PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BAB I PENDAHULUAN

Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No, 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara) membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan

akuntabel.

Kegiatan

perencanaan,

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara

pelaksanaan,

pengawasan,

dan

harus dilaksanakan dengan tertib,

terkendali, efisien dan efektif. Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (LKPD) disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013. Sebagai

wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun

meliputi : Laporan Realisasi

Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (LKPD) Tahun Anggaran 2014 menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Disamping itu, Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2014

4

Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat yang disusun juga bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan : -

menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam

periode

berjalan -

menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan

-

menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai

-

menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya

-

menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya

-

menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan

2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Landasan hukum yang mendasari

penyusunan laporan keuangan tahun 2014 adalah

seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut : - Undang-Undang Dasar R I 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 - Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan UndangUndang Nomor 8 tahun 2005


5

Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat - Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah - Undang-Undang Nomor 61 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) Jo Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1979 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan - Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah -

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

-

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 Tahun 2009 tanggal 7 September 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

-

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2009 tanggal 7 September 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

-

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijaksanaan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

-

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 63 Tahun 2011 tanggal 8 Desember 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijaksanaan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

-

Peraturan Gubernur No. 93 tahun 2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur No. 110 tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

-

Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap.

3.

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan


6

Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar.

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2014 meliputi halhal berikut : -

Pendahuluan.

-

Ekonomi Makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD

-

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

-

Kebijakan Akuntansi

-

Penjelasan pos-pos laporan keuangan

-

Informasi Lainnya


7


BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 2.1 Ekonomi Makro Pada hakekatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan dan ditetapkan dalam rangka menggerakkan roda perekonomian masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, yang pada akhirnya diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, APBD merupakan rencana kerja Pemerintah Daerah sebagai acuan dalam menyejahterkan masyarakat. Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu SKPD yang mendapatkan alokasi anggaran dalam APBD Tahun 2014, bertanggung jawab dalam merealisasikan program-program dan kegiatan yang berkontribusi meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian dan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu yang ingin dicapai dalam tahun 2014 adalah membangun Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah guna mewujudkan Good Governance dan terciptanya pertanggungjawaban Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal itu diperlukan agar terlaksana kegiatan ekonomi yang lebih produktif dan berkeadilan. Di bidang Peternakan, yang diimplementasikan dalam tahun 2014 guna menggerakkan perekonomian masyarakat antara lain adalah: 1. Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bagi asosiasi peternakan 2. Meningkatnya jumlah lembaga Mikro Agribisnis (LKMA/BMT) 3. Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap pengurus asosiasi peternakan 4. Meningkatnya kesadaran untuk memperjuangkan kemajuan asosiasi dan anggotanya 5. Meningkatnya jumlah peternak yang memanfaatkan pendanaan dari LKMA/BMT dan meningkatnya platform pembiayaan untuk usaha peternakan. 2.2 Kebijakan Keuangan


8

Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat Pada prinsipnya kebijakan di bidang keuangan khususnya pengeluaran mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan. Kebijakan pengeluaran/belanja ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalitas belanja baik belanja operasi maupun belanja modal melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masingmasing program dan kegiatan. Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja daerah adalah sebagai berikut: 

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran dalam upaya optimalisasi sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.



Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengalokasian belanja daerah dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat.



Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja daerah.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Penyusunan APBD Tahun 2014, ditempuh pendekatan budget is a plan, a plan is budget, dimana rencana kerja dan anggaran disusun secara terintegrasi. Alokasi anggaran disesuaikan dengan hasil yang akan dicapai. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran telah

diformulasikan dengan jelas dan

dilengkapi dengan indikator kinerja. Adapun pencapaian target kinerja program dan kegiatan Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran: 1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

Tersedianya Prangko, Materai dan Benda Pos selama 12 bulan

1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

Tersedianya jasa komunikasi, air, listrik, telepon dan internet selama 12 bulan

1.3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


9

Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat 

Tersedianya peralatan kebersihan, bahan pembersih dan jasa cleaning service selama 12 bulan

1.4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 

Tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan

1.5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan dokumen selama 12 bulan

1.6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

Tersedianya sarana instalasi listrik/penerangan perkantoran selama 12 bulan

1.7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor : - Spanduk sebanyak 165 meter - Bendera sebanyak 2 buah - Bendera merah putih (Marawa) sebanyak 35 meter - Gerobak sebanyak 2 unit - Bor Listrik sebanyak 2 unit - Mesin Penghancur Kertas sebanyak 2 unit - Tangga Aluminium sebanyak 1 unit - Pompa Air (bbm) sebanyak 1 unit - Pompa Air Listrik sebanyak 1 unit - Papan Data Text sebanyak 2 unit - Vacuum Cleaner sebanyak 1 unit - AC sebanyak 14 unit - Pompa Tangki gendong sebanyak 1 unit - Mata Pisau mesin potong rumput sebanyak 5 buah - Mesin pembersih lantai, mesin absensi, CCTV, Kamera, Mesin Fax dan Pesawat telpon masing-masing sebanyak 1 unit

1.8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 

Tersedianya bahan bacaan melalui media cetak dan pustaka selama 12 bulan

1.9. Penyediaan Makanan dan Minuman


10


Tersedianya makan dan minuman peserta rapat/pertemuan selama sebanyak 1200 kotak

1.10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah 

Terlaksananya rapat-rapat, koordinasi dan pembinaan dalam daerah pada 18 Kab/Kota.



Terpenuhinya undangan-undangan rapat dan konsultasi ke luar propinsi sebanyak 27 kali

1.11. Penyediaan Jasa Sopir Kantor 

Tersedianya tenaga supir untuk mendukung teknis perkantoran sebanyak 4 orang selama 12 bulan

1.12. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 

Tersedianya Makan dan mium pengaman kantor sebanyak 6 orang selama 1796 hari

1.13. Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur 

Terlaksananya pembinaan fisik sebanyak 48 kali senam



Terlaksananya

pembinaan

mental

aparatur

sebanyak

24

kali

ceramah/wirid 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur 2.1. Pembangunan Gedung Kantor 

Terlaksananya Pembangunan Gudang Penyimpan Arsip kantor sebanyak 1 unit



Terlaksananya pembangunan lantai pekarangan halaman kantor sebanyak 1 unit

2.2. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 

Tersedianya Perlengkapan berupa:

2.3. Pengadaan Meubelair 

Tersedianya meubelair: 1) Meja kerja sebanyak 17 unit 2) Meja rapat sebanyak 31 unit 3) Kursi kerja sebanyak 21 unit 4) Kursi rapat sebanyak 116 unit


11

Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat 5) Kursi Tunggu sebanyak 2 unit 6) Lemari buku sebanyak 22 unit 2.4. Pengadaan Disain Interior Gedung Kantor  2.5

Tersedianya Interior Gedung Kantor sebanyak 1 unit

Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi 

Tersedianya Komputer PC sebanyak 3 unit

2.6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 

Tersedianya : 1) Kanopi teras belakang kantor dinas sebanyak 1 unit 2) Tersedianya lantai teras depan sebanyak 1 unit 3) Tersedinya kran air sebanyak 20 buah 4) Tersedianya wastafel sebanyak 20 buah

2.7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 

Tersedianya pemeliharaan kendaraan operasional dinas roda 4 dan kendaraan dinas roda 2 sebanyak 29 unit

2.8. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor 

Terpeliharanya perlengkapan kantor sebanyak 50 unit

2.9. Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan komputerisasi 

Terpeliharanya jaringan dan website Dinas Peternakan sebanyak 1 unit



Terpeliharanya peralatan jaringan dan perangkat pendukung jaringan lokal sebanyak 3 unit



Terpeliharanya komputer/lap top dan printer Dinas Peternakan sebanyak 36 unit

2.10. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD 

Terlaksananya pengelolaan, pengawasan dan pengendalian asset dinas selama 12 bulan

2.11. Rehabilitasi sedang dan berat rumah dinas/rumah jabatan 

Terpeliharanya rumah dinas sebanyak 1 unit

2.12. Rehabilitasi sedang dan berat gedung kantor 

Tersedianya :

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur:


12

Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat 3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 

Tersedianya pakaian dinas sebanyak 156 stel

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur: 4.1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 

Terlaksananya pelatihan/sosialisasi, workshop dan bimbingan teknis untuk 6 orang

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan: 5.1. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 1) Tersedianya dokumen RKT, RKA, DPA, DPPA sebanyak 4 jenis dokumen 2) Pelaksanaan

musyawarah

perencanaan

pembangunan

peternakan

sebanyak 1 kali 5.2. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD 

Terlaksananya monitoring dan evaluasi program Dinas Peternakan pada 19 Kab/Kota



Laporan hasil monitoring dan evaluasi program sebanyak 1 dokumen

5.3. Penatausahaan Keuangan SKPD 

Terlaksananya penatausahaan keuangan SKPD sebanyak 52 orang

6. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian: 6.1. Promosi dan Informasi Produksi Peternakan Unggulan Daerah 

Terlaksananya kegiatan pameran/promosi dan bazar sebanyak 3 event pameran/bazar



Terlaksananya informasi pembangunan peternakan di media massa dan elektronik sebanyak 24 kali



Terlaksananya informasi harga komoditas peternakan di RRI sebanyak 54 minggu



Terlaksananya pembuatan buku pengembangan usaha sebanyak 159 buku



Terlaksananya perbanyakan VCD Pengembangan Usaha Peternakan sebanyak 5 komoditi


13


Terlaksananya promosi minum susu bagi masyarakat/anak sekolah sebanyak 1 kali

6.2. Pameran Pembangunan Peternakan/Livestock Expo 2014 

Terlaksananya kegiatan Livestock Expo tahun 2014 sebanyak 1 kali

6.3. Operasi Pasar Komoditas Peternakan dalam rangka Menyambut Hari Besar Keagamaan 

Terlaksananya operasi pasar komoditi peternakan di 5 Kab/Kota

6.4. Intensifikasi Pemasaran dan Evaluasi Keberhasilan IB Hasil Semen Beku BIB Tuah Sakato 

Terlaksananya kegiatan intensifikasi pemasaran dan evaluasi keberhasilan semen beku BIB Tuah Sakato pada kab/kota se Sumatera Barat



Tersedianya laporan kegiatan sebanyak 1 laporan

6.5. Peningkatan Sistem Tataniaga Ternak Potong di Sumatera Barat 

Tersedianya Timbangan Ternak sebanyak 2 unit



Terlaksananya klinik agribisnis selama 1 tahun

6.6. Temu Usaha dan Kerjasama Pengembangan Peternakan 

Terlaksananya pertemuan dalam percepatan pengembangan investasi sebanyak 2 kali 70 orang

6.7.

Penyusunan Dokumen managemen mutu dalam rangka akreditasi unit pelayanan peternakan dan kesehatan hewan 

Terlaksananya Sosialisasi Penyusunan Dokumen dalam rangka akreditasi unit pelayanan peternakan dan kesehatan hewan sebanyak 1 kali

6.8. Manajemen mutu BIB Tuah Sakato menuju ISO 9000 

Terlaksananya Penyusunan Dokumen manajemen mutu BIB Tuah Sakato menuju ISO 9001:2008 sebanyak 1 dokumen



Terlaksananya sertifikasi BIB Tuah Sakato sebanyak 1 dokumen

6.9. Pawai Alegoris 

Terlaksananya kegiatan Pawai Alegoris Tahun 2014 sebanyak 1 event Pawai Alegoris

7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembagunan Pertanian dan Perikanan


14

Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat 7.1. Optimalisasi Produksi Semen Beku BIB Tuah Sakato 

Tersedianya : - Bahan kimia sebanyak 9 macam bahan kimia - Tersedianya Obat-obatan sebanyak 10 jenis obat-obatan - Konsentrat selama 9 bulan - Hijauan makanan ternak - Straw kosong sebanyak 90.000 straw - Mixer Pengaduk pakan sebanyak 1 unit - Alat-alat labor sebanyak 1 paket

7.5. Optimalisasi Bibit Unggul UPTD BPPMT Simpang IV 

Tersedianya : - Bahan obat-obatan sebanyak 11 jenis - Pakan ternak sebanyak 4 jenis ternak - Tersedianya BBM sebanyak 3 jenis - Tersedianya kelengkapan kerja lapangan sebanyak 5 jenis - Tersedianya bahan bangunan untuk rehab kandang sebanyak 10 jenis - Tersedianya trailer sebanyak 1 unit - Tersedianya Alat bengkel sebanyak 6 jenis

7.6. Peningkatan Sarana Pengolahan Pupuk Organik 

Tersalurnya sarana pengolahan pupuk organik sebanyak 6 unit chopper (3 sawit dan 3 kakao)

7.7. Pembangunan Pagar dan Penataan Pekarangan Kantor BIB Tuah Sakato 

Tersedianya pagar dan pekarangan kantor UPTD BIB Tuah Sakato yang Representatif sebanyak 1 unit

7.8. Pembangunan Prasarana Tempat Pelatihan Ternak Kambing dan Domba 

Terlaksananya Pembangunan kamar mandi, tower air dan pemasangan aruslistrik beserta instalasi sebanyak 1 unit

7.9. Pengembangan Kawasan Agroekowisata Peternakan 

Terlaksananya Pengadaan sapi perah sebanyak 5 ekor



Terlaksananya pembangunan kandang perah sebanyak 1 unit



Terlaksananya pengadaan peralatan rumah perah sebanyak 3 unit


15


Terlaksananya pengadaan pengolahan susu sebanyak 4 unit

7.10. Pembangunan Gedung Pusat Pelatihan Peternakan di UPTD BIB Tuah Sakato (DAK) 

Terlaksananya Pembangunan Gedung Pusat Pelatihan Peternakan di BIB Tuah Sakato sebanyak 1 unit

7.11. Pembangunan Lab. Kesmavet dan Klinik Hewan UPTD BLKKH (DAK) 

Tersedianya gedung Lab. Keswan dan Klinik Hewan yang representatif sebanyak 1 unit



Tersedianya lantai pekarangan yang representatif sebanyak 1 unit

7.12. Peningkatan Infrastruktur Rumah Potong Hewan Modern 

Terlaksananya pembangunan RPHM 1 unit

7.13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Pusat Pelatihan Peternakan, Mess BIB dan Gedung Kantor BIB Tuah Sakato 

Terlaksananya pemeliharaan gedung Pusat Pelatihan, Mess dan Gedung Kantor di UPTD BIB Tuah Sakato 3 unit

7.14. Penambahan Jaringan Instalasi Listrik Lab. Kesmavet 

Tersedianya instalasi listrik laboratorium 1 unit

7.15. Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Balai Pembibitan Pengembangan Makanan Ternak (BPPMT) (DAK) 

Terlaksananya pembangunan rumah dinas 1 unit



Terlaksananya pengadaan sumber air bersih 1 unit



Terlaksananya pengadaan pagar 1 unit



Terlaksananya bangunan bio security 1 unit



Terlaksananya rehap kandang sapi 1 unit



Terlaksananya pembangunan kantor SPT Sapi 1 unit



Terlaksananya perluasan kebun HPT/Padang pengembalaan 5 Ha



Terlaksananya pemasanangan pintu kandang 2 unit



Terlaksananya pemasangan pintu kandang 4 unit



Terlaksananya pemasangan pipa pengikat sapi 2 unit



Terlaksananya pemasangan panel surya 1 unit


16


8. Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian

8.1.

Koordinasi Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Peternakan 

8.2.

Rapat koordinasi kawasan sentra produksi peternakan 1 kali

Koordinasi Pengembangan Kawasan Integrasi Lintas Sektoral 

Terlaksananya rapat koordinasi dan sosialiasasi pengembangan kawasan integrasi dengan pihak swasta dan instansi terkaitt 1 kali



Terlaksananya rapat koordinasi pengembangan kawasan integrasi di Kabupaten terkait 7 kabupaten

8.3.

Pengembangan Kawasan Ternak Kambing 

8.4.

Tersalurkannya ternak kambing 2 kelompok 88 ekor

Peningkatan Produksi Ternak Perah 

Tersalurnya pakan konsentrat bagi ternak perah sebanyak 125 ekor 33.734 kg

8.5.

Penyusunan masterplan kawasan peternakan 

Terlaksananya penyusunan masterplan sapi potong di Cluster Tri Arga 1 dokumen



Terlaksananya penyusunan masterplan kawasan ayam potong 1 dokumen

8.6. Penyusunan Data Base Sarana Prasarana Teknis Peternakan 

Tersusunnya data base sarana dan prasarana teknis peternakan 12 kawasan

8.7. Pengembangan Agribisnis Kluster Tri Arga 

Terlaksananya pertemuan dan bimbingan teknis manajemen sapi potong dan tersalurkannya kendaraan bermotor 2 kali ; 1 unit


17


9. Program Pengembangan Teknologi Informasi Pertanian dan Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna

9.1. Panen Embrio pada Ternak Donor 

Tersedianya embrio beku sapi 10 embrio



Tersedianya jasa pelaksanaan seleksi resipien 600 ekor



Tersedianya jasa pelaksanaan TE dan PKB 60 ekor



Tersedianya peralatan laboratorium pakai habis 9 macam



Tersedianya pakaian kerja lapangan 15 stel



Tersedianya rakor ET 1 kali;30 orang

9.2. Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan 2014 

Terlaksananya peringatan bulan bakti peternakan dan kesehatan hewan 1 kali

10. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Pertanian 10.1. Pembinaan dan Penilaian Kelompok Agribisnis (Kelompok Peternak Sapi Potong, Kambing, Unggas dan Petugas Teknis) 

Terlaksananya kegiatan penilaian kelompok agribisnis, petugas dan kelompok UPPO berprestasi sebagai utusan Sumbar dalam rangka lomba TK Nasional 2 kelompok tani ternak; 3 petugas berprestasi; 1 kelompok UPPO berprestasi

10.2. Penyusunan data base peternakan 

Penetapan angka tetap statistik peternakan tahun 2013 angka sementara tahun 2014 dan angka perkiraan tahun 2015 untuk tingkat nasional 1 kali

10.3. Pembinaan peternak penerima dan kredit (KMK-PER, LTN dan Kredit Lunak Lainnya) 

Terlaksananya pemantauan dan pembinaan debitur KMK-PER, LTN dan Kemiskinan 1 kali


18


Terlaksananya pertemuan koordinasi dan pembinaan bagi penerima dana 14 kab/kota

10.4. Penguatan kelembagaan asosiasi agribisnis peternakan 

Terlaksananya pembinaan melalui pertemuan kelembagaan asosiasi agribisnis peternakan 10 lembaga

10.5. Koordinasi Kebijakan dan Pelaksanaan Kemitraan Perunggasan di Sumatera Barat 

Terlaksananya sosialisasi dan implementasi pergub kemitraan 60 orang

10.6. Peningkatan Kelembagaan Penangkar bibit (sapi Potong, Sapi Perah, Itik dan Ayam Buras) 

Tersalurnya sarana dan prasarana kelembagaan dan recording 6 kelompok

10.7. Penyusunan dan Verifikasi Data Base Calon Penerima Hibah Bidang Peternakan 

Terlaksananya pengumpulan data base calon penerima hibah ternak tahun 2015 18 Kab/Kota

10.8. Koordinasi, Pembinaan, Pengawassan Dana Investasi Non Pemerintah 

Terlaksananya pertemuan korrdinasi KUPS dan KKP-E serta investasi sumber pembiayaan usaha peternakan 2 kali; 100 orang

10.9. Pengelolaan Rumah Potong Hewan 

Terlaksananya kegiatan UPTD RPHM: o Honorarium petugas lapangan 10 orang o Gerobak 2 unit o Pagar 71 meter o Mesin potong rumput 2 unit o AC 6 unit o Pompa air 1 unit o Tangki penampung air 2 unit o Sapi 5 ekor

10.10. Pelatihan Petugas Penanganan Gangguan Reproduksi Ternak 

Terlaksananya pelatihan petugas penanganan gangguan reproduksi (USG) se-Sumatera Barat 1 kali


19

Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat 10.11. Managemen Data Base Penyakit Hewan Menular (NVS) 

Tertibnya managemen data base penyakit hewan menular oleh petugas pelayanan veteriner di daerah pilot project national veterinery service (NVS) di Sumatera Barat 121 orang

10.12. Reorientasi Penyusunan Modul dan Silabus Teknis Peternakan 

Terlaksananya penyusunan modul dan silabus peternakan 3 paket

10.13. Penyebaran Bibit Rumput Unggul 

Terlaksananya penyebaran rumput unggul di kelompok 10 kelompok tani ternak di Kab/Kota

10.14. Koordinasi dan Pelatihan Petugas Pengawas Kesmavet 

Terlaksananya pelatihan pengawas kesmavet se-Sumatera Barat 1 kali 20 orang

10.15. Apresiasi Petugas Reproduksi Peternakan 

Meningkatkannya kompetensi petugas reproduksi 124 orang

10.16. Pembinaan Peredaran Obat Hewan 

Terlaksananya inventarisasi depo/obat hewan se Kab/Kota 18 Kab/Kota; 24 toko/depo



Terlaksananya pemeriksaan sampel obat hewan 5 sampel

10.17. Regristrasi Kandang Usaha Peternakan 

Terlaksananya regristrasi kandang 400 kandang



Terlaksananya pertemuan kelompok usaha peternakan 3 kali

10.18. Penilaian Kelompok UPPO 

Terlaksananya kegiatan pembinaan kelompok UPPO 12 kelompok UPPO

10.19. Koordinasi dan Sosialisasi Pemotongan Hewan Qorban sesuai Prinsip Halal 

Terlaksananya pertemuan sosialisasi pemotongan hewan kurban dengan prinsip halal dan kesrawan 7x350 orang



Tersedianya buku penentuan body condition score 40 bh



Pembinaan penerapan prinsip halal dan kesrawan di RPH Kab/Kota se Sumbar



Sosialisasi teknis kesmavet di media elekronik 2x media

10.20. Pelatihan dan Pembinaan Peternak Penerima Bantuan Sapi


20


Terlaksananya pelatihan kelompok petani peternak 15 angkatan

10.21. Gelar Teknologi Pekan Nasional Tani 

Ikut berpartisipasi dalam Penas Tani ke 14 1 kali

11. Program Peningkatan Produksi dan Mutu Pertanian secara Berkelanjutan 11.1. Penyebaran ternak sapi pada kawasan terpadu (gerakan terpadu pensejahteraan petani 

Tersalurnya penyebaran bantuan ternak sapi 313 ekor



Tersalurnya penyediaan bantuan bahan kadang 3 jenis; 30 unit



Tersalurnya penyediaan bantuan obat-obatan 4 jenis obat-obatan



Tersedianya laporan kegiatan 1 laporan; 10 bh

11.2. Pengawasan Mutu Pakan Ternak 

Terlaksananya pengawasan mutu pakan ternak pada pabrik pakan ternak unggas, pakan pabrikan, PPSK lumbung pakan, UPJ dll 25 sampel pakan



Terlaksananya pengawasan PPSK Lumbung pakan 10 Kab/Kota

11.3. Peningkatan Populasi Ternak Kambing 

Tersalurnya penyebaran bantuan ternak kambing 721 ekor



Tersalurnya penyebaran bantuan obatan-obatan 1 paket

11.4. Peningkatan Populasi Unggas Lokal (8 kelompok) 

Tersalurnya bantuan ternak unggas lokal 8 kelompok 14 Kab/Kota



Tersalurnya bantuan pakan unggas 8 kelompok 14 Kab/Kota



Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan ke kelompok 1 kali

11.5. Pembinaan dan Penerapan Good Farming Practice (GFP) pada Kelompok Budidaya Sapi Perah 

Terlaksananya kegiatan pertemuan sosialisasi GFP sapi perah, pembinaan budidaya sapi perah 5 Kab/Kota

11.6. Penumbuhan Usaha Ternak Sapi Lokal untuk Masyarakat Pesisir 

Tersalurnya penyebaran bantuan ternak sapi di 12 kelompok 132 ekor; 12 kelompok



Tersalurnya penyebaran bantuan bahan kandang 3 jenis; 12 kelompok



Tersalurnya bantuan obat-obatan untuk kelompok 4 jenis; 12 kelompok


21


Terlaksananya sosialisasi di kelompok 1 kali; 12 kelompok

11.7. Koordinasi Evaluasi dan Pembinaan Perbibitan 

Terlaksananya pertemuan koordinasi dan apresiasi 18 Kab/Kota



Terlaksananya pembinaan teknis administrasi terhadap petugas dan kelompok peternakan 6 komoditi



Terlaksananya penggandaan pedoman produksi, pedoman pembibitan ternak (sapi potong, sapi perah, kambing, ayam lokal dan itik) 600 bh

11.8. Replacement Bull pada UPTD BIB Tuah Sakato 

Terlaksananya penyediaan konsentrat, untuk replacement anak ET 1440 kg



Tersedianya pejantan bibit unggul untuk produksi forzen semen 7 ekor

11.9. Koordinasi,

Pembinaan,

Monitoring

dan

Evaluasi

Gerakan

Terpadu

Pensejahteraan Petani 

Terlaksananya koordinasi, monitoring, evaluasi serta pembinaan untuk pensejahteraan petani ternak 18 Kab/Kota, 90 orang

11.10. Peningkatan Produksi Bibit Unggul Ternak Kambing dan Sapi 

Terlaksananya bantuan ternak kambing 24 ekor



Terlaksananya bantuan ternak sapi 20 ekor



Tersedianya bantuan sarana recording 4 macam



Tersedianya obat-obatan 4 jenis

11.11. Pembinaan dan Pengawalan Penyebaran Ternak 

Terlaksananya pembinaan dan pengawalan penyebaran ternak 18 Kab/Kota



Laporan hasil pembinaan dan pengawalan penyebaran ternak 1 dokumen

11.12. Peningkatan Mutu Pakan Ternak pada UPTD BPPMT 

Terlaksananya pengadaan bibit hijauan pakan ternak 3 jenis



Terlaksananya pengadaan pupuk 3 jenis



Terlaksananya pembelian perlengkapan pemeliharaan HPT 5 jenis



Terlaksananya pembelian mesin potong rumput 4 unit



Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan teknis

11.13. Peningkatan Mutu Bibit Ternak Lokal pada UPTD BPPMT


22


Terlaksananya pengadaan ternak bibit kambing 1 jenis



Terlaksananya pembelian pakan ternak 3000 kg



Terlaksananya pembelian kandang baterai/koloni 2 jenis



Terlaksananya pembelian obat hewan dan desinfektan 7 macam



Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kandang ayam 4 macam



Terlaksananya identifikasi, sosial dan pembinaan

11.14. Kontes Ternak dalam Rangka Mendapatkan Performance Ternak Unggul 

Terlaksananya penilaian performance ternak besar dan ternak kecil 5 jenis katergori untuk 12 ekor (jantan/betina)

11.15. Peningkatan Usaha Peternakan Sapi 

Terlaksananya penyebaran bantuan ternak sapi di kelompok 931 ekor



Tersedianya bantuan bahan kandang 1834 zak semen dan 138 lember seng



Tersedianya bantuan obat-obatan hewan obat-obatan

11.16. Peningkatan Usaha Peternakan Ayam 

Tersalurnya ternak ayam 8 kelompok



Tersalurnya pakan ayam 14 Kab/Kota



Terlaksananya

sosialisasi

dan

pembinaan

ke

kelompok

20

orang/kelompok 11.17. Peningkatan Usaha Peternakan Itik 

Tersalurnya ternak unggas lokal kelompok



Tersalurnya pakan unggas Kab/Kota



Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan ke kelompok 60 kelompok

12. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing Produksi Pertanian 12.1. Bimbingan Teknis Teknologi Managemen Mutu Pengolahan Hasil Peternakan 

Terlaksananya bimbingan dan pembinaan untuk teknologi manjemen mutu pengolahan hasil peternakan 30 orang

12.2. Pengembangan Pola Usaha Penggemukan Sapi pada Kluster Tri Arga 

Terlaksananya pilot project pengembangan incubator sapi potong cluster tri Arga Kab/Kota


23


Tersalurnya ternak sapi bakalan 18 ekor



Tersalurnya mixer pengaduk pakan dan penggiling 1 unit



Tersalurnya pakan ternak 3780 kg

12.3. Sosialisasi Penerapan Good Handling Practice (GHP) dan Good Manufacturing Practice (GMP) pada Usaha Pengolahan Produk Peternakan (Daging dan Susu) 

Terlaksananya sosialisasi penerapan GHP dan GMP pada usaha olahan produk peternakan 40 orang

13. Program Pengamanan Sumber Daya Hewani 13.1. Peningkatan Pelayanan Labor Kesmavet 

Terlaksananya pengujian dan pemeriksaan sampel bahan pangan asal hewan 1000 sampel

13.2. Uji Banding Bahan Pangan Asal Hewan 

Tersedianya uji banding bahan pangan asal hewan 114 sampel

13.3. Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Rabies 

Terlaksananya pengendalian dan pemberantasan rabies di Sumatera Barat 18 Kab/Kota

13.4. Pengawasan Lalulintas Hewan BAH, dan HBAH 

Terlaksananya pengawasan lalulintas hewan, BAH dan HBAH 5 entry point (pintu masuk)

13.5.

Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit AI/Flu Burung 

Terlaksananya pengendalian dan pemberantasan penyakit AI/Flu burung di Kab/Kota se Sumatera Barat 18 Kab/Kota



Terlaksananya penyemprotan desinfektan 584 liter

13.6. penanggulangan Penayakit Jembrana 

Terlaksananya penanggulangan penyakit jembrana di Kab/Kota se Sumatera Barat 11 Kab/Kota

13.7. Peningkatan Pelayanan Labor Keswan dan Klinik Hewan Padang 

Terlaksananya pelayanan kesehatan hewan kesayangan 1200 ekor



Terlaksananya pelayanan kesehatan hewan ternak 200 sampel



Terlaksananya pemeriksaan sampel brucellosis 5000 sampel


24


Terlaksananya pemeriksaan smapel parasit darah 600 sampel



Terlaksananya pemeriksaan hematologi 400 sampel



Terlaksananya pemeriksaan kimia darah hewan 400 sampel



Tersedianya peralatan klinik dan laboratorium 4 jenis



Tersedianya petugas kebersihan 1 orang

13.8. Investigasi dan Tanggap Cepat Pengendalian Avian Influenza (AI) dan Penyakit Hewan Menular Provinsi 

Terlaksananya operasional unit pelaksanaan pengendalian AI oleh Tim PDSR 1 tahun

13.9. Pembinaan Unit Usaha Pangan Asal Hewan untuk Mendapatkan Sertifikasi NKV 

Terlaksananya pertemuan sosialisasi dan evaluasi NKV kepada unit usaha pangan asal hewan 100 orang



Terlaksanya pertemuan pembinaan higienis sanitasi unit usaha pangan asal hewan (pedagang daging ayam) 10 pasar x 10 orang



Terlaksananya penggandaan buku managemen RPH 45 bh



Pembinaan dan penilaian unit usaha PAH Kab/Kota se Sumbar



Pemberian sertifikasi NKV unit usaha PAH 10 UUPAH

14. Program Pengembangan Satu Petani Satu Sapi 14.1. Pengembangan dan Pembinaan Usaha Ternak Sapi 

Terlaksananya penyebaran bantuan ternak sapi di kelompok 260 ekor



Tersedianya bantuan bahan kandang semen, seng dan paku untuk 25 unit



Tersedianya bahan obat-obatan hewan 4 jenis obat-obatan


25

Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dalam Tahun Anggaran 2014, Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat merencanakan penerimaan Pendapatan Daerah melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD Perubahan) sebesar Rp 670.140.000,- yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah . Sedangkan Belanja daerah untuk Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat sejumlah Rp 57.353.171.955,- direncanakan untuk membiayai : 

Belanja Pegawai

Rp. 11.501.789.475,-



Belanja Barang dan Jasa

Rp. 36.559.678.480,-



Belanja Modal senilai

Rp. 9.291.704.000,-

Capaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD tahun 2014 dapat diuraikan sebagai berikut : 2. Pendapatan Dari hasil pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2014 diperoleh realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 932.389.754,Secara rinci capaian perolehan pendapatan 2014 jika dibanding dengan anggaran tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut : Perbandingan Realisasi dengan Anggaran Pendapatan Tahun 2014 A PENDAPATAN

ANGGARAN

I

PENDAPATAN 670.140.000,00 ASLI DAERAH 1 Pendapatan Pajak Daerah 2 Pendapatan 670.140.000,00 Retribusi Daerah 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Laporan Keuangan Tahun 2014

REALISASI

%

LEBIH/KURANG

932.389.754,55 139,13

262.249.754,55

716.652.500,00 106,94

46.512.500,00

26

Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat Daerah yang Dipisahkan 4 Lain-lain PAD yang Syah

-

215.737.254,55

-

215.737.254,55

Pada tabel di atas terlihat bahwa realisasi PAD yang bersumber dari pendapatan retribusi daerah pada Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat melebihi target dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar 139,13 % 3. Belanja Daerah Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal yang dapat diuraikan sbb:

URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

%

LEBIH/KURANG

B

BELANJA

57.353.171.955,00 53.542.825.417,00

93,36

3.810.346.538,00

I

BELANJA OPERASI

48.061.467.955,00 44.641.626.867,00

92,88

3.419.841.088,00

1 Belanja Pegawai

11.501.789.475,00 11.335.244.810,00

98,55

166.544.665,00

2 Belanja Barang

36.559.678.480,00 33.306.382.057,00

91,10

3,253.296.423,00

II BELANJA MODAL

9.291.704.000,00

8,901.198.550,00

95,80

390.505.450,00

1.849.706.000,00

1.824.569.700,00

98,64

25.136.300,00

6.610.508.000,00

6.302.306.800,00

95,34

308.201.200,00

186.600.000,00

185.822.050,00

99,58

777.950,00

644.890.000,00

588.500.000,00

91,26

56.390.000,00

1 Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan 3 Bangunan Belanja Jalan, Irigasi 4 dan Jaringan Belanja Aset Tetap 5 Lainnya 2

Pencapaian realisasi keuangan atas program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPA Dinas Peternakan Propinsi Sumatera Barat tahun 2014 adalah sebagai berikut:


27

Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini terdiri dari kegiatan-kegiatan guna membantu kelancaran pelayanan dan administrasi pada kantor Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat. Adapun rincian kegiatan program administrasi perkantoran adalah sebagai berikut:

No.

Uraian

1.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Telekomunikasi Sumber Daya Air, Listrik Dan Telepon.

2.

3. 4. 5.

6.

7.

8.

9.

10.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar

Anggaran 2014

Realisasi

%

Sisa

12.000.000

12.000.000

100,00

0

600.000.000

510.801.522

85,13

89.198.478

178.449.000

173.955.800

97,48

4.493.200

90.000.000

89.968.225

99,96

31.775

60.189.980

60.121.100

99,89

68.880

14.000.000

13.999.750

99,99

250

427.776.000

418.915.000

97,93

8.861.000

50.000.000

48.917.000

97,83

1.083.000

36.000.000

32.528.000

90,36

3.472.000

385.000.000

316.864.733

82,30

68.135.267


28

Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat Dan Dalam Daerah Penyediaan Jasa Sopir Kantor Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

11. 12. 13.

Penyediaan Jasa Pembinaan Mental Dan Fisik Aparatur

115.200.000

98.194.000

85,24

17.006.000

41.250.000

36.350.000

88,12

4.900.000

9.400.000

9.150.000

97,34

250.000

Secara keseluruhan program administrasi perkantoran mencapai realisasi sebesar 90,22% dari anggarannya sebesar Rp. 2.019.264.980,-. Pada kegiatan penyediaan jasa surat menyurat terealisasi 100%. Pada kegiatan Penyediaan Jasa Telekomunikasi Sumber Daya Air,Listrik Dan Telepon hanya terealisasi 85,13%, hal ini disebabkan karena efisiensi. Untuk

kegiatan Rapat-rapat Koordinasi terealisasi sebesar 82,30% karena efisiensi perjalanan dinas dalam dan luar negeri.

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program ini terdiri dari kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan sarana dan prasarana untuk lancarnya aktivitas pada kantor Dinas Peternakan Propinsi Sumatera Barat. Adapun rincian kegiatan program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur adalah sebagai berikut:

No. 1. 2.

3. 4.

5.

Uraian Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Kendaraaan Dinas/ Operasional Pengadaan Meubelair Pengadaan Disain Interior Gedung Kantor Pengadaan

Anggaran 2014

Realisasi

%

756.057.000

694.665.000

91,88

61.392.000

56.000.000

54.000.000

96,43

2.000.000

635.355.000

632.784.700

99,60

2.570.300

225.000.000

223.140.000

99,17

1.860.000

60.000.000

59.350.000

98,92

650.000


Sisa

29


6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Komputer dan Jaringan Komputerisasi Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas/Rumah Jabatan Rehabilitasi Sedang dan Berat Gedung Kantor

50.000.000

49.900.000

99,80

100.000

300.000.000

275.693.511

91.90

24.306.489

25.300.000

25.240.044

99,76

59.956

45.000.000

44.910.000

99,80

90.000

92.476.000

91.135.450

98,55

1.340.550

234.000.000

229.282.000

97,98

4.718.000

200.000.000

197.250.000

98,63

2.750.000

Untuk program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur dapat terealisasi sebesar 96,20% dari anggarannya sebesar Rp. 2.679.188.000,-.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program ini terdiri dari kegiatan untuk menunjang peningkatan disiplin pegawai melalui pengadaan pakaian dinas harian pada Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat. Program ini dapat terealisasi sebesar 98,72 %.


30


No.

Uraian

Anggaran

Realisasi

%

53.900.000

98,72

Sisa

2014 1.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

54.600.000

700.000

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program ini terdiri dari kegiatan untuk menunjang kapasitas pegawai dalam bentuk pendidikan maupun pelatihan untuk pegawai. No.

Uraian

Anggaran

Realisasi

%

33.578.800

56,38

Sisa

2014 1.

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan - Undangan

59.562.000

25.983.200

Pada kegiatan pendidikan dan pelatihan formal terealisasi hanya 56,38%, hal ini disebabkan karena beberapa pelatihan untuk aparatur yang tidak direalisasikan karena tidak ada panggilan/undangan dari lembaga pemerintah terkait dan juga adanya efisiensi perjalanan dinas. 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja &

Keuangan

No.

Uraian

Anggaran

Realisasi

%

Sisa

2014 1.

Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

327.600.000

293.045.263

89,42

34.554.737

2.

Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan SKPD

111.500.000

94.195.675

84,48

17.304.325


31

Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat 3.

Penata Usahaan Keuangan SKPD

433.008.000

395.742.552

91,39

37.265.448

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan ini dapat terealisasi sebesar 89,78 % dari anggarannya sebesar Rp. 872.108.000,-.

6. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian

No.

Uraian

Anggaran

Realisasi

%

Sisa

2014 1.

Promosi dan Informasi Atas Produksi Peternakan Unggulan Daerah

300.020.000

292.381.800

97,45

7.663.165

2.

Pameran Pembangunan Peternakan/ Livestock Expo 2014

276.000.000

268.821.800

97,40

7.178.200

3

Operasi Pasar Komoditas Peternakan dalam rangka Menyambut Hari Besar kkkkkkkkk Keagamaan k Expo Intensifikasi Pemasaran dan Evaluas Keberhasilan IB Hasil Semen Beku BIB Tuah Sakato Peningkatan Sistem Tataniaga ternak Potong di Sumatera Barat

150.000.000

148.150.000

98,77

1.850.000

33.800.000

24.975.000

73,89

8.825.000

200.000.000

192.509.825

96,25

7.490.175

4.

5.


32


Temu Usaha dan Kerjasama Pengembangan Peternakan Penyusunan Dokumen Managemen Mutu dalam rangka Akreditasi Unit Pelayanan Peternakan dan Kesehatan Hewan Manajemen Mutu BIB TuahSakato Menuju ISO 9000 Pawai Alegoris

7.

8.

9.

200.000.000

169.016.091

84,51

30.983.909

47.240.000

46.381.200

98,18

858.800

30.000.000

29.715.000

99,05

284.900

100.000.000

87.575.180

87,58

12.424.820

Program ini terdiri dari kegiatan-kegiatan untuk peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan. Secara keseluruhan program ini dapat terealisasi sebesar 94,20 % dari anggarannya sebesarnya Rp. 1.337.060.000,-.

7.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Pertanian dan Perikanan

No.

Uraian

Anggaran

Realisasi

%

Sisa

844.750.000

813.398.774

96,29

1.620.000

588.495.000

582.825.500

99,04

5.669.500

2014 1.

2.

Optimalisasi Produksi Semen Beku UPTD BIB Tuah Sakato Optimalisasi Bibit Unggul UPTD BPPMT Simpang IV


33


Peningkatan Sarana Pengolahan Pupuk Organik

200.000.000

199.340.000

99,67

660.000

4.

Pembangunan Pagar dan Penataan Pekarangan Kantor BIB Tuah Sakato

330.000.000

290.208.500

87,94

39.791.500

5.

Pembangunan Sarana Tempat Pelatihan Ternak Kambing dan Domba Pengembangan Kawasan Agroekowisata Peternakan Pembangunan Gedung Pusat Pelatihan Peternakan di UPTD. BIB Tuah Sakato Pembangunan Lab. Kesmavet dan Klinik Hewn UPTD. BLKKH Peningkatan Infrastruktur Rumah Potong Hewan Modern Pemeliharaan Rutin/ Berkala Pusat Pelatihan Peternakan, Mess BIB dan Gedung Kantor BIB Tuah Sakato Penambahan Jaringan Listrik Lab. Kesmavet

92.500.000

86.503.500

93.52

5.996.500

300.000.000

267.800.000

89,27

32.200.000

2.430.150.000

2.287.471.000

94,13

142.679.000

716.500.000

712.647.500

99,46

3.852.500

494.850.000

490.466.500

99,11

4,383.500

75.000.000

74.800.000

99,73

200.000

78.000.000

77.536.550

99,41

463.450

6.

7.

8.

9.

10.

11.


34


Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD. BPPMT

934.001.000

922.766.300

98,80

11.234.700

Program ini terdiri dari 12 kegiatan untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Pertanian, dengan realisasi keuangan sebesar 96,07 % dari anggarannya sebesar Rp. 7.084.246.000,-. Secara keseluruhan kegiatan-kegiatan pada program ini dapat terealisasi dengan baik.

8. Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian No.

Uraian

Anggaran

Realisasi

%

Sisa

2014 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Koordinasi Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Peternakan Koordinasi Pengembangan Kawasan Integrasi Lintas Sektoral Pengembangan Kawasan Ternak Kambing Peningkatan Produksi Ternak Perah Penyusunan Masterplan Kawasan Peternakan Penyusunan Database Sarana Prasarana Teknis Peternakan Pengembangan Agribisnis Kluster Triarga


74.437.500

62.590.508

84.08

11.846.992

70.000.000

68.436.475

97,77

1.563.525

270.000.000

234.013.200

86,67

35.986.800

190.000.000

189.466.660

99,72

533.340

95.530.000

85.327.025

89,32

10.202.975

73.720.000

34.165.000

46,34

39.555.000

129.000.000

126.018.750

97,69

2.981.250

35


Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian terdiri atas 7 kegiatan dengan realisasi sebesar 88,63 %. 9. Program Pengembangan Teknologi Informasi Pertanian dan Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna

No.

Uraian

Anggaran

Realisasi

%

Sisa

122.730.000

117.790.200

95,98

4.939.800

60.000.000

57.434.000

95,72

2.566.000

2014 1.

Panen Embrio pada Ternak Donor

2

Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014

Program Pengembangan Teknologi Informasi Pertanian dan Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna terdiri atas 2 kegiatan dengan realisasi 95,89 %. Secara fisik keseluruhan program ini dapat terealisasi dengan baik. 10. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Pertanian No.

Uraian

Anggaran

Realisasi

%

Sisa

2014 1.

2.

3.

Pembinaan dan Penilaian Kelompok Agribisnis (Kelompok Peternakan Sapi Potong, Kambing, Unggas dan Petugas Teknis) Penyusunan Database Peternakan Pembinaan Peternak Penerima Dana Kredit (KMK-PER, LTN dan


122.200.000

110.122.000

90,12

12.077.800

75.000.000

73.012.675

97,35

1.987.325

95.240.000

86.513.475

90,84

8.726.525

36

Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat Kredit Lunak Lainnya

4.

5.

6.

7.

8.

9. 10.

11.

12.

13. 14.

Penguatan Kelembagaan Asosiasi Agribisnis Peternakan Koordinasi Kebijakan dan Pelaksanaan Kemitraan Perunggasan di Sumbar Peningkatan Kelembagaan Penangkar Bibit (Sapi Potong, Sapi Perah, Itik dan Ayam Buras) Penyusunan dan Verifikasi Database Calon Penerima Hibah Bidang Peternakan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Dana Investasi Non Pemerintah Pengelolaan Rumah Potong Hewan Pelatihan Petugas Penanganan Gangguan Reproduksi Ternak Management Data Base Penyakit Hewan Menular ( Penerapan NVS ) Reorientasi Penyusunan Modul dan Silabus Teknis Peternakan Penyebaran Bibit Rumput Unggul Koordinasi dan Pelatihan Petugas Pengawas Kesmavet


98.460.000

96.242.350

97,75

2.217.650

59.450.000

48.784.625

82,06

10.665.375

80.000.000

74.459.000

93.07

5.541.000

311.811.000

276.609.000

88,71

35.202.000

116.980.000

106.366.700

90,93

10.613.300

805.105.000

750.370.240

93,20

54.734.760

120.545.000

118.292.800

98,13

2.252.200

376.140.000

360.435.000

95,82

15.705.000

35.686.000

32.008.350

89,69

3.677.650

179.660.000

171.840.000

95,65

7.820.000

66.150.000

62.021.800

93,76

4.128.200

37


Apresiasi Petugas Reproduksi Peternakan

117.140.000

114.130.000

97,43

4.010.000

16.

Pembinaan Peredaran Obat Hewan

60.000.000

56.901.375

94,84

3.098.625

17.

Registrasi Kandang Usaha Peternakan

65.820.000

62.523.600

94,99

3.296.400

18.

Penilaian Kelompok UPPO

135.000.000

133.565.500

98,94

1.434.500

19.

Koordinasi dan Pelatihan Petugas Pengawas Kesmavet Pelatihan dan Pembinaan Peternak Penerima Bantuan Sapi Gelar Teknologi Pekan Nasional Tani

166.510.000

152.241.200

91,43

14.268.800

550.000.000

530.112.900

96,38

19.887.100

108.729.000

90.963.100

83,66

17.765.900

20.

21.

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Pertanian terdiri atas 21 kegiatan dengan realisasi 93,62 %.

11. Program Peningkatan Produksi dan Mutu Pertanian Secara Berkelanjutan

No.

Uraian

1.

Penyebaran Ternak Sapi Pada Kawasan Terpadu (Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani) Pengawasan Mutu Pakan Ternak Peningkatan Populasi Ternak Kambing Peningkatan Populasi Unggas Lokal (8 Kelompok)

2. 3.

4.

Anggaran 2014

Realisasi

%

Sisa

3.326.630.000

3.305.473.900

99,36

21.156.100

30.060.000

24.256.000

80,69

5.804.000

2.480.000.000

1.727.681.900

69,66

752.318.100

191.360.000

179.570.000

93,84

11.790.000


38


6.

7.

8. 9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Pembinaan Dan Penerapan Good Farming Practice (GFP) Pada Kelompok Budidaya Sapi Perah Penumbuhan Usaha Ternak Sapi Lokal untuk Masyarakat Pesisir Koordinasi Evaluasi dan Pembinaan Perbibitan Replacement pada BIB Tuah Sakato Koordinasi,Pembina an,Monitoring dan Evaluasi Gerakan Pensejahteraan Petani Peningkatan Produksi Bibit Unggul Ternak Kambing dan Sapi Pembinaan dan Pengawalan Penyebaran Ternak Peningkatan Mutu Pakan Ternak pada UPTD. BPPMT Peningkatan Mutu Bibit Ternak Lokal pada UPTD. BPPMT Kontes Ternak dalam rangka Mendapatkan Performance Ternak Unggul Peningkatan Usaha Peternakan Sapi

42.788.000

35.737.500

83,52

7.050.500

1.238.240.000

1.228.766.800

99,23

9,473.200

102.090.000

93.659.625

91,74

8.430.375

203.810.000

144.683.000

70,99

59.127.000

91.809.500

77.404.200

84,31

14.405.300

400.000.000

388.258.125

97,06

11.741.875

136.815.000

134.949.800

98,64

1.865.200

152.965.000

150.230.500

98,21

2.734.500

282.852.000

275.492.700

97,40

7.359.300

249.875.000

243.520.500

97,46

6.354.500

10.374.360.000

9.211.443.500

88,79

1.162.916.500


39

Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat 16. 17.

Peningkatan Usaha Peternakan Ayam Peningkatan Usaha Peternakan Itik

1.170.000.000

1.020.674.900

87,24

149.325.100

1.824.250.000

1.609.214.200

88,21

215.035.800

Program Peningkatan Produksi dan Mutu Pertanian Secara Berkelanjutan terdiri atas 17 kegiatan dengan realisasi sebesar 89,03 %.

12. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing Produksi Pertanian No.

Uraian

Anggaran

Realisasi

%

Sisa

2014 1.

2.

3.

Bimbingan Teknis Teknologi Managemen Mutu Pengolahan Hasil Peternakan Pengembangan Pola Usaha Penggemukan Sapipada Kluster Triarga Sosialisasi Penerapan Good Handling Practice (GHP) Dan Good Manufacturing Practice (GMP) Pada Usaha Pengolahan Produk Peternakan (Daging dan Susu)

51.620.000

50.858.400

98,52

761.600

245.080.000

234.180.000

95,55

10.900.000

65.300.000

63.950.000

97,93

1.350.000

Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing Produksi Pertanian terdiri atas tiga kegiatan dengan realisasi keuangan sebesar 96,41 %. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat terealisasi dengan baik sesuai dengan capaian hasil yang diharapkan. 13. Program Pengamanan Sumber Daya Hewani


40

Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat No.

Uraian

Anggaran

Realisasi

%

Sisa

453.812.000

440.845.038

97,14

12.966.962

56.056.000

52.080.825

92,91

3.975.175

183.650.000

180.905.000

98,51

2.745.000

241.090.000

238.175.900

98,79

2.914.100

129.260.000

126.473.400

97,84

2.786.600

104.260.000

102.841.000

98,64

1.419.000

481.396.000

477.929.691

99,28

3.466.309

600.000.000

573.959.000

95,66

26.041.000

131.640.000

129.999.650

98,75

1.640.350

2014 1.

2. 3.

4.

5.

6. 7.

8.

9.

Peningkatan Pelayanan Labor Kesmavet Uji Banding Bahan Pangan Asal Hewan Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Rabies Pengawasan Lalu Lintas Hewan, BAH dan HBAH Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit AI /Flu Burung Penanggulangan Penyakit Jembrana Peningkatan Palayanan Labor Keswan dan Klinik Hewan Padang Investigasi dan Tanggap Cepat Pengendalian Avian Influenza (AI) dan Penyakit Hewan Menular Provinsi Pembinaan Unit Usaha Pangan Asal Hewan untuk Mendapatkan Sertifikasi NKV

Program Pengamanan Sumber Daya Hewani terdiri atas 9 kegiatan dengan realisasi keuangan sebesar 97,57 %.


41

Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat 14. Program Pengembangan Satu Petani Satu Sapi No.

Uraian

Anggaran

Realisasi

%

Sisa

2013 1.

Pengembangan dan Pembinaan Usaha Ternak Sapi

2.599.584.000

2.574.949.600

99.05

24.634.400

Program Pengembangan Satu Petani Satu Sapi terdiri atas 1 kegiatan dengan realisasi sebesar 99,05 %. Kegiatan pada program ini dapat terealisasi dengan baik.

4. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Pada Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat pada dasarnya, dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pencapaian target program dan kegiatan selama tahun 2014 pada prinsipnya tidak dijumpai hambatan/kendala yang berarti. Hal ini terlihat dari tingkat pencapaian target kinerja keuangan yang cukup tinggi yaitu sebesar 93,36%. Namun dapat dijelaskan kegiatan kegiatan yang pencapaian realisasi keuangannya di bawah 90 % yaitu sebagai berikut : 4.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Secara keseluruhan program administrasi perkantoran mencapai realisasi sebesar 90,22 % dari anggarannya sebesar Rp. 2.019.264.980,-. Pada kegiatan Penyediaan Jasa Telekomunikasi Sumber Daya Air,Listrik Dan Telepon hanya terealisasi 85,13%, hal ini karena efisiensi. Untuk kegiatan Rapat-rapat Koordinasi terealisasi sebesar 82,30% karena efisiensi

perjalanan dinas dalam daerah dan luar negeri. Sedangkan untuk kegiatan Penyediaan Jasa Sopir Kantor terealisasi sebesar 85,24% hal ini karena penyesuaian honor tenaga sopir dengan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Tahun 2014. Sedangkan untuk kegiatan Jasa Pengamanan Kantor yang terealisasi sebesar 88,12% adalah karena pengurangan tenaga piket kantor.

4.2. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Laporan Keuangan Tahun 2014

42

Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat Pada kegiatan pendidikan dan pelatihan formal terealisasi hanya 56,38%, hal ini disebabkan karena beberapa pelatihan untuk aparatur yang tidak direalisasikan karena tidak ada panggilan/undangan dari lembaga pemerintah terkait dan juga adanya efisiensi perjalanan dinas.

4.3

Program Peningkatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pada kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD terealisasi sebesar

89,45% adalah karena efisiensi perjalanan dinas dalam daerah, begitu juga dengan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD yang terealisasi sebesar 84,48%.

4.4

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian dan Perikanan Pada Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian dan Perikanan

realisasi keuangan secara keseluruhan adalah sebesar 94,20%. Namun ada beberapa kegiatan dimana realisasi keuangannya berada di bawah 90%, hal ini karena efisiensi perjalanan dinas seperti pada kegiatan Intensifikasi Pemasaran dan Evaluasi Keberhasilan IB Hasil Semen Beku BIB Tuah Sakato ke Kab/Kota terealisasi sebesar 73,89%, Temu Usaha dan Kerjasama Pengembangan Peternakan dengan realisasi sebesar 84,51% karena adanya efisiensi belanja perjalanan dinas luar negeri. Pada kegiatan Pawai Alegoris yang terealisasi sebesar 87,58% hal ini karena efisiensi pada kegiatan jasa design mobil. Pada kegiatan Pawai Alegoris Tahun 2014 dana yang tersedia untuk kegiatan Jasa Design mobil sebanyak 4 mobil , sementara yang direalisasikan ke pihak ke III hanya untuk 3 buah mobil, sedangkan satu buah mobil yang lain designnya dilaksanakan oleh petugas dari Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat.

4.5

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Pertanian

Pada Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Pertanian realisasi keuangannya adalah sebesar 96,07%. Terdapat kegiatan Pembangunan Pagar Dan Penataan Perkarangan Kantor BIB Tuah Sakato, dengan realisasi keuangan sebesar


43

Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat 87,94% hal ini karena adanya sisa tender. Pada kegiatan Pengembangan Kawasan Agrowisata Peternakan realisasi keuangannya sebesar 89,27 % hal ini disebabkan pembelian konsentrat sapi perah hanya 5 (lima) bulan karena pengadaan pakannya sejalan dengan dengan pengadaan sapi perah yang terlaksana pada bulan November 2014 ditambah untuk stock pakan konsentrat sapi perah.

4.6 Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian

Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian realisasi keuangannya adalah sebesar 88,63%. Pada Kegiatan Koordinasi Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Peternakan dengan realisasi keuangan sebesar 84,08% hal ini dikarenakan efisiensi belanja bahan bakar minyak. Pada kegiatan Pengembangan Kawasan Ternak Kambing dengan realisasi keuangan sebesar 86,67% hal ini karena adanya sisa tender pengadaan ternak kambing. Sedangkan pada kegiatan Penyusunan Data Base Sarana Prasarana Teknis Peternakan yang terealiasi sebesar 46,34%, halini disebabkan karena honor petugas lapangan tidak dibayarkan, pada kegiatan ini petugas pendamping telah mendapatkan honor pada kegiatan lain, sehingga untuk menghindari honor petugas dibayarkan kepada petugas yang sama maka untuk kegiatan ini honor tersebut tidak dibayarkan.

4.7 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Pertanian

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Pertanian realisasi keuangannya adalah sebesar 93,62%. Pada program ini terdapat kegiatan Koordinasi Kebijakan dan Pelaksanaan Kemitraan Perunggasan di Sumatera Barat yang terealisasi sebesar 82,06% hal ini karena Pertemuan Perunggasan Sumatera Barat dilaksnakan di bulan Ramadhan, jadi belanja konsumsi peserta sebagian tidak direalisasikan, sementara untuk perjalanan dinas luar daerah tidak direalisasikan karena perjalanan dinas saat pertemuan ditanggung oleh pusat. Sedangkan pada Kegiatan Penyusunan dan Verifikasi Data Base


44

Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat Calon Penerima Hibah Bidang Peternakan dengan realisasi keuangan sebesar 88,71% hal ini adalah karena efisiensi belanja akomodasi yang tidak lagi dilaksanakan di Hotel sebagaimana Peraturan Menpan yang melarang kegiatan dilakukan di hotel. Pada kegiatan Gelar Teknologi Pekan Nasional Tani dengan realisasi keuangan sebesar 83,66% karena efisiensi perjalanan dinas luar provinsi.

4.8 Program Peningkatan Produksi dan Mutu Pertanian Secara Berkelanjutan

Pada Program Peningkatan Produksi dan Mutu Pertanian Secara Berkelanjutan terdapat kegiatan Pengawasan Mutu Pakan Ternak dengan realisasi keuangan sebesar 80,69% hal ini karena efisiensi dari perjalanan dinas.

Kemudian terdapat sisa tender pada kegiatan

Peningkatan Populasi Ternak Kambing dengan realisasi keuangan sebesar 69,66%. Sedangkan pada kegiatan Pembinaan dan Penerapan Good farming Practice (GFP) pada kelompok budidaya Sapi Perah dengan realisasi keuangan sebesar 83,52% adalah karena efisiensi perjalanan dinas. Terdapat sisa pengadaan ternak sapi hasil embrio transfer pada kegiatan Replacement Bull pada UPTD BIB Tuah Sakato dengan realisasi keuangan sebesar 70,99%.


45


BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2014,

penyajian laporan Pemerintah Provinsi

Sumatera Barat mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 Tahun 2009 tanggal 7 September 2009 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor : 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijaksanaan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 63 Tahun 2011 tanggal 8 Desember 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijaksanaan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur No. 93 tahun 2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur No. 110 tahun 2008 serta Peraturan Gubernur Nomor 5 tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap. 1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah Satuan Kerja

yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah dalam tahun

anggaran 2014 adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah. Sesuai dengan fungsi tersebut, unit kerja ini berperan sebagai entitas pelaporan, sehingga berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sesuai ketentuan yang berlaku, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan pengguna anggaran / barang

berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan

akuntansi atas pelaksanaan anggaran

dengan menyusun dan menyampaikan Laporan

Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca yang disertai dengan catatan atas laporan keuangan. Laporan Keuangan Tahun 2014

46


2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca. Pendapatan meliputi semua penerimaan di Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto. Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendaharawan pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang , termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan hutang, yang terklasifikasi atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan. Mutasi pos-pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada Laporan Keuangan Tahun 2014

47

Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut : Pengukuran/ Penilaian Aset a. Kas Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya. b. Piutang Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang

yang belum

dilunasi. c. Investasi Jangka Pendek Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan. d. Persediaan disajikan sebesar : 

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.

Biaya

perolehan

persediaan meliputi harga beli, ongkos angkut dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan terakhir diperoleh. 

Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

e. Investasi Jangka Panjang Secara umum, Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (at cost). Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa penyertaan modal pada perusahaan daerah mapun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran porsentase kepemilikkan (saham ) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika porsentase kepemilikkan melebihi 20 % dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki kendali signifikan atas manajemen


48

Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat perusahaan maka

digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan

metode biaya f. Tanah Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/ pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Apabila

penilaian

tanah

dengan

menggunakan

biaya

perolehan

tidak

memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan g. Gedung dan Bangunan Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka

nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak lansung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut . Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

h. Peralatan dan Mesin Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.


49


i. Jalan, Irigasi dan Jaringan Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama. Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama j. Aset Tetap Lainnya Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya

yang

dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama. k. Kontruksi Dalam Pengerjaan Kontruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan Konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi : 

Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan

konstruksi

yang

mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia, biaya bahan, pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi, penyewaan sarana dan peralatan, serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.


50

Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat 

Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi, biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi, dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara kontrak meliputi : 

Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.



Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada tahun anggaran 2005, dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas seluruh aset-aset tetap daerah.


51

Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1

No

1.

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Perkiraan

Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi

Anggaran

Realisasi

TA 2014

TA 2014

TA 2013

(Rp)

(Rp)

(Rp)

716.652.500

614.500.000

648.119.000

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran pendapatan retribusi daerah dalam tahun anggaran 2014 dari jenis retribusi berikut :  Penjualan semen beku BIB Tuah Sakato Payakumbuh

617.940.000

600.000.000

573.300.000

 Penjualan telur ayam arab, telur puyuh, ayam bibit dan kambing Simp. IV

25.522.000

20.000.000

19.106.000

 Pelayanan labor keswan dan klinik hewan Simpang IV

140.000

140.000

780.000

 Pelayanan labor kesmavet Prop.

19.553.500

25.000.000

27.130.500

 Labor keswan dan klinik hewan Provinsi

53.497.000

25.000.000

27.802.500

716.652.500

614.500.000

648.119.000


52


No

Perkiraan

Realisasi

Anggaran

Realisasi

TA 2014

TA 2014

TA 2013

(Rp)

(Rp)

(Rp)

Jumlah realisasi tersebut mencapai 106,94 % dari jumlah yang di anggarkan.

2. Lain-Lain PAD

0

215.737.254,55

43.957.750

yang Syah Jumlah tersebut merupakan realisasi lain-lain PAD yang syah

dalam tahun

anggaran 2014 dari jenis penerimaan berikut yang tidak dianggarkan dalam DPA Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat, yaitu :  Pengembalian hasil pemeriksaan Inspektorat Tahun 2013  Lelang barang bekas inventaris

32.693.750

0

1.200.000

2.500.000

0

9.300.000

 Penjualan sapi potong paksa /afkir  Denda keterlambatan Pengadaan Sapi dan Kambing  Denda Pengadaan Brg hsl pemeriksaan BPK 2013/ 2014 Jumlah

158.885.000

0

11.000.000

8.924.800

0

22.457.750

12.733.704,55

0

0

215.737.254,55

0

43.957.750

11.335.244.810

11.501.789.475

11.451.570.783

3. Belanja Pegawai

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja pegawai tahun anggaran 2014 . Jumlah realisasi belanja tersebut terinci atas : Belanja Pegawai


53


No

Perkiraan

Realisasi

Anggaran

Realisasi

TA 2014

TA 2014

TA 2013

(Rp)

(Rp)

(Rp)

Tidak Langsung - Gaji dan

7.897.240.681

8.005.301.045

7.347.477.890

2.710.690.129

2.750.041.930

2.456.377.893

20.104.000

20.104.000

18.435.000

10.628.034.810

10.775.446.975

9.822.290.783

532.150.000

540.400.000

751.975.000

5.500.000

7.000.000

565.085.000

169.560.000

178.942.500

186.720.000

tunjangan - Tamb. Pengh. Beb. Kerja & pertimbangan obyektif - Insentif pemungutan Jml. Belj. Pegawai Tidak langsung

- Belanja Peg. Langsung - Honorarium PNS - Honorarium Non PNS - Uang Lembur - Uang untuk diberikan kpd. Pihak ketiga/masy. Jml. Belj. Pegawai Langsung Jumlah Belj. Pegawai


125.500.000

707.210.000

726.342.500

1.629.280.000

11.335.244.810

11.501.789.475

9.822.290.783

54


No

Perkiraan

Realisasi

Anggaran

Realisasi

TA 2014

TA 2014

TA 2013

(Rp)

(Rp)

(Rp)

Jumlah realisasi belanja pegawai mencapai 98,55 % dari anggarannya.

4. Belanja Barang

33.306.382.057

36.559.678.480

27.604.223.447

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja barang dan jasa dalam tahun anggaran 2014 terinci atas belanja berikut : - Bahan habis Pakai - Bahan/Material - Jasa Kantor - Premi Asuransi - Perawatan Kendaraan - Cetak & Penggandaan - Sewa rmh, gdg/parkir - Sewa Sarana Mobilitas - Sewa Perlengk. /Peralatan Kantor - Makan & Minum - Pakaian Dinas - Pakaian Kerja - Perjalanan Dinas - Blj. Kursus, pelatihan, sosialisasi, bimb. Teknis dan magang PNS - Belj. Pemeliharaan - Belj. Jasa Konsultasi Laporan Keuangan Tahun 2014

610.909.597

707.698.800

841.837.195

1.789.085.074 2.169.620.370 39.623.894 236.069.617

1.818.101.500 2.409.262.000 39.658.000 260.342.000

1.389.204.400 2.015.651.379

343.653.400

373.564.580

241.120.625

26.200.000

29.500.000

32.270.000

58.600.000

64.300.000

81.300.000

289.671.000

290.600.000

99.094.000

524.683.500 53.900.000 10.550.000 3.508.886.395 45.000.000

589.379.000 54.600.000 10.600.000 3.867.189.000 45.000.000

389.199.500 53.550.000 24.100.000 3.240.560.802 -

262.922.000

267.440.000

72.346.000

63.450.000

64.000.000

228.300.000

185.042.346

55


No

Perkiraan

- Belanja hibah barang atau jasa - Belanja jasa petugas - Belanja Jasa Lembaga - Belanja Peralatan /perlengkapan pakai habis - Uang untuk diberikan kpd pihak ketiga - Belanja Kontribusi

Jumlah

Realisasi

Anggaran

Realisasi

TA 2014

TA 2014

TA 2013

(Rp)

(Rp)

(Rp)

20.722.498.160

22.944.543.000

18.672.697.200

1.934.875.000

2.085.160.000

-

192.389.700

196.984.000

-

321.794.350

331.756.600

-

88.000.000

88.000.000

-

14.000.000

22.000.000

37.950.000

33.306.382.057

36.559.678.480

27.604.223.447

Jumlah realisasi belanja barang dan jasa dalam tahun 2014 mencapai 91,10 % dari yang dianggarkan .

5. Belanja Modal 1.824.569.700 1.849.706.000 2.013.577.550 Peralatan & Mesin Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja peralatan dan mesin dalam tahun anggaran 2014. Terdiri dari: - Alat-alat angkutan darat bermotor 2 Unit - Alat-alat angkutan darat tdk. Bermotor


54.000.000

56.000.000

990.194.650,00

9.300.000

9.500.000

700.000

56


No

Realisasi

Anggaran

Realisasi

TA 2014

TA 2014

TA 2013

(Rp)

(Rp)

(Rp)

- Alat-alat Bengkel

11.700.000

11.700.000

-

- Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan - Peralatan kantor Unit - Perlengkapan kantor Unit - Komputer , dll Unit - Meubelair Unit

162.880.000

168.600.000

3.975.000

81.800.000

82.460.000

-

456.807.000

468.640.000

109.150.000

64.900.000

65.750.000

295.829.000

686.432.700

689.355.000

890.735.700

- Peralatan Dapur Unit - Alat-alat studio Unit - Alat-alat Komunikasi set - Alat-alat ukur Unit - Alat-alat kedokteran hewan 1 set - Alat-alat laboratorium 1 set - Alat-alat persenjataan/ keamanan - Alat-alat dan mesin pertanian kecil 1 unit Jumlah

6.200.000

6.201.000

9.055.000

23.000.000

23.000.000

113.344.600

5.000.000

5.000.000

135.968.250

22.400.000

22.500.000

1.880.000

34.000.000

34.000.000

184.180.000

175.900.000

176.900.000

268.760.000

30.000.000

30.000.000

-

250.000

250.000

-

1.824.569.700

1.849.706.000

2.013.577.550

Perkiraan

Jumlah realisasi belanja modal peralatan dan mesin dalam tahun 2014 mencapai Laporan Keuangan Tahun 2014

57


No

Perkiraan

Realisasi

Anggaran

Realisasi

TA 2014

TA 2014

TA 2013

(Rp)

(Rp)

(Rp)

98,64 % dari yang dianggarkan .

6. Belanja Gedung &

6.302.306.800

6.610.508.000

2.715.982.000

Bangunan Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja gedung dan bangunan dalam tahun anggaran 2014, terinci atas belanja berikut: - Pembangunan

2.287.471.000

2.430.150.000

418.771.000

- Pembangunan Lab. Kesmavet Dan Klinik Hewan UPTD BLKKH (DAK)

712.647.500

716.500.000

1.118.514.000

- Peningkatan Infrastruktur Rumah Potong Hewan Modern

490.466.500

494.850.000

- Rehabilitasi Sedang Dan Berat Rumah Dinas/Rumah Jabatan

229.282.000

234.000.000

- Rehabilitasi Atap Kantor Dinas

197.250.000

200.000.000

Gedung Pusat Pelatihan Peternakan Di UPTD BIB Tuah Sakato (DAK)


74.750.000

58


No

Perkiraan

Realisasi

Anggaran

Realisasi

TA 2014

TA 2014

TA 2013

(Rp)

(Rp)

(Rp)

Peternakan - Pagar UPTD RPHM

239.058.000

269.050.000

301.550.000

- Pembangunan Pagar dan Penataan Pekarangan Kantor UPTD BIB Tuah Sakato

290.208.500

330.000.000

648.127.000

- Kandang di UPTD BPPMT

20.000.000

20.000.000

5.500.000

- Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD BPPMT (DAK)

791.866.300

802.901.000

- Pengadaan Gudang dan lantai pekarangan Kantor Dinas Peternakan

694.665.000

756.057.000

- Pembangunan Sarana Tempat Pelatihan Ternak Kambing dan Domba

76.752.000

82.500.000

- Pengadaan Disain Interior Gedung Kantor

223.140.000

225.000.000


59


No

Perkiraan - Pembangunan Kandang Hewan di Kawasan Agrowisata BBI - Rehab Gedung UPTD RPHM Jumlah

Realisasi

Anggaran

Realisasi

TA 2014

TA 2014

TA 2013

(Rp)

(Rp)

(Rp)

49.500.000

49.500.000

148.770.000 6.302.306.800

6.610.508.000

2.715.982.000

Jumlah realisasi belanja modal gedung dan bangunan dalam tahun 2014 mencapai 95,34 % dari yang dianggarkan.

7. Belanja Jalan, Irigasi

185.822.050

186.600.000

343.533.000

dan Jaringan Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam tahun anggaran 2014 dan 2013, berupa belanja berikut: - Pengadaan Jaringan

68.600.000

68.600.000

29.934.000

30.000.000

9.751.500

10.000.000

77.536.550

78.000.000

-

-

air bersih di SPT Air Runding/BPPMT - Pengadaan Tower Air di UPTD RPHM - Instalasi Listrik di tempat Pelatihan Ternak Kambing dan Domba - Instalasi Listrik di UPTD BLKKH - Pengadaan Jaringan

77.660.000

Air bersih di ITC Payakumbuh


60


No

Perkiraan

Realisasi

Anggaran

Realisasi

TA 2014

TA 2014

TA 2013

(Rp)

(Rp)

(Rp)

- Pengadaan jaringan

-

-

46.387.000

-

-

121.198.000

-

-

70.733.000

-

-

27.555.000

185.822.050

186.600.000

343.533.000

air bersih di RPH Payakumbuh - Pengadaan Instalasi Listrik di UPTD RPHM Payakumbuh - Pengadaan Instalasi Listrik di ITC Payakumbuh - Pengadaan Instalasi Pipa Angin di UPTD RPH Payakumbuh

Jumlah realisasi belanja

modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam tahun 2014

mencapai 99,58 % dari yang dianggarkan.

8. Belanja Aset Tetap

588.500.000

644.890.000

222.700.000

Lainnya Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja aset tetap lainnya dalam tahun anggaran 2013 berupa belanja berikut: - Buku 522 expl. - Hewan Ternak 186

35.000.000

35.000.000

-

553.500.000

609.890.000

222.700.000

588.500.000

644.890.000

222.700.000

ekor Jumlah

Jumlah realisasi belanja modal aset tetap lainnya pada tahun 2014 mencapai 91,26 % dari jumlah yang dianggarkan.


61

Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat 5.2. Penjelasan Pos-pos Neraca

No

Perkiraan

1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Tahun 2014

Tahun 2013

(Rp)

(Rp)

22.310,00

31.167,00

Jumlah tersebut merupakan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2014 dan 2013, berupa saldo UYHD , pungutan pajak dan dana fihak ketiga lainnya pada Bendahara Pengeluaran yang masih belum disetorkan ke kas negara. Sisa UYHD Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat tahun 2014 telah di setor ke kas daerah sejumlah Rp. 507.473.982,- tanggal 31 Desember 2014. Terdapat jasa giro pada rekening UPTD BPPMT dengan jumlah Rp. 22.310,-. Jasa giro tersebut telah disetor ke kas daerah pada tanggal 24 Maret 2015.

2. Kas di Bendahara Penerima

0,00

0,00

Jumlah tersebut merupakan Saldo Kas di Bendahara Penerima per 31 Desember 2014 dan 2013. Tidak terdapat kas di bendahara penerima per 31 Desember 2014 dan 2013. Seluruh penerimaan pendapatan tahun 2014 telah disetorkan ke kas daerah.

3. Piutang Retribusi

0,00

0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2014 dan 2013. Tidak terdapat Piutang Retribusi per 31 Desember 2014 dan 2013. Seluruh penerimaan retribusi tahun 2014 telah disetorkan ke kas daerah.

4. Persediaan

631.289.692,00

253.536.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2014 dan 2013, yang terdiri dari : - Alat Tulis Kantor

- Alat Kebersihan - Barang Cetakan - obat, bahan kimia, lab. Laporan Keuangan Tahun 2014

4.062.000 512.500 3.540.000 285.701.192

7.458.500,00 2.731.500,00 1.702.500,00 86.796.000 62


No

Perkiraan

- Alat Listrik - Hewan Ternak - Bibit Ternak - Barang Laboratorium Pakai Habis Jumlah

Tahun 2014

Tahun 2013

(Rp)

(Rp)

1.827.000 199.000.000 87.000.000 49.647.000

2.097.500,00 99.500.000,00 4.800.000,00 48.450.000,00

631.289.692,00

253.536.000,00

Rincian per jenis persediaan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran laporan keuangan ini nomor 9.

5. Invs. Non Permanen Lainnya

3.251.672.188,00

3.251.672.188,00

Jumlah tersebut merupakan nilai investasi non permanen lainnya per 31 Desember 2014

Dana Bergulir diragukan tertagih

2.365.708.335

Saldo awal 1 Januari 2014

2.406.468.435

2.406.468.435

Pengembalian Anita

3.300.000

Suhendri

4.331.200

Yubir

2.802.000

Jalinas

200.000

Elviati

100.000

M. Sudirman

100.000

Faizul

200.000

Dodi Saputra

100.000

Zulkifli

550.000

Usman Budi

1.200.000

Kambarudin

500.000

Marsudi Laporan Keuangan Tahun 2014

4.999.900 63


No

Perkiraan

Ambo

Tahun 2014

Tahun 2013

(Rp)

(Rp)

492.000

Martias

1.000.000

Taufik

1.000.000

Taufik Hidayat

500.000

Syabri

8.000.000

Hermansyah

1.500.000

Irsal

300.000

Syahril

100.000

Eli Daswar

435.000

Pujiatmi

250.000

BT

8.500.000 40.760.100

Jumlah tersebut merupakan nilai Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2014 dan 2013 yang diragukan tertagih dengan rincian sebagai berikut:

Aging Schedule

Jumlah Dana Bergulir diragukan tertagih

< 1 Tahun

-

1 Tahun

-

2 Tahun 3 Tahun

570.940.000,00

572.117.000,00

4 Tahun

98.688.000,00

107.188.000,00

5 Tahun

216.770.710,00

216.970.710,00

6 Tahun

277.199.300,00

284.999.200,00

7 Tahun

-

8 Tahun

728.210.000,00

746.862.000,00

9 Tahun

122.927.900,00

122.927.900,00

10 Tahun

350.972.425,00

355.403.625,00

> 10 Tahun Laporan Keuangan Tahun 2014

64


No

Perkiraan

Jumlah

Tahun 2014

Tahun 2013

(Rp)

(Rp)

2.365.708.335,00

2.406.468.435,00

Aging schedule investasi non permanen lainnya per nasabah lihat lampiran nomor 25. Disalurkan

melalui

Linkage

885.963.853

845.203.753,00

Program Jumlah tersebut merupakan nilai investasi non permanen lainnya yang disalurkan kembali melalui Linkage Program Bank Nagari. Saldo awal 1 Januari 2014 Penyetoran ke Linkage Saldo Akhir dana pada program

845.203.753,00

837.695.753,00

40.760.100,00

7.508.000,00

885.963.853,00

845.203.753,00

74.589.037.050,00

66.090.536.900,00

28.950.886.001,00

28.950.886.000,00

linkage 31 Desember 2014

III Aset Tetap 6. Tanah

SALDO AWAL (AUDITED 31 DES 2013)

28.950.886.000,00

MUTASI TAMBAH

1,00

Koreksi BPK tahun 2014

1,00

MUTASI KURANG

0,00

Reklas ke Gedung dan Bangunan

0,00

SALDO PER 31 DES 2014

Jumlah tersebut merupakan nilai

28.950.886.001,00

tanah yang dimiliki atau dikuasai Dinas

Peternakan Sumatera Barat pada posisi 31 Desember 2014 dan 2013. Terdapat koreksi BPK pada tahun 2014 berupa sebidang tanah yang terdapat di UPTD BIB Tuah Sakato yang belum ada nilainya sehingga dicatat dengan nilai Rp. 1,- . untuk tahun 2015 akan dilakukan appraisal. Laporan Keuangan Tahun 2014

65


No

Perkiraan

7. Peralatan dan Mesin

Tahun 2014

Tahun 2013

(Rp)

(Rp)

9.031.449.149,00

7.467.306.450,00

Jumlah tersebut merupakan nilai peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai Dinas Peternakan Sumatera Barat pada posisi 31 Desember 2014 dan 2013.


7.467.306.450

MUTASI TAMBAH

1.861.269.700

 Belanja Modal 2014

1.824.569.700

- Alat-alat angkutan darat bermotor 2 Unit - Alat-alat Inventaris lainnya  Reklas dari gedung dan

54.000.000 1.770.569.700 36.700.000

bangunan MUTASI KURANG

297.127.001

 B. Modal yg tdk dikapitalisir

144.715.000

- Sabit 6 buah - Batu Asahan 2 buah - Cangkul 6 buah - Skop Garu

240.000 30.000 240.000 90.000

- Hand Sprayer

250.000

- Gorden 220 m

58.300.000 58.300.000

- Gorden 157 m

85.565.000

 Reklas ke Gedung Bangunan

89.937.000

 Reklas ke Aset Lainnya

62.475.001

Saldo Per 31 Desember 2014

9.031.449.149

Mutasi tambah untuk Aset Tetap peralatan dan mesin bersumber dari belanja


66


No

Perkiraan

Tahun 2014

Tahun 2013

(Rp)

(Rp)

modal peralatan dan mesin selama tahun 2014 terdiri dari Angkutan Darat Tidak Bermotor dan Inventaris. Sedangkan mutasi kurang bersumber dari belanja modal yang tidak dikapitalisir karena nilai belanja modal tersebut tidak mencapai batas kapitalisasi yang diperkenankan yaitu kurang dari Rp. 300.000,00, dan termasuk belanja bahan yang gampang rusak. Jumlah belanja tersebut adalah sebanyak Rp. 144.715.000,00. Selengkapnya dapat dilihat pada lampiran nomor 15. Mutasi kurang lainnya dengan jumlah Rp. 62.475.001,- adalah reklas ke Aset lainnya karena peralatan mesin tersebut dalam keadaan rusak berat dan sudah diusulkan untuk penghapusan dan Rp. 89.937.000

reklas ke gedung bangunan.

Selengkapnya dapat dilihat pada lampiran no. 17. Dan lampiran lainnya no. 27

8 Gedung & Bangunan

35.065.915.900,00

Jumlah tersebut merupakan nilai

28.524.550.050,00

gedung dan bangunan yang dimiliki atau

dikuasai Dinas Peternakan Sumatera Barat pada posisi 31 Desember 2014 dan 2013. SALDO AWAL (AUDITED 31

28.524.550.050,00

DES 2013) MUTASI TAMBAH

6.578.065.850,00

Belanja Modal 2014

6.302.306.800,00

Reklas dari peralatan dan mesin Reklas dari Jalan, Irigasi dan

89.937.000,00 185.822.050,00

Jaringan MUTASI KURANG

36.700.000,00

Reklas ke Peralatan dan mesin

36.700.000,00



35.065.915.900,00

67


No

Perkiraan

Tahun 2014

Tahun 2013

(Rp)

(Rp)

Mutasi tambah dari gedung dan bangunan ini berasal dari belanja modal tahun 2014 berjumlah Rp. 6.302.306.800,00 terdiri dari : Gedung Kantor

:

3.162.085.000

Gedung Rumah Dinas/rehab

:

403.482.000

Atap, Parkir, Garase, Pagar

:

877.416.500

Rehab Gedung

:

313.040.300

Interior Gedung Kantor

:

223.140.000

Lantai Pekarangan

:

847.965.000

Rumah Jaga

:

54.780.000

Gudang Kantor

:

124.100.000

Sarana/Prasarana Gedung

:

76.752.000

:

219.546.000

Pertemuan Kandang hewan/rehab kandang

Mutasi tambah gedung lainnya adalah reklas dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa Plang Nama dengan jumlah Rp. 89.937.000,00 dengan rincian sebagai berikut: -

Plang nama UPTD RPHM : Rp. 49.937.000,-

-

Plang nama UPTD BLKKH : Rp. 10.000.000,-

-

Besi Pengaman pada UPTD BLKKH : Rp. 30.000.000,-

dan reklas dari Jalan, irigasi dan Jaringan dengan jumlah Rp. 185.822.050,-, dengan rincian sebagai berikut: -

Jaringan air bersih di UPTD BPPMT/Air Runding : Rp. 68.600.000,-

-

Tower Air di UPTD RPHM : Rp. 29.934.000,-

-

Instalasi listrik di UPTD BLKKH : Rp. 77.536.550,-

-

Jaringan listrik di Tempat Pelatihan Ternak Kambing : Rp. 9.751.500,-


68


No

Perkiraan

Tahun 2014

Tahun 2013

(Rp)

(Rp)

Nilai dari reklas Aset Tetap Jalan dan Jaringan tersebut menambah ke Gedung Bangunan dimana Jaringan tersebut dimanfaatkan. Mutasi kurang dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan ini adalah karena reklas ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin dengan jumlah Rp. 36.700.000,- berupa: -

AC : Rp. 15.000.000,-

-

Sofa : Rp. 21.700.000,-

(Rincian selengkapnya dapat dilihat pada lampiran nomor 10)

9. Jalan, Irigasi dan Jaringan

0,00

0,00

Jumlah tersebut merupakan nilai sarana jalan, irigasi dan jaringan yang dimiliki atau dikuasai Dinas Peternakan Sumatera Barat pada posisi 31 Desember 2014 dan 2013.


0,00

MUTASI TAMBAH

185.822.050,00

Belanja Modal 2014

185.822.050,00

MUTASI KURANG

185.822.050,00

Reklas ke Gedung dan Bangunan

185.822.050,00


0,00

Mutasi tambah dari Jalan, Jembatan, Irigasi dan jaringan seluruhnya berasal dari belanja modal tahun 2014 yaitu sejumlah Rp. 185.822.050,00,- yaitu Jaringan air bersih di UPTD BPPMT/Air Runding, Tower Air di UPTD RPHM, Instalasi listrik di UPTD BLKKH, Jaringan listrik di Tempat Pelatihan Ternak Kambing. Mutasi kurang pada Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2014 adalah karena di reklas ke Aset tetap gedung dan bangunan sejumlah Rp. 185.822.050,00, hal ini


69


No

Perkiraan

Tahun 2014

Tahun 2013

(Rp)

(Rp)

sesuai dengan peruntukan pembangunan jaringan tersebut yang dimanfaatkan pada gedung kantor dan lingkungan kantor. (Rincian selengkapnya dapat dilihat pada lampiran nomor 10

10. Aset Tetap Lainnya

1.540.786.000,00

1.147.794.400,00

Jumlah tersebut merupakan nilai aset tetap lainnya yang dimiliki atau dikuasai Dinas Peternakan Sumatera Barat pada posisi 31 Desember 2014 dan 2013. SALDO AWAL (AUDITED 31

1.147.794.400,00

DES 2014) MUTASI TAMBAH

588.500.000,00

- Belanja Modal 2014

588.500.000,00

MUTASI KURANG

195.508.400,00


1.540.786.000,00

Mutasi tambah aset tetap lainnya ini berasal dari belanja modal tahun 2014 berupa pembelian ternak ayam di UPTD BPPMT sebanyak 125 ekor dengan jumlah Rp. 11.250.000,-, sapi hasil ET di BIB Tuah Sakato sebanyak 6 ekor sejumlah Rp. 116.500.000,-, sapi perah di BBI Lubuk Minturun sebanyak 5 ekor dengan jumlah Rp. 109.750.000,-. Bibit sapi bali di BPPMT sebanyak 20 ekor dengan jumlah Rp. 178.000.000,- bibit kambing di BPPMT sebanyak 30 ekor dengan jumlah Rp. 138.000.000,-. dan pembelian buku untuk perpustakaan sebanyak 522 exemplar dengan jumlah Rp. 35.000.000,-. Untuk mutasi kurang dengan jumlah Rp. 195.508.400,- adalah reklas ke Aset lainnya karena ternak tersebut ada yang afkir dan sudah diusulkan untuk penghapusan. Selengkapnya dapat dilihat pada lampiran nomor 10.

11

Aset Dalam Penelusuran


0,00

0,00

70


No

Perkiraan

Tahun 2014

Tahun 2013

(Rp)

(Rp)

Tidak terdapat aset dalam penelusuran per 31 Desember 2014.

Aset Tidak Bermanfaat

0,00

0,00

Aset yang sudah rusak berat dan ternak yang sudah afkir, pada tahun 2014 diusulkan untuk penghapusan, aset tersebut dengan jumlah Rp. 257.983.401,- di reklas ke Aset Tidak Bermanfaat. Aset tidak bermanfaat tersebut sudah keluar SK penghapusannya dengan nomor 030-613-2014 tanggal 8-08-2014. Mutasi kurang aset yang tidak bermanfaat yang sudah ada SK penghapusan tersebut selengkapnya dapat dilihat dalam lampiran nomor 27.

12

Utang Perhit. Fihak Ketiga

0,00

0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) pada posisi per 31 Desember 2014 dan 2013. Tidak terdapat Utang PFK pada Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat karena seluruh penerimaan pajak tahun 2014 dan 2013 telah disetor ke kantor pajak. Terdiri dari: - Telepon

1.200.498,00

2.685.280,00

- Air

4.750.890,00

1.308.900,00

29.696.390,00

19.331.719,00

(52.610.435.662,45)

(43.659.510.030,00)

- Listrik

13

Surplus/Defisit

Jumlah tersebut merupakan selisih lebih / (kurang) antara realisasi penerimaan dengan pengeluaran anggaran selama tahun 2014 dan 2013.

14

Cadangan Persediaan

631.289.692,00

253.536.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Cadangan Persediaan per 31 Desember 2014 dan


71


No

Perkiraan

Tahun 2014

Tahun 2013

(Rp)

(Rp)

2013. Cadangan persediaan ini merupakan pasangan

dari perkiraan/rekening

persediaan pada pos aset lancar.

15

Dana yang Disediakan untuk

35.647.778,00

23.325.899,00

pembayaran utang jk. Pendek Jumlah tersebut merupakan dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek oleh Dinas Peternakan Sumatera Barat per 31 Desember 2014 dan 2013.

16

Diinvestasikan dalam Investasi

885.963.853,00

845.203.753,00

Jk. Panjang Jumlah

tersebut

merupakan

dana

bergulir

di

kelompok

peternak

dan

pengembaliannya di Rekening Dinas Peternakan Propinsi Sumatera Barat tahun 2014 dan 2013.

17

Diinvestasikan

dalam

Aset

74.589.037.050,00

66.090.536.900,00

Tetap Jumlah tersebut merupakan nilai kekayaan bersih Dinas Peternakan Sumatera Barat yang tertanam dalam aset tetap per 31 Desember 2014 dan 2013 berupa ; - Aset Tetap Tanah

28.950.886.001,00

28.950.886.000,00

- AT. Peralatan dan Mesin

9.031.449.149,00

7.467.306.450,00

- AT. Gedung & Bangunan

35.065.915.900,00

28.524.550.050,00

0,00

0,00

1.540.786.000,00

1.147.794.400,00

74.589.037.050,00

66.090.536.900,00

- AT. Jalan, Irigasi dan Jaringan - Aset Tetap Lainnya

Jumlah


72


No

18

Perkiraan

Diinvest. dlm Aset Lainnya

Tahun 2014

Tahun 2013

(Rp)

(Rp)

0,00

0,00

Jumlah tersebut merupakan nilai aset lainnya tahun 2014 dan 2013.

19

R/K PPKD

52.610.435.662,45

43.659.510.030,00

Jumlah tersebut merupakan nilai RK PPKD tahun 2014 dan 2013 dengan rincian sebagai berikut: R/K (M) PPKD

(932.389.754,55)

(692.076.750,00)

Jumlah tersebut merupakan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2014 dan 2013. R/K (K) PPKD

53.542.825.417,00

44.351.586.780,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi penarikan dana selama tahun 2014 dan 2013


73


BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Dasar Hukum Pembentukan Struktur organisasi Dinas Peternakan Propinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 4 Tahun 2008.

6.2 Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dengan mengadopsi TUPOKSI berdasarkan Perda No. 4 tahun 2008 maka layanan yang diberikan oleh Dinas Peternakan Propinsi Sumatera Barat adalah pelayanan di Bidang Kesekretariatan (Kelembagaan dan Keorganisasian), Bidang Bina Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner, Bidang Bina Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil, Bidang Bina Produksi Peternakan, dan Bidang Penyuluhan dan Pengelolaan Kawasan.

6.3 Struktur Organisasi Sesuai dengan Pergub. No. 77 tahun 2008, struktur organisasi pada Dinas Peternakan Propinsi Sumatera Barat terdiri dari: a. Kepala Dinas b. Sekretariat, terdiri dari: 1.

Sub Bagian Umum dan kepegawaian

2.

Sub Bagian Keuangan

3.

Sub Bagian Program

c. Bidang Bina Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner, terdiri dari: 1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan 2. Seksi Pelayanan Medik dan Pengawasan Obat Hewan 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner d. Bidang Bina Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil, terdiri dari: 1. Seksi Permodalan Investasi dan Perizinan 2. Seksi Formasi, Promosi dan Pengembangan Usaha


74

Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat 3. Seksi Pasca Panen Pengolahan Hasil dan Standarisasi

e. Bidang Bina Produksi Peternakan, terdiri dari: 1. Seksi Pakan Ternak 2. Seksi Pebibitan 3. Seksi Penyebaran dan Pengembangan f. Bidang Penyuluhan dan Pengelolaan Kawasan, terdiri dari: 1. Seksi Penyuluhan dan Pelatihan 2. Seksi Pengelolaan Kawasan Peternakan 3. Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri dari: 1. UPTD BLKKH, lokasi di Dinas Peternakan Propinsi Sumatera Barat 2. UPTD BIB Tuah Sakato, lokasi di Payakumbuh 3. UPTD BPPMT, lokasi di Simp. IV Pasaman Barat 4. UPTD RPH Modern Payakumbuh h. Kelompok Jabatan Fungsional

6.4 Sumber Daya Aparatur 

Jumlah pegawai Dinas Peternakan Propinsi Sumatera Barat: 155 orang



Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin: Jenis kelamin Laki-laki

85

Perempuan

70

Jumlah 

Jumlah

155 orang

Jumlah pegawai berdasarkan per golongan: Golongan

Jumlah

Gol. I

5 orang

Gol. II

44 orang

Gol. III

84 orang

Gol. IV

22 orang


75

Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat Jumlah 

Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan Jenis Pendidikan

Jumlah

Magister

9 orang

Sarjana

68 orang

Diploma III

7 orang

SLTA

57 orang

SLTP

7 orang

SD

7 orang Jumlah



155 orang

155 orang

Jumlah pegawai berdasarkan jabatan struktural Eselon

Jumlah

Eselon II

1 orang

Eselon III

9 orang

Eselon IV

27 orang

Jabatan Fungsional Umum Jabatan Fungsional Teknis Jumlah

109 orang 9 orang 155 orang

6.5 Visi Misi Dalam membangun peternakan di Sumatera Barat diperlukan adanya arah cita-cita yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun. Rumusan visi Dinas Peternakan Propinsi Sumatera Barat adalah: SUMBAR sebagai Sentra Pengembangan Ternak Unggul untuk memperkuat Ketahanan Pangan Hewani dan kesejahteraan Masyarakat Peternakan. Misi


76

Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat Untuk mewujudkan visi Dinas Peternakan Propinsi Sumatera Barat perlu ditetapkan misi yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Rumusan misi tersebut adalah sebagai berikut: 1. Mengembangkan kawasan utama ternak unggul yang ditetapkan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat. 2. Meningkatkan produksi ternak dan konsumsi pangan asal hewan di Sumatera Barat 3. Mendukung terciptanya sistem produksi dan distribusi pangan asal hewan yang efisien dengan kualitas yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) secara berkelanjutan. 4. Meningkatkan pendapatan masyarakat peternakan 5. Meningkatkan sarana dan prasarana pengembangan peternakan 6. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia masyarakat peternakan 7. Mengembangkan kelembagaan sosial dan ekonomi peternakan 8. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) dalam bidang peternakan

6.6 Strategi dan Kebijakan

Berikut ini adalah strategi dan kebijakan yang dirinci menurut misi rencana strategis pembangunan peternakan Sumatera Barat: 1.

Strategi dan Kebijakan untuk Misi 1 Misi 1: Mengembangkan kawasan utama ternak unggul yang ditetapkan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat

a. Strategi:. 1. Menyiapkan landasan hukum bagi kawasan pengembangan utama dan komoditas ternak unggulan propinsi, kabupaten, dan kota. 2. Pengembangan ternak unggul di kawasan utama berbasis kelompok 3. Penambahan populasi bibit dasar dari luar daerah/impor. 4. Penerapan identifikasi, standarisasi dan sertifikasi ternak unggul di masing-masing kawasan utama pengembangannya. 5. Penerapan good breeding practice (prosedur operasional standar untuk memproduksi bibit ternak unggul)


77

Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat 6. Pengaturan pemurniaan dan persilangan ternak unggul di kawasan utama pengembangannya 7. Penerapan bioteknologi reproduksi ternak

b. Kebijakan: 1. Menetapkan kawasan-kawasan utama pengembangan ternak unggul Propinsi/Kabupaten/Kota melalui SK Gubernur/Bupati/Walikota 2. Mengembangkan usaha peternakan dengan pendekatan kewilayahan dan peningkatan nilai tambah dengan mengembangkan cluster agroindustri dalam konsep pengembangan agribisnis. 3. Pengendalian impor untuk meningkatkan daya saing ternak lokal 4. Mengembangkan Rumpun ternak di kawasan pengembangan ternak unggul yang secara empiris sesuai dengan kondisi teknis, ekonomis dan sosial budaya. 5. Melakukan sertifikasi pada ternak unggul 6. Pengetatan pelarangan pemotongan betina produktif untuk sapi dan kerbau. 7. Mengatur pendistribusian semen beku baik yang diproduksi BIBD maupun BIB Nasional sehingga program pemurnian dan persilangan berjalan dengan baik dan benar. 2. Strategi dan kebijakan untuk Misi 2:

Misi 2 : Meningkatkan produksi ternak dan konsumsi pangan asal hewan di Sumatera Barat a. Strategi: 1. 2. 3. 4.

Peningkatan kinerja program/kegiatan Inseminasi Buatan Drooping pejantan unggul ke daerah-daerah yang tak terjangkau IB Pengentasan gangguan reproduksi pada ternak Penerapan vaksinasi massal terhadap penyakit-penyakit menular yang berbahaya pada ternak 5. Penyebarluasan informasi tentang pentingnya pangan hewani untuk kesehatan dan kecerdasan 6. Peningkatan efisiensi teknis dan ekonomis usaha-usaha peternakan b. Kebijakan: 1. Membangun sistem ketahanan pangan domestik dalam konteks peningkatan kemampuan produksi, distribusi, dan konsumsi yang berbasis nagari/desa/kelurahan dan integrasi dengan kerjasama nagari/desa/kelurahan, kabupaten, propinsi tetangga, dan nasional. 2. Mengembangkan sistem dukungan dan pelayanan pemerintah dan swasta untuk sektor peternakan guna meningkatkan skala usaha dan nilai tukar usaha peternakan; Laporan Keuangan Tahun 2014

78

Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat 3. Meningkatkan produksi dan produktivitas peternakan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan daerah dan untuk memenuhi permintaan pasar di daerah lain 4. Membangun kesadaran gizi masyarakat 3. Strategi dan Kebijakan untuk Misi 3

Misi 3 : Mendukung terciptanya sistem produksi dan distribusi pangan asal hewan yang efisien dengan kualitas yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) secara berkelanjutan.

a. Strategi 1. Memperpendek rantai pemasaran produk-produk peternakan 2. Peningkatan pengawasan keamanan pangan hewani oleh instansi terkait 3. Meningkatkan sinergitas antara peternak dengan pengusaha peternakan dengan prinsip saling menguntungkan b. Kebijakan: 1. Mengembangkan usaha peternakan yang terintegrasi dengan komodoti lain, berbentuk cluster dan menggunakan pendekatan agribisnis 2. Memperkuat sistem pemasaran dan manajemen usaha untuk mengelola resiko usaha peternakan dan mendukung pengembangan agroindustri peternakan di perdesaan; 3. Melakukan kontrol terhadap sistem produksi, pengolahan dan pemasaran hasil ternak

4. Strategi dan Kebijakan untuk Misi 4

Misi 4 : Meningkatkan pendapatan masyarakat peternakan

a. Strategi: 1. Meningkatkan produktivitas ternak 2. Penetapan kebijakan harga yang menguntungkan peternak


79

Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat b. Kebijakan: 1. Mengoptimalkan produksi usaha peternakan 2. Menjaga stabilitas harga produk peternakan 3. Meningkatkan kemampuan/kualitas SDM pelaku usaha peternakan sehingga handal dalam pelaksanaan usaha dan memiliki daya saing 4. Mengembangkan kemitraan investasi dan kapasitas kelembagaan dalam usaha peternakan, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil peternakan. 5. Memperkuat sistem pemasaran produk peternakan 5. Strategi dan Kebijakan untuk Misi 5

Misi 5 : Meningkatkan sarana dan prasarana pengembangan peternakan

a. Strategi: 1. 2. 3. 4.

Merevitalisasi sarana prasarana peternakan yang ada di Sumatera Barat Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur peternakan Melengkapi sarana peternakan dengan peralatan yang cukup Membangun sarana produksi peternakan sesuai kebutuhan pada daerah/kawasan peternakan.

b. Kebijakan: 1. Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pengembangan kawasan utama ternak unggul. 2. Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pengembangan produksi peternakan 3. Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan

6. Strategi dan Kebijakan untuk Misi 6 Misi 6 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia masyarakat peternakan

a. Strategi: 1. Melakukan penyuluhan secara terstruktur kepada masayarakat peternakan


80

Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat 2. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepada aparatur pemerintahan di bidang peternakan 3. Merekrut tenaga penyuluh khusus bidang peternakan b. Kebijakan: 1. Meningkatkan kemampuan/kualitas SDM pelaku usaha peternakan, sehingga handal dalam pelaksanaan usaha dan memiliki daya saing 2. Meningkatkan kemampuan/kualitas SDM aparatur di bidang peternakan sehingga handal dalam pengelolaan pembangunan peternakan 7. Strategi dan Kebijakan untuk Misi 7

Misi 7 : Mengembangkan kelembagaan sosial dan ekonomi peternakan

a. Strategi: 1. Menumbuhkembangkan kelompok peternak baik dikawasan utama maupun diluar kawasan utama pengembangan ternak unggul 2. Memperkuat kelembagaan asosiasi-asosiasi peternakan menjadi organisasi yang profesional 3. Meningkatkan peran Lembaga keuangan mikro agribisnis dalam pengembangan peternakan b. Kebijakan: 1. Merevitalisasi sistem kelembagaan peternakan, sehingga relevan dengan kebutuhan perbaikan kapasitas peternak. 2. Menciptakan sistem pasar yang transparan 3. Mengembangkan lembaga pembiayaan usaha peternakan

8. Strategi dan Kebijakan untuk Misi 8:

Misi 8 : Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) dalam bidang peternakan

a. Strategi: Laporan Keuangan Tahun 2014

81

Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat 1. Melakukan transfer IPTEKS dari perguruan tinggi/lembaga penelitian kepada masyarakat peternak melalui penyuluh khusus peternakan 2. Melakukan kerjasama dengan media cetak dan elektronik dalam mensosialisasikan IPTEKS kepada masyarakat. b. Kebijakan 1. Memberdayakan peternak untuk penerapan teknologi dan informasi peternakan 2. Memberdayakan aparatur di bidang peternakan untuk penyebarluasan teknologi dan informasi peternakan 3. Meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan industriindustri yang bergerak di bidang peternakan 4. Meningkatkan ekshibisi hasil usaha peternakan 6.6 Rencana Program dan Kegiatan Pada Dinas Peternakan

Rencana Program dan Kegiatan Pada Dinas Peternakan, terdiri atas: 1. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Peternakan (KSP) 2. Pengingkatan Produksi, produktifitas dan Mutu dan keamanan Produk Peternakan secara berkesinambungan. 3. Peningkatan ketahanan dan Keamanan Pangan Asal Hewan. 4. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 5. Program terpadu Kesejahteraan Peternak 6. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Peternakan 7. Peningkatan kualitas Kelembagaan dan SDM Pelaku Peternakan 8. Pemberdayaan Penyuluh Peternakan 9. Program Pengembangan Kelembagaan Sosial dan Ekonomi Peternakan 10. Pengembangan Teknologi dan Informasi Peternakan

Padang,

Januari 2015

KEPALA DINAS PETERNAKAN PROPINSI SUMATERA BARAT

Drh. ERINALDI, MM Pembina Tk. I NIP. 19641111 199103 1 006


82



83



84



85

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents