BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) pada pembangunan di masing-masing daerah. Terutama kota Medan yang

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Pencapaian target yang direncanakan oleh pemerintah dalam mensukseskan pembangunan nasional secara merata untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga negara yang dewasa ini membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dalam hal ini pembangunan yang dilaksanakan oleh negara Republik Indonesia tidak luput pada pembangunan di masing-masing daerah. Terutama kota Medan yang merupakan kota ketiga terbesar di Indonesia dan juga sebagai ibukota provinsi Sumatera Utara yang tidak luput dari suasana pembangunan tersebut. Pemerintah mencari sumber dana dari berbagai sumber dengan cara menggerakkan potensi yang ada pada masyarakat dan salah satunya dalam bidang perpajakan. Pada umumnya negara memiliki administrasi pemerintahan yang modern seperti Indonesia mengandalkan penerimaan perpajakan sebagai penopang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Oleh negara pajak digunakan untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan seperti jalan, jembatan sampai fasilitas umum lainnya. Hasil pemanfaatan dari penerimaan pajak dapat dinikmati oleh semua rakyat Indonesia. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang utama bagi negara disamping sumber-sumber lainnya. Oleh karena itu pajak merupakan

1 Universitas Sumatera Utara

persoalan negara dan juga merupakan persoalan rakyat. Pemerintah telah berupaya agar pemungutan pajak dapat dilaksanakan seadil-adilnya, sebaikbaiknya dan sesederhana mungkin. Dalam hal mensosialisasikan pajak, aparatur pajak (fiskus) mengajak wajib pajak untuk membayar pajak yang penghasilannya sudah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.011/2012 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang merupakan peraturan terbaru mengenai penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku mulai 1 Januari 2013. Dengan berlakunya Peraturan

Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 162/PMK.011/2012 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang membuat jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) meningkat yang akan berdampak terhadap tingkat penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Pada kesempatan ini dengan diadakannya Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) penulis ingin mengetahui tingkat penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 setelah penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Maka dari itu, penulis tertarik memilih judul

“Tinjauan Atas Penerimaan Pajak

Penghasilan Pasal 21 Setelah Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia”.

2 Universitas Sumatera Utara

B. Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) 1. Tujuan PKLM Adapun yang menjadi tujuan dari pelaksanaan PKLM adalah : 1.1 Untuk mengetahui tingkat penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 setelah penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. 1.2 Untuk mengetahui kendala-kendala dalam meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 setelah penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. 1.3 Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh petugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia dalam meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 setelah penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak.

2. Manfaat PKLM 2.1 Bagi Mahasiswa a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang perpajakan. b. Agar dapat menerapkan teori-teori yang didapat selama perkuliahan. c. Belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. d. Menguji dan menugukur kemampuan yang dimiliki mahasiswa dalam menghadapi situasi dunia kerja yang sebenarnya.

3 Universitas Sumatera Utara

e. Mengaplikasikan disiplin ilmu yang telah dipelajari ke dalam permasalahan yang timbul selama PKLM. f. Guna memahami upaya-upaya penanganan kendala-kendala yang dihadapi pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia yang berkaitan dengan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 setelah penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak. 2.2 Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia a. Sebagai sarana untuk mempererat hubungan yang positif antara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia dengan Program Studi Administrasi Perpajakan FISIP USU. b. Sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui pembangunan di bidang pendidikan. c. Dengan

dilaksanakan

Praktik Kerja

Lapangan

Mandiri

(PKLM),

mahasiswa dapat memberikan kritik dan saran untuk memperbaiki sistem pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. 2.3 Bagi Program Studi Administrasi Perpajakan FISIP USU a. Mempererat hubungan kerjasama Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara dengan instansi pemerintah khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. b.`Membuka interaksi antara Program Studi Administrasi Perpajakan dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia dalam memberikan uji 4 Universitas Sumatera Utara

nyata mengenai ilmu pengetahuan yang diterima mahasiswa melalui PKLM. c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kalangan mahasiswa Program Studi Administrasi Perpajakan FISIP USU. d. Mempromosikan sumber-sumber daya yang potensial dari universitas dan memperbaiki persepsi umum tentang universitas. 2.4 Bagi Masyarakat Sebagai masukan dari semua pihak, baik masyarakat dan lembaga lainnya yang membutuhkan informasi, data dan keterangan tentang pajak penghasilan.

C. Uraian Teoritis 1. Definisi Pajak Berdasarkan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah konstribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

undang

–

undang,

dengan

tidak

mendapat

imbalan

(kontraprestasi) secara langsung dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2. Pengertian Penghasilan Dan Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Pengertian Penghasilan Dan Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yaitu:

5 Universitas Sumatera Utara

a. Penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. (Waluyo, 2010:109) b. Yang termasuk pemotong PPh pasal 21 berdasarkan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dalam pasal 21 adalah : a) pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai; b) bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan; c) dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun; d) badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan e) penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

6 Universitas Sumatera Utara

3. Penghasilan Tidak Kena Pajak Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh) dalam pasal 7 ayat 1 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per tahun diberikan paling sedikit sebesar: a. Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi; b. Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin; c. Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan d. Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. Kemudian dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor

162/PMK.011/2012

Tentang

Penyesuaian

Besarnya

Penghasilan Tidak Kena Pajak yang merupakan peraturan terbaru mengenai penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlakunya mulai 1 Januari 2013 memutuskan dalam pasal 1 besarnya penghasilan tidak kena pajak disesuaikan menjadi sebagai berikut: 7 Universitas Sumatera Utara

a. Rp 24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi; b. Rp 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin; c. Rp 24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir. dengan . Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008; d. Rp 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

D. Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Adapun yang menjadi ruang lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri yang paling mendasar adalah mendata jumlah wajib pajak dan penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 setelah penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia serta kendala dan upaya dalam meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.

8 Universitas Sumatera Utara

E. Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Metode yang akan digunakan dalam pelaksanaan PKLM ini adalah : 1. Tahap Persiapan Yaitu melakukan penentuan judul dan tempat pelaksanaan PKLM, menyusun proposal serta konsultasi dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan PKLM ini. 2. Studi Literatur Yaitu kegiatan studi mencari data dan informasi dengan membaca landasan teori, menelaah buku-buku literatur, peraturan perundang – undangan dibidang perpajakan, majalah, surat kabar, internet, catatan-catatan, maupun bahasa tertulis lainnya yang berhubungan dengan laporan PKLM yang mendukung laporan ini. 3. Observasi Lapangan Yaitu dengan melakukan peninjauan atau pengamatan secara langsung pada objek praktek kerja lapangan untuk mengetahui sistem-sistem yang berlaku serta mempelajari laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. 4. Pengumpulan Data Yaitu kegiatan mengumpulkan data serta yang diperlukan untuk melakukan penyusunan laporan akhir. Adapun data-data yang digunakan ada dua jenis yaitu :

9 Universitas Sumatera Utara

4.1 Data Primer Yaitu pengumpulan data yang langsung diambil dan berasal dari objek bersangkutan (Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia). 4.2 Data Sekunder Yaitu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dari buku-buku atau undang – undang perpajakan. 5. Analisis Data dan Evaluasi Setelah penulis memperoleh data yang diperlukan, penulis akan menganalisa dan mengevaluasi data atau keterangan mengenai cara meningkatkan penerima Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia serta mempelajari laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

F. Metode Pengumpulan Data Dalam melakukan pengumpulan data digunakan tiga metode yaitu : 1. Wawancara (Interview) Yaitu kegiatan mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada perseorangan untuk memperoleh data yang diperlukan. 2. Metode Pengamatan (Observation) Pengumpulan dan pencarian data dengan cara langsung maupun tidak langsung terjun ke lapangan untuk melakukan peninjauan yang dilakukan oleh 10 Universitas Sumatera Utara

penulis dengan mengadakan pengamatan langsung ditempat PKLM sehubungan dengan objek studi yang akan di spesialisasikan oleh penulis. 3. Daftar Dokumentasi (Documentation) Yaitu kegiatan mengumpulkan dan mencari data dari buku–buku, peraturan undang – undang perpajakan serta sumber lainnya.

G. Sistematika Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Untuk lebih mempermudah penulis laporan PKLM, penulis terlebih dahulu membuat uraian garis-garis besar laporan sesuai dengan standar yang ditetapkan, terdiri dari: BAB I PENDAHULUAN Dalam bab ini penulis menjelaskan hal-hal yang menjadi latar belakang PKLM, tujuan dan manfaat PKLM, uraian teoritis, ruang lingkup PKLM, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan laporan PKLM. BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK PKLM Pada bab ini penulis akan menguraikan sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan, uraian tugas pokok dan fungsi serta gambaran pegawai. BAB III GAMBARAN DATA Pada bab ini, penulis akan menguraikan ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai PPh pasal 21, objek dan subjek PPh pasal 21, tarif PPh pasal 21 dan cara menghitung PPh pasal 21. 11 Universitas Sumatera Utara

BAB IV ANALISIS DAN EVALUASI DATA Dalam bab ini penulis mencoba menganalisa tentang cara meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 setelah penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia berdasarkan kemampuan penulis kemudian mengadakan evaluasi serta memberikan interpretasi untuk menjawab perumusan masalah yang diajukan. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN Dalam bab ini penulis akan memaparkan bagaimana kesimpulan atas pembahasan dan saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia dan Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU.

12 Universitas Sumatera Utara