BAB II KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS A. Kajian Pustaka 1. Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Desa 1.1. Pengertian Akuntabilitas Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2009;21) merupakan konsep yang lebih luas dari stewardship karena mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan akuntabilitas mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang stewardship kepada pemberi tanggung jawab. Teori stewardship yang menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Menurut Ihyaul Ulum (2004;41) akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berupa laporan keuangan disajikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintahan.
9 http://digilib.mercubuana.ac.id/
10
Mardiasmo
(2009;21)
mengungkapkan
bahwa
terwujudnya
akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (kepada masyarakat luas) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (atas pengelolaan dana kepada otoritas lebih tinggi). Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan ekternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik. 1.2. Akuntabilitas oleh Pemerintah Desa Akuntabilitas oleh pemerintah desa sangat penting karena merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa sebagai entitas yang mengelola dan bertanggung jawab atas penggunaan kekayaan daerah. Dalam konteks demokrasi, masyarakat sebagai pihak yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah desa berhak memperoleh informasi atas kinerja pemerintah desa. Dengan adanya akuntabilitas pemerintah desa, masyarakat dapat berperan dalam pengawasan atas kinerja pemerintah desa, sehingga pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik. Dalam sistem pemerintahan saat ini, desa mempunyai peran yang strategis
dalam
membantu
pemerintah
daerah
dalam
proses
penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan desa. Semua ini dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
11
1.3. Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Menurut Bungaran Antonius Simanjutak (2013;71) pembangunan desa merupakan tanggung jawab kepala desa sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 1 PP No. 72 Tahun 2005 tentang desa, ditegaskan bahwa kepala desa
mempunyai
tugas
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan. Hasil musyawarah tersebut ditetapkan dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Desa), selanjutnya ditetapkan dalam APBDesa. Dalam pelaksanaan pembangunan, kepala desa dibantu oleh perangkat desa dan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa. Sesuai dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 90 Tahun 2015 bahwa pemberian kewenangan kepada desa dalam mengelola dana desa dimaksudkan dengan tujuan: 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan; 2. Mendukung target pembangunan sektor unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya; 3. Untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi pada masyarakat desa.
Prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan desa menurut Mardiasmo (2002;105) adalah prinsip transparansi atau keterbukaan yang
http://digilib.mercubuana.ac.id/
12
diartikan bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan
masyarakat,
terutama
pemenuhan
kebutuhan
hidup
masyarakat desa. Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Secara umum, pengelolaan keuangan desa harus berpedoman pada prinsip-prinsip berikut: a. Pengelolaan keuangan direncanakan secara
terbuka
melalui
musyawarah perencanaan pembangunan desa yang hasilnya dituangkan dalam Perdes tentang APBDesa, serta dilaksanakan dan dievaluasi b.
secara terbuka dan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan
c.
administrasi, teknis, dan hukum. Informasi tentang keuangan desa secara transparan dapat diperoleh
secara
oleh masyarakat. d. Pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah, dan terkendali. e.
Masyarakat baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan dapat melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Dalam pengelolaan keuangan pemerintah desa harus menyampaikan
laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Walikota/Bupati
setiap
akhir
tahun
anggaran
http://digilib.mercubuana.ac.id/
sebagai
bentuk
13
pertanggungjawabannya. menginformasikan
Selain
laporan
itu,
pemerintah
pertanggungjawaban
desa
juga
tersebut
harus kepada
masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. 2. Pemerintah Desa 2.1. Pengertian Desa Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk mengatur serta menjalankan suatu kewenangan dalam mengatur
desa
disebut
pemerintah
desa.
Untuk
menjalankan
penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut maka dilaksanakan oleh Kepala Desa sebagai pemegang jabatan tertinggi pada penyelenggaraan pemerintahan desa dengan membawahi Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun). Sedangkan pemerintah desa juga dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. 2.2. Teori Keagenan (Agency Theory) Dalam Pemerintah Desa Menurut Abdul Halim (2007;124-125) teori keagenan (agency
http://digilib.mercubuana.ac.id/
14
theory) merupakan teori hubungan antara rakyat yang diwakili DPR (disebut principal) yang memercayakan pengelolaan kekayaannya kepada pemda/gubernur/bupati.walikota (disebut agen). Dalam konteks teori keagenan ini pemda dapat bertindak sebagai agen maupun principal. Sebagai agen, pemda bertugas mengelola dana principal. Sebagai principal, pemda menyerahkan pengelolaan kekayaannya kepada BUMD yang bertindak sebagai agen dan pemda harus menganalisis laporan keuangan yang dilakukan oleh agennya. Adler (2006;41) yang menjelaskan
bahwa
teori
keagenan
menguraikan adanya pemisahan antara pemilik sebagai principal dan manajer sebagai agen yang menjalankan perusahaan maka akan muncul permasalahan agensi karena masing-masing pihak tersebut akan selalu berusaha untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya. Agen memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan principal, sehingga menimbulkan adanya informasi asimetri yaitu suatu kondisi adanya ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi dengan pihak pemegang saham dan stakeholder sebagai pengguna informasi. Penerapan teori keagenan dapat menimbulkan hal positif dalam bentuk efisiensi, tetapi lebih banyak yang menimbulkan hal negatif dalam bentuk perilaku opportunistik (opportunistic behaviour). Hal tersebut terjadi karena pihak agensi memiliki informasi keuangan yang lebih daripada pihak prinsipal (keunggulan informasi), sedangkan dari pihak prinsipal memanfaatkan kepentingan pribadi atau golongannya sendiri
http://digilib.mercubuana.ac.id/
15
(self-interest) karena memiliki keunggulan kekuasaan (discretionary power). Masalah teori keagenanyang timbul di kalangan eksekutif cenderung memaksimalkan utiliti (self-interest) dalam pembuatan atau penyusunan anggaran APBD, karena memiliki keunggulan informasi (asimetri
informasi).
Akibatnya
eksekutif
cenderung
melakukan”budgetary slack” atau disebut dengan Senjangan Anggaran. Hal ini terjadi disebabkan pihak eksekutif akan mengamankan posisinya dalam pemerintahan di mata legislatif dan masyarakat, bahkan untuk kepentingan pilkada berikutnya, tetapi budgetary slack APBD lebih banyak untuk kepentingan pribadi kalangan eksekutif (self interest) daripada untuk kepentingan masyarakat. 3. Kompetensi Sumber Daya Manusia Pemerintah Desa 3.1. Pengertian Kompetensi Sumber Daya Manusia Menurut Palan (2007;5) mendefinisikan kompetensi sebagai deskripsi yang merajuk kepada karakteristik yang mendasari perilaku yang menggambarkan motif, karakteristik pribadi (ciri khas), konsep diri, nilainilai, pengetahuan, dan keahlian yang dimiliki oleh seseorang yang berkinerja unggul didalam organisasi. Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge), dan kemampuan (ability) untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Menurut beberapa pakar, kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai
http://digilib.mercubuana.ac.id/
16
pengetahuan yang cukup akan bekerja tersendat-sendat dan juga mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga. Sumber daya manusia merupakan faktor penting yang menentukan dalam setiap organisasi karena sebagai salah satu unsur kekuatan daya saing
organisasi
juga
sebagai
penentu
utama
organisasi
dalam
meningkatkan produknya atau pelayanannya kepada masyarakat. Oleh karena itu sumber daya manusia harus berkualitas dengan memiliki kompetensi dan kinerja yang tinggi.
Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Sementara kinerja sumber daya manusia adalah kemampuan sesorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi yang baik. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah. 3.2. Pentingnya
Kompetensi
Sumber
Pemerintah Desa
http://digilib.mercubuana.ac.id/
Daya
Manusia
pada
17
Menurut Marihot (2002;2) menjelaskan bahwa sumber daya manusia harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi
karena
merupakan
salah
satu
faktor
penting
dalam
pemerintahan. Mardiasmo (2009;174) menjelaskan bahwa pemerintah harus menentukan kebijakan yang menjelaskan komponen apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pendapatan atau biaya operasi yang tepat untuk suatu unit kerja yang dilaporkan, luas pengungkapan (disclosure) dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipraktikkan secara konsisten. Laporan keuangan pemerintah yang buruk dapat menimbulkan implikasi negatif, yaitu menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pengelola dana pemerintah, investor akan takut menanamkan modalnya karena laporan keuangan tidak dapat diprediksi yang berakibat meningkatnya risiko investasi, pemberi donor akan mengurangi atau menghentikan bantuannya, kualitas keputusan menjadi buruk, laporan keuangan tidak dapat mencerminkan kinerja aktual. Dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjelaskan bahwa pemerintah desa harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban
realisasi
pelaksanaan
APBDesa
kepada
Walikota/Bupati setiap akhir tahun anggaran berupa laporan keuangan yang
merupakan
media
mempertanggungjawabkan
bagi
kinerja
pemerintah keuangannya
http://digilib.mercubuana.ac.id/
desa
untuk
kepada
publik.
18
Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Jika pemerintah desa terlambat atau tidak menyampaikan laporan keuangan kepada Walikota/Bupati maka akan berdampak pada penyaluran dana desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dijelaskan bahwa laporan keuangan yang berkualitas memenuhi karakteristik yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, Pemerintah desa harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah. 4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Desa 4.1. Pengertian Sistem Pengendalian Intern Menurut Zaki Baridwan (1999;97) Pengendalian intern melipti rencana organisasi dan metode serta kebijaksanaan yang terkoodinir dalam suatu organisasi untuk mengamankan harta kekayaan, menguji ketepatan dan seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya, meningkatkan efisiensi
http://digilib.mercubuana.ac.id/
19
usaha dan dapat mendorong di taatinya kebijakan pimpinan organisasi. Pengendalian intern yang diciptakan dalam suatu organisasi tersebut harus mempunyai beberapa tujuan yaitu menjaga keamanan harta milik organisasi, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi operasi organisasi, dan membantu menjaga kebijaksanaan manajemen yang telah ada. Mulyadi (1997;165) menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen. 4.2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Sistem pengendalian internal pemerintahan (SPIP) adalah sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 Sistem pengendalian internal pemerintah terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut:
http://digilib.mercubuana.ac.id/
20
1. Lingkungan Pengendalian Lingkungan Pengendalian adalah kondisi dalam Instansi Pemerintah yang memengaruhi efektivitas pengendalian intern. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Internal dalam lingkungan kerjanya. 2. Penilaian Risiko Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah.
Dalam
rangka
penilaian
resiko,
pimpinan
Instansi
Pemerintah dapat menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan. Tujuan instansi pemerintah memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu. Tujuan pada tingkatan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: a. Berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Intansi Pemerintah; b. Saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu sama lainnya; c. Relevan dengan seluruh kegiatan utama Intansi Pemerintah; d. Mengandung unsur kriteria pegukuran; e. Didukung sumber daya Instansi Pemerintah yang cukup; dan f. Melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya. 3. Kegiatan Pengendalian
http://digilib.mercubuana.ac.id/
21
Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.Pimpinan Instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi yang bersangkutan. 4. Informasi dan Komunikasi Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif dimana Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya: a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus-menerus. 5. Pemantauan pengendalian intern Pemantauan pengendalian intern pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern pada suatu instansi pemerintah telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan. Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Internal melalui:
http://digilib.mercubuana.ac.id/
22
a. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. b. Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah c. Penyelesaian audit dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan. Efektivitas penyelenggaraan SPIP dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 merupakan tanggung jawab dari Menteri/pimpinan lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota di lingkungan masing-masing dan untuk memperkuat dan menunjang hal tersebut dilakukan: 1. Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara yang dilakukan secara independen dan obyektif oleh aparat pengawasan intern pemerintah melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. 2. Pembinaan penyelenggaraan SPIP yang dilakukan oleh BPKP meliputi (a) penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP; (b) sosialisasi SPIP; (c) pendidikan dan pelatihan SPIP; (d) pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan (e) peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah. 5. Penelitian Terdahulu Berbagai penelitian mengenai akuntabilitas keuangan pemerintah yang dihubungkan dengan sumber daya manusia dan pengendalian intern telah
http://digilib.mercubuana.ac.id/
23
banyak dilakukan sebelumnya. Berikut penelitian terdahulu yang pernah dilakukan. Zeyn (2011) melakukan penelitian tentang Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan good governance memiliki pengaruh tidak signifikan akuntabilitas keuangan, sedangkan pelaksanaan standar akuntansi pemerintahan secara signifikan mempengaruhi akutabilitas keuangan. Siahaan dan Fachruzamman (2013) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Implementasi Sistem Akuntansi Instansi Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang. Penulis telah menganalisis dan mengevaluasi mengenai kualitas laporan keuangan yang dipengaruhi oleh pemahaman SAP, pendidikan dan pelatihan, latar belakang pendidikan, serta implementasi SAI, dan dapat mengambil kesimpulan yaitu bahwa secara parsial pendidikan dan pelatihan berpengaruh positif dan signifikan, pemahaman SAP dan latar belakang pendidikan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, dan implementasi SAI mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hehannusa (2015) juga melakukan penelitian serupa dengan Aliyah (2012) yaitu tentang Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan
http://digilib.mercubuana.ac.id/
24
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan daerah secara lengkap sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan,
memungkinkan
control
dan
pengawasan
terhadap
pengelolaan keuangan secara baik. Hal ini akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik sehingga efisiensi dan efektivitas pengeluaran pemerintah daerah tetap terlaksana dengan baik serta mampu meminimalisasi praktek korupsi oleh para aparatur. Selanjutnya, Erniati (2015) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Sistem Pengendalian Internal (SPI), dan Kebijakan Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Bulukumba. Hasil penelitian menunjukkan kompetensi SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD, sedangkan sistem pengendalian internal dan kebijakan akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD. Selain itu, Wahida (2015) juga melakukan penelitian tentang Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara. Hasil penelitian menunjukkan penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Konawe Utara. Ni Made (2015) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Penerapan Sistem Pengendalian Internal
http://digilib.mercubuana.ac.id/
25
Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah dan Implikasinya terhadap Kualitas
Laporan
Keuangan
Pemerintah
Daerah.
Hasil
penelitian
menunjukkan bahwa kompetensi SDM, penerapan SPIP, dan SAP memiliki pengaruh positif pada kualitas laporan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada tahun 2015, Daniel melakukan penellitian tentang Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Sektor Publik. Hasil penelitian menunjukkan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan sektor public. Selanjutnya, Aristanti (2015) juga melakukan penelitian tentang Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan Sekolah Dasar di Bandung, Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern secara signifikan mempengaruhi akuntabilitas keuangan. Eli (2016) juga melakukan penelitian tentang Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah, sedangkan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disajikan table berikut sebagai ringkasan atas penelitian terdahulu: Tabel 2.1
http://digilib.mercubuana.ac.id/
26
Penelitian Terdahulu N o 1
Peneliti
Judul Penelitian
Elvira Zeyn (2011)
Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan
2
Siahaan dan Fachruza mman (2013)
Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Implementasi Sistem Akuntansi Instansi Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang
3
Hehannu sa (2015)
4
Wahida (2015)
5
Ni Made Sudiarian ti (2015)
Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah dan Implikasinya terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah
Media Hasil Penelitian Penelitian Jurnal Penerapan good governance memiliki pengaruh tidak signifikan akuntabilitas keuangan, sedangkan pelaksanaan standar akuntansi pemerintahan secara signifikan mempengaruhi akutabilitas keuangan Tesis Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan, sedangkan Implementasi Sistem Akuntansi Intansi mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan. Skripsi
Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Tesis
Kompetensi SDM, Penerapan SPIP, dan SAP memiliki pengaruh positif pada kualitas laporan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung
http://digilib.mercubuana.ac.id/
27
Daerah
6
Daniel (2015)
7
Aristanti (2015)
8
Eli (2016)
Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Sektor Publik Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan Sekolah Dasar di Bandung, Indonesia Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah
Skripsi
Jurnal
Tesis
Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Sektor Publik Sistem Pengendalian Intern secara signifikan mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Sistem Pengendalia Intern Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah, sedangkan Kompetensi Sumber Daya Mausia berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah
Sumber: Berbagai Jurnal Penelitian, 2015
B. Rerangka Pemikiran 1. Pengaruh Kompetensi
Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
terhadap
Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Desa Salah satu poin yang paling krusial dalam pembahasan UU Desa menurut Aliansyah (2013) adalah terkait alokasi anggaran untuk desa. Di dalam penjelasan Pasal 72 Ayat 2 tentang Keuangan Desa. Jumlah alokasi anggaran yang langsung ke desa, ditetapkan sebesar 10 persen dari dan di luar dana transfer daerah. Kemudian dipertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografi.Ini dalam rangka
http://digilib.mercubuana.ac.id/
28
meningkatkan masyarakat desa. Diperkirakan setiap desa akan mendapatkan dana sekitar 1.4 miliar berdasarkan perhitungan dalam penjelasan UU desa yaitu, 10 persen dari dan transfer daerah menurut APBN untuk perangkat desa sebesar Rp. 59, 2 triliun, ditambah dengan dana dari APBD sebesar 10 persen sekitar Rp. 45,4 triliun. Total dana untuk desa adalah Rp. 104,6 triliun yang akan dibagi ke 72 ribu desa se-Indonesia. Selain itu desa memiliki beberapa masalah yang perlu diperhatikan saat nantinya dana alokasi APBN tersebut diberikan kepada desa. Seperti yang diungkapkan oleh Robert Endi Jaweng dalam diskusi “Prospek Implementasi UU Nomor.6/2014” yang dikutip dari ekonomi.kompasiana.com menyebutkan bahwa terdapat masalah dalam kapasitas administrasi dan tata kelola aparat pemerintah desa yang masih minim. Kemudian sistem akuntabilitas dan pranata pengawasan yang masih lemah, termasuk belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Disisi lain permasalahan yang muncul yaitu penempatan posisi sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan keahlian ataupun dengan kompetensinya pada posisi bendahara ataupun bagian keuangan dari desa tersebut. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Oktaviana (2014)
di 15 desa yang dipilih berdasarkan sample acak di
wilayah kabupaten/kota Bandung, menemukan bahwa hanya 2 desa yang menempatkan posisi bendahara ataupun bagian keuangannya dengan orang yang sesuai dengan kompetensinya, yaitu lulusan akuntansi. Sedangkan 13 desa lainnya menempatkan orang yang tidak memiliki kompetensi akuntansi di bagian bendahara ataupun bagian keuangan.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
29
H1: Kompetensi sumber daya manusia (SDM) berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah desa. 2. Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Desa Masih ditemukannya penyimpangan dan kebocoran di dalam laporan keuangan oleh BPK, menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yang disyaratkan. Hasil audit yang dilakukan oleh BPK, BPK memberikan opini “tidak wajar dan/atau disclaimer” diantaranya disebabkan oleh kelemahan sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh pemerintah daerah terkait (Badan Pemeriksa Keuangan, 2011). Indriasari dan Nahartyo (2008) dalam Nurlillah (2014) membuktikan secara empiris bahwa sistem pengendalian internal pemerintah daerah berpengaruh terhadap nilai laporan keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan dengan ketepatwaktuan dan keterandalan. H2: Penerapan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah desa. Berdasarkan pemaparan di atas, maka rerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: Kompetensi SDM (X1)
H1 11
Penerapan SPI (X2)
Akuntabilitas Keuangan
Gambar 2.1 2 Rerangka H Pemikiran
http://digilib.mercubuana.ac.id/
(Y)
30
C. Hipotesis Hipotesis dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau tidaknya pengaruh yang siginifikan dari variabel kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem pengendalian intern terhadap variabel akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan rerangka pemikiran di atas maka dapat dirumuskan hipotesis: 1. H1: Kompetensi sumber daya manusia (SDM) berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah desa. 2. H2: Penerapan sistem pengendalian
intern
akuntabilitas keuangan pemerintah desa.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
berpengaruh terhadap
