BAB I PENDAHULUAN Landasan hukum Penyusunan Laporan Keuangan

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan a.

Akuntabilitas Mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan secara periodik.

b.

Manajerial Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh aset, hutang dan ekuitas dana.

c.

Transparansi Menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Laporan

keuangan

pemerintah

yang

selanjutnya

disebut

pertanggungjawaban merupakan hasil proses akuntansi atas tran

sebagai

laporan

saksi – transaksi

keuangan pemerintah. Laporan pertanggungjawaban untuk tujuan umum, terdiri dari laporan perhitungan anggaran, neraca, laporan arus kas dan nota perhitungan anggaran, serta tidak tertutup kemungkinan laporan keuangan dapat dikembangkan untuk tujuan khusus.

1.2. Landasan hukum Penyusunan Laporan Keuangan Akuntansi dan laporan keuangan pemerintah harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang

– undangan, antara lain :

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;

3.

Peraturan Presiden Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Laporan Tahunan Bappeda Kab. Solok 2014

i

Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 4.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaiannya;

6.

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

7.

Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok;

8.

Peraturan Bupati Solok Nomor 46 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pengadaan Barang/Jasa dan Pelaksanaan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok;

9.

Peraturan Bupati Solok Nomor 48 Tahun 2012 tentang Standar Bukti Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok;

10.

Peraturan Bupati Solok Nomor 53 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok;

11.

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 9

tahun 2014 tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok tahun 2014; 12.

Peraturan Bupati Solok Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok;

13.

Peraturan Bupati Solok Nomor 20

Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Tahun 2014;

Apabila terdapat pertentangan antara akuntansi keuangan pemerintah dengan peraturan perundang -undangan yang lebih tinggi,

maka yang berlaku adalah peraturan

perundang -undangan yang lebih tinggi.


i

1.3

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Arus Kas, Catatan atas laporan keuangan juga mencakup Informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan

dan informasi lain yang diharuskan dan

dianjurkan untuk dituangkan dalam Standar Akunta

nsi Pemerintah serta ungkapan

–

ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

BAB II EKONOMI MIKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

2.1

Ekonomi Mikro Posisi dan kondisi keuangan bila dibandingkan dengan periode sebelumnya, maka pencapaian realisasi keuangan belum optimal sesuai dengan rencana anggaran

, yang

disebabkan oleh asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan anggaran belum sesuai dengan kenaikan inflansi harga yang diperkirakan. Hal ini tidak terlalu signifikan mempengaruhi dalam tingkat pencapaian realisasi anggaran.

2.2

Kebijakan Keuangan Kebijakan – kebijakan pemerintah dalam peningkatan pendapatan, efisiensi belanja dan penentuan atau penggunaan pembiayaan telah sesuai dengan kebijakan penyusunan APBN/APBD,

sasaran,

intensifikasi / ekstensifikasi perpajakan,

program dan prior pengembangan pasar,

– kebijakan dalam

itas anggaran,

kebijakan

surat utang negara.

Indikator- indikator ekonomi makro yang digunakan adalah PDB/PDRB, pertumbuhan


i

ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, harga minyak, tingkat suku bunga dan neraca pembayaran.

2.3

Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disahkan oleh DPRD telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Ini berarti hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah lain tidak terlalu signifikan mempengaruhi pencapaian target kinerja APBD. Namun demikian dikarenakan alasan dan kondisi tertentu perlu melakukan perubahan anggaran dengan persetujuan dari DPRD yang

direalisasikan karena adanya inflasi harga

dan kebijakan – kebijakan yang harus dipenuhi. Untuk kebijakan

–

masa yang akan datang

diharapkan

kebijakan dalam periode anggaran berjalan tidak terlalu signifikan

mempengaruhi target yang telah direncanakan.

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 3.1

. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Laporan Tahunan Bappeda Kab. Solok 2014

i

Grafik Realisasi Pencapaiaan Target Kinerja Keuangan.

Capaian kinerja keuangan entitas dalam pelaporan realisasi anggaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Ini terlihat dari indikator dan pencapaian kinerja kegiatan operasional keuangan dalam periode pelaporan rata

– rata telah mencapai 95 ,91%

dari total anggaran sebesar Rp. 8.833.781.813,- terealisasi sebesar Rp. 8.472

.608.861,-

dengan rincian sebagai berikut : a.

Belanja pegawai sebesar Rp. 3.469.860.090,- terealisasi sebesar Rp.3.271

.850.840,-

(94,29%), sisa anggaran gaji dan tunjangan pegawai serta Uang Lembur PNS sebesar Rp.198 .009.250 ,-. kekurangan realisasi target ini terjadi karena penganggaran Belanja Pegawai yang masih terlalu besar terutama pada Gaji dan Tunjangan terdapat sisa sebesar Rp. 191.591.910,b.

Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 5.189.658.723,- terealisasi sebesar Rp.5.028.158.021,- (96 ,89%) sisa anggaran Rp.161.500.702

,-. Kekurangan capaian

target ini terjadi disebabkan antara lain : 1.

Perbedaan harga standar Alat Tulis Kantor dengan harga pasar dan harga setelah negosiasi pada pekerjaan yang melibatkan penyedia.

2.

Prediksi jumlah Rumah tangga sasaran yang belum optimal pada kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan sehingga berdampak pada Biaya Jasa Enumerator yang harus dibayarkan.


i

3.

Belum optimalnya perencanaan pelaksanaan Perjalanan Dinas serta Belanja Makanan dan Minuman Rapat.

c.

Belanja modal sebesar Rp.174.263.

000,- terealisasi sebesar Rp.172.600

.000,-

(99,05%) sisa anggaran Rp.1.663 .000,- kekurangan capaian ini terjadi karena adanya perbedaan harga setelah negosiasi dengan harga perkiraan sendiri dari pengadaan peralatan dan mesin. d.

Untuk aset lancar , terdapat persediaan sebesar barang pakai habis untuk persediaan awal tahun 2015

e.

Rp. 1.894.575,- yang merupakan .

Aset tetap bertambah di tahun 2014 sebesar Rp.172.600.000

,- (5,42%) yang terdiri

dari Peralatan dan Mesin serta Buku Perpustakaan.

Keberhasilan pencapaian kinerja dapat diketahui berdasarkan tingkat efisiensi dan efektifitas suatu program. Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan keluaran (output) dengan masukan (input) sedangkan efektifitas diukur dengan membandingkan hasil (outcome) dengan target yang ditetapkan.

3.2

. Hambatan dan Kendala dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan Dalam pencapaian kinerja , terdapat keterbatasan dan kesulitan dalam pengukuran dan pelaporan kinerja keuangan . Keterbatasan yang relevan beragam dari satu program ke program lainnya, antara lain : a.

Kinerja tidak dapat diungkapkan secara utuh dengan hanya menggunakan satu indikator saja.

b.

Indikator kinerja tidak dapat memperlihatkan alasan mengapa kinerja berada pada tingkat yang dilaporkan.

c.

Indikator kuantitas secara eklusif sering kali menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan.


i

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah Dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang digunakan adalah Pasal 294 s .d. 296 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2013 tentang Mekanisme Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok. Sesuai dengan kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan dilingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari: a.

Asumsi kemandirian entitas Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai suatu unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan.

b.

Asumsi kesinambungan entitas Asumsi kesinambungan entitas berarti laporan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya

c.

Asumsi keterukuran dalam satuan uang ( moneterary measurement) Asumsi keterukuran dalam satuan uang berarti laporan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan mata uang. Laporan Tahunan Bappeda Kab. Solok 2014

i

Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis pengukuran dalam akuntansi. Penggunaan laporan keuangan mengandung informasi bagi pemakai yang berbeda

–beda,

seperti anggota legislatif, kreditor dan karyawan.

Pemakai penting lain meliputi pemasok, pelanggan, organisasi perdagangan,

analisis

keuangan, calon investor, penjamin, ahli statistik, ahli ekonomi dan pihak yang berwenang membuat peraturan. Pengungkapan entitas pelaporan yang membentuk suatu laporan untuk dapat memahami informasi keuangan yang disajikan pada laporan keuangan.

4.2

Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah pencatatan berbasis kas untuk pengakuan transaksi yang mempengaruhi kas dan berbasis akrual untuk pengakuan transaksi atau peristiwa lainnya pada saat terjadinya kejadian atau peristiwa tersebut. Misalnya untuk penerimaan SP2D yang masuk pada kas bendahara pada suatu saat dan pada saat itu juga telah diakui adanya penerimaan dan dicatat berbasis kas. SP2D LS dan pihak ketiga dicatat berdasarkan basis akrual.

4.3

Basis pengukuran yang Mendasari penyusunan Laporan Keuangan Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah berbasis kas dan berbasis akrual sehingga informasi yang disajikan cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut.

4.4

Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah. Penerapan kebijakan akuntansi perlu diungkapkan berdasarkan pertimbangan manajemen sehingga membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan. Adapun pertimbangan tersebut adalah : a. Pertimbangan sehat b. Substansi Mengungguli Bentuk Formal c. Materialitas


i

BAB V PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Rincian dan Penjelasan Masing –masing Pos Pelaporan Keuangan 5.1.1

Pendapatan a. Pendapatan Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan yang diterima bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

.

b. Dana Perimbangan Dana Perimbangan adalah dana yang dialokasikan pemerintah untuk daerah berdasarkan formula yang telah ditetapkan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. c. Lain – lain nya


i

Pendapatan lain

– lain nya adalah pendapatan yang bersumber dari SILPA dan

penerimaan dari pihak lainnya yang sah dan tidak mengikat.

5.1.2

Belanja a. Belanja Pegawai Belanja Pegawai adalah belanja yang dialokasikan untuk pegawai dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas antara lain belanja : 1.Gaji dan Tunjangan Gaji dan tunjangan pada Bappeda Kabupaten Solok Tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp.2.548.196.150,- realisasi sebesar Rp.2.356.604.240,- (92,48%) dengan sisa anggaran Rp.191.591.910

,-

2.Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNS pada Bappeda Kabupaten Solok Tahun 2014 dianggarkan sebesar

Rp.384.780

.000,- realisasi

(98,56%) dengan sisa anggaran Rp.5.524

sebesar

Rp.379.255

.400,-

3.Uang Lembur Uang Lembur Pada Bappeda Kabupaten Solok Tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp.536.883.940,- realisasi sebesar Rp.535.991.000,- (99,83%) dengan sisa anggaran Rp.892.940 ,-

b. Belanja Barang dan Jasa No.

Uraian

Anggaran Rp.

Realisasi Rp.

665.635.010

610.939.400

1.

Belanja Bahan Pakai Habis

2.

Belanja Bahan /Material

33.104.050

32.938.550

3.

Belanja Jasa Kantor

35.850.000

35.214.311

4.

Belanja Perawatan Kendaraan Bemotor

149.200.000

148.245.500

5.

Belanja Cetak dan Penggandaan

425.775.900

423.922.200

6.

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.500.000

7.

Belanja Sewa Kipas Angin / AC

4.000.000

4.000.000

8.

Belanja Makanan dan Minuman

259.236.000

257.059.050

9.

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu

10.

Belanja Perjalanan Dinas

1.800.810.763

1.780.221.010

11.

Belanja Jasa Pihak Ketiga

1.706.097.000

1.636.063.000

12.

Honorarium PNS

72.400.000

72.400.000

13.

Honorarium Non PNS

21.000.000

11.750.000


15.050.000

1.000.000

14.405.000

i

.000,-

Jumlah

5.189.658.723

5.028.158.021

Dari anggaran belanja barang dan jasa yang dianggarkan pada Bappeda Kabupaten Solok tahun 2013 sebesar Rp. 5.189.658.723

,- sedangkan realisasi adalah

sebesar Rp. 5.028.158.021 ,- (96 ,89%) dengan sisa anggaran Rp.161.500.702,-. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh terdapatnya anggaran belanja jasa kantor, makan minum rapat, perjalanan dinas luar daerah serta belanja jasa tenaga kerja non pegawai yang belum terserap dengan maksimal serta adanya perbedaan harga setelah dilakukan negosiasi untuk pengadaan jasa konsultansi baik melalui Tender maupun Pengadaan Langsung. c. Belanja Modal No.

Uraian

Anggaran Rp.

1.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

2.

Belanja Modal Pengadaan Komputer

108.383.000

3.

Belanja Modal Pengadaan Mebeuler

24.000.000

4.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

.380.000 38

5.

Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan Jumlah

2.000.000

1.500.000 174.263.000

Realisasi Rp. 1.740.000 107.380.000 23.650.000 38.330.000 1.500.000 172.600.000

Dari total belanja modal yang dianggarkan sebesar Rp. 174.263.000 ,- pada tahun 2014, yang terserap hanya sebesar Rp. 172.600.000 ,- (99,05%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.663 .000 , hal ini disebabkan oleh kondisi harga pasar yang berubah dan perubahan harga setelah negosiasi pengadaan barang dan Pengadaan konstruksi gedung kantor . 5.1.3. Asset a. Asset Lancar 1. Kas di Bendahara Pengeluaran Aset lancar yang terdapat pada Bappeda Kabupaten Solok sampai pada akhir 2.

tahun 2014 berupa Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 0,Persediaan Asset lancar yang terdapat pada Bappeda Kabupaten Solok sampai pada akhir tahun 2014 berupa Persediaan Rp.1.894.575,- Dibandingkan dengan tahun 2013 terdapat persediaan sebesar Rp. 1.299.150,- atau terdapat


i

kenaikan sebesar 45,83%. Hal ini disebabkan karena nilai saldo persediaan . barang pakai habis per akhir Desember 2014 Secara umum aset lancar pada Bappeda Kabupaten Solok pada akhir Tahun 2014 terdapat kenaikan sebesar Rp. 595.425,- (45,83%) dari Tahun 2013 sebesar Rp. . 1.299.150,- menjadi Rp.1.894.575,- pada akhir tahun 2014 b.

Asset Tetap 1.

Alat – Alat Angkutan Aset tetap berupa Alat

– alat angkutan yang dimiliki Bappeda Kabupaten Solok pada

tahun 201 4 sebesar Rp.433,525,000,- Hal ini tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan kondisi akhir tahun 2013.

2.

Alat – Alat Bengkel dan Ukur Aset tetap berupa Alat

– Alat Bengkel dan Ukur yang dimiliki Bappeda

Kabupaten Solok tahun 201

4 sebesar Rp.11.545.000,- dibandingkan Tahun

2013 terdapat sebesar Rp.11.545.000,- hal ini tidak mengalami perubahan.

3.

Alat – Alat Kantor dan Rumah Tangga Asset tetap berupa

Alat – Alat kantor dan Rumah tangga

Bappeda Kabupaten Solok pada tahun 2014 sebesar Rp.1.574 dibandingkan dari tahun 2013 Rp.1.444.122.006

yang dimiliki .797.006,-

,- mengalami kenaikan

sebesar Rp.13 0.675.000,- atau (9, 05%) Perubahan nilai pada tahun 2014 menjadi Rp.1.574.797.006,- disebabkan oleh : a).

Penambahan dari Belanja Modal sebesar Rp.132

.770.000,- dengan

uraian sebagai berikut :

No.

Uraian

Anggaran Rp.

Realisasi Rp.

2.000.000

1.740.000

84.520.000

83.985.000

5.500.000

5.500.000

Belanja modal pengadaan Mesin Pemotong 1. Rumput 2.

Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book

3.

Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan

4.

15.863.000

15.395.000

2.500.000

2.500.000

24.000.000

23.650.000

Komputer Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan 5. Komputer 6.

Belanja modal pengadaan Kursi kerja


i

Jumlah

b).

134.383.000

132.770.000

Pengurangan berupa realisasi Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Komputer sebesar Rp. 15.395.000,- yang diakui sebagai penambahan Nilai Aset adalah sebesar Rp.13.300.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.095.000,- dikategorikan sebagai belanja bahan pakai habis yang terdiri dari : 1)

Mouse sebanyak 12 buah

Rp. 1.635.000,-

2)

Speaker sebanyak 2 set

3)

Flashdisk 8 Gb sebanyak 2 buah Rp. 160.000,-

Rp. 300.000,-

Berdasarkan data diatas yang diakui sebagai sebagai penambahan nilai asset dari Alat – Alat Kantor dan Rumah Tangga

pada tahun 2014 adalah sebesar

Rp.132.770.000 - Rp.2.095.000 = Rp.130.675.000,-.

4.

Alat - Alat Studio dan Komunikasi Aset tetap berupa Alat - Alat Studio dan Komunikasi yang dimiliki oleh Bappeda

Kabupaten

Solok

Tahun

2014

sebesar

dibandingkan Tahun 2013 sebesar Rp.44.650.000

Rp.82.980.000,-

,- mengalami kenaikan

sebesar Rp.38.330.000,- (85,85%). Hal ini disebabkan adanya penambahan Belanja Modal pada Tahun 2014 sebesar Rp.38.330.000,- dengan rincian sebagai berikut: No.

Uraian

Anggaran Rp.

Realisasi Rp.

1.

Belanja modal pengadaan Kamera

11.550.000

11.550.000

2.

Belanja Modal pengadaan Proyektor

16.830.000

16.830.000

3.

Belanja Modal Pengadaan Wireless

10.000.000

9.950.000

38.380.000

38.330.000

Jumlah

5.

Gedung dan Bangunan Asset tetap berupa Gedung dan Bangunan yang dimiliki Bappeda Kabupaten ,- hal ini tidak mengalami Solok pada tahun 2014 sebesar Rp.1.222.186.000 perubahan dibanding pada Tahun 2013 .

6.

Jalan, Irigasi dan jaringan Asset tetap berupa Jalan, Irigasi dan jaringan yang dimiliki Bappeda ,- dibandingkan Kabupaten Solok pada tahun 2014 sebesar Rp.27.354.000 dengan saldo akhir Desember 2013 aset ini tidak mengalami kenaikan.

7.

Aset Tetap lainnya Asset tetap berupa aset tetap lainnya yang dimiliki Bappeda Kabupaten Solok pada tahun 2014 sebesar Rp. 3.500.000,- dibandingkan dengan tahun 2013


i

sebesar Rp.2 .000.000,-

mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.500.000,-

disebabkan adanya pengadaan Buku Perencanaan sebanyak 3 (tiga) buku dengan anggaran sebesar Rp. 1.500.000,Secara umum nilai aset tetap pada Bappeda Kabupaten Solok pada Akhir Tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp. 17

0.505.000, -(5,35%) sehingga menjadi

Rp.3 .357.982.006,-. c.

Asset Lainnya Pada Bappeda Kabupaten Solok tahun 2014 nilai asset lainnya sebesar Rp. 279.833 .000,- hal ini tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan Saldo akhir pada Tahun 2013. Secara umum Aset yang dimiliki Bappeda Kabupaten Solok pada Tahun 2014

sebesar

Rp.

3.639 .709.581,-.

Dibandingkan dengan

3.468.214.156,- hal ini mengalami kenaikan sebesar Rp.171 5.1.4

tahun

2013

sebesar

Rp.

.495.425,- (4,94%) .

Kewajiban a.

Kewajiban Jangka Pendek Pada Akhir tahun 2014 di Bappeda tidak terdapat kewajiban Jangka Pendek yang harus dipenuhi. Hal ini tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan Tahun 2013 .

b.

Kewajiban Jangka Panjang Pada Akhir tahun 2014 di Bappeda tidak terdapat kewajiban Jangka Panjang yang harus dipenuhi. Hal ini tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan Tahun 2013 .

5.1.5

Ekuitas Dana 1.Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana lancar yang terdapat di Bappeda Kabupaten Solok Tahun 2014 ,- 45,83%) sebesar Rp. 1.894.575 ,- Hal ini mengalami kenaikan sebesar Rp.595.425 . Hal ini disebabkan karena dibandingkan Tahun 2013 sebesar Rp. 1.299.150,. terdapatnya Cadangan Persediaan sebesar Rp. 1.894.575,- per 31 Desember 2014 2.Ekuitas Dana Investasi Untuk Ekuitas Dana investasi sampai dengan akhir Tahun 2014 sebesar Rp. 3.637 .815.006 yang terdiri dari investasi dalam aset tetap sebesar .833.000,-. Rp.3.357 .982.006,-dan investasi dalam aset lainnya sebesar Rp. 279 dibandingkan dengan Tahun 2013 Ekuitas dana Investasi hanya sebesar Rp.3.466.915.006 ,- dengan perincian investasi pada aset tetap sebesar Rp. Laporan Tahunan Bappeda Kab. Solok 2014

i

3.187.082.006,- dan investasi dalam aset lainnya sebesar Rp. 279.833.000,-. Secara umum ekuitas dana investasi per 31 Desember 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp.17 0.900.000,- (4,93%) 3.Ekuitas Dana Untuk Dikonsolidasi Ekuitas Dana untuk dikonsolidasi pada Bappeda Kabupaten Solok dimana pada Akhir Tahun 2014 sebesar Rp. 0,- dibandingkan dengan Tahun 2013 hal ini tidak mengalami perubahan. Secara umum ekuitas dana pada Bappeda Kabupaten Solok Tahun 2014 sebesar Rp. 3.639 .709.581,- dibandingkan dengan Tahun 2013 sebesar Rp. 3.468.214.156,mengalami kenaikan sebesar Rp.171 .495.425,- (4,94%) . 5.2

Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi /entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD Entitas telah menyusun laporan keuangan berbasis akrual atas pendapatan dan belanja telah mengungkapkan pos – pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan denga penerapan basis kas. Tujuan dari rekonsiliasi adalah untuk menyajikan hubungan antara laporan kinerja keuangan dengan laporan realisasi keuangan. BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI

– INFORMASI NON KEUANGAN

Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jur sesuai dengan ketentuan

idiksi tempat entitas berada adalah

– ketentuan yang tertuang dalam peraturan

yang mengatur tentang akuntansi Pemerintah Daerah. dijadikan sebagai landasan kegiatan dalam ope

–peraturan dan ketentuan

Ketentuan dan peraturan ini juga

rasional kegiatan dan entitas pelaporan.


i

n

BAB VII PENUTUP

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum.

Dalam hal ini Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Solok telah berupaya menyusun laporan keuangannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang ditetapkan.

Diharapkan dengan tersedianya laporan tahunan ini akan memberikan gambaran tentang pelaksanaan anggaran Bappeda Kabupaten Solok Tahun 2014 yang merupakan bagian dari Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Solok, dan dapat dimanfaatkan bagi semua stakeholder yang membutuhkan informasi dari penyajian laporan keuangan ini.

Arosuka, Januari 2015 PENGGUNA ANGGARAN

TAUFIK EFFENDI Laporan Tahunan Bappeda Kab. Solok 2014

i

NIP.1967 0421 1990 03 1 005

BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SOLOK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK) TAHUN ANGGARAN 2014

Ba

I

b

Ba

II

b

Ba

Lampiran I : Pernyataan tanggungjawab

i

Lampiran II : Laporan Realisasi Angggaran

ii

Lampiran III : Neraca

iii

Daftar Isi .....................................................................................

v

Pendahuluan.....................................................................................

1

1.1

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

.........

1

1.2

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

.............

1

1.3

Sistematikan Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD

..

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaiaan Target Kinerja APBD SKPD..................................................................

III

3

4

2.1

Ekonomi Makro ...............................................................................

4

2.2

Kebijakan Keuangan ..................................................................

....

4

2.3

Indikator Pencapaian Target Kinerja Keuangan ........................

....

4

......................... Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

6

b 3.1

Ikhtisar Realisasi Pencapaiaan Target Kinerja Keuangan

3.2

Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaiaan Kinerja Yang Telah Ditetapkan ......................

Ba

IV

.............

6 8

................................

Kebijakan Akutansi ...........................................................................

9

b 4.1

Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah ............

4.2

Basis

Akuntansi

yang

Mendasari

Penyusunan

Keuangan

....

9

Laporan 10

....................................................................................... Laporan Tahunan Bappeda Kab. Solok 2014

i

4.3

Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan

10

Keuangan ....................................................................................... 4.4

11

Penerapan Kebijakan Akutansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP .....................................................................

Ba

V

Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan SKPD ...............................

12

b 5.1

Rincian

Dari

Penjelasan

Masing

- masing Pos - pos

Pelaporan Keuangan ..................................................................... 5.2

Pengungkapan

Pos

12

- pos Aset dan Kewajiban yang Timbul

Sehubungan Dengan Penerapan Basis Akrual Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas ........ Ba

..

18

VI

.............. Penjelasan dan Informasi-Informasi Non Keuangan SKPD

19

Ba

VI

Penutup.............................................................................................

20

b

I

b

LAMPIRAN I


i

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Badan Perencana Pembangunan Daerah

(Bappeda) Kabupaten

Solok yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Arosuka, Januari 2015 PENGGUNA ANGGARAN

TAUFIK EFFENDI NIP.1967 0421 1990 03 1 005


i


i


i


i

BAB I PENDAHULUAN Landasan hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Recommend Documents