BAB II KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS A. TEORI AGENSI Didalam teori ini memberitahukan mengenai bagaimana terjadinya konflik kepentingan antara prinsipal (perusahaan) dengan agen. Seperti yang tertulis dalam buku Teori Akuntansi (2007: 186) ditulis oleh Ahmed Riahi Belkaoui terdapat pendapat dari Fama mengatakan bahwa : “Hasilnya, perusahaan dipandang sebagai suatu tim individu-individu yang anggotanya bertindak atas kepentingannya sendiri tetapi menyadari bahwa nasib mereka memiliki ketergantungan pada keberhasilan dari tim dalam berkompetisi dengan tim lain” Sedangkan menurut Robert N. Anthony dan Vijay Govindarajan dalam bukunya
berjudul
Sistem
Pengendalian
Manajemen
(2012:
269)
mengungkapkan yaitu :
“Hubungan agensi ada ketika salah satu pihak (prinsipal) menyewa pihak lain (agen) untuk melaksanakan suatu jasa dan, dalam melakukan hal itu, mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agen tersebut. Dalam suatu korporasi, pemegang saham merupakan prinsipal dan CEO adalah agen mereka” Pendapat lainnya lahir dari Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti dalam bukunya Dasar-Dasar Manajemen Keuangan (2010: 10) mengatakan yaitu : “Masalah keagenan (agency problems) muncul dalam dua bentuk yaitu antara pemilik perusahaan (principals) dengan pihak manajemen (agent), dan antara pemegang saham dengan pemegang obligasi. Tujuan normatif pengambilan keputusan keuangan perusahaan menyatakan bahwa keputusan diambil untuk memaksimumkan kemakmuran pemilik perusahaan”
11
12
Berbeda dengan pandangan dari Farah Margaretha dalam bukunya yang berjudul Investasi dan Sumber Dana Jangka Pendek
(2006 : 4) menulis
sebagai berikut : “Agency relationship adalah suatu kontrak yang satu atau beberapa orang (pemberi kerja) mempekerjakan orang lain (agen) untuk melaksanakan sejumlah jasa dan mendelegasikan wewenang untuk mengambil keputusan kepada agen tersebut” Lebih jelas lagi mengenai teori agensi diterangkan dalam buku yang berjudul Teori Keuangan dan Pasar Modal (2007: 10) yang ditulis oleh Zaenal Arifin mengatakan bahwa : “Jensen dan Meckling (1976) adalah orang pertama yang memasukkan manusia dalam model yang terpadu tentang perilaku perusahaan. Dalam model tersebut, perusahaan digambarkan sebagai kumpulan kontrak antar pihak-pihak yang berinteraksi di dalam perusahaan (stakeholders). Masing-masing pihak akan bertindak sesuai dengan kepentingannya sendiri-sendiri sehingga akan muncul kepentingan-kepentingan yang saling berlawanan”
Dari uraian yang telah dijelaskan oleh beberapa para ahli yang ditulis hampir dapat dipastikan bahwa masing-masing jabatan yang ada dalam posisi perusahaan akan berusaha untuk mementingkan dirinya masing-masing (manajemen) begitu juga sebaliknya pemilik perusahaan
juga akan
mementingkan keuntungan sebesar-besarnya bagi dirinya. Pihak manajemen sebagai agen dan pemilik perusahaan yang sebagai prinsipal mempunyai tanggung jawab yang berbeda-beda. Manajemen akan berperan dalam melakukan penyusunan laporan keuangan berdasarkan
13
ketentuan standar akuntansi keuangan (PSAK) dan bertanggung jawab atas keakuratan isi dari informasi yang diberikan. Atas laporan keuangan ini yang dibuat oleh manajemen akan dilaporkan kepada
pemilik
perusahaan
(prinsipal)
sebagai
bentuk
kinerja
dan
perkembangan bisnis dari entitas tersebut. Jika laporan keuangan yang disajikan salah saji yang material maka akan mempengaruhi pembagian deviden yang akan diterima oleh pemilik perusahaan juga pengambilan keputusan dari pihak lainnya seperti bank, leasing dan lain-lain. Prinsip ini juga berlaku dalam perusahaan asuransi dalam menjalankan operasional sehari-hari dimana terdapat banyak para agen untuk dapat memenuhi tugas dan tanggung jawabnya.
B. DEFINISI ASURANSI Berikut beberapa pengertian asuransi dari para ahli asuransi yaitu : Menurut pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Republik Indonesia yang ditulis kembali oleh Sentosa Sembiring dalam bukunya berjudul Hukum Asuransi (2014: 17) adalah : “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, di mana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan kerugian, atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, yang akan dapat diderita olehnya karena suatu kejadian yang tidak pasti” Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian yang ditulis kembali oleh Zian Farodis dalam bukunya berjudul Buku Pintar Asuransi (2014: 11) mengungkapkan bahwa :
14
“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih. Dalam konteks ini, pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi guna memberikan penggantian pada tertanggung yang disebabkan oleh kerugian yang dialaminya, semisal berupa kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang dimungkinkan akan dialami oleh pihak tertanggung yang disebabkan oleh berbagai macam peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran didasarkan pada meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan” Lain halnya dengan tokoh Mark R. Green di dalam Buku Pintar Asuransi (2014: 13) ditulis oleh Zian Farodis mengungkapkan, “Asuransi merupakan suatu lembaga ekonomi yang bertujuan guna mengurangi risiko dengan cara mengkombinasikan dalam suatu pengelolaan” Dari beberapa teori yang telah diuraikan diatas maka asuransi dapat diartikan program atau perencanaan atas penanggulangan kerugian yang dialami oleh individu, baik keselamatan diri sendiri atau harta miliknya tanpa ada unsur sengaja atau datang secara tiba-tiba.
C. BENTUK USAHA PERASURANSIAN Usaha perasuransian di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Usaha Perasuransian (UUUP) pasal 7 yang ditulis ulang oleh Sentosa Sembiring dalam bukunya Hukum Asuransi (2014: 156) menerangkan bahwa : “Usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perusahaan perseroan (PERSERO), koperasi dan usaha bersama (Mutual). Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, usaha konsultan aktuaria dan usaha agen asuransi dapat dilakukan oleh perusahaan perorangan” Menurut Abbas Salim dalam bukunya berjudul Asuransi dan Manajemen Risiko (2007: 143) mengukapkan, “Bentuk organisasi perusahaan asuransi
15
dapat kita lihat dari dua faktor yaitu perusahaan swasta terdiri dari Stock Company, Mutual Company dan perusahaan negara” Oleh karena itu, dalam mendirikan usaha perasuransian di Indonesia harus berupa badan hukum yang resmi dan tidak mudah untuk mendirikan perusahaan asuransi begitu saja karena diatur oleh Undang-Undang Usaha Perasuransian. Masyarakat yang akan melimpahkan risiko kepada perusahaan asuransi sebagai calon tertanggung tidak perlu lagi khawatir atau tidak percaya akan manfaat yang akan diberikan oleh perusahaan asuransi atau disebut penanggung. Ini terbukti dengan program pemerintah yang pada pertengahan tahun 2014 telah melakukan penggabungan perusahaan asuransi sosial milik pemerintah yaitu Taspen, Jamsostek, Askes menjadi Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) sebagai wujud program pemerintah menuju Kartu Indonesia Sehat (KIS).
D. JENIS-JENIS ASURANSI Menurut Abdul Khafi Syatra dalam bukunya Mau Jadi Agen Asuransi Hebat ? (2011: 37) membagi asuransi menjadi beberapa bagian yaitu : “Bahwa pada dasarnya pembagian asuransi itu dapat digolongkan menjadi dua, yaitu asuransi tolong menolong dan asuransi dengan pembagian tetap. Namun, apabila dilihat dari segi objeknya, asuransi dapat diperinci lagi bentuk-bentuknya menjadi tiga golongan, asuransi kerugian, asuransi jiwa dan asuransi beasiswa” Pendapat lain mengenai pembagian jenis asuransi yang ditulis oleh Zian Farodis dalam bukunya berjudul Buku Pintar Asuransi (2014: 57)
16
diungkapkan, “Secara garis besar, ada tiga bentuk klasifikasi jenis usaha perasuransian, yaitu asuransi kerugian, asuransi jiwa serta reasuransi” Perbedaan pandangan sedikit mengenai jenis-jenis usaha perasuransian yang telah diuraikan diatas. Telah melahirkan usaha perasuransian yang biasa dikenal dengan sebutan perusahaan asuransi konvensional dan mulai berkembangnya jenis usaha asuransi yang berdasarkan hukum dagang islam yang disebut dengan asuransi syariah.
E. FUNGSI-FUNGSI ASURANSI Diambil dari Abdul Khafi Syatra dalam bukunya berjudul Mau Jadi Asuransi Hebat ? (2011: 30) dibagi menjadi beberapa bagian yaitu “Segi ekonomi, hukum, tata niaga, kemasyarakatan, dan matematis”. 1. Segi Ekonomi Asuransi dapat mengurangi ketidakpastian hasil usaha yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan, dalam rangka memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan. 2. Segi Hukum Asuransi dapat memindahkan risiko yang dihadapi oleh suatu objek atau suatu kegiatan bisnis kepada pihak lain. 3. Segi Tata Niaga Dari segi tata niaga, asuransi akan membagi risiko yang dihadapi kepada semua peserta program asuransi, yaitu dengan cara memindahkan risiko dari individu atau perusahaan ke lembaga keuangan yang bergerak
17
dalam pengelolaan risiko (perusahaan asuransi), yang akan membagi risiko kepada seluruh peserta asuransi yang ditangganinya. Pendapat lain menurut Herman Darmawi dalam bukunya berjudul Management Asuransi (Cetakan pertama 2000: 5-11) sebagai berikut “Asuransi Melindungi Risiko Investasi, Asuransi Sebagai Sumber Dana Investasi, Asuransi untuk Melengkapi Pesyaratan Kredit, Asuransi dapat Mengurangi Kekhawatiran, Asuransi Mengurangi Biaya Modal, Asuransi Menjamin Kestabilan Perusahaan, Asuransi Dapat Meratakan Keuntungan, Asuransi Dapat Menyediakan Layanan Profesional, Asuransi Mendorong Usaha Pencegahan Kerugian, Asuransi Membantu Pemeliharaan Kesehatan” F. PRINSIP-PRINSIP ASURANSI Dalam melakukan usaha perasuransian terdapat beberapa prinsip yang dipegang oleh banyak perusahaan asuransi dikutip dari Khotibul Umam dalam bukunya berjudul Memahami dan Memilih Produk Asuransi (2011: 9) diantaranya : 1. Insurable Interest (Kepentingan yang dipertanggungkan) Adalah kepentingan yang ada pada pemilik atas objek atau barang yang dipertanggungkan apabila terjadi kerugian misalnya kebakaran. Jadi barang atau objek pertanggungan harus benar-benar dimiliki oleh pemilik tersebut bukan barang atau objek kepemilikan orang lain. 2. Utmost Good Faith (Kejujuran Sempurna) Tertanggung atau orang yang memberikan objek pertanggungan tertentu kepada perusahaan asuransi (penanggung) berkewajiban memberitahukan sejelas-jelasnya mengenai fakta-fakta yang penting yang berkaitan dengan objek yang diasuransikan.
18
3. Indemnity (Indemnitas) Perusahaan asuransi akan memberikan ganti rugi untuk mengembalikan posisi keuangan tertanggung setelah terjadi kerugian sama dengan sesaat sebelum terjadi kerugian. 4. Subrogation (Subrogasi) Prinsip subrogasi diatur dalam pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yaitu : “Apabila seorang penanggung telah membayar ganti rugi sepenuhnya kepada tertanggung, maka penanggung akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam segala hal untuk menuntut pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian pada tertanggung” 5. Contribution (Kontribusi) Tertanggung dapat saja mengasuransikan harta benda yang sama pada beberapa perusahaan asuransi. Namun bila terjadi kerugian atas objek yang diasuransikan maka secara otomatis berlaku prinsip kontribusi. 6. Proximate Cause (Kausa Proksimal) Apabila kepentingan yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan, maka pertama-tama perusahaan asuransi akan mencari sebab-sebab yang aktif dan efisien yang menggerakan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus sehingga pada akhirnya terjadinya musibah atau kecelakaan tersebut. Keenam prinsip asuransi ini berlaku diseluruh perusahaan asuransi dalam negeri maupun yang ada di luar negeri dan menjadi dasar dalam melakukan
19
perikatan perjanjian antara tertanggung dengan penanggung bila terjadi perselisihan atau ketidaksesuain di lapangan. G. PRINSIP-PRINSIP AKUNTANSI Prinsip-prinsip akuntansi ditulis oleh Lili M. Sadeli dalam bukunya berjudul Dasar-Dasar Akuntansi (2009: 8-9) menerangkan bahwa : 1. Konsep Kesatuan Usaha (Business Entity Concept) Akuntansi berlaku untuk suatu unit ekonomi tertentu. Hal ini berarti bahwa transaksi-transaksi dalam setiap unit ekonomi akan dicatat dalam unit ekonomi lain. Unit ekonomi tersebut bisa berupa perusahaan-perusahaan yang mencari keuntungan, badan-badan pemerintah dan lain-lain. 2. Transaksi dan Nilainya Transaksi adalah kejadian ekonomi yang menyangkut suatu unit ekonomi dan memerlukan pencatatan. Sebagai contoh adalah penjualan barang dagangan secara kredit. Transaksi tadi akan menimbulkan pendapatan (revenue) yang harus dicatat pada saat itu juga, meskipun uangnya (dari hasil penjualan tersebut) belum diterima dan di pihak lain akan timbul piutang dagang (accounts receivable).
20
3. Prinsip Keseimbangan Akuntansi Akuntansi mencatat perubahan yang menyangkut ketiga unsur pokok persamaan akuntansi, yaitu harta,utang dan modal. Hubungan antara ketiga unsur pokok tersebut dapat dilihat dari persamaan akuntansi dengan mempelajari berbagai jenis transaksi.
Dapat dirumuskan persamaan akuntansi menjadi : HARTA = UTANG + MODAL H. PENERAPAN PENDAPATAN PREMI MENURUT PSAK 1. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.28 Tahun 2012 a. Pengakuan Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 28 tahun 2012 paragrap 26 dan 27 menjelaskan mengenai pengertian pendapatan premi yaitu : “Premi yang diperoleh sehubungan dengan kontrak asuransi dan reasuransi diakui sebagai pendapatan selama periode polis (kontrak) berdasarkan proporsi jumlah proteksi yang diberikan. Dalam hal periode polis berbeda secara signifikan dengan periode risiko (misalnya pada penutupan jenis pertanggungan asuransi konstruksi), maka seluruh premi yang diperoleh tersebut diakui sebagai pendapatan selama periode risiko, kecuali sebagaimana diatur dalam paragraf 27. Apabila jumlah premi masih dapat disesuaikan, misalnya premi ditentukan pada akhir kontrak atau premi disesuaikan pada akhir kontrak berdasarkan nilai pertanggungan, maka pendapatan premi diakui sebagai berikut: Apabila jumlah premi dapat diestimasi secara layak, maka pendapatan premi diakui selama periode kontrak dan estimasi jumlah premi tersebut disesuaikan setiap periode untuk mencerminkan jumlah premi yang sebenarnya. Apabila jumlah premi tidak dapat diestimasi secara layak, maka premi diperlakukan dengan menggunakan metode uang muka (deposit method) sampai jumlah premi dapat diestimasi secara layak.”
21
Sedangkan pengertian premi dari tanggapan Zian Farodis dalam bukunya berjudul Buku Pintar Asuransi (2014 :26) mengungkapkan : “Premi merupakan suatu prestasi yang diberikan oleh pihak tertanggung kepada pihak penanggung atas jasa yang telah diberikan oleh pihak penanggung untuk mengambil alih risiko. Premi merupakan kewajiban pokok yang keberadaannya harus dipenuhi oleh tertanggung”
Dari pengertian yang diberikan diatas dapat diartikan pendapatan premi adalah sejumlah uang yang diberikan oleh tertanggung kepada penanggung yang dihitung berdasarkan nilai objek yang dipertanggungkan dengan persentase tertentu sebagai imbalan atas pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung.
Hal ini sebagai salah satu syarat telah terjadi perpindahan risiko dari tertanggung kepada penanggung dan dasar dalam pembuatan penutupan polis produk asuransi tertentu. b. Pengukuran Sementara dalam paragraf lainnya mengatur tentang premi yang belum merupakan pendapatan dari kontrak jangka pendek ditentukan sebagai berikut : 1) Secara agregrat tanpa memperhatikan tanggal penutupannya dan besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari jumlah premi untuk setiap jenis pertanggungan asuransi atau.
22
2) Secara individual dari setiap pertanggungan dan besarnya premi yang belum merupakan pendapatan ditetapkan secara propotional dengan jumlah proteksi yang diberikan, selama periode kontrak atau periode risiko, konsisten dengan pengakuan pendapatan premi sebagaimana dijelaskan paragraf sebelumnya. c. Pengungkapan Hal-hal berikut diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan diantaranya : 1) Kebijakan akuntansi mengenai pengakuan pendapatan premi dan penentuan premi yang belum merupakan pendapatan, transaksi reasuransi termasuk sifat, tujuan, dan dampak transaksi reasuransi tersebut terhadap operasi entitas, pengakuan beban klaim dan penentuan estimasi klaim. 2) Piutang premi dari penutupan polis bersama yang pada saat bersamaan menimbulkan utang premi kepada entitas anggota penutupan polis bersama. 3) Jumlah premi jangka panjang yang belum diperhitungkan sebagai premi bruto.
23
2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.62 Tahun 2012 Dewan standar akuntansi seperti yang ditulis dalam buku PSAK 62 terbitan dari Ikatan Akuntan Indonesia merupakan adopsi dari IFRS 4 mengenai kontak asuransi tetapi tidak seluruhnya diadopsi sepenuhnya dikarenakan tidak mengakur pengakuan dan pengukuran pada kontrak asuransi dikarenakan sudah diatur dalam PSAK lainnya. Isi dari PSAK 62 (2012) ini bila diringkas maka akan memberikan peraturan diantaranya : a. Pada beberapa kontrak asuransi mengandung baik komponen deposit maupun komponen asuransi, insurer disyaratkan untuk memisahkan komponen asuransi. Namun, pemisahan ini tidak diharuskan bagi insurer yang tidak dapat mengukur komponen deposit secara terpisah sesuai persayaratan. b. Mensyaratkan insurer untuk melakukan tes kecukupan liabilitas atas kontrak asuransi. Insurer menilai setiap akhir periode pelaporan apakah liabilitas yang diakui telah mencukupi dengan menggunakan estimasi kini atas arus kas masa depan terkait dengan kontrak asuransi. Jika penilaian tersebut menunjukkan bahwa nilai tercatat liabilitas asuransi tidak mencukupi dibandingkan dengan estimasi kas masa depan, maka seluruh kekurangan diakui dalam laba rugi.
24
3. International Financial Reporting Standars No.4 Tahun 2012 IFRS 4 (Empat) berlaku di luar negeri yang membahas tentang kontrak asuransi. Dasar ini yang menjadi acuan dalam pembuatan PSAK 62 yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia dengan beberapa perubahan yang disesuaikan dengan PSAK lainnya. Menurut Hennie van Greuning yang diterjemahkan oleh Edward Tanujaya
dalam
bukunya
berjudul
Standar
Pelaporan
Keuangan
International, Pedoman Praktis (2005 :130) mengatakan bahwa : “Suatu perusahaan asuransi harus mengungkapkan informasi berikut dalam laporan keuangannya untuk mengidentifikasikan dan menjelaskan jumlah yang timbul dari kontrak asuransi : a. Kebijakan akuntansi untuk kontrak asuransi dan aktiva, kewajiban, pendapatan, dan beban terkait b. Pengakuan aktiva, kewajiban, pendapatan, dan beban c. Arus kas dengan metode langsung-opsional” Menurut Bruce Mackenzie dkk dalam bukunya Interpretation and Application of IFRS bertulisan bahasa inggris (2012 :864) menjelaskan kontrak asuransi yaitu : “An insurance contract is an arrangement under which one party (the insurer) accepts significant insurance risk by agreeing witg another party (the policyholder) to compensate the policyholder or other beneficiary if a specified uncertain future event adversely affects the policyholder” Jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia maka dapat diartikan kontrak asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dengan
25
perusahaan reasuransi untuk menerima risiko yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan memberikan ganti rugi berdasarkan polis asuransi yang telah dibuat. Pengakuan atas pendapatan atas jasa terjadi ketika hasil transaksi dapat diestimasi secara andal dimana biaya dan pendapatan diakui menurut tahaptahap penyelesaian pada tanggal neraca apabila hasil transaksi tidak dapat dietimasi secara andal, biaya kontak yang dapat dipulihkan akan menentukan sejauh mana pendapatan diakui.
I. ELEMEN LAPORAN KEUANGAN Terdapat sepuluh elemen-elemen laporan keuangan yang terdapat dalam suatu laporan keuangan menurut Financial Accounting Standard Board (FASB) atau Standar Financial Accounting Concept (SFAC) No.2 yang diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia disebutkan : 1.
Aset
2.
Kewajiban
3.
Ekuitas
4.
Investasi Kepada Pemilik
5.
Distribusi Kepada Pemilik
6.
Biaya
7.
Laba Komperhensif
8.
Pendapatan
9.
Keuntungan
10.
Kerugian
26
Elemen ini dapat dimasukan kedalam kelompok beberapa laporan dalam laporan keuangan. Laporan Neraca atau Posisi Keuangan terdiri dari Aset, Kewajiban, Ekuitas. Laporan Perubahan Modal terdiri dari Distribusi kepada pemilik, Laba Komperhensif, Investasi kepada pemilik sedangkan Laporan Laba Rugi terdiri dari Pendapatan, Beban, Keuntungan dan Kerugian. Segala bentuk perusahaan baik perusahaan dagang, perusahaan jasa dan peusahaan manufaktur yang berdiri di Indonesia menggunakan elemen-elemen ini dalam penyusunan laporan keuangan yang disusun dalam periode tertentu.
J. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU Kajian penelitian yang terdahulu juga menjadi bahan masukan untuk melakukan penelitian selanjutnya diantaranya adalah : Tugiyono (2008) dengan judul Evaluasi Pengendalian Intern atas Pendapatan Premi pada PT Alianz memberikan kesimpulan pengendalian internal atas siklus pendapatan premi pada PT Asuransi Alianz Indonesia sudah baik namun belum efektif secara maksimal. Tri Widodo (2013) dengan judul Analisis Metode Pengakuan Pendapatan Premi dan Beban serta Laba Perusahaan pada PT Prudential Life Assurance memberikan kesimpulan PT Prudential Life Assurance dalam metode pengakuan pendapatannya yaitu dengan menggunakan accrual basis, dimana pendapatan diakui pada saat realisasinya. Penta Fibriana (2007) dengan judul Analisis Hubungan Beban Promosi dan Pendapatan premi di PT Asuransi Sarijaya memberikan tanggapan yaitu
27
pendapatan premi sepanjang tahun 2003, 2004 dan 2005 pada dasarnya stabil yaitu berkisar 9 sampai dengan 11 milyar rupiah. Pendapatan premi tertinggi terjadi di bulan Juli 2005. Katrina Sinaga (2010) dengan judul Analisis Metode Pengakuan Pendapatan Premi dan Beban Serta Laba Perusahaan pada PT Sun Life Financial Indonesia memberikan gambaran terdapat hubungan antara pendapatan premi, beban dan laba perusahaan. Mury Ekowati Kusumaningrum (2005) dengan judul Analisis Metode Pengakuan Pendapatan Premi dengan Laba Perusahaan pada PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia memberikan hasil penelitian pendapatan utama asuransi jiwa di Indonesia adalah pendapatan premi yang diperoleh dari hasil penjualan polis dan diakui pada saat realisasi pertanggungan.
K. RERANGKA PEMIKIRAN Berdasarkan judul penelitian yang telah dipilih maka penulisan penelitian ini memfokuskan kepada pendapatan dalam perusahaan asuransi khususnya penerimaan pembayaran premi dari tertanggung yang dapat menentukan perkembangan perusahaan asuransi di masa akan datang. Penerimaan premi dari seluruh cabang perusahaan asuransi akan dianalisa mana yang akan memberikan kontribusi yang terbesar bagi perusahaan dan cabang perusahaan asuransi mana yang kontribusi kecil selama periode tertentu. Pengumpulan seluruh penerimaan premi seluruh cabang perusahaan asuransi akan dilaporkan ke kantor pusat untuk dilakukan rekapitulasi.
28
Kemudian data akuntansi yang telah direkapitulasi akan dilakukan jurnal atau pencatatan transaksi yang dilakukan secara sentralisasi (terpusat) oleh departemen akunting yang berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku sesuai dengan bidang usaha asuransi yaitu diatur dalam PSAK 28, PSAK 62 dan disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku tentang batas waktu pelaporan keuangan. Semua proses ini membutuhkan ilmu akuntansi dalam melakukan rekapitulasi data akuntansi atas seluruh transaksi yang ada seperti dikutip dari Sutrisno dalam bukunya berjudul Akuntansi Proses Penyusunan Laporan Keuangan (2006: 1) yaitu : “Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan atas transaksi-transaksi keuangan perusahaan serta interpretasinya sehingga perkembangan perusahaan bisa diikuti dari waktu ke waktu” Secara sederhana dapat digambarkan proses akuntansi sebagai berikut :
Proses Pencatatan
Proses Penggolongan
Proses Peringkasan
Proses Pelaporan
Bukti Transaksi
Jurnal
Buku Besar
Laporan Keuangan
Gambar 2.1 Proses Akuntansi Sumber : Sutrisno Akuntansi Proses Penyusunan Laporan Keuangan
Untuk mempermudah dalam pemahamanan rerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut :
29
PENDAPATAN PREMI
PSAK/IFRS Gambar 2.2 Rerangka Pemikiran
LAPORAN RUGI/LABA
Terdapat 2 (dua) buah konsep yaitu pendapatan dan laporan keuangan untuk mempersempit agar lebih abstrak maka konstruknya adalah pendapatan premi sedangkan laporan keuangan akan di batasi pada laporan laba rugi dan neraca perusahaan saja. Definisi dari pendapatan menurut Suwardjono dalam bukunya yang berjudul Teori Akuntansi Perekayasaan Laporan Keuangan (2005: 353) adalah : “Penghasilan didefinisikan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal” Sedikit berbeda dengan pendapat dari Ajeng Wind dalam bukunya berjudul Laporan Keuangan PT, CV, Persero (20014 :56) mengatakan : “Pendapatan adalah hasil dari penjualan produk berupa barang atau jasa yang berguna bagi perusahaan. Peningkatan kas (aset) dari pinjaman usaha atau dari penjualan modal tidak memenuhi syarat sebagai pendapatan” Oleh karena itu, pendapatan pada perusahaan asuransi terletak pada penerimaan pembayaran premi dari para tertanggung sebagai bentuk jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi atas pengalihan risiko yang ditanggung berdasarkan perjanjian yang telah dibuat.
30
Sedangkan laporan keuangan menurut Muhammad Nuh dalam bukunya yang berjudul Accounting Principles (2005: 3) yaitu : “Laporan keuangan adalah hasil dari pada proses kegiatan akuntansi selama satu periode yang meliputi pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan dari suatu organisasi” Kegiatan pencatatan dan penggolongan adalah proses yang dilakukan secara rutin dan berulang-ulang setiap kali terjadi transaksi keuangan. Sementara kegiatan pelaporan dan penganalisaan biasanya hanya dilakukan pada waktu tertentu. Data akuntansi berupa voucher didefinisikan menurut Alvin A.Arens et al dalam bukunya Jasa Audit dan Assurance (2011: 147) yaitu : “Voucher biasanya digunakan oleh organisasi untuk menerbitkan pencatatan dan pengendalian secara formal, terutama dengan menyusun setiap transaksi dalam suatu urutan nomor. Voucher biasanya meliputi lembaran kertas atau suatu bundel berisi dokumen terkait, seperti pesanan pembelian, salinan berkas pengepakan, laporan penerimaan dan faktur vendor”
