BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1

Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi Kabupaten Lebak secara geografis terletak antara 6º18’-7º00’ Lintang Selatan dan 105º25’-106º18’ Bujur Timur yang beriklim tropis dengan suhu rata-rata berkisar antara 25027,90 C dengan kelembaban udara antara 74%-86%. Kabupaten Lebak memiliki luas wilayah 304.472 Ha (3.044,72 Km²) dengan batas-batas administratif sebagai berikut : Sebelah Utara

:

Kabupaten Serang dan Tangerang

Sebelah Selatan

:

Samudera Indonesia

Sebelah Barat

:

Kabupaten Pandeglang

Sebelah Timur

:

Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Lebak

Sumber : Bappeda Kabupaten Lebak dan Bakosurtanal, 2007.

Berdasarkan topografinya, Kabupaten Lebak terbagi dalam 3 (tiga) karakteristik yaitu wilayah selatan dengan ketinggian 0-200 meter dpl (di atas permukaan laut) terutama berada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013

7

di sepanjang pantai selatan; wilayah tengah dan utara dengan ketinggian antara 201-500 meter; serta wilayah timur yang memiliki ketinggian antara 501-1000 meter dengan puncaknya berupa Gunung Sanggabuana dan Gunung Halimun. Secara administratif Kabupaten Lebak terbagi dalam 28 kecamatan, terdiri dari 340 desa dan 5 kelurahan dengan rincian luas wilayah kecamatan sebagai berikut :

Grafik 2.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kab. Lebak Tahun 2013

Sumber data: Bappeda Kabupaten Lebak dan Bakosurtanal, 2007

Kabupaten Lebak memiliki dua Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Ciujung yang meliputi Sungai Ciujung, Sungai Cilaki, Sungai Ciberang, dan Sungai Cisimeut; serta DAS Ciliman - Cimadur yang meliputi Sungai Ciliman dengan anak sungainya, Sungai Cimadur, Sungai Cibareno, Sungai Cisiih, Sungai Cihara, Sungai Cipager, dan Sungai Cibaliung. Dalam upaya pengembangan wilayah, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lebak telah mengatur pola pemanfaatan ruang, yang meliputi kawasan budidaya dan kawasan lindung. Kawasan budidaya di Kabupaten Lebak mencakup luasan 207.250 Ha yang terdiri dari kawasan budidaya pertanian seluas 153.485 Ha dan kawasan budidaya non pertanian seluas 53.765 Ha (termasuk di dalamnya kawasan permukiman, industri, pertambangan, dan pariwisata). Sedangkan kawasan lindung ditetapkan seluas 97.222 Ha atau sekitar 31,93% dari total luas wilayah, terdiri dari kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya seluas 63.845 Ha, kawasan perlindungan setempat dengan luasan 10.595 Ha, kawasan suaka alam dan cagar budaya seluas 21.482 Ha, serta kawasan rawan bencana gerakan tanah dengan luas 1.300 Ha. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik 2.2 berikut ini:

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013

8

Grafik 2.2 Prosentase Rencana Pola Pemanfaatan Ruang

Sumber : Bappeda Kabupaten Lebak 2007.

Bila merujuk pada alokasi penggunaan lahan di atas, maka Kabupaten Lebak telah memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mensyaratkan bagi suatu wilayah untuk memiliki persentase kawasan lindung setidaknya 30% sehingga diharapkan daya dukung lingkungan akan terjaga. Grafik 2.2 juga menyiratkan bahwa sektor pertanian masih menjadi prime mover (penggerak

utama)

bagi pengembangan

wilayah, dibuktikan melalui pengalokasian

penggunaan lahan yang mencapai 50% dari total luas kabupaten. Hal ini cukup beralasan, mengingat potensi pertanian yang ada di Kabupaten Lebak tersebar hampir di setiap kecamatan. Sebagai contoh, untuk pertanian tanaman padi sawah dapat dikembangkan dengan baik di Kecamatan Rangkasbitung, Kalanganyar, Cimarga, Cibadak, Warunggunung, Maja, Sajira, Cipanas, Lebakgedong, Sobang, Muncang, Malingping, Bayah, Panggarangan, dan Cibeber. Sedangkan sebagian wilayah Kecamatan Rangkasbitung, Cimarga, Banjarsari, Cileles, Gunungkencana, Cibadak, Warunggunung, Maja, Sajira, Bayah, Panggarangan, dan Cibeber mempunyai potensi bagi pengembangan peternakan. Sektor non pertanian yang cukup menonjol di Kabupaten Lebak adalah sektor industri, pertambangan, dan pariwisata. Kawasan industri diarahkan pengembangannya di Kecamatan Rangkasbitung dan Maja yang memiliki potensi untuk tumbuh berkembangnya aglomerasi industri. Adapun kawasan pertambangan masih mengandalkan pada potensi penambangan emas di Kecamatan Cibeber, serta pertambangan batu bara dan bahan galian golongan A maupun golongan B di Kecamatan Bojongmanik, Banjarsari, Panggarangan, dan Bayah. Sementara potensi pariwisata yang diandalkan adalah pariwisata alam pantai, terutama di Kecamatan Malingping, Panggarangan, dan Bayah. Potensi wisata alam lainnya adalah Arung Jeram sungai Ciujung di Lebak Gedong dan pemandian air panas di Cipanas. Salain wisata


9

alam, Kabupaten Lebak memiliki potensi pariwisata budaya, yang dapat ditemui pada masyarakat adat Cisungsang dan Citorek, serta masyarakat Baduy. Potensi wisata budaya lain yang cukup menjanjikan adalah beberapa peninggalan bersejarah seperti situs Kosala dan Cibedug. Grafik 2.3 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Lebak Tahun 2006-2011

Sumber : Bappeda Kab. Lebak Tahun 2012

Dari sisi demografi, jumlah penduduk Kabupaten Lebak berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 mencapai 1.204.095 jiwa dengan sex ratio sebesar 105,81%, sedangkan pada tahun 2011 jumlah penduduk Kabupaten Lebak berjumlah 1.282.858 jiwa dengan rincian 663.404 laki-laki dan 619.454 perempuan. Dari data tersebut jumlah penduduk mengalami kenaikan sebesar 78.763 jiwa. Mencermati perkembangan jumlah penduduk dalam sebelas tahun terakhir, dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 1,34%, jumlah penduduk pada tahun 2012 diperkirakan berjumlah 1.300.048 jiwa dan akan mencapai 1.317.469 jiwa pada tahun 2013. Grafik 2.4 Distribusi Jumlah Penduduk Kabupaten Lebak Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2011

Sumber : Bappeda Kabupaten Lebak Tahun 2012


10

Grafik 2.4 di atas menunjukkan distribusi jumlah penduduk per kecamatan tahun 2011, distribusi penduduk Kabupaten Lebak masih belum merata. Kecamatan Rangkasbitung masih menjadi tujuan utama penduduk untuk tinggal dan berusaha (9,67%), berikutnya Kecamatan Cimarga (4,99%), Kecamatan Malingping (4,90%), Kecamatan Banjarsari (4,73%) dari total penduduk kabupaten. Gambaran ini menunjukkan adanya daya tarik yang lebih kuat di pusatpusat wilayah pertumbuhan, khususnya di bagian utara dan selatan kabupaten. Sedangkan jika dilihat dari kepadatan penduduk, Kecamatan Rangkasbitung memiliki kepadatan penduduk jauh lebih besar dibanding kecamatan lain, secara terperinci dapat dilihat pada table 2.1 berikut :

Tabel 2.1 Kepadatan Penduduk Kabupaten Lebak 2 Dirinci Menurut Kecamatan (jiwa/Km ) Tahun 2009-2012 No

Kecamatan

2011 **)

2012 ***)

2013 ***)

1

Malingping

667

682

691

700

2

Wanasalam

382

389

395

400

3

Panggarangan

294

215

218

221

4

Cihara

196

220

223

226

5

Bayah

265

278

282

286

6

Cilograng

296

318

323

327

7

Cibeber

142

145

147

149

8

Cijaku

294

313

317

322

9

Cigemblong

335

375

380

385

10

Banjarsari

395

418

423

429

11

Cileles

374

427

433

439

12

Gunungkencana

224

266

270

273

13

Bojongmanik

295

311

315

319

14

Cirinten

319

359

363

368

15

Leuwidamar

343

364

369

374

16

Muncang

372

396

402

407

17

Sobang

265

287

291

295

18

Cipanas

516

572

580

588

19

Lebakgedong

430

410

415

421

20

Sajira

418

457

463

469

21

Cimarga

332

349

353

358

22

Cikulur

706

761

771

781

23

Warunggunung

1.056

1.103

1.118

1.133

24

Cibadak

1.404

1.455

1.474

1.494

25

Rangkasbitung

2.339

2.488

2.522

2.556

26

Kalanganyar

1.251

1.257

1.305

1.322

27

Maja

844

902

914

927

28

Curugbitung

414

444

395

421

450 427

456 433

JUMLAH Sumber

2010 *)

: *) **) ***)

BPS Kab. Lebak, Hasil Sensus Penduduk 2010 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2012 Jumlah perkiraan penduduk


11

Kabupaten Lebak merupakan wilayah dengan dominasi aktivitas pertanian, bukan hanya karena banyak terdapat lahan pertanian (50% dari total luas wilayah) namun juga didukung oleh komposisi penduduk yang mayoritas bekerja di sektor pertanian. Terbukti bahwa hingga tahun 2010, penduduk yang bekerja di sektor ini mencapai 53,68%. Sementara sektor perdagangan, hotel, dan restoran dijadikan tumpuan harapan hidup oleh 76.376 penduduk (16,08% dari total tenaga kerja) sebagaimana terlihat pada grafik 2.5 berikut ini : Grafik 2.5 Penduduk Usia 10 Tahun Ke atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2011 (Agustus 2011)

Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2011 diolah Pusdatinaker

Data jumlah penduduk 2011 jika dibuat piramida penduduk sebagaimana terlihat pada grafik 2.6, maka akan terlihat struktur usia penduduk Kabupaten Lebak didominasi oleh penduduk usia produktif yakni usia 15 – 64 tahun sebanyak 864.779 jiwa atau 67,41%, usia non produktif yakni usia 0 – 14 tahun dan usia diatas 65 tahun masing-masing sebesar 371.657 jiwa (28,97%) dan 46.422 (3,62%). Grafik 2.6 Piramida Penduduk Kabupaten Lebak Tahun 2011

Sumber : Bappeda Kabupaten Lebak Tahun 2012


12

2.1.2

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Indikator tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat diukur diantaranya melalui capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi, Produk Domestik Regional Brutto (PDRB), PDRB per kapita, Laju Inflasi, dan Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan. Grafik 2.7 di samping, Grafik 2.7 Perkembangan LPE Kabupaten Lebak Tahun 2008 – 2011 Target tahun 2012 & Prediksi tahun 2013

menunjukkan Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Kabupaten

selama

Lebak

2008-2012.

LPE

Kabupaten Lebak dari tahun 2008 - 2011 rata-rata di atas 4%.

Pada

ditargetkan

tahun akan

2012

mencapai

pertumbuhan sebesar 6,69% dan prediksi di tahun 2013 akan mencapai 6,51%.

Sumber: BPS Kab. Lebak Tahun 2012

Guna mewujudkan harapan tersebut, keberhasilan percepatan pembangunan yang digulirkan pemerintah daerah harus senantiasa ditingkatkan, terutama untuk sektor-sektor yang memberikan konstribusi dominan terhadap PDRB Kabupaten Lebak. Melihat kecenderungan pertumbuhan

Grafik 2.8 Perkembangan PDRB Kabupaten Lebak Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2009-2012*

ekonomi

Kabupaten Lebak dalam tiga tahun

terakhir,

Kabupaten

diperkirakan

Lebak

(jutaan rupiah)

akan

mencapai 4,715 Triliun Rupiah lebih

pada

tahun

Perekonomian

2012.

Kabupaten

Lebak juga diperkirakan tidak lagi bergantung pada sektor primer

karena

sektor Sumber : BPS Kab.Lebak Tahun 2011

perdagangan, hotel dan

* angka sementara ** angka proyeksi

restoran, serta sektor jasa akan tumbuh pesat. Iklim usaha yang kian kondusif dan ditunjang oleh kondisi ekonomi makro yang terus membaik akan menjadi katalisator bagi tumbuh dan berkembangnya sektor riil di masyarakat sehingga mampu berkontribusi secara nyata terhadap nilai total PDRB kabupaten.


13

Sebagai daerah agraris, perekonomian Kabupaten Lebak masih didominasi oleh sektor pertanian. Data tahun 2011 menunjukkan kontribusi sektor pertanian terhadap nilai total

Produk

Regional

Domestik

Bruto

(PDRB)

Grafik 2.9 Distribusi PDRB Kabupaten Lebak Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2011*

mencapai 37,10% disusul oleh sektor dan

perdagangan, restoran

kontribusi

sebesar

hotel, dengan

24,45%.

Sementara

sektor

pertambangan

dan

penggalian, serta sektor listrik, gas, dan air bersih hanya menyumbang 0,40% terhadap total PDRB Kabupaten Lebak. Sumber : BPS Kab.Lebak Tahun 2011 (* angka sementara)

Kondisi ini cukup beralasan mengingat ketersediaan lahan pertanian dan dukungan tenaga kerja yang berlimpah membuat nilai tambah produk-produk pertanian (terutama tanaman bahan makanan) berkontribusi besar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Lebak karena secara akumulatif jumlah produk-produk pertanian yang dihasilkan relatif besar meskipun secara umum nilai tambah per-unit untuk produk-produk pertanian cenderung lebih kecil dibanding nilai tambah produk di sektor lain, seperti perdagangan, pertambangan, industri, maupun jasa.

Tabel 2.2 PDRB Kabupaten Lebak Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2009-2012

(juta rupiah) No. 1

Lapangan Usaha Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan

2

Pertambangan dan Penggalian

3

Industri Pengolahan

4

Listrik, Gas dan Air Bersih

5

2009

2010

2011*

2012**

1,464,061.43

1,568,877.39

1,639,817.51

1,660,507.45

47,607.30

50,201.27

52,557.37

55,222.55

360,130.70

367,914.86

381,613.60

392,842.25

15,720.93

16,478.29

17,627.31

18,666.48

Bangunan dan Kontruksi

169,478.99

183,090.99

198,714.13

215,172.30

6

Perdagangan, Hotel dan Restoran

899,393.51

982,061.55

1,080,406.75

1,184,156.54

7

240,237.64

255,957.30

274,177.39

292,906.16

8

Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan jasa Perusahaan

186,391.85

197,627.99

211,740.14

225,682.17

9

Jasa-jasa

512,518.55

529,999.66

562,857.47

589,903.94

3,895,540.90

4,152,209.30

4,419,511.67

4,635,059.84

Jumlah Sumber * **

:

BPS Kab. Lebak 2012

: :

Angka sementara Angka proyeksi


14

Fokus Kesejahteraan Sosial Pembangunan

daerah

bidang

kesejahteraan

sosial

terkait

meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Kabupaten Lebak

dengan

upaya

yang tercermin pada

angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja. Angka Melek Huruf (AMH), yang menggambarkan proporsi penduduk usia 15 Tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis (latin atau huruf lainnya), juga mengalami peningkatan, meskipun sangat kecil, yaitu dari 94,10 pada tahun 2009 menjadi 95,85 pada tahun 2010, sedangkan tahun 2011 tidak mengalami peningkatan. (Tabel 2.3). Sementara untuk nilai Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang menggambarkan lamanya penduduk usia 15 Tahun ke atas yang bersekolah (dalam tahun), mencapai 6,3 tahun pada tahun 2011. Jika dikonversikan pada tingkat kelulusan, maka rata-rata tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Lebak adalah tidak tamat SLTP atau baru mencapai kelas 1 SLTP. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan pencapaian RLS maksimal 15 Tahun, masih memerlukan rentang waktu yang cukup lama dan biaya yang besar.

Tabel 2.3 Perkembangan Angka Melek Huruf dan Rata-Rata lama SekolahKabupaten Lebak Tahun 2008-2011

NO

URAIAN

1

Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas

2

Angka melek huruf/AMH (%))

3

Rata-rata Lama Sekolah/RLS (tahun)

2008

2009

2010

2011

514.097

777.532

791.240

911.201

94,10

94,14

95,85

95,85

6,2

6,2

6,3

6,3

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak 2011

Indeks Harapan Hidup mempresentasikan derajat kesehatan masyarakat suatu wilayah pada periode waktu tertentu, yang diukur melalui Usia Harapan Hidup (UHH) waktu lahir. Pada tahun 2009, UHH Kabupaten Lebak mencapai angka 63,20 tahun, sedangkan pada tahun 2010 menjadi 63,58 tahun dan pada tahun 2011 menjadi 63,60 tahun, target di tahun 2012 sebesar 63,73 tahun sedangkan proyeksi pada tahun 2013 sebesar 63,78 tahun. Berdasarkan angka tersebut dapat dihitung Indeks Harapan Hidup Kabupaten Lebak pada tahun 2009 sebesar 0.63, tahun 2010 sebesar 0.64 dan pada tahun 2011 sebesar 0.63


15

Indeks Daya Beli Masyarakat yang merupakan komponen utama IPM, mengalami peningkatan sebesar 0,45 poin, yaitu dari 61,82 pada tahun 2009 menjadi 62,27 pada tahun 2010. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran riil perkapita masyarakat Lebak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data BPS 2010 pengeluaran riil tahun 2009 sebesar Rp. 627.490, dan tahun 2010 sebesar Rp. 629.440,-. Mengalami kenaikan sebesar 0,31 %. Peningkatan ini mengindikasikan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

2.1.3.

Aspek Pelayanan Umum

a. Fokus Layanan Urusan Wajib 1). Pendidikan Angka Partisipasi Sekolah (APS), adalah ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah. Capaian APS Kabupaten Lebak tahun 2011 menurut masing-masing jenjang usianya tampak pada grafik 2.10. Berdasarkan

grafik

Garfik 2.10

tersebut tampak bahwa pada tahun

2011

telah

Capaian APS Kabupaten Lebak tahun 2011

terjadi

kenaikan daya serap sistem pendidikan

terhadap

penduduk usia sekolah pada masing-masing jenjang usia. Pada tahun

jenjang

usia

terjadi

sebesar 0,3

7–12

kenaikan

poin, jenjang

usia 13-15 tahun sebesar 172,3 poin dan jenjang usia 16-18 tahun sebesar 24,3

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak 2012

poin.


16

Kenaikan APS terbesar berada pada jenjang usia 13-15 tahun (usia SLTP), hal ini menunjukkan bahwa penambahan Ruang Kelas Baru berdampak pada meningkatnya daya tampung, sedangkan pembangunan RKB pada jenjang 7-12 tahun (usia SD/MI) lebih berfungsi untuk merasionalkan jumlah siswa per kelas menuju Standar Pelayanan Minimal (SPM). APS jenjang usia 16-18 tahun (usia SLTA) sebesar 375.2 dengan kenaikan sebesar 41.5 poin pada tahun 2011 dari tahun 2010, menunjukkan masih sangat diperlukannya

intervensi

pemerintah

untuk

meningkatkan

daya

tampung

satuan

pendidikan tingkat SLTA. Capaian hasil pembangunan bidang pendidikan dapat juga dilihat dari Angka Partisipasi kasar (APK), Angka Partisipasi murni (APM), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH). Grafik 2.11-2.13 berikut ini adalah data perkembangan APK/APM berdasarkan jenjang Pendidikan dari tahun 2009 sampai dengan 2011 : Dari tahun 2009 ke tahun 2010 Angka Partisipasi Kasar

(APK)

SD/MI

meningkat sebesar

Grafik 2.11 Perkembangan APK dan APM SD/MI Kabupaten Lebak Tahun 2009-2011

3.1%,

dari tahun 2010 ke tahun 2011 1.26%.

meningkat Sedangkan

Partisipasi SD/MI

sebesar Angka

Murni

(APM)

meningkat

sebesar

3.03% dan 0.03%. Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak 2012

Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SMP/MTs mengalami peningkatan sebesar 1.7% dari tahun 2009 ke tahun 2010, dari tahun 2010 ke tahun 2011 meningkat sebesar 0.02%. Sedangkan Angka

Partisipasi

Murni

Grafik 2.12 Perkembangan APK dan APM SLTP/MTs Kabupaten Lebak Tahun 2009 - 2011

(APM) SMP/MTs mengalami peningkatan sebesar 2.37% dari tahun 2009 ke tahun 2010, dari tahun 2010 ke tahun

2011

meningkat

sebesar 17.23% Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak 2012


17

Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SMA/MA mengalami peningkatan sebesar 7.52% dari tahun 2009 ke tahun 2010, dari tahun 2010 ke tahun 2011 meningkat sebesar

9.58%.

Sedangkan

Angka

Grafik 2.13 Perkembangan APK dan APM SMA/MA Kabupaten Lebak Tahun 2009 - 2011

Partisipasi Murni (APM) SMA/MA

mengalami

peningkatan

sebesar

8.81% dari tahun 2009 ke

tahun

2010,

dari

tahun 2010 ke tahun 2011 meningkat sebesar


2.43% Angka Melek Huruf (AMH) di Kabupaten Lebak dari tahun 2009 hingga tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 1,75% di tahun 2010 dan 3,52% di tahun 2011 sebagaimana terlihat pada grafik 2.14 di bawah ini. Capaian tahun

2011

99,37% bahwa

AMH sebesar

Grafik 2.14 Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Lebak Tahun 2008 - 2011

menunjukkan hanya

penduduk

0,63%

Kabupaten

Lebak yang belum bisa baca

tulis

huruf

latin

atau lainnya. Termasuk di

dalamnya

adalah

masyarakat adat Baduy.


Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk Kabupaten Lebak secara berangsur-angsur terus meningkat setiap tahun. Kenaikan RLS pada tahun 2011 sebesar 0,4 tahun, angka ini empat kali lipat lebih besar dibandingkan peningkatan pada tahun 2010 yang hanya 0,1 tahun. Walaupun demikian angka RLS Kabupaten Lebak masih berada di bawah RLS Provinsi Banten tahun 2010 sebesar 8,32 tahun. Untuk mendorong peningkatan RLS Kabupaten Lebak, pemerintah perlu melakukan intervensi melalui berbagai pendekatan. Diantaranya pendekatan secara fisik dalam bentuk meningkatkan daya tampung satuan pendidikan. Pendekatan secara sosio kultural dengan


18

melibatkan tokoh masyarakat, Grafik 2.15 Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Lebak Tahun 2008 – 2011

tokoh agama maupun aparat pemerintahan tingkatan

di

untuk

berbagai mendorong

masyarakat

agar

menyekolahkan

anaknya.

Di

samping itu juga perlu dilakukan pendekatan berupa pendidikan

secara

ekonomi

bantuan

biaya

bagi


anggota Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak 2012

masyarakat yang tidak mampu.

Tingkat kelulusan siswa jenjang SD Kabupaten Lebak tahun 2011 sebesar 99,42%. Untuk jenjang SMP mencapai 99,91%, angka ini lebih tinggi dari tingkat kelulusan jenjang SMP Provinsi Banten sebesar 99,89%. Untuk jenjang SMA mencapai 99,65% dan SMK 99,79% sedangkan Provinsi Banten sebesar 99,62%.

2). Kesehatan Derajat kesehatan masyarakat suatu wilayah pada periode waktu tertentu dapat diukur melalui Usia Harapan Hidup waktu lahir (UHH), Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Lebak dari tahun 2009 hingga tahun 2011 terus mengalami penurunan. Dari tahun 2009 ke tahun 2010 AKI menurun sebesar 20.3, dari tahun 2010 ke tahun 2011 menurun sebesar 0.37. Sedangkan AKB dari tahun 2009 ke tahun 2010 menurun sebesar 2.0, dari tahun 2010 ke tahun 2011 menurun sebesar 2.1. Tabel 2.4 Jumlah Kondisi Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Lebak Tahun 2009-2011

NO

Tahun

Kejadian 2009

2010

2011

1

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup

34,67

32.67

30.57

2

Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup

217,60

197.33

196.96

3

Usia Harapan Hidup (UHH)

63,20

63.58

63.6

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. Lebak, 2012


19

Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Lebak dari tahun 2009 hingga tahun 2011 terus mengalami peningkatan. Dari tahun 2009 ke tahun 2011 meningkat sebesar 0.4 tahun. Dari tahun 2010 ke tahun 2011 meningkat sebesar 0.02 tahun.

3). Lingkungan Hidup Prinsip pembangunan berkelanjutan mengandung tiga pilar, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Ketiga pilar tersebut senantiasa perlu ada keseimbangan antara satu dengan yang lainnya, namun dalam kenyataannya salah satu pilar yang sering kurang diperhatikan adalah masalah lingkungan hidup. Hal ini terbukti bahwa telah terjadi penurunan kualitas, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup baik secara lokal maupun global diantaranya terjadinya banjir, longsor, kekeringan, pemanasan global dan fenomena alam lainnya yang dirasakan akhir-akhir ini sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Untuk meningkatkan konservasi sumber daya alam dan mengendalikan kerusakan lingkungan

hidup perlunya pengembangan pemanfaatan data dan informasi melaui

program Menuju Indonesia Hijau (MIH) setiap tahunnya sebagai instrument untuk pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

4). Perhubungan Pembangunan sektor perhubungan Kabupaten Lebak tahun 2010 difokuskan pada pelayanan masyarakat di bidang fasilitas perhubungan berupa pembangunan dan pemeliharaan terminal angkutan umum dan pelayanan ijin trayek angkutan umum. Jumlah

ijin

trayek

Grafik 2.16 Perkembangan Jumlah Ijin Trayek Angkutan Umum Tahun 2009-2011

angkutan umum dari tahun 2009

hingga

mengalami trayek

tahun

penurunan.

Angkutan

rata-rata

2011 Ijin

perkotaan

3,500 3,000

1,492 1,141

2,500

mengalami

2,000

penurunan 8.03%, angkutan

1,500

perdesaan 14.35% sehingga

1,000

rata-rata jumlah penurunan

500

seluruh ijin trayek angkutan

-

Jumlah

973 519

666

685

475

439

Perdesaan

Perkotaan

2009

umum sebanyak 12.51%

1,124

2010

2011

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak 2012


20

Jumlah terminal di Kabupaten Lebak dari tahun 2009 hingga tahun 2011 sebanyak 6 terminal, terdiri dari 1 terminal tipe B berada di Kecamatan Cibadak dan 5 terminal tipe C berada di Kecamatan Rangkasbitung, Kalanganyar, Malingping, Bayah dan Wanasalam.

5). Perumahan Selama kurun waktu 2008 - 2010, penanganan perumahan difokuskan pada upaya untuk membantu

penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan

rendah, peningkatan kualitas lingkungan perumahan oleh masyarakat, serta pengembangan kawasan permukiman baru yang lebih tertata. Selama

kurun waktu tersebut telah dilakukan fasilitasi pembangunan rumah

swadaya dan pembangunan sarana, prasarana dan utilitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 800 unit rumah. Namun demikian, percepatan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah perlu segera dilakukan dan pelibatan masyarakat serta dunia usaha dalam pengembangan perumahan di Kabupaten Lebak perlu terus ditingkatkan. Di samping itu, implementasi pengembangan kasiba/lisiba di daerah masih cukup rendah sehingga upaya-upaya

untuk

mendorong

percepatan

pengembangan

kasiba/lisiba

sangat

diperlukan.

6). Penataan Ruang Penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang dilaksanakan bersama-sama antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Seperti yang diamanatkan dalam undangundang No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa proporsi Ruang Terbuka Hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 % dari luas wilayah kota yang meliputi 20 % ruang terbuka hijau publik dan 10 % ruang terbuka hijau privat, di wilayah Ibu Kota Kabupaten Lebak pada tahun 2009 untuk proporsi ruang terbuka hijau publik sebesar 43,62 % dan untuk ruang terbuka hijau privat sebesar 34,17 %. Dari kondisi ini dapat disimpulkan bahwa ruang terbuka hijau di Wilayah perkotaan Ibu Kota Kabupaten Lebak masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait walaupun sebaran dan penataanya perlu

dijaga dan ditingkatkan sesuai dengan

rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lebak dan Rencana Umum Tata Ruang Ibu Kota Kabupaten Lebak.


21

Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan fungsi lingkungan, pada tahun 2011 telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau Wilayah Perkotaan Ibu Kota Kabupaten Lebak yang selain berfungsi sebagai paru-paru kota RTH juga berfungsi sebagai ekologis, arsitektural dan sosial.

7). Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Membangun masyarakat dan

desa

salah

satunya

melalui pemberdayaan

masyarakat dan desa. Pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan melalui pengembangan

kemampuan

masyarakat,

perubahan

perilaku

masyarakat

dan

pengorganisasian masyarakat. Program dan kegiatan yang dilaksanakan diarahkan kepada upaya dan fasilitasi serta pemberdayaan masyarakat khususnya bagi keluarga Pra Sejahtera melalui peningkatan ketahanan keluarga, pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan, penguatan peran serta lembaga kemasyarakatan, dan pemerintahan desa. Kinerja Pembangunan aspek pemerintahan dan pembangunan desa, menunjukan bahwa pada tahun 2008 telah dibentuk dan ditetapkan 25 desa baru sebagai desa pemekaran, sehingga pada tahun 2009 wilayah kabupaten lebak terbagi atas 28 kecamatan dan 340 desa dan 5 kelurahan. Dalam rangka menunjang kinerja dan pelayanan kepada masyarakat maka pada tahun 2009 telah dilaksanakan penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa melaui diklat yang diikuti seluruh kepala desa. Gerakan PKK yang merupakan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dalam memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui keluarga. Jumlah kelompok binaan PKK di Kabupaten Lebak sebanyak 28 setiap tahunnya dengan jumlah anggota PKK sebanyak 630 orang pada tahun 2011. Pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa juga dapat ditinjau dari jumlah organisasi non pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berjumlah 51 LSM dan Organisasi Masyarakat sebanyak 87 pada tahun 2011. Tingginya animo masyarakat untuk membentuk organisasi kemasyarakatan menunjukan tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

8). Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Pelayanan

terhadap

penyelenggaraan

keamanan

dan

ketertiban

masyarakat

dilaksanakan pemerintah bersama masyarakat melalui penyediaan polisi pamong praja, linmas dan pos siskamling. Jumlah anggota satuan linmas pada tahun 2010 sebanyak 3.937 orang, sedangkan pada tahun 2011 adalah 4.609 orang atau meningkat sebanyak 672 orang. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013

22

Penyelenggaraan

pembangunan

Bidang

Ketertiban

umum

dan

Ketentraman

Masyarakat selama periode 2007-2009 difokuskan pada terwujudnya kesadaran masyarakat

untuk

menjaga

keamanan

masyarakat

lingkungan

masing-masing

dan

terwujudnya perlindungan masyarakat dari bencana. Pelanggaran peraturan daerah oleh masyarakat terus mengalami fluktuasi, yaitu dari 41 kasus pengaduan pelanggaran pada tahun 2007 menjadi 78 kasus pada tahun 2008, dan 42 kasus pada tahun 2009. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan perda masih kurang, hal ini disebabkan belum efektifnya sosialisasi peraturan daerah, sejak proses legislasi, sosialisasi hingga penerapannya. Capaian kinerja Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat selama periode 20072009 adalah sebagai berikut :

1.

Perkembangan jumlah anggota perlindungan masyarakat (Linmas);

2.

Meningkatnya kesadaran masyarakat mentaati peraturan daerah;

3.

Terkendalinya dan terdeteksinya secara dini gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat;

4.

Terdapatnya informasi/data obyektif mengenai prediksi gangguan ketertiban dan ketentraman

masyarakat

pada

akhir

2008, serta

langkah-langkah

penanggulangannya. Selama tahun 2011, penyakit masyarakat (Pekat) yang paling menonjol adalah wanita rawan sosial ekonomi yang mencapai 39.825 kasus, diikuti eks napi sebanyak 1.021 kasus, anak jalanan sebanyak 96 kasus dan eks narkoba sebanyak 592 kasus. Penyalahgunaan narkoba, terus mengalami kenaikan dari 122 kasus eks narkoba pada tahun 2007 menjadi 592 kasus pada tahun 2011. Hal ini merupakan ancaman laten yang memerlukan penanganan berkesinambungan serta terintegrasikan antara aparat ketentraman daerah, yang bekerja sama dengan perangkat satuan polisi pamong praja, aparat perlindungan masyarakat (LINMAS) serta lingkungan keluarga masing-masing. Tindak pidana kriminal yang paling dominan pada kurun waktu 2008-2011

adalah

pencurian dengan pemberatan, diikuti oleh pencurian kendaraan bermotor serta penipuan. Tindak pidana kriminal jika dibandingkan dengan tahun 2010, pada tahun 2011 mengalami penurunan. Untuk kasus pencurian dengan pemberatan dari 70 kasus pada tahun 2010 menjadi 50 kasus pada tahun 2011, pencurian kendaraan bermotor dari 60 kasus pada tahun 2010 menjadi 47 kasus pada tahun 2011, serta penipuan dari 57 kasus pada tahun 2010 menjadi 35 kasus pada tahun 2011. Kondisi ini tidak lepas dari kondisi perekonomian masyarakat yang mengalami fluktuasi sehingga menimbulkan peningkatan pengangguran, yang mendorong tumbuhnya tindak


23

pidana. Walaupun demikian secara umum penanganan tindak pidana kriminalitas di Kabupaten Lebak masih dalam konstelasi terkendali oleh aparat penegak hukum kepolisian daerah dibantu oleh masyarakat. Dalam rangka menciptakan dan memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan, fungsi pengawasan dan mekanisme kontrol dilaksanakan oleh lembaga penegak perda terutama Satuan Polisi Pamong Praja yang disiagakan di kabupaten dan kecamatan. Aparat Satuan Polisi Pamong Praja hingga akhir tahun 2011 berjumlah 64 orang, sebagian besar bertugas di kabupaten. Jumlah tersebut dirasakan masih kurang mengingat kompleksnya tugas dan fungsi yang diemban.

9). Pemuda dan Olah Raga Pembangunan pemuda sebagai salah satu unsur sumber daya manusia dan tulang punggung serta penerus cita-cita bangsa, terus disiapkan dan dikembangkan kualitas kehidupannya melalui peningkatan aspek pendidikan, kesejahteraan hidup dan tingkat kesehatan. Jumlah pemuda (usia 15-34 tahun) di Kabupaten Lebak

pada tahun 2010

sebanyak 418.577 jiwa atau 34.76% dari jumlah penduduk sebanyak 1.204.095 jiwa. Untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri, terdapat berbagai wahana baik yang dikembangkan oleh pemerintah, maupun atas inisiasi masyarakat seperti melalui berbagai organisasi kepemudaan. Sementara itu untuk mendukung aktivitas olahraga masyarakat, Pemerintah Daerah telah menyediakan berbagai sarana olahraga, diantaranya

kawasan Sport Center, kawasan alun-alun

Rangkasbitung dan GOR Karta Natanegara. Pemerintah Kabupaten Lebak juga terus melakukan pembinaan terhadap organisasi/klub olahraga sebanyak 32 cabang induk olahraga dan 600 orang atlet.

10). Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Lembaga Keuangan Di Kabupaten Lebak terdapat 786 unit koperasi dan yang aktif sebanyak 618 unit pada tahun 2010 dan 645 pada tahun 2011 atau meningkat sebanyak 27 koperasi. Kegiatan industri yang dikelola oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yaitu CV, Firma, PT/NV, PO Berijin dan PO tidak berijin pada tahun 2010 sebanyak 14.813 unit dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 97.703 jiwa. Pada tahun 2011 menjadi 14.999

perusahaan atau

meningkat sebanyak 186. Sementara sektor industri menengah kenaikannnya hanya satu, yaitu dari 20 pada tahun 2010 menjadi 21 perusahaan pada tahun 2011.


24

b. Fokus Layanan Urusan Pilihan 1). Pertanian Produksi padi, sebagai salah satu komoditas unggulan tanaman pangan, mengelami penurunan dari 544.577 ton pada tahun 2010 menjadi 519.671 ton pada tahun 2011 atau menurun sebesar 4,57%. Produksi

padi

tersebut Grafik 2.17 Perkembangan Produksi Padi di Kabupaten Lebak Tahun 2007-2011

umumnya diperoleh dari lahan sawah dan lahan kering (padi gogo) yang masing-masing

mencapai

512.671

ton dan 31.906 ton pada tahun 2010. Pada

tahun

2011

produksinya

menjadi 498.070 ton dan 21.601 ton atau mengalami penurunan masingmasing

sebesar

2,84%

dan

32,29%. Luas lahan sawah pada tahun

2009

meningkat

menjadi

47.760,20 Ha dibandingkan tahun

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Lebak tahun 2012

2008 sebesar 44.242 Ha. Lahan sawah tersebut mencakup 9,6% beririgasi teknis, 5,9% beririgasi setengah teknis, 31% beririgasi non-PU, dan 53,5% tadah hujan. Komoditas unggulan tanaman pangan lainnya adalah jagung, Kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Dari seluruh seluruh komoditas unggulan tersebut, ubi kayu memiliki produksi terbesar yaitu 18.125 ton, disusul oleh jagung sebesar 5.104 ton pada tahun 2011. Sedangkan untuk buah-buahan produksi terbesar secara berturut-turut oleh komoditas pisang, rambutan dan durian.

2). Peternakan Komoditas unggulan di sektor peternakan adalah sapi potong, kerbau, domba, kambing, ayam buras, ayam ras pedaging, ayam ras petelur dan itik yang menjadi komoditas utama penyuplai kebutuhan daging. Produksi daging secara umum meningkat sebesar 5,41% dari 6.644.481 ton pada tahun 2010 menjadi 7.004.181 ton pada tahun 2011. Untuk produksi daging, kontribusi terbesar berasal dari ayam ras pedaging dan ayam buras, masing-masing sebesar 4.089.800 Kg dan 1.474.233 Kg atau setara dengan 58,39% dan 21,05%.


25

Kontribusi lainnya

di

dari

tahun

komoditas

2011,

kerbau

Grafik 2.17 Perkembangan Produksi Padi di Kabupaten Lebak Tahun 2007-2011

sebesar 829.578 Kg atau 11,84%, sapi sebesar 189.977 Kg atau 2,71%, kambing sebesar 157.530 Kg atau 2,25%, domba sebesar 128.021 Kg atau 1,83%, itik sebesar 70.759 Kg atau 1,01% dan ayam ras petelur sebesar 64.253 Kg atau 0,92%. Dari 8 komoditas unggulan tersebut ratarata mengalami peningkatan produksi di tahun 2011, hanya ayam buras dan itik

yang

mengalami

penurunan

masing-masing sebesar -7,78% dan 2,03%.

Sumber: Dinas Peternakan Kab. Lebak tahun 2012

3). Kehutanan Produksi kayu Kabupaten Lebak menunjukkan tingkat produksi yang dinamis. Diantara jenis kayu yang ada, produksi tertinggi pada kayu sengon. Tingkat produksi yang tinggi tersebut disebabkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan lahan yang tersedia. selain kayu dalam bidang kehutanan juga menghasilkan Madu Lebah dan Jamur.

4). Perkebunan Dari sekitar 15 jenis komoditas perkebunan yang diusahakan, enam komoditas diantaranya menjadi unggulan Kabupaten Lebak yaitu, Kelapa Dalam, Karet, Kakao, Aren Cengkeh, Kopi Robusta. Data tahun 2011 menunjukkan bahwa volume produksi tertinggi dari ke 6 jenis komoditas tersebut adalah Kelapa Dalam yakni sebanyak 10.668,50 Ton, berikutnya adalah Karet sebanyak 5.870 Ton. Volume produksi komoditas lainnya yakni Kakao sebanyak 2.280,15 Ton, Aren sebanyak 1.254,19 Ton, Cengkeh sebanyak 582 Ton dan Kopi Robusta sebanyak 500,12 Ton. Sedangkan komoditas dengan volume produksi terendah adalah Jambu Mete dan Panili yakni masing-masing sebanyak 3,50 Ton/Ha dan 1,00 Ton/Ha. Jika dilihat dari tingkat produktivitasnya, komoditas dengan produktivitas tertinggi adalah Kakao dan Aren, masing-masing sebesar 1,45% dan 1,16%. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut ini:


26

Tabel 2.5 Data Luas Areal, Produksi dan Produktivitas Hasil Perkebunan Kabupaten Lebak Tahun 2011

No

Komoditi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Karet Kelapa Dalam Kelapa Hibrida Kelapa Sawit Kopi Robusta Kakao Teh Cengkeh Lada Jambu Mete Kapok Panili Aren Jarak Pagar Pandan JUMLAH

Luas Areal (Ha) 14,669.32 23,136.26 231.10 3,922.00 1,973.95 3,572.95 45.40 6,201.59 453.95 3.00 188.85 59.40 2,300.20 454.70 404.90 57,617.57

Produksi (Ton/Ha) 5,870.00 10,668.50 38.18 90.00 500.12 2,280.15 5.06 582.00 30.35 1.00 40.45 3.50 1,254.19 260.12 83.78 21,707.40

Produktivitas (%) 0.46 0.90 0.25 0.01 0.31 1.45 0.21 0.11 0.11 0.48 0.29 0.08 1.16 0.81 0.34 6.97

Harga (Rp.) 22,500 5,500 4,500 350 14,000 21,000 1,100 70,000 43,000 15,000 22,000 50,000 7,000 3,000 3,000

Wujud Produksi Karet Kering Kopra Kopra CPO Biji Kering Biji Kering The Kering Bunga Kering Lada Kering Gelondong Kering Serat Berbiji Buah Kering Nira Biji Pandan

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak Tahun 2012

5). Perikanan Di sektor perikanan, pada tahun 2011, produksi ikan hasil tangkapan dan budidaya mencapai 7.876 ton dengan nilai produksi sekitar 89.655.764.578 rupiah. Tabel 2.6 berikut ini menunjukkan produksi kelautan dan perikanan tahun 2011. Tabel 2.6 Produksi Kelautan dan Perikanan Tahun 2011 No. A.

Jenis Usaha Budidaya

Produksi 3.513

1.

Kolam

2.859,17

2.

Sawah

46,11

3. 4.

Kolam Air Deras Keramba

51,55 38,79

5.

Jaring Apung

505,55

6.

Tambak Tangkapan

11,45 4.364

B. 1.

Laut

2.

Perairan Umum

4.348,66 JUMLAH

14,87 7.876,15

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2012

Produksi tersebut meningkat sebesar 1458% dibandingkan tahun 2010. Peningkatan produksi tersebut disebabkan adanya perbaikan pemeliharaan melalui penggunaan benih unggul, pakan, teknologi, dan obat-obatan baik pada lahan tambak, kolam, keramba jaring apung, maupun pada lahan sawah. Selain itu perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana perikanan tangkap. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013

27

6). Perdagangan dan Perindustrian Di sektor perdagangan dan perindustrian, perkembangan sarana perdagangan terutama pasar menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2011, jumlah pasar sebanyak 39 unit. Di Kabupaten Lebak , industri umumnya berskala kecil. Pada tahun 2009, terdapat 14.749 unit industri yang mencakup 19 unit industri menengah dan 14.730 unit industri kecil. Pada tahun 2010, terdapat 14.833 unit industri yang mencakup 19 unit industri menengah dan 14.813 unit industri kecil. Pada tahun 2011, mengalami peningkatan menjadi 21 unit industri menengah dan 14.999 unit industri kecil

2.1.4

Aspek Daya Saing Daerah

a. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiflier effect bagi peningkatan daya saing daerah. Kemampuan ekonomi daerah memicu daya saing daerah dalam beberapa tolok ukur, sebagai berikut:

1). Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka konsumsi RT per kapita) Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya. Nilai konsumsi pengeluaran makanan 183.837 dan Non-makanan 101.840 per kapita.

2). Produktivitas total daerah Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong


28

ekonomi daerah per sektor. Produktivitas Total Daerah dapat diketahui dengan menghitung produktivitas daerah per sektor (9 sektor) yang merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan. PDRB dihitung berdasarkan 9 (sembilan) sektor. Sektor dengan produktivitas tertinggi di Kabupaten Lebak pada tahun 2009 adalah sektor Keuangan,Sewa dan Jasa Perusahaan sebesar Rp.126,66 Juta. Sektor ini terus mengalami peningkatan pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp. 132,45 Juta. Sektor berikutnya dengan produktivitas tertinggi pada tahun 2010 adalah sektor Listrik, Gas dan Air Bersih sebesar Rp. 32,14 juta dan sektor Industri Pengolahan sebesar Rp.26,4 juta.

b. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Infrastruktur wilayah terdiri dari beberapa aspek yaitu infrastruktur transportasi, sumber daya air dan irigasi, listrik dan energi, telekomunikasi, serta sarana dan prasarana permukiman. Kebutuhan akan infrastruktur wilayah tidak terlepas dari fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, yaitu sebagai pengarah dan pembentuk struktur tata ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah, serta pengikat wilayah.

1). Transportasi Aspek Transportasi terdiri dari transportasi darat, udara dan laut. Pada aspek transportasi darat, salah satu indikator tingkat keberhasilan penanganan infrastruktur jalan adalah meningkatnya kondisi jalan baik. Tabel 2.7 Data Kondisi Jalan di Kabupaten Lebak Tahun 2011 No 1. 2. 3.

Kondisi Total Jalan Kab/Kota Jumlah dan A Panjang Jembatan B Jalan Kab/Kota Panjang Jalan dalam Kondisi Baik

Panjang 837.96 169.00 2,349.20

Km Unit Meter

Keterangan Merupakan panjang jalan status kabupaten/kota berdasarkan SK Bupati/Walikota dilampirkan peta dan SK dimaksud Merupakan jumlah dan panjang jembatan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota

434.76

Km

Merupakan total panjang jalan dalam kondisi baik. Kriteria baik sesuai dengan juknis DAK yaitu nilai kerusakan jalan ≤ 11% (dilampirkan peta)

4.

Panjang Jalan dalam Kondisi Sedang

79.05

Km

Kriteria sedang sesuai dengan juknis DAK yaitu nilai kerusakan jalan 11 - < 16%

5.

Panjang Jalan dalam Kondisi Rusak Ringan

70.00

Km

Kriteria rusak sesuai dengan juknis DAK yaitu nilai kerusakan jalan 16 - < 23%

6.

Panjang Jalan dalam Kondisi Rusak Berat

254.15

Km

Kriteria rusak berat sesuai dengan juknis DAK yaitu nilai kerusakan jalan ≥ 23%

7.

Panjang Jalan Poros Desa

5,647.20

Km

Merupakan total panjang jalan poros desa berdasarkan SK Bupati/Walikota (dilampirkan peta dan data pendukung administrasinya/SK/Ketetapan lainnya)

Sumber : Bappeda Kab. Lebak tahun 2012

Pada tahun 2011, kondisi jalan baik kabupaten sepanjang 434,76 km atau sebesar 51,88 %. Kondisi ini menunjukkan penurunan kondisi jalan baik sebesar 15,62 % dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 67,5 %. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013

29

Dari seluruh jaringan jalan kabupaten sepanjang 837,96 km, sebesar 51,88 % dalam kondisi baik,

8,35 % kondisi rusak ringan, 9,43 % rusak sedang dan 30,33 % dalam

kondisi rusak berat. Hal ini disebabkan karena sudah habisnya umur rencana jalan pada sebagian besar ruas jalan Kabupaten, tingginya frekuensi bencana alam serta beban lalu lintas yang sering melebihi standar Muatan Sumbu Terberat (MST). Grafik 2.17 menunjukkan jumlah jembatan di Kabupaten Lebak,

pada

tahun

Grafik 2.17 Kondisi Sarana Jembatan di Kabupaten LebakTahun 2011

2011

sebanyak 961 unit terdiri dari jembatan beton sebanyak 549 unit dan jembatan gantung sebanyak 412 unit. Dari jumlah tersebut

56.83%

jembatan

beton dalam kondisi rusak dan 82.52%

jembatan

gantung

dalam kondisi rusak. Sumber data: Bappeda Kabupaten Lebak 2012

2). Sumber Daya Air Pada aspek infrastruktur sumber daya air dan irigasi, kondisi infrastruktur yang mendukung upaya konservasi, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dan sistem informasi sumber daya air dirasakan masih belum memadai. Potensi sumber daya air di Kabupaten Lebak yang besar belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang kegiatan pertanian, industri, dan kebutuhan masyarakat lokal. Jaringan irigasi potensial di Kabupaten Lebak sampai dengan tahun 2011 seluas 63,260 ha yang terdiri dari:

16 unit irigasi teknis, 45 unit

irigasi semi teknis, 239 irigasi sederhana dan 175 irigasi perdesaan.

3). Pertambangan dan Energi Kabupaten Lebak merupakan wilayah yang memiliki kandungan dan jenis bahan tambang yang sangat besar, potensi ini akan meningkatkan pendapatan asli daerah dan memberikan lapangan pekerjaan penduduk sekitar bila di eksploitasi secara baik. Jenis bahan galian yang ada di wilayah Kabupaten Lebak meliputi golongan A, golongan B, dan golongan C. Bahan galian golongan A berupa Batubara dengan jumlah cadangan sebesar 14.039.249 ton, berada di wilayah Kecamatan Bojongmanik, Bayah, Panggarangan, Cihara, Sajira, Cipanas, dan Cilograng. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013

30

Untuk bahan galian golongan B terdiri dari Emas-Perak dengan jumlah cadangan sebesar 569,041 ton, berada di wilayah Kecamatan Bayah, Cibeber, Cipanas, Sobang, Muncang, Gunungkencana, Cilograng, Panggarangan, dan Cijaku. Selain Emas-Perak ada juga Galena dengan jumlah cadangan yang belum diketahui, berada di wilayah Kecamatan Bayah, Cibeber, Panggarangan, Bojongmanik, Lebakgedong, dan Cigemblong. Untuk bahan galian golongan C terdiri dari 18 jenis bahan galian, diantaranya yang memiliki jumlah cadangan terbesar adalah Batu Gamping (Batu Kapur), Batu Belah, Lempung, Bentonit, Pasir Kuarsa, dan Zeolit. Di bidang energi, pemenuhan bahan bakar untuk masyarakat Kabupaten Lebak dilayani melalui 12 unit Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Pelayanan energi listrik dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) APJ banten Selatan. Rasio elektrifikasi di Kabupaten Lebak pada tahun 2010 baru mencapai 67,39 %, masih terdapat 1 desa yang belum teraliri listrik yaitu Desa Kanekes di Kecamatan Leuwidamar. Peningkatan rasio elektrifikasi perdesaan masih terus diupayakan baik melalui dana APBD Kabupaten maupun bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, sedangkan peningkatan rasio elektrifikasi rumah tangga terus diupayakan baik melalui pembangunan jaringan listrik yang bersumber dari PLN, maupun penyediaan sumber-sumber energi alternatif seperti Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) mikro hidro, surya, dan angin.

4). Pariwisata Perkembangan pariwisata di Kabupaten Lebak belum mengembirakan, hal ini ditandai dengan masih minimnya sarana dan prasarana di tempat tujuan wisata , hal ini mengakibatkan tingkat kunjungan juga sangat kurang. Dimasa yang akan datang perlu dibangun sarana dan prasarana baik ditempat wisata maupun infrastruktur yang menuju ke tempat wisata.

c. Fokus Iklim Berinvestasi Pada tahun 2008, Kabupaten Lebak

telah memililki Kantor Pelayanan Perijinan

Terpadu (KPPT) sebagai upaya meningkatkan layanan publik. Kantor tersebut berfungsi untuk mengendalikan pemberian ijin yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Lebak melalui layanan satu atap. Diantara ijin yang proses administrasinya diserahkan pada KPPT berasal dari Dinas Kesehatan, Dinas Cipta Karya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Disporabudpar, Dishutbun, Distamben DPPKD, dan Bappeda. Pada tahun 2011 surat izin yang terbitkan oleh KPPT Lebak meningkat sebanyak 4.570 surat, atau tahun 2010 sebanyak 11.404 dan tahun 2011 sebanyak 15.974.


31

Grafik 2.18 Realisasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Kabupaten Lebak Tahun 2009-2011

Sumber: KPPT Kabupaten Lebak tahun 2012

Laju pertumbuhan investasi yang ditanamkan di Kabupaten Lebak

melalui

Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), pada periode tahun 2009–2011, cenderung fluktuatif. Kondisi ini memberikan sinyalemen bahwa iklim investasi di Kab. Lebak cukup memberikan peluang bagi para penanam modal untuk menanamkan investasinya di Kabupaten Lebak . Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dari tahun 2009 ke tahun 2010 mengalami penurunan dari 25 milyar menjadi hanya 550 juta dan di tahun 2011 tidak ada PMDN. Penanaman Modal Asing (PMDA) dari tahun 2009 ke tahun 2010 meningkat dari US$ 8.4 juta + 3.6 milyar rupiah lebih menjadi US$ 9.55 juta dan di tahun 2011 menurun menjadi US$ 0.4 juta + 5.54 milyar rupiah. Untuk Non Fasilitas dari tahun 2009 ke tahun 2010 mengalami penurunan dari Rp. 302 milyar lebih menjadi Rp. 207 milyar lebih dan di tahun 2011 meningkat menjadi Rp. 342 milyar lebih. Peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan koperasi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditumbuhkembangkan.

Hal tersebut disebabkan

kurangnya efektifitas fungsi dan peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan serta rentannya UMKM terhadap perubahan harga bahan bakar. Masih tingginya kredit konsumsi dibandingkan dengan kredit investasi juga menghambat kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga kurang menopang aktivitas sektor riil. Selain itu, dibutuhkan pengembangan UMKM dan koperasi yang mampu mengembangkan agroindustri dan bisnis kelautan guna menunjang daya beli dan ketahanan pangan.

d. Fokus Sumber Daya Manusia Di Kabupaten Lebak struktur umur penduduk usia produktif (15-64 tahun) 67,411% jumlah ini lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk di bawah usia 15 tahun dan penduduk usia di atas 64 tahun, yaitu masing-masing sebesar 28,97% dan 3.62%. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013

32

Dengan demikian, angka ketergantungan yang menggambarkan jumlah penduduk usia non produktif yang harus ditanggung oleh jumlah penduduk usia produktif, sebesar 418,079 orang atau 32,59%. Pada saat ini, peluang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui bidang pendidikan sangat terbuka. Hal ini ditopang oleh dukungan pemerintah baik pusat maupun daerah melalui APBN-APBD yang akan berupaya menyediakan anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen. Dalam kaitan ini, pemerintah menyadari bahwa pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia serta mempunyai andil besar terhadap kemajuan sosial ekonomi satu bangsa. SDM yang berkualitas merupakan salah satu faktor penting bagi kemajuan bangsa. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat semakin tinggi kualitas SDM di wilayah tersebut. Peluang untuk mendapatkan lapangan pekerjaan atau menciptakan peluang usaha lebih besar bagi mereka yang berpendidikan tinggi dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan rendah.

2.2

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2011 dilihat dari bidang

urusan kewenangan sebagai berikut :

1. Bidang Pendidikan Dalam rangka menjalankan misi ke-1 RPJMD untuk mewujudkan sumber daya manusia Kabupaten Lebak yang produktif dan berdaya saing dengan sasaran meningkatnya akses, mutu dan citra pendidikan terutama untuk penuntasan wajib belajar 9 tahun dan pencanangan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah, maka pemerintah daerah senantiasa mengalokasikan anggaran pendidikan lebih dari 20 %. Pada tahun anggaran 2011 dialokasikan sebesar Rp. 637.676.341.380,- atau 51,22 %, dan tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 592.018.000.305,- atau 48,35%. Kondisi kinerja akhir atau target kinerja bidang pendidikan yang diharapkan pada tahun 2013 adalah APK SD/MI 114,22 %,

SMP/MTs 96,65%, SMA/SMK/MA 55,11% dan APM SD/MI 96,64%, SMP/MTs

67,69%, SMA/SMK/MA 45,46%. Target lainnya adalah rata – rata prosentase kelulusan sebesar 94,17%, Rata – rata lama sekolah 7,03 tahun, dan Angka Melek Hurup sebesar 95,89%. Capaian kinerja bidang pendidikan hingga tahun 2011 sebagai berikut : APK SD/MI 113,88 %, SMP/MTs 96,91%, SMA/SMK/MA 47,73% dan APM SD/MI 97,99%, SMP/MTs 83,79%, SMA/SMK/MA 37,52%. Target lainnya adalah rata – rata prosentase kelulusan sebesar 99,37%, Rata – rata lama sekolah 6,3 tahun, dan APK melek aksara sebesar Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013

33

99,37%. Membandingkan dengan kondisi capaian kinerja tahun 2010, seluruh angka partisipasi kasar maupun murni meningkat dengan signifikan dengan kenaikan APK tertingga pada jenjang SLTA sebesar 9,58% dan APM SLTP sebesar 17,23%. Apabila peningkatan kinerja bidang pendidikan ini tetap dipertahankan pada dua tahun ke depan, maka kondisi kinarja di akhir tahun RPJMD 2013 dan kinerja pada akhir masa transisi tahun 2014 akan dapat terlampaui. Bahkan untuk angka rata – rata kelulusan dan angka melek hurup Kabupaten Lebak saat ini masing – masing telah berada pada angka 5,2% dan 3,48% di atas target tahun akhir RPJMD. Kondisi yang sama tampak pada capaian kinerja untuk APM SD/MI dan APM SLTP yang masing – masing berada pada angka 1,35% dan 16,1% di atas target tahun akhir RPJMD. Salah satu capaian kinerja bidang pendidikan yang perlu mendapat perhatian khusus adalah capaian kinerja APK SD/MI tahun 2011 sebesar 113,88%. Walaupun angka ini belum melampaui target akhir RPJMD sebesar

114.22%

demi

efesiensi

dan

ketepatan

layanan

pendidikan

maka

peningkatannya tidak perlu menjadi prioritas. Fokus perhatian dan prioritas untuk jenjang pendidikan SD/MI adalah pada peningkatan APM dan pemeliharaan sarana prasarana sekolah agar daya tampung tidak menurun dan rasio siswa dengan jumlah ruang kelas, rasio siswa dengan jumlahg WC serta rasio siswa dengan lainnya semakin mendekati SPM atau SNP. Tantangan berat kinerja bidang pendidikan tahun 2013 berada pada upaya peningkatan APK dan APM jejang SLTA (SMA/SMK/MA/MAK) yang masing – masing masih harus mencapai penambahan sebesar 7,38% dan 9,76%. Prediksi kebutuhan penambahan jumlah siswa SLTA berdasarkan LPP 1,84% untuk mencapai target APK tersebut adalah sebanyak 14.170 orang equivalen dengan penambahan sebanyak 394 rombel. Pemenuhan kebutuhan terhadap penambahan lahan sekolah, RKB atau USB menjadi sangat penting untuk mewujudkan pencapaian target APK SLTA tersebut, tanpa mengurangi perhatian terhadap kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah yang telah ada. Upaya meningkatkan APK dan APM di semua jenjang pendidikan secara sinergis dan simultan akan menjadi pendongkrak angka rata – rata lama sekolah yang saat ini masih berada pada angka 6,3 tahun atau kurang 1 tahun dari target RPJMD. Di sisi lain upaya peningkatan akses pendidikan perlu diiringi dengan perbaikan mutu layanan pendidikan sesuai dengan SPM atau SNP yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk itu dukungan alokasi APBD dua tahun terakhir yang rata – rata di atas 49% masih perlu dipertahankan pada tahun anggaran 2013 dan 2014. Serta memaksimalkan koordinasi untuk memaksimalkan

pemanfaatan

program

rehab

tuntas

sekolah

dan

program

pengembangan SMK yang tengah dilaksanakan oleh Kemendikbud.


34

2. Bidang Kesehatan Angka Kematian Bayi (AKI) per 1.000 kelahiran hidup

dari tahun 2009 senantiasa

menurun. Pada tahun 2011 besarnya 30,57 atau menurun 2,10 dibandingkan tahun 2010, di mana kondisi kinerja ini sudah melampaui tartget RPJMD 2013 yang ditetapkan sebesar 35.39. Walaupun demikian dukungan terhadap upaya penurunan AKB harus senantiasa dilakukan, karena kondisi idealnya adalah tidak ada satu pun bayi yang meninggal pada saat kelahirannya. Target RPJMD tahun 2013 untuk Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup ditetapkan sebesar 150,6 sementara capaian kinerja tahun 2011 masih berada pada angka 196,96. Terdapat selisih angka 46.36 yang harus diturunkan melalui berbagai kegiatan penyelamatan ibu yang melahirkan. Untuk ini maka dukungan terhadap pelaksanaan program Jampersal (Jaminan Persalinan), GSI (Gerakan Sayang IBU) dan PKH (Program Keluarga Harapan) merupakan upaya penting dalam menurunkan AKI di kabupaten Lebak. Capaian lain bidang kesehatan tahun 2011 yang melampaui targetnya adalah Angka Ketidak-lengkapan Rekam Medik sebesar 33,23% (6,77% diatas target), Prevalensi Gizi Buruk 0.77% (0.3 % di atas target) dan Angka Keterlambatan Pelayanan Gawat Darurat sebesar 0,5% (1,5% di atas target). Tetapi capaian – capaian tersebut di atas belum mampu mendongkrak angka Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Lebak tahun 2011 yang masih berada pada angka 63,3 tahun atau lebih rendah dari rata – rata UHH nasional

71.1

tahun.

Selain

meneruskan

dukungan

terhadap

program

Jamkesmas/Jamkesda, berbagai upaya lintas sektor perlu dilakukan untuk meningkatkan angka UHH ke depan. Diantaranya pada sektor kesehatan lingkungan melalui kegiatan perbaikan sanitasi umum, menambah cakupan MCK dan pencegahan penyebaran penyakit menular. Pembudayaan pola hidup bersih dan sehat, serta penanganan yang efektif terhadap 10 (sepuluh) besar penyakit yang banyak berjangkit di masyarakat. Koordinasi penanganan kemiskinan dengan pemerintah pusat dan provinsi secara tidak langsung akan membantu menambah naiknnya angka UHH ke depan.

3. Bidang Lingkungan Hidup Dalam

meningkatkan

Kabupaten Lebak

pengendalian

pencemaran

dan

kerusakan

lingkungan,

telah melakukan pelestarian lingkungan hidup melalui konservasi

lingkungan daerah aliran sungai, pemantauan kualitas air dan udara, penyusunan dokumen lingkungan, dalam upaya memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Dalam meningkatkan pelayanan dan pengelolaan persampahan di Kabupaten Lebak dimana tingkat cakupan pelayanan persampahan perkotaan masih rendah yaitu 63%,


35

sehingga perlu upaya optimalisasi sistem pengelolaan sampah terpadu yang dikaitkan dengan pola pengelolaan TPA yang terintegrasi dengan 3R, sosialisasi untuk memilah sampah di rumah tangga antara organik dan anorganik serta pembangunan TPA Cihara untuk meningkatkan cakupan layanan persampahan di wilayah bagian selatan.

4. Bidang Pekerjaan Umum Pembangunan Pekerjaan Umum di Kabupaten Lebak

pada tahun 2011, ditunjukkan

antara lain dengan tingkat kemantapan jalan Kabupaten

mencapai 60,23 %. Untuk

menambah akses ke pedesaan dan pusat produksi pertanian telah dibangun dan ditingkatkan jalan poros desa melalui program hotmix masuk desa sepanjang 564 km dari tahun 2008 – 2011. Selain itu, pada aspek infrastruktur irigasi, melalui berbagai upaya yang telah dilakukan, diharapkan intensitas tanam padi sawah pada akhir tahun 2010 dapat meningkat. Dalam meningkatan cakupan pelayanan air minum perlu mendapat perhatian penuh sebab pada tahun 2011 cakupan air minum di Kabupaten Lebak baru mencapai 55 %, hal ini harus sejalan dengan target dari kesepakatan Millenium Development Goals (MDGs)/Agenda 21 Target 10: “penurunan sebesar setengah, proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar pada 2015"

5. Bidang Penataan Ruang Penataan ruang sebagai instrumen untuk mengembalikan dan meningkatkan harmonisasi fungsi ruang secara berkelanjutan maka pemerintah Kabupaten Lebak telah menyusun Perda No. 17 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lebak 2009- 2029, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyatakan bahwa semua peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi disusun atau disesuaikan paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun dan untuk kabupaten/kota disusun atau disesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-undang Penataan Ruang diberlakukan. Aspek lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan merupakan hal yang paling dipertimbangkan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang. Dalam RTRW Kabupaten Lebak 2008-2028 ditegaskan bahwa tujuan dari penataan ruang adalah untuk mewujudkan

ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan keberlanjutan sesuai

dengan amanat Undang-undang Penataan Ruang Nomor 26 tahun 2007, dan untuk merealisasikannya perlu peran kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha.


36

6. Bidang Perencanaan Pembangunan Prioritas pembangunan daerah Tahun 2011 merupakan penajaman, perluasan cakupan, dan kelanjutan dari prioritas pembangunan periode 2009-2010, ditetapkan dengan memperhatikan isu strategis dan aspirasi masyarakat yang telah disepakati dalam Musrenbang berdasarkan isu strategis: Ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi layanan Pendidikan, Pembinaaan kepemudaan dan olahraga; Aksebilitas, dan kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Ketahanan Pangan Masyarakat; Investasi dan Daya Saing Usaha;

Kemiskinan,

Pengangguran dan ketenagakerjaan; Kualitas pelayanan publik; Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah; Pengelolaan Lingkungan hidup dan mitigasi

bencana

Pembangunan desa dan pengentasan desa tertinggal;

7. Bidang Perumahan Dalam upaya meningkatkan rumah yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta penataan lingkungan permukiman, sejak tahun 2009 telah dilaksanakan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan serta penataan prasarana, sarana dan utilitas lingkungan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kecamatan Rangkasbitung, Cibadak, Warunggunung, Kalanganyar, Maja, Cikulur, Cileles dan Cimarga dengan total sasaran sebanyak 200 unit rumah pada tahun 2010 dan 500 unit rumah pada tahun 2011.

8. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Pembinaan dan pengembangan Pembangunan Bidang Kepemudaan di Kabupaten Lebak, mempunyai permasalahan yaitu kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat, masih banyaknya pengangguran, perilaku menyimpang dan kurangnya kesadaran sosial di kalangan pemuda. Untuk itu perlu ditingkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan bidang kepemudaan, memperkecil angka kemiskinan, pengangguran, penyimpangan perilaku dan meningkatkan kesadaran sosial di kalangan pemuda. Pembinaan dan pengembangan pembangunan olahraga rekreasi, prestasi maupun olahraga masyarakat perlu dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Kurangnya sarana dan prasarana olahraga masyarakat, dikarenakan banyak yang beralih fungsi sehingga perlu adanya kebijakan pemerintah untuk menjalin kemitraan baik antara swasta maupun investor serta masyarakat. Perwujudan pusat olah raga terpadu telah di realisasikan pada penyelenggaran PORPROV tahun 2010, yang memberikan kontribusi bagi sarana dan prasarana keolahragaan di Kabupaten Lebak.


37

9. Penanaman Modal Kinerja aspek investasi Kabupaten Lebak

tahun 2011 cenderung berkurang. Hal ini

ditandai dengan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang mengalami penurunan. Nilai investasi dari tahun 2009 ke tahun 2010 mengalami penurunan dari 25 milyar menjadi hanya 550 juta dan di tahun 2011 tidak ada PMDN. Sedangkan untuk Penanaman Modal Asing (PMA), dari tahun 2009 ke tahun 2010 meningkat dari US$ 8.4 juta + 3.6 milyar rupiah lebih menjadi US$ 9.55 juta dan di tahun 2011 menurun menjadi US$ 0.4 juta + 5.54 milyar rupiah.

10. Ketenagakerjaan Sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya jumlah angkatan kerja juga terus meningkat. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Lebak pada tahun 2008 sebanyak 531.653 orang. Hal ini mengalami kenaikan di tahun 2009 dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 545,647 orang. Pada tahun 2010 jumlah angkatan kerja kembali mengalami peningkatan jumlahnya menjadi 567,194. Sedangkan di tahun 2011 jumlah angkatan kerja menurun menjadi 549,378 jiwa. Peningkatan jumlah angkatan kerja ini sejalan dengan ketersediaan lapangan kerja pada tahun 2009 dan 2010. Hal ini dipengaruhi oleh krisis global yang secara perlahan mempengaruhi jumlah ketersediaan lapangan kerja di Kabupaten Lebak.

11. Ketahanan Pangan Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Ketahanan Pangan, menjelaskan bahwa ketahanan pangan merupakan Kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Dalam mengukur ketahanan pangan suatu wilayah melalui metode perhitungan Food Security Vernurable Atlas (FSVA) ditinjau dari aspek

ketersediaan

pangan

berdasarkan

produksi

suatu

wilayah;

aksesibilitas

masyarakat terhadap pangan; dan pemanfaatan pangan oleh masyarakat. Untuk menetapkan daerah rawan pangan ditentukan berdasarkan nilai indeks. Semakin besar nilai indeks maka daerah tersebut semakin rawan pangan, atau termasuk prioritas utama dalam pembangunan. Indeks ketersediaan pangan dihitung dengan menggunakan data produksi pangan berupa serelia (padi-padian) dan umbi-umbian (umbi jalar dan umbi kayu) selama tiga


38

tahun terakhir. Hal ini dikarenakan kebutuhan kalori umumnya berasal dari serelia dan umbi-umbian tersebut. Berdasarkan perhitungan indeks tersebut, diketahui bahwa secara umum Kabupaten Lebak merupakan daerah yang cukup pangan. Kondisi infrastruktur (jalan dan penerangan) yang belum memadai di wilayah mengakibatkan terisolasinya masyarakat dari jangkauan pelayanan sosial dan ekonomi sehingga peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terbatas. Menurut indeks komposit, data menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Lebak masih menjadi prioritas 1 sampai prioritas 3 yang rawan pangan. Kecamatan Cihara, Cigemblong, Cirinten, Leuwidamar, Lebakgedong, dan Cimarga termasuk kategori prioritas 1. Secara umum tidak ada indikator

yang mempengaruhi secara

dominan, setiap kecamatan yang termasuk prioritas 1 berbeda kondisinya. Namun yang perlu dicermati lebih lanjut adalah bahwa kecamatan yang termasuk dalam prioritas 1 merupakan wilayah yang surplus pangan. Keadaan ini menggambarkan bahwa masyarakat yang ada di Kecamatan tersebut mengalami kendala dalam akses penyediaan pangan dan pemanfaatan pangan. Khusus untuk Kecamatan Cirinten dan Leuwidamar merupakan wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi, masing-masing 79,83% dan 79,56%. Kemiskinan pada kecamatan tersebut disebabkan aksesibilitas jalan yang tidak memadai; terbatasnya instalasi listrik; dan rendahnya sarana air bersih. Dampak yang ditimbulkan oleh kemiskinan yang telah terjadi diantaranya tingginya persentase berat badan balita

dibawah standar

dibandingkan daerah lainnya. Hal ini dimungkinkan jika hasil produksi pangan tidak untuk pemenuhan pangan masyarakat tersebut, akan tetapi dijual ke luar. Lebih lanjut, indeks komposit rawan pangan dapat dilihat pada table 2.7. Untuk mendukung penyediaan bahan pangan tersebut, pemerintah daerah melakukan berbagai upaya seperti peningkatan produksi pangan dan perluasan areal pertanian.


39

Tabel 2.7 Indeks Komposit Rawan Pangan NO

KECAMATAN

INDEKS KOMPOSIT

KATEGORI

1

Malingping

0,22

Prioritas 6

2

Wanasalam

0,43

Prioritas 3

3

Panggarangan

0,36

Prioritas 4

4 5

Cihara Bayah

0,54 0,33

Prioritas 1 Prioritas 5

6

Cilograng

0,34

Prioritas 5

7

Cibeber

0,40

Prioritas 4

8

Cijaku

0,51

Prioritas 2

9

Cigemblong

0,56

Prioritas 1

10

Banjarsari

0,41

Prioritas 3

11

Cileles

0,22

Prioritas 6

12

Gunungkencana

0,34

Prioritas 5

13

Bojongmanik

0,44

Prioritas 3

14

Cirinten

0,59

Prioritas 1

15

Leuwidamar

0,59

Prioritas 1

16 17

Muncang Sobang

0,50 0,40

Prioritas 2 Prioritas 4

18

Cipanas

0,30

Prioritas 5

19

Lebak Gedong

0,52

Prioritas 1

20

Sajira

0,40

Prioritas 3

21

Cimarga

0,60

Prioritas 1

22

Cikulur

0,39

Prioritas 4

23

Warunggunung

0,37

Prioritas 4

24

Cibadak

0,33

Prioritas 5

25

Rangkasbitung

0,41

Prioritas 3

26

Kalanganyar

0,47

Prioritas 2

27

Maja

0,41

Prioritas 3

28

Curug bitung

0,41

Prioritas 3

Sumber : Bappeda Kabupaten Lebak 2011

12. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan koperasi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditumbuhkembangkan. Hal tersebut disebabkan kurangnya efektifitas fungsi dan peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan serta rentannya UMKM terhadap perubahan harga bahan bakar. Masih tingginya kredit konsumsi dibandingkan dengan kredit investasi juga menghambat kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga kurang menopang aktivitas sektor riil. Selain

itu,

dibutuhkan

pengembangan

UMKM

dan

koperasi

yang

mampu

mengembangkan agroindustri dan bisnis kelautan guna menunjang daya beli dan


40

ketahanan pangan. Kinerja investasi dari industri kecil dan menengah tahun 2011 menunjukkan perkembangan cukup baik. Industri kecil jumlahnya meningkat sebesar 1,26% dari 14.813 unit di tahun 2010 menjadi 14.999 di tahun 2011. Sedangkan industri menengah mengalami peningkatan jumlah sebesar 5% dari 20 unit di tahun 2010 menjadi 21 unit di tahun 2011. Sementara kinerja perkoperasian cenderung kurang menggembirakan. Jumlah koperasi yang aktif pada tahun 2011 sebanyak 645 unit

dan tahun 2010 sebanyak 618 unit

mengalami peningkatan sebesar 4,37 %. Pada tahun 2011 total koperasi tercatat yang ada di Kabupaten Lebak sebanyak 753 unit, sedangkan pada tahun 2010 sebanyak 726 unit, mengalami peningkatan sebesar 3,72 %. Tahun 2011 terjadi peningkatan jumlah KUD sebesar 3,03% dari 34 unit di tahun 2010 menjadi 34 unit KUD di tahun 2011. Jumlah koperasi non-KUD meningkat sebesar 4,35% dari 689 unit di tahun 2010 menjadi 719 unit di tahun 2011. Kondisi total volume usaha tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 92,19% dari Rp 148.025.058.080,- di tahun 2010 menjadi Rp. 284.489.384.300,- di tahun 2011 dan sisa hasil usaha (SHU) mengalami peningkatan sebesar 6,30% dari Rp. 14.441.005.617,- di tahun 2010 menjadi Rp. 15.350.416.650,- di tahun 2011.

13. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Salah

satu

kebijakan

dan

program

Perlindungan Anak di Kabupaten Lebak

bidang

Pemberdayaan

Perempuan

dan

2009-2014 adalah meningkatkan upaya

perlindungan terhadap anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga serta perdagangan perempuan dan anak, yang dilaksanakan melalui Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak, dengan sasaran meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Kinerja pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Lebak tahun 2011 untuk beberapa aspek mengalami penurunan. Hal ini ditandai beberapa indikator yang mengalami peningkatan seperti jumlah anak terlantar tahun 2011 bertambah menjadi 1.312 jiwa dibandingkan tahun 2010 yang hanya 170 jiwa. Indikator yang mengalami peningkatan yaitu data jumlah wanita rawan sosial ekonomi, dimana pada tahun 2010 jumlahnya sebanyak 39.825 jiwa, ditahun 2011 berkurang sebanyak 4.856 jiwa menjadi 34.969 jiwa atau menurun (peningkatan kinerja) sebesar 12,19%.


41

14. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kinerja aspek keluarga berencana pada tahun 2011 secara umum mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 jumlah peserta KB aktif sebanyak 183.438 orang, sedangkan pada tahun 2010 sebanyak 154.948 orang, atau peserta KB mengalami kenaikan sebesar 18,39% dibandingkan tahun sebelumnya. Sarana pelayanan KB pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 5,22% dibandingkan dengan tahun 2010. Ketersediaan alat/obat kontrasepsi merupakan prasyarat yang harus dipenuhi dalam rangka mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, oleh sebab itu pada tahun 2010 pemerintah melaksanakan kegiatan pengadaan alat kontrasepsi khususnya bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I dengan jumlah capaian sasaran sebanyak 251.284 pasangan usia subur (PUS). Kinerja aspek kesejahteraan keluarga juga memperlihatkan perkembangan yang baik walaupun persentasenya masih relatif rendah. Terdapat peningkatan jumlah keluarga yang termasuk kategori prasejahtera dan keluarga sejahtera I. Pada tahun 2010 sebanyak 71.979 keluarga sedangkan pada tahun 2011 sebanyak 72.122 keluarga, atau terjadi peningkatan sebesar 0,20%, sedangkan untuk kategori keluarga sejahtera I mengalami peningkatan sebesar 4,62 %, yaitu sebanyak 95.887 keluarga pada tahun 2010, sedangkan pada tahun 2011 sebanyak 100.321 keluarga, untuk kategori Keluarga Sejahtera II, III, III+ mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2010 sebanyak 160.571 keluarga sedangkan pada tahun 2011 sebanyak 178.473 keluarga, atau sebesar 11,42%.

15. Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Demokrasi yang salah satunya dimaknai sebagai prosedur untuk memilih pemimpin politik secara terbuka dan kompetitif dilaksanakan dalam bentuk pemilihan kepala daerah secara langsung. Kinerja pelaksanaan aspek politik tahun 2008 terlihat pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang berlangsung dengan tingkat partisipasi pemilih sebesar 70, 15% atau sebanyak 575.809 orang menggunakan hak pilihnya. Pada pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2009 partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya sebesar 76, 20 %, sedangkan pada pelakasanaan pemilu presiden dan wakil presiden persentase penduduk yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 75,20%. Pada pelaksanaan pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2011 partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya sebesar 69,15%.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum

yang mencapai lebih dari 70 % menunjukan pencapaian yang signifikan dalam penyelenggaraan pendidikan politik masyarakat. Sebagai bentuk pencapaian dalam pengembangan wawasan kebangsaan pada tahun


42

2010 Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebanyak 36 kelompok dan pada tahun 2011 sebanyak 51 kelompok, sedangkan untuk Organisasi Masyarakat mengalami penurunan sebanyak 115 kelompok dari 202 kelompok pada tahun 2010 menjadi 87 kelompok pada tahun 2011, kondisi tersebut menunjukan animo masyarakat untuk membentuk organisasi yang merupakan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

16. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Dalam bidang ini telah dilakukan beberapa kegiatan sebagai perwujudan bagi pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Dengan berbagai bentuk implementasi yang telah dilaksanakan diantaranya dalam Pelayanan Pengadaan Barang Jasa melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan telah dilaksanakan sosialisasi

e-procurement untuk

proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik. Inisiatif ini diselenggarakan dengan pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik atau LPSE. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Lebak akan mulai beroperasi secara bertahap tahun 2011. Untuk kepegawaian telah dilakukan penggunaan absensi dengan menggunakan sidik jari, walaupun masih terbatas pada SKPD yang ada di lingkungan sekretariat daerah. Penggunaan absensi sidik jari akan diberlakukan secara menyuluruh di seluruh SKPD pada tahun 2011. Hal ini dalam upaya pembinaan disiplin pegawai.

17. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Pembangunan di perdesaan juga menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lebak. Pemerintah memposisikan diri sebagai penggerak pemberdayaan masyarakat dan desa sehingga dapat sejahtera dan mandiri. Sebagai ujung tombak pelayanan, desa mempunyai arti penting untuk dapat mandiri, karena itu tahun 2011 diberikan bantuan desa sebesar Rp. 13,5 milyar untuk seluruh desa. Sebagai

bentuk

penanganan

dan

pembinaan

manajemen

penyelenggaraan

pemerintahan desa agar dapat memberikan pelayanan prima, maka pada tahun 2011 telah dilaksanakan kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa yang diarahkan pada upaya meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan bagi kepala desa hasil pemilihan tahun 2010 sebanyak 70 orang kepala desa yang tersebar di 28 kecamatan. Masih berkaitan dengan upaya peningkatan kapasitas aparatur desa, di tahun 2011 juga telah dilaksanakan diklat komputer bagi sekretaris desa. Di samping itu Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013

43

pada tahun 2011 juga telah dilaksanakan kegiatan bimbingan teknis penyusunan RPJMDes dan APBDes bagi seluruh desa di Kabupaten Lebakpemilihan kepala desa yang diikuti 70 kepala desa yang tersebar di 28 kecamatan di Kabupaten Lebak sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam membangun desa. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2010 dilihat capain ke lima misi RPJMD sebagai berikut : a.

Perkembangan Misi Pertama Misi pertama, Mewujudkan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lebak

yang Bertaqwa,

Produktif dan Berdaya Saing, ditunjukan dengan 5 (lima) indikator kinerja sebagai berikut: Angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka Melek Huruf, Angka Harapan Hidup, Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender. Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Lebak

pada tahun 2010 mencapai 6,3 tahun mengalami peningkatan

sebesar 0,1 tahun dibandingkan dengan capaian tahun 2009 sebesar 6,2 tahun, di tahun 2011 masih pada angka 6,3 tahun. Melihat kondisi capaian tersebut diprediksikan target midterm sebesar 6,7 tahun akan sulit untuk dicapai. Angka melek huruf Kabupaten Lebak pada tahun 2010 mencapai 95,85% meningkat sebesar 1,75%% jika dibandingkan capaian pada tahun 2009 yang sebesar 94,10%, di tahun 2011 Kabupaten Lebak telah bebas Buta Aksara. Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Lebak pada tahun 2010 mencapai 63,58 tahun, jika dibandingkan dengan tahun 2009 yang mencapai 63,20 tahun, maka mengalami peningkatan sebesar 0,38 tahun. Di tahun 2011 mencapai 63,6 tahun atau meningkat sebesar 0,02 tahun.

b.

Perkembangan Misi Kedua Misi kedua, Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal, ditunjukan dengan 4 indikator kinerja sebagai berikut: Laju Pertumbuhan Ekonomi, Daya Beli Masyarakat, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Secara umum, LPE Kabupaten Lebak tahun 2011 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya kinerja semua sektor terutama sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran yang paling besar memberikan andil terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Lebak dengan pertumbuhan sebesar 10,01%, disusul berikutnya sektor Bangunan dan Konstruksi sebesar 8,53%. Sektor dengan kontribusi paling rendah adalah sektor Industri Pengolahan sebesar 4,52%.


44

Secara keseluruhan Laju Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lebak pada tahun 2011 tumbuh sebesar 6,44%. Laju tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,59%. Nilai barang dan jasa di Kabupaten Lebak dalam kurun waktu 2 tahun terakhir peningkatannya berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2010 tingkat inflasi mencapai 5,01% sedangkan LPE-nya sebesar 6,59%. Sedangkan tahun 2011 tingkat inflasi 3,90% dengan LPE sebesar 6,44%.

c.

Perkembangan Misi Ketiga Misi ketiga, Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah yang bertujuan menyediakan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktifitas ekonomi, social, dan budaya. Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik (tingkat kemantapan jalan) untuk status jalan kabupaten di Kabupaten Lebak

pada tahun 2011 baru mencapai 51,88 %. Dengan

demikian pada tahun 2011 dari total panjang jalan kabupaten sebesar 837,96 Km, panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang mencapai 514,26 Km, sisanya sepanjang 323,7 Km jalan kabupaten dalam kondisi rusak. Rasio elektrifikasi Kabupaten Lebak pada tahun 2010 baru mencapai 67,39 %, Cakupan pelayanan persampahan (perkotaan), cakupan pelayanan air bersih,

berturut-turut

adalah 63 %, dan 55 %. d.

Perkembangan Misi Keempat Misi keempat, Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Untuk Pembangunan yang Berkelanjutan, bertujuan mewujudkan keseimbangan lingkungan (ekologi – sosial – ekonomi) dan keberlanjutan pembangunan dengan sasaran berkurangnya

tingkat pencemaran, kerusakan

lingkungan

dan

resiko

bencana,

meningkatnya fungsi kawasan penyangga, konservasi dan lindung serta terlaksananya penataan ruang yang berkelanjutan.

e.

Perkembangan Misi Kelima Misi kelima, Meningkatkan Efektifitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi Melalui Reformasi Birokrasi, dengan tujuan melanjutkan reformasi birokrasi agar semakin profesional dan akuntabel serta mewujudkan kehidupan demokrasi dan


45

terpeliharanya semangat kebangsaan yang ditunjukkan dengan 21 indikator kinerja sebagai berikut: Pegawai yang Mengikuti Diklat, Tercapainya PAD, Tertatanya Kelembagaan Perangkat Daerah, Tertatanya Kearsipan Daerah, Tertatanya Aset Daerah, Tersedianya Dokumen Perencanaan Daerah, Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah, Menurunnya Temuan Hasil Pemeriksaan, Terlayaninya Pengaduan Publik, Terbangunnya Sistem Informasi dan Teknologi yang Handal, Penataan Wilayah Desa, Pembangunan Kantor Desa, Meningkatnya Sarpras Perkantoran, Jumlah Produk Hukum Daerah, Tingkat Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Tertanganinya Kasus Penyakit Masyarakat (Pekat), Jumlah Kerjasama, Terlaksananya Bantuan Bagi Parpol yang Duduk di DPRD, Terlaksananya Pembinaan Bagi Ormas dan LSM, serta Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu. Pencapaian PAD pada tahun 2011 sebesar Rp. 93.063.712.429,- mengalami peningkatan sebesar 3,51% dibandingkan dengan target RPJMD sebesar Rp. 89.906.414.000,-. Di tahun 2010 Penataan Aset Daerah sebesar 41%, Penurunan Temuan Hasil Pemeriksaan sebesar 2%, Terlayaninya Pengaduan publik sebesar 75%, Tertanganinya Kasus Penyakit Masyarakat sebesar 75%. Sedangkan

tingkat

partisipasi

masyarakat

dalam

Pemilu

pada

tahun

2009

menunjukkan ketercapaian yang signifikan 64-77%. Untuk tingkat partisipasi Pemilu Legislatif sebesar 72,90%, Pemilu Presiden/ Wakil Presiden sebesar 76,41% dan untuk tingkat partisipasi Pilkada Kepala Daerah sebesar 64,32%. Pada pemilihan Gubernur yang dilaksanakan tahun 2011 tingkat partisipasi masyarakat sebesar 69,12%. Diharapkan pada pemilihan Bupati/ Wakil Bupati tahun 2013 yang akan datang tingkat partisipasi masyarakat mencapai 80%.

2.3

Permasalahan Pembangunan Daerah Pembangunan daerah yang telah dilaksanakan di berbagai sektor selama beberapa

tahun terakhir ini telah memberikan hasil dan manfaat bagi kehidupan masyarakat secara keseluruhan di Kab. Lebak. Namun demikian, permasalahan yang timbul dalam proses pembangunan menyebabkan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat yang memadai belum terealisasi sesuai dengan harapan yang ditetapkan dalam RPJMD 2009-2014. Pembangunan yang dilaksanakan

belum

sepenuhnya diikuti oleh

penguatan

kelembagaan publik, termasuk alokasi sumber daya yang efisien. Manfaat pembangunan yang diharapkan belum merata sehingga perlu ditingkatkan pemerataanya. Meskipun demikian secara bertahap

kehidupan masyarakat semakin membaik, akan tetapi masih perlu

dipercepat kearah yang lebih dinamis. Keadaan ini timbul sebagai akibat dari berbagai


46

permasalahan yang terjadi baik masa lalu maupun sekarang yang belum teratasi secara maksimal, seperti dijelaskan secara rinci di bawah ini:

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Permasalahan pada Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama, adalah sebagai berikut: 1. Di bidang pendidikan, antara lain beberapa permasalahan mendasar yang memerlukan penanganan segera mencakup: (a) Tingkat pendidikan rata-rata masyarakat Kabupaten Lebak masih relatif rendah, yaitu tidak tamat SLTP atau baru m encapai kelas 1 SLTP; (b) sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B dan SMA/SMK/MA/Paket C masih relatif rendah, yaitu masing-masing sebesar 96,59% dan 38,15%; (c) Masih terdapat angka putus sekolah untuk semua jenjang terutama SMP ; (d) Minat dan motivasi belajar penduduk usia 15 tahun keatas masih rendah dan (e) kualitas dan relevansi serta tata kelola pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dalam rangka peningkatan daya saing. 2. Di bidang kesehatan, antara lain: (a) rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan antar wilayah yang diindikasikan dengan kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dasar, tenaga kesehatan dan jaminan pembiayaan kesehatan; (b) belum optimalnya penggunaan teknologi di bidang kesehatan dikarena kan keterbatasan Sumber Daya Manusia yang menguasai teknologi bidang kesehatan; (c) Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan masih perlu diturunkan; (d) Kasus penderita gizi buruk dan gizi kurang balita yang ditimbang masih tinggi; dan (e) Adanya kasus yang disebabkan oleh penyakit menular, seperti flu burung, AIDS, dan HIV positif;(6) Masih adanya penyalahgunaan NAPZA. 3. Di bidang tenaga kerja terdapat permasalahan berupa masih tingginya angka pengangguran yang disebabkan antara lain tidak sebandingnya jumlah pertumbuhan angkatan kerja dengan laju pertumbuhan kesempatan kerja, serta rendahnya kompetensi tenaga kerja. Akibatnya, angkatan kerja yang cukup besar di Kabupaten Lebak belum terserap secara optimal oleh sektor-sektor formal. 4. Di bidang keolahragaan, memiliki permasalahan berupa pembinaan olahraga yang belum tertata secara sistematis antara olahraga pendidikan di lingkungan persekolahan, olah raga rekreasi di lingkungan masyarakat, dan olahraga prestasi untuk kelompok atlit dalam pentas kompetisi olahraga regional (provinsi). Masih terbatasnya sarana dan prasasaran olahraga, serta terbatasnya dana untuk pembinaan olehraga. Sedangkan permasalahan di bidang kepemudaan masih terbatasnya sarana dan prasana untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013

47

5. Permaslahan di bidang pemberdayaan perempuan adalah masih sangat terbatasnya program/kegiatan terutama yang terkait dengan kesempatan usaha, akses terhadap pendidikan, seringnya perempuan dan anak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, serta belum optimalnya peran lembaga sosial masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak.Dan program pembinaan terhadap perempuan masih perlu terus ditingkatkan. 6. Di bidang kebudayaan, permaslahannya adalah masih rendahnya ketahanan budaya masyarakat akibat imbas perubahan global dan belum banyaknya apresiasi

terhadap

budaya Kabupaten Lebak .Selain itu, pembinaan terhadap pelestari budaya masih perlu ditingkatkan. 7. Di bidang sosial, adanya kecenderungan peningkatan jumlah dan jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Hal ini tampak dari merebaknya kasus -kasus permasalahan penyalahgunaan

sosial

seperti

narkoba,

perdagangan

terjadinya

PHK,

manusia masih

(trafficking),

adaya

anak-anak

HIV/AIDS, jalanan,

gelandangan, dan pengemis. Peran serta masyarakat dalam penanganan masalah sosial masih relatif rendah sebagai akibat pola pikir masyarakat yang masih menganggap tabu untuk mengungkap permasalahan sosial, meskipun berdampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat. 8. Permasalahan di bidang ekonomi adalah pertumbuhan investasi belum mampu meningkatkan keterkaitan dengan usaha ekonomi lokal dan kesempatan kerja masih rendahnya pemanfaatan peluang usaha oleh pelaku ekonomi dan rendahnya akses berinvestasi. Potensi budaya dan keindahan alam di Kabupaten Lebak belum digali dan dikembangkan secara optimal sebagai potensi wisata Kabupaten Lebak. 9. Permasalahan di bidang Infrastruktur Wilayah, sebagai berikut: Infrastruktur transportasi di wilayah Kabupaten Lebak

hingga akhir tahun 2009 masih belum memadai yang

ditunjukkan, sebagai berikut: a. Transportasi darat, antara lain : rendahnya kondisi jalan, rendahnya kualitas dan cakupan

pelayanan

infrastuktur

jaringan

jalan,

kurangnya

ketersediaan

dan

perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas, belum optimalnya kondisi dan penataan sistem hirarki terminal sebagai tempat pertukaran roda transportasi, dan jumlah pergerakan yang terjadi khususnya pergerakan di wilayah tengah Kabupaten Lebak belum terakomodasikan dengan optimal; b. Permasalahan pada aspek infrastruktur sumber daya air dan irigasi, antara lain: (1) Potensi sumber daya air di Kabupaten Lebak yang besar belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang kegiatan pertanian, industri, dan kebutuhan lokal; (2) Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dan sistem informasi


48

sumber daya air dirasakan masih belum memadai; (3) Bencana banjir dan kekeringan juga masih terus terjadi antara lain akibat menurunnya kapasitas infrastruktur sumber daya air dan daya dukung lingkungan (4) Kondisi jaringan irigasi juga belum memadai mengingat jaringan irigasi dalam kondisi rusak berat dan ringan masih sebesar 12,92 %; c. Permasalahan pada aspek infrastruktur listrik dan energi adalah rasio elektrifikasi rumah tangga masih belum memadai, yaitu 54,88 % atau dari 300.463 rumah tangga baru sekitar 164.893 rumah tangga yang telah mendapatkan aliran listrik yang bersumber dari PLN; dan (2) Penyediaan sumber-sumber energi alternatif seperti Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) mikro hidro, surya, dan angin masih sangat terbatas; d. Pada aspek telekomunikasi, cakupan layanan untuk infrastruktur telekomunikasi belum bisa menjangkau setiap pelosok wilayah. Khusus untuk layanan jasa telepon kabel untuk kecamatan kondisi teledensitasnya masih rendah.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Sesuai dengan amanat pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan

pemerintahan

wajib

adalah

urusan

pemerintahan

yang

wajib

diselenggarakan oleh Pemerintaha Daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (basic service) bagi masyarakat antara lain seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan, dan sebagainya. Sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintah yang terkait dengan pengembangan potensi unggulan (core competence) yang menjadi kekhasan daerah. Urusan pemerintahan di luar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah, sepanjang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah tetap harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang dijadikan dasar dalam penyusunan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah.


49

Seiring dengan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten sesuai dengan PP Nomor 38 Tahun 2007 tersebut, dalam penerapannya terdapat permasalahanpermasalahan yang berpotensi menimbulkan ketidaktercapaian sasaran pembangunan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Permasalahan-permasalahan tersebut, antara lain:

A. Urusan Perencanaan Pembangunan : 1. Prinsip

partisipatif

merupakan

landasan

bagi

perumusan

perencanaan

dan

pelaksanaannya, sehingga sesuai dengan kondisi dan keinginan/aspirasi masyarakat. Dalam implementasinya, sebagian besar perencanaan dibuat di tingkat kabupaten sudah melibatkan masyarakat melalui Musrenbang, namun demikian antusiasme dan tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan Musrenbang masih perlu ditingkatkan. 2. Kapasitas perencanaan belum maksimal di semua tingkatan terutama yang terkait dengan identifikasi dan prioritas masalah, akar penyebab masalah, penentuan tujuan, penyusunan dan pengembangan rencana program, pelaksanaan program, dan evaluasi program. Identifikasi masalah belum dilakukan secara komprehensif dengan menggunakan berbagai teknik

dan

indikator yang tepat. Sehingga

keberhasilan program pembangunan belum dapat dicapai secara keseluruhan. 3. Koordinasi

antar stakeholders (pemangku kepentingan)

dalam pelaksanaan

pembangunan masih menemui kendala, hal ini disebabkan belum optimalnya intensitas komunikasi antar stakeholders. Sinergitas pelaksanaan program pembangunan antara pembangunan nasional, pembangunan provinsi dan pembangunan Kabupaten/Kota juga belum optimal, sehingga memungkinkan terjadi tumpang tindih (overlapping) kegiatan. 4. Dalam Pasal 19 ayat 2, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintahan daerah dan DPRD, kemudian pada pasal 40 ditegaskan bahwa DPRD berkedudukan sebagai unsur Pemerintah Dearah yang bersama-sama dengan Kepala Daerah membentuk dan membahas APBD. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa hubungan antara Pemerintah Dearah dan DPRD merupakan mitra sejajar yang sama-sama melakukan tugas sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Hubungan tercermin dalam pembuatan kebijakan daerah yang berupa Peraturan Daerah. Dengan demikian antara kedua lembaga tersebut harus membanguan hubungan yang saling mendukung. Sinergitas antara eksekutif dan legislatif telah terbangun, namun demikian intensitas komunikasi dan koordinasinya relatif masih perlu dioptimalkan

sehingga berimplikasi pada munculnya berbagai


50

dinamika. Dan ini harus terus diupayakan agar kumunikasi dan koordinasi dapat berjalan efektif.

B. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1. Demokrasi telah mendorong masyarakat untuk lebih berani mengemukakan aspirasinya. Salah satunya adalah keinginan untuk membentuk daerah otonom kabupaten baru. Aspirasi pembentukan daerah otonom kabupaten baru di Kabupaten Lebak berkembang sejalan dengan tuntutan untuk ikut serta dalam pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, pembentukan daerah otonomi tersebut cenderung bersifat euforia dan mewadahi kepentingan elit tertentu tanpa memperhatikan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan. 2. Permasalahan dalam pembangunan bidang aparatur, antara lain kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya berdasarkan prinsip organisasi yang efisien dan rasional, sehingga struktur organisasi kurang proporsional, sistem kepegawaian

belum

manajemen

mampu mendorong peningkatan profesionalitas

maupun

kompetensi. Sistem dan prosedur kerja di lingkungan aparatur negara belum efisien, efektif, dan berperilaku hemat. Praktik penyimpangan yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang (korupsi) masih belum teratasi secara optimal, serta pelayanan terhadap publik masih belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Terabaikannya nilai-nilai etika dan budaya kerja dalam birokrasi juga melemahkan disiplin kerja, etos kerja, dan produktivitas kerja para pegawai. 3. Dikaitkan dengan peningkatan daya guna kekayaan dan aset Pemerintah Daerah masih ditemukan permasalahan pendataan aset yang belum terselesaikan dan adanya aset-aset yang belum tersertifikasi karena berada pada penguasaan perorangan atau masyarakat. Selain itu, sumber pendapatan daerah relatif terbatas karena adanya peraturan baru yang cenderung mengurangi sumber pendapatan dan tidak diperkenankannya Pemerintah Daerah menggali sumber pendapatan lain di luar ketentuan yang berlaku. 4. Permasalahan yang dihadapi dalam bidang pemerintahan dan pembangunan desa antara lain masih rendahnya keterlibatan masyarakat perdesaan dalam kegiatan ekonomi

produktif,

yang

disebabkan

rendahnya

kemampuan

mengakses

kesempatan berusaha, kurangnya kesempatan ekonomi dan kesempatan berusaha. Rendahnya

kemampuan

mengakses

kesempatan

berusaha

disebabkan

oleh


51

terbatasnya

kepemilikan

produktif,

lemahnya

sumberdaya

modal

usaha,

terbatasnya pasar dan informasi pasar yang kurang sempurna/asimetris, serta rendahnya tingkat kewirausahaan sosial.

C. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri: 1.

Berbagai

perundang-undangan

yang

ditetapkan

pemerintah

pusat

pada

implementasinya mengalami berbagai kendala karena belum didukung oleh sistem hukum yang mapan, aparatur hukum yang bersih serta prasarana dan sarana yang memadai. Akibatnya, penegakkan hukum menjadi lemah dan perlindungan hukum dan hak asasi manusia (HAM) belum dapat diwujudkan secara maksimal. Peraturan perundang-undangan yang baru, selain banyak yang saling bertentangan juga tidak

segera

ditindaklanjuti

dengan

peraturan

pelaksanaannya.

Hal

tersebut

mengakibatkan Daerah mengalami kesulitan dalam menindaklanjuti dengan peraturan daerah dan implementasinya. Peraturan Daerah masih banyak yang belum disesuaikan

dengan

peraturan

perundang-undangan

yang

baru,

sehingga

menghambat penyelenggaraan pemerintahan di Daerah yang pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat. Permasalahan lain adalah belum adnya grand design tentang pembuatan program legislasi daerah, belum optimalnya kapasitas dan kompetensi aparat hukum baik secara kualitas maupun kuantitas dan lemahnya kesadaran dan budaya hukum di kalangan masyarakat. 2. Upaya meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat menghadapi tantangan yang cukup berat terutama terkait dengan ancaman stabilitas dan tuntutan perubahan serta dinamika perkembangan masyarakat yang begitu cepat seiring dengan perubahan sosial politik yang membawa implikasi pada segala bidang kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Meningkatnya potensi konflik kepentingan dan pengaruh negatif arus globalisasi yang penuh keterbukaan, juga cenderung mengurangi wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara di kalangan masyarakat. 3. Tingkat kriminalitas dan pelanggaran hukum lainnya masih relatif tinggi, mengingat Kabupaten Lebak sebagai daerah penyangga ibu kota negara dan berada pada jalur lintas Jawa– Sumatera. Namun secara keseluruhan sikap masyarakat untuk mendukung terciptanya tertib sosial melalui upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban cukup baik. Gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat masih berpotensi untuk muncul, seperti

berkembangnya modus-modus kejahatan baru dengan

memanfaatkan teknologi canggih.


52

2.4 Isu Strategis Berdasarkan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2011 dan perkiraan tahun 2012 serta hasil perumusan masalah dan tantangan pada tahun 2013 yang merupakan masa berakhirnya RPJMD, maka ditetapkan isu strategis untuk RKPD 2013 sebagai berikut: Tabel 2.8 Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Lebak

1

RPJMD Rendahnya kapasitas aparatur daerah, keuangan dan asset daerah serta implementasi reformasi birokrasi belum optimal

1

RPKD 2013 Cakupan pelayanan infrastruktur wilayah

2

Rendahnya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan, norma agama serta nilai nilai sosial budaya

2

Pengendalian pemanfaatan ruang

3

Masih rendahnya tingkat layanan infrastruktur wilayah

3

Peningkatan mutu, daya saing dan perluasan kesempatan pendidikan

4

Masih tingginya angka pengangguran, terbatasnya lapangan kerja formal dan rendahnya produktivitas masyarakat diberbagai sector ekonomi

4

Perluasan pelayanan kesehatan penanggulangan wabah penyakit

5

Menurunya kualitas lingkungan hidup

5

Penanggulangan kemiskinan

6

Masih rendahnya derjat kesehatan masyarakat dan pelayanan KB

6

Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM

7

Masih rendahnya angka partisipasi pendidikan, penyediaan pelayanan pendidikan, serta kurangnya pembinaan kepemudaan dan keolahragaan

7

Kinerja Pemerintah Daerah

8

Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk, belum optimalnya penataan administrasi kependudukan, kelembagaan dan jaringan pengarustamaan gender (PUG)- pengarustamaan anak (PUA).

8

Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013

9

Rendahnya akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial

manajemen

10

Meningkatnya daerah.

pemekaran

11

Masih rendahnya bencana.

intensitas

permintaan

kualitas

pelaksanaan

dan

mitigasi

Penjelasan dari isu strategis di atas sebagai berikut:

1. Cakupan pelayanan infrastruktur wilayah Kebutuhan infrastruktur wilayah tidak terlepas dari fungsi dan peranannya terhadap pembangunan wilayah sebagai pengarah pembentukan struktur tata ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah serta pengikat wilayah. Permasalahan yang masih ada dalam ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah yang harus segera diatasi karena dapat menghambat laju pembangunan daerah adalah :


53



Tingkat kerusakan jalan yang masih tinggi;



Kurangnya koordinasii lintas sektor/wilayah;



SDM dan pendanaan yang belum sesuai kebutuhan. Fenomena yang muncul adalah :



Rendahnya tingkat pelayanan terutama di desa-desa;



Kerusakan lebih cepat daripada umur rencana;



Pendanaan sebagian besar masih dari APBD Kabupaten. Sedangkan tantangan yang harus dihadapi dan harus mampu diantisipasi adalah

sebagai berikut : 

Penuntasan pembangunan infrastruktur strategis dan peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah;



Ancaman yang harus selalu diwaspadai, dan diantisipasi yaitu tingginya tingkat kebencanaan di Kabupaten Lebak;



Pencarian sumber-sumber pendanaan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi serta usaha untuk memperoleh pendanaan secara multi years, baik dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi untuk mendorong kebijakan pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur. Adapun peluang yang ada untuk dijadikan nilai positif adalah :



Terbukanya peluang sumber pendanaan baru untuk pengembangan infrastruktur wilayah;



Kebijakan pemerintah untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur.

2. Pengendalian pemanfaatan ruang Pengendalian

pemanfaatan

ruang merupakan

suatu

upaya

untuk menjamin

tercapainya tujuan dan sasaran rencana tata ruang wilayah. Pengendalian tata ruang wilayah berpedoman pada arahan-arahan yang ditetapkan dalam rencana struktur tata ruang wilayah dan rencana pemanfaatan ruang pada tingkat propinsi dan kabupaten. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui : 

penetapan peraturanzonasi,



perizinan,



pemberian insentif dan disinsentif, serta



pengenaan sanksi.


54

Peraturan Zonasi Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang. Peraturan zonasi disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang. Peraturan zonasi ditetapkan dengan: 

peraturan pemerintah untuk arahan peraturan zonasi sistem nasional;



peraturan daerah provinsi untuk arahan peraturan zonasi sistem provinsi; dan



peraturan daerah kabupaten/kota untuk peraturan zonasi.

Perizinan Ketentuan perizinan diatur oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:  Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masingmasing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.

 Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.  Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin sebagaimana di atas, dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.  Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak.  Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.  Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin dan tata cara penggantian yang layak sebagaimana dimaksud di atas diatur dengan peraturan pemerintah.

Insentif dan Disinsentif Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dapat diberikan insentif dan/atau disinsentif oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Insentif sebagaimana dimaksud di atas, yang merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, berupa: Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013

55

keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham; pembangunan

serta

pengadaan

infrastruktur; kemudahan

prosedur

perizinan;

dan/atau pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah. Disinsentif sebagaimana dimaksud , yang merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, berupa: pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti. Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat. Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh: Pemerintah kepada pemerintah daerah; pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan pemerintah kepada masyarakat. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan peraturan pemerintah.

Sanksi Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Permasalahan yang masih ada dalam pengendalian pemanfaatan ruang diantaranya: 

Keterbatasan SDM aparat yang mampu menganalisa penyimpangan pemanfaatan ruang.



Pengawasan pemanfaatan ruang tidak dilakukan secara terjadwal;



Pemantauan oleh Instansi terkait terbatas pada bangunan yang permohonan IMB-nya sedang diproses;



Sosialisasi ketentuan membangun oleh aparat kepada masyarakat sangat kurang, sehingga pelanggaran umumnya baru diketahui setelah bangunan berdiri.

Tantangan: 

Produk rencana tata ruang yang dihasilkan masih belum diacu sepenuhnya dalam pelaksanaan pembangunan.



Kebutuhan mendesak akan ruang, baik yang disebabkan oleh pengguna ruang ilegal maupun pemerintah, telah menyebabkan alih fungsi lahan yang tidak terkendali.



Masalah perekonomian yang berdampak pada maraknya alih fungsi lahan yang dilakukan dalam rangka melangsungkan dan mendukung kegiatan ekonomi.



Sinkronisasi kelembagaan yang masih perlu ditingkatkan untuk menghindari terjadinya konflik penataan ruang yang disebabkan oleh tidak sinkronnya kegiatan antar sektor.


56

Peluang: 

UU No 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah



Adanya komitmen pemerintah daerah tentang pentingnya penataan ruang



Peningkatan pendapatan masyarakat melalui kegiatan pertanian, industri, pariwisata yang memberikan multiplier effect bagi sektor perdagangan, hotel, restoran, pengangkutan, dan komunikasi.



Permintaan terhadap pemanfaatan lahan yang tinggi

Ancaman: 

Konflik antar kegiatan/sektor dalam pemanfaatan lahan



Ego sektoral dan daerah semakin kuat terkait dengan otonomi daerah



Tekanan terhadap sumberdaya alam dan lingkungan



Kesulitan mengoptimalkan rencana tata ruang mengikuti pertumbuhan sektoral dan permintaan pasar

3. Peningkatan mutu, daya saing dan perluasan kesempatan pendidikan Pembangunan pendidikan di Kabupaten Lebak dilakukan dengan 5 (lima) Pilar Pendidikan sesuai dengan misi Kementrian Pendidikan Nasional yang terdiri dari aspek yaitu ketersediaan layanan pendidikan, keterjangkauan layanan pendidikan, kualitas dan relevansi layanan pendidikan, kesetaraan layanan pendidikan serta kepastian memperoleh layanan pendidikan . Aspek pemerataan dan perluasan aksesibilitas meliputi penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan rintisan pelaksanaan Wajib Belajar 12 tahun. Kedua isu tersebut akan berimplikasi pada tantangan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, serta pembebasan biaya pendidikan khususnya pendidikan dasar. Dalam rangka peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, strateginya adalah melalui pengembangan dan pengelolaan Sekolah Rintisan Berstandar Nasional (RSBN) juga pengembangan dan pengelolaan Rintisan Sekolah Bertaraf International (RSBI) serta peningkatan kualifikasi pendidikan guru. Pada aspek tata kelola, akuntabilitas dan kesetaraan layanan pendidikan serta kepastian memperoleh layanan pendidikan yang menjadi fokusnya adalah pada upaya implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Pendidikan Berbasis Masyarakat (PBM), standarisasi pelayanan pendidikan, serta pengelolaan data dan informasi pendidikan. Permasalahan dari penyelenggaraan pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga di Kabupaten Lebak adalah : Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013

57



Minat dan motivasi belajar penduduk 15 th keatas masih rendah;



Masih terdapat siswa yang drop out di tingkat SD, SMP, dan SMA;



Jumlah ruang kelas kurang dari jumlah rombel;



Belum meratanya infrastruktur olahraga masyarakat. Fenomena belum meningkatnya prestasi Kabupaten Lebak

dalam prestasi

olahraga tingkat provinsi menjadi tantangan tersendiri. Selain itu fenomena kesenjangan antara pendidikan dengan dunia kerja masih cukup besar menjadi tantangan yang perlu dijawab dalam pembangunan pendidikan kedepan. Tantangan pembangunan pendidikan untuk tahun 2012 nanti diperkirakan dari semakin banyaknya masyarakat yang miskin, kondisi ruang kelas belajar yang rusak khususnya gedung SMP dan SMA/SMK karena usia bangunan sudah lama. Pada masa mendatang terdapat pula tantangan aktual yang dihadapi, yaitu: 

Sarana sekolah rusak terutama SMP dan SMA/SMK;



Jumlah serta kualitas tenaga pendidik yang masih kurang dan belum merata;



Sarana perpustakaan dan sarana olahraga yang masih kurang. Sedangkan ancaman yang akan ditemui dalam penyelenggaraan pendidikan di

Kabupaten Lebak adalah : 

Masuknya pengelola pendidikan global;



Angka kemiskinan dan pengangguran tinggi;



Kompetisi prestasi olahraga yang tinggi. Selain tantangan dan ancaman tersebut, terdapat pula peluang-peluang yang

akan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan, yaitu: 

Kebijakan Pemerintah yang mendukung dengan anggaran pendidikan sebesar 20%;



Kebijakan BOS yang ditransfer ke Kas Daerah;



Masih adanya pengalokasian DAK (Dana Alokasi Khusus) pendidikan ke daerah.

4. Perluasan pelayanan kesehatan dan penanggulangan wabah penyakit Berbagai kasus penyakit di Kabupaten Lebak masih menjadi permasalahan disebabkan oleh kondisi lingkungan yang mendukung terhadap munculnya penyakit dan perilaku masyarakat yang belum menunjukkan kesadaran dalam berperilaku hidup sehat dan bersih. Penyakit TB paru, penyakit ISPA, HIV / AIDS, demam berdarah dan gizi buruk serta penyakit kaki gajah (filariasis). Penyebaran penyakit HIV-AIDS baik melalui aktivitas seksual dan penggunaan jarum suntik merupakan masalah kesehatan yang perlu Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013

58

mendapat perhatian serius oleh pelaksana pelayanan kesehatan. Dalam melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan di puskesmas, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanannya perlu ditingkatkan, demikian pula adanya peningkatan jumlah puskesmas PONED. Selain itu masalah penyebaran tenaga kesehatan yang belum merata di setiap Puskesmas menyebabkan terlambatnya penanganan kesehatan di perdesaan. Masih terdapat permasalahan–permasalahan dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Lebak

diantaranya adalah masih tingginya sebaran penyakit menular di

beberapa kecamatan, angka penyakit degeneratif yang cenderung meningkat, sarana prasarana dan tenaga pelayan kesehatan yang belum memadai, tingginya penyalahgunaan NAPZA. Sedangkan fenomena yang terjadi dalam pembangunan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat adalah : 

Sebaran penyakit berkorelasi dengan kualitas lingkungan;



Menjamurnya praktik pengobatan alternatif;



Penanganan kesehatan bersifat parsial, pembagian peran antara pemerintah dan swasta belum terstruktur.

Adapun tantangan aktual ke depan yang dihadapi adalah : 

Masuknya pelayanan kesehatan global;



Membangun pelayanan kesehatan berkualitas bersama swasta;



Mewujudkan masyarakat yang mandiri kesehatan. Ancaman yang dihadapi di masa mendatang diperkirakan adalah adanya

perubahan

Iklim

(Climate

Change)

sehingga

terjadi

pemanasan

global

yang

menimbulkan berbagai penyakit, terjadinya mobilisasi penduduk yang tinggi sehingga mutasi penyakit sangat mudah dan kerusakan lingkungan akibat perilaku masyarakat membuat lingkungan menjadi tidak sehat. Namun demikian ada peluang untuk memajukan pembangunan kesehatan, yaitu : 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kesehatan;



Komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu.

5. Penanggulangan kemiskinan Upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lebak memerlukan sinergitas antara

pemerintah

dengan

private

sector

(sektor

swasta)

dan

public

sector

(masyarakat) sebagaimana dalam kaidah good governace. Ketiga sektor tersebut


59

merupakan suatu kekuatan yang akan mendukung terhadap proses perce patan penanggulangan kemiskinan. Kontribusi Pemerintah, baik pusat provinsi maupun pemerintah daerah, dapat berupa kebijakan, program dan kegiatan serta anggaran yang bersifat pro-poor, pro-growth, dan pro-job, dan pro-enviroment. Pihak

swasta

diharapkan

memberikan

kontribusi dalam

bentuk

program

Coorporate Social Responsibility (CSR) yang searah dengan berbagai program pemerintah, dan peningkatan investasi yang akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang akan memberikan penghasilan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung terealisasinya seluruh program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Masyarakat harus berperan aktif dalam rangka proses pemberdayaan, khususnya bagi keluarga miskin. Kepedulian yang tinggi dalam kehidupan masyarakat terhadap upaya penanggulangan kemiskinan menjadi

modal

berharga

(endogenous

factor).

Oleh

karena

itu,

program

penanggulangan kemiskinan dari pemerintah dan swasta senantiasa memunculkan program pemberdayaan masyarakat, sehingga berdampak positif bagi peningkatan jiwa kemandirian, terutama para keluarga miskin. Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan nasional dan daerah berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Berdasarkan Peraturan Presiden R.I No. 5 Tahun 2010 tentang “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN) Tahun 2010 – 2014” dinyatakan bahwa, visi Nasional yaitu “Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan”, telah menetapkan “Penanggulangan Kemiskinan” merupakan salah satu dari 11 prioritas nasional yang memproyeksikan sasaran tingkat kemiskinan sebesar 8–10 % pada akhir tahun 2014. Upaya penanggulangan kemiskinan selama ini masih menghadapi berbagai permasalahan, diantaranya: 

Masih kurang berkembangnya ekonomi lokal;



Kurangnya pengembangan investasi dalam bentuk upaya mempromosikan potensi dan regulasi aturan perizinan sehingga memiliki sifat keunggulan kompetitif (competitive adventage), dan penataan birokrasi untuk daya tarik para investor.



Kelemahan dalam mengevaluasi secara komprehensif angka kemiskinan di Kabupaten Lebak, yang erat kaitannya dengan masih kurangnya pengendalian data base kemiskinan.


60

Faktor peluang (Opportunities) dalam ranah penanggulangan kemiskinan dapat berupa adanya dukungan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Banten. Dukungan tersebut tertuang dalam bentuk program dan kegiatan, seperti program JAMKESMAS dan JAMKESDA, beasiswa miskin, raskin, Program Keluarga Harapan (PKH), PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan program lainnya. Aspek lain yang harus dipertimbangkan dalam penanggulangan kemiskinan berhubungan dengan adanya faktor ancaman (Threats), diantaranya tingkat inflasi yang fluktuatif pada skala nasional dan regional Provinsi Banten.

6. Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha kerakyatan yang potensial dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Jumlah UMKM yang cukup besar di Kabupaten Lebak dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yaitu :  Rendahnya kepemilikan modal usaha;  Rendahnya kemampuan untuk mengakses pasar;  Rendahnya kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk;  Kesulitan untk mendapatkan bahan baku;  Rendahnya SDM bagi pengembangan produksi;  Rendahnya pemanfaatan peluang usaha oleh pelaku ekonomi;  Rendahnya efektivitas dan nilai tambah usaha; Fenomena-fenomena

yang

muncul

yang

dapat

berakibat

buruk

terhadap

perekonomian masyarakat adalah : penyediaan lapangan kerja yang terbatas, masih tingginya pengangguran dan daya beli yang peningkatannya rendah.Tantangan aktual yang harus dijawab dalam pengembangan UMKM berupa masih terbatasnya pembiayaan dan kemampuan berwirausaha pelaku KUMKM dan masuknya produsen dari luar negeri. Sedangkan ancaman pada masa yang akan datang dengan diberlakukannya ACFTA diperkirakan sebagai berikut: 

Produk UMKM kalah bersaing dengan produk impor;



Harga produk impor berdaya saing tinggi. Peluang yang diharapkan akan memberikan dukungan positif terhadap perkembangan

KUMKM, yaitu makin terbukanya pasar ekspor, dukungan pemerintah mendorong pengembangan KUMKM dan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi produk dalam negeri.


61

7. Kinerja Pemerintah Daerah Kinerja pemerintah daerah terutama dalam masalah pelayanan publik dan keterbukaan informasi sudah menjadi isu yang berkembang di masyarakat sehingga menjadikan tujuan dan prioritas utama bagi terpenuhinya kepentingan masyarakat dalam proses pembangunan, dengan tetap mengedepankan kaidah atau aturan yang berlaku. Permasalahan yang ada dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik antara lain : 

Kualitas Pegawai Negeri Sipil belum sesuai kebutuhan;



Belum terbentuknya kelembagaan yang ramping struktur, kaya fungsi;



Layanan informasi kepada masyarakat yang belum maksimal;



Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan hukum, ketertiban dan keamanan;



Tertib administrasi dan pengelolaan aset;



Kurang sinerginya perencanaan pembangunan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Fenomena yang terjadi dalam pelayanan publik adalah :



Penyederhanaan perijinan melalui KPPT;



Keterbatasan dan ketergantungan pada APBD. Untuk mencapai pelayanan publik yang diharapkan maka terdapat tantangan

aktual, yaitu diperlukannya aparat birokrasi yang bersih dan produktif, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat. Adapun ancaman yang muncul terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan publik adalah politisasi birokrasi yang akan menghambat dan merusak kinerja birokrasi.

8. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013 Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2013 perlu didukung oleh ketertiban umum yang kondusif terutama pada masa kampanye. Meskipun partisipasi pemilih tidak mempengaruhi legitimasi hasil pemilu, tetapi perlu perhatian terhadap pendataan pemilih yang akurat, karena pendataan pemilih tersebut menjadi isu yang sangat penting.


62

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Recommend Documents