Bab I PENDAHULUAN Kondisi Umum Capaian Nasional

Bab I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum 1.1.1. Capaian Nasional 2004-2009 Sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, penduduk Indonesia berkembang dengan cepat. Pada awal kemerdekaan, penduduk Indonesia hanya 73,3 juta, tetapi 64 tahun kemudian, pada tahun 2009, jumlahnya meningkat lebih dari tiga kali lipat menjadi 231 juta. Dalam rangka menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, pada tahun 2007 pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Visi RPJPN 2005-2025 adalah Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur yang ditandai antara lain dengan berkurangnya tingkat kemiskinan dan pengangguran pada tahun 2025 mencapai di bawah 5 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Pada tahun 2009, sebagai akhir pembangunan lima tahun pertama dalam tahapan RPJPN 2005-2025, kesejahteraan bangsa Indonesia telah meningkat secara nyata. Pendapatan per kapita yang pada tahun 2004 sebesar US$1.185,6, meningkat menjadi US$2.271,2 pada tahun 2008. Human Development Index (HDI) Indonesia (UNHDR 2005-2008), meningkat tajam dari 0,697 pada tahun 2003, menjadi 0,726 pada tahun 2006, yang berarti pendidikan, kesehatan dan ekonomi bangsa Indonesia telah membaik. Angka kemiskinan dan pengangguran cenderung menurun setiap tahunnya. Jika pada tahun 2004 tingkat kemiskinan 16,7%, pada tahun 2009 turun menjadi 14,1% (32,53 juta jiwa), sementara tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2004 sebesar 10,1%, pada tahun 2009 turun menjadi 8,1% (BPS, Februari 2009). Dilain pihak, peningkatan kesejahteraan rakyat tersebut belum cukup mengantarkan bangsa Indonesia pada tingkatan kemandirian dan daya saing yang kuat dalam tata pergaulan kehidupan dunia. Beberapa faktor penyebab rendahnya kemandirian dan daya saing adalah jumlah kemiskinan dan pengangguran masih cukup tinggi. Selain itu, rata-rata lama sekolah bangsa Indonesia hanya 7,4 tahun, angka kematian bayi 26,9 per seribu kelahiran hidup (2007), sedang angka kematian ibu melahirkan 228 per seratus ribu ibu melahirkan (2007), danGender-related Development Index (GDI), juga terlihat adanya ketidak-setaraan gender antara penduduk laki-laki dan perempuan. Indonesia dalam beberapa waktu terakhir ini juga sering mengalami bencana baik bencana alam maupun bencana sosial yang banyak menimbulkan korban waktu, harta benda, dan bahkan nyawa, serta meninggalkan Renstra Kementerian Kesra 2010-2014-Revisi

1 dari 33

penderitaan dan trauma bagi warga dan masyarakat yang mengalaminya. Sehubungan dengan itu, pembangunan kesejahteraan rakyat perlu terus ditingkatkan agar mampu mencapai sasaran Millenium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015, dan juga sasaran RPJPN pada tahun 2025. Peningkatan daya saing bangsa Indonesia yang menjadi misi kedua RPJPN 2005-2025, sejauh ini sudah ada perbaikan yang menurut World Economic Forum (WEF), Global Competitiveness Index (GCI) Indonesia pada tahun 2004 sebesar 3,72 meningkat menjadi 4,25 pada tahun 2008, namun Indonesia masih berada pada ranking 55 dari 134 negara. Pada tahap ini, Indonesia dikategorikan masih berada pada kelompok negara Stage 1: key driven, yaitu suatu kondisi yang berada pada taraf awal tingkat keunggulan kompetitif, yang didukung oleh faktor-faktor dasar (institusi, infrastruktur, stabilitas makro ekonomi, kesehatan dan pendidikan dasar) yang masih rendah. Peningkatan daya saing harus terus diupayakan agar bangsa Indonesia mencapai Stage 2: efficiency driven, yang ditandai oleh proses produksi barang dan jasa yang semakin efisien dan kualitas produk yang semakin baik, dan selanjutnya mencapai posisi yang tertinggi yaitu Stage 3: innovation driven, yaitu suatu tahapan di mana bangsa Indonesia telah mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia, karena memiliki kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang baru, berkualitas dan unik. Daya saing adalah suatu hal yang sangat penting, karena dengan itu bangsa Indonesia akan mampu membangun perekonomiannya, dan perekonomian yang kuat adalah pilar yang penting bagi kemandirian suatu bangsa, dan membuatnya mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain di dunia.

1.1.2. Capaian Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat 2004-2009 Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat periode 2004-2009, sasaran yang ingin dicapai adalah :”Terwujudnya koordinasi yang efektif dan efisien dalam perencanaan dan penyusunan pelaksanaan kebijakan, pengendalian penyelenggaraan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan”. Proses evaluasi terhadap pencapaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selama kurun lima tahun terakhir didasarkan pada sasaran tersebut. Adapun program yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan sasaran yaitu : Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan : a. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran. 1) Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 yang selanjutnya disempurnakan melalui Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Esensi penyempurnaan dari Perpres tersebut adalah sebagai upaya sinergi Renstra Kementerian Kesra 2010-2014-Revisi

2 dari 33

program penanggulangan kemiskinan di bawah koordinasi TKPK baik di tingkat pusat dan daerah serta mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja. 2) Harmonisasi dan sinergi program dan anggaran penanggulangan kemiskinan di tingkat pusat yang diterjemahkan dalam 3 (tiga) klaster program penanggulangan kemiskinan, yaitu : Klaster Bantuan dan Perlindungan Sosial; Klaster Pemberdayaan Masyarakat/PNPM Mandiri; dan Klaster Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil. b. Koordinasi Bidang Perlindungan Sosial. Persamaan persepsi tentang sistem perlindungan sosial yang diamanahkan oleh UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional telah dibangun melalui Rakernas I SJSN (Maret 2006). UU SJSN merupakan pelaksanaan dari amanat UUD 1945 Pasal 28H dan Pasal 34 ayat 2 untuk memberikan perlindungan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pada Rakernas II (2008) dirumuskan sejumlah rancangan peraturan sebagai upaya sinkronisasi penyelenggaraan Program Jaminan Sosial di Indonesia. Adapun yang disinkronisasi adalah Program Jaminan Sosial, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Peraturan Perundangan dan Kepesertaan. c.

Koordinasi Bidang Budaya. Mengkoordinasikan pelestarian budaya Indonesia sebagai warisan budaya bangsa Indonesia dan sebagai pembedaan karakter dengan bangsa lainnya yang menimbulkan kebanggaan, tetapi juga bermanfaat bagi Pembangunan Manusia Indonesia secara utuh. Di samping itu, warisan budaya bangsa juga memberikan manfaat ekonomi melalui sektor-sektor industri kreatif berbasis budaya. Adapun warisan budaya yang telah didaftarkan ke Badan Dunia (UNESCO) antara lain adalah : Candi Borobudur, Candi Prambanan, Situs Prasejarah Sangiran, Batik, Wayang, dan Keris. Salah satu usaha Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat bersama Departemen Kebudayaan dan Pariwisata untuk melindungi warisan budaya dan warisan alam Indonesia sebagai salah satu warisan dunia adalah mendapatkan pengakuan dari Badan-Badan Internasional dalam pelestarian kekayaan alam dan budaya Indonesia. Warisan ini merupakan salah satu kekayaan bangsa yang sangat penting artinya bagi pengembangan sejarah, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta promosi pariwisata internasional. Sebagai komitmen Pemerintah terhadap perlindungan warisan dunia ini, maka diterbitkan : Keppres No. 26/1989 tentang Pengesahan Convention Concerning the Protecting of the World Cultural and Narural Heritage; UU No. 5/1992 tentang Benda Cagar Budaya beserta perangkat hukum dibawahnya (Peraturan Presiden, Keputusan Menteri, dan lain lain); dan UU No. 4/1982 tentang KetentuanKetentuan Pokok Pengelolaan Cagar Alam, dan UU No. 5/1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya.

Renstra Kementerian Kesra 2010-2014-Revisi

3 dari 33

Sebagai implementasi dari peraturan perundang-undangan tersebut, dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Perlindungan Warisan Dunia sejak 2004, dan sejak tahun 1990 Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat telah ditunjuk sebagai National Focal Point Pokja Warisan Dunia dengan tujuan melindungi dan melestarikan kekayaan alam dan keragaman budaya yang amat penting dan bernilai internasional bagi kesejahteraan umat manusia. d. Koordinasi Bidang Kehidupan Beragama. Kerukunan Umat Beragama Keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, dan menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agama perlu terus dipelihara dan ditingkatkan. Dalam rangka peningkatankerukunan, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat melakukan tiga upaya : (a) Melakukan rapat koordinasi bidang kerukunan umat beragama secara reguler di berbagai wilayah, (b) Bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh lintasagama dan masyarakat pada momen-momen perayaan keagamaan, (c) Mengikuti dialog antara tokoh agama pusat dan daerah yang dilaksanakan oleh Departemen Agama. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pemeliharaan kerukunan, mengidentifikasi masalahmasalah kerukunan dan merumuskan solusinya. Upaya di atas berhasil mengantisipasi dan melakukan tindakan preventif dalam mereduksi riakriak konflik. Pemeliharaan kerukunan umat beragama berhasil merumusan faktor yang dapat mempengaruhi kerukunan, yaitu faktor keagamaan dan non-keagamaan. Faktor keagamaan meliputi penyiaran agama, perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda, pendidikan agama, penodaan agama, pendirian rumah ibadat, perayaan hari besar keagamaan, kegiatan sempalan, dan pemakaman jenazah. Adapun faktor non-keagamaan meliputi kesenjangan ekonomi, kepentingan politik (praktis), konflik sosial dan budaya. Dialog Multikultural Dalam rangka menemukenali dan menyusun program pembinaan kerukunan dan keharmonisan antarkomponen bangsa, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan Dialog Multikultural untuk Membina Kerukunan Antar Umat Beragama di Berbagai Daerah. Dialog juga bertujuanmenumbuhkembangkan wawasan multikulturalpara pemuka agama, merevitalisasi kearifan lokal, dan mendorong terlaksananya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006. e.

Koordinasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak. Berbagai ketimpangan dan ketidakadilan terhadap kaum perempuan masih cukup banyak terjadi, sehingga dalam lima tahun ini perlu lebih digalakkan upaya-upaya secara lintas sektoral untuk peningkatan gizi dan kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, keterampilan hidup, dan keolahragaan serta partisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi.


4 dari 33

Perlindungan Hak Perempuan Dengan dikeluarkannya Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, untuk meningkatkan kesetaraan gender, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat melakukan penguatan koordinasi terutama di tingkat lapangan untuk meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan tentang hak-hak perempuan dan anak, dan selanjutnya mengajak untuk ikut serta dalam upaya memenuhi hak-hak perempuan dan anak, serta memberikan perlindungan kepada mereka yang banyak menjadi korban tindak kekerasan. Upaya ini menunjukkan hasil dengan terus meningkatnya Human Development Index (HDI) dan Gender-related Development Index (GDI) Indonesia, walaupun masih ada gap antara HDI dan GDI yang mengindikasikan masih adanya ketidaksetaraan gender. Upaya Pemberdayaan Perempuan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat menguatkan koordinasi di tingkat lapangan bekerjasama dengan kelembagaan masyarakat setempat, untuk mendampingi dan memberdayakan kelompok perempuan di pedesaan agar mampu mengakses berbagai program pembangunan dari pemerintah pusat dan daerah, serta dari Corporate Social Responsibility (CSR) pihak swasta.Penguatan koordinasi dalam rangkaPembangunan Manusia Indonesiamelalui Pemberdayaan Perempuandi Perdesaan, telah dilaksanakan diProvinsi Kalimantan Timur, NusaTenggara Timur, Sulawesi Barat danBanten. Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan KDRT Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat bekerja sama dengan kelembagaan masyarakat seperi Fatayat NU, Aisyiah, PKK dan lainlain di Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan NTB, memberikan penyuluhan, pendampingan dan pemberdayaan kepada korban agar segera pulih dan kembali mandiri, khususnya korban KDRT. Pemberdayaan Perempuan di Daerah Pasca Konflik Di Poso, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat bekerja sama dengan kelembagaan masyarakat (Gereja Kristen Sulawesi Tengah Poso, Aisyiah Poso, Women Crisis Center Poso), di Ambon, bekerjasama dengan Yayasan Pusat Peduli Kesejahteraan Sosial Masyarakat Ambon, Trauma Center Ambon, memberdayakan perempuan terutama orang tua tunggal melalui trauma konseling dan pendampingan pengembangan usaha ekonomi keluarga. Sementara di Aceh, upaya ini telah membuahkan hasil dengan berdirinya koperasi wanita dari kelompok ibu-ibu di Aceh, Poso dan Ambon yang diharapkan semakin terus berkembang. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat bekerjasama dengan Yayasan Peduli Perempuan dan Anak (YPPA) Atambua, memberikan bantuan trauma konseling melalui pendekatan psikologis dan keagamaan serta dukungan inisiasi modal usaha secara bergulir untuk perempuan pengungsi eks Timor Timur di penampungan.


5 dari 33

Perlindungan Anak Keppres No. 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA) dan Keppres No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN P3A) telah menugaskan Menko Kesra sebagai Ketua Tim Pengarah Gugus Tugas RAN PESKA dan P3A, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan sebagai Ketua Tim Pelaksana. f.

Koordinasi Bidang Pendidikan. Wajar Dikdas 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara Untuk mempercepat peningkatan kualitas SDM Indonesia, serta perluasan dan pemerataan akses pendidikan, pemerintah telah mengeluarkan InpresNomor 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara. Untuk implementasinya dikeluarkan Keputusan Menko Kesra No.22/KEP/MENKO/KESRA/IX/2006 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Nasional Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara. Untuk koordinasi dan pelaksanaannya dikeluarkan KeputusanMenko Kesra No.22/KEP/MENKO/KESRA/IX/2006tentang Pembentukan Tim Koordinasi NasionalGerakan Nasional Percepatan Penuntasan WajibBelajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun danPemberantasan Buta Aksara (GNP - PWB/PBA). Dalam Tim tersebut Menteri Koordinator BidangKesra sebagai Ketua, Menteri Pendidikan Nasionalsebagai Ketua Harian, dan anggotanya terdiri daribeberapa Menteri terkait seperti Menteri DalamNegeri, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Agama, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, dan Kepala Badan Pusat Statistik. Kebijakan Pelaksanaan Ujian Nasional Ujian Nasional (UN) merupakan salah satu cara untuk merealisasikan standar nasional pendidikan, khususnya yang menyangkut standar kompetensi lulusan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 68 PP No.19 tahun 2005, hasil UN digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pemetaan mutu pendidikan dan pemberian bantuan, baik kepada satuan pendidikan maupun kepada daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat telah melaksanakan koordinasi tentang kebijakan untuk memberlakukan Standar Kelulusan Nasional dalam UN secara objektif dan konsisten. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat telah melakukan koordinasi kebijakan guna memenuhi dan meningkatkan jumlah sarana dan prasarana penunjang TIK di sekolah-sekolah SMP/MTs dan SMA/SMK/MA, melalui penyediaan komputer dan laboratoriumnya (1 komputer : 20 siswa). Untuk mendukung kebijakan tersebut, pada tahun Renstra Kementerian Kesra 2010-2014-Revisi

6 dari 33

2007 Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat telah melakukan kegiatan rintisan dengan memberikan bantuan komputer dan laboratoriumnya kepada 2 sekolah SD di Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat. Selanjutnya pada tahun 2008 Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat juga memberikan bantuan kepada beberapa sekolahsekolah yang terkena musibah gempa bumi, yaitu : 1 sekolah SD di Desa Pacing Kabupaten Klaten; 2 sekolah di Kabupaten Bantul (1 SMAN dan 1 MAN) dan 2 sekolah (1 MTsN dan 1 SMAN) di Kota Yogyakarta, Propinsi DI Yogyakarta. Selain itu bantuan komputer juga diberikan kepada 3 sekolah (1 SMPN, 1 MTsN dan 1 SMAN ) di Sekayu, Kabupaten Musi Banyu Asin, Propinsi Sumatera Selatan. Program Decentralized Basic Education (DBE) 1, 2, 3 Program DBE 1,2,3 merupakan program kerjasama antara pemerintah Indonesia (Kemenko Kesra, Departemen Pendidikan Nasional, dan Departemen Agama ) dengan pemerintah Amerika Serikat (US-AID), untuk membantu meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia khususnya pada pendidikan dasar. Program ini merupakan bantuan yang bentuknya grant di bawah Strategic Objective Agreement (SOAg) antara Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan USAID yang ditanda tangani pada tanggal 30 Agustus 2004 untuk pekaksanaan selama 5 tahun (2004-2009 ). Program DBE dilaksanakan di 59 Kabupaten/Kota pada 9 propinsi yaitu : Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatra Utara, NAD, DKI Jakarta, dan DI Yogyakarta. Dalam pelaksanaan koordinasi telah dikakukan upaya sinkronisasi kebijakan dan program DBE 1,2,3 dengan kebijakan dan program pembangunan pendidikan nasional, khususnya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Hasil evaluasi program-program DBE 1,2,3 menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah yang mendapatkan program DBE telah : (1) mengadopsi dan melakukan perubahan yang signifikan di bidang sistem managemen sekolah; (2) mengadopsi dan mengaplikasikan metode pembelajaran dari program DBE-2 yaitu metode PAKEM: Pendidikan Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan; serta (3) membantu pendidik dalam rangka membantu remaja untuk mempersiapkan diri secara lebih baik untuk belajar sepanjang hayat, memasuki dunia kerja, dan berpartisipasi dalam pengembangan masyarakat dengan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan; (4). Beberapa Kabupaten/Kota telah mempunyai komitmen yang tinggi untuk melanjutkan program DBE 1,2,3 dengan melakukan program replikasi yang didukung anggaran APBD. Program Perluasan Kesempatan Kerja Melalui SMK dan Pendidikan Kecakapan hidup Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah telah menetapkan kebijakan baik melalui pendidikan formal, seperti : Program Strategis Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), maupun pendidikan non formal seperti: Program Kursus Para-profesi (KPP) dan Kursus/Pelatihan yang berorientasi kecakapan hidup (life skills) bagi para remaja dan pemuda putus sekolah. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Renstra Kementerian Kesra 2010-2014-Revisi

7 dari 33

telah melakukan koordinasii tentang kebijakan tersebut. Pada tahun 2007 perbandingan siswa SMK dan SMA adalah 43% : 57%, dan ditargetkan pada tahun ajaran 2009/2010 perbandingan tersebut menjadi 50% : 50%. Untuk mencapai target tersebut, telah dikembangkan pendidikan kejuruan (SMK) yang lebih fleksibel berdasarkan keunggulan lokal dengan melakukan : pencitraan, pemberian beasiswa, penambahan guru, perpustakaan, rehab ruang kelas dan pembangunan ruang kelas, re-engineering, dan pembangunan sekolah baru sesuai dengan kebutuhan/tuntutan pasar kerja. Pendidikan Anak TKI di Malaysia Mencerdaskan bangsa merupakan amanat dalam UUD 1945 dan diperkuat oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan. Pemerataan kesempatan pendidikan tersebut ditujukan kepada seluruh warga negara Indonesia, termasuk mereka yang berada di Malaysia. Pada tahun 2007 diperkirakan sekitar 30.000 anak-anak TKI di Sabah yang tidak mempunyai akses layanan pendidikan Berkenaan dengan upaya mencerdaskan bangsa dan pemerataan kesempatan pendidikan, dilaksanakan program pendidikan bagi anak TKI di Malaysia yang berlandaskan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomer 20/KEP/MENKO/KESRA/IX/2006 tentang Tim Koordinasi Penanganan Pendidikan Anak TKI di Malaysia. Program tersebut sekaligus merupakan upaya untuk mendukung program Wajar Dikdas 9 Tahun, dengan agenda utama menetapkan kebijakan dan program layanan pendidikan dasar bagi anak-anak TKI, khususnya yang bermukim di Sabah. g.

Koordinasi Pengembangan SDM Bidang Aparatur Negara. Solusi terhadap peningkatan kinerja aparatur negara adalah Reformasi Birokrasi. Sebagai implementasinya, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) mensosialisasikan Reformasi Birokrasi (RB) di lingkup pemerintahan dengan menginisiasi penyelenggaraan Seminar Reformasi Birokrasi di tiga kota untuk mendapatkan tipologi yang mewakili masing-masing wilayah di Indonesia, yakni di Makassar (November 2008). Penyelenggaraannya dilakukan bersama dengan Pemerintah Provinsi dan Perguruan Tinggi Lokal.

h. Koordinasi Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup. Program Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selalu mengkoordinasikan kegiatan perencanaan kebijakan dan pelaksanaannya yang telah dimulai sejak tahun 2005 di bawah payung hukum UU No 40/2004 tentang SJSN, khususnya bidang kesehatan yang menjadi program percontohan awal terlaksananya perlindungan sosial bidang kesehatan Renstra Kementerian Kesra 2010-2014-Revisi

8 dari 33

yang disebut ASKESKIN. Dimulai dengan masyarakat sasaran tahun 2005 pada semester I sejumlah 36,1 juta jiwa, semester II 60 juta jiwa dengan total anggaran Rp. 2,1 Triliun, tahun 2006 berjumlah 60 juta jiwa dengan total anggaran Rp. 3,6 Triliun, dan tahun 2007 total masyarakat sasaran 76,4 juta jiwa dan anggaran Rp. 4,5 Triliun. Untuk tahun 2008setelah dilaksanakan kajian program ASKESKIN tahun 2007 serta hasil evaluasi selama lebih kurang dua tahun lebih berjalannya program, maka perlu adanya perbaikan-perbaikan sambil menunggu RPPPBIJS (Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial) dan RUU BPJS (Rancangan Undang-Undang tentang BadanPenyelenggara Jaminan Sosial) serta perubahan sebutan program ASKESKIN menjadi JAMKESMAS dengan jumlah masyarakat sasaran tetap 76,4 juta jiwa dan total anggaran Rp. 4,6 Triliun, yang masuk dalam klaster I Perlindungan Sosial dari Program Penanggulangan Kemiskinan. Perbaikan Gizi Masyarakat Pada tahun 2005 banyak kasus gizi buruk yang terinformasikan melalui media massa baik media cetak maupun media elektronik khususnya di Provinsi NTB dan NTT. Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat sesuai fungsinya menggerakkan lintas sektot terkait melalui pertemuan-pertemuan baik di tingkat pusat maupun daerah baik secara nasional maupun regional untuk dapat lebih merespons dengan cepat akan kejadian-kejadian kasus gizi buruk dan gizi kurang di daerahnya, serta dapat lebih mengoptimalkan sosialisasi ”KADARZI (Keluarga Sadar Gizi)” serta dapat bekerja secara terkoordinasi antar lintas sektor terkait di daerah. Upaya-upaya pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah terlihat berhasil karena telah dapat menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang sesuai hasil dari Riskesdas 2007 (Riset Kesehatan Dasar) yaitu prevalensi gizi buruk di Indonesia adalah 5,4% dan gizi kurang 13,0% (total 18,4%). Sebanyak 21 provinsi masih memiliki prevalensi gizi buruk di atas prevalensi nasional dan sebanyak 12 provinsi sudah berada di bawah prevalensi nasional. Bila dibandingkan dengan target RPJM tahun 2015 sebesar 20% dan target MDG’s untuk Indonesia 18,5%, maka secara nasional target tersebut sudah terlampaui. UNFCCC Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mengkoordinasikan penyelenggaraan Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC)/Pertemuan COP 13 pada tanggal 3-14 Desember 2007 di Bali. Konferensi ini telah menghasilkan “Bali Roadmap“ yang antara lain menyepakati tahapan Pencapaian Komitmen Pasca 2012. Disamping itu, guna mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian perubahan iklim dan untuk memperkuat posisi Indonesia di forum Internasional dalam pengendalian perubahan iklim, telah dibentuk DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM melalui Peraturan Presiden RI No. 46 tahun 2008. Dewan ini diketuai langsung oleh Presiden dengan Wakil Ketua Menko Kesra dan Menko Perekonomian serta anggotanya mencakup para Menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Renstra Kementerian Kesra 2010-2014-Revisi

9 dari 33

WOC dan CTI Summit Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mengkoordinasikan penyelenggaraan WOC dan CTI Summit 2009, Optimalisasi laut diharapkan semakin ditingkatkan baik dari sisi pemanfaatan sumberdaya alam maupun fungsi penyeimbangan lingkungan lautnya, sehingga eksistensi Indonesia sebagai negara bahari semakin kuat. Perhelatan akbar selama 5 hari ini diikuti hampir 10.000 peserta, wakil dari 76 negara dan 11 Badan-Badan Internasional. Perhelatan ini dihadiri oleh 6 Kepala Negara/Pemerintahan, 48 Menteri, 25 Duta Besar, 317 anggota Delegasi, 444 wartawan dalam dan luar negeri dan diikuti oleh 2600 peserta side events serta lebih dari 5000 peserta parallel events, belum termasuk lebih dari 7000 Panitia dan petugas Keamanan yang bertugas untuk mendukung lancarnya penyelenggaraan WOC dan CTI Summit 2009 ini. i.

Koordinasi Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana. Revitalisasi Program KB Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat sangat menyadari bahwa pengendalian penduduk sangat penting artinya bagi kesejahteraan rakyat di masa depan. Oleh sebab itu pula, sebagai langkah awal, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat telah menyampaikan usulan Peraturan Presiden tentang Revitalisasi Program Keluarga Berencana atau lebih tepatnya tentang dukungan terhadap operasional program KB.

j.

Koordinasi Bidang Pemuda. Organisasi Kepemudaan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Kementerian Koordinator yang salah satu tugasnya adalah mengkoordinasikan permasalahan dibidang kepemudaan bersama-sama Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga selaku pembina organisasi kepemudaan di tanah air. Salah satu permasalahan yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat adalah penyelesaian konflik internal pada kepengurusan DPP KNPI periode 20082011 yang dapat diterima oleh semua OKP kepemudaan, DPD KNPI dan ormas pemuda. Kewirausahaan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat juga memiliki peran dalam koordinasi pembinaan pemuda. Diantaranya mendorong upaya menanamkan jiwa wirausaha di kalangan pemuda dan revitalisasi gerakan pramuka. Upaya mendorong wirausaha pemuda dilakukan dengan mencoba menjembatani pemuda, dunia usaha dan perbankan. Hal ini mengingat tingginya tingkat pengangguran terutama di kalangan pemuda. Menurut data SUPAS 2005, 37,23% dari penduduk Indonesia adalah pemuda (usia 18-35 tahun) yang merupakan calon pemimpin bangsa dan penerus perjuangan bangsa. Namun, disayangkan pula banyak pemuda


10 dari 33

yang putus sekolah, menganggur, tidak punya keahlian, dan rendahnya akses informasi terutama dalam berwirausaha. k.

Koordinasi Bidang Olahraga. Bali Asian Beach Games 2008 Dukungan anggaran APBN sebesar Rp.124 Milyar lebih dianggarkan dengan mata anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, dana lainnya antara lain digali dari Counterpartfund Jepang oleh Bappenas sebesar Rp.19 Milyar lebih, sedangkan Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga menganggarkan Rp.15 Milyar untuk persiapan Kontingen Indonesia pada Asian Beach Games 2008. Disamping itu, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat memegang peranan penting untuk terciptanya koordinasi yang baik antara pihak-pihak terkait, terutama Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, KONI/KOI, Bappenas, Departemen Keuangan dan Pihak lainnya. Koordinasi Makro Olahraga Kemenko Kesra juga mengkoordinasikan berbagai upaya pemerintah berkaitan dengan penyelenggaraan olahraga, diantaranya:  Koordinasi penyusunan UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.  Koordinasi pelaksanaan POSPENAS III Sumut dan POSPENAS IV Kaltim.  Koordinasi lahirnya Peraturan Pemerintah di Bidang Olahraga : PP No. 16/2007, tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; PPNo. 17/2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga; PP No. 18/2007 tentang Pendanaan Keolahragaan.  Curah PendapatOlahraga Indonesia, yangdiselenggarakan bersamaSIWO PWI Pusat, dandihadiri KONI, para PBCabang Olahraga, IlmuwanOlahraga, WartawanOlahraga, dan Sektor terkait. Yang menghasilkanrumusan kesepakatan: Olahraga harus menjadi bagian penting pembangunan manusia Indonesia, sehingga pembelanjaan negara untuk bidang olahragamerupakan sebuah investasi. Selain itu juga direkomendasikanuntuk mensinerginkan IPTEK dalam pengembangan pembinaanolahraga Indonesia.

l.

Koordinasi Bidang Pariwisata. Visit Indonesia Year 2008 Visit Indonesia Year(VIY) 2008 ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat nomor 26/KEP/MENKO/KESRA/VIII/2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Logo Visit Indonesia Year 2008, dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan promosi mengenai kondisi yang menarik minat wisatawan dan para pelaku bisnis internasional agar mengunjungi dan melakukan kegiatan bisnis dan investasi di Indonesia. Momen penting yang dipakai untuk meluncurkan VIY 2008 adalah 100 tahun Kebangkitan Bangsa. Dengan VIY 2008 tersebut, kita menetapkan target ideal optimis kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2008 sebanyak 7 juta, adapun target moderat adalah 6,5 juta, Renstra Kementerian Kesra 2010-2014-Revisi

11 dari 33

dan target rendah pesimistik sebanyak 6 juta. Hasilnya menggembirakan yaitu tercapai 6.433.507, mendekati 100% target moderat. Sail Bunaken Penyelenggaraan Sail Bunaken dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat bersama Departemen Kelautan dan Perikanan, TNI AL, Departemen Komunikasi dan Informatika, Departemen Perhubungan, Departemen Hukum dan HAM, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara. Sail Bunaken 2009 merupakan kegiatan bahari yang mencakup Parade KapalKapal Perang dan Kapal Tiang Tinggi, Rally Kapal Layar, Olah Raga Bahari, Pentas Budaya, dan Atraksi Wisata, serta Seminar Internasional. Semua kegiatan tersebut akan diikuti kurang lebih 7.000 pelaut internasional dari 30 negara, dan salah satu kapal induk USA akan berpartisipasi dalam parade. Puncak kegiatan adalah parade kapal-kapal melewati panggung kehormatan untuk memberikan penghormatan kepada Bapak presiden RI. Ke-30 negara peserta adalah Amerika Serikat, Australia, Belanda, Chile, India, Italia, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Perancis, Rusia, Spanyol, Portugal, Bangladesh, Brunei Darussalam, Chile, Philipina, Inggris, Jerman, Kamboja, Pakistan, Papua New guinea, Peru, Selandia Baru, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Myanmar. m. Tanggap Flu Burung. Program tanggap flu burung terus dilaksanakan secara intensif oleh Tim Flu Burung (FB) yang dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Untuk itu, kegiatan kesiapsiagaan menghadapi pandemi infuenza terus dikembangkan di beberapa provinsi agar daerah memiliki pengalaman dan kesiapsiagaan apabila pandemi influenza benarbenar terjadi. Meskipun hal tersebut sangat tidak diharapkan, jumlah kasus flu burung pada manusia secara sporadis tetap terjadi, namun mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan dengan tahun 2006 dan 2007. Untuk melindungi masyarakat, maka pemerintah pada tahun 2009 menganggarkan Rp.32Milyar khusus untuk pengadaan obat flu burung sebanyak3 juta kapsul, ini adalah untuk stockpiling, sehingga apabila terjadi ancaman penyebaran penyakit yang lebih luas, maka kita sudah mempunyai obatnya. Apabila tidak terdapat kasus flu burung pada manusia maka obatnya tidak terpakai karena tujuan kita adalah melindungi kesehatan masyarakat. Hal ini sesuai dengan kebijakan obat nasional yaitu obat itu harus tersedia pada saat dibutuhkan sesuai jumlah dan jenis yang cukup. n. Penanggulangan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Bencana. Pada awalnya, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat melaksanakan penanganan pasca bencana dan mengkoordinasikan penanganan tanggap darurat bencana yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Bakornas PB). Pada tahun 2007 terbit Undang-Undang Nomor 24 tentang Penanggulangan Bencana yang diikuti dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dengan Renstra Kementerian Kesra 2010-2014-Revisi

12 dari 33

demikian maka dibentuklah Badan Nasional Penanggulangan Bencana di tingkat pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat Provinsi, Kabupaten maupun Kota sebagai pelaksana tanggungjawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Setelah lahirnya UU 24/2007 tersebut maka peran Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam penanganan masalah kebencanaan menjadi berubah yaitu mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi BNPB sebagaimana dinyatakan dalam pasal 4 Perpres 8/2008. Dengan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan Fungsi BNPB oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, diharapkan penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat berjalan semakinefektif dan efisien sehingga gangguan terhadap kesejahteraan rakyat dapat dihindarkan atau dikurangi. Dalam hal penanganan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua harian Bakornas PB telah melakukan penanggulangan, antisipasi, dan tanggap cepat gangguan kesejahteraan rakyat. Kegiatan tersebut meliputi: penanganan penyakit menular, flu burung, demam berdarah, polio dan lain lain. Selain itu, juga menangani bencana seperti banjir, tsunami, kekeringan, gempa, longsor, rawan pangan dan gangguan lainnya seperti pencemaran lingkungan. Penanganan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang dilakukan oleh Kemenko Kesra, sebagai berikut :  Tahun 2006 telah memberikan bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi melalui dana pasca bencana sebesar Rp.1.569.120.000.000,- kepada 223 provinsi/ kabupaten/kota;  Tahun 2007 telah memberikan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp.2.409.550.000,- kepada 222 provinsi/kabupaten/kota;  Tahun 2008 menyalurkan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp.2.859.050.000.000,- kepada 240 provinsi/kabupaten/kota. Adapun program pemberian bantuan fasilitas penanganan bencana dan penyakit menular tahun anggaran 2007 sebagai berikut :  ambulance untuk 50 kabupaten;  kendaraan OPS Double Kabin untuk 50 kabupaten;  tangki dan sistem pengolahan air bersih untuk 33 provinsi;  mobil WC untuk 33 provinsi; dan  kapal sebagai sarana klinik terapung untuk 10 provinsi. o. Percepatan Pembangunan Papua Pemukiman Terpadu di Papua Salah satu upaya Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam mempercepat Pembangunan Kesra adalah membangun permukiman terpadu tidak hanya untuk tujuh orang mantan OPM yang menyerahkan diri, tetapi juga suatu permukiman terpadu untuk para keluarga dan masyarakat tempat kelahiran para mantan OPM tersebut di Desa Kanero, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua. Model percepatan pembangunan Kesra di Tolikara ini diharapkan menjadi Laboratorium Percontohan Percepatan Pembangunan Kesra yang mengupayakan sesuatu Renstra Kementerian Kesra 2010-2014-Revisi

13 dari 33

yang tertinggal menjadi maju, sesuatu yang lemah menjadi kuat, sesuatu yang tidak ada menjadi ada (dulu hanya ada 3 honey sekarang ada rumah 47 unit, Pustu, sekolah, pembangkit listrik tenaga mikro hidro, air bersih, gedung serba guna, demplot pertanian, jalan desa, dll). p. Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah Keppres No. 106 Tahun 2004 tentang Tim Koordinasi Pemulangan TKI Bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia (TK-PTKIB) menunjuk Menko Kesra sebagai Ketua, dan telah melakukan langkah-langkah koordinatif baik dengan Pemerintah Malaysia, Perwakilan RI di Malaysia dan kementerian/ lembaga serta Pemerintah Daerah terkait. TK-PTKIB sesuai dengan tugasnya, mengkoordinasikan pemulangan TKIB dari Malaysia ke daerah asalnya di Indonesia dengan selamat dan bermartabat, serta membantu TKIB menjadi TKI yang berkualitas dan memenuhi persyaratan.

1.2. Potensi dan Permasalahan 1.2.1. Lingkungan Internal Kekuatan (strength) atau potensi yang ada pada Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, antara lain adalah: a. Komitmen Pimpinan yang kuat dalam upaya meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat; b. Peran sebagai Kementerian Koordinator yang mengkoordinasikan beberapa K/L di bidang kesejahteraan rakyat, dan bahkan K/L di luar koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Adapun permasalahan atau kelemahan (weakness) yang terdapat pada Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, antara lain adalah : a. Jumlah SDM aparatur yang masih terbatas dari kebutuhan struktur organisasi yang ideal; b. Masih adanya keterbatasan SDM aparatur dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi dan berbahasa Inggris; c. Masih adanya keterbatasan sarana dan prasarana perkantoran serta fasilitas teknologi informasi dan komunikasi.

1.2.2. Lingkungan Eksternal Peluang (opportunity) bagi peningkatan efektivitas dan efisiensi koordinasi pembangunan kesejahteraan rakyat, antara lain adalah: a. Dorongan masyarakat dan seluruh stake holder untuk pelaksanaan Good Governance; b. Komitmen pembangunan kesejahteraan rakyat yang tinggi di tingkat nasional, regional dan internasional; c. Komitmen dan dukungan internasional dalam pembangunan kesejahteraan rakyat, khususnya untuk menghapus kemiskinan melalui MDGs; d. Adanya keinginan untuk mempercepat realisasi kerjasama ASEAN melalui pembentukan ASEAN Community, khususnya ASEAN Socio Cultural Renstra Kementerian Kesra 2010-2014-Revisi

14 dari 33

Community yang mengkhususkan untuk menangani masalah kemiskinan, pendidikan dan kesehatan, yang dapat dijadikan sarana untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan; e. Komitmen ASEAN yang secara institusional telah membentuk forum koordinasi ASEAN Ministerial Meeting on Rural Development and Poverty Eradication(AMRDPE) dan Senior Official Meeting in Rural Development and Poverty Eradication (SOMRDPE) yang menekankan kerjasama pada penanggulangan kemiskinan, kelaparan, penyakit dan buta huruf,serta meningkatkan kerjasama di bidang pembangunan sosial dan ekonomi; f. Partisipasi swasta melalui program CSR (Corporate Social Responsibility) dan berbagai BUMN/BUMD dengan program Community Development, serta kelembagaan masyarakat lokal, nasional, regional serta internasional dalam pembangunan kesejahteraan rakyat; g. Kondisi keamanan dan ketahanan nasional serta sosial ekonomi yang kondusif; h. Era desentralisasi dan otonomi daerah yang telah berkembang saat ini, membuka peluang yang lebih luas untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di daerah-daerah. Dengan kewenangan yang lebih besar diberikan pada daerah untuk mengelola anggaran, maka Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang lebih besar untuk menanggulangi kemiskinan. Adapun tantangan atau ancaman (threat) bagi peningkatan efektifitas dan efisiensi koordinasi pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat, antara lain adalah : a. Potensi terjadinya krisis keuangan global yang dapat berpengaruh pada rendahnya pertumbuhan ekonomi nasional bangsa Indonesia yang memicu peningkatan angka kemiskinan; b. Masih rendahnya komitmen aparatur pelaksana di tingkat lapangan dalam koordinasi pembangunan kesejahteraan rakyat; c. Masih kuatnya ego sektoral dan ego daerah yang menyebabkan rendahnya sinergitas program penanggulangan kemiskinan baik di tingkat pusat maupun daerah, yang berakibat terjadinya tumpang tindih pelaksanaan berbagai program; d. Terjadinya berbagai bencana baik bencana alam maupun bencana sosial yang memerlukan sumber daya nasional yang besar untuk menanggulanginya; e. Distorsi informasi kebijakan dari pusat ke lapangan yang dapat menurunkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan rakyat.


15 dari 33

Bab II VISI, MISI, TUJUAN (STRATEGIC OUTCOME) & STRATEGIC DRIVERS

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I, maka disusun visi dan misi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukung sebagaimana tampak dalam Peta Strategi berikut :

Pada gambar di atas, terlihat keterkaitan antara tujuan dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam mewujudkan visi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Terdapat 1 tujuan utama Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat yaitu : Terimplementasikannya kebijakan K/L di bidang kesra yang efektif dan berkelanjutan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat melalui 3 pilar koordinasi : a) Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran; b) Antisipasi, dan Tanggap Cepat Gangguan Kesra; dan c) Pengembangan Investasi Sumberdaya Manusia dan Kemasyarakatan. Tujuan tersebut dicapai melalui pelaksanaan 3 kegiatan utama (Business Process), yaitu Koordinasi Kebijakan, Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan; dan Renstra Kementerian Kesra 2010-2014-Revisi

16 dari 33

Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan, selanjutnya didukung dengan 5 faktor utama yaitu Pengembangan SDM yang berkualitas, berintegritas dan profesional; Peningkatan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efektif; Peningkatan layanan sistem informasi yang responsif dan transparan; Pengelolaan dan pemanfaatan anggaran yang optimal dan akuntabel; serta Pengeloilaan sarana dan prasarana yang efektif.

2.1. Visi Dalam rangka mewujudkan visi Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025: Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur, serta visi Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, maka visi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2010-2014 adalah “Terwujudnya Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat untuk Mencapai Indonesia Sejahtera, Maju, Mandiri dan Bermartabat”.

2.2. Misi Untuk mewujudkan visi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2010-2014, maka ditetapkan misi sebagai berikut: 1. Meningkatkan mekanisme koordinasi kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat. 2. Meningkatkan koordinasi pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat. 3. Meningkatkan koordinasi dalam pemantauan, analisis, dan evaluasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat. 4. Meningkatkan kualitas aparatur Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Dalam menjalankan misi tersebut, nilai-nilai berikut menjadi pedoman dan acuan dalam bertindak dan berperilaku bagi setiap SDM Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat:     

Jujur, bersih dari KKN. Kebersamaan (teamwork). Saling mempercayai. Saling menghargai. Kreativitas.

  

Inovasi. Pelayanan prima. Longlife education.

Adapun penjelasan dari nilai-nilai dalam bertindak dan berperilaku adalahsebagai berikut :


17 dari 33

No. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

NILAI-NILAI ORGANISASI

PENJELASAN

Jujur dan bersih dari KKN  Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;  Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;  Menghindari pertentangan kepentingan (Conflict of Interest). Kebersamaan  Saling mendukung dan membangun kerjasama tim (teamwork) yang kuat dan sehat dalam rangka pencapaian tujuan organisasi;  Dalam melaksanakan pekerjaan, menghilangkan segala ego pribadi maupun unit kerja;  Kerjasama atas dasar saling menghormati dan menghargai. Saling mempercayai  Memegang teguh komitmen dan kesepakatan bersama;  Berpikir dan berperilaku positif terhadap diri sendiri dan orang lain;  Saling bertukar data dan informasi secara proporsional dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Saling menghargai  Menjalin hubungan baik dan saling menghormati;  Bersedia menerima kritik yang bersifat konstruktif dan menghargai pendapat orang lain;  Menghargai persamaan hak dan kewajiban untuk menciptakanhubungan kerja yang harmonis. Kreativitas  Kemampuan untuk berpikir dan mengembangkan diri dan nilai-nilai kreativitas dalam bekerja;  Menerapkan perubahan berkesinambungan untuk memberikan nilai tambah pada organisasi dengan bertumpu pada kekuatan teknologi, pengetahuan dan kreativitas;  Mengembangkan solusi kreatif yang dapat dituangkan dalam tindakan nyata. Inovasi  Berpikiran maju, berpikiran terbuka, melihat jauh ke masa depan;  Mencerminkan keinginan untuk berpikir dan bertindak di luar pendekatan secara konvensional dan untuk mendorong ide-ide yang cemerlang;  Senantiasa melakukan penyempurnaan dalam pekerjaan; Renstra Kementerian Kesra 2010-2014-Revisi

18 dari 33

7.

Pelayanan prima

8.

Longlife education

 Menumbuhkan rasa ingin tahu serta menghargai ide dan karyainovatif.  Senantiasa memberikanfasilitasi dan koordinasi yang terbaik kepada Kementerian/Lembaga terkait dengan cara memahami dan menerapkan standar pelayanan dengan baik dalam setiap aktivitas operasional;  Saling memberikan layanan yang mudah, terpadu, tuntas dan seoptimal mungkin diantara unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.  Bersedia berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan;  Memelihara semangat untuk beradaptasi dalam mengelola proses perubahan dan pembelajaran secara berkesinambungan;  Senantiasa memberdayakan orang lain untuk maju, berkembang dan mandiri;  Memberikan kesempatan yang sama bagi pegawai untuk mengembangkan diri;  Selalu mengembangkan keinginan untuk belajar hal-hal baru untuk memperbaiki keadaan serta berorientasi jangka panjang.

2.3. Tujuan (Strategic Outcome) Secara umum, tujuan (Strategic Outcome) yang ingin dicapai dalam koordinasi pembangunan kesejahteraan rakyat adalah : “Terimplementasikannya kebijakan K/L di bidang kesra yang efektif dan berkelanjutan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat melalui 3 pilar koordinasi : a) Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran; b) Antisipasi, dan Tanggap Cepat Gangguan Kesra; dan c) Pengembangan Investasi Sumberdaya Manusia dan Kemasyarakatan”, yang diukur dari indikator kinerja utama : 1. Tingkat kemiskinan di Indonesia; 2. Indeks Kesejahteraan Rakyat; 3. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (IPM); 4. Jumlah kebijakan tanggap cepat penyelesaian permasalahan kesejahteraan rakyat.

2.4. Strategic Drivers Untuk mencapai tujuan strategis Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagaimana disebut di atas, sesuai tugas dan fungsinya maka dilaksanakan 3 tugas utama yang dilaksanakan secara teknis oleh unit kerja deputi, yaitu : koordinasi kebijakan; sinkronisasi kebijakan; serta pengawasan dan


19 dari 33

pengendalian. Terkait 3 tugas utama tersebut, sasaran yang ingin dicapai pada setiap kelompok tugas adalah : 1. Meningkatnya koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat yang efektif, yang diukur dari indikator : a. Tingkat harmonisasi kebijakan di bidang kesra; b. Jumlah kebijakan di bidang kesra; 2. Meningkatnya sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat yang efektif, yang diukur dari indikator : a. Tingkat efektifitas sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesra; 3. Mengoptimalkan pengendalian masalah bidang kesejahteraan rakyat yang tanggap cepat, yang diukur dari indikator : a. % kecepatan dan ketepatan pengendalian masalah dibidang kesra; b. Tingkat efektifitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi;

Guna memudahkan pemahaman atas keterkaitan Visi, Misi, Tujuan (Stategic Outcome) dan Strategic Drivers, maka dituangkan dalam tabel sebagai berikut : Visi Misi

Tujuan (Strategic Outcome) Strategic Drivers

“Terwujudnya Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat untuk Mencapai Indonesia Sejahtera, Maju, Mandiri dan Bermartabat” 1. Meningkatkan 2. Meningkatkan 3. Meningkatkan 4. Meningkatkan mekanisme koordinasi koordinasi dalam kualitas aparatur koordinasi pengendalian dan pemantauan, Kementerian kebijakan dan pengawasan analisis, dan Koordinator sinkronisasi dalam evaluasi kebijakan Bidang pelaksanaan pelaksanaan bidang Kesejahteraan kebijakan bidang kebijakan bidang kesejahteraan Rakyat. kesejahteraan kesejahteraan rakyat. rakyat. rakyat. Terimplementasikannya kebijakan K/L di bidang kesra yang efektif dan berkelanjutan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat melalui 3 pilar koordinasi : a) Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran; b) Antisipasi, dan Tanggap Cepat Gangguan Kesra; dan c) Pengembangan Investasi Sumberdaya Manusia dan Kemasyarakatan Meningkatnya Meningkatnya Mengoptimalkan koordinasi sinkronisasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan masalah bidang penyusunan kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat yang tanggap cepat. kesejahteraan rakyat yang efektif. (SS.3) yang efektif. (SS.2) (SS.1)


20 dari 33

Bab III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Secara bertahap, RPJPN 2005-2025 dibagi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-1, 2005-2009, RPJMN ke-2, 2010-2014, RPJMN ke-3, 2015-2019 dan RPJMN ke-4, 2020-2024, dengan tujuan pembangunan nasional setiap tahapnya sebagaimana terlihat pada gambar berikut.

Sumber: Lampiran UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 hal. 79-80.

Saat ini, rencana pembangunan jangka menengah telah memasuki tahapan RPJM ke-2. Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2010-2014 ini disamping berpedoman pada RPJP 2005-2025, fokus pada tahapan RPJM ke-2, juga mengacu pada Prioritas Nasional sebagaimana yang tertuang dalam RPJMN 2010-2014 yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih. RPJMN ke-2, Tahun 2010 – 2014 Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMN ke-1, 2005-2009, RPJMN ke-2, 2010-2014 ditujukan untuklebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.


21 dari 33

Dengan demikian, tujuan nasional bidang kesejahteraan rakyat untuk masa lima tahun ke depan difokuskan pada upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusiayang akan dilaksanakan berdasarkan arah kebijakan dan strategi nasional sebagai berikut : 1.

Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta tercapainya penduduk seimbang yang ditandai dengan angka reproduksi neto (NRR) sama dengan 1, atau angka kelahiran total (TFR) sama dengan 2,1.

2.

Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk diarahkan pada peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas. Disamping itu, penataan persebaran penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tamping lingkungan melalui pemerataan pembangunan ekonomi dan wilayah dengan memerhatikan keragaman etnis dan budaya serta pembangunan berkelanjutan. Sistem administrasi kependudukan penting pula dilakukan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat nasinal dan daerah serta mendorong terakomodasinya hak penduduk dan perlindungan sosial.

3.

Pembangunan pendidikan merupakan investasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga penting perannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang berharkat, bermartabat, berakhlak mulia, dan menghargai keberagaman sehingga mampu bersaing dalam era global dengan tetap berlandaskan pada norma kehidupan masyarakat Indonesia dan tanpa diskriminasi. Komitmen pemerintah terhadap pendidikan harus tercermin pada kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), serta politik anggaran dan terintegrasinya seluruh pendidikan kedinasan ke dalam perguruan tinggi.Pelayanan pendidikan yang mencakup semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.Oleh karena itu, perlu disediakan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau disertai dengan pembebasan biaya pendidikan. Penyediaan pelayanan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan sosial ekonomi Indonesia pada masa depan termasuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pendalaman penguasaan teknologi. Pembangunan pendidikan diarahkan pula untuk menumbuhkan kebanggan kebangsaan, akhlak mulia, serta kemampuan peserta didik untuk hidup bersama dalam masyarakat yang beragam yag dilandasi oleh penghormatan pada hak-hak asasi manusia (HAM). Penyediaan pelayanan pendidikan sepanjang hayat sesuai perkembangan iptek perlu terus didorong untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktifitas penduduk Indonesia termasuk untuk memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan bagi penduduk usia produktif yang jumlahnya makin besar.


22 dari 33

4.

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, manusia usia lanjut (manula), dan keluarga miskin. Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan disertai oleh peningkatan pengawasan, pemberdayaan masyarakat, dan manajemen kesehatan.Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan iptek, serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektor.Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif. Pembangunan nasional harus berwawasan kesehatan, yaitu setiap kebijakan publik selalu memerhatikan dampaknya terhadap kesehatan. Pembangunan dan perbaikan gizi dilaksanakan secara lintas sektor yang meliputi produksi pangan, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi pangan tingkat rumah tangga dengan kandungan gizi yang cukup, seimbang, serta terjamin keamanannya dalam rangka mencapai status gizi yang baik.

5.

Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, kesejahteraan, dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan; penurunan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; serta penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak di tingkat nasional dan daerah, termasuk ketersediaan data dan statistik gender.

6.

Pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan karakter kebangsaan (nation building) dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang ekonomi, sosial budaya, iptek dan politik, serta memiliki wawasan kebangsaan dan beretika bagsa Indonesia. Disamping itu, pembangunan olahraga diarahkan pada peningkatan budaya olahraga dan prestasi olahraga di kalangan masyarakat.

Dalam rangka memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak yang harus segera dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan serta sebagai upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional, maka ditetapkan 11 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum pada tabel berikut :


23 dari 33

Tabel 1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010-2014 PERAN KEMENKO KESRA NO

URAIAN

UTAMA

PENDUKUNG



1.

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

2.

Pendidikan

3.

Kesehatan

4.

Penanggulangan Kemiskinan

5.

Ketahanan Pangan

6.

Infrastruktur

7.

Iklim Investasi dan Iklim Usaha

-

-

8.

Energi

-

-

9.

Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

10.

Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik

11.

Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

    

  

Dari 11 Prioritas Pembangunan Nasional tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mendapatkan tugas utama koordinasi dibidang : Pendidikan, Kesehatan, Penanggulangan Kemiskinan, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, serta Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi. Disamping tugas utama, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat juga mendapatkan tugas untuk mendukung upaya pencapaian prioritas lainnya seperti : Reformasi Birokrasi, Ketahanan Pangan, Infrastruktur, dan Penanganan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik. Berikut diuraikan Tema pada setiap Prioritas Pembangunan Nasional yang masuk dalam lingkup kesejahteraan rakyat : Pioritas 1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Tema Prioritas : Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, dan transparan. Peningkatan kualitas pelayanan birokrasi yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintah, kapasitas pegawai pemerintah yang memadai, dan data kependudukan yang baik. Pioritas 2. Pendidikan Tema Prioritas : Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pembangunan bidang pendidikan diarahkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik dengan kemampuan: 1) menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan dan 2) menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja.


24 dari 33

Pioritas 3. Kesehatan Tema Prioritas : Penitikberatan pembangunan bidang kesehatan melalui pendekatan preventif, tidak hanya kuratif, melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan diantaranya dengan perluasan penyediaan air bersih, pengurangan wilayah kumuh sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan angka harapan hidup dari 70,6 tahun pada 2009 menjadi 72,0 tahun pada 2014, dan pencapaian keseluruhan sasaran Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015. Pioritas 4. Penanggulangan Kemiskinan Tema Prioritas : Penurunan tingkat kemiskinan dari 14,1% pada 2009 menjadi 8-10% pada 2014 melalui pengembangan bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, peningkatan efektivitas dan keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Pioritas 5. Ketahanan Pangan Tema Prioritas : Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Peningkatan pertumbuhan PDB sektor pertanian sebesar 3,7% per tahun dan Indeks Nilai Tukar Petani sebesar 115-120 pada 2014. Pioritas 6. Infrastruktur Tema Prioritas : Pembangunan infrastruktur nasional yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum di seluruh bagian negara kepulauan Republik Indonesia dengan mendorong partisipasi masyarakat. Pioritas 9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Tema Prioritas : Konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang keberlanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim. Pioritas 10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik Tema Prioritas : Pengutamaan dan penjaminan pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar serta keberlangsungan kehidupan damai di wilayah pasca-konflik. Pioritas 11. Kebudayaan, Kreatifitas, dan Inovasi Teknologi Tema Prioritas : Pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya, untuk memperkaya khazanah artistik dan intelektual bagi tumbuh-mapannya jati diri dan kemampuan adaptif kompetitif bangsa yang disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang dilandasi oleh keunggulan Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan.


25 dari 33

Selain prioritas program nasional sebagaimana disebutkan di atas, masih terdapat beberapa program nasional lainnya dibidang kesejahteraan rakyatyang ditetapkan untuk lima tahun ke depan, yaitu : Tabel 2 Program Nasional Lainnya Bidang Kesra Tahun 2010-2014 NO

URAIAN

1. 2.

Pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar paling lambat pada 2010. Tercapainya Standar Nasional Pendidikan (SNP) bagi Pendidikan Agama dan Keagamaan paling lambat tahun 2013. Peningkatan kerukunan umat beragama melalui pembentukan dan peningkatan efektivitas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebesar 20% secara bertahap dalam 5 tahun. Mempromosikan 10 tujuan pariwisata Indonesia melalui saluran pemasaran dan pengiklanan yang kreatif dan efektif. Melakukan konsolidasi akses transportasi manca negara dan dalam negeri, terutama ke 10 tujuan pariwisata Indonesia. Mendorong perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata. Meningkatkan kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata lokal untuk mencapai tingkat mutu pelayanan dan hospitality management yang kompetitif di kawasan Asia. a. Perumusan kebijakan dan pedoman bagi penerapanpengarusutamaan (mainstreaming) Gender dan Anak (PUG & A) oleh Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian lainnya b. Perumusan kebijakan dan pedoman bagi penerapan pengarusutamaan (mainstreaming) Gender dan Anak (PUG & A) oleh Pemerintah Daera Mencapai posisi papan atas pada South East Asia (SEA) Games pada tahun 2011 Meningkatkan perolehan medali di Asian Games tahun 2010 dan Olimpiade tahun 2012 Peningkatan character building melalui gerakan kepemudaan Revitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan Revitalisasi Gerakan Pramuka Mengembangkan penguasaan teknologi, jiwa kewirausahaan, dan kreativitas pemuda

3. 4. 5. 6. 7. 8.

9.

10. 11. 12. 13. 14. 15.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Koordinator Bidang Kesra Dalam rangka mendukung pencapaian prioritas nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih yang dijabarkan dalam Rancangan RPJM Tahap ke-2 serta menyelaraskan arah kebijakan dan strategi nasional dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam pembangunan kesejahteraan rakyat, maka koordinasi dilaksanakan untuk upaya Pembangunan Manusia Indonesia melalui perumusan kebijakan di bidang :


26 dari 33

1. Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kerawanan Sosial. Arah kebijakan dalam koordinasi lingkungan hidup dan kerawanan sosial adalah sebagai berikut: a. Peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di berbagai sektor pembangunan dan daerah; b. Penguatan kelembagaan serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perbaikan kualitas lingkungan hidup; c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan bencana di daerah terutama di daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi, mengintegrasikan kebijakan pengurangan risiko bencana dalam sistem perencanaan pembangunan daerah; d. Meningkatkan penanganan kedaruratan yang efektif dan efisien melalui peningkatan kapasitas sumber daya penanggulangan bencana daerah; e. Mewujudkan keterpaduan dari semua aparat pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama dalam mengidentifikasi dan mengantisipasi kerawanan sosial. 2. Kebijakan Bidang Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Arah kebijakan dalam koordinasi perlindungan sosial dan perumahan rakyat adalah sebagai berikut: a. Koordinasi penataan dan peningkatan kualitas pelaksanaan lembaga jaminan sosial; b. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar perlindungan sosial bagi penyandang masalah perlindungan sosial; c. Meningkatkan pemberdayaan fakir miskin, penyandang cacat, dan kelompok rentan sosial lainnya; d. Meningkatkan kualitas hidup bagi PMKS terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik, dan jaminan kesejahteraan sosial; e. Mengembangkan dan menyerasikan kebijakan untuk penanganan masalahmasalah strategis yang menyangkut masalah kesejahteraan social; f. Memperkuat ketahanan sosial masyarakat berlandaskan prinsip kemitraan dan nilai-nilai sosial budaya bangsa; g. Meningkatkan pelayanan bagi korban bencana alam dan sosial; h. Meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi, dan Orsos/LSM dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan. i. Mengembangkan kebijakan dan strategi pelayanan pelindungan sosial, termasuk sistem pendanaan; j. Melembagakan sistem penyelenggaraan perumahan dan permukiman dengan melibatkan masyarakat (partisipatif) sebagai pelaku utama; Renstra Kementerian Kesra 2010-2014-Revisi

27 dari 33

k. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan perumahan bagi seluruh lapisan masyarakat. 3. Kebijakan Bidang Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana. Arah kebijakan dalam koordinasi kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana adalah sebagai berikut: a. Revitalisasi pelayanan kesehatan; b. Mewujudkan ketersediaan, distribusi, retensi, dan peningkatan mutu SDM kesehatan; c. Mewujudkan jaminan kesehatan; d. Mewujudkan jaminan persalinan; e. Meningkatkan keberpihakan kesehatan pada Daerah Terpencil, Perbatasan, Kepulauan (DTPK) dan Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK); f. Mewujudkan World Class Health Care; g. Peningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin dan Kurang Mampu; h. Menata kebijakan persebaran dan mobilitas penduduk secara lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah; i. Menata kebijakan administrasi kependudukan guna mendorong terakomodasinya hak-hak penduduk dan meningkatkan kualitas dokumen, data, dan informasi penduduk, dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan serta pelayanan publik, antara lain melalui penyelenggaraan registrasi penduduk; j. Meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, memperkecil angka kematian, dan peningkatan kualitas program keluarga berencana.

4. Kebijakan Bidang Pendidikan dan Agama Arah kebijakan dalam koordinasi pendidikan dan agama adalah sebagai berikut: a. b. c. d. e. f. g.

Penyediaan pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu dan terjangkau; Peningkatan profesionalitas tenaga pendidik (guru); Penguatan pendidikan menengah kejuruan, dan pendidikan tinggi vokasi; Peningkatan daya saing pendidikan tinggi; Pembangunan karakter bangsa; Optimalisasi penggunaan anggaran fungsi pendidikan; Perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;


28 dari 33

h. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama; i. Meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama; j. Memantapkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual, dan etika dalam penyelenggaraan negara serta mengupayakan agar segala peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan moral agama-agama; k. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan dalam ikut mengatasi dampak perubahan yang terjadi dalam semua aspek kehidupan untuk memperkukuh jati diri dan kepribadian bangsa serta memperkuat kerukunan hidup masyarakat, berbangsa dan bernegara. 5. Kebijakan Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Arah kebijakan dalam koordinasi kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga adalah sebagai berikut: a. Peningkatan upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya, dan mendorong berkembangnya apresiasi masyarakat terhadap keanekaragaman budaya untuk kemapanan jati diri bangsa. b. Mengembangkan dan membina kebudayaan nasional bangsa Indonesia yang bersumber dari warisan budaya leluhur bangsa, budaya nasional yang mengandung nilai-nilai universal termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mendukung terpeliharanya kerukunan hidup bermasyarakat dan membangun peradaban bangsa; c. Melestarikan apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan tradisional serta menggalakkan dan memberdayakan sentra-sentra kesenian untuk merangsang berkembangnya kesenian nasional yang lebih kreatif dan inovatif, sehingga menumbuhkan rasa kebanggaan nasional; d. Mengembangkan pariwisata melalui pendekatan sistem yang utuh dan terpadu bersifat interdisipliner dan partisipatoris dengan menggunakan kriteria ekonomis, teknis, ergonomis, sosial budaya, hemat energi, melestarikan alam dan tidak merusak lingkungan; e. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia; f. Mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan segenap potensi, bakat, dan minat dengan memberikan kesempatan dan kebebasan mengorganisasikan dirinya secara bebas dan merdeka sebagai wahana pendewasaan untuk menjadi pemimpin bangsa yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, patriotis, demokratis, mandiri, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat;


29 dari 33

g. Mengembangkan minat dan semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda yang berdaya saing, unggul, dan mandiri; h. Melindungi segenap generasi muda dari bahaya destruktif terutama bahaya penyalahgunaan narkotika, obat-obat terlarang dan zat adiktif lainnya (narkoba) melalui gerakan pemberantasan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba. 6. Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak. Arah kebijakan dalam koordinasi pemberdayaan kesejahteraan anak adalah sebagai berikut:

perempuan

dan

a. Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; b. Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan kaum perempuan, dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat; c. Memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat; d. Meningkatkan kualitas hidup perempuan agar setara dengan laki-laki, dan meningkatkan perlindungan terhadap anak dan perempuan dari berbagai tindakan kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi; e. Membangun anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan bertakwa serta terlindungi; f. Menyerasikan kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan di berbagai bidang pembangunan. 7. Kebijakan Bidang Penanggulangan kemiskinan. Arah kebijakan dalam koordinasi penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut: a. Meningkatkan kualitas serta memperluas kebijakan afirmatif/keberpihakan untuk penanggulangan kemiskinan melalui 4 klaster program PK; b. Menata dan meningkatkan kualitas pelaksanaan lembaga jaminan sosial; c. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan penurunan kemiskinan di daerah termasuk percepatan pembangunan daerah terpencil dan perdesaan d. Perluasan Program Keluarga Harapan (PKH); e. Pengembangan Penghidupan Penduduk Miskin & Rentan. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan kebijakan-kebijakan di atas dan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, maka strategi koordinasi pembangunan kesejahteraan rakyat dilaksanakan melalui : Renstra Kementerian Kesra 2010-2014-Revisi

30 dari 33

1.

2.

3.

4.

5.

Penetapan 3 (tiga) pilar koordinasi pembangunan bidang kesejahteraan rakyat sebagai upaya memfokuskan dan mengarusutamakan pencapaian sasaransasaran kebijakan. Tiga pilar koordinasi tersebut adalah : a. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran. b. Penanggulangan, Antisipasi, dan Tanggap Cepat Gangguan Kesejahteraan Rakyat. c. Pengembangan Investasi Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan. Peningkatan koordinasi dan sosialisasi melalui berbagai forum dan media, guna mencapai: a. Pemantapan persamaan persepsi dan langkah perencanaan; b. Peningkatan dan pemerataan komitmen untuk mencapai target-target yang ditetapkan. Memperluas mitra kerja koordinasi selain K/L di bawah koordinasi Kementerian Kesra, yaitu : sektor swasta, kelembagaan masyarakat, tokoh masyarakat, badan-badan internasional, dan masyarakat umum lainnya. Memperkuat jaringan koordinasi hingga ke tingkat Kabupaten/Kota, dan jika dibutuhkan sampai level perdesaan guna menjamin pelaksanaan kebijakan pembangunan kesra di daerah. Pemantauan dan penilaian pelaksanaan kebijakan dan program pengendalian pelaksanaan kebijakan serta program pembangunan Kesejahteraan Rakyat, melalui : a. Kajian dan penilaian lapangan terhadap pelaksanaan kebijakan; b. Pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan lapangan; c. Pencatatan dan pelaporan.

Kebijakan dan strategi tersebut selanjutnya dituangkan dalam Program Teknis dan Program Generik Koordinasi Pembangunan Kesejahteraan Rakyat sebagai berikut: 1.

Program Teknis:  Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat. Program ini memayungi berbagai kegiatan-kegiatan koordinasi yang dilaksanakan oleh unit kerja Deputi yang melaksanakan 3 Business Process dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, yaitu : koordinasi, sinkronisasi, pengendalian dan pengawasan.

2.

Program Generik :  Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Program ini memayungi kegiatan-kegiatan yang bersifat supporting dalam mendukung pelaksanaan Program Teknis Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.


31 dari 33

Tabel 3 Indikator Kinerja Outcome Program-Program Kementerian Koordinator Bidang Kesra 2010-2014 No

Nama Program

Indikator Kinerja Outcome

I.

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat.

Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan kesejahteraan rakyat dalam upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran; Pengembangan dan Investasi Sumber Daya Manusia; serta Tanggap Cepat Masalah Kesejahteraan Rakyat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Terpenuhinya dukungan pelayanan perkantoran dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi kepemimpinan negara dalam koordinasi di bidang kesejahteraan rakyat.

(SEBELUM dilakukan Restrukturisasi Program dan Kegiatan bersama BAPPENAS) II.

III.

IV.

Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan. (SEBELUM dilakukan Restrukturisasi Program dan Kegiatan bersama BAPPENAS) Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (SESUDAH dilakukan Restrukturisasi Program dan Kegiatan bersama BAPPENAS) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koordinator Bidang Kesra. (SESUDAH dilakukan Restrukturisasi Program dan Kegiatan bersama BAPPENAS)

Terwujudnya kebijakan di bidang Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran; Pengembangan dan Investasi Sumber Daya Manusia; serta Tanggap Cepat Masalah Kesejahteraan Rakyat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.  % tersosialisasikannya kegiatan bidang kesra melalui media.  Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).  % pengelolaan keuangan tepat waktu.  % terpenuhinya sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan operasional perkantoran.  Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi sesuai jabatan.  Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan.  Jumlah kajian kebijakan bidang kesra.  % terpenuhinya gedung/ruang kerja/ruang rapat.  % terpenuhinya alat pengolah data (komputer, dll).


32 dari 33

Bab IV PENUTUP

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Tahun 2010-2014 Edisi Revisi, disusun sebagai proyeksi dan penjabaran RPJMN 2010-2014 yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesra yang penyusunannya juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Undang-undang Nomor 17 tahun 2007) dengan misi kedua peningkatan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan daya saing Bangsa Indonesia. Revisi atas Renstra Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan dilaksanakan dengan mempertimbangkan adanya perubahan struktur organisasi di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan berbagai permasalahan kesejahteraan rakyat yang berkembang pada saat ini. Renstra revisi ini juga telah memanfaatkan metodologi Balance Scorecard dalam merumuskan peta strategi dan indikator kinerja utama Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Kepada seluruh SDM Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai yang telah disepakati bersama, dan secara dedikatif bersedia bekerja keras melaksanakan Renstra yang telah ditetapkan. Kepada lingkungan eskternal, kami mengharapkan kerjasama yang baik agar terwujud sinergitas kebijakan dan program untuk secara bertahap memenuhi harapan rakyat akan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang lebih bermartabat dan sejahtera. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa berkenan memberikan kekuatan dan petunjukNya dalam penugasan ini.


33 dari 33

Bab I PENDAHULUAN Kondisi Umum Capaian Nasional

Recommend Documents