8
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KONSEP, LANDASAN TEORI, DAN MODEL PENELTIAN
Bab ini terdiri dari beberapa sub-bab yaitu : kajian pustaka, yang mengemukakan tentang penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, konsep merupakan hasil abstraksi dan sistesis dari teori yang dikaitkan dengan masalah penelitian, landasan teori adalah landasan berpikir yang bersumber dari suatu teori yang ada, dan model penelitian yang merupakan abstraksi teori dan permasalahan yang digambarkan dalam bentuk bagan.
2.1. Kajian Pustaka Kajian pustaka yang digunakan merupakan hasil dari penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang dilakukan berupa tesis mahasiswa, adapun beberapa kajian pustaka yang dipergunakan antara lain: Fonataba (2010), dalam tesisnya yang berjudul pengaruh perkembangan guna lahan terhadap kinerja jalan disepanjang koridor jalan antara pelabuhan laut dan bandar udara Dominie Edward Ossok (DEO) Kota Sorong. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perkembangan guna lahan Kecamatan Sorong terhadap kinerja koridor jalan utama. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah perkembangan kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, perkantoran, serta pendidikan dalam lima tahun terakhir ini mengalami peningkatan dan menyebabkan pergerakan mulai tidak stabil dengan kecepatan rendah. Hal-hal yang bisa digunakan sebagai referensi meliputi ; (a) teori tentang penggunaan lahan, sistem transportasi,
9
hunbungan transportasi dan tata guna lahan. (b). metodelogi penelitian terkait pendekatan penelitian, instrumen penelitian dan metode penyajian. Persamaan usulan penelitian ini adalah mengetahui perkembangan guna lahan, sedang perbedaannya pengaruh perkembangan guna lahan sedangkan usulan penelitian menekankan pada dampak pembangunan jalan terhadap tata guna lahan. Biang (2008), dalam tesisnya yang berjudul Dampak pembangunan Jalan Metro Tanjung Bunga terhadap komunitas nelayan di Kota Makasar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh dampak yang timbul oleh pembangunan Jalan Metro Tanjung Bunga di Kota Makassar terhadap aspek sosial ekonomi komunitas nelayan. Kesimpulan dari hasil penelitian adalah keberadaan Jalan Metro telah turut memicu pesatnya perkembangan pembangunan fisik di kawasan Tanjung Bunga dan telah menimbulkan “dampak negatif”, terhadap penurunan kualitas lingkungan di perairan Teluk Losari yang ditandai dengan sebagian hasil-hasil laut di perairan tersebut telah berkurang dan sebagian lagi telah hilang dari habitatnya, sehingga berdampak lebih lanjut terhadap penurunan hasil laut, konflik pemanfaatan lahan hingga terjadinya alih profesi pekerjaan. Hal-hal yang bisa digunakan sebagai referensi meliputi ; (a) teori tentang penggunaan lahan, jaringan jalan. (b). metodelogi penelitian terkait pendekatan penelitian, intrumen penelitian dan metode penyajian. Persamaan usulan penelitian ini adalah mengetahui dampak yang terjadi akibat pembangunan jalan, sedang perbedaannya dampak sosial terhadap komunitas nelayan sedangkan usulan penelitian menekankan pada dampak fisik pembangunan jalan terhadap tata guna lahan Puryanto (2003), dalam tesisnya yang berjudul Pengaruh Pembangunan Jalan Arteri Citarum Pedurungan Terhadap Perkembangan Keruangan BWK V Kota
10
Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji pengaruh pembangunan Jalan Arteri Citarum-Pedurungan terhadap perkembangan keruangan BWK V Kota Semarang. Hasil penelitian
menunjukkan
bahwa perkembangan keruangan di
kawasan sekitar jalan arteri Citarum-Pedurungan pada tahun 1995 sampai 2001 lambat, tetapi sepanjang jalan jalan arteri Citarum-Pedurungan tumbuh suatu kawasan campuran (perdagangan jasa dan pendidikan) yang menuju pertumbuhan (kota). Hal-hal yang bisa digunakan sebagai referensi meliputi ; (a) teori tentang perkembangan wilayah, jaringan jalan. (b). metodelogi penelitian terkait pendekatan penelitian, intrumen penelitian dan metode penyajian. Persamaan usulan penelitian ini adalah mengetahui perkembangan tata guna lahan, sedang perbedaannya pengaruh perkembangan jalan terhadap keruangan sedangkan usulan penelitian menekankan pada dampak fisik pembangunan jalan terhadap tata guna lahan
2.2. Kerangka Berfikir dan Konsep Kerangka berfikir merupakan penggambaran proses penelitian mulai dari awal dalam menentukan tema-tema yang diangkat sebagai topik pembahasan penelitian, dikaitkan dengan teori-teori terkait sehingga dihasilkan penelitian yang dilaksanakan. Konsep merupakan acuan yang digunakan untuk memberikan batasan pola pemikiran dalam kegiatan penelitian yang dilakukan, sehingga terbentuk kesatuan dalam pemikiran para pembaca.
2.2.1. Kerangka Berfikir Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian tentang "Dampak Pembangunan Jalan Arteri Primer Tohpati-Kusampa Terhadap Penggunaan Lahan di
11
Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung" yang digambarkan dalam suatu kerangka pada diagram dibawah ini. Mengatasi kemacetan dan pengembangan wilayah Observasi awal
• • • •
Konteks Studi : Pembangun jaringan jalan untuk meningkatkan, pelayanan dan pemerataan pembangunan Pembangunan jaringan jalan akan berdampak pada sektor kehidupan perkotaan lainnya, Peningkatan pelayanan jalan,alih fungsi lahan, mahalnya harga lahan, penataan ruang, Perkembangan penggunaan lahan, mewujudkan penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan.
Dampak Pembangunan Jalan Arteri Primer Tohpati-Kusamba Terhadap Penggunaan Lahan Di Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung
Rumusan Masalah 1: Penggunaan lahan sebelum dan sesudah Pembangunan Jalan Landasan Teori
Rumusan Masalah 2: Zonasi penggunaan lahan terhadap peraturan penataan ruang disepanjang Jalan Arteri Primer Tohpati-Kusamba
Rumusan Masalah 3: Penyebab terjadinya alih fungsi pemanfaatan lahan disepanjang Jalan Arteri Primer Tohpati-Kusamba
terhadap Observasi dan wawancara mendalam kepada pihak-pihak terkait serta dokumentasi
Wawancara mendalam kepada pihak-pihak terkait serta dokumentasi
Analisis secara menyeluruh berdasarkan Observasi dan wawancara
Tabulasi Data Metodologi Penelitian Analisis Data Hasil, Simpulan dan Saran Diagram 2.1 Kerangka berpikir
12
2.2.2. Konsep A. Dampak Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. (KBBI Online, 2013).
Menurut (Yuli,1996) lebih jauh lagi menjelaskan bahwa dampak dari suatu pembangunan tidak terlepas dari dampak yang bersifat primer dan bersifat sekunder. Dampak yang bersifat primer menyangkut perubahan yang disebabkan secara langsung oleh suatu kegiatan pembangunan seperti perubahan lingkungan. Dampak yang bersifat sekunder merupakan kelanjutan dari dampak yang bersifat primer yang telah terjadi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dampak sekunder merupakan dampak tidak langsung dari adanya dampak yang bersifat primer akibat adanya perubahan lingkungan. Dari perkembangan dampak pembangunan tersebut akan melahirkan dampak positif yang memberikan keuntungan atau dampak negatif merupakan bentuk yang menimbulkan kerugian bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Menurut (Soemarwoto, 2001:67-69), untuk dapat melihat dan menjelaskan bahwa suatu dampak atau perubahan telah terjadi pada suatu kawasan, maka harus mempunyai bahan perbandingan sebagai bahan acuan. Salah satu bahan yang dapat menjadi acuan adalah “keadaan sebelum terjadi perubahan”. Ada dua batasan penting dalam menganalisis terjadinya dampak, yaitu; (a) dampak suatu aktivitas terhadap lingkungan adalah perbedaan antara aspek lingkungan sebelum aktivitas terjadi
13
dengan aspek lingkungan setelah adanya aktivitas tersebut, (b) dampak aktivitas terhadap lingkungan adalah perbedaan antara aspek lingkungan tanpa adanya aktivitas dengan aspek lingkungan yang diperkirakan terjadi setelah adanya aktivitas.
B. Pembangunan Jalan Arteri Primer Pengertian Pembangunan adalah mendayagunakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tujuan meningkatkan taraf hidupnya (Purwono, 2000). pengertian lainnya mengenai Pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Pembangunan pada hakekatnya merupakan campur tangan manusia terhadap lingkungan, oleh sebab itu dalam pembangunan selalu terkait antara sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya binaan. Menurut Undang-Undang No. 38 tahun 2004 tentang Jalan, definisi jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder. Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan sedangkan Sistem jaringan jalan sekunder
merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi
14
barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan (UU. N0.38 Tahun 2004). Jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan ratarata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi, Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah (Bina Marga, 1990). Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten, Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem
15
jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota, Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan (Bina Marga, 1990).
C. Penggunaan Lahan Dalam penggunaan lahan, manusia berperan sebagai pengatur ekosistem, yaitu dengan menyingkirkan komponen-komponen yang dianggap tidak berguna ataupun dengan mengembangkan komponen yang diperkirakan akan menunjang penggunaan lahannya, misalnya diubahnya areal hutan yang heterogen menjadi lahan perkebunan yang homogen karena budidaya perkebunan lebih menguntungkan daripada hutan. Demikian juga dengan pengalihfungsian lahan rawa menjadi lahan tambang, lahan terbuka menjadi perkebunan dan sebagainya (Mather dalam Rosnila 2004). Jenis penggunaan lahan dibedakan menjadi dua kelompok besar yaitu (a) penggunaan lahan perkotaan yang didominasi oleh jenis penggunaan nonpertanian seperti perumahan, jasa, perdagangan, dan industri dengan intensitas penggunaan yang lebih intensif, keterkaitan antara unit penggunaan tanah yang sangat erat, ukuran unit (kapling) penggunaan lahan relatif kecil. (b) penggunaan lahan perdesaan adalah didominasi oleh kegiatan pertanian dalam artian luas, yang mencakup pertanian tanaman pangan, perkebunan, hutan, perikanan, dan peternakan (Sadyohutomo.2008;94-95).
16
2.3. Landasan Teori 2.3.1.Hubungan Penggunaan Lahan dan Transportasi Sistem perkotaan terdiri dari berbagai macam dan jenis aktivitas yang berlangsung di atas berbagai macam dan jenis peruntukan lahan yang disebut dengan pengunaan lahan (land use). Untuk melakukan kegiatan tersebut manusia melakukan perjalanan diantara land use tersebut dengan menggunakan jaringan transportasi seperti jalan, kendaraan umum dan kendaraan pribadi. Pergerakan manusia, kendaraan, barang dan jasa membentuk suatu interaksi dengan melibatkan perjalanan yang mengakibatkan terjadinya arus lalu lintas. komponen ini merupakan suatu sistem yang terintegrasi dan saling mempengaruhi antara satu sama lainnya (membentuk hubungan yang saling mempengaruhi (resiprocal) antara satu dengan yang lainnya). Interaksi antara 2 (dua) komponen juga dapat memberikan pengaruh pada komponen yang lainnya seperti interaksi antara land use dan transport supply berpengaruh pada besarnya traffic, Interaksi antara transport supply dan traffic berpengaruh pada land use, Interaksi antara traffic dan land use berpengaruh terhadap transport supply. Perubahan yang terjadi pada suatu komponen secara otomatis akan menimbulkan
perubahan pada komponen yang lainnya (Swari,
2010:10-12). Untuk lebih jelas lihat Gambar 2.1.
Land Use
Traffic
Transport Supply
Gambar 2.1 Gambar Hubungan antara land use, transport supply dan traffic Sumber : (swari, 2010:11)
17
Guna lahan dalam fasilitas transportasi merupakan sistem tertutup, artinya bila salah satu bagian sistem berubah maka bagian yang lain akan dipengaruhi. Kegiatan tata guna lahan memerlukan pengadaan prasarana berupa fasilitas transportasi, sedangkan pengadaan sarana transportasi akan mendorong timbulnya kegiatan guna lahan. Potensi tata guna lahan adalah satu ukuran dari skala aktivitas sosio-ekonomi yang terjadi pada suatu lahan tertentu. Ciri khas dari tata guna lahan adalah kemampuan atau potensinya untuk ”membangkitkan” lalu lintas. Dengan demikian sudah sewajarnya apabila kita menghubungkan potensi tata guna lahan dari sepetak lahan, yang memiliki aktivitas tertentu, untuk membangkitkan sejumlah tertentu arus lalu lintas per hari. Sebidang lahan dengan jenis tata guna lahan tertentu menghasilkan sejumlah perjalanan tertentu, perjalanan ini menunjukkan kebutuhan akan fasilitas transportasi untuk memenuhi permintaan perjalanan, pada gilirannya, fasilitas transportasi yang baru atau yang lebih maju akan menyediakan aksesibilitas yang lebih baik. Dengan sendirinya permintaan untuk membangun lahan ini akan meningkat karena adanya peningkatan aksesibilitas, yang menyebabkan nilai lahan juga akan meningkat. Peningkatan pelayanan transportasi seperti trem, bus kota, dan kereta api bawah tanah (seperti di Negara barat dan jepang) memudahkan orang bertempat tinggal jauh dari tempat kerjanya, apalagi setelah kendaraan bermotor mudah dimiliki sendiri maka terjadilah suburban explosion. Dimasa lampau perumahan penduduk terutama terutama berderet disepanjang jalan raya atau rel kereta api, akan tetapi saat ini lahan kosong di pinggiran kota yang semula adalah pedesaan menjadi kawasan perumahan (Hammond dalam Daldjoeni,1992:174)
18
Sebagai salah satu elemen pembentuk kota, jaringan jalan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan penggunaan lahan, hubungan tersebut dicerminkan dengan adanya perkembangan fisik kota. Hal ini sesuai dengan pendapat Bourne, yang menyatakan bahwa jaringan jalan bukan hanya sebagai tempat menjalarnya perkembangan kota tetapi juga berpengaruh terhadap rencana dan fungsi elelem-elemen struktur kota (Bourne,1971:76). Sistem transportasi perkotaan terdiri dari berbagai aktivitas seperti bekerja, sekolah, olahraga, belanja, dan bertamu yang berlangsung di atas sebidang tanah. Untuk memenuhi kebutuhannya manusia melakukan perjalanan di antara penggunaan lahan dengan menggunakan system jaringan transportasi, hal ini menimbulkan pergerakan orang, kendaraan dan barang yang mengakibatkan terjadinya berbagai macam interaksi (Tamin,1997:50). Pembangunan suatu areal lahan akan menyebabkan timbulnya lalu-lintas yang akan mempengaruhi prasarana transportasi, sebaliknya adanya prasarana trasportasi yang baik akan mempengaruhi pola pemanfaatan lahan. Interaksi antara tata guna lahan dengan transportasi sangat dipengaruhi oleh peraturan dan kebijakan. Dalam jangka panjang, pembangunan prasarana transportasi atau penyediaan sarana transportasi dengan teknologi modern akan mempengaruhi bentuk dan pola penggunaan sebagai akibat tingkat aksesbilitas yang meningkat (Tamin,1997:360). Pada umumnya perkembangan kegiatan komersil terjadi di pusat-pusat bisnis kota yang padat lalu lintasnya, sedangkan untuk industri permukiman dan jasa pelayanan seperti pertokoaan,pompa bensin, restoran dan lain-lain terjadi di pinggir kota sepanjang jalan-jalan utama yang menuju kota, sedangkan perubahan pemanfaatan lahan pada jalan-jalan utama menuju kota yang pada mulanya lapangan
19
atau perumahan berubah menjadi pusat perdagangan, pertokoan, perkantoran dan lain-lain dalam skala yang lebih luas (Srihono,2001:3). Jika dikaitkan penggunaan lahan dan transportasi memiliki interaksi yang sangat dinamis dan kompleks dimana interaksi ini melibatkan berbagai aspek kegiatan serta berbagai kepentingan sehingga dengan adanya. perubahan penggunaan lahan akan selalu mempengaruhi perkembangan transportasi dan begitu pula sebaliknya.
2.3.2. Pengembangan Wilayah Secara umum urutan perkembangan dan pertumbuhan kota diawali oleh adanya faktor internal dan eksternal kota. Faktor internal disini adalah faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan yang datang dari kota itu sendiri, seperti tingginya angka kelahiran, kegiatan sosial budaya dan sosial ekonomi yang dilakukan penduduk
kota.
Faktor
eksternal
adalah
faktor-faktor
pertumbuhan
dan
perkembangan kota yang datang dari luar wilayah kota, misalnya adanya kebijaksanaan nasional maupun regional yang dikenakan pada kota tersebut, tingginya perpindahan penduduk dari luar ke dalam kota dan sebagainya. Kedua faktor tersebut menyebabkan adanya pertambahan dan perkembangan penduduk beserta segala kegiatan yang bersifat sosial budaya maupun bersifat sosial ekonomi. Konsekuensi dari hal tersebut adalah bertambahnya kebutuhan ruang untuk menampung segala kegiatan yang pada akhirnya menyebabkan adanya perubahan pola penggunaan lahan (Pontoh & Kustiawan,2009;258). Menurut (Perroux dalam Adisasmita,1980,29), pertumbuhan tidaklah terjadi secara bersamaan setiap waktu, tetapi dimulai pada beberapa titik atau kutub tertentu,
20
dengan tingkat intensitas yang berbeda dan selanjutnya menyebar ke berbagai arah. Kutub pertumbuhan adalah suatu kelompok yang mempunyai kemampuan untuk menginduksikan pertumbuhan pada kelompok lain. Apabila sebuah industri pendorong atau kompleks industri pendorong terbangun pada sebuah lokasi, maka industri tersebut akan berkembang dengan pesat dan unit-unit ekonomi lainnya cenderung untuk mengambil lokasi yang berdekatan karena faktor pengaruh aglomerasi ekonomi yang terdiri dari berbagai bentuk, yaitu: keuntungan intern perusahaan, keuntungan ekstern bagi perusahaan tapi intern bagi industri, dan keuntungan ekstern bagi industri tapi intern bagi kegiatan perkotaan. Teori daerah inti (Friedman dalam Adisasmita,1980,47-48), suatu wilayah terdapat perbedaan yang prinsip diantara daerah inti dengan daerah pinggiran disekitarnya yang disebut daerah belakang. Hubungan antara daerah inti dengan daerah pinggiran mempunyai karakter yang spesifik karena adanya pengaruhpengaruh kuat dari daerah pusat terhadap daerah pinggirannya yaitu: pengaruh dominasi, informasi, psikologis, mata rantai, produksi. Pusat pertumbuhan harus memiliki empat ciri yaitu adanya hubungan internal antara berbagai macam kegiatan yang bernilai ekonomi, unsur pengandaan (multiplier effect), konsentrasi geografis dari sektor atau kegiatan yang saling berhubungan, dan bersifat mendorong pertumbuhan wilayah belakang (Tarigan, 2005 dalam Pontoh & Kustiawan,2009;129). Perkembangan kegiatan di kawasan perkotaan menimbulkan persaingan antar penggunaan lahan yang mengarah pada terjadinya perubahan penggunaan lahan dengan intensitas yang semakin tinggi. Kawasan pinggiran kota berada dalam proses transisi dari daerah perdesaan menjadi perkotaan yang berada diluar batas
21
administrasi dari kota inti. Sebagai daerah transisi, daerah ini berada pada tekanan kegiatan-kegiatan perkotaan yang meningkat dan berdampak pada perubahan fisikal, (MC Gee dalam Giyarsih.2001). Akibat yang ditimbulkan oleh perkembangan kota (Yunus,1999;20-21) adalah adanya kecendrungan pergeseran fungsi-fungsi kota ke arah pinggiran kota (urban fringe) yang disebut dengan proses perembetan kenampakan fisik kekotaan ke arah luar (urban sprawl) Ditinjau dari prosesnya, secara garis besar terdapat tiga macam proses urban sprawl yaitu : (a) perembetan kosentris (concentric development), merupakan jenis perembetan areal kekotaan yang paling lambat, perembetan berjalan perlahan-lahan terbatas pada semua bagian-bagian luar kenampakan fisik kota, (b) perembetan memanjang (ribbon development), tipe ini menunjukan ketidakmerataan perembetan areal kekotaan disemua bagian sisi-sisi luar dari daerah kota utama. Perembetan paling cepat terlihat disepanjang jalur transportasi, khususnya yang bersifat menjari (radial) dari pusat kota, daerah disepanjang rute transportasi utama merupakan tekanan paling berat perkembangannya. (c). Perembetan yang meloncat (leap frog development), tipe perkembangan ini oleh kebanyakan pakar lingkungan dianggap paling merugikan, tidak efisien dalam arti ekonomi, tidak mempunyai nilai estetika dan tidak menarik, perkembangan lahan kekotaan terjadi berpencar secara sporadis dan tumbuh ditengah-tengah lahan pertanian (Pontoh & Kustiawan,2009;259)
2.3.3. Perubahan Penggunaan Lahan Ketidaksesuaian penggunaan lahan dengan rencana, merupakan gejala umum yang terjadi di kota-kota yang pesat pertumbuhannya. Perubahan penggunaan lahan dari peruntukan yang direncanakan umumnya disebabkan oleh ketidaksesuaian antara pertimbangan yang mendasari arahan rencana dengan pertimbangan pelaku
22
pasar (Zulkaidi, 1999: 108). Di satu sisi, peruntukan lahan harus mempertimbangkan kepentingan umum serta ketentuan teknis dan lingkungan yang berlaku, sedangkan di sisi lainnya kepentingan pasar dan dunia usaha mempunyai kekuatan yang sangat besar yang sulit untuk ditahan. Kedua faktor yang saling berlawanan ini diserasikan untuk memperoleh arahan pemanfaatan ruang yang optimum, yaitu yang dapat mengakomodasi kebutuhan pasar dengan meminimumkan dampak sampingan yang dapat merugikan kepentingan umum. Menurut (Karsidi,2004:158) perubahan penggunaan lahan pada umumnya terjadi karena faktor manusia seperti pertambahan penduduk, ekonomi, sosial budaya serta kelembagaan dan faktor alam seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan, dan gunung meletus. Faktor Pembentuk Penggunaan lahan sangat berkaitan dengan tiga sistem, meliputi : sistem kegiatan, sistem pengembangan lahan dan sistem lingkungan. Sistem kegiatan berkaitan dengan cara manusia dan kelembagaan mengatur urusannya sehari-hari untuk memenuhi kebutuhannya dan saling berinteraksi dalam waktu dan ruang, sistem pengembangan lahan, berfokus pada proses pengubahan ruang dan penyesuaiannya untuk kebutuhan manusia dalam menampung kegiatan yang ada dalam susunan sistem kegiatan sementara sedangkan sistem lingkungan berkaitan dengan kondisi biotik dan abiotik yang dibangkitkan oleh proses alamiah (Chapin dan Kaiser, 1979: 28-31). Menurut (Kuncoro, 2004:51) salah satu yang mempengaruhi keputusan lokasi dari investor adalah daya tarik dari suatu daerah, bentuk daya tarik bisa berupa fasilitas hiburan, pendidikan, perumahan, serta infrastruktur. Perubahan pemanfaatan ruang dapat mengacu pada dua hal yang berbeda, yaitu pemanfaatan ruang sebelumnya, dan pemanfaatan ruang berdasarkan rencana
23
tata ruang. Perubahan yang mengacu pada pemanfaatan sebelumnya adalah suatu pemanfaatan baru atas lahan yang berbeda dengan pemanfaatan lahan sebelumnya, sedangkan perubahan yang mengacu pada rencana tata ruang adalah pemanfaatan baru lahan yang tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam rencana tata ruang wilayah yang telah disahkan. Jenis perubahan pemanfaatan ruang dapat dibagi menjadi tiga cakupan, yaitu; (a) Perubahan fungsi, adalah perubahan jenis kegiatan, (b) perubahan intensitas, mencakup perubahan KDB, KLB, kepadatan bangunan, dan lain-lain. (c) perubahan teknis bangunan, mencakup antara lain perubahan GSB, tinggi bangunan, dan perubahan minor lainnya tanpa mengubah fungsi dan intensitasnya (Sadyohutomo,2008:49). Tahapan dalam suatu proses perubahan fungsi kawasan yang terjadi adalah sebagai berikut: (a) penetrasi, yaitu terjadinya penerobosan fungsi baru ke dalam suatu fungsi yang homogen. (b) invasi, yaitu terjadinya serbuan fungsi baru yang lebih besar dari tahap penetrasi tetapi belum mendominasi fungsi lama.(c) dominasi, yaitu terjadinya perubahan dominasi proporsi fungsi dari fungsi lama ke fungsi baru akibat besarnya perubahan ke fungsi baru. (d) suksesi, yaitu terjadinya pergantian secara menyeluruh dari suatu fungsi lama ke fungsi baru. Konflik atau ketidaksesuaian kepentingan antara dua pihak atau lebih terhadap satu atau lebih masalah, sering terjadi dalam perubahan penggunaan lahan. Pihak-pihak yang berkaitan langsung dalam perubahan penggunaan lahan, yaitu : (a) developer/investor, merupakan pihak yang melakukan perubahan pemanfaatan lahan dengan lebih memperhitungkan keuntungan. (b) pemerintah, adalah pihak yang berhadapan langsung dengan dampak negatif perubahan pemanfaatan lahan serta terhadap penataan dan pelayanan kota secara keseluruhan. (c) masyarakat, adalah
24
pihak yang seringkali terkena dampak/eksternalitas negatif suatu perubahan pemanfaatan lahan, seperti kemacetan lau lintas, berkurangnya kenyamanan dan privasi.
2.3.4. Penataan Ruang Menurut Undang-Undang Nomor : 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pengertian tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang yang dimaksudkan adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Sedangkan pola ruang yang dimaksud adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Berdasarkan pada kenampakan morfologi kota serta jenis perembetan areal kekotaan yang ada, (Hudson dalam Yunus, 1999:133-141) mengemukakan beberapa alternatif model struktur tata ruang kota yaitu ; (a) bentuk satelit, kota utama dengan kota-kota kecil akan dijalin hubungan pertalian fungsional yang efektif dan efisien, (b) bentuk radial, tiap lidah dibentuk pusat kegiatan kedua yang berfungsi memberi pelayanan pada areal perkotaan dan yang menjorok ke dalam direncanakan sebagai jalur hijau dan berfungsi sebagai paru-paru kota, tempat rekreasi dan tempat olah raga bagi penduduk kota; (c) bentuk cincin, kota berkembang di sepanjang jalan utama yang melingkar, di bagian tengah wilayah dipertahankan sebagai daerah hijau terbuka; (d) bentuk linear, pusat perkotaan yang lebih kecil tumbuh di kanan-kiri pusat perkotaan utama, pertumbuhan perkotaan hanya terbatas di sepanjang jalan utama, dipinggir jalan biasanya ditempati bangunan komersial dan dibelakangnya
25
ditempati permukimann penduduk (e) bentuk inti/kompak, perkembangan kota biasanya lebih didominasi oleh perkembangan vertikal sehingga memungkinkan terciptanya konsentrasi banyak bangunan pada areal kecil; (f)) bentuk memencar dalam kesatuan morfologi yang besar dan kompak terdapat terdapat beberapa urban center, dimana masing-masing masing pusat mempunyai grup fungsi-fungsi fungsi fungsi yang khusus dan berbeda satu sama lain (g) (g bentuk kota bawah tanah struktur perkotaannya dibangun di bawah permukaan bumi sehingga kenampakan morfologinya tidak dapat diamati, diam di daerah atasnya berfungsi sebagai jalur hijau atau daerah pertanian yang tetap hijau. Untuk lebih jelas mengenai beberapa alternatif bentuk kota dapat dilihat pada Gambar 2.2. Kota Satelit Kota Bintang
Kota linear Kota cincin
Kota Memancar
K Kompak Kota
Kota bawah Tanah
Gambar 2.2.Beberapa Alternatif Bentuk Kota
26
Menurut (Colby dalam Pontoh dan Kustiawan,2009:270-271) Secara garis besar, kekuatan-kekuatan dinamis yang mempengaruhi pola pemanfaatan ruang kota disebabkan karena adanya kekuatan sentrifugal (Centrifugal forces) dan kekuatan sentripetal (Centripetal forces). Kekuatan Sentrifugal (Centrifugal forces), yaitu kekuatan-kekuatan yang menyebabkan terjadinya pergerakan penduduk dan fungsi-fungsi perkotaan dari bagian dalam kota menuju ke bagian luarnya (kawasan pinggiran kota). Kekuatan sentrifugal (Centrifugal forces) terdiri dari 6 (enam) jenis kekuatan yaitu; (a) spatial forces, adalah kekuatan pendorong dari dalam yang berhubungan dengan ruang kota seperti kemecetan lalu lintas, polusi, kepadatan penduduk dan lain-lain. (b) Site forces adalah kekuatan pendorong dari dalam yang berkaitan dengan lokasi (site) di dalam kota seperti adanya industri, lahan sempit sedangkan dibagian luar tersedia natural landscape yang lebih luas. (c) Situational forces adalah kekuatan pendorong yang berhubungan dengan ketidakpuasan fungsi ruang dalam kota, sedangkan diluar masih adanya keleluasaan dalam perencanaan pemanfaatan lahan. (d) The forces of social evaluation, adalah kekuatan pendorong yang terkait dengan kemahalan tanah, pajak tinggi dan larangan tertentu dalam tatanan kehidupan sosial. (e) The forces of status and organization occupance adalah kekuatan pendorong dari ketidakpuasan sistim transportasi dan status penempatan fungsi-fungsi yang tidak baik. (f) Human eguation force; adalah kekuatan pendorong yang terkait dengan persepsi manusia terhadap nilai-nilai dan menempatkan sesuai dengan hak-hak sebagai anggota masyarakat.
27
Kekuatan
sentripetal
(Centripetal
forces),
kekuatan-kekuatan
yang
menyebabkan terjadinya pergerakan penduduk dan fungsi perkotaan yang berasal dari bagian luar menuju ke bagian dalam kota meliputi ; (a) site forces, adanya penarik site dalam kota dari bagian luarnya, seperti bahwa dekat dengan pusat kota lebih strategis, (b) functional convienience forces : kekuatan penarik dari dalam seperti adanya pusat kegiatan bisnis.(c) Magnetism functional forces: kekuatan penarik yang berkaitan dengan kelengkapan fasilitas umum, olah raga dan hiburan.(d) functional prestise forces : gengsi fungsional, berkembangnya reputasi akibat adanya fungsi tertentu.untuk lebih jelas mengenai Kekuatan dinamis yang mempengaruhi pola pemanfaatan ruang kota dapat dilihat pada Tabel 2.1.
Tabel 2.1. Kekuatan dinamis yang mempengaruhi pola pemanfaatan ruang kota Kekuatan Dinamis Gaya Sentripetal
Gaya Sentripugal
Daya Tarik (lokasi tujuan) Kelebihan zona bagian dalam - akses yang tinggi keseluruh bagian kota - akses yang tinggi ke firma pusat lainnya - lahan prestisius - banyak pelayanan dan fasilitas dll Kelebihan zona pinggiran - lingkungan yang menyenangkan banyak lahan murah - akses terhadap aksis dan sirkulasi transportasi - lalu lintas belum macet - bebas polusi
Daya Dorong (lokasi Asal) Kekurangan zona pinggiran - akses rendah ke bagian kota lainnya - kekurangan pelayanan - kekurangan fasilitas - lahan kurang prestisius
Kekurangan zona bagian dalam - kemacetan - harga lahan mahal - keterbatasan lahan - kebijakan yang membatasi - pajak tinggi - polusi
Sumber: (Pontoh & Kustiawan,2009:249) Adanya kekuatan tersebut pada akhirnya dapat mengakibatkan berbagai persoalan dalam kaitan dengan pertumbuhan kota, khususnya yang berkaitan dengan kontrol penggunaan dan pengendalian lahan. Kesulitan tersebut antara lain karena
28
tidak tertibnya penggunaan lahan, menurunnya optimasi pelayanan prasarana pemerintah dan menurunnya landscape kota. Lingkup Penataan Ruang Menurut Undang-Undang Nomor : 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dapat dijabarkan sebagai berikut; (a) perencanaan tata ruang, yang produknya adalah rencana tata ruang (RTR), (b) pemanfaatan ruang merupakan pelaksanaan rencana tata ruang, (c) pengendalian pemanfaatan ruang, merupakan pengendalian rencana tata ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan tahapan terakhir dalam penataan ruang yang bertujuan agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Pada dasarnya bentuk kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang ini berisi uraian tentang ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang. Menurut Undang-Undang Nomor : 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pengendalian pemanfaatan diselenggarakan melalui 2 (dua) kegiatan utama yaitu pengawasan dan penertiban. Pengawasan pemanfaatan ruang merupakan kegiatan menjaga pemanfaatan ruang sesuai fungsi yang ditetapkan dalam rencana tata ruang yang terdiri dari: 1). Pelaporan, yaitu kegiatan memberi informasi secara obyektif mengenai pemanfaatan ruang baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, 2). Pemantauan, yaitu upaya atau perbuatan untuk mengamati, mengawasi, dan memeriksa dengan cermat perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, 3). Evaluasi, yaitu usaha untuk menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam mencapai tujuan rencana tata ruang, sedangkan Penertiban adalah usaha untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud.
29
Penertiban dilakukan melalui pemeriksaan dan penyelidikan atas semua pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Bentuk-bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang yang seringkali terjadi dalam perkembangan suatu wilayah meliputi; (a) pelanggaran fungsi kawasan. (b) pelanggaran jenis penggunaan dalam satu fungsi kawasan (c) pelanggaran teknis bangunan. Penertiban yang dapat dilakukan dalam usaha mencapai tertib ruang adalah (a) pencabutan ijin yang telah diberikan apabila pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; (b) kegiatan pembangunan dihentikan untuk sementara dan pihak pelaksana (investor/masyarakat) diminta untuk memenuhi aturan yang sesuai dengan rencana tata ruang setelah dilakukan peringatan tertulis; (c) pengenaan denda sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan atau kurungan; (d) melalui mekanisme pengendalian, pemulihan fungsi dan pembinaan (Sadyohutomo,2008:48-50).
2.4. Model Penelitian Dalam model penelitian ini akan disampaikan mengenai kerangka berpikir yang menyangkut tahapan penelitian dan substansi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa permasalahan dalam pembangunan Jalan Arteri Primer TohpatiKusamba terhadap penggunaan lahan di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung. Berdasarkan latar belakang tersebut kemudian dilakukan perumusan masalah, tujuan yang diinginkan, melakukan kajian teori dan konsepkonsep tentang dampak pembangunan jalan arteri dan penggunaan lahan. Selanjutnya
kegiatan
penelitian
dikembangkan
dengan
pengumpulan
dan
mengkompilasi data kualitatif dan kuantitatif berupa informasi baik yang bersumber
30
dari wawancara maupun observasi serta data kuantitatif yang diperoleh dari instansi terkait berupa data sekunder, kemudian dilakukan kajian teori, konsep serta analisa kualitatif dan kuantitatif dengan membandingkan antara kondisi dilapangan dengan acuan normatif yang berlaku. Variabel yang akan dianalisis mencakup variabel perubahan penggunaan lahan dan dampak pembangunan jalan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesimpulan dan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang dirumuskan sehingga terbentuk suatu rumusan yang mengarah pada dampak pembangunan Jalan Arteri Primer TohpatiKusamba terhadap pengunaan lahan di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung. Rumusan model penelitian ini secara lebih terstruktur dapat dilihat pada Diagram 2.2.
31
Pembangunan Jalan Arteri Primer Tohpati-Kusamba
-
-
-
Perkembangan penggunaan lahan mengikuti pola jaringan jalan Alih Fungsi Lahan Pertanian menjadi non pertanian Penyimpangan terhadap peraturan tata ruang
Penggunaan lahan sebelum dan setelah pembangunan Jalan Arteri Primer TohpatiKusamba
• • •
Desa Gunaksa Kecamatan Dawan
zonasi penggunaan lahan terhadap peraturan penataan ruang disepanjang Jalan Arteri Primer Tohpati-Kusamba
Perkembangan penggunaan lahan lahan dengan penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan
Penyebab terjadinya alih fungsi pemanfaatan lahan disepanjang Jalan Arteri Primer TohpatiKusamba terhadap penggunaan lahan
Landasan Teori Hubungan transportasi dengan penggunaan lahan Pengembangan wilayah Perubahan penggunaan lahan
• • • • •
Landasan Teori UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang UU No. 38 Tahun 2014 tentang Jalan Perda RTRW Provinsi/Kabupaten Perda RDTRK Perda Jalur Hijau
Dampak Pembangunan Jalan Arteri Primer TohpatiKusamba Terhadap Penggunaan Lahan di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung
Diagram 2.2. Model Penelitian
