber keuangan negara (budgetair) Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Dalam fungsi ini pungutan pajak bertujuan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara baik untuk pengeluaran rutin dalam melaksanakan mekanisme pemerintahan maupun pengeluaran untuk membiayai pembangunan.
http://digilib.mercubuana.ac.id/z
10
b. Fungsi mengatur (regularend) Sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah
dalam
bidang
sosial
dan
ekonomi.
Pada
perekonomian, pengaturan pajak memberikan dorongan kepada pengusaha
untuk
memperbesar
produksinya,dapat
juga
memberikan keringanan atau pembesaran pajak pada para penabung dengan maksud menarik uang dari masyarakat dan mengeluarkannya kesektor produktif. Dengan adanya industri baru maka dapat menampung tenaga kerja yang lebih baik, sehingga pengangguran berkurang dan pemerataan pendapatan akan dapat terlaksana untuk mencapai keadilan sosial ekonomi dalam masyarakat. 3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) a. Sejarah Pajak Bumi dan Bangunan Sebelum lahirnya Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia telah ada IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah), akan tetapi landasan hukum IPEDA kurang jelas selain itu banyak pungutan lainnya dengan objek pajak yang sama yaitu tanah dan bangunan akan tetapi memberatkan masyarakat, seperti pajak rumah tangga, pajak kekayaan, pajak jalan, pajak hasil bumi, dan lain-lain. Oleh karena itu dikeluarkanlah Undang-Undang nomor 12 tahun 1985 yang mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan disempurnakan dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 1994.
http://digilib.mercubuana.ac.id/z
11
b. Pajak Bumi dan Bangunan 1) Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Pengertian bumi adalah permukaan dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Pengertian bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah: a) b) c) d) e) f) g) h)
Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kelompok bangunan Jalan tol Kolam renang Pagar mewah Tempat olahraga Galangan kapal, dermaga Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak Fasilitas lain yang memberikan manfaat
2) Objek Pajk Bumi dan Bangunan a) Yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bnagunan adalah bumi dan atau bangunan. b) Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan
sebagai
pedoman,
serta
untuk
memudahkan
perhitungan pajak yang terhutang. Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperlukan faktorfaktor sebagai berikut: 1) 2) 3) 4)
Letak Peruntukan Pemanfaatan Kondisi lingkungan dan lain-lain
http://digilib.mercubuana.ac.id/z
12
Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperlukan faktor-faktor sebagai berikut: 1) 2) 3) 4)
Bahan yang digunakan Rekayasa Letak Kondisi lingkungan dan lain-lain
c) Pengecualian Objek Pajak Objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan adalah objek pajak yang : 1) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak mencari keuntungan: a. b. c. d. e.
Dibidang ibadah, contoh: Masjid, Gereja, Wihara, Pura. Dibidang kesehatan, contoh: rumah sakit. Dibidang pendidikan, contoh: madrasah, sekolah. Dibidang sosial, contoh: panyi asuhan. Dibidang kebudayaan, contoh: musium.
2) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu. 3) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, tanah negara yang belum dikenai suatu hak. 4) Digunakan untuk perwakilan diplomat. 5) Digunakan
oleh
badan
atau
perwakilan
organisasi
internasional yang ditentukan oleh Mentri Keuangan.
http://digilib.mercubuana.ac.id/z
13
3) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Subjek pajak sebagaimana dimaksud diatas yang dikenakan kewajiban menjadi wajib pajak. Dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata adalah: a. Mempunyai suatu hak atas bumi dan bangunan b. Memperoleh manfaat atas bumi c. Memiliki, menguasai bangunan d. Memperoleh manfaat atas bangunan Yang dimaksud dengan orang adalah orang pribadi atau perseorangan, Badan merupakan badan usaha dengn nama atau dalam bentuk apapun termasuk yang berbentuk: a. Perseroan Terbatas b. Perseroan Komanditer c. Perseroan lainnya d. BUMN dan BUMD dengan dan dalam bentuk apapun e. Persekutuan f. Perkumpulan lainnya g. Firma h. Koperasi i. Yayasan atau organisasi yang sejenis j. Lembaga k. Dana pensiun l. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
http://digilib.mercubuana.ac.id/z
14
4. Kepatuhan dalam Membayar PBB Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan dapat diartikan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Salah satu cara untuk mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan yaitu dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak yaitu: a) Faktor pendidikan wajib pajak, yang meliputi pendidikan formal dan pengetahuan pajak. b) Faktor pendapatan wajib pajak, yang meliputi besarnya pendapatan bersih wajib pajak dari pekerjaan pokok dan sampingannya, serta jumlah anggota keluarga yang masih harus dibiayai. c) Faktor pelayanan aparatur pajak, disaat pelayanan penyampaian informasi, pelayanan pembayaran, maupun pelayanan keberatan dan penyaranan. d) Faktor penegakan hukum pajak, yang terdiri dari sanksi-sanksi keadilan
dalam
penentuan
jumlah
pengawasan dan pemeriksaan.
http://digilib.mercubuana.ac.id/z
pajak
yang
dipungut,
15
e) Faktor sosialisasi, diantaranya pelaksanaan sosialisasi dan media sosialisasi. Kepatuhan pajak terbagi menjadi dua macam, yaitu: a) Kepatuhan formal, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai ketentuan undnagundang perpajakan. b) Kepatuhan material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakkatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Kepatuhan wajib pajak diatur oleh Keputusan Menteri Keuangan nomor 544/KMK.04/2000, kriteria wajib pajak patuh adalah: 1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir. 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahu terakhir. 4) Dalam dua tahun terakhir menyelenggrakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak dilakukan pemeriksaan, korelasi pada
http://digilib.mercubuana.ac.id/z
16
pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%. 5) Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. 5. Pengetahuan Pajak Pengetahuan masayarakat akan perpajakan masih sangat kurang. Hal ini dikarenakan belum masuknya pengetahuan pajak dalma kurikulum pendidikan nasional dari bangku sekolah dasar hingga perguruan tinggi ang dimulai dari pengenalan hingga penguasaan materi sebagai pelajaran wajib dianggap sebagai titik awal masalah penyebab ketidaktahuan masyarakat akan pengetahuan pajak, sehingga menyebabkan ketidakpedulian mereka terhadap pajak dan akhirnya negara dan masyarakat itu sendiri yang akan dirugikan. Konsep pengetahuan pajak menurut Rahayu (2010:139) yaitu wajib pajak harus meliputi pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. Wajib pajak yang mengetahui fungsi pajak dan peran pajak untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mereka cenderung tidk ragu terhadap perkara mengenai unsur pajak yang sifatnya memaksa. Mereka secara sadar diri akan patuh membayar pajak malaui
http://digilib.mercubuana.ac.id/z
17
sistem dan peraturan yang berlaku, karena telah mengetahui bagaimana alur penerimaan pajak tersebut akan berjalan hingga manfaat membayar pajak tersebut dapat dirasakannya meskipun secara tidak langsung. Dalam penelitian ini yang dimaksud pengetahuan pajak antara lain adalah sejauh mana wajib pajak mengetahui fungsi PBB sebagai salah satu sumber pendapatan negara. 6. Pendapatan Wajib Pajak Pendapatan wajib pajak adalah tingkat besarnya pendapatan wajib pajak sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB. Item dari pendapatan wajib pajak adalah besarnya jumlah PBB yang harus dibayar, besarnya penghasilan yang diterima setiap bulannya. Penghasilan wajib pajak sebagai objek pajak dalam pajak penghasilan sangat terkait dengan besarnya pajak terhutang. Disamping itu tingkat penghasilan juga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya. Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan, maka salah satu yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah tingkat penghasilan. 7. Kesadaran Wajib Pajak Kesadaran wajib pajak merupakan kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaaan wajib pajak memberikan kontribusi
http://digilib.mercubuana.ac.id/z
18
dana untuk pelaksanaan perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah. Kesadaran wajib pajak berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan diantaranya: 1. Sebagai orang yang memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan wajib pajak memiliki kewajiban dalam membayar pajak atas objek pajak yang mereka miliki/manfaatkan. 2. Wajib pajak sadar bahwa pajak merupakan sumber pendapatan daerah, jadi sebagai warga negara yang merupakan bagian dari sebuah daerah kesadaran membayar pajak juga dapat diartikan kesadaran untuk turut serta dalam pembangunan daerah. Meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak juga tergantung dari cara pemerintah memberikan penerangan dan pelayanan kepada masyarakat sebagai wajibpajak agar pandangan yang keliru tentang arti dan fungsi pajak dapat dihilangkan. 8. Penelitian Terdahulu Dalam berbagai penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu, banyaknya penelitian yang tidak konsisten. Berikut ini peneliti akan tunjukan hasil penelitian terdahulu dengan menggunakan tabel mengenai variabel dependennya kepatuhan dalam membayar PBB dan variabel independennya pengetahuan, pemdapatan dan kesadaran wajib pajak. Berikut penelitian terhadulu yang disudah diolah oleh peneliti sesuai dengan penelitian-pemnelitian terdahulu:
http://digilib.mercubuana.ac.id/z
19
No
Nama Pengarang (Tahun)
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
Judul
1
Banyu Ageng Wahyu Utomo (2011)
Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan
2
Khoirul Musthofa (2011)
3
Imaniyah, Nur & Bestari Dwi Handayan (2008)
4
Muhammad Sairi (2014)
Pengaruh Penghasilan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membangun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Tembalang Semarang Tahun 2009. Pengaruh Penghasilan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB di Kelurahan Tegalrejo Kota Pekalongan Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah Di Kabupaten Probolinggo
Variabel Independen & variabel Dependen Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak.
Hasil penelitian
Sikap wajib pajak berpengaruh Kesadaran wajib pajakberpengaruh Pengetahuan perpajakan berpengaruh
Penghasilan, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak
Penghasilan wajib pajak berpengaruh Kesadaran wajib pajak berpengaruh
Pendapatan , pengetahuan pajak , wajib pajak kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak.
Pendapatan wajib pajak berpengaruh Pengetahuan perpajakan berpengaruh
http://digilib.mercubuana.ac.id/z
Sikap wajib pajak berpengaruh Kesadaran wajib pajak berpengaruh Pengetahuan perpajakan berpengaruh
20
5
Johan Yusnidar (2014)
Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
SPPT, Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak
6
Rinta Mulia Pengaruh Persepsi Dewinta Pelaksanakan Sensus (2012) Pajak Nasional dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Robert Pengaruh Sanksi, Saputra Kesadaran Perpajakan, (2015) Dan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajibpajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Kabupaten Pasaman) Eken Pengaruh Pelayanan, Patmasari1, Sanksi, Sistem Trimurti2, Perpajakan Kesadaran Suhendro3 Wajib Pajak, Terhadap (2016) Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Tirtosuworo, Giriwoyo, Wonogiri Siti Fatimah Pengaruh Sanksi Pajak (2014) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Wilayah Kecamatan Benowo Kota Surabaya
Persepsi pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, kesadaran perpajakan, Kepatuhan wajib pajak
7
8
9
SPPT berpengaruh Pengetahuan perpajakan berpengaruh Kualitas Pelayanan berpengaruh Kesadaran berpengaruh Sanksi berpengaruh Persepsi pelaksanaan Sensus Pajak Nasional berpengaruh Kesadaran perpajakan berpengaruh
Sanksi, Kesadaran, Kualitas dan Kepatuhan WPBB.
Sanksi pajak berpengaruh Kesadaran perpajakan pajak berpengaruh Kualitas pelayanan pajak berpengaruh
kesadaran, pelayanan, sanksi, sistem perpajakan, dan kepatuhan pajak
Kesadaran perpajakan pajak berpengaruh Sanksi pajak tidak berpengaruh Sistem perpajakan tidak berpengaruh
Sanksi Pajak, kepatuhan, dan PBB
Sanksi pajak berpengaruh
http://digilib.mercubuana.ac.id/z
21
10
Hananto Dhony Samudra (2015)
Pengaruh Sppt, Sanksi, Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan
Wajib Pajak Kepatuhan, Penghasilan Wajib Pajak, Hukuman, Pemberitahuan pajak karena
SPPT berpengaruh Pendaptan perpajakan berpengaruh
B. Rerangka Pemikiran Berdasarkan
tabel
2.1
penelitian terdahulu,
peneliti
akan
melakukan penelitian mengenai pengetahuan, pendapatan dan kesadran wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar PBB. Berikut susan rerangka pemikiran: Pengetahuan H1 Wajib Pajak Pendaptan
Kepatuhan H2
Wajib Pajak Kesadaran
dalam Membayar PBB
H3
Wajib Pajak Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran
http://digilib.mercubuana.ac.id/z
22
C. Hipotesis Pengaruh Pengetahuan
Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan dalam
Membayar PBB Johan Kusnindar (2014) menyatakan bahawa pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar PBB. Hal ini timbul dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. H1: Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan dalam Membayar PBB Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan dalam Membayar PBB Koentarto (2013) menyatakan bahwa pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalm membayar PBB. Hal ini dikarenakan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan, maka salah satu yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah tingkat penghasilan. H2: Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan dalam Membayar PBB Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan dalam Membayar PBB Muhammad Sairi (2014) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar PBB. Kesadaran membayar pajak sangat mungkin dikaitkan dengan kepatuhan membayar
http://digilib.mercubuana.ac.id/z
23
pajak, karena kesadran itu sendiri muncul dari adanya motivasi wajib pajak. H3: Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan dalam Membayar PBB
http://digilib.mercubuana.ac.id/z
