BAB I PENDAHULUAN
Perencanaan merupakan kegiatan menetapkan tujuan serta merumuskan dan mengatur pendayagunaan sumber daya manusia, informasi, keuangan, metode dan waktu agar dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan bisa berjalan dengan efektif dan efisien, sedangkan perencanaan strategis adalah proses perencanaan jangka panjang yang dirumuskan untuk menetukan dan mencapai sasaran organisasi. Perencanaan disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun,
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional, lokal dan serentak. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Untuk menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang dating, disusunlah sebuah perencaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada dan menetapkan apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten disusun dengan berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 63/Kpts/KPU/Th 2015 dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelahaan Renstra K/L 2015-2019, maka Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019 memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan. 1.1.
KONDISI UMUM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten adalah lembaga penyelenggara pemilu
yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang berkedudukan di tingkat Kabupaten dan merupakan bagian Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
1
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenangnya KPU Kabupaten Klaten dibentuk Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten secara organisatoris diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan dipimpin oleh seorang Sekretaris. Adapun Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Klaten dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:
menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten Klaten;
melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS di Kabupaten Klaten;
menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Jawa Tengah;
memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kabupaten Klaten yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten Klaten, dan KPU Provinsi Jawa Tengah;
2
menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Klaten untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
Kabupaten
Klaten
dan
mengumumkannya;
mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten Klaten yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Klaten;
mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota PPK, Anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten Klaten, dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Klaten
yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan
terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Klaten dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Klaten kepada masyarakat;
melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU RI, KPU Provinsi Jawa Tengah, dan/atau peraturan perundang-undangan.
Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Klaten dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi: a)
menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten Klaten;
b)
melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten Klaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c)
membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS di Kabupaten Klaten;
d)
memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, dan Bupati terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
e)
menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Jawa Tengah;
f)
melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Klaten yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; 3
g)
membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten Klaten, dan KPU Provinsi Jawa Tengah;
h)
menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten Klaten atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
i)
mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota PPK, Anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten Klaten, dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Klaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Klaten dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
j)
melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Klaten kepada masyarakat;
k)
melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
l)
melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU RI, KPU Provinsi Jawa Tengah, dan/atau peraturan perundang-undangan.
Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Klaten dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati meliputi: a)
merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan Bupati;
b)
menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten Klaten, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Bupati dengan memperhatikan pedoman dari KPU RI dan/atau KPU Provinsi Jawa Tengah;
c)
menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d)
membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Gubernur serta pemilihan Bupati di Kabupaten Klaten;
e)
mengkoordinasikan,
menyelenggarakan,
dan
mengendalikan
semua
tahapan
penyelenggaraan pemilihan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU RI dan/atau KPU Provinsi Jawa Tengah; f)
menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati;
g)
memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan Gubernur dan Bupati terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
h)
menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi Jawa Tengah; 4
i)
menetapkan calon Bupati yang telah memenuhi persyaratan;
j)
menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten Klaten yang bersangkutan;
k)
membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten Klaten, dan KPU Provinsi Jawa Tengah;
l)
menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Klaten untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati dan mengumumkannya;
m)
mengumumkan calon Bupati terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
n)
melaporkan hasil pemilihan Bupati kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Tengah;
o)
menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten Klaten atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
p)
mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota PPK, Anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten Klaten, dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Klaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya
tahapan
penyelenggaraan
pemilihan
berdasarkan
rekomendasi
Panwaslu Kabupaten Klaten dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; q)
melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten Klaten kepada masyarakat;
r)
melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU RI dan/atau KPU Provinsi Jawa Tengah;
s)
melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati;
t)
menyampaikan hasil pemilihan Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten; dan
u)
melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU RI, KPU Provinsi Jawa Tengah, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KPU Kabupaten Klaten dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Gubernur, Bupati berkewajiban : a)
melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
b)
memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon Presiden dan wakil Presiden, calon Gubernur, dan Bupati secara adil dan setara; 5
c)
menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
d)
melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e)
menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Tengah;
f)
mengelola,
memelihara,
dan
merawat
arsip/dokumen
serta
melaksanakan
penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten Klaten dan lembaga kearsipan Kabupaten Klaten berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU RI dan ANRI; g)
mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Klaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h)
menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Tengah serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
i)
membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten Klaten dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Klaten;
j)
menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten Klaten kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten Klaten;
k)
melaksanakan keputusan DKPP; dan
l)
melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU RI, KPU Provinsi Jawa Tengah dan/atau peraturan perundang-undangan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dalam menjalankan tugasnya
bertanggungjawab kepada KPU Provinsi Jawa Tengah, dan menyampaikan laporan kinerja dan penyelenggaraan pemilu secara periodik kepada KPU Provinsi Jawa Tengah. Juga mempunyai tugas menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati kepada Bupati Klaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenangnya KPU Kabupaten Klaten dibentuk Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten secara organisatoris diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan dipimpin oleh seorang 6
Sekretaris dengan bagan sebagaimana tercantum pada gambar 1 berikut. Dalam menjalankan tugas, wewenag dan kewajibannya, dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Klaten, dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada gambar 2.
Gambar 1 STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN KETUA ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
SEKRETARIS
KASUBBAG PROGRAM DAN DATA
KASUBBAG TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS
KASUBBAG HUKUM
KASUBBAG UMUM, KEUANGAN, DAN LOGISTIK
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten mendapat alokasi 2 (dua) program yaitu program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dan program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.
.
Selain ditopang oleh kerangka regulasi yang memadai, program penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten juga didukung oleh sumber daya manusia penyelenggara pemilu yang berintegtritas. Jumlah SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sejumlah 22 (duapuluh dua) orang, dengan status kepegawaiannya dibagi menjadi 3 (tiga) yakni : 1. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), artinya pegawai DPK merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Klaten sebanyak 8 (delapan) orang; 2. Pegawai dengan status organic, yang diangkat dan dimiliki oleh Kamisi Pemilihan Umum sebanyak 8 (delapan) orang; 3. Pegawai tidak tetap, adalah Pegawai yang diangkat oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten untuk masa kerja selama 1 (satu) tahun, sebanyak 6 (enam) orang. Jajaran komisioner
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten terdiri dari Ketua
merangkap anggota dan 4 orang anggota. Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Klaten sebanyak 16 (enambelas) orang, terdiri dari Pejabat Struktural 5 (lima) orang dan non struktural 11 (sebelas) orang, terdiri dari 11 (sebelas) orang laki-laki dan 5 (lima) orang perempuan. 7
Sedangkan pegawai tidak tetap sejumlah 6 (enam) orang terdiri dari 3 (tiga) orang Satpam, dan Tenaga Pramubhakti sejumlah 3 (tiga) orang. Tabel 2 Daftar Nama Komisioner KPU Kabupaten Klaten Masa bhakti Tahun 2013 - 2018 NO
NAMA
1
Siti Farida
2
JENIS KELAMIN
JABATAN
Perempuan
KETUA merangkap Divisi Hukum, Pengawasan, Pencalonan dan Kampanye
H. Muhammad Ismail, SE
Laki-laki
Anggota yang membidangi Divisi Mutarlih, Keuangan dan Logistik
3
Muhammad Ansori, S.Pd.I
Laki-laki
Anggota yang membidangi Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih
4
Kartika Sari Handayani, SE
Perempuan
Anggota yang membidangi Divisi Organisasi, Rumah Tangga dan Badan Penyelenggara
5
Joko Hadi Siswanto
Laki-laki
Anggota yang membidangi Divisi Pemantau, Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Hubungan Antar Lembaga
Tabel 3 Daftar Nama Pejabat Struktural Sekretariat KPU Kabupaten Klaten NO
NAMA
JENIS KELAMIN
JABATAN
1
Thomas Sunarno, S.H.
Laki - laki
Sekretaris
2
Dra. Eka Susilawati, M.Si.
Perempuan
Kepala Sub Bagian Program dan Data
3
Yuyun Sri Agung P, S.STP, M.Si.
Laki-laki
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
4
Dra. Wahyu Agustini, M.Si.
Perempuan
Kepala Sub Bagian Hukum
5
Tatiek Sri Haryatie, S.Sos.
Perempuan
Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik
8
Dilihat dari komposisi jumlah pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sama imbang antara jumlah PNS organik dan PNS DPK. Sedangkan berdasarkan jenjang pendidikan terbesar di pendidikan S 1 dengan jumlah 9 (sembilan) orang, S2 jumlah 3 (tiga) orang, D3 jumlah 1 (satu) orang, SMA jumlah 2 (dua) orang dan SMP 1 (satu) orang sebagaimana tabel dibawah ini.
Tabel 4 Daftar Komisioner KPU Kabupaten Klaten dirinci Menurut Pendidikan Formal JUMLAH PENDIDIKAN FORMAL
ORANG
LAKILAKI
PEREMPUAN
1
S-1
3
2
1
2
D-III
-
-
-
3
SMA
2
1
1
5
3
2
NO
Jumlah (s/d Desember 2015)
Tabel 5 Daftar Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Klaten dirinci Menurut Pendidikan Formal JUMLAH
NOMOR URUT
PENDIDIKAN FORMAL
ORANG
Laki-laki
Perempuan
1
S-2
3
1
2
2
S-1
9
4
3
3
D-III
1
1
-
4
SMA
2
2
-
5
SMP
1
1
-
6
SD
-
-
-
16
11
5
Jumlah (s/d Desember 2015)
9
Tabel 6 Daftar Pegawai Kontrak di KPU Kabupaten Klaten dirinci Menurut Pendidikan Formal JUMLAH NOMOR URUT
PENDIDIKAN FORMAL
ORANG
LAKILAKI
PEREMPUAN
1
S-1
2
1
1
2
D-III
1
1
-
3
SMA
2
2
-
4
SMP
1
1
-
6
5
1
Jumlah (s/d Desember 2015)
Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten secara periodik mengirimkan Pejabat Struktural maupun Staf untuk mengikuti pendidikan non formal berupa Diklat/Kursus/Pelatihan.
Bimbingan Teknis Aplikasi Tungsura
:
1 orang
Melihat kondisi umum organisasi melalui SDM yang dimiliki, sangat berkaitan dengan pendukung sarana dan prasarana dalam melaksanakan kegiatan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sebagai lembaga yang mandiri sampai saat ini belum memiliki kantor sendiri, Sejak awal berdiri sampai sekarang sekarang kantor yang dipakai ini merupakan pinjaman dari Pemerintah Kabupaten Klaten menggunakan gedung bekas kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Klaten. Aspek lainnya yang merupakan salah satu penggerak utama pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, disamping sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung adalah ketersediaan anggaran yang memadai dimana prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisien dalam penggunaan anggaran harus dikedepankan. Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten selama kurun waktu 5 (lima) tahun , mulai dari tahun 2011 s/d 2015 , ada beberapa kenaikan yang signifikan pada tahun 2014 karena bersamaan dengan kegiatan pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, pada tahun 2015 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten dengan memasukkan anggaran hibah dari Pemerintah Kabupaten Klaten kedalam DIPA KPU Kabupaten Klaten, sebagaimana tabel dibawah ini.
10
Tabel 7 Alokasi anggaran KPU Kabupaten Klaten Tahun 2011 s/d 2015
No
Tahun anggaran
Alokasi anggaran (Rp)
1.
2011
1.386.897.000,00
2.
2012
2.113.944.000,00
3.
2013
23.308.175.000,00
4.
2014
49.689.047.000,00
5.
2015 terdiri dari : Dana hibah Pem.Kab. Klaten Rp 21.678.888.000,00 DIPA Tahun 2015 Rp 1.566.618.000,00
23.245.506.000,00
Arah kebijakan Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya sebatas pada dimensi pengelolaan keuangan saja, akan tetapi pada seluruh dimensi organisasi yang ada melalui jalan reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh Komisi Pemilihan Umum sejak tahun 2013 hingga saat ini. Agenda reformasi birokrasi ini merupakan kebutuhan organisasi untuk melakukan perubahan sejalan dengan dinamika tuntutan masyarakat dan perubahan lingkungan strategis organisasi. Sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2015 dan Permenpan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014, maka agenda reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum mencakup 8 (delapan) area perubahan, antara lain : (1)
Organisasi yang tepat fungsi yang mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPU dengan dukungan struktur, tata kerja dan uraian tugas yang jelas dan tidak tumpang tindih serta indikator kinerja yang terukur dari unit terkecil sampai unit terbesar;
(2)
Prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur melalui pembangunan SOP dan sistem informasi e-goverment yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi utama yang diperlukan unit kerja dan stakeholders;
(3)
Menurunnya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Setjen KPU yang disharmonis dan tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lain;
(4)
Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Aparatur Setjen KPU yang didukung dengan sistem manajemen SDM yang handal, dari perencanaan kebutuhan pegawai, sistem rekrutmen, formasi dan penempatan, pola karir dan sistem informasi kepegawaian yang handal;
(5)
Sistem pengawasan yang memberikan dampak pada kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara satuan kerja di lingkungan Setjen KPU;
(6)
Peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Setjen KPU;
(7)
Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diwujudkan dalam standar pelayanan minimal dan keterlibatan stakeholder dalam peningkatan pelayanan; dan
11
(8)
Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai Setjen KPU yang terwujud dalam peningkatan profesionalitas pegawai, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik dan memegang teguh kode etik aparatur negara.
Sebagai amanat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tetntang Keterbukaan Informasi publik, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten membuka akses atas informasi publik untuk masyarakat luas baik secara aktif (tanpa didahului permohonan) maupun secara pasif (didahului dengan permohonan) terkait dengan pelaksanaan Pemilu dan hasil Pemilu.
KPU
Kabupaten Klaten telah memiliki website dengan alamat www.kpu-klatenkab.go.id yang selalu di up date secara rutin untuk menyajikan informasi terkini tentang Pemilu dan kegiatan yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Klaten.
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yakni terselenggaranya pemilihan umum dan pilkada serentak yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya , antara lain : 1)
Keberadaan penyelenggara pemilu yang professional , memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
2)
Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, dan dalam menentukan pilihan politiknya; dan
3)
Kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.
Pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menetukan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, disamping performa lembaga demokrasi lainnya seperti Badan Pengawas pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Makhamah Konstitusi (MK) dan Panitia Pengawas Kabupaten (Panwaskab). Untuk itu dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada. Dalam rangka mengidntifikasi dan menganalisis factor internal organisasi yang berupa kekuatan (strenghths) dan kelemahan (weaknesses) sumber daya dalam organisasi, serta factor eksternal yang berupa peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupatenn Klaten, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun kedepan, yang meliputi aspek kelembagaan, aspek sumber daya manusia, aspek kepemimpinan, aspek perencanaan dan anggaran, aspek business process dan kebijakan, aspek dukungan infrastruktur dan tehnologi informasi , dan aspek hubungan dengan stakeholders.
12
1.2.1. Potensi a.
Aspek kelembagaan Adapun analisis terhadap potensi kelembagaan dapat diuraikan sebagai berikut:
Organisasi KPU Kabupaten Klaten telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaan yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini dibuktikan pada tahun 2015 KPU Kabupaten Klaten melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 dalam penetapan hasil rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan dan Kabupaten dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas. Hasil pelaksanaan tidak ada perselisihan hasil pemilu.
Organisasi KPU Kabupaten Klaten telah berupaya me-reposisi melalui program reformasi birokrasi dan penerapan inovasi pelayanan publik menuju organisasi penyelenggara pemilu yang professional dan independen.
Setiap lini organisasi KPU Kabupaten Klaten Telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pemilu.
Setiap pegawai telah memahami tugas dan fungsi sehingga mempunyai persepsi yang sama dalam mencapai kinerja.
b.
Aspek Sumber Daya Manusia
Organisasi KPU Kabupaten Klaten memiliki sumber daya manusia dengan latar belakang pendidikan dan disipin ilmu yang berbeda sehingga memperkuat kelembagaan KPU kabupaten Klaten.
Organisasi KPU Kabupaten Klaten telah berupaya melakukan pembinaan pegawai, khususnya pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian izin belajar, diklat, sosialisasi, dan sebagainya.
Organisasi KPU Kabupaten Klaten dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administrative maupun formil (perdata) terhadap pegawai yang melanggar peraturan. Pemberian sanksi diperkuat dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU.
c.
Aspek Kepemimpinan Adapun analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek kepemimpinan dapat diuraikan sebagai berikut :
Pimpinan Organisasi, yakni Ketua dan Komisioner KPU Kabupaten Klaten memiliki visi yang kuat untuk membawa organisasi kearah labih baik.
Pimpinan Organisasi mampu melakukan shared vision sampai pada staf.
13
Pimpinan Organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk tercipatanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi yang baik.
Pimpinan Organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi.
Pimpinan Organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai.
Pimpinan Organisasi berupaya membangun reputasi dan pengakuan public atas eksktensi organisasi.
d.
Aspek perencanaan dan anggaran
Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh sub bagian.
Tata kelola anggaran memenuhi asas transpransi dan akuntabilitas.
Pengelolaan
anggaran
dilakukan
dengan
menerapkan
Standar
Akuntasi
Pemerintahan (SAP).
Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik, berguna untuk memperkuat tugas dan fungsi organisasi sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang kredibel.
1.2.2. Permasalahan Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pemilu, KPU kabupaten dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun beragam, mulai dari yang bersifat konstitusional, institusional sampai dengan operasional. Adapun permasalahan KPU kabupaten Klaten berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut : 1.
Kelembagaan
Permasalahan hubungan mekanisme kerja antar lembaga pemerintah yang kurang sinergi dengan Bawaslu dan pemerintah Kabupaten Klaten menyangkut masalah kebijakan penyelanggaraan Pemilu daftar pemilih dalam pemilu;
Ketidakjelasan batas wewenang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi secretariat sehingga terjadi tumpang tindih program dan kegiatan;
Beban kerja antar Sub Bagian belum seimbang sehingga masih terdapat sub bagian yang mempunyai volume pekerjaan cukup besar sementara ada sub bagian yang beban tugasnya kurang memadai;
Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah;
Peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.
14
2.
Sumber Daya Manusia
Sebagian PNS di KPU Kabupaten Klaten merupakan tenaga yang diperbantukan (DPK) sehingga menimbulkan beberapa masalah, diantaranya :
Ketergantungan KPU Kabupaten Klaten kepada pemerintah kabupaten Klaten atas tenaga yang diperbantukan sangat besar, adanya mutasi pegawai yang menyulitkan KPU Kabupaten Klaten untuk meningkatkan kinerja pegawai.
Adanya loyalitas ganda dari PNS yang diperbantukan.
Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerja. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional.
Kompetensi pegawai belum sesuai dengan kebutuhan organisasi dan beban kerja.
Sistem reward terhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai.
3.
Kepemimpinan Masih adanya perbedaan persepsi antara komisioner dan secretariat KPU kabupaten Klaten perihal ketatalaksanaan penyelenggaraan pemilu sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lambat.
4.
Perencanaan dan anggaran
Anggaran yang tersedian belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.
Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Klaten bersifat top down, Sehingga dalam pelaksanaan program dan kegiatan menyesuaikan dengan DIPA yang telah ditetapkan, pagu anggaran yang ditetapkan untuk masing-masing kegiatan tidak sesuai dengan data dan kondisi riil daerah sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan.
5.
Dukungan infrastruktur dan IT
Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
Status kepemilikan tanah, bangunan gedung masih milik pemerintah kabupaten klaten. Hal ini belum mendukung kelembagaan KPU kabupaten Klaten yang tetap.
Disamping permasalahan tersebut, KPU kabupaten Klaten dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan pemilu baik pemilu nasional maupun local yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut :
Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih dalam pemilu sangat dinamis.
Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini public.
Peningkatan kualitas layanan public.
Transparansi dan akuntabilitas kinerja.
15
Berdasarkan uraian lingkungan internal dan eksternal diatas, maka dirumuskan factor-faktor kunci yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang sebagaiamana dalam tabel 8 berikut:
Tabel 8 Ringkasan analisis Faktor Internal dan Eksternal FAKTOR INTERNAL Kekuatan (Strengths) Kelemahan (Weaknesses) Mandat UU nomor 15 Tahun 2011 tentang Overlapping program dan penyelenggara pemilu (S1) kegiatan (W1) Komitmen Pimpinan kuat (S2) Beban kerja pegawai tidak proporsional (W2) Reformasi birokrasi yang telah dicanangkan Kompetensi pegawai (W3) (S3) Pegawai memiliki persepsi yang sama akan Sistem pengawasan atas tugas dan fungsi organisasi (S4) pengelolaan anggaran lemah (W4) Pengalaman dalam penyelenggaraan pemilu Efektifitas pelaksanaan SOP (W5) (S5) Standar dan maklumat pelayanan belum sepenuhnya dibuat (W6) Sarana dan prasarana terbatas (W7) Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal (W8) Loyalitas pegawai rendah (W9) Pagu anggaran belum memadai (W10) FAKTOR EKSTERNAL Peluang (Opportunty) Sasaran pokok pembangunanndemokrasi Indonesia (O1) Animo partisipasi masyarakat dalam pemilu tinggi (O2) Hubungan baik dengan Bawaslu, DKPP dan lembaga penegakan hukum lainnya (O3) Potensi pengembangan SDM (O4) Kesempatan pendidikan formal dan diklat (O5) Kemajuan Tehnologi Informasi (O6) Harapan masyarakat tinggi (O7)
Ancaman (Threats) Peraturan perundangan tentang sistem pemilu mudah berubah (T1) Opini publik mudah digeser (T2) Aksi demontrasi ketidakpuasan hasil pemilu (T3) Gugatan hasil pemilu yang tidak berdasar pada bukti (T4) SDM dengan status DPK (T5)
Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka strategi pengembangan SWOT yang dapat ditempuh, yaitu : 1.
Strategi Strength – Opportunity (S-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi. a.
Pendayagunaan penyelenggara pemilu secara optimal untuk terwujudnya pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri;
b.
Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan dan evaluasi;
c.
Peningkatan kualitas SDM KPU Kabupaten Klaten;
d.
Membangun dan mendayagunakan sistem informasi kepemiluan yang terintegrasi.
16
2.
Strategi Weakness – Opportunity (W-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi kelemahan. a.
Penataan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
b.
Penataan tugas pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja;
c.
Melakukan koordinasi internal;
d.
Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan anggaran;
e.
Pembinaan teknis pelaksanaan SOP;
f.
Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas kepemiluan .
3.
Strategi Strength – Threat (S-T) : Strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
4.
a.
Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan pemilu dengan institusi terkait;
b.
Sosialisasi dan publikasi penyelenggara pemilu secara optimal dan transparan;
c.
Peningkatan akuntabilitas kinerja kepemiluan;
d.
Optimalisasi pendayagunaan SDM.
Strategi Weaknes – Threat (W-T) : Strategi untuk menghindari ancaman untuk melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi. a.
Penataan lembaga dan personil KPU Kabupaten Klaten dan Sekretariat;
b.
Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggara pemilu dengan institusi terkait;
c.
Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan pemilu;
d.
Penguatan kelembagaan pengelolaan logistik pemilu.
17
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
1.1. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dijabarkan sebagai berikut : “ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, Profesional, Mandiri dan Akuntabel demi terwujudnya Pemilihan Umum yang LUBER dan JURDIL.” Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. 1.2. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Untuk memenuhi kebutuhan visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten menjabarkan misi sebagai berikut : a.
Membangun sumber daya manusia yang kompenten dan profesional dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
b.
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
c.
Meningkatkan angka partisipasi pemilih melalui media sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
d.
Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan Peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
e.
Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD, Preisden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
f.
Membangun lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum.
18
1.3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum adalah: a.
Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
b.
Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.
Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
d.
Terselenggaranya Pemilu yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.
1.4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke -3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015-2019) adalah sebagai berikut: a.
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut: 1) Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu; 2) Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu; 3) Persentase Pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya; 4) Persentase
Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar
pemilih; 5) Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas. b.
Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : 1) Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU kabupaten Klaten; 2) Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian; 3) Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu; 4) Opini BPK atas LHP; 5) Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu; 6) Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Klaten.
19
c.
Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indicator kinerja sasaran strategis sebagai berikut: 1) Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi; 2) Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Klaten.
20
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten
A.
Program dan Kegiatan KPU Kabupaten Klaten Tahun 2016 Sesuai dengan DIPA KPU Kabupaten Klaten BA (076) Tahun Anggaran 2016
Nomor : SP DIPA-076.01.2.657480/2016 tanggal 7 Desember 2015, alokasi anggaran KPU Kabupaten Klaten Tahun 2015 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.018.051.000 (dua milyar delapan belas juta lima puluh satu ribu rupiah). Dari anggaran tersebut dijabarkan ke dalam 2 (dua) program yaitu : 1.
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
2.
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.
Dari 2 (dua) program yang telah ditetapkan oleh KPU RI dijabarkan menjadi 8 (delapan) kegiatan, 26 (dua puluh enam) output, sebagai berikut : 1.
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (076.01.01) a. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di lingkungan Setjen KPU ( 3355 ). 1) Laporan Permasalahan Pengelolaan Keuangan (3355.003) 2) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) (3355.007) 3) Layanan Perkantoran. (3355.994)
b. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu. (3356) 1) Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman dan evaluasi Maajemen Logistik Pemilu (3356.008) 2) Fasilitasi Pengadaan Logistik Pemilu (3356.009) 3) Inventarisasi Logistik Pemilu (3356.011)
c. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data. (3357) 1) Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring dan Evaluasi (3357.001) 2) Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, efektif dan Efisien (3357.003) 3) Data dan Informasi Kepemiluan (3357.004) 4) Dokumen Pemutakhiran Data pemilih (3357.010) 21
5) Sistem Aplikasi KPU (3357.023)
d. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian (3358) 1) Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (3358.001) 2) Seleksi PNS secara transparan dan Akuntabel (3358.003)
e. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) (3360) 1) Penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU (3360.008) 2) Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip (3360.009) 3) Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip (3360.015) 4) Layanan perkantoran (3360.994)
f. Pemeriksaan di Lingkunngan Setjend KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (3361) 1) Laporan Hasil Evaluasi LAKIP (3361.004) 2) Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (3361.005)
2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik. (076.01.06) a. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu (3363) 1) Advokasi dan Sengketa Hukum (3363.010) 2) Layanan Administrasi Kepemiluan (3363.011) 3) Penyuluhan
Peraturan
Perundang-Undangan
Pemilu
dan
Pemilukada
(3363.013)
b. Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/ Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih.(3364) 1) Pergantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (3364.004) 2) Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada (3364.030) 3) Pusat Pendidikan Pemilih (3364.032) 4) Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada (3364.033) 22
TABEL 9 BIAYA KEGIATAN DIPA 076 KPU KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2016
KODE 076.01.01
3355
3355.003 3355.007
3355.007. 001 3355.994 3356
3356.008
3356.009 3356.011 011 3357 3357.001
3357.003. 011
3357.004 3357.010 3357.023 3358
3358.001
3358.003
NAMA PROGRAM/KEGIATAN /OUTPUT Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU Laporan Permasalahan Pengelolaan Keuangan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan anggaran (LPPA) Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Layanan Perkantoran Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu Perencanaan Kebutuhan logistic, Pedoman dan evaluasi manajemen logistic Pemilu Fasilitasi pengadaan logistik Pemilu Inventarisasi Logistik Pemilu Inventarisasi Logistik Pemilu Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, koordinasi antar Lembaga, Data dan Informasi serta hasil monitoring dan evaluasi Sistim Administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien Data dan Informasi kepemiluan Dokumen Pemutakhiran data Pemilih Sistem aplikasi KPU Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayamam dan Administrasi Kepegawaian Tingkat ketepatan tertib administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Seleksi PNS secara transparan dan akuntabel
TARGET (%) VOLUME
BIAYA VOLUME
ANGGARAN
1.985.309.000
1.483.164.000
1 laporan
23.232.000
100
100
1 Laporan
18.255.000,-
100
100
1.44.677.000,15.552.000,-
100
100
1 dokumen
800.000,-
100
100
1 layanan pengadaan 1 unit
300.000,-
100
100
14.452.000,-
100
100
1 dokumen
60.194.000,-
100
100
1 dokumen
29.269.000,-
100
100
1 dokumen
2.200.000,-
100
100
2 dokumen
6.720.000,-
100
100
1 dokumen
20.145.000,-
100
100
1 Aplikasi
2.260.000,1.630.000,-
100 100
100 100
1 dokumen
940.000,-
100
100
2 orang
690.000,-
100
100
12 bulan
23
KODE 3360
3360.008 3360.009 3360.015 3360.994 3361
3361.004 3361.005 076.01.06
3363.011 3363.013
3364
3364.004
3364.030
3364.032 3364.033
NAMA PROGRAM/KEGIATAN /OUTPUT Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) Penerapan elektronik system kearsipan di KPU Provinsi Penataan pendataan dan penilaian arsip Penataan pendataan dan penilaian arsip Layanan Perkantoran Pemeriksaan dilingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Laporan hasil evaluasi Lakip Laporan hasil revieu laporan keuangan Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Layanan administrasi kepemiluan Penyuluhan Peraturan perundang undangan Pemilu dan Pemilukada Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan /Supervisi/Publikasi/Sosialis asi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih Penggantian antar waktu Anggota DPR,DPD, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Dokumen teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada Pusat Pendidikan Pemilih Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada Jumlah
TARGET (%) VOLUME
BIAYA VOLUME
ANGGARAN
417.217.000,-
3 Satker
14.421.000,-
100
100
1 laporan
1.535.000,-
100
100
1 laporan
10.136.000,-
100
100
12 bulan layanan
391.125.000,-
100
100
7.552.000,-
1 laporan 1 laporan
2.957.000,4.595.000,-
100 100
100 100
1 laporan
2.780.000,-
100
100
1 kegiatan
2.780.000,-
100
100
22.402.000,-
5 orang
2.750.000,-
100
100
1 dokumen
6.852.000,-
100
100
1 kegiatan 1 laporan
10.700.000,2.100.000,-
100 100
100 100
2.018.051.000 ,-
24
BAB 1V TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
a.
Target Kinerja
Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh KPU kabupaten Klaten dari setiap Indikator Kinerja sasaran. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dalam kurun waktu 2015 – 2019 disajikan pada tabel sebagai berikut : Tabel 10 Target Kinerja 2015 – 2019 No A
1.
Program/kegiatan
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pelaksnaan akuntabilitas pengelolaan Terlaksananya system Jumlah laporan administrasi keuangan di lingkungan akuntasi dan pelaporan system akuntasi dan Setjen KPU keuangan pelaporan keuangan Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran
Terlaksananya layanan perkantoran
KPU Kabupaten Klaten menyampaikan laporan pertanggungjawaba n penggunaan anggaran (e-LPPA) tepat waktu dan valid Jumlah layanan perkantoran yang dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu
25
Target Kinerja 2015
2016
2017
2018
2019
1 lap
1lap
1 lap
1 lap
1 lap
1 lap
1 lap
1 lap
1 lap
1 lap
12 bulan layanan
12 bulan layanan
12 bulan layanan
12 bulan layanan
12 bulan layanan
No
Program/kegiatan
Sasaran Kegiatan Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan
2.
Terlaksananya pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu
Tersusunnya rencana kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik pemilu Terselenggaranya fasilitasi pengadaan logistik Pemilu Terlaksananya inventarisasi logistik Pemilu.
3.
Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data
Tersedianya dokumen rencana kerja dan anggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan
Indikator Kinerja Kegiatan Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan Jumlah dokumen rencana kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik pemilu Jumlah layanan fasilitasi pengadaan logistik Pemilu Jumlah tata kelola dan tindak lanjut eks logistik Pemilu dan Pilkada Jumlah personil yang menghadiri Bimbingan tehnis logistic eks pemilu Jumlah dokumen Rencana kerja dan anggaran serta kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL Jumlah dokumen layanan operasional dan layanan TI
26
Target Kinerja 2015
2016
2017
2018
2019
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 layanan pengada an 1 unit
1 layanan pengadaa n
1 layanan pengadaan
1 layanan pengadaa n
1 layanan pengadaan
1unit
1 unit
1 unit
1 unit
1 orang
1 orang
1 orang
-
-
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
No
Program/kegiatan
Sasaran Kegiatan efisien Tersedianya data, dan informasi kepemiluan
Tersedianya dokumen pemutakhiran data pemilih Terselenggaranya bimtek sistem aplikasi KPU
4.
Pembinaan SDM, Pelayanan Administrasi Kepegawaian
dan
Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM Terselenggaranya seleksi PNS secara transparan dan akuntabel
5.
Penyelenggaraan Operasional Pemeliharaan Perkantoran
dan
Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara Terwujudnya pengelolaan persediaan (stock opname)
Indikator Kinerja Kegiatan
Target Kinerja 2015
2016
2017
2018
2019
2 dok
2 dok
2 dok
2 dok
2 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 orang
1 orang
1 orang
1 orang
1 orang
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
2 orang
2 orang
2 orang
2 orang
2 orang
Penatausahaan Barang Milik Negara
3 dok
3 dok
3 dok
3 dok
3 dok
Kegiatan stock opname
1 lap
1 lap
1 lap
1 lap
1 lap
Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan dan penyusunan lakip tahun serta penyusunan perjanjian kinerja Jumlah dokumen pemutahiran data pemilih Jumlah bimbingan teknis sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu Penataan organisasi , pembinaan dan pengeloaan administrasi SDM Pengiriman peserta Diklat
27
No
Program/kegiatan
Sasaran Kegiatan
Meningkatnya penataan , pendataan dan penilaian arsip
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran
6.
Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
B. 1.
Penyiapan penyusunan rancangan Peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu
Indikator Kinerja Kegiatan
Laporan jumlah arsip yang dikelola dan dinilai sesuai dengan kaidah kearsipan Jumlah layanan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai
Target Kinerja 2015 1 lap
2016 1 lap
2017 1 lap
2018 1 lap
2019 1 lap
12 bulan layanan
12 bulan layanan
12 bulan layanan
12 bulan layanan
12 bulan layanan
1 lap
1 lap
1 lap
1 lap
1 lap
1 lap
Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP
Peningkatan kualitas 1 lap 1 lap penyusunan akuntabilitas kinerja Tersusunnya laporan hasil Peningkatan kualitas 1 lap 1 lap reviu laporan keuangan penyusunan laporan keuangan sesuai SAP Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Meningkatnya kualitas advokasi dan penyelesaian sengketa hukum
Penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan
1 kasus
1 kasus
1 kasus
1 kasus
1 kasus
Meningkatnya layanan dan kapasitas penyelenggaraan pemilu terkait administrasi kepemiluan
Pelayanan administrasi hukum dalam penyelenggaraan pemilihan umum
1 lap
1 lap
1 lap
1 lap
1 lap
28
No
Program/kegiatan
Sasaran Kegiatan Meningkatnya penyuluhan peraturan perundangundangan Pemilu dan Pemilakada
2.
Fasilitasi pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW
Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah personil yang mengikuti penyuluhan peraturan perundangundangan Jumlah proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Klaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja Bimbingan tehnis penyelenggaraan Pemilukada Jumlah data dan dokumen teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih Penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pemilu dan pemilukada
29
Target Kinerja 2015 1 prov
2016 1 prov
2017 1 prov
2018 1 prov
2019 1 prov
5 orang
5 orang
5 orang
5 orang
5 orang
1 aparatur
1 aparatur
1 aparatur
1 aparatur
1 aparatur
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 lap
1 lap
1 lap
1 lap
1 lap
b. Kerangka Pendanaan Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Rincian per program KPU Kabupaten Klaten setiap tahunnya disajikan pada tabel dibawah ini.
Tabel 11 Kerangka pendanaan program KPU Kabupaten Klaten Tahun (2015-2019)
Program /kegiatan 076.01.01
076.01.06
Sasaran Program (outcome)/Sasaran kegiatan (output)/ Indikator Kinerja Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Total
Alokasi (dalam juta rupiah) 2015
2016
2017
1.440.183.000,-
1.985.309.000,-
21.805.323.000,-
32.742.000,-
23.245.506.000,-
2.018.051.000,-
2018
2019
Jumlah
Tabel 12 Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU Kabupaten Klaten selama 5 Tahun (2015-2019)
Program/ kegiatan 076.01.01
3355
3356
3357
Sasaran Program (outcome)/Sasaran kegiatan (output)/Indikator Kinerja Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan dilingkungan Setjen KPU Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
Alokasi (dalam juta rupiah) 2015
2016
1.440.183.000,-
1.985.309.000,-
948.644.000,-
1.483.164.000,-
9.835.000,-
15.552.000,-
69.244.000,-
60.194.000,-
30
2017
2018
2019
Jumlah
Program/ kegiatan 3358
3360
3361
076.01.06
3363
3364
Sasaran Program (outcome)/Sasaran kegiatan (output)/Indikator Kinerja Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan dilingkungan Setjen KPU Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu Pedoman Petunjuk Tehnis dan Bimbingan Tehnis/Supervisi/Pu blikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada
Alokasi (dalam juta rupiah) 2015
2016
2.455.000,-
1.630.000,-
408.235.000,-
417.217.000,-
1.770.000,-
7.552.000,-
126.435.000,-
32.742.000,-
3.260.000,-
10.340.000,-
123.175.000,-
22.402.000,-
31
2017
2018
2019
Jumlah
Sasaran Program (outcome)/Sasaran kegiatan (output)/Indikator Kinerja 076.01.01 Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kegiatan 3355 : Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan dilingkungan Setjen KPU Sasaran kegiatan (output) 1 Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan Sasaran kegiatan (output) 2 Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Sasaran kegiatan (output) 3 Terlaksananya layanan Perkantoran Kegiatan 3356 : Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Sasaran kegiatan (output) 1 Fasilitasi terlaksananya perencanaan logistik Pemilu Sasaran kegiatan (output) 2 Fasilitasi terlaksananya pengadaan logistik Pemilu Sasaran kegiatan (output) 3 Terlaksananya Inventarisasi Logistik Pemilu Kegiatan 3357 : Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data, Sasaran kegiatan (output) 1 Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi serta Hasil Monitorig dan Evaluasi Sasaran kegiatan (output) 2 Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien Sasaran kegiatan (output) 3 Tersedianya data dan informasi Kepemiluan Sasaran kegiatan (output) 4 Tersedianya Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih Sasaran kegiatan (output) 5 Terlaksananya Bimtek Sistem Aplikasi Kepemiluan Sasaran kegiatan (output) 6 Terlaksananya Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan KPU Program/ kegiatan
Alokasi (dalam juta rupiah) 2015
2016
1.440.183.000,-
1.985.309.000,-
948.644.000,-
1.483.164.000,-
28.505.000,-
23.232.000,-
13.939.000,-
18.255.000,-
906.200.000,-
1.441.677.000,-
9.835.000,-
15.552.000,-
9.835.000,-
800.000,-
-
300.000,-
-
14.452.000,-
69.244.000,-
60.194.000,-
20.642.000,-
29.269.000,-
-
2.200.000,-
-
6.320.000,-
42.122.000,-
20.145.000,-
-
2.260.000,-
6.480.000,-
-
32
2017
2018
2019
Sasaran Program (outcome)/Sasaran kegiatan (output)/Indikator Kinerja Kegiatan 3358 : Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian Sasaran kegiatan (output) 1 Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Sasaran kegiatan (output) 2 Terlaksananya Diklat Teknis Sasaran kegiatan (output) 3 Terseleksinya Anggota KPU Kabupaten Klaten Kegiatan 3360 : Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan dilingkungan Setjen KPU Sasaran kegiatan (output) 1 Terlaksananya Penerapan Elektronik Sistem Kearsipan Sasaran kegiatan (output) 2 Terwujudnya Pengelolaan Persediaan (Stock Opname) Sasaran kegiatan (output) 3 Tersedianya laporan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan BMN Sasaran kegiatan (output) 4 Meningkatnya Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip Sasaran kegiatan (output) 5 Meningkatnya Kualitas Layanan Perkantoran Kegiatan 3361 : Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Sasaran kegiatan (output) 1 Tersusunnya Laporan hasil evaluasi LAKIP Sasaran kegiatan (output) 2 Tersusunnya laporan hasil reviu Laporan Keuangan 076.01.06 Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Program/ kegiatan
Kegiatan 3363 : Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu Sasaran kegiatan (output) 1 Terlaksananya Advokasi dan Bantuan Hukum Sasaran kegiatan (output) 2 Meningkatnya layanan administrasi kepemiluan
Alokasi (dalam juta rupiah) 2015
2016
2.455.000,-
1.630.000,-
1.840.000,-
940.000,-
615.000,-
690.000,-
-
-
408.235.000,-
417.217.000,-
17.016.000,-
14.421.000,-
1.950.000,-
1.535.000,-
2.550.000,-
-
9.754.000,-
10.136.000,-
376.965.000,-
391.125.000,-
1.770.000,-
7.552.000,-
-
2.957.000,-
1.770.000,-
4.595.000,-
126.435.000,-
32.742.000,-
3.260.000,-
10.340.000,-
1.590.000,-
4.780.000,-
-
2.780.000,-
33
2017
2018
2019
Program/ kegiatan
Sasaran Program (outcome)/Sasaran kegiatan (output)/Indikator Kinerja Sasaran kegiatan (output) 3 Tersedianya dokumentasi dan informasi produk hukum
Sasaran kegiatan (output) 4 Terlaksananya Penyuluhan Peraturan PerundangUndangan Pemilu dan Pemilukada Kegiatan 3364 : Pedoman Petunjuk Tehnis dan Bimbingan Tehnis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada Sasaran kegiatan (output) 1 Terlaksananya Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Klaten Sasaran kegiatan (output) 2 Terlaksananya Bimbingan Tehnis Penyelenggaraan Pemilu Sasaran kegiatan (output) 3 Tersedianya dokumen Tehnis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada Sasaran kegiatan (output) 4 Terlaksananya Pusat Pendidikan Pemilih Sasaran kegiatan (output) 5 Tersedianya Informasidan publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada Sasaran kegiatan (output) 6 Terlaksananya Tahapan Pemilihan
Alokasi (dalam juta rupiah) 2015
2016
2017
1.080.000,-
-
590.000,-
2.780.000,-
123.175.000,-
22.402.000,-
12.270.000,-
2.750.000,-
10.428.000,-
-
-
6.852.000,-
24.675.000,-
10.700.000,-
13.650.000,-
6.852.000,-
62.152.000,-
-
34
2018
2019
BAB V PENUTUP
Dengan tersusunnya Perjanjian Kinerja (PK) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2016 diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan selama satu tahun berjalan dan pengukuran dalam laporan akuntabilitas kinerja. Program yang telah ditetapkan dan diuraikan ke dalam kegiatan serta output yang terukur menjadi pedoman pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dokumen Perjanjian Kinerja ini dapat berjalan dengan adanya komitemen dari semua unit dan unsur yang ada. Sehingga pelaksanaan tugas pokok fungsi yang diemban dapat berjalan dengan optimal yang disertai adanya peningkatan kinerja. Demikian Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2016 ini disusun, semoga dapat dilaksanakan dan target yang telah ditetapkan dapat tercapai.
Klaten, 12 Januari 2016 KPU Kabupaten Klaten Sekretaris,
THOMAS SUNARNO, SH
35
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KPU KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
:
THOMAS SUNARNO, SH
Jabatan
:
Sekretaris KPU Kabupaten Klaten
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
Nama
:
SITI FARIDA
Jabatan
:
Ketua KPU Kabupaten Klaten
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Pihak pertama pada tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Klaten, 12 Januari 2016 PIHAK PERTAMA,
PIHAK KEDUA,
SITI FARIDA
THOMAS SUNARNO, SH
36