Bab I Pendahuluan 1.1. Kondisi Umum Capaian Tahun

Bab I Pendahuluan 1.1. Kondisi Umum Capaian Tahun 2010-2014 Selama kurun waktu 2010 - 2014 telah dilakukan berbagai langkah kebijakan. Adapun capaian Strategis yang dilakukan sejak pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sampai dengan bulan Desember 2014, yaitu : A. Penyelesaian Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung proses penyelesaian perkara. 1) Pembangunan Gedung 2) Penyediaan Meubelair 3) Penyediaan Alat Pengolah Data 4) Penyediaan Kendaraan B. Peningkatan Penyelesaian Perkara Berbagai cara dan bentuk serta usaha yang maksimal dalam mencapai proses penyelesaian perkara, perubahan perubahan peraturan dan regulasi yang mendukung terus dilakukan agar proses penyelesaian perkara dapat tercapai. Pada priode lima tahun terakhir saat ini proses penyelesian perkara mengalami turun naik dalam tingkat

pencapaian

kinerjanya,

hal

ini

tentu

ada

beberapa

kendala

yang

menyebabkan terjadinya turun naik pencapaian kinerjanya. Ada beberapa deregulasi peraturan atau tambahan peraturan yang mnedukung tercapainya target yang dinginkan.

1.2. Potensi dan Permasalahan Dalam

konteks

pelaksanaaan

tugas

kepemerintahan

dan

pelayanan,

Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sedang dan akan terus melakukan berbagai langkah kebijakan strategis dalam kerangka Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan kebijakan tersebut telah memberikan banyak capaian dan kemajuan yang ditandai dengan adanya perbaikan pada berbagai tatanan pelaksanaan tugas pelayanan. Namun, disamping berbagai kemajuan yang telah dicapai, ternyata masih dihadapkan pada berbagai kondisi obyektif yang harus diselesaikan untuk lebih meningkatkan kinerja. Berbagai permasalahan tersebut antara lain adalah: (a) penerapan

tata

penyusunan

rencana

yang

baik

diinternaliasikan dan dilaksanakan pada masing bagian.

1

belum

menyeluruh

(b) sistem dan pelaksanaan pengawasan dan akuntabilitas masih harus ditingkatkan agar lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja. (c) belum optimalnya kinerja birokrasi untuk mendukung pelayanan publik, baik pelayanan dasar maupun pelayanan bidang lainnya. Upaya membangun

tata

Pelayanan

yang baik

sebagai

kawal

depan

pelaksanaan Reformasi Birokrasi, pada hakikatnya mencakup pula upaya membangun sistem

nilai

dalam

pelaksanaan.

Berkaitan

dengan

hal

tersebut

beberapa

permasalahan yang dihadapi, antara lain: Masih perlu ditingkatkannya pemahaman, kesadaran, dan kapasitas pelaku pelayanan khususnya sumber daya manusia aparatur dalam penerapan prinsip--prinsip tata kepemerintahan yang baik untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Disamping

itu,

belum

terdapat

sinergi

yang

optimal

antara

kesekretariatan dengan kepaniteraan dalam mewujudkan tata pelayanan yang baik. Dalam aspek penyelesaian perkara, pengawasan dan akuntabilitas, berbagai permasalahan utama yang dihadapi disebabkan antara lain: a. masih rendahnya kompetensi SDM aparatur; b. belum optimalnya kinerja birokrasi untuk mendukung pelayanan publik, baik pelayanan dasar maupun pelayanan bidang lainnya. c.

belum adanya standar baku dan penerapan sistem penghargaan dan sanksi kepada pejabat

dan pegawai negeri,

serta belum optimalnya penerapan

pengendalian intern di Pengadilan. d. belum optimalnya sinergi antara kegiatan pengawasan internal dan eksternal’ e. belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Di samping itu berkaitan dengan aspek akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, permasalahan yang dihadapi antara lain: belum diterapkannya dengan baik

sistem

manajemen

perencanaan,

sistem

berbasis

kinerja

penganggaran,

yang

sistem

terintegrasi

dengan

perbendaharaan,

dan

sistem sistem

pengendalian dan evaluasi. Berikut penjelasan berdasarkan sistim SWOT a. Kekuatan (Strengthness) Kekuatan Pengadilan Negeri Jakarta Barat mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan halhal yang dikembangkan kemudian, hal tersebut mencakup:  Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

2

 Pengadilan Negeri Jakarta Barat memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah serta jajaran instansi pemerintah lainnya di propinsi DKI Jakarta.  Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai bagian dari Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. b. Kelemahan (Weakness) Kelemahan-kelemahan yang terdapat pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat di rinci dalam beberapa aspek; 1. Aspek Proses Peradilan 

Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan

masyarakat

pencari

keadilan

di

wilayah

hukum

Pengadilan Negeri Jakarta Barat 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan 

Pengadilan Negeri Jakarta Barat belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.



Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan 

Belum diterapkannya evaluasi penilaian kerja

4. Aspek tertib administrasi dan manajemen peradilan 

Masih kurangnya pemahaman alur administrasi serta manajemen peradilan yg ada

5. Aspek Sarana dan Prasarana 

Anggaran yang diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dari Pusat belum seluruhnya sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan;

c. Peluang (Opportunities) Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek : 1. Aspek Proses Peradilan

3

 Adanya website Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara serta jadwal perkara 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan  Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja  Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat  Adanya kemitraan dari seluruh Hakim, Panitera Pengganti, serta karyawan

karyawati

Pengadilan

Negeri

Jakarta

Barat

untuk

melakukan perubahan 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan  Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik dari internal maupun eksternal pada lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan  Dukungan dan koordinasi yang baik di dalam lingkungan internal Pengadilan Negeri Jakarta Barat. 5. Aspek Sarana dan Prasarana  Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat berupa internet, dgn alamat website yaitu : www.pnjakartabarat.go.id d. Tantangan yang dihadapi (Threats) Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan. 1. Aspek Proses Peradilan  Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan  Personil di Pengadilan Negeri Jakarta Barat belum seluruhnya menguasai visi,

misi dan

melaksanakannya 4

Renstra dalam menjabarkan dan

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan  Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan  Upaya Peningkatan alur administrasi dan manajemen peradilan yang tertib, bersih dan transparan bagi para sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat 5. Aspek Sarana dan Prasarana  Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan

5

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dalam hal ini Renstra tahun 2015-2019. 1. Renstra Pengadilan Negeri Jakarta Barat merupakan pelaksanaan misi dalam mewujudkan visi secara bertahap. Rencana yang Pengadilan Negeri

Jakarta Barat

pada saat ini

sedang dilaksanakan adalah

disesuaikannya

dengan Renstra Mahkamah Agung tahun 2015-2019. 2. Renstra sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Pengadilan Negeri Barat lima tahun ke depan,

rencana strategis ini dijabarkan

Jakarta

ke

dalam

kegiatan-kegiatan yang diselaraskan dengan sub program pengadilan Tinggi yang kemudian diuraikan

ke dalam rencana tindakan (action plan). Rencana

strategis ini diharapkan dilaksanakan oleh

didukung oleh

anggaran yang memadai,

sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang

sarana dan prasarana serta

memperhitungkan perkembangan

oleh

lingkungan

Pengadilan Negeri Jakarta Barat, baik lingkungan internal maupun eksternal. 3. Pengadilan Negeri Jakarta

Barat sebagai bagian dari unit organisasi

Mahkamah Agung dalam menjalankan tugas dan fungsi atau kegiatannya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung yaitu terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung. Rencana Strategis Pengadilan Negeri

Jakarta Barat Tahun 2015–2019

merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang

terencana

secara

sistematis

melalui

pengkajian, pengelolaan terhadap sistem

penataan,

penertiban,

perbaikan

kebijakan dan peraturan perundangan-

undangan untuk mencapai efektivitas dan efesiensi. Selanjutnya Rencana Strategis juga dapat dipergunakan untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri

Jakarta Barat yang

diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015–2019 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan dan sasaran organisasi pada tahun 2015–2019. 6

2.1

VISI

Visi merupakan gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Visi Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI, yaitu :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT YANG AGUNG”

2.2

MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan. 2. Meningkatkan

kualitas

Sumber Daya Aparatur

Peradilan

dalam rangka

peningkatan pelayanan pada masyarakat. 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien. 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan secara efektif dan efisien. 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 1.3

TUJUAN Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu

satu sampai dengan lima tahun. Penetapan tujuan disesuaikan dengan pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (strategic goals) organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Negeri Jakarta Barat dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu

7

sampai lima tahun ke depan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat

untuk mengukur sejauh mana visi dan misi

organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi. 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas Ketiga tujuan strategis tersebut mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Tujuan akhir dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah terlaksananya prinsip good

governance di lingkungan Pengadilan yang tergambar dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Agar pencapaiannya dapat dilakukan secara maksimal, maka harus ditunjang dengan pelaksanaan berbagai aspek pelaksanaan reformasi yaitu : peningkatan pelaksanaan efisiensi dan efektivitas sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas--tugas, peningkatan profesionalime SDM Aparatur yang berbasis kompetensi. Selain itu, program ini juga diharapkan mampu mendorong mobilitas aparatur, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan, peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN melaluai peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Selanjutnya keseluruhan aspek tersebut harus dilakukan oleh SDM aparatur yang berkualitas dengan kuantitas yang memadai. Dan akhirnya keseluruhan tujuan tersebut dapat terwujud jika ditunjang adanya koordinasi program yang memadai serta adanya dukungan dari sumber daya dan sarana Pengadilan yang memadai. Indikator kinerja masing--masing tujuan harus menggambarkan tugas, fungsi dan peran Pengadilan negeri Jakarta Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan merupakan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang diuraikan sebagai berikut : 8

NO

SASARAN STRATEGIS 1

1.

Meningkatnya penyelesaian perkara

2.

3.

4.

INDIKATOR KINERJA 2

a. Persentase mediasi yang diselesaikan melalui laporan mediator b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana c. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan - Perdata - Pidana e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan - Perdata - Pidana Peningkatan Persentase perkara yang tidak aksepbilitas putusan mengajukan upaya hukum: Hakim - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Perdata b. Pidana Peningkatan a. Persentase berkas yang diajukan efektifitas pengelolaan kasasi dan PK yang disampaikan penyelesaian perkara secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan kepada para pihak d. Prosentase penyitaan yang terlaksana e. Ratio jumlah majelis Hakim terhadap perkara Peningkatan a. Persentase perkara bagi aksesibilitas masyarakat yang tidak mampu masyarakat terhadap yang diselesaikan peradilan (acces to b. Persentase (amar) putusan justice) perkara (yang menarik perhatian

9

TARGET 2014 3 80%

69% 100%

92% 99%

95% 94%

98% 98%

78% 99 % 100% 100% 90% 90% 90% 1 : 20 /20% 100% 100%

5.

6.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan

masyarakat) yang dapat diakses secara on line. c. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan tanpa upaya paksa a. Persentade pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

99%

99% 100% 100%

Tujuan yang akan diwujudkan pada tahun 2015 tersebut selanjutnya dirinci pada pencapaian sasaran setiap tahunnya. Secara umum, sasaran tahunan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini menggambarkan kegiatan – kegiatan yang dihasilkan, serta perubahan perbaikan kondisi aparatur yang diakibatkan oleh kegiatan tersebut. Selanjutnya bagian berikut akan menjelaskan dan merinci masing-masing tujuan beserta sasaran strategis dan indikator kinerjanya. Secara Detail target indikator kinerja diuraikan pada lampiran I .

Tujuan 1 : Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi. Yang dimaksud dengan pencari keadilan merasa terpenuhi adalah ketika semua unsur sasaran kegiatan telah terlaksana dengan baik yang didukung oleh SDM aparatur yang kompeten dan bertanggung jawab, serta didukung dengan anggaran yang cukup guna pelaksanaan dukungan,

sehingga ketika pencari keadilan ingin

membutuhkan haknya di pengadilan dengan mudah dicapai. antara lain : 1. mediasi yang diselesaikan melalui laporan mediator, 2. sisa perkara yang diselesaikan, 3. perkara yang diselesaikan, 4. perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan, 5. Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan 6. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 7. Berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap, 8. Berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis, penyampaian pemberitahuan 9. Penyampaian relaas putusan kepada para pihak,

10

10. Penyitaan yang terlaksana. Semua ini adalah indikator yang mendukung tujuan

agar semua inidikator ini

terlaksana dengan baik. No.

Sasaran

Indikator Kinerja

1

2

3

1.

Meningkatnya perkara

penyelesaian

-

Persentase perkara mediasi yang diselesaikan melalui laporan mediator Persentase sisa perkara yang diselesaikan Perdata Pidana Persentase perkara yang diselesaikan : Perdata Pidana Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan Perdata Pidana Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan Perdata Pidana

2015

2016

2017

2018

2019

4

5

6

7

8

80%

81%

82%

84%

85%

69% 100%

70% 100%

71% 100%

72% 100%

75% 100%

92% 99%

93% 99%

93% 99%

93% 99%

94% 99%

95% 94%

95% 94%

95% 94%

95% 94%

96% 95%

98% 98%

95% 95%

95% 95%

95% 95%

95% 95%

78% 99%

80% 99%

80% 99%

83% 99%

85% 99%

2.

3.

4.

Peningkatan putusan Hakim

Peningkatan pengelolaan perkara

aksepabilitas

efektifitas penyelesaian

Peningkatan aksepabilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Banding Kasasi Peninjauan Kembali a. Perdata b. Pidana a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan kepada para pihak Perdata Pidana d. Persentase penyitaan yang terlaksana e. Ratio jumlah majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase perkara Bagi masyarakat tidak mampu yang diselesaikan b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line.

11

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

90% 90%

90% 90%

90% 90%

90% 90%

90% 90%

90%

92%

93%

94%

95%

20%

20%

20%

20%

20%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

c.

Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan

99%

99%

99%

99%

99%

Dari ke empat indikator untuk mencapai target tersebut diperlukan anggaran untuk penyelesaian pekaa secara umum. Hal ini didukung dengan program peningkatan menajemen peradilan umum atau DIPA 03 sebesar Rp. Tujuan 2 : Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan. Ketika

pencari keadilan ingin mengajukan permohonan eksekusi atau ingin

mendaftar perkara dengan cepat, tentu diharapkan dengan mudah pencari keadilan menuju pengadilan. Antara lain dalam hal mengajukan permohonan eksekusi. Hal ini perlu dukungan seluruh SDM aparatur dan dukungan anggaran yang memadai serta komitmen pimpinan dan seluruh staf untuk memberikan informasi secara cepat dan tepat. Diantara indikator yang dapat mencapai tujuan yaitu : Permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan tanpa upaya hukum. Dalam hal ini untuk mendukung capaian indikator ini diperlukan adanya penambahan ruangan untuk proses penyelesaian perkara serta diperlukan sarana pendukung antara lain : 1. Renovasi Gedung atau perluasan gedung guna menunjang aktivitas proses penyelesaian perkara. 2. Penambahan sarana berupa Laptop, CPO komputer, printer, server dan jaringan lainnya untuk mendukung proses penyelesaian perkara.

Berikut indikator yang akan dicapai No. 1 1.

Sasaran

Indikator Kinerja

2 Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

2015

2016

2017

2018

2019

3

4

5

6

7

8

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan tanpa upaya paksa

99%

99%

99%

99%

99%

Tujuan 3 : Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas. Dengan Terkoordinasinya pembinaan dan pelaksanaan selurih bagian dan kepaniteraan dilingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Barat akan terciptanya keselarasan dan tujuan yang dingini masyarakat, sehingga publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat dapat melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dengan pelayanan yang terbuka

artinya diwujudkan dalam bentuk pemberian 12

informasi publik yang transparan mengenai pelayanan publik, diharapkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat semakin baik. Alasan pengambilan suatu keputusan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena itu, perlu disusun sistem dan mekanisme pemberian informasi publik yang memungkinkan peran aktif masyarakat untuk ikut serta dalam proses meningkatkan kinerja SDM aparatur dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Antara lain yang harus diperhatikan adalah dalam rangka penyampaian keluh kesah baik berupa pengaduan maupun laporan yang berhubungan dengan perkara maupun pelayanan lainnya, maka perlu masyarakat yang ditindaklanjuti,

pelayanan dengan baik, pengaduan

dan temuan hasil pemeriksaan eksternal dan

Internal yang ditindaklanjuti. Untuk

mendukung capaian indikator ini diperlukan adanya penambahan

sarana pendukung untuk memberikan informasi yang akurat dan terjangkau antara lain : 1. Penambahan sarana berupa Laptop, CPO komputer, printer, server dan jaringan lainnya untuk mendukung proses penyelesaian perkara. 2. Adanya tambahan tunjangan atau honor bagi pelaksana untuk lebih meningkatkan semangat serta motivasi bagi SDM No. 1 6.

Sasaran 2 Meningkatnya kualitas pengawasan

Indikator Kinerja

2015

2016

2017

2018

2019

3

4

5

6

7

8

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

a.

Persentase masyarakat ditindaklanjuti

pengaduan yang

b.

Pesentase hasil pemeriksaan eksternal dan Internal yang ditindaklanjuti.

Dari tujuan tersebut pengadilan harus mempersiapkan dan menata masing-masing bagian untuk melaksanakan tujuan tersebut antara lain : 1. Kepaniteraan Pidana Terkoordinasi dan terbinanya staf dalam melayani

masyarakat

penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan, serta tatalaksana,

serta evaluasi

dan pelaporan di lingkungan kepaniteraan pidana pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat 2. Kepaniteraan Perdata

13

Terkoordinasi dan terbinanya staf dalam melayani

masyarakat, penyusunan

kebutuhan sarana, rencana anggaran yang dibutuhkan, percepatan pelayanan pperdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat 3. Kepaniteraan Hukum Terkoordinasi dan terbinanya staf dalam melayani

masyarakat

penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan, serta tatalaksana,

serta evaluasi

dan pelaporan di lingkungan kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat 4. Bagian Kepegawaian. Tertatanya kepegawaian jabatan struktural dan jabatan fungsional, terciptanya disiplin kerja

dengan digunakannya absen finger print 5 jari, terciptanya

perhitungan absen remunerasi, absen uang makan, terciptanya kenaikan pangkat, cuti, KGB, dan tugas-tugas lainnya di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Barat 5. Bagian Keuangan. Terkelolanya keuangan yang akuntabel, transparans antara lain terlaksanaya pembayaran gaji, kekurangan gaji, kenaikan gaji rapel, uang makan, remunerasi dan tunjangan lainnya di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Barat 6. Bagian Umum. Terkelolanya pelayanan administrasi umum yang optimal Terlaksananya bidang pembinaan dan komunikasi kepada masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan perpustakaan, teknologi informatika, terdokumentasinya dan terdistribusinya surat-surat, terkelolanya

perlengkapan sarana dan prasarana,

Terlaksanaya

pembinaan sikap mental keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga, di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dari semua indikator yang tersebut diperlukan anggaran untuk mendukung terlaksananya indikator dengan rincian sebagai berikut : Tahun 2016 PROGRAM 51 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tenis Lainnya Mahkamah Agung

DIPA 01

Belanja Pegawai Belanja Barang/ Non Operasional

17.143.791.000 4.398.840.000 119.200.000 21.661.831.000

Jumlah

14

PROGRAM 53 Peningkatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

DIPA 01

Belanja Pengadaan Alat Pengolah Data Belanja Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Kantor/ Mesin Genset Belanja Pengadaan Meubelair dan Lemari Besi Belanja Pengadaan Tanah Belanja Renovasi Gedung

3.530.000.000 2.000.000.000 2.050.000.000 25.000.000.000 5.922.800.000 38.502.800.000

PROGRAM 52 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

DIPA 03

Belanja ATK Belanja Penyelesaian Perkara Kurang dari 5 Bulan Belanja Penyelenggaraan Pos bakum Jumlah

500.000.000 306.000.000 74.000.000 880.000.000

Jumlah keseluruhan kebutuhan anggaran DIPA 01 untuk 2 program berjumlah Rp. 60.164.631.000,- Dan DIPA 03 untuk 1 program berjumlah Rp. 880.000.000,1.4

SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya penyelesian perkara 2. Peningkatan ekseptabilitas putusan hakim 3. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. 4. Peningkatan Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice). 5. Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 6. Meningkatnya kualitas pengawasan INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Untuk mengukur sejauh mana instansi telah mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, indikator kinerja utama dan target

yang ingin dicapai kurun waktu 2015 s/d 2019 dapat digambarkan

sebagai berikut :

15

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT NO

1.

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya penyelesaian perkara

a. Persentase mediasi yang diselesaikan melalui laporan mediator b. Persentase perkara diselesaikan Perdata Pidana

sisa yang

c. Persentase perkara yang diselesaikan : Perdata Pidana

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan

2.

3.

Peningkatan aksepabilitas putusan Hakim

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

b.

c.

d.

e.

Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan kepada para pihak

Persentase penyitaan terlaksana

yang

Ratio jumlah majelis Hakim terhadap perkara

PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN

PENANG GUNG JAWAB Mediator

Jmlah Perkara mediasi yang diselesaikan melalui laporan mediator X 100% Jml Perkara yang masuk

Jml sisa perkara yang diselesaikan X 100% Jml sisa perkara yang harus diselesaikan

Ketua dan Panitera/S ekretaris

SUMBE R DATA Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Majelis Hakim dan Panitera/ Sekretaris

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Jml perkara yg diselesaikan dlm jangka waktu maks 5 bulanX 100% Jml perkara yg harus diselesaikan dlm waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara)



Jml perkara yg diselesaikan dlm jangka waktu maks 5 bulanX 100% Jml perkara yg harus diselesaikan dlm waktu lebih dari 5 bulan (diluar sisa perkara)



Majelis Hakim


Panitera/ Sekretaris

Laporan Bulanan dan Laporan Tahuna n

Panitera/ Sekretaris


Jml relas putusan yang disampaikan ke para pihak . X 100% Jml putusan

Panitera/ Sekretaris dan Juru Sita


Jml pelaksanaan penyitaan yang terlaksana X 100% Jumlah permohonan penyitaan

Panitera/ Sekretaris dan Juru Sita


Perbandingan jumlah majelis hakim x 100 % Jumlah perkara

KPN/Panit era/Sekret aris

Register

Jml perkara yang diselesaikan X 100% Jml perkara yang harus diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)

Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum X 100% Jumlah putusan

Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap X 100% Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B

Jml berkas perkara yang didistribusikan ke MajelisX 100% Jml berkas perkara yang diterima

16

4.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

a. Persentase perkara bagi masyarakat yang tidak mampu yang diselesaikan

Jumlah perkara Masyarakat yang Tidak Mampu yang diselesaikan X 100% Jumlah perkara prodeo



b.

Jumlah amar putusan perkara yang menarik perhatian (contoh teroris, narkoba) yang dimasukan di wibsite X 100% Jumlah perkara yang putus

Kepaniter a/Kesekre tariatan


Ketua Pengadila n& Pan/Sek




Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line.

c.

5.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

6.

Meningkatnya kualitas pengawasan

Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan tanpa upaya paksa a. Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Catatan: Amar putusan yang diutamakan adalah atas perkara yang menarik perhatian masyarakat (publik) Jml perkara yang tidak diajukan upaya hukum X 100% Jumlah perkara yang masuk Jml perkara yang diselesaikan tanpa upaya paksa X 100% Jml permohonan eksekusi

Jml pengaduan yang ditindaklanjuti X 100% Jumlah pengaduan yang diterima Catatan: Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis

Bagian Hukum b. Jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal dan Internal yang ditindaklanjuti.

Jumlah temuan eksternal yang ditindaklanjuti X100% Jumlah temuan eksternal


Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Bagian Hukum

Inilah rencana sasaran yang akan dicapai dalam waktu lima tahin 2015 s/d 2019. Dalam pencapaian tentu akan terdapat hambatan – hambatan yang mempengaruhi yang mengakibatkan terjadinya tidak terpainya sasaran yang diinginkan.

17

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 3.1.

Arah Kebijakan Umum Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke--2

tahun

20010--2014,

RPJM

ke--3

memantapkan penataan kembali

tahun

2015--2019

ditujukan

untuk

lebih

sasaran yang ingin dicapai Pengadilan Negeri

Jakarta Barat di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan Penyelesaian Perkara agar lebih cepat terlayani dan semakin meningkatnya kepuasan masyarakat, upaya

peningkatan penyelesaian peradilan Anak,

sumber daya manusia termasuk

upaya peningkatan kualitas

pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi.

Berkaitan dengan ini telah di tetapkan kerangka Visi Pengadilan Negeri Jakarta Barat 2015 adalah mewujudkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Yang Agung, dengan penjelasan sebagai berikut: Terwujudnya keadilan masyarakat serta Terwujudnya penyelesaian perkara, dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh pencari keadilan. Visi tersebut mendukung Visi Pengadilan Tinggi dan Visi Mahkamah Agung RI. yang kemudian dijabarkan di dalam Misi 2015--2019. Misi ini adalah rumusan dari usaha--usaha yang diperlukan untuk mencapai visi Pengadilan Negeri Jakarta Barat Yang Agung,

2015 yaitu

Mewujudkan

namun tidak dapat terlepas dari

kondisi dan tantangan lingkungan eksternal dan Internal pada kurun waktu 2015-2019 yang mempengaruhinya. Misi pengadilan dalam periode 2015--2019 diarahkan untuk mewujudkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwibawa, bertanggung jawab dalam menegakkan keadilan menuju Indonesia yang lebih sejahtera, aman dan damai dan meletakkan fondasi yang lebih kuat bagi Pengadilan yang adil dan demokratis. Usaha--usaha Perwujudan visi Pengadilan 2015 akan dijabarkan dalam misi Pengadilan Negeri Jakarta Barat tahun 2015--2019 sebagai berikut: Misi 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan. Misi 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat. Misi 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.

18

Misi 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan secara efektif dan efisien. Misi 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam mewujudkan visi dan misi pengadilan 2015--2019, telah ditetapkan lima agenda utama

tahun 2015--2019, yaitu: Agenda I: Pemberian tunjangan,

gaji dan pendapatan lainnya; Agenda II: Penyediaan kebutuhan SDM berupa sarana alat tulis kantor ; Agenda III : Peningkatan pelayanan berupa sarana informasi; Agenda IV : peningkatan sarana dan fasilitas kerja ; dan Agenda V : penegakan hukum dan keadilan. Mengacu pada permasalahan yang dihadapi tahun mendatang, maka arah

baik dewasa ini maupun dalam lima

kebijakan umum

lima tahun ke depan adalah

mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan sebelumnya. Secara garis besar, arah kebijakan umum 2015--2019 adalah sebagai berikut: 1. Arah kebijakan umum untuk melanjutkan peningkatan pelayanan Pengadilan yang cepat, adil dan biaya ringan. Hal ini bertumpu pada misi Mahkamah Agung yang bertujuan guna menciptakan bangsa yang sejahtera adil dan makmur. dengan bertumpu pada program perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dasar, serta menjaga dan memelihara lingkungan hidup secara berkelanjutan. 2. Arah kebijakan umum untuk memperkuat penyelesaian perkara dengan penguatan penegakan hukum dan mengarah pada tegaknya ketertiban umum, penghapusan segala macam diskriminasi, pengakuan dan penerapan hak asasi manusia serta kebebasan yang bertanggung jawab. 3. Arah kebijakan umum untuk memperkuat manajemen

keadilan di semua

bidang, Keadilan juga hanya dapat diwujudkan bila sistem hukum berfungsi secara kredibel, bersih, adil dan tidak pandang bulu. Demikian pula kebijakan pemberantasan korupsi secara konsisten diperlukan agar tercapai rasa keadilan dan pemerintahan yang bersih. Visi, misi, agenda, sasaran dan arah kebijakan umum 2015--2019 perlu dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah program aksi prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Bidang Penegakan Hukum dan Aparatur dengan sasaran

19

adalah terwujudnya peningkatan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia yang didukung oleh aparatur negara yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab serta profesional melalui : a. Meningkatnya kepastian hukum b. Meningkatnya kinerja di bidang hukum yang bersih dan berwibawa, yang ditandai dengan diterapkannya sistem peradilan, pelayanan dan bantuan hukum yang sederhana, cepat, transparan, dan akuntabel. c. Terwujudnya pemenuhan, perlindungan, pemajuan dan penegakan Hukum, dan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

3.2 Strategi dan Kebijakan 1) Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. sehingga secara maksimal memenuhi asas--asas pelayanan prima yaitu cepat, tepat, murah, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif. Hal ini dilakukan dalam rangka menumbuhkan kepercayaan masyarakat. 2). Penataan SDM aparatur guna penyelesaian perkara dilakukan

guna

mengembangkan dan melaksanakan sistem manajemen kepegawaian yang berbasis kinerja atau berorientasi kepada kompetensi yang mencakup seluruh aspek pembinanaan. Adapun langkah yang dilakukan, sebagai berikut : a. Penyempurnaan peraturan internal di bidang SDM ; b. Penataan pegawai, guna menjamin jumlah dan kualifikasi pegawai di masing-masing bagian

sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan tugas dan

fungsinya secara efektif, efisien dan produktif;; c. Penerapan

sistem

manajemen

kepegawaian

yang

berorientasi

pada

kompetensi, beban kerja prestasi kerja (kinerja), dalam rangka mendorong peningkatan profesionalisme, kinerja dan akuntabilitas PNS;; d. Peningkatan netralitas, etika dan disiplin. e. Pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian guna mendukung pengelolaan PNS secara efektif dan efisien. 6) Peningkatan pengawasan pengawasan

baik

dilakukan guna mengoptimalkan pelaksanaan

pengawasan

intern,

fungsional

maupun

pengawasan

masyarakat. a. Melakukan pengawasan secara rutin yang dilakukan oleh pengawas bidang. b. Meningkatkan

efektivitas

pengawasan

pengaduan dan saran 20

dari

masyarakat

melalui

kotak

Bab IV PenutupI V PenutuBABBBAB Rencana Strategis Pengadilan Negeri Jakarta Barat tahun 2015-- 2019 telah disusun

dengan

mengacu

Pembangunan

Nasional

perkembangan

lingkungan

kepada

Kabinet

RPJMN

Tahun

Indonesia

strategis

yang

2015--2019

Bersatu terjadi

dengan

dan

dan

Agenda

memperhatikan

diperhitungkan

akan

berpengaruh terhadap bidang pebegakan hukum. Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Jakarta Barat

tahun 2015-

-2019 ini, memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategis (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan ke dalam kebijakan, program dan kegiatan. Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis ini kemudian akan dijabarkan lebih lanjut kedalam suatu rencana kinerja tahunan (RKT) dan penetapan kinerja tahunan. Rencana strategis ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Barat Dokumen Renstra Pengadilan Negeri Jakarta Barat tahun 2015-- 2019 ini telah memuat kebijakan dan program yang sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan perubahan paradigma yang terjadi. Dengan demikian diharapkan berbagai kebijakan dapat dihasilkan baik dalam bentuk kebijakan operasional dan teknis lainnya yang meliputi: peningkatan pelaksanaan efisiensi dan efektivitas secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas--tugas.

Aparatur yang

didukung oleh sistem yang berbasis kompetensi dan beban kerja. Selain itu, tujuan ini juga diharapkan mampu mendorong mobilitas,

serta

memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan, peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN melalui peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja

dan peningkatan kualitas pelayanan sesuai

kebutuhan dan harapan masyarakat. Untuk mewujudkan berbagai perubahan sesuai paradigma

tersebut,

diperlukan

proses,

pelaksanaannya.

21

waktu

dan

konsentrasi

dalam

Oleh karena itu dengan adanya perencanaan yang lebih terarah dan didukung oleh komitmen pimpinan maka pelaksanaan kedepan dapat dilakukan

secara

sistimatik, bertahap, dan berkesinambungan guna mewujudkan good governeance.

Jakarta, Januari 2015 Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, SH M.Hum NIP. 19611010 198812 2 001

22

LAMPIRAN

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2015--2019 Pengadilan Negeri Jakarta Barat

23

MATRIKS I TARGET PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA TAHUN 2015--2019 PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT


24

MATRIKS II TARGET RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015--2019 PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT


25

MATRIKS III ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2015--2019 PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT


26

MATRIKS II TARGET RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015--2019 PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT


27

MATRIKS IV RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015--2019 PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT


28

Bab I Pendahuluan 1.1. Kondisi Umum Capaian Tahun

Recommend Documents