PERUBAHAN RKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2014
BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2.1 Permasalahan Pembangunan Daerah Permasalahan pembangunan daerah memuat uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD. Suatu
permasalahan
daerah
dianggap
memiliki
nilai
prioritas
jika
berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan khususnya program pembangunan daerah (RPJMD) dengan prioritas pembangunan daerah (RKPD) pada tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatory. 2.1.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Beberapa permasalahan pembangunan mendasar yang dapat diidentifikasi dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Lamandau akan diuraikan berikut ini. Pendidikan
Permasalahan di bidang Pendidikan dapat dilihat dari indikator di bawah ini: Rendahnya angka rata-rata lama sekolah Angka Partisipasi Murni yang rendah untuk pendidikan menengah atas Tingkat rasio sekolah-murid yang masih rendah, terutama untuk pendidikan menengah atas 4Kesehatan
Permasalahan di bidang Kesehatan dapat dilihat dari indikator di bawah ini:
II-1
|
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2014
Rendahnya rasio dokter per satuan penduduk Rendahnya rasio puskesmas, poliklinik, dan pustu per satuan penduduk Rendahnya rasio rumah sakit per satuan penduduk Ketenagakerjaan
Permasalahan di bidang Ketenagakerjaan dapat dilihat dari indikator di bawah ini: Tingkat partisipasi angkatan kerja yang masih rendah Pekerjaan Umum
Permasalahan di bidang Pekerjaan Umum adalah: Kondisi jalan yang rusak masih tinggi Sarana dan prasarana Dinas Pekerjaan Umum (alat berat) umur pakainya sudah tidak layak dan sering mengalami kerusakan, akibatnya pemeliharaan jalan tidak dapat dilakukan secara maksimal Sampai saat ini izin pembukaan lahan ke daerah terisolir masih belum selesai dan masih dalam proses Potensi pengembangan sumber daya air belum termanfaatkan secara maksimal, khususnya dibidang air baku dan irigasi Infrastruktur pedesaan belum seluruhnya terakomodir dalam pembangunan Perumahan Permasalahan di bidang Perumahan dapat dilihat dari indikator di bawah ini: Rendahnya rumah tangga pengguna air bersih Rendahnya rumah tangga pengguna listrik
2.1.2. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap SKPD. Suatu identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan.
II-2
|
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2014
Tabel 2.1 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah No.
Kriteria / Aspek
Urusan
Faktor-faktor penentu keberhasilan
(1)
(2)
(3)
(4)
Permasalahan
(5)
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
I a
Tataran Kebijakan
Pengambil
Ketentraman dan ketertiban umum daerah Keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antarpemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah
Wajib
Wajib
Adanya Perda yang mendukung ketentraman dan ketertiban umum Penyampaian laporan keuangan dan kinerja tepat waktu
Keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah
Wajib
Efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD
Wajib
Perda ditetapkan
Wajib
Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh Pemda
Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh Kepala Daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan
Kesesuaian prioritas pembangunan
Tidak ada masalah
Penyampaian laporan SKPD dalam mendukung laporan keuangan dan kinerja masih lambat
Tidak ada masalah
yang Tidak ada masalah
Tidak ada masalah
Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti Wajib
Wajib
Wajib
Tidak ada masalah
Peraturan perundangundangan sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Pelaksanaan konsultasi publik yang diadakan Pemkab dan DPRD
Tidak ada masalah
Partisipasi masyarakat masih rendah
II-3
|
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2014
No.
Kriteria / Aspek
(1)
(2) masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk Daerah Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil Intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumbersumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah
(3)
Wajib
Wajib
Wajib
Pengelolaan daerah
Wajib
Permasalahan
(4) dalam rangka penyusunan Perda
Dana yang terserap dibanding yang direncanakan
Perbandingan PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD
(5)
Kinerja SKPD dalam upaya percepatan penyerapan anggaran masih belum optimal Kecilnya persentase PAD terhadap pendapatan dalam APBD
Opini BPK terhadap laporan keuangan
Perlu penyempurnaan dalam laporan keuangan untuk mempertahankan opini BPK yang sudah baik
Peningkatan PAD
Upaya peningkatan PAD belum optimal
Wajib
Jumlah inovasi yang dikembangkan dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat
Inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah masih terbatas
Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan
Wajib/pilihan
Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
Masih ada perbedaan nomenklatur dengan program Nasional
Ketaatan peraturan undangan
Wajib/pilihan
Terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
b
Urusan
Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban, dan pengawasan APBD potensi
Faktor-faktor penentu keberhasilan
Tataran Kebijakan
Pelaksana
terhadap perundang-
Tingkat capaian SPM
Penataan daerah
kelembagaan
Pengelolaan kepegawaian daerah
-
Wajib/pilihan
SPM yang dilaksanakan
telah
Lemahnya pemahaman SKPD terhadap pelaksanaan SPM
Wajib/pilihan
Kesesuaian kelembagaan daerah dengan kebutuhan daerah
Perlu optimalisasi kinerja dari lembaga daerah yang sudah ada
Wajib/pilihan
Struktur jabatan dan eselonering yang
Tingkat kemampuan aparatur dalam jabatan
II-4
|
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2014
No.
Kriteria / Aspek
Urusan
(1)
(2)
(3)
Faktor-faktor penentu keberhasilan
Permasalahan
(4)
(5) perlu ditingkatkan
terisi Perencanaan pembangunan daerah
Pengelolaan daerah
keuangan
Pengelolaan barang milik daerah Pemberian terhadap masyarakat
II
fasilitasi partisipasi
di
Anggaran SKPD terhadap APBD
Penetapan pagu anggaran SKPD terhadap prioritas pembangunan perlu dioptimalkan
Tersusunnya inventaris barang/aset SKPD
Perlu usaha lebih keras dalam inventaris barang milik daerah
Jumlah fasilitasi / sarana prasarana di masyarakat
masih rendahnya anggaran dalam pemberian fasilitasi kepada masyarakat
Wajib/pilihan
Wajib/pilihan
Wajib/pilihan
Masih lambatnya SKPD dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan
Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kesejahteraan masyarakat
Wajib/pilihan
Tingkat ekonomi meningkat
Kerjasama stake holder perlu ditingkatkan
Pelayanan umum
Wajib/pilihan
Tingkat kepuasan masyarakat
Tidak ada masalah
Daya saing daerah
III
Wajib/pilihan
Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan SKPD
Wajib/pilihan
Tingkat investasi ke daerah
Optimalisasi investasi yang masuk untuk kesejahteraan masyarakat
Perda tentang perangkat daerah
Perangkat daerah harus disesuaikan dengan kebutuhan
Daerah Otonomi Baru Perkembangan penyusunan perangkat daerah
Wajib/pilihan
Pengisian personil
Wajib/pilihan
Pengisian DPRD
Wajib/pilihan
keanggotaan
Penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan
Wajib/pilihan
Pembiayaan
Wajib/pilihan
Aparatur yang sesuai dengan kepangkatan dan kemampuan Terselenggaran pemilu dan PAW -
Optimalisasi aparatur dalam tugas dan fungsi Optimalisasi partisipasi masyrakat dalam pemilu Tidak ada masalah Tidak ada masalah
II-5
|
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2014
No.
Kriteria / Aspek
Urusan
Faktor-faktor penentu keberhasilan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Wajib/pilihan
Jelasnya aset dan dokumen yang dialihkan
Optimalisai dalam pengalihan aset dan dokumen
Pelaksanaan penetapan batas wilayah
Wajib/pilihan
Kesepakatan daerah perbatasan, keputusan pemerintah pusat dan provinsi
kesepakatan perbatasan perlu dikaji lebih maksimal
Penyediaan sarana dan prasana pemerintahan
Wajib/pilihan
Pemindahan ibukota bagi daerah yang ibukotanya dipindahkan
Wajib/pilihan
Pengalihan dokumen
aset
dan
Ketersediaan anggaran
Permasalahan
Ketidaksesuaian sapras yang ada dengan kebutuhan
-
Tabel 2.2 Identifikasi Permasalahan Pembangunan dari Kebijakan Nasional/Provinsi dan Lingkungan Eksternal Lainnya Isu Penting dan Masalah Mendesak No.
Tingkat Nasional
Tingkat Provinsi
Lingkungan Eksternal Lainnya
(1)
(2)
(3)
(4)
1.
Bidang Sosbud dan kehidupan Penyediaan infrastruktur, beragama ; sistem jaminan sosial pengairan dan kelistrikan Nasional, penurunan angka kematian ibu dan bayi, pengendalian jumlah penduduk, sinergi perccepatan penanggulangan kemiskinan, dan optimalisasi anggaran pendidikan.
Infrastruktur yang menghubungkan antar provinsi terutama diwilayah antar provinsi di Kalimantan yang masih terbatas
2.
Bidang pembangunan ekonomi ; Optimalisasi transformasi struktur industri dan pengembangan sektor dan peningkatan daya saing tenaga kerja komoditas unggulan berbasis sumber daya alam lokal
Komitmen Internasional terhadap adaptasi dan mitigasi perubahan iklim global
3.
Bidang pembangunan sarana prasana ; Masih banyaknya penguatan konektiivitas Nasional tertinggal melalui keseimbangan pembangunan antar wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan transportasi massal perkotaan, ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar melalui peningkatan rasio elektrifikasi Nasional, peningkatan
desa Masalah tata batas antar provinsi dan pengembagan daerah perbatasan antar provinsi
II-6
|
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2014
akses air minum dan sanitasi, penataan perumahan/permukiman, dan ketahanan air
4.
5.
Bidang pembangunan pengelolaan Sinergitas dan sinkronisasi Keberpihakan terhadap sumber daya alam dan lingkungan pembangunan pembangunan kawasan hidup ; perkuatan ketahanan pangan, timur Indonesia yang peningkatan ketahanan energi, masih kurang percepatan pembangunan kelautan, menimbulkan peningkatan keekonomian kesenjangan wilayah, keanekaragaman hayati dan kualitas dengan sumber daya alam lingkungan hidup cukup melimpah seharusnya bisa dimanfaatkan untuk pengembangan daerah penghasil Bidang pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi ; perkuatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi
6.
Bidang pembangunan konsolidasi demokrasi
politik
7.
Bidang pembangunan pertahanan dan keamanan ; percepatan pembangunan Minimum Essensial Force (MEF) dengan pemberdayaan industri pertahanan dan peningkatan ketertiban dan keamanan dalam negeri
8.
Bidang pembangunan hukum dan aparatur ; reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan publik serta pencegahan dan pemberantasan korupsi
9.
Bidang pembangunan wilayah dan tata ruang ; pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan, pengelolaan resiko bencana dan sinergi pembangunan perdesaaan
Penetapan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai percontohan REDD+. Perlu kejelasan tata ruang, kelembagaan, monitoring, evaluasi dan lain-lain
Tantangan untuk meningkatkan derajat ekonomi kawasan dengan tetap menjagga isu tentang kelestraian lingkungan hidup
;
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan triwulan II Mengemukakan
hasil
evaluasi
pelaksanaan
program
dan
kegiatan
pembangunan daerah sampai dengan triwulan II. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan
daerah.
II-7
|
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2014
Tabel 2.3. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan triwulan II No
NAMA SKPD
1
2
PAGU ANGGARAN Belanja Tidak Belanja Langsung Langsung
Total
REALISASI KEUANGAN BELANJA TIDAK BELANJA LANGSUNG LANGSUNG
REALISASI FISIK TOTAL
Belanja Tidak Langsung (%)
Belanja Langsung (%)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(%)
(Rp)
(%)
(Rp)
(%)
3
5
7
8
9
10
11
12
13
14
16
Ratarata
1
DIKJAR
86.342.126.052
41.764.679.918
128.106.805.970
37.716.823.236
43,68
8.145.510.872
19,50
45.862.334.108
35,80
43,68
50,00
45,74
2
DINKES
19.573.113.971
20.308.452.829
39.881.566.800
7.094.242.751
36,24
4.262.984.298
20,99
11.357.227.049
28,48
36,56
30,45
33,45
3
RSUD
6.707.658.520
15.807.380.983
22.515.039.503
2.586.413.610
38,56
2.743.102.263
17,35
5.329.515.873
23,67
38,56
23,12
27,72
4 5 6
DPU BAPPEDA DISHUBKOMINFO
4.007.106.346 1.947.609.854 1.502.888.600
107.680.834.697 5.184.795.304 6.224.305.400
111.687.941.043 7.132.405.158 7.727.194.000
1.256.434.866 584.625.495 567.765.672
31,36 30,02 37,78
15.178.015.380 1.533.596.443 1.150.879.016
14,10 29,58 18,49
16.434.450.246 2.118.221.938 1.718.644.688
14,71 29,70 22,24
31,36 30,46 37,78
30,00 34,58 31,34
30,05 33,45 32,59
7
BLH
1.410.144.000
4.109.744.000
5.519.888.000
526.765.062
37,36
892.823.587
21,72
1.419.588.649
25,72
37,36
23,38
26,95
8
DISDUKCAPIL
1.655.670.757
3.468.794.530
5.124.465.287
516.566.877
31,20
1.355.122.872
39,07
1.871.689.749
36,52
31,20
39,07
36,52
9
BP3AKB
1.123.211.768
2.780.750.002
3.903.961.770
343.375.179
30,57
443.284.882
15,94
786.660.061
20,15
30,57
14,37
19,03
10
1.828.240.000
3.712.988.715
5.541.228.715
624.653.263
34,17
1.178.137.161
31,73
1.802.790.424
32,53
34,17
23,56
27,06
1.656.140.000
9.244.603.000
10.900.743.000
551.420.163
33,30
2.695.588.232
29,16
3.247.008.395
29,79
33,30
29,16
29,79
12
DISOSNAKERTRANS DISPERINDAGKOP & UMKM DISPARSENIBUD
1.370.088.100
6.278.559.400
7.648.647.500
612.260.736
44,69
1.102.094.154
17,55
1.714.354.890
22,41
44,69
50,27
49,27
13
DISPORA
1.153.557.563
4.683.862.437
5.837.420.000
463.765.706
40,20
977.345.027
20,87
1.441.110.733
24,69
50,00
37,00
39,57
14
BAKESBANGPOL
1.148.525.235
3.501.724.800
4.650.250.035
380.027.448
33,09
524.961.823
14,99
904.989.271
19,46
33,09
31,87
32,17
15
BPBD
1.462.205.200
2.347.076.880
3.809.282.080
472.035.762
32,28
782.067.292
33,32
1.254.103.054
32,92
32,28
33,32
32,92
16
SATPOL PP
1.850.194.857
3.458.886.643
5.309.081.500
760.927.878
41,13
1.483.209.412
42,88
2.244.137.290
42,27
41,13
49,28
46,44
17
DPRD
3.445.172.700
3.445.172.700
1.538.934.996
44,67
0,00
1.538.934.996
44,67
44,67
44,67
18
KDH & WKDH
605.700.000
605.700.000
228.675.957
37,75
0,00
228.675.957
37,75
37,75
37,75
19
Setda
20
Setwan
11
11.355.688.750
36.507.719.721
47.863.408.471
3.219.590.996
28,35
8.976.522.352
24,59
12.196.113.348
25,48
28,35
45,80
41,66
1.620.698.524
12.060.318.900
13.681.017.424
675.752.892
41,70
3.894.811.534
32,29
4.570.564.426
33,41
40,83
38,10
38,42
II-8
|
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2014
21
Inspektorat
1.326.660.378
2.985.901.300
4.312.561.678
554.343.855
41,78
919.834.691
30,81
1.474.178.546
34,18
41,78
33,39
35,97
22
DPPKAD (SKPD)
4.656.362.344
6.425.114.406
11.081.476.750
2.200.334.764
47,25
1.874.614.275
29,18
4.074.949.039
36,77
47,25
29,18
36,77
23
DPPKAD (PPKD)
51.390.478.000
51.390.478.000
20.882.953.758
40,64
0,00
20.882.953.758
40,64
40,64
24
BPPTPM
1.238.428.004
1.529.338.176
2.767.766.180
532.665.368
43,01
406.863.740
26,60
939.529.108
33,95
43,01
53,46
48,78
25
BKPP
2.145.401.150
5.406.959.100
7.552.360.250
671.239.694
31,29
1.325.961.073
24,52
1.997.200.767
26,44
46,16
53,28
51,26
26
Kec. Bulik Timur
656.876.870
1.080.122.400
1.736.999.270
274.009.951
41,71
234.811.900
21,74
508.821.851
29,29
41,71
21,74
29,29
27
Kec. Bulik
1.700.228.266
2.021.755.484
3.721.983.750
682.771.093
40,16
394.021.984
19,49
1.076.793.077
28,93
40,16
20,85
29,67
28
Kec. Lamandau
1.435.050.887
1.373.169.113
2.808.220.000
502.857.621
35,04
265.233.504
19,32
768.091.125
27,35
35,09
21,15
28,27
29
Kec. Delang
1.293.660.000
1.569.100.000
2.862.760.000
468.816.737
36,24
383.269.300
24,43
852.086.037
29,76
36,24
27,31
31,35
30
Kec. Sematu Jaya
687.204.769
921.169.863
1.608.374.632
275.488.513
40,09
242.961.124
26,38
518.449.637
32,23
40,09
40,86
40,53
31
Kec. Menthobi Raya
709.870.915
1.071.991.085
1.781.862.000
305.660.280
43,06
432.729.395
40,37
738.389.675
41,44
45,48
44,00
44,59
32
Kec. Belantikan Raya
567.450.650
1.212.324.350
1.779.775.000
210.543.762
37,10
446.508.550
36,83
657.052.312
36,92
37,10
36,83
36,92
33
Kec. Batang Kawa
612.208.176
1.170.027.100
1.782.235.276
248.739.642
40,63
302.038.000
25,81
550.777.642
30,90
43,70
31,55
35,72
34
1.369.408.108
3.804.539.692
5.173.947.800
454.526.382
33,19
877.140.822
23,06
1.331.667.204
25,74
33,19
50,00
45,55
704.881.000
816.239.000
1.521.120.000
194.163.020
27,55
251.208.197
30,78
445.371.217
29,28
27,55
30,96
29,38
36
BPMDes PERPUSTAKAAN & ARSIP DAERAH DISTANAKAN
2.718.684.089
13.574.719.911
16.293.404.000
956.208.030
35,17
1.048.089.382
7,72
2.004.297.412
12,30
35,17
15,72
18,96
37
BP2KP
3.276.306.500
1.965.933.500
5.242.240.000
1.334.448.117
40,73
462.759.181
23,54
1.797.207.298
34,28
40,73
23,54
34,28
38
DISHUTBUN
3.441.904.875
10.808.204.263
14.250.109.138
1.341.682.382
38,98
1.693.148.280
15,67
3.034.830.662
21,30
38,98
48,30
46,05
39
DISTAMBEN
1.327.421.187
20.871.143.813
22.198.565.000
449.210.649
33,84
1.610.143.539
7,71
2.059.354.188
9,28
33,84
20,91
21,68
233.024.226.965
367.733.230.715
600.757.457.680
93.261.722.163
40,02
70.491.393.537
19,17
163.753.115.700
27,26
40,25
34,48
36,72
35
TOTAL
II-9
40,64
|
RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018
X-2
|
