BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1.1. Karakteristik Wilayah Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu dari 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis posisi astronomis Kabupaten Sijunjung berada pada 0o 18’ 43” Lintang Selatan (LS) sampai dengan 1o 41’ 46” Lintang Selatan (LS) dan dari 100o 37’ 40” Bujur Timur (BT) sampai dengan 101o 30’ 52” Bujur Timur (BT). Posisi Kabupaten Sijunjung berada di bagian Timur Provinsi Sumatera Barat, pada jalur utama yang menghubungkan Provinsi Riau dan Provinsi Jambi. Mengingat letaknya di persimpangan jalur tersebut, Kabupaten Sijunjung merupakan jalur ekonomi dan jalur pariwisata yang sangat strategis. Secara wilayah administrasi luas wilayah Kabupaten Sijunjung telah mengalami tiga kali perubahan sejak terbentuk pada tanggal 18 Februari 1949 melalui Surat Keputusan Gubernur Militer Sumatra Barat Nomor : SK/9/GN/IST dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956. Perubahan terakhir terjadi ketika dilakukannya pembentukan Kabupaten Dharmasraya melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 dimana wilayahnya merupakan 49 persen dari wilayah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, sehingga luas wilayahnya sekarang menjadi 313.080 ha. Luas tersebut setara dengan 7,40% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat dan merupakan kabupaten nomor dua terkecil di Provinsi Sumatra Barat. Secara administratif Kabupaten Sijunjung terdiri dari 8 (delapan) kecamatan dan 61 (enam puluh satu) nagari/desa, dengan batas-batas administrasi adalah: -

sebelah utara dengan Kab. Tanah Datar & Kab. 50 Kota,

-

sebelah timur dengan Kab. Kuantan Singingi (Provinsi Riau),

-

sebelah selatan dengan Kab. Dhamasraya, dan

-

sebelah barat dengan Kab. Solok dan Kota Sawahlunto.

RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2014

II - 1

Untuk melihat gambaran dari posisi Kabupaten Sijunjung dapat dilihat pada grafik dibawah ini : Gambar 2.1 : Peta Kabupaten Sijunjung

Secara rinci luas wilayah setiap kecamatan di Kabupaten Sijunjung dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Administrasi Kecamatan se-Kabupaten Sijunjung Persentase Thdp Luas Wilayah Jumlah Kecamatan Luas Kabupeten (Ha) Nagari/Desa (%)

1.

Kamang Baru

88.773

28,35

11

2.

Tanjung Gadang

50.628

16,17

9

3.

Sijunjung

56.252

17,.97

9

4.

Lubuk Tarok

19.195

6,14

6

5.

IV Nagari

12.519

3,99

5

6.

Kupitan

6,971

2,23

4

7.

Koto VII

13.614

4,34

6

8.

Sumpur Kudua

65.168

20,81

11

313.080

100,00

61

Jumlah Sumber data : RTRW Kab. Sijunjung 2011-2031


II - 2

2.1.1.2 Topografi wilayah Sementara itu, topografi wilayah Kabupaten Sijunjung memiliki ciri yang berbukit-bukit, terletak pada ketinggian antara 100 sampai 1.250 m di atas permukaan laut. Secara umum, luasan terbesar Kabupaten Sijunjung berada pada: a. Ketinggian <100 mdpl hanya seluas 2.691 Ha (0,86%) terdapat di Kecamatan Kamang Baru, Kecamatan IV Nagari, Kecamatan Koto VII, dan Kecamatan Sijunjung. b. Ketinggian 100-200 meter dari permukaan laut dengan perkiraan 79.257 Ha (25,32%) tersebar pada seluruh kecamatan dengan luasan terbesar berada pada Kecamatan Kamang Baru dan yang terkecil berada di Kecamatan Tanjung Gadang. c. Ketinggian 200-300 mdpl seluas 65.163 Ha( 20,9%) tersebar pada seluruh kecamatan dengan luasan terbesar berada pada Kecamatan Kamang Baru dan yang terkecil berada di Kecamatan Koto VII d. Ketinggian 300-400 mdpl seluas 53.719 ha (17,15%) tersebar pada seluruh kecamatan dengan luasan terbesar berada pada Kecamatan Sumpur Kudus dan yang terkecil berada pada Kecamatan Koto VII e. Ketinggian 400-500 mdpl seluas 43.553 (13,91%) tersebar pada seluruh Kecamatan dengan luasan terbesar berada pada Kecamatan Sumpur Kudus dan yang terkecil berada pada Kecamtan Koto VII f. Ketinggian 500-600 mdpl seluas 27.482 Ha (8,78%) tersebar pada seluruh Kecamatan dengan luasan terbesar berada pada Kecamatan Sumpur Kudus dan yang terkecil berada pada Kecamtan Koto VII g. Ketinggian 600-700 mdpl seluas 18.016 Ha (5,76 %) tersebar pada seluruh wilayah kecamatan kecuali di Kecamatan Kupitan h. Ketinggian 700-800 mdpl seluas 10.285 Ha (3,29%) hanya tersebar di Kecamatan Kamang Baru, Sumpur Kudus, Tanjung Gadang, Lubuk Tarok, dan Sijunjung. i. Ketinggian >800 mdpl seluas 12.914 Ha (4,12%) hanya tersebar di Kecamatan Kamang Baru, Sumpur Kudus, Tanjung Gadang, Lubuk Tarok, dan Sijunjung. Ketinggian 1.250 mdpl hanya berada pada Kecamatan Sumpur Kudus.


II - 3

2.1.1.3 Kondisi Geologi Sedangkan kondisi geologi Kabupaten Sijunjung merupakan daerah yang dipenuhi perbukitan dengan lembah yang masih curam. Secara geologi, Kabupaten Sijunjung didominasi oleh jenis bebatuan Batu Apung Tufa (76.549 Ha atau 24,45%), Batu Andesit Campur Tufa (61,833 Ha atau 19,75%), Batu Sabah campur Kwarsa (60.880 Ha atau 19,44%), Batu Napal dan Lempung(36.850 atau 11,77%), Batu Napal Gamping (34.640 atau 11,06%), Batu Sabah campur Batu Gamping (24,405 atau 7,8%), serta beberapa jenis batuan lainnya dalam jumlah yang relatif kecil. Keadaan yang demikian menyebabkan sering timbul bencana alam seperti tanah longsor (land slide), gerakan tanah runtuh atau gerakan tanah merayap.

Karakteristik iklim Kabupaten Sijunjung termasuk beriklim tropis. Daerah ini beriklim tipe B yaitu daerah bayangan hujan (penerima curah hujan lebih kecil) karena berada di lereng timur Bukit Barisan. Perubahan iklim global (global climate change) kelihatannya juga dirasakan oleh Kabupaten Sijunjung. Intensitas curah hujan dan rentang suhu cenderung meningkat. Kondisi ini menunjukkan seringnya terjadi cuaca ekstrem di mana ketika musim hujan intensitas curah hujan cenderung tinggi dan ketika musim kemarau suhu udara juga semakin panas.. Perkembangan iklim di Kabupaten Sijunjung Tahun 2011, dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 2.2 Perkembangan Iklim di Kabupaten Sijunjung 2011 Indikator

2011

Curah hujan rata-rata/bulan (mm)

223,98

Jumlah hari hujan rata-rata (hari)

12,35

Curah hujan tertinggi (mm)

Daerah curah hujan tertingi (mm/bulan)

341,40 (April) Sungai Lansek (260,92 mm)

Sumber : BPS, Kabupaten Sijunjung Dalam Angka 2011

Sementara, kondisi hidrologi di Kabupaten Sijunjung sangat bervariasi antara satu tempat dengan tempat yang lain. Beberapa faktor penyebabnya antara lain adalah perbedaan iklim, topografi dan struktur geologi. Keadaan hidrologi tersebut dapat dibedakan menjadi :


II - 4

1. Air permukaan a. Air yang mengalir, yaitu yang mengalir di Batang Ombilin, Batang Sukam, Batang Sumpur, Batang Kuantan, Batang Palangki, dan lainnya. b. Air yang menggenang di telaga/bendungan hampir terdapat di seluruh wilayah kecamatan. 2. Air tanah, yaitu jebakan air yang menurut letaknya dapat dibedakan menjadi: a. Confined Aquifer, merupakan air tanah tertekan yang berada di antara dua lapisan kedap air, pada umumnya merupakan air tanah dalam bersifat lebih stabil. b. Uncofined Aquifer, merupakan air tanah tidak tertekan yang berada pada zone jenuh air, merupakan air tanah dangkal dan sangat tergantung pada musim, sehingga air tanah jenis ini relatif stabil. Air tanah tersebut, apabila keluar akan membentuk mata air. Untuk Kabupaten Sijunjung terdapat beberapa mata air yang tersebar di setiap kecamatan. Sedangkan, jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Sijunjung memiliki 6 (enam) jenis tersebar di seluruh kecamatan. Jenis tanah tersebut adalah: 1. Jenis tanah alluvial disebut juga sebagai tanah tumbuh tanah endapan, kandungan bahan arganiknya rendah, reaksi tanah asam sampai netral, struktur tanahnya pejal atau tanpa struktur dan konsistensinya keras waktu kering, teguh waktu lembab, kandungan unsur haranya relatif kaya dan banyak bergantung pada bahan induknya. Secara keseluruhan tanah alluvial mempuyai sifat fisik kurang baik sampai sedang, sifat kimia sedang sampai baik, sehingga produktivitas tanahnya sedang sampai tinggi. Luasan jenis tanah ini adalah ± 443 Ha (0,15%) hanya terdapat di Kecamatan Kamang Baru 2. Jenis tanah andosol yaitu jenis tanah yang berwarna hitam kelam, sangat sarang, mengandung bahan organik dan lempung tipe amorf, silika, alumina, atau hidroxida besi. Tanah jenis ini sangat gembur dan memilki Ph antara 4,56. Luasan tanah jenis ini hanya terdapat di Kecamatan IV Nagari, Koto VII, Kupitan, Sijunjung dan Sumpur Kudus dengan jumlah luasan 21.352 Ha (6,82%) dari luas wilayah kabupaten 3. Jenis tanah Glei Humus yatu jenis tanah yang pada umumnya mempunyai solum kurang dari satu meter dengan warna umum kelabu kelam sampai hitam, lekat jika basah dan keras jika kering


serta mengandung bahan

II - 5

organik lebih dari 3% sehingga Ph nya sedikit asam sampai netral , tingkat kesunburannya sedang dengan derajat kejenuhan basa lebih dari 60%. Luasan tanah jenis ini lebih kurang 45.555 Ha(14,55%) dari luas wilayah yang ada. Jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Sijunjung, Sumpur Kudus, Tanjung Gadang dan yang terbesar luasannya di Kecamatan Kamang Baru 4. Jenis Tanah Kambisol yaitu jenis tanah yang sedikit mengalami pelapukan dengan bahan induk bertekstur pasir sangat halus 145.481 (45,45%). Jenis tanah ini terdapat di seluruh wilayah kecamatan dengan luasan terbesar berada di Kecamatan Tanjung Gadang. 5. Jenis tanah Latosol yaitu tanah yang telah mengalami pelapukan intensif dan perkembangan tanah lanjut sehingga terjadi pengurangan unsur basa, bahan organik dan silika, dan rata-rata berwarna merah. Jenis tanah ini terdapat di Kecamatan IV Nagari, Kamang Baru, Lubuk Tarok, Sijunjung, dan Tanjung Gadang dengan jumlah luasan keseluruhan 23.124 Ha (7,38%) dari luas wilayah kabupaten. 6. Jenis tanah podsolik memiliki solum tanah yang agak tebal, yaitu 90-180 cm,tektur tanahnya lempung berliat hingga liat, konsistensinya gembur dibagian atas dan teguh di lapisan bawah, kandungan bahan organiknya kurang dari 5%, kandungan unsur hara tanaman rendah, reaksi tanah (PH) sangat rendah sampai rendah yaitu antara 4 – 4,5. Produktifitas tanah ini rendah sampai sedang tumbuh dengan baik, tetapi harus dengan perlakuan khusus untuk mencegah erosi, karena tanah yang bertekstur sedang lebih peka terhadap erosi. Tanah dengan tekstur kasar menyerap air sangat tinggi, tetapi daya simpan air sangat rendah, sehingga kurang cocok untuk tanaman pangan lahan kering. Jenis tanah ini luasannya mencapai ± 77.125 Ha (24,64%) hampir terdapat di seluruh kecamatan dengan jumlah terbesar berada di Kecamatan Sumpur Kudus dan yang terkecil di Kecamatan Tanjung Gadang. Dari segi penggunaan lahan saat ini, secara umum penggunaan lahan di Kabupaten Sijunjung di dominasi oleh lahan pertanian dan perkebunan dengan luas kurang lebih 47% dari luas keseluruhan Kabupaten Sijunjung. untuk lebih jelasnya mengenai penggunaan lahan di Kabupaten Sijunjung adalah sebagai berikut :


II - 6

Tabel 2.3. Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Sijunjung Tahun 2011 Guna Lahan (ha) Kecamatan Hutan IV Nagari

Kebun Perkeb. Campuran

Permu Perumh. km.

Sawah

Semak

Per. Darat

Tamb.

Tanah Terbuka

Total

1.250

9.236

84

190

-

1.337

98

268

28

38

12.529

43.160

32.818

4.672

932

-

1.898

4.597

298

155

63

88.593

Koto VII

616

9.895

28

505

-

2.056

45

403

34

26

13.608

Kupitan

331

5.417

61

133

19

825

0

184

15

-

6.966

6.872

10.599

128

143

-

809

339

318

13

12

19.233

Sijunjung

32.694

18.518

36

789

36

2.637

929

603

3

179

56.388

Sumpur Kudus

46.183

15.428

114

305

-

1.631

1.026

287

27

111

65.112

Kamang Baru

Lubuk Tarok

Tanjung Gadang Jumlah

29.031

18.446

-

194

-

1.110

1.532

270

-

68

50.651

160.137

120.358

5.123

3.136

55

12.303

8.566

2.631

275

497

313.080

Sumber : Hasil Interpretasi pada peta Citra satelit Spot V, 2010(RTRW Kab.Sijunjung 2011-2031)

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa komposisi penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Sijunjung meliputi penggunaan lahan hutan dengan luas mencapai 160.137 Ha (51,15%); pemukiman/perumahan seluas 3.191 Ha (1,02%); pertanian/sawah seluas12.303 Ha (3,93%); perkebunaan intensif seluas 5.123 Ha (1,64 %); Kebun Campuran seluas 120.357 Ha (38,44 %), pertambangan 275 Ha (0,89 %), perairan darat seluas 2.631 Ha (0,84 %), Semak Belukar seluas 8.566 Ha (2,73%) serta tanah terbuka seluas 497 Ha (0,16%)

Berdasarkan data penduduk di Kabupaten Sijunjung, jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Kamang Baru sebanyak 42.422 jiwa, kemudian di Kecamatan Koto VII sebanyak 33.522 jiwa. Sedangkan untuk jumlah penduduk yang terendah terdapat di Kecamatan Kupitan sebanyak 12.729 jiwa. Sementara untuk kepadatan penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Koto VII yaitu 155 jiwa/km2 dan yang terendah terdapat di Kecamatan Sumpur Kudus yaitu 41 jiwa/km2. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut ini:


II - 7

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Sijunjung Tahun 2011 No

Kecamatan

Luas Daerah

Kepadatan Penduduk per Km2 51

Penduduk

1 Kamang Baru

837.80

42.422

2 Tanjung Gadang

459.79

23.142

50

4 Lubuk Tarok

187.60

14.333

76

5 IV Nagari

96.30

14.438

150

6 Kupitan

82.01

12.729

155

7 Koto VII

143.90

33.522

233

8 Sumpur Kudus

575.40

23.345

41

3.130.80

205.542

66

Total

Sumber: BPS, Kabupaten Sijunjung Dalam Angka, 2011

Secara adat istiadat penduduk Kabupaten Sijunjung sebagian besar merupakan suku Minangkabau yaitu 186.176 jiwa (92,33%), lainnya adalah penduduk

dengan

suku

bangsa

Jawa,

Batak,

Kerinci

dan

Melayu.

Keanekaragaman suku bangsa ini telah mampu memperluas khasanah budaya di Kabupaten Sijunjung.

Kembali ke sistem pemeritahan nagari salah satu

tujuannya adalah untuk mempertahankan adat isitiadat yang ada di nagari, yang sampai saat ini dinilai berjalan cukup efektif. Sebagaimana masyarakat Minangkabau lainnya, masyarakat Kabupaten Sijunjung sangat terkenal dan teguh dalam menjalankan “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”. Ini artinya masyarakat menjalankan agama beriringan dengan mempertahankan adat istiadatnya. Suatu hal menarik yang bisa menjadi modal bagi Kabupaten Sijunjung dalam menjalankan pembangunan adalah sebuah hasil penelitian yang menunjukkan bahwa masyarakat melalui sub-suku yang ada pada masing-masing nagari dalam Kabupaten

Sijunjung

ternyata

mempunyai

hubungan

kultural/adat/tali

persaudaraan antara satu nagari dengan nagari lainnya. Jika hal ini terus digali dan dikembangkan keberadaanya, maka akan menjadi modal dasar dalam membangun

Kabupaten

Sijunjung

kedepannya.

Selain

itu,

masyarakat

Kabupaten Sijunjung dalam kesehariannya juga masih melakukan aktifitas dalam upaya mempertahankan budaya local seperti kegiatan randai, tari, baillau, batobo, berkaul adat, dan lainnya.


II - 8

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat Pembangunan daerah bidang kesejahteraan masyarakat terkait dengan upaya meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Kabupaten Sijunjung yang tercermin pada pendidikan, kesehatan, pertanahan dan ketenagakerjaan yang merupakan salah satu indikator makro pembangunan daerah. 2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi PDRB merepresentasikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sijunjung adalah Produk Domestik Indikator kinerja makro untuk bidang ekonomi yang paling sering digunakan dan dinilai dapat Regional Bruto (PDRB). Untuk memperlihatkan pertumbuhan ekonomi secara riil, pemerintah

dapat

menggunakan PDRB dengan Harga Konstan. PDRB dengan Harga Konstan ini merepresentasikan

pertumbuhan

ekonomi

Kabupaten

Sijunjung

tanpa

dipengaruhi oleh masalah perubahan harga atau inflasi yang terjadi atas barang dan jasa yang diproduksi karena menggunakan harga dasar yang konstan. Jika dilihat perkembangan dalam lima tahun terakhir, nilai PDRB Kabupaten Sijunjung mengalami perkembangan baik diukur atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan tahun 2000. Secara nominal PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Sijunjung periode Tahun 2007-2011 mengalami pertambahan rata-rata sebesar 269,22 miliyar rupiah atau tumbuh rata-rata sebesar 13,44 persen. Sementara jika melihat PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000, dalam kurun waktu lima tahun terakhir secara rata-rata tumbuh sebesar 5,55 persen. Tumbuhnya perekonomian Sijunjung yang cukup baik tersebut tentunya tidak terlepas dari adanya pengaruh membaiknya indikator ekonomi secara makro (nasional) dimana pada periode waktu yang sama secara nasional perekonomian juga tumbuh sekitar 5 hingga 6 persen lebih. Selain itu, indikator ekonomi lain juga ditunjukkan dengan laju inflasi yang tidak terlalu tinggi (dibawah 10 persen).


II - 9

Tabel 2.5 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2000 Tahun 2008-2011 Nilai (jutaan Rp)

PDRB Atas Dasar Harga

2008

2009

2010

2011

Berlaku

2,417

2,712

3,064

3,418

Konstan 2000

1,205

1,271

1,343

1,420

Sumber : BPS Kab. Sijunjung Dalam Angka, 2011

Pertumbuhan seluruh sektor ekonomi di Kabupaten Sijunjung tahun 2011 menunjukkan angka positif dengan pertumbuhan yang secara umum menguat dibanding tahun 2010 kecuali pada sektor pertambangan dan penggalian yang pertumbuhannya sedikit melemah. Terdapat empat sektor yang mencatat pertumbuhan di atas 6 persen yaitu sektor listrik, gas, dan air minum; bangunan; pengangkutan dan komunikasi; dan keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 7,44 persen. Sementara itu, sektor perdagangan, hotel, dan restoran kembali tercatat memiliki pertumbuhan terendah yakni sebesar 5,09 persen. Sektor pertanian yang merupakan sektor andalan Kabupaten Sijunjung tumbuh sebesar 5,26 persen, ditunjang oleh kenaikan pada subsektor tanaman pangan dan hortikultura dan perikanan. Sektor pertambangan dan penggalian mengalami perlambatan pertumbuhan dibanding tahun 2010, dimana pada tahun 2010 angka pertumbuhannya mencapai 6,60 persen, melambat menjadi 5,20 persen pada tahun 2011. Pertumbuhan sektor industri pengolahan kembali menguat setelah sebelumnya melambat pada periode 2009-2010, yaitu menjadi 5,91 persen dari 5,04 persen tahun 2010. Pertumbuhan sektor listrik, gas, dan air bersih tahun 2011 juga mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2010 dari 7,25 persen menjadi sebesar 7,44 persen. Kenaikan angka pertumbuhan pada sektor ini dipengaruhi oleh

subsektor

pendukungnya

yaitu

subsektor

listrik,

yang

angka

pertumbuhannya naik dari 7,27 persen di tahun 2010 menjadi menjadi 7,46 persen pada tahun 2011. Hal ini berkaitan dengan mulai berkurangnya pemadaman

bergilir

yang

terjadi

di

Kabupaten

Sijunjung,

sehingga

menyebabkan meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap listrik. Sementara itu, sektor bangunan mengalami percepatan pertumbuhan dibandingkan tahun lalu, yaitu sebesar 7,04 persen dibanding 6,59 persen pada tahun 2010.


II - 10

Percepatan pertumbuhan juga ditunjukkan oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran dari 4,47 persen tahun 2010 menjadi 5,09 persen pada tahun 2011. Hal ini juga disebabkan oleh peningkatan pada subsektor yang menyusun sektor ini, yaitu subsektor perdagangan besar dan eceran yang naik dari 4,47 persen di tahun 2010 menjadi 5,12 persen di tahun 2011; serta subsektor hotel dan restoran yang juga meningkat, yaitu masing-masing dari 6,70 dan 4,38 persen di tahun 2010 menjadi 6,97 dan 4,66 persen di tahun 2011. Kenaikan pertumbuhan sektor ini sejalan dengan kenaikan pada sektor industri. Pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi tahun 2011 ini mengalami percepatan dari 6,74 persen menjadi 7,12 persen. Kenaikan pertumbuhan salah satunya juga disebabkan kenaikan secara rata-rata dihampir semua subsektornya yakni: subsektor angkutan darat, jasa penunjang serta telekomunikasi. Subsektor angkutan jalan raya (darat) mengalami kenaikan pertumbuhan dari 6,61 persen menjadi 6,99 persen, dan subsektor jasa penunjang angkutan mengalami kenaikan dari 5,82 persen menjadi 5,90 persen. Selanjutnya subsektor komunikasi mengalami peningkatan pertumbuhan dari 10,57 persen menjadi 10,87 persen tahun 2011 ini. Sektor

keuangan,

persewaan

dan

jasa

perusahaan

mengalami

peningkatan yaitu dari 5,56 persen di tahun 2010 menjadi 6,09 persen di tahun 2011. Terakhir sektor jasa- jasa di tahun 2011 juga mengalami kenaikan angka pertumbuhan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni sebesar 5,86 persen dibanding 5,22 persen pada tahun 2010 (tabel 2.6). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.6 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Lapangan Usaha (Persen), 2007–2011 Lapangan Usaha /Industrial Origin 2007 2008 2009 2010* 2011** 1,03 4,68 4,54 5,17 5,26 1. Pertanian 11,72 5,93 7,68 6,60 5,20 2. Pertambangan dan penggalian 7,11 7,38 7,24 5,04 5,91 3. Industri Pengolahan 11,15 3,28 7,08 7,25 7,44 4. Listrik dan air 3,06 5,16 5,17 6,59 7,04 5. Bangunan 5,14 5,50 4,56 4,47 5,09 6. Perdagangan, hotel & restoran 7,11 5,53 5,13 6,74 7,12 7. Angkutan dan komunikasi 8. Keuangan, Persewaan dan jasa 5,40 5,97 6,30 5,56 6,09 perusahaan 7,85 4,76 4,77 5,22 5,86 9. Jasa-jasa Pertumbuhan Ekonomi 5,61 5,28 5,49 5,63 5,74 Sumber : BPS Kab. Sijunjung Dalam Angka, 2011


II - 11

Selain sektor-sektor di atas, sektor lainnya juga mengalami pertumbuhan yang cukup baik, seperti sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran/Rumah makan. Pada tahun 2010 sektor ini tumbuh sebesar 4,47 persen, lebih lamban dibandingkan dengan pertumbuhan sebelumnya

tahun 2009 yang mampu

tumbuh sebesar 4,56 persen. Indikator makro ekonomi lainnya yang dapat menggambarkan tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah adalah PDRB Perkapita. PDRB Perkapita penduduk Kabupaten Sijunjung sejak tahun 2007 – 2011 dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.7 Pendapatan Regional Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku, 2007 – 2011 Uraian Tahun Nilai Nominal Pertumbuhan (rupiah) (persen) (1) (2) (3) (4) Pendapatan Regional 2007 9 894 624,19 11,55 Per Kapita 1) 2008 11 416 491,26 15,38 2009 12 591 200,29 10,29 2010*) 14 027 845,46 11,41 2011**) 15 694 015,41 11,88 Sumber : BPS Kab. Sijunjung Dalam Angka, 2011

b. PDRB per Kapita PDRB per kapita merupakan salah satu informasi yang sering dijadikan patokan bagi keberhasilan suatu daerah, karena secara tidak langsung dapat dilihat potret rata-rata pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk dalam satu daerah selama satu tahun. Pendapatan regional per kapita merupakan pendekatan yang lebih baik dalam menggambarkan rata-rata pendapatan yang dihasilkan penduduk karena sudah menghilangkan unsur penyusutan, pajak tak langsung netto dan transfer netto. Walaupun tetap dalam kenyataannya tidak seluruh penduduk secara merata menerima pendapatan tersebut. Tabel 2.8 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku, 2007 – 2011 Uraian (1) PDRB Per Kapita

Tahun (2) 2007 2008 2009 2010*) 2011**)

Nilai Nominal (rupiah) (3) 10 840 985,94 12 414 422,32 13 580 817,79 15 045 323,59 16 738 859,67

Pertumbuhan (persen) (4) 11,70 14,51 9,40 10,78 11,26

Sumber : BPS Kab. Sijunjung Dalam Angka, 2011


II - 12

Berdasarkan tabel di atas, terlihat adanya peningkatan pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Sijunjung dari tahun ke tahun. Secara umum, terjadinya peningkatan pendapatan per kapita tersebut tidak lepas dari besarnya pertumbuhan sektor-sektor pembentuk PDRB Kabupaten Sijunjung.

c.

Penduduk Miskin Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang paling rumit yang

dihadapi setiap negara sedang berkembang. Kemiskinan secara faktual tidak akan bisa diberantas habis sebagaimana halnya korupsi,

setidaknya bisa

dikurangi jumlah orang miskin. Hal ini disebabkan, karena kemiskinan berkaitan dengan berbagai variabel ekonomi dan non ekonomi, maka upaya untuk mengurangi kemiskinan pun menjadi tidak mudah dan membutuhkan waktu yang lama. Secara data dan fakta sampai saat ini, pengurangan jumlah kemiskinan telah menunjukkan hasil memuaskan, karena memperlihatkan kecenderungan penurunan angka kemiskinan secara nasional. Untuk melihat perkembangan jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan Kabupaten Sijunjung tahun 2010-2011, dapat dilihat dalam tabel berikut ini : Tabel 2.9 Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan periode 2006 – 2011 Tahun

Penduduk Miskin (Jiwa)

Tingkat Kemiskinan (%)

2006

30.700

15.96

2007

28.800

15.35

2008

21.900

11.51

2009

18.950

9.80

2010

21.100

10.45

2011

20.340

9.94

Sedangkan data kemiskinan dari

Badan Pusat Statistik (BPS) yang

menggunakan pendekatan “by name by address”, tingkat kemiskinan Kabupaten Sijunjung periode 2010-2011 menujukkan juga adanya penurunan, dimana tingkat kemiskinan kondisi 10,45% dengan jumlah penduduk miskin 21.100 jiwa pada tahun 2011 menjadi 9.94% dengan jumlah penduduk miskin 20.340 jiwa.


II - 13

Gambar 2.2 Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sijunjung Tahun 2006-2011

Sumber : Kab.Sijunjung Dalam Angka

Perbandingan tingkat kemiskinan Kabupaten Sijunjung periode 20062011 dengan nasional dan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan perhitungan menggunakan pendekatan “by name by address”, posisi tingkat kemiskinan Kabupaten Sijunjung secara nasional berada dibawah, namun secara provinsi masih berada diatas. Untuk melihat perbandingan tingkat kemiskinan Kabupaten Sijunjung periode 2006-2011 dengan nasional dan Provinsi Sumatera Barat, dapat dilihat pada grafik-grafik berikut ini : Gambar 2. 3 Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2011

Sumber : BPS Provinsi Sumater Barat


II - 14

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial Masyarakat -

Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk

mengetahui tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, meliputi: angka umur harapan hidup untuk mengukur peluang hidup, rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf untuk mengukur status pendidikan serta pengeluaran riil perkapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya dalam standar hidup layak. Perkembangam

IPM

Kabupaten

Sijunjung

dalam

tahun

2011

menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2011 IPM Kabupaten Sijunjung sebesar 70,92, angka ini termasuk pada golongan IPM menengah atas yang memiliki nilai batas 65-80, namun masih dalam kategori daerah tertinggal. Terjadinya peningkatan IPM Kabupaten Sijunjung tahun 2011 menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Sijunjung dari tahun ke tahun. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Sumatera Barat dan kabupaten/kota tetangga, posisi IPM Kabupaten Sijunjung masih rendah, kecuali dengan Kabupaten Dharmasraya. Perbandingan IPM Kabupaten Sijunjung dengan kabupaten/kota tetangga dan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik berikut ini: Tabel 2.10 Perbandingan IPM Kab. Sijunjung, Kab/Kota Tetangga dan Prov. Sumbar, tahun 2011

Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, 2011


II - 15

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum a. Pendidikan Kemajuan kualitas pelayanan di bidang pendidikan dapat diukur melalui 2 (dua) aspek yaitu : a) ketersedian pelayanan pendidikan dan b) keterjangkauan pelayanan pendidikan. Aspek keterjangkauan pelayanan pendidikan pencapaiannya dapat dilihat Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di setiap tingkat pendidikan dasar dan menengah, Angka rata-rata lama sekolah, Angka melek huruf dan nilai rata-rata Ujian Nasional (UN). Sedangkan aspek ketersedian pelayanan pendidikan diukur melalui kertersediaan sarana dan prasarana pendidikan dan rasio ketersediaan guru terhadap murid.

-

Ketersedian Pelayanan Pendidikan Untuk mengukur ketersediaan pelayanan pendidikan dihitung melalui :

a) rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah pada tingkat pendidikan. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ketersediaan SD yang ada di Kabupaten Sijunjung cenderung stabil dari tahun ke tahun dalam waktu kurun waktu lima tahun terakhir (2007-2011). Untuk lebih jelasnya gambaran rasio ketersediaaan SD/penduduk usia sekolah (7-12 tahun) Kabupaten Sijunjung Tahun 2007-2011, dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.11 Rasio Ketersediaan Sekolah Dasar/Penduduk Usia Sekolah (7-12 Tahun) di Kabupaten Sijunjung Tahun 2007 – 2011 Indikator rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah Jumlah sekolah Sekolah SD pendidikan dasar Jumlah Penduduk Jumlah Usia Pendidikan Penduduk Usia Dasar 7-12 tahun Rasio ketersediaan sekolah/pddk usia sekolah

2007

2008

2009

2010

2011

197

199

200

200

206

27.412

27.889

14.201

29.144

33.213

71.87

71.35

140.84

68.62

60.22

Sumber: BPS Kab. Sijunjung Dalam Angka, 2011

Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sijunjung melalui Dinas Pendidikan yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan perlu terus berupaya untuk meningkatkan jumlah sekolah karena setiap tahun jumlah penduduk atau murid yang akan bersekolah cenderung bertambah


II - 16

banyak, sedangkan fasilitas pendidikan seperti jumlah gedung sekolah pertambahan jumlahnya tidak secepat pertambahan murid. Karena itu perlu kebijakan dan program yang tepat untuk mengatasi hal ini, sehingga tidak ada murid sekolah yang tidak bisa bersekolah karena tidak alasan tidak tersedianya tempat belajar atau sekolah yang menampungnya. Apalagi wajib belajar 9 tahun sudah menjadi keharusan bagi pemerintah kabupaten/kota di Indonesia yang wajib

dilaksanakan

sebagai

konsekuensi

perundang-undangan

yang

berlaku.Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Disamping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Tabel berikut ini menggambarkan rasio guru terhadap murid di Kabupaten Sijunjung tahun 2007 – 2011. Berdasarkan data yang ada pada periode tahun 2007-2011 terlihat bahwa rasio jumlah guru dan murid di Kabupaten Sijunjung cenderung meningkat. Pada tahun 2007 rasio guru dengan murid adalah 59,90 dan kemudian naik menjadi 64,86 pada tahun 2008 dan hingga di tahun 2011 rasio guru murid sekolah dasar telah mencapai 66.98. Hal ini menunjukkan bahwa selama periode 2007-2011 telah terjadi penambahan guru di tingkat pendidikan dasar. Fakta tersebut menunjukkan bahwa adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Sijunjung untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui penambahan jumlah guru pendidikan dasar. Untuk lebih jelasnya gambaran rasio guru SD terhadap murid Kabupaten Sijunjung Tahun 2007-2011, dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.12 Rasio Guru Sekolah Dasar Terhadap Murid di Kabupaten Sijunjung Tahun 2007 – 2011 Indikator rasio guru /murid Jumlah guru pendidikan dasar Jumlah murid pendidikan dasar Rasio guru / murid

2007

2008

2009

2010

2011

1.642

1.809

2.047

2.075

2.024

27.412

27.889

27.740

29.490

30.216

59,90

64,86

73.79

70.36

66,98

Sumber: BPS, Kabupaten Sijunjung Dalam Angka 2011


II - 17

-

Rasio Ketersediaan Sekolah SLTP Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan

menengah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan menengah. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa angka rasio ketersediaan sekolah SLTP per penduduk usia sekolah SLTP tahun 2010 adalah 48,44 terus meningkat menjadi 61,92 di tahun 2011. Angka ini mengindikasikan hingga tahun 2011 telah tercapai rasio ketersediaan sekolah SLTP 50 buah sekolah untuk 10.000 penduduk berusia sekolah SLTP. Berikut ini adalah tabel rasio ketersediaan sekolah tingkat pendidikan menengah di Kabupaten Sijunjung Tahun 2007-2011. Tabel 2.13 Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah 13-15 Tahun di Kabupaten Sijunjung Tahun 2007 – 2011 Indikator rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah Sekolah SLTP (SMP S,N + MTs)

2007

2008

2009

2010

2011

42

45

50

50

50

Jumlah Penduduk Usia Pendidikan (13 – 15 Thn)

6.921

7.536

8.281

10.323

8.075

Rasio ketersediaan sekolah/pddk usia sekolah

60.68

59.71

60.38

48.44

61.92

Sumber: BPS Kab. Sijunjung Dalam Angka, 2011

- Rasio Guru dan Murid SLTP Selanjutnya, rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan menengah per 1000 jumlah murid pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Disamping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran yang baik. Rasio guru terhadap murid SLTP Kabupaten Sijunjung tahun 20072011, dapat dilihat pada tabel berikut ini:


II - 18

Tabel 2.14 Rasio Guru SLTP Terhadap Murid di Kabupaten Sijunjung Tahun 2007 –2011 Indikator rasio guru /murid Jumlah guru SLTP pendidikan menengah Jumlah murid SLTP pendidikan menengah Rasio guru / murid

2007

2008

2009

2010

2011

489

638

749

1.100

800

6.921

7.536

8.281

10.323

8.075

70,65

84,66

90.45

106.56

99.07

Sumber: BPS dan Dinas Pendidikan, 2011

Berdasarkan tabel diatas, ternyata rasio guru dengan murid pada pendidikan SLTP cenderung meningkat. Tahun 2007 rasio guru dengan murid sudah mencapai 84 guru untuk 1000 orang murid dan tahun 2009 menurun menjadi 90 orang guru untuk 1000 orang murid dan hingga tahun 2011 telah meningkat menjadi 99 orang guru untuk 1000 orang murid. Meskipun rasionya cenderung meningkat, namun dari sisi jumlah guru saja tersebut belum cukup memadai. Oleh karena itu, untuk meningkatkan mutu dan kualitas proses belajar dan mengajar di masa mendatang, maka program dan kegiatan pendidikan untuk tingkat SLTP diarahkan pada peningkatan kuantitas dan kualitas guru. - Ketersediaan Sekolah SLTA Berdasarkan data Dinas Pendidikan Sijunjung rasio ketersediaan sekolah tahun 2011 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2010 yaitu 36,44 tahun 2010 dan 31,48 tahun 2011. Namun demikian, peningkatan ketersediaan sekolah perlu ditingkatkan secara kuantitas dan kualitas. Rasio ketersediaaan sekolah terhadap penduduk usia SLTA Kabupaten Sijunjung tahun 2007-2011, dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.15 Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia SLTA (16-18 Tahun) di Kabupaten Sijunjung Tahun 2007 – 2011 Indikator rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah Jumlah sekolah SLTA (SMA & pendidikan menengah SMK S,N + atas MA) Jumlah Penduduk Usia 16-18 tahun Pendidikan Menengah Atas Rasio ketersediaan sekolah/pddk usia sekolah

2007

2008

2009

2010

2011

13

11

20

21

13

3.516

3.546

5.390

5.763

4.130

36.97

31.83 37.11 36.44

31.48

Sumber: BPS dan Dinas Pendidikan, 2011


II - 19

Tahun 2007 jumlah guru yang mengajar di SLTA berjumlah 296 orang dengan murid 3.516 orang sehingga rasio guru SLTA terhadap murid SLTA adalah 84.19. Angka ini mengindikasikan di tahun 2007 terdapat 84 orang guru untuk 1000 orang murid SLTA. Angka rasio ini terus menurun dimana pada tahun 2009 menjadi 61.97 atau 61 orang guru untuk 1000 orang murid SLTA. Hingga tahun 2011 jumlah rasio guru terhadap murid adalah 98.55 atau 98 orang guru SLTA untuk 1000 orang murid SLTA. Dari segi kuantitas tentunya diperlukan penambahan jumlah guru SLTA mengingat Kabupaten Sijunjung dalam jangka panjang tidak saja menuntaskan wajib belajar 9 tahun akan tetapi juga meningkatkan wajib belajar hingga jenjang SLTA bahkan salah satu misi RPJMD Sijunjung adalah meningkatkan derajat kualitas dan kuantitas pendidikan. Rasio guru terhadap murid SLTA Kabupaten Sijunjung tahun 20072011, dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.16 Rasio Guru Sekolah Menengah Atas Terhadap Murid di Kabupaten Sijunjung Tahun 2007 – 2011 Indikator rasio guru /murid Jumlah guru SLTA Jumlah SLTA murid Rasio guru / murid

2007

2008

2009

2010

2011

296

325

336

623

407

3.516

3.546

5.390

5.763

4.130

84,19

91,65

61.97

108.10

98.55

Sumber: BPS dan Dinas Pendidikan, Data diolah dari Sijunjung Dalam Angka Tahun 2011

Kondisi tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Sijunjung mulai menunjukkan perkembangan yang cukup berarti. Hal tersebut paling tidak menunjukkan dengan adanya perkembangan jumlah penduduk menurut pendidikan

tertinggi

yang ditamatkan.

Jumlah penduduk

yang dapat

menamatkan pendidikan Sarjana (S-1/D.IV), pada tahun 2011 tercatat 4.170 orang. Sedangkan penduduk 10 tahun ke atas yang dapat menamatkan D.III tercatat sebanyak 3.570 orang. Namun demikian, jumlah penduduk berumur 10 tahun ke atas yang belum/tidak menamatkan SD tidak mengalami penurunan, dengan jumlahnya relatif masih cukup banyak. Kecamatan Sijunjung terbanyak 9.331 jiwa sedangan yang terendah di Kecamatan Kupitan 1.749 jiwa. Selain itu, penduduk 10 tahun ke atas yang tamat SD masih cukup besar yaitu 32,78% dari jumlah penduduk 10 tahun ke atas.


II - 20

Perkembangan angka APK dan APM untuk tingkat SD, SLTP dan SLTA di Kabupaten Sijunjung Tahun 2011 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2010. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini. Gambar 2.4 Grafik Perkembangan APK SD, SLTP dan SLTA Kabupaten Sijunjung Tahun 2006-2011

Sumber : Kabupaten Sijunjung Dalam Angka

Gambar 2.5 Grafik Perkembangan APM SD, SLTP dan SLTA Kabupaten Sijunjung Tahun 2006-2011

Sumber : Kabupaten Sijunjung Dalam Angka


II - 21

b.Kesehatan Tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana tertuang di dalam dokumen Sistem Kesehatan Nasional adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat. Derajad kesehatan dapat dilihat dari indikator Angka Umur Harapan Hidup (AHH) dan mengurangi Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBA), Angka Kematian Ibu (AKI) serta gizi buruk. Pencapaian indikator tersebut harus didukung oleh sarana dan prasarana, pelayanan, sumber daya manusia dan anggaran. - Angka Kematian Bayi Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran di Kabupaten Sijunjung dalam kurun waktu enam tahun terakhir (2006-2011) mengalami angka yang fluktuatif, dimana pada tahun 2006 AKB sebesar 18,34 per 1.000 kelahiran meningkat menjadi 29,10 pada tahun 2007 dan pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 27.18 dan tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 21.65.. Untuk melihat perkembangan AKB Kabupaten Sijunjung tahun 2006-2011 dapat dilihat pada grafik beikut ini:

Grafik 2.6 Grafik Perkembangan AKB per 1.000 KH, AKI per 100.000 KH dan AKBA per 1.000 KH Kab.Sijunjung Tahun 2006-2011

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung


II - 22

Rasio fasilitas kesehatan per satuan penduduk di Kabupaten Sijunjung Tahun 2007–2011 mengalami pertumbuhan yang berbeda dari 0,36 pada tahun 2007 menjadi 0,33 pada tahun 2010 dan tetap pada tahun 2011 yaitu 0,33. Kondisi ini menunjukkan meningkatnya jumlah penduduk tidak diikuti peningkatan jumlah fasilitas kesehatan. Untuk melihat perkembangan rasio fasilitas kesehatan per satuan penduduk di Kabupaten Sijunjung Tahun 2007 – 2011, dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.17 Rasio Fasilitas Kesehatan terhadap Persatuan Penduduk di Kabupaten Sijunjung Tahun 2007 – 2011 Fasilitas Kesehatan

2007

2008

2009

2010

2011

Puskesmas

12

12

12

12

12

Puskesmas Keliling

17

18

21

12

12

Puskesmas Pembantu

46

45

46

46

46

Jumlah

75

75

79

70

70

0,36

0,36

0,38

0,33

0,33

Rasio fasilitas kesehatan per satuan penduduk

Sumber ;: BPS dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung 2011

Jumlah sarana kesehatan seperti Puskesmas pada Tahun 2011 masih tetap yakni sebanyak 12 unit. Sedangankan sarana kesehatan lainnya seperti Puskesmas keliling dan Puskesmas Pembantu masing-masing tercatat sebanyak 12 unit dan 46 unit. Sementara itu, jumlah tenaga kesehatan mengalami perubahan terutama jumlah dokter. Pada tahun 2011, jumlah dokter umum meningkat menjadi 47 orang yang tersebar diseluruh Kecamatan dan jumlah dokter gigi 14 orang. Sementara jumlah bidan tercatat sebanyak 231 orang dan perawat sebanyak 186 orang. Untuk tenaga ahli Kesehatan Masyarakat pada tahun 2011 sebanyak 18 orang. Sementara apoteker sebanyak 1 orang pada tahun 2011. Perbandingan jumlah tenaga medis per satuan penduduk di Kabupaten Sijunjung tahun 2007-2011, dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.18 Jumlah Tenaga Paramedis Penduduk Di Kab. Sijunjung Tahun 2007 – 2011 Ratio Tenaga Medis per Satuan Penduduk Bidan Perawat

2007

2008

2009

2010

2011

140

139

145

225

231

93

90

158

165

186


II - 23

Ratio Tenaga Medis per Satuan Penduduk Ahli Kesehatan

2007

2008

2009

2010

2011

20

17

13

17

18

Apoteker

0

0

3

1

1

Asisten Apoteker

13

13

10

24

28

Ahli Gizi

8

6

13

21

21

Analis Laboratorium

9

6

7

12

17

Lainnya

44

0

14

20

23

Masyarakat

Sumber : BPS Kab.Sijunjung 2011

Sedangkan rasio dokter per satuan penduduk di Kabupaten Sijunjung periode 2007-2011 menunjukkan rasio yang fluktuatif, namun pada tahun 2011 mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun 2010. Dari 0,30 per satuan penduduk meningkat menjadi 0,31 per satuan penduduk, namun angka tersebut belum mencapai target dari rencana Indonesia Sehat 2011. Rasio dokter per satuan penduduk di Kabupaten Sijunjung tahun 2007-2011, dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.19 Rasio Dokter per Satuan Penduduk Di Kabupaten Sijunjung Tahun 2007 – 2011 Indikator Dokter per Satuan Penduduk Dokter Umum

2007

2008

2009

2010

2011

15

16

25

42

47

Jumlah

Dokter Gigi

4

12

8

17

14

Dokter

Dokter Umum Spesialis

0

0

0

0

0

19

28

33

59

61

0,10

0,14

0,17

0,30

0,31

Jumlah Ratio dokter per satuan penduduk Sumber : BPS Kab. Sijunjung

Selama tahun 2011, menurut Dinas Kesehatan jumlah persalinan yang tercatat di Kabupaten Sijunjung adalah sebanyak 5.328 persalinan, sebanyak 4.260 diantaranya persalinan yang ditolong oleh tenaga medis, sedangkan sisanya ditolong oleh tenaga lainnya seperti dukun beranak. Selama tahun 2011, dalam bidang kesehatan untuk balita jumlah Balita gizi buruk secara persentase mengalami kenaikan. Menurut laporan Dinas Kesehatan, dari 2.916 Balita terdapat sebanyak 75 Balita dengan kondisi gizi buruk.


II - 24

c. Pekerjaan Umum - Jalan dan Jembatan Dilihat dari kondisinya, jalan di Kabupaten Sijunjung dalam berbagai kondisi tidak mengalami perubahan secara total pada tahun 2011. Keadaan yang lebih baik tersebut karena adanya perbaikan jalan yang rusak dengan jalan yang mengalami kerusakan sebanding dibeberapa tempat. Seiring dengan adanya perbaiki kondisi jalan, permukaan jalan pada tahun 2011 dengan permukaan aspal tercatat sepanjang 596,53 Km, kemudian jalan dengan permukaannya kerikil menjadi sepanjang 239,71 Km pada tahun 2011. Selanjutnya jalan tanah sepanjang 322,65 Km. Pembangunan jalan di Kabupaten Sijunjung pada dasarnya hanya berupaya memperbaiki kualitas jalan, tidak ada pembukaan jalan baru. Untuk kondisi jembatan selama tahun 2011 tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2011. Tabel 2.20 Panjang Jalan di Kab. Sijunjung

Menurut Status dan Jenis Permukaan Tahun 2011

No

Kecamatan

1.

Sumpur Kudus

2.

Koto VII

3.

Kupitan

4.

IV Nagari

5.

Lubuk Tarok

6.

Sijunjung

7.

Tanjung Gadang

Status Jalan Jalan Negara Jalan Provinsi Jalan Kabupaten Jalan Nagari/Desa Jalan Negara Jalan Provinsi Jalan Kabupaten Jalan Nagari/Desa Jalan Negara Jalan Provinsi Jalan Kabupaten Jalan Nagari/Desa Jalan Negara Jalan Provinsi Jalan Kabupaten Jalan Nagari/Desa Jalan Negara Jalan Provinsi Jalan Kabupaten Jalan Nagari/Desa Jalan Negara Jalan Provinsi Jalan Kabupaten Jalan Nagari/Desa Jalan Negara Jalan Provinsi Jalan Kabupaten Jalan Nagari/Desa


Aspal 9,00 73,20 24,00 46,30 8,50 6,70 11,70 7,50 24,50 44,30 11,00 14.50 100,01 33,00 48,00 -

Panjang Jalan (Km) Beton Kerikil 9,10 41,70 7,90 45,95 21,10 3,10 6,00 10,80 7,47 47,78 16,80 22,20 -

II - 25

Tanah 58,70 18,00 24,50 2,20 28,00 74,25 59,00 -

No 8.

Kecamatan Kamang Baru

Jumlah (Kab. Sijunjung)

Status Jalan Jalan Negara Jalan Provinsi Jalan Kabupaten45.91 Jalan Nagari/Desa Jalan Negara Jalan Provinsi Jalan Kabupaten Jalan Nagari/Desa

Aspal 45,91 92,42 105,91 54,20 440,43 -

Panjang Jalan (Km) Beton Kerikil 44,18 44,37 239,71 -

d. Perhubungan Di bidang telekomunikasi baru 3 kecamatan dari 8 kecamatan yang bisa terlayani oleh telkom, dengan jumlah pelanggan sebagaimana pada tabel di bawah ini. Tabel 2.21 Jumlah Pelanggan Telepon di Kab. Sijunjung Tahun 2011 Klasifikasi Pelanggan No Kecamatan Bisnis Residensial Sosial 1. Sp. Kudus 2. Koto VII 197 3. Kupitan 4. IV Nagari 181 5. Lb. Tarok 6. Sijunjung 44 570 1 7. Tj. Gadang 8. Kmg. Baru Kab. Sijunjung 44 948 1 Sumber : BPS Kab. Sijunjung, 2011

e. Pertambangan dan Energi Untuk batu bara, pada tahun 2011 ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 159.543 ton di Tahun 2010 menjadi 215.776 ton di Tahun 2011. Luasnya area dan jauhnya jarak wilayah Kabupaten Sijunjung, tidak lagi menjadi masalah berat untuk mendapatkan Bahan Bakar. Hal tersebut diakibatkan memadainya jumlah SPBU. Pada Tahun 2011 jumlah SPBU sebanyak 7 unit, yang posisinya tersebar mulai dari wilayah Sumpur Kudus sampai dengan Kamang Baru. Secara keseluruhan SPBU yang ada dapat melayani pengisian Premium dan Solar. Dari seluruh SPBU tersebut selama tahun 2011 dapat mendistribusikan sebanyak 32.308.000 liter premium, 37.008.000 liter solar, dan 28.000 liter Pertamax. Selama tahun 2011 terdapat penambahan jaringan listrik baru untuk wilayah Kabupaten Sijunjung dengan jumlah jorong yang telah dialiri listrik sebanyak 234 di Tahun 2011, dari seluruh jorong yang ada di Kabupaten


II - 26

Tanah 58,00 322,65 -

Sijunjung yakni sebanyak 269 jorong, sampai dengan tahun 2011 terdapat 20 jorong yang belum dapat diterangi listrik. Kecamatan Kamang Baru teridentifikasi yang teraliri listrik yaitu sebanyak 92,31 persen, sementara Tanjung Gadang sebanyak 83,78 persen, Sijunjung sebanyak 83,02 persen, serta Sumpur Kudus dan Koto VII dan Lubuk Tarok telah 100 persen seluruh jorongnya sudah teraliri listrik. Adapun wilayah yang belum terlayani listrik PLN dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.22 Nagari yang Belum Terlayani Aliran Listrik PLN No 1.

2.

Kecamatan Sijunjung

Nagari 1. Durian Gadang

Jorong 1. Koto Mudiak 2. Koto Ilie 3. Pinang 4. Tanggalo 5. Silukah

2. Solok Amba

1. Koto Ranah 2. Koto Mudiak 3. Bukik Tujuah Takung 1. Muaro Kaluai 1. Batang Kati 2. Padang Laweh 3. Sawah Gadang 4. Sungai Kandi 1. Tandikek

Tanjung Gadang 1. Langki 2. Pulasan

3. Timbulun 3.

Kamang Baru

1. Aie Amo 2. Lubuk Tarantang

1. 1. 2. 3.

Banjang Tengah Dusun Tinggi II Koto Baru Lubuk Tarantang

Sumber : BPS Kab. Sijunjung, 2011

2.1.4 Aspek Daya Saing dan Potensi Daerah a. Pertanian Kabupaten Sijunjung termasuk Daerah yang cukup memiliki potensi sumber daya alam. Pada umumnya, kondisi tanah didominasi tanah dengan kedalaman efektif >90 cm. Hal ini menunjukan jenis tanah yang baik/subur untuk pertanian. Adapun potensi dan peluang investasi yang ada dapat dilihat pada tabel berikut :


II - 27

Tabel 2.23 Potensi dan Peluang Investasi Pertanian di Kab. Sijunjung No

Komoditi

1

Luas (ha)

Tanaman Pangan Padi Padi Gogo Jagung Kedele Kacang Tanah

2

Hortikultura Manggis Jeruk Durian Lansek Rambutan Sawo Pisang Semangka Sayuran Cabe Kcg Panjang Terung

3

Vol Produksi (ton)

Lokasi (Kec)

12.508 90 100 100 250

66.136 230 836 357 834

8 Kec Sjj, Km Baru, Sp Kudus IV Nagari, Sjj, Kt VII, Kupitan Km Baru, IV Nagari, Sjj 8 Kec

850 355 507 384 864 43 1.977,5 50

2602.3 334,46 9384,16 4,240 2158,43 117,3 2464,37 549

Tjg Gdg,Lb Trk,Kt VII,IV Nag 8 Kec 8 Kec Sjj, Koto VII 8 Kec 8 Kec 8 Kec

150 75 50

370 IV Nagari,Koto VII,Lb 84 Tarok 43,5 Lb Trk,Sjj,Kupitan 8 Kec

Sumber : Buku Profil dan Potensi Daerah,

b. Perkebunan Perkebunan merupakan salah satu faktor penunjang perekonomian Kabupaten Sijunjung. Dimana penggunaan lahan di sektor perkebunan merupakan peringkat kedua setelah hutan yaitu sebesar 13,22 % dari luas keseluruhan kabupaten. Potensi dan peluang investasi pada sektor perkebunan sangat besar seperti terlihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.24 Potensi Perkebunan di Kab. Sijunjung

No

Lokasi

1

Kamang Baru

2

Tj Gadang


Komoditas yang sesuai 1. Kelapa Sawit 2. Karet 3. Coklat 1. Kelapa Sawit 2. Karet 3. Coklat 4. Nilam

Luas Lahan tersedia/ potensial (Ha) 30.000

13.500

II - 28

No

Komoditas yang sesuai

Lokasi

3

Sijunjung

4

Lubuk Tarok

5

IV Nagari

6

Kupitan

7

Koto VII

8

Sumpur Kudus

1. Kelapa Sawit 2. Karet 3. Coklat 1. Kelapa Sawit 2. Karet 3. Coklat 4. Gambir 1. Kelapa Sawit 2. Karet 3. Coklat 1. Karet 2. Coklat 1. Kelapa Sawit 2. Karet 3. Coklat 1. Kelapa Sawit 2. Karet 3. Coklat 4. Gambir

Luas Lahan tersedia/ potensial (Ha) 15.000

11.000

2.000

1.500 3.500

25.000

Sumber : Buku Profil dan Potensi Daerah

c. Peternakan dan Perikanan Peternakan dan perikanan juga merupakan salah satu sektor yang sangat potensial dikembangkan di Sijunjung. Hal ini sesuai dengan kondisi alam dan geografis yang sangat mendukung untuk pengembangan peternakan dan perikanan. Pada tahun 2010 populasi ternak yang ada di Kabupaten Sijunjung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.25 Populasi Ternak di Kab. Sijunjung Tahun 2010

No Kecamatan 1 2 3 4 5 6 7 8

Sp. Kudus Koto VII Kupitan IV Nagari Lb. Tarok Sijunjung Tj. Gadang Kmg. Baru

Sapi 3.794 5.295 3.794 4.765 3.892 6.073 3.813 4.841

Kerbau

Kambing

3.961 4.445 2.474 4.362 3.259 7.286 4.044 3.792

1.642 5.785 1.598 2.801 2.297 7.857 3.521 1.650

Jenis Ternak Ayam Ras Ras Domba Itik Buras Petelur Pedaging 70 42.315 11.525 6.800 1.708 308 38.708 20.000 272.500 2.970 26.471 5.000 3.115 30.275 18.500 2.882 843 36.736 - 210.000 6.450 1.201 129.899 68.000 6.289 109 41.750 36.000 4.460 55.96 - 1.009

Sumber : BPS Kab. Sijunjung


II - 29

Tabel 2.26 Potensi Peternakan di Kab. Sijunjung Jenis Ternak A.Ternak Besar (Kerbau & Sapi)

B.Ternak Kecil (Domba)

C.Unggas, Ayam Potong, Ayam Buras

Lokasi (Kecamatan dan Nagari) 1. Kamang Baru

Luas Lahan Potensial (Ha) 1.000

2. Kupitan

2.000

3. Koto VII

1.000

4. Kec IV Nagari

1500

5. Sp Kudus

500

6. Sijunjung

1500

7. Lbk. Tarok

1000

8. Tjg. Gadang

1.000

1. Tjg. Gadang

1.000

2. Sp. Kudus

500

3. Lbk. Tarok

1.000

1. Sijunjung

1500

2. IV Nagari

500


Tabel 2.27 Luas Areal dan Produksi Ikan Budidaya di Kab. Sijunjung

No 1 2 3 4 5 6 7 8

Kecamatan Sp. Kudus Koto VII Kupitan IV Nagari Lb. Tarok Sijunjung Tj. Gadang Kmg. Baru

Kolam Luas Produksi (Ha) (Ton) 60.1 280.46 55 121.61 34 117.89 43.1 113.42 75.6 227.89 75.6 289.43 39.12 120.11 41.72 127.11

Keramba Luas Produksi (Ha) (Ton) 230 118.5 30 9.6 84 43.2 121 96.8 246 196.8 102 67.2 581 235.4 25 8.58

Sawah Luas Produksi (Ha) (Ton) 91.98 155.32 67.3 37.69 58.7 168.1 37.4 34.61 92.5 169.95 95.1 148.32 85.2 43.25 82.5 39.55


d. Kehutanan Sebahagian besar wilayah Kabupaten Sijunjung masih merupakan kawasan hutan namun belum secara optimal dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Potensi kehutanan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.


II - 30

Tabel 2.28 Data Potensi Dan Peluang Investasi Kehutanan Di Kab. Sijunjung No 1

2

3

Jenis Tanaman Produksi Kayu Rakyat Sungkai Cempedak Hutan Keranji Tarok Hutan Tanaman Rakyat (Acacia Mangium) Budidya Gaharu

Lokasi Kec. Km. Baru, Nagari Kunangan. Kec. Tjg Gadang

Luas 100 Ha

Potensi Pasar Kebutuhan Lokal

Kec. Km Baru (Batang Lagan)

10.000 Ha

Pabrik Pulp Riau

Kec. Sijunjung, Kec. Km. Baru

100 Ha

Export(Singapura)

Sumber : Buku Profil dan Potensi Daerah, 2010

e. Pertambangan Sektor pertambangan juga merupakan sektor yang cukup memiliki prospek untuk dikembangkan namun belum secara optimal dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Potensi di sektor pertambangan ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.29 Data Sumber Daya Mineral di Kab. Sijunjung per Kecamatan Jenis Bahan Galian/Mineral Batu Bara Emas Air Raksa Biji Besi Marmer Granit Andesit Dolomit Kalsit Tanah Liat Pasir Silka Sirtukil

Spr. Kudus

Koto VII

V V V V V V

V V V V


Lokasi IV Lubuk Kupitan Nagari Tarok V V V V V

V V V V V V

V V V V

Sjj

Tjg. Gadang

Kmg. Baru

V V V V V V

V V V V V

V V V V -

II - 31

f. Pariwisata Kabupaten Sijunjung memiliki objek wisata alam yang beragam dan cukup menarik dengan lokasi yang tersebar di kecamatan dan nagari - nagari diantaranya : Kawasan Wisata Ngalau Loguong di Aie Angek dengan fasilitas pendukung seperti ngalau, tempat pemandian alami yang sejuk dan pemandian air panas. Kawasan MUSIDUGA (Muaro Silokek Durian Gadang) dengan pasir putih, ngalau cigak, dan air terjun palukahan, untuk lebih lengkapnya dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.30 Objek Wisata di Kab. Sijunjung No

Kecamatan

Nama Objek Wisata

Jenis Objek

1.

Kupitan

Goa Bukik Panggang Lubang Jepang Pemandian Air Panas Ngalau Tampieh Bukik Kupitan/Panjat Tebing

Alam Alam Alam Alam Minat Khusus

2.

Sumpur Kudus

Lubuk Pandakian Air Terjun Koto Salo Ngalau Sisawah Gunuang Tambuak Makam Rajo Ibadat Monumen/Penginggalan Sejarah PDRI Talempong Unggan Lubuk Sipunai Panorama Ranah Sigading Selaju Sampan Gunung Tampalo Tabek Gadang

Alam Alam Alam Alam Budaya Budaya

3.

Koto VII

4. 5.

IV Nagari Sijunjung

Tabek Silacan Ngalau Loguang Pemandian Aie Angek Goa Basurek Ngalau Palukahan Arung Jeram Ngalau Cigak Selaju Sampan Bukik Gadang Bersafar Perkampungan Adat Ngalau Solok Amba


Budaya Alam Alam Minat Khusus Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Minat Khusus Alam Minat Khusus Alam Budaya

Lokasi Kampung Baru Padang Sibusuk Padang Sibusuk Batu Manjulur Padang Sibusuk Sumpur Kudus Koto Salo Sisawah Tamparungo Sumpur Kudus Sumpur Kudus Unggan Batu Gandang Ranah Sigading Koto Panjang Padang Lawas Padang Lawas Ranah Tibarau Aie Angek Aie Angek Silukah Silokek Batang Kuantan Silokek Muaro Sijunjung Muaro Sijunjung

II - 32

No

Kecamatan

Nama Objek Wisata Ngalau Batang Langsek Air Terjun Nango Panjat Tebing Kolam Renang

6.

Lubuk Tarok

7.

Tanjung Gadang

8.

Kamang Baru

Batu Ajuang Karajaan Jambu Lipo Rumah Gadang 13 Ruang Panorama Bukik Sabalah Panorama Bukik Putus Ngalau Pandam Panjat Tebing Batu Kudo Air Terjun 12 Tingkat Wahana Wisata Kerajaan Sangkak Kerajaan Sumua Nan Janieh Murai Tujuah Basangik Danau Batang Karing

Lokasi

Jenis Objek Budaya Alam Alam Alam Minat Khusus Buatan Alam Budaya Budaya Alam Alam Alam Alam Budaya Alam Alam Budaya

Calau Muaro Sijunjung Padang Ranah Sijunjung

Alam Alam

Aie Amo Batang Karing

Batu Ajuang Jambu Lipo LubukTarok Pandam KotoTimbulun Pandam Pandam Pandam Sei. Napar Kamang Baru Aie Amo

Sumber : Buku Profil dan Potensi Daerah, 2010

g. Perdagangan dan Industri Sektor

perdagangan

dan

industri

masih

belum

secara

optimal

dimanfaatkan. Potensi pada sektor ini dapat terlihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.31 Jumlah Unit Usaha Perdagangan dan Industri di Kab. Sijunjung Tahun 2011 Kecamatan Sumpur Kudus Kupitan Koto VII IV Nagari Sijunjung Lubuk Tarok Tanjung Gadang Kamang Baru Jumlah

Hasil Pertanian & Kehutanan 2 4 22 4 34 2 3 5 76

Logam, Mesin & Kimia 6 4 20 2 15 1 2 3 53

Aneka Industri 1 12 21 1 22 2 2 4 65

Sumber : Buku Profil dan Potensi Daerah


II - 33

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2012 dan Realisasi RPJMD Evaluasi kinerja tahun lalu merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan rancangan awal RKPD dengan memperhatikan capaian kinerja RPJMD dan hasil evaluasi kinerja RKPD tahun lalu. Tujuan evaluasi kinerja RKPD tahun lalu antara lain untuk menilai/mengidentifikasi program dan kegiatan yang belum terealisasikan atau belum terlaksana 100% (seratus persen), untuk diusulkan lagi pada penyusunan RKPD tahun berikutnya. Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu serta tahun-tahun sebelumnya pada periode RPJMD guna memperoleh gambaran kinerja pencapaian terhadap target RPJMD,yang merupakan bahan pertimbangan menyusun arah kebijakan. Evaluasi dilakukan meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan

menurut

kategori

urusan

wajib

dan

urusan

pilihan

pemerintahan daerah. Evaluasi perencanaan daerah berupa capaian program dan kegiatan menurut urusan pemerintahan dijelaskan sebagai berikut:

2.2. 1 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Wajib 1. Urusan Pendidikan Urusan wajib pendidikan diselenggarakan oleh SKPD Dinas Pendidikan. Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan pendidikan pada tahun 2012 adalah : a. Program Pendidikan Anak Usia Dini b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun c. Program Pendidikan Menengah d. Program Pendidikan Non Formal e. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 31 kegiatan dengan total anggaran yang dialokasikan melalui APBD Kabupaten Sijunjung Tahun 2012 untuk Dinas Pendidikan adalah sebesar Rp. 242.558.842.016,-. dengan realisasi pelaksanaan anggaran sebesar Rp. 215.210.206.416,atau sebesar 88,64 %.


II - 34

2. Urusan Kesehatan Penyelenggaraan urusan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan melaksanakan program-program sebagai berikut : a) Program obat dan perbekalan kesehatan b) Program upaya kesehatan masyarakat; c) Program Peningkatan Pengawasan Keamanan Obat Dan Bahan Berbahaya d) Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat e) Workshop Kawasan Tanpa Asap Rokok di Kabupaten f) Program perbaikan gizi masyarakat; g) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular; h) Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/pustu dan jaringan; i) Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia; j) Program Kemitraan dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan. k) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak l) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Total kegiatan dari 12 program tersebut sebanyak 34 kegiatan. Untuk menunjang pelaksanaan

urusan kesehatan

dalam APBD sebesar Rp. 50.007.009.836,- dan

disediakan anggaran terealisasi sebesar

Rp. 46.956.489.602,- atau sebesar 93,90%

1. Urusan Lingkungan Hidup Urusan Lingkungan Hidup diselenggarakan oleh Kantor Lingkungan Hidup, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Program-program yang dilaksanakan pada tahun 2012 untuk menjalankan urusan wajib lingkungan hidup adalah : a) Program

Pengembangan

Kinerja

Pengelolaan

Persampahan.

Program ini disediakan dana sebesar Rp. 475.428.400,-. dengan realisasi Rp. 440.526.900,- (92,66 %). b) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. Pada

Program ini tersedia anggaran sebesar Rp.

124.217.500 dengan realisasi sebesar Rp. 109.934.250,- atau sebesar 88,50% RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2014

II - 35

c) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. Program ini tersedia anggaran sebesar Rp. 587.371.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 541.849.800,- (92,25%) d) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program ini disediakan anggaran dana sebesar

Rp.133.000.000,-.

dengan

realisasi

anggaran

Rp.

108.811.300.- ( 81,81%).

2. Urusan Pekerjaan Umum Program-program yang dilaksanakan dalam APBD Tahun 2012 untuk menjalankan urusan Pekerjaan Umum adalah : a) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; b) Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong – Gorong; c) Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; d) Pemeliharaan Rutin Jalan; e) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan; f)

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya;

g) Program penyediaan dan pengelolaan air baku h) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah; i)

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;

j)

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

k) Program Peningkatan Pembangunan dan Pelayanan sarana dan prasarana aparatur l)

Program Sosialisasi dan Pembinaan Usaha Jasa dan Konstruksi

Anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2012 untuk menjalankan program-program tersebut adalah sebesar Rp. 61.644.142.686,- dan terealisasi sebesar Rp. 55.255.174.230,- atau 89,61%.

3. Urusan Perencanaan Pembangunan Urusan

wajib

perencanaan

pembangunan dilaksanakan

melalui

program dan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2012 terdiri dari : RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2014

II - 36

a.

Program Pengembangan Data/Informasi Memiliki kegiatan – kegiatan yaitu : 1) Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 65.809.750,dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 64.615.550,- (98,19%). 2) Monev Program Dana Perbantuan dan rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 87.608.750,dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 68.720.725,- (78,74%). 3) Penyusunan Profil Daerah Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 92.500.000,Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 89.183.850,- (96,41%).

b.

Program Kerjasama Pembangunan Disediakan anggaran sebesar Rp.75.000.000,- kegiatannya adalah : Fasilitasi Kerjasama dengan dunia usaha/lembaga Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,-. Adapun serapan dana ini adalah sebesar Rp. 48.144.800,- (64,19%).

c.

Program Perencanaan Pembangunan Kota-kota Menengah dan Besar disediakan anggaran sebesar Rp. 160.440.750,- kegiatannya adalah : Master Plan Agropolitan Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 160.440.750,-. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 139.521.050,- (86,96%).

d.

Program

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Perencanaan

Pembangunan Daerah. Disediakan anggaran sebesar Rp. 65.024.150,- kegiatannya adalah : Survey Program Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 65.024.150,-. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 65.024.150,- (100%).


II - 37

e. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Disediakan anggaran sebesar Rp.479.832.715,- kegiatannya adalah : 1) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 192.532.715,-. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 192.532.715,- (100%). 2) Penyusunan KUA,PPAS dan PPA APBD Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 207.300.000,-. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp.202.432.600,- (97,65%). 3) Penyusunan Proposal program dan kegiatan pembangunan Daerah Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.110.050,- (24,22%). 4) Koordinasi kegiatan Bidang penelitian dan pengembangan Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,-. dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.037.000,- (46,79%). f. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Memiliki

lima

kegiatan

dengan

total

anggaran

sebesar

Rp.379.709.250,- kegiatannya adalah : 1) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang Ekonomi Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 36.000.000Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 23.553.025,- (65,43%). 2) PAP Paket P2KP Kota Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- yang. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 123.834.900,- (82,56%). 3) Koordinasi penanggulangan Kemiskinan Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 57.000.000,-. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp.26.385.800,- (46,29%). 4) Penyusunan ICOR Kabupaten Sijunjung Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,-. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 63.550.900,- (84,73%). 5) Penyusunan Renstra Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 61.709.250,-. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 34.764.300,- (56,34%).


II - 38

g. Program Perencanaan Sosial Budaya Disediakan anggaran sebesar Rp.403.546.846,- kegiatannya adalah : 1) Koordinasi Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bidang sosial Budaya Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 35.000.000,-. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp.27.382.050,- (78,23%). 2) PAP Penanganan daerah tertinggal Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 130.000.000,-. Realisasi anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 112.993.350,(86,92%) 3) PAP AMPL-BM Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 120.000.000,-. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 101.470.550,- (84,56%) 4) PAP Program Percepatan Saniatasi Pemukiman (P2SP) Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 118.546.846,-. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 63.570.750,- (53,63%). h. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Koordinasi Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Fisik Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 40.000.000,-.. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp.31.949.600,- (79,87%)

4. Urusan Penataan Ruang. Urusan Penataan Ruang dilaksanakan oleh 2 (dua) SKPD yaitu Bappeda dan Dinas PU. Program Perencanaan Tata Ruang memiliki tiga kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp.313.500.000,- kegiatannya adalah : a. Sosialisasi RTRW Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 66.500.000. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 61.283.100,- (92,16%). b. BKPRD Kabupaten Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 60.000.000,-. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp.41.026.350,- (68,38%). c. Penyusunan Rencana Detail Kawasan strategis Kabupaten Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 187.000.000,- Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 159.423.050,- (85,25%).


II - 39

Program Perencanaan Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum disediakan anggaran dalam DPA sebesar Rp.367.157.000,- dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan sebagai berikut; a. Pembangunan kawasan perkampungan adat ( Lanjutan ) Kegiatan disediakan anggaran dalam DPA sebesar Rp.242.157.000,dengan realisasi Rp. 227.796.500,- (94,07%). . b. Rehabilitasi tempat bersejarah. Kegiatan ini disediakan anggaran dalam DPA sebesar Rp.125.000.000,dengan realisasi sebesar Rp.109.576.500,- (87,66%).

5. Urusan Perumahan Rakyat Urusan Perumahan Rakyat diselenggarakan oleh SKPD Dinas Pekerjaan Umum dengan melaksanakan Program Lingkungan Sehat Perumahan Program ini disediakan anggaran dalam DPA sebesar Rp. 2.122.727.775,Penyerapan anggaran keseluruhan termasuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa dengan realisasi sebesar Rp.1.079.769.500,- (94,14%)

6. Urusan Perhubungan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan adalah Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sijunjung. Adapun bentuk program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Tahun Anggaran 2012 adalah : a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan. b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ. c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan. d. Program Pengendalian/Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas e. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Anggaran yang disediakan dalam APBD tahun 2012 untuk menjalakan urusan perhubungan adalah

sebesar Rp. 7.752.525.947,00 dengan

realisasi sebesar Rp. 7.215.857.268,00 atau sebesar 93,08 %


II - 40

7. Urusan Kepemudaan dan Olahraga Urusan kepemudaan dan olahraga diselenggarakan oleh SKPD Dinas Pariwisata Seni Budaya Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sijunjung dengan melaksanakan 3 program sebagai berikut: a.

Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan Pagu

anggaran

Rp.35.000.000,-

dengan

realisasi

sebesar

Rp.33.863.000,- (96,75%). b.

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga ini memiliki anggaran sebesar Rp 136.000.000,- yang terdiri dari dua kegiatan, yaitu: 1) Penyelenggaraan

Kompetisi

Olahraga

sebagai

wadah

penyaringan atlit berprestasi. Dengan anggaran sebesar Rp.90.000.000,-, dengan realisasi sebesar Rp.83.680.250,- (92,98%). 2) Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi. Dengan anggaran sebesar Rp. 46.000.000,-. dengan realisasi Rp.34.764.500,- (75,58%). c.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Dengan pagu anggaran sebesar Rp.45.000.000,- dengan total realisasi sebesar Rp.25.256.500,- (56,13%).

8.

Urusan Pertanahan Pengelolaan bidang pertanahan pada Pemda Kabupaten Sijunjung dilaksanakan pada Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sijunjung dengan program kegiatannya adalah Program

Penyelesaian

Konflik-konflik

Pertanahan.

Program

ini

disediakan dana anggaran sebesar Rp.950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dengan kegiatan Pengadaan dan Penyelesaian Kasus Tanah di Kabupaten Sijunjung. dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 97.616.985 dengan persentase 10,28 %. Adapun anggaran dengan capaian terendah adalah dari item belanja modal pengadaan tanah dengan anggaran sebesar Rp.750.000.000,- yang tidak terealisasi sama sekali.


II - 41

9.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dilaksanakan oleh SKPD Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Untuk menyelenggarakan urusan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 160.329.825,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.155.026.400,- dan realisasi Fisik sebesar 96,69%. Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana pada urusan ini adalah sebagai berikut: a.

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.

b.

Pogram Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.

c.

Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.

d.

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Urusan Kependudukan diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Program yang dilaksanakan pada urusan ini adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan total anggaran sebesar Rp. 4.106.185.538,- dengan realisasi anggran sebesar Rp. 3.640.336.8703.640.336.870,- (88,65%). Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : a) Kegiatan

penyusunan

dan

pengolahan

laporan

informasi

kependudukan b) Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil Keliling c) Kegiatan Sosialisasi penerapan e-KTP d) Kegiatan Penerapan e-KTP. e) Kegiatan Pengoperasian SIAK secara terpadu

11. Urusan Keluarga Berencana dan keluarga Sejahtera Urusan Wajib Desentralisasi bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung. Program-program yang


II - 42

dilaksnakan pada tahun 2012 untuk menyelenggarakan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera adalah sebagai berikut : a. Program Keluarga Berencana. Disediakan dana

anggaran

sebesar Rp.957.326.750,- dengan

kegiatannya adalah : 1) Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin. Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 38.107.850,dengan realisasi anggaran sebesar Rp.37.987.000,- (99,89%). 2) Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi individu. Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 12.313.000,dengan realisasi anggaran sebesar Rp.12.161.800,- (99,59%). 3) Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling. Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 840.466.000,dengan realisasi anggaran sebesar Rp.835.480.050,- (99,80%). 4) Jambore Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP). Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 66.439.900,dengan realisasi anggaran sebesar Rp.66.425.250,- (99,99%). b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja. Disediakan dana anggaran sebesar Rp. 7.713.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.848.625,- (96,26%). c. Program Penyuluhan. Disediakan dana anggaran sebesar Rp. 30.741.250,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 30.478.750,- (99,72%). d. Program Pelayanan Kontrasepsi. Disediakan dana anggaran sebesar Rp. 34.156.200,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 32.553.700,- (98,44%). e. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan konseling KRR. Program ini disediakan dana anggaran sebesar Rp. 36.415.000,dengan realisasi anggaran sebesar Rp.26.991.950,- (99,97%).


II - 43

12. Urusan Sosial Urusan sosial diselenggarakan oleh SKPD Dinas Sosial Tenaga Kerja dan transmigrasi dengan program sebagai berikut : a.

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya. Program ini mempunyai 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin, Jumlah anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.62.275.000,Realisasi keuangan sebesar Rp.59.167.500 (95,01%)

b.

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. Program ini mempunyai 3 (tiga) kegiatan yaitu : 1) Peningkatan

kualitas

pelayanan,

sarana

dan

prasarana

rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.257.244.800,-. Realisasi keuangan sebesar Rp.254.285.500,- (98,85%) 2) Kegiatan Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penaggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp.212.314.600,-. Realisasi keuangan sebesar Rp.207.211.250,- (97,60%) 3) Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa. Dana untuk kegiatan ini sebesar Rp.42.924.800,- dengan realisasi keuangan Rp.36.829.950,- (85,80%), total c.

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. Program ini mempunyai 2 (dua) kegiatan yaitu : 1) Kegiatan Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat. Jumlah dana sebesar Rp.27.806.000,-. Realisasi keuangan sebesar Rp.21.759.000,- dengan total pengukuran kinerja 92,75% (fisik 100%).


II - 44

2) Kegiatan Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat. Kegiatan ini berupa dana pendamping dari Program Keluarga Harapan (PKH), Dana pendamping ini sebesar Rp.227.232.300,-. Realisasi keuangan sebesar Rp.185.844.900,- (81,79%)

13. Urusan Ketenagakerjaan Urusan ketenagakerjaan diselenggarakan SKPD Dinas Sosial Tenaga Kerja dan transmigrasi dengan program dan kegiatan sebagai berikut : a.

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja. Program ini mempunyai 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja,. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.184.242.000,- dengan realisasi keuangan Rp.179.120.600,- (97,22%), total pengukuran kinerja 99,07% (fisik 100%).

b.

Program

Pengembangan

dan

Perlindungan

Lembaga

Ketenagakerjaan Program ini mempunyai 2 (dua) kegiatan yaitu : 1) Kegiatan Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.51.856.400,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.44.352.550,- (85,53%) 2) Kegiatan

Peningkatan

pengawasan

perlindungan

dan

penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.52.683.045,- dengan realisasi

keuangan

Rp.52.625.400,-

(99,89%)

dan

total

pengukuran kinerja sebesar 99,96% (Fisik 100%). c.

Program Peningkatan Kesempatan Kerja. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu : Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.35.336.350,- dengan realisasi sebesar Rp.33.503.850,- (94,81%).


II - 45

14. Urusan Ketahanan Pangan SKPD

yang melaksanakan Urusan Wajib Desentralisasi bidang

Ketahanan Pangan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sijunjung

Dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan daerah di bidang pelaksanaan

Penyuluhan

Pertanian,

Perikanan,

Kehutanan

dan

Ketahanan Pangan melaksanakan 8 program dan 12 kegiatan melalui Dokumen Pengguna Anggaran (DPA). Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah : a. Program Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. b. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian, Perkebunan. c. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan.

Anggaran yang disediakan untuk menjalankan urusan ketahanan pangan adalah sebesar Rp. 10.693.555.732,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.790.449.8149.790.449.814,- ( 91,55%) 15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Urusan wajib koperasi dan UKM diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sijunjung Adapun bentuk program/kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut: a. Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah. Disediakan dana anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.23.607.400,- (94,43%) b. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah. Program ini disediakan anggaran sebesar Rp. 238.290.000,- dengan kegiatan adalah : 1) Penilaian Klasifikasi Kesehatan terhadap Koperasi, KSP, dan UESP.

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 49.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 37.580.700,- (76,70%) 2) Monitoring dana UKM, KUT dan kredit lainnya. RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2014

II - 46

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 151.140.000,dengan realisasi anggaran sebesar Rp.129.115.500,- (85,43%) 3) Memfasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah Usaha Kecil Menengah.

Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 39.150.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 35.201.200,- (89,91%). c. Program Peningkatan Kualitas Kelembagan Koperasi. Disediakan dana anggaran sebesar Rp. 64.074.500,Program ini disediakan anggaran sebesar Rp. 64.074.500,- dengan kegiatan adalah : 1) Pengembangan dan Pemeriksaan Koperasi dan Persiapan RAT. Disediakan anggaran sebesar Rp. 52.000.000,-,dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 50.694.600,- (97,49%) 2) Sosialisasi Prinsip Pemahaman Perkoperasian Pemberdayaan Kelembagaan DEKOPINDA dan Pemantapan Ideologi Gerakan Koperasi. Disediakan anggaran sebesar Rp. 12.074.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 11.225.400,- (92,97%)

16. Urusan Penanaman Modal Unsur

yang

melaksanakan

Urusan

Wajib

Desentralisasi

Penyelenggaraan Pemerintahan dibidang Penanaman Modal oleh Kantor Lingkungan Hidup, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, sesuai dengan tugas dan fungsi kewenangannya, maka untuk urusan penanaman modal telah dianggarkan dalam APBD Tahun 2012 dalam program

Program

Peningkatan

Promosi

dan

Kerjasama

Investasi.Program ini disediakan anggaran sebesar Rp. 119.847.500,dengan kegiatannya yang bersumber dari dana APBD sebagai berikut : a.

Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal. Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar

Rp. 48.000.000 dengan

realisasi sebesar Rp. 45.053.050,- (93,86%). b.

Kegiatan

Pengawasan

Perizinan,

Monitoring

dan

Evaluasi

Penanaman Modal.


II - 47

Pada kegiatan ini tersedia anggaran Rp. 28.847.500,- dengan realisasi Rp.27.942.500,- (96,86%). c.

Kegiatan Pendampingan, Pengawasan, Penertiban dan Pelayanan Keliling Perizinan dan non Perizinan, Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp.43.000.000,- dengan realisasi Rp. 37.721.800,- (87,72%).

17. Urusan Kebudayaan Dalam rangka pelaksanaan Urusan Kebudayaan, Dinas Parsenibudpora Kabupaten Sijunjung melaksanakan 2 program yang bertujuan untuk mengembangkan kesenian dan budaya serta pelestarian Benda Cagar Budaya sehingga kesenian dan kebudayaan dapat tumbuh berkembang. Program tersebut adalah: a. Program Pengembangan Nilai Budaya

Program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp 100.000.000,dengan realisasi sebesar Rp.99.032.000,- (99,03%) b. Program

Pengelolaan

Kekayaan

Budaya

dengan

Kegiatan

Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala Museum dan Peninggalan Bawah Air. Dengan anggaran sebesar Rp.47.500.000,-, dengan realisasi sebesar Rp. 30.260.150,- (63,71%).

18. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Urusan Wajib Desentralisasi ini dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol dan Linmas). Program-program kegiatan yang dilaksanakan : a.

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

b.

Program

Pemeliharaan

Trantibmas

dan

pencegahan

tindak

kriminal, c.

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

d.

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

e.

Program Pendidikan Politik Masyarakat.


II - 48

Anggaran yang disediakan untuk menjalankan urusan wajib ini adalah sebesar

Rp.1.638.531.162,-

dengan

realisasi

sebesar

Rp. 1.594.618.934,- (97,32)

19. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah dan Kepegawaian. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah dan Kepegawaian adalah Setda, Setwan, Inspektorat, BKD, DPKD, Anggaran yang disediakan untuk Sekretariat Daerah anggaran sebesar Rp. 25.962.854.569,- Realisasi sebesar Rp. 23.609.865.115,00 atau 90,94 %. Sekretariat DPRD anggaran sebesar Rp. 39.372.680.127,00 Realisasi sebesar Rp. 35.093.564.013,00 atau 89,13%. DPKD anggaran sebesar Rp. 63.437.429.688,00 Realisasi sebesar Rp. 55.190.906.286,00 atau 87%. Inspektorat anggaran sebesar Rp. 3.498.193.550,00 Realisasi sebesar Rp. 3.343.122.499,00 Atau

95,57 %. Badan Kepegawaian

Daerah anggaran sebesar Rp. 6.795.728.050,00 Realisasi sebesar Rp.5.721.607.615,00 Atau 84,19%. Kecamatan

Sijunjung

Anggaran

Rp.2.250.742.704

realisasi

Rp.2.198.348.421 atau 97,67%. Kecamatan Koto VII Anggaran Rp.1.832.201.706 realisasi Rp. 1.758.424.824, Atau 95,97%. Kecamatan Sumpur Kudus Anggaran Rp. 1.920.351.175 realisasi Rp. 1.694.394.951, atau 88,23%. Kecamatan Kupitan Anggaran Rp. 1.441.101.456, realisasi Rp. 1.412.374.744,00 Atau 98,01 % . Kecamatan IV Nagari Anggaran Rp.1.653.081.409,00 realisasi Rp. 1.448.336.003, Atau 87,61

%.

Kecamatan Lubuk Tarok Anggaran Rp.1.409.195.839,00 realisasi Rp.1.359.496.361, atau 96,47%. Kecamatan Tanjung Gadang Anggaran Rp.681.645.955 realisasi Rp.666.201.235 atau 97,73 %. Kecamatan Kamang Baru Anggaran Rp. 1.780.229.789 realisasi Rp. 1.735.225.099 atau 97,47 %


II - 49

20. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari Secara teknis dalam pemberdayaan masyarakat nagari dan penanganan masalah

masalah

kemiskinan

dan

pemberdayaan

masyarakat

dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari Kabupaten Sijunjung Adapun

bentuk program kegiatan

pada

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Nagari Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2012 adalah : a.

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.

b. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari c.

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.

d. Program Pengembangan dan Pembinaan Kesehatan Masyarakat.

Anggaran

yang

tersedia

untuk

menyelenggarakan

urusan

pemberdayaan masyarakat desa/nagari sebesar Rp. 5.148.589.441 dengan realisasi sebesar Rp. 5.043.385.005,- atau sebesar 97,96 % 21. Urusan Statistik Urusan statistik diselenggarakan Unit Kerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Sijunjung

dengan

kegiatan

Penyusunan dan Pengumpulan data dan Statistik Daerah. Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 140.000.000,-. dengan realisasi anggaran sebesar Rp.132.961.300,- (94,97%). 22. Urusan Informasi dan Komunikasi Urusan

Informasi dan Komunikasi Urusan dilaksanakan Dinas

Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sijunjung. Adapun beberapa program yang dianggarkan sehubungan dengan pelaksanan urusan Informasi dan Komunikasi adalah sebagai berikut : a.

Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi dan Media Massa.


II - 50

1) Kegiatan

Pembinaan

dan

Pengembangan

Sumber

Daya

Komunikasi dan Informasi. Disediakan dana sebesar Rp.20.000.000,- dengan realisasi Rp.19.998.000,- (99,99%). . 2) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Program USO.

Disediakan dana sebesar Rp.10.000.000,- dengan realisasi Rp.9.998.500,- (99,99%). b. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media 1) Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah.

Disediakan dana untuk kegiatan ini sebesar Rp.333.500.000,dengan realisasi sebesar Rp.315.992.000,- (94,75%). 2) Kegiatan

Penyebarluasan

Informasi

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah. Disediakan dana sebesar Rp.549.419.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 527.012.400,- (95,93%). 3) Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi dan Promosi Daerah.

Disediakan dana sebesar Rp. 142.974.400,- dengan realisasi sebesar Rp.130.566.900,- (91,33%). 4) Kegiatan Operasional Penyelenggaraan UPTD Radio Lansek

Manih dan Bintang Radio. Disediakan dana sebesar Rp.234.508.000,- dengan realisasi sebesar Rp.224.688.227,- (95,82%). 23. Urusan Kearsipan Untuk tahun anggaran 2012, Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi melaksanakan urusan Kearsipan dengan program dan kegiatan sebagai berikut: a.

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah. Program ini terdiri dari dua kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut:


II - 51

1)

Pembinaan Arsip. Kegiatan ini disediankan dana sebesar Rp. 70.523.500,- dengan realisasi anggaran sebesar 75,32% dari plafon anggaran atau Rp.53.119.750,-.

2)

Pendokumentasian Kegiatan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2012. Dana yang dianggarkan untuk kegiatan ini Rp.31.000.000,mencapai realisasi sebesar Rp. 28.111.500,- atau dalam persentase 90,68%.

24.

Urusan Perpustakaan Program yang dilaksanakan Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi untuk menyelenggarakan urusan perpustakaan adalah : Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. Program ini disediakan anggaran sebesar Rp. 92.892.500,-. Jumlah realisasi Program ini mencapai 96,93% dari plafon anggaran atau sebesar Rp.90.038.250,-.

2.2.2. Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pilihan 1. Urusan Pertanian Urusan pertanian diselenggarakan oleh dua SKPD yaitu Dinas Tanaman Pangan dan Perekebunan dan SKPD Dinas Peternakan dan perikanan. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan Kab. Sijunjung pada Urusan Pertanian ini adalah sebagai berikut : a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani b. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan c. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/

Perkebunan d. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan e. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan

Anggaran yang disediakn untuk Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan untuk menyelenggarakan urusan pertanian adalah sebesar Rp. 14.030.969.279,- dengan realisasi sebesar Rp. 12.468.098.264,(88,86%). RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2014

II - 52

Sedangkan Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Peternakan dan perikanan untuk urusan pertanian adalah sebagai berikut : a. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak. Untuk

program

ini

disediakan

dana

anggaran

sebesar

Rp.210.398.050,- bersumber dari APBD Kabupaten Sijunjung dengan kegiatan antara lain : 1) Pemeliharaan kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak. dengan dana sebesar Rp. 123.999.825,- dengan realisasi anggaran Rp.121.973.250,-(98.37%). 2) Pemusnahan ternak yang terjangkit Penyakit Endemik. Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 86.938.225,- dan realisasi anggaran Rp. 72.368.625,- atau 83.25%. b) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.

Rincian kegiatan program ini sebagai berikut : 1) Pembibitan dan Perawatan Ternak. Dengan dana sebesar Rp.1.288.906.500,- dengan

realisasi

anggaran Rp. 282.365.600,- (21.91%). 2) Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat. Dengan dana Rp.150.000.000,- sampai batas akhir tahun realisasi hanya Rp. 54.808.100,- (36,54%), 3) Pembangunan Sarana Prasarana Pembibitan Ternak. Disediakan dana sebesar Rp.1.146.948.000,- dan realisasi keuangan Rp.808.779.475,- (70,52%). 4) Pengembangan Agribisnis Peternakan Disediakan dana sebesar Rp.129.241.500,- Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dengan realisasi keuangan Rp.108.109.050,- (83,65%). c) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan.

Program ini bertujuan untuk peningkatan pemasaran produksi hasil usaha peternakan di Pasar Ternak Palangki dengan anggaran sebesar

Rp.106.709.000,-

dengan

realisasi

keuangan

Rp.102.865.750,- (96,40%).


II - 53

2. Urusan Perikanan dan Kelautan Dinas Peternakan dan Perikanan juga menyelengarakan urusan perikanan dan kelautan dengan program dan kegiatan sebagai berikut: a. Program Pengembangan Budidaya Perikanan. Program ini bertujuan untuk peningkatan produksi benih ikan di Balai Benih Ikan, peningkatan usaha perikanan di masyarakat, dengan anggaran sebesar

Rp.2.899.675.500,- dengan kegiatan

antara lain : 1) Pengembangan Bibit Ikan Unggul Disediakan dana sebesar Rp.885.205.000,- dengan realisasi fisik kegiatan 100% dan realisasi keuangan Rp. 848.772.750,(95.88%). 2) Pembinaan dan pengembangan Perikanan Disediakan dana sebesar Rp.2.014.470.500,- dengan realisasi fisik 93,09%

dan

realisasi

anggaran

Rp.1.869.334.700,-

(92.80%). b. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Program ini disediakan anggaran sebesar Rp.531.200.000,- yang dimanfaatkan untuk kegiatan : Kajian

Optimalisasi

Pengelolaan

dan

Pemasaran

Perikanan dengan dana Rp. 531.200.000,-

Produksi

sedangkan realisasi

anggaran adalah Rp.515.010.500,- (96,96%). 3.

Urusan Kehutanan Dinas

Kehutanan

melaksanakan

Urusan

Pilihan

dibidang

Kehutanan. Program yang dilaksanakan dalam APBD Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2012 menyelenggarakan urusan kehutanan sebagai berikut : a. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan. b. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan c. Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan d. Program perencanaan dan pengembangan hutan


II - 54

e. Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam f. Program peningkatan pelayanan dan pembinaan pemanfaatan hutan dan industri hasil hutan Anggaran yang disediakan untuk menyelenggrakannurusan kehutanan adalah sebesar Rp. 5.515.562.367 dengan realisasi sebesar Rp. 5.033.449.303 (91,26%).

4. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Pertambangan dan Energi adalah SKPD yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral. Program yang dilaksanakan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut : a. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan b. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang

Berpotensi Merusak Lingkungan c. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan. d. Program Studi Geologi dan Sumber Daya Mineral e. Program Studi Hidrologi

Anggaran yang disediakan untuk menyelenggrakann urusan energi dan sumber daya mineral adalah sebesar Rp. dengan realisasi sebesar Rp.3.130.545.710,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.972.445.104,- ( 94,95)

5. Urusan Perdagangan Unsur

yang

Penyelenggaraan

melaksanakan Pemerintahan

Urusan dibidang

Pilihan

Desentralisasi

Perdagangan

dan

Perindustrian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 di Kabupaten Sijunjung dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Pedagangan.Program yang dilaksanakan untuk urusan perdagangan adalah sebagai berikut :: a. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah. Program ini disediakan anggaran sebesar Rp. 238.290.000,- dengan kegiatan adalah :


II - 55

1) Promosi dan Pemasaran Produk Daerah.

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp.100.000.000,dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 67.883.400,- (56,88) 2) Pemantauan dan Penertiban Perizinan (SIUP, TDP dan TDI)

Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp.25.000.000,dengan realisasi anggaran sebesar Rp.14.532.500,- (58,13%). b. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan. Program ini disediakan anggaran sebesar Rp. 107.000.000,- dengan kegiatannya : 1) Perlindungan konsumen dan pengawasan barang/ jasa yang beredar di pasar. Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp.47.000.000,dengan realisasi dana Rp. 40.211.450,- (85,56%),. 2) Kegiatan Tera ulang dan Pengawasan Kemetrologian. Anggaran yang disediakan

sebesar Rp.60.000.000,- dengan

realisasi anggaran sebesar Rp.57.032.800,- capaian kinerja (95,05%). c. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. Program ini disediakan anggaran sebesar Rp. 2.684.143.467,dengan kegiatan adalah : 1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pasar. Kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 43.500.000,- yang dengan realisasi dana sebesar Rp.32.011.750,- (73,59%) 2) Pengembangan dan peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp.2.540.643.467,dengan realisasi dana sebesar Rp. 2.408.391.425,- (94,79%) 3) Monitoring harga dan operasi pasar bahan pokok dan barang strategis. Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,dengan realisasi dana sebesar Rp. 87.074.450,- (87,07%).


II - 56

6. Urusan Industri. Diantara urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Pedagangan Kabupaeten Sijunjung, salah satunya adalah Urusan Industri, pada Tahun Anggaran 2012 dilaksanakan 1 (satu) program yaitu Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan 3 (tiga) Kegiatan sebagai berikut : 1)

Penerapan dan konvensi gugus kendali mutu. Dengan anggaran sebesar Rp 20.000.000,- dengan realisasi dana sebesar Rp. 18.506.000,- (92,53%) .

2)

Pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- dengan realisasi dana sebesar Rp.71.068.250,- (94,76%) .

3)

Pemberdayaan kelembagaan Dekranasda Kabupaten Sijunjung. Kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp.165.000.000,- dengan realisasi dana sebesar Rp.161.159.350,- (97,67%) .

7. Urusan Pariwisata. Dalam

rangka

pelaksanaan

Urusan

Pariwisata,

Dinas

Parsenibudpora Kabupaten Sijunjung melaksanakan 2 program yang terdiri dari: a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Tahun 2012 pada program pengembangan pemasaran pariwisata terdapat tiga kegiatan berupa : 1) Peningkatan

Pemanfaatan

Teknologi

Informasi

dalam

Pemasaran Wisata Dengan anggaran sebesar Rp.82.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 80.715.500,- (98,43%) . 2) Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri Dengan anggaran sebesar Rp.100.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.84.835.250,- (84,84).


II - 57

3) Tour De Singkarak Dengan anggaran sebesar Rp.400.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.345.729.800,- (86,43%).

b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pada Program Pengembangan Destinasi Pariwisata terdapat empat kegiatan, berupa: 1) Kegiatan Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Untuk

kegiatan

ini

disediakan

anggaran

sebesar

Rp.40.000.000,- dengan realisasi Rp.32.479.000,- (81,20%). 2) Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Untuk

kegiatan

ini

disediakan

anggaran

sebesar

Rp.41.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp.41.347.000,(99,63%). 3) Kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Untuk

kegiatan

ini

disediakan

anggaran

sebesar

Rp.37.496.500,- dengan realisasi Rp.32.350.000,- (86,27%). 4) Kegiatan Pembuatan Gazebo Lokasi Wisata Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp.28.000.000,dengan realisasi Rp.24.782.000,- (88,51%)

8. Urusan Transmigrasi Program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

untuk

urusan

transmigrasi

adalah

Program

Pengembangan Wilayah Transmigrasi dengan melaksanakan 4 (empat) kegiatan yaitu : a. Kegiatan Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi, Dengan jumlah dana sebesar Rp.55.276.000,-. Realisasi keuangan sebesar Rp.20.187.500,- (36,52%). b. Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan eks UPT Dana untuk kegiatan ini sebesar Rp.25.991.500,- dengan realisasi Rp.22.331.000,- (85,92%). RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2014

II - 58

c. Kegiatan Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM, Dana yang dianggarkan untuk kegiatan ini sebesar Rp.26.793.880,dengan realisasi Rp.20.471.200,- (76,40%). d. Kegiatan Pembinaan dan peningkatan sarana dan prasarana calon lokasi transmigrasi Anggaran yang tersedia untuk menunjang kegiatan ini yaitu sebesar

Rp.512.067.666,-

dengan

realisasi

sebesar

Rp.283.397.800,- (55,34%).

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah. 2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. A. Prioritas 1 : Pengembangan dan Penguatan Ekonomi Masyarakat Permasalahan pada prioritas 1, adalah sebagai berikut : 1. Belum optimalnya revitalisasi perkebunan, 2. Masih rendahnya produktivitas pertanian dan peternakan , 3. Terbatasnya Infrastruktur pertanian (irigasi, saluran air, jaringan jalan pertanian), 4. Terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga penyuluh pertanian, 5. Belum berkembangnya komoditi unggulan karet, sawit dan kakao, 6. Rendahnya akses terhadap lembaga keuangan. 7. Belum tersedianya sarana dan prasarana pasar yang memadai 8. Belum berkembangnya potensi objek wisata 9. Belum berkembangnya koperasi dan UMKM

B. Prioritas 2 : Peningkatan Iklim Investasi dan Usaha Permasalahan pada prioritas kedua ini adalah : 1.

Masih adanya permasalahan tanah dalam berinvestasi

2.

Belum tersedianya data informasi tentang investasi di Sijunjung

3.

Belum optimalnya promosi peluang investasi


II - 59

C. Prioritas 3 : Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Permasalahan pada prioritas ketiga ini adalah : 1. Belum meratanya akses dan kualitas pendidikan di setiap jenjang pendidikan 2. Masih kurangnya lulusan SLTA yang diterima di Perguruan Tinggi Ternama 3. Kurangnya jumlah pemuda yang produktif 4. Belum berkembangnya cabang olah-raga unggulan untuk daerah

D. Prioritas 4 : Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Permasalahn pada prioritas peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut : 1. Belum optimalnya jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat 2. Belum tersedianya sarana, prasarana dan peralatan kesehatan

yang

memadai 3. Belum berkembangnya data, informasi, dan media promosi kesehatan 4. Belum terciptanya lingkungan yang sesuai standar kesehatan 5. Masih kurangnya jumlah dan mutu SDM Kesehatan 6. Masih tingginya angka kematian ibu melahirkan 7. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan gizi yang baik

E. Prioritas 5 : Peningkatan Infrastruktur dan Prasarana Dasar Permasalahan yang masih dihadapi pada prioritas ini adalah : 1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeliharaan sarana dan prasarana umum 2.

Belum berjalannya sistem pengawasan tata ruang dan pengendalian tata ruang.

3.

Belum tersedianya sarana dan prasarana air bersih yang memadai

4.

Belum

tersedianya

sarana

infrastruktur

yang

meningkatkan

pertumbuhan ekonomi seperti jaringan irigasi, jalan, jembatan secara merata 5.

Belum tersedianya sistim angkutan yang terpadu untuk menunjang ekonomi kerakyatan

6.

Masih ada perumahan yang tidak layak huni

7.

Belum terkelolanya TPA dan TPS yang representatif


II - 60

8.

Belum tersedianya sarana dan prasarana telekomunikasi secara menyeluruh

F. Prioritas 6 :Pembangunan Energi Permasalahan daerah pada prioritas pembangunan energi adalah : 1.

Belum termanfaatkannya potensi SDA untuk meningkatkan energi listrik untuk masyarakat

2.

Belum meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan energi listrik alternatif

3.

Belum terpenuhinya energi listrik hingga ke seluruh wilayah

G. Prioritas 7 : Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Pada prioritas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup permaslahan yang masih dihadapi adalah : 1. Belum berkembangnya pengelo-laan potensi sumber daya alam 2. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan tambang berbasis lingkungan 3. Belum optimalnya pengendalian perusakan lingkungan pada sungai, lahan kering, hutan serta pengendalian bencana alam

H. Prioritas 8 : Penanggulangan Kemiskinan dan Daerah Tertinggal Permasalahan yang masih dihadapi dalam melaksanakan prioritas ke delapan ini adalah: 1. Masih rendahnya pendapatan dan daya beli masyarakat miskin 2. Masyarakat miskin masih sulit mengembangkan usaha ekonomi baru 3. Belum meningkatnya pendanaan dan sistem kemitraan bagi UMKM 4. Masih adanya nagari atau jorong yang belum berlistrik 5. Sulitnya akses masyarakat daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan ekonomi


II - 61

I. Prioritas 9 : Reformasi birokrasi dan tata kelola Beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam melaksanakan reformasi borokrasi dan tata kelola adalah : 1.

Belum optimalnya pengelolaaan aparatur daerah/ nagari yang efektif & efisien

2.

Belum Terlaksananya penilaian kinerja aparatur daerah/ nagari dalam upaya mewjudkan sistim meritokratsi

3.

Laporan kinerja pemerintah yang akuntabilitas & transparansi belum memperoleh nilai yang maksimal

4.

Belum meningkatnya Ku-antias dan Kualitas data dan informasi

5.

Belum Tersedianya sarana dan prasarana per-kantoran pemerin-tahan yang mendu-kung kinerja aparatur yang memadai

J. Prioritas 10. : Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Daerah Permasalahan pada prioritas ke sepuluh ini adalah : 1. Belum kuatnya peranan kelemba-gaan nagari dalam menunjang pembangunan 2. Belum terbangunnya komunikasi antara pemerintah dengan perantau secara kontinue

H. Prioritas 11 : Peningkatan Kehidupan Beragama, Sosial, Adat dan Budaya Pelaksanaan prioritas kesebelas masih menghadapi permasalahan sebagai berikut : 1.

Belum meningkatnya kualitas SDM tenaga penyuluh, pembimbing, mubaligh/ da’i secara signifikan

2.

Belum berkembangnya peranan nilai-nilai luhur sosial dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat

3.

Belum meningkatnya pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat

4.

Belum berkembangnya dan meningktanya jumlah generasi muda penerus budaya dan seni daerah


II - 62

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Secara umum penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan di Kabupaten Sijunjung sudah dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permaslahan dari penyelenggaraan urusan Pemerintahan tersebut sebagai berikut: Urusan Wajib a. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung program pemerataan pendidikan.. b. Kurang jumlah tenaga edukatif, terutama yang PNS untuk melakukan proses belajar disekolah. c. Masih banyaknya jalan kabupaten/desa dalam kondisi kurang mantap, masih terdapatnya lokasi-lokasi yang kondisi alamnya (belum ada jembatan), padahal dilihat potensi kawasan tersebut sangat layak untuk dibangun jembatan permanen seperti di kecamatan Sumpur Kudus dan Sijunjung d. Masih banyak areal sawah masyarakat yang belum terjangkau oleh jaringan irigasi teknis, e. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas

peralatan berat untuk

menunjang penanganan kegiatan fisik ke PU-an, f. Masih banyak terjadi kerusakan lingkungan g. Masih terjadi pengikisan tebing sungai akibat tidak terkendalinya luapan air sungai h. Masih kurangnya ketersediaan obat dan sarana prasarana pelayanan kesehatan i. Masih kurangnya kesetaraan gender dalam pembangunan j. Rendahnya kualitas dan produktifitas pencari kerja k. Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik l. Kurangnya sarana prasarana perhubungan m. Belum optimalnya pengembangan sistem informasi dan promosi daerah n. Belum meningkatnya promosi dan investasi


II - 63

Urusan Pilihan d. Masih tingginya kebutuhan jalan usaha tani, jaringan irigasi desa, dan bibit unggul tanaman pertanian e. Belum berkembangnya potensi pariwisata f. Belum optimalnya pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak g. Belum optimalnya pengelolaan dan pemasaran produksi hasil peternakan, perikanan dan pertanian h. Belum berkembangnya UKM i. Belum

optimalnya

pengawasan

terhadap

kemetrologian

dan

perlindungan konsumen j. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas pasar k. Belum berkembangnya industri potensial dan industri unggulan daerah l. Belum

optimalnya

pembinaan,

pengendalian

dan

pengawasan

Rehabilitasi Hutan dan Lahan m. Belum maksimalnya perlindungan dan pengelolaan terhadap sumber daya hutan n. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan o. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh p. Belum berkembangnya penerapan teknologi pertanian q. Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan pengelolaan bidang pertambangan r. Masih adanya daerah yang belum berjaringan listrik s. Belum berkembangnya energi alternatif t. Masih perlunya pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur bidang ESDM u. Belum optimalnya pengembangan wilayah transmigrasi


II - 64

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN

Recommend Documents