BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri Sektor perpajakan dalam beberapa tahun terakhir ini di dalam pemerintahan dijadikan andalan sebagai sumber penerimaan dalam negeri. Walaupun seperti yang kita ketahui perekonomian Indonesia sedang mengalami guncangan, namun harapan penerimaan negara tetap pada penerimaan pajak. Sektor perpajakan dianggap mampu mencerminkan kerjasama nasional. Dalam hal pembiayaan pembangunan dalam upaya melepaskan diri dari ketergantungan pada pinjaman luar negeri. Dalam rangka meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan tersebut, maka dalam pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan semakin diintensifkan dan prosedur perpajakan perlu terus disempurnakan dan disederhanakan dengan memperhatikan azas keadilan, pemerataan, manfaat dan kemampuan masyarakat. Dengan penerimaan pajak akan sangat membantu pembangunan nasional yaitu kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spritual (waluyo,2010:2). Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Universitas Sumatera Utara
Perpajakan pada Pasal 1 disebutkan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagai tindak lanjut guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, pemerintah telah melakukan beberapa kali perubahan terhadap Undang-Undang Perpajakan di Indonesia, seperti sistem pemungutan pajak, dari mulai menggunakan sistem pemungutan pajak official assessment system hingga kini menggunakan sistem pemungutan pajak self assessment system, yang mana Wajib
Pajak
diberikan
kepercayaan
sepenuhnya
untuk
menghitung,
memperhitungkan, melaporkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang, sehinnga dapat dikatakan Wajib Pajak memiliki peranan besar dalam menentukan keberhasilan sistem perpajakan tersebut. Pada kenyataannya masih banyak terdapat Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Akibat dari tindakan Wajib Pajak ini maka dilakukanlah tindakan Penagihan Pajak yang berfungsi sebagai sarana pencairan tunggakan pajak. Dalam hal penagihan pajak aparatur Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yaitu tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, khususnya mengenai pembayaran pajak sebagai sarana pelunasan pajak terutang. Namun kenyataan dilapangan masih banyak Wajib
Universitas Sumatera Utara
Pajak yang tidak menghiraukan atas diterbitkannya Surat Tagihan Pajak tersebut dan selanjutnya aparatur pajak akan menerbitkan Surat Teguran Pajak atau surat peringatan lainnya. Sanksi administrasi yang dikenakan tentu saja akan menambah jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak diharapkan Wajib Pajak tidak akan mengulangi kesalahan yang berakibat merugikan dirinya sendiri. Oleh karena itu, penerbitan Surat Tagihan Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam melaksanakan Undang-Undang Perpajakan, karena tujuannya tidak saja memantau kewajiban dan kepatuhan Wajib Pajak, tetapi dapat juga untuk meningkatkan penerimaan pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan seputar Surat Tagihan Pajak dengan judul “Prosedur Penerbitan Surat Tagihan Pajak dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.” 2. Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri 1. Tujuan Praktik Kerja Lapangan Mandiri Di dalam suatu kegiatan yang dilakukan selalu memiliki tujuan sesuai dengan yang diharapkan demikian halnya dengan Praktik Kerja Lapangan Mandiri yang dilaksanakan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan PKLM ini adalah:
Universitas Sumatera Utara
1.1 Untuk mengetahui prosedur penerbitan Surat Tagihan Pajak. 1.2 Untuk mengetahui kendala - kendala yang timbul dalam prosedur penerbitan Surat Tagihan Pajak. 1.3 Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala dalam penerbitan Surat Tagihan Pajak. 1.4 Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak dengan adanya penerbitan Surat Tagihan Pajak. 2. Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini tentunya sangat bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya adalah: 2.1 Bagi Mahasiswa a. Meningkatkan komunikasi dan pendekatan sosial tehadap dunia kerja. b. Mendorong mahasiswa untuk belajar, mengetahui bagaimana tenaga ahli yang siap dipakai. c. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mahasiswa, sehingga dapat meningkatkan potensi yang ada didalam dirinya untuk menjadi pegawai yang berkualitas tinggi. d. Memahami prosedur administrasi penertiban Surat Tagihan Pajak.
Universitas Sumatera Utara
2.2 Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat a. Menjalin hubungan baik dengan Universitas Sumatera Utara, khususnya Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. b. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan dalam hal meningkatkan kualitas sumber daya manusia. c. Membantu pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam hal sosialisasi perpajakan kepada masyarakat Wajib Pajak melalui peserta mahasiswa PKLM yang nantinya setelah menyelesaikan studi akan mengabdikan ilmu perpajakan yang dimilikinya kepada masyarakat. 2.3 Bagi Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan a. Memberi
dorongan
untuk
meningkatkan
kualitas
pendidikan,
mendapatkan ilmu pengetahuan atau data yang terbaru untuk disesuaikan dengan kurikulum. b. Memperbaiki pandangan masyarakat atas kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan khususnya Universitas Sumatera Utara. c. Memberi bukti nyata atas disiplin ilmu yang telah diterapkan selama dibangku kuliah.
Universitas Sumatera Utara
3. Uraian Teoritis 1. Pengertian Pajak 1.1 Menurut Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat. 1.2 Menurut Prof. Dr. Rocmat Soemitro, S.H Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang - Undang( yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal ( kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Waluyo:2010:3) 2. Surat Tagihan Pajak 2.1 Pengertian Surat Tagihan Pajak Surat Tagihan Pajak adalah surat yang digunakan untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/denda. Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak. (Waluyo,2010:56)
Universitas Sumatera Utara
2.2 Tatacara penertiban Surat Tagihan Pajak Peraturan Menteri Keruangan Nomor 84/PMK.03/2010 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2007 tentang tata cara penertiban Surat Tagihan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak untuk masa pajak, bagian tahun pajak dalam hal: a. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. b. Berdasarkan penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung. c. Wajib Pajak dikenakan sanksi admninistrasi berupa denda bunga dan atau bunga d. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat Faktur Pajak atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu. e. Pengusaha yang telah ditetapkan sebagai PKP tetapi tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap menurut Pasal 13 ayat 5b Undang - Undang PPN atau identitas pembeli serta nama dan tandatangan menurut Pasal 13 ayat 5b dan g Undang - Undang PPN dalam hal penyerahan dilakukan oleh PKP pedagang eceran. f. PKP melaporkan Faktur Pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan Faktur Pajak. g. PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan.
Universitas Sumatera Utara
Surat Tagihan Pajak yang telah diterima oleh Wajib Pajak wajib dibayar lunas dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterbitkan oleh pejabat pajak yang bersangkutan. Bila jangka waktu itu telah terlampaui tetapi belum juga dibayar maka dapat ditagih dengan Surat Paksa. (Saidi,2007:202) Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu, jangka waktu pelunasan pajak tersebut dapat diperpanjang paling lama menjadi dua bulan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. (Diana dan Lilis,2010:32) 2.3 Fungsi Surat Tagihan Pajak Adapun fungsi Surat Tagihan Pajak adalah: a. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT Wajib Pajak. b. Sebagai sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga atau denda. c. Sebagai sarana untuk menagih pajak. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa sanksi administrasi berupa denda untuk Surat Pemberitahuan masa PPN Rp.500.000,Orang Pribadi Rp.100.000,- Badan Rp.1.000.000,- dan SPT masa lainnya Rp.100.000,Bila karena PPh dalam tahun berjalan tidak/kurang dibayar dan dari penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/salah hitung, jumlah kekurangan pajak terutang ditambah
sanksi
Universitas Sumatera Utara
administrasi bunga 2% per bulan, untuk paling lama 24 bulan, sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa/bagian/tahun pajak sampai dengan tanggal terbit Surat Tagihan Pajak. Bila karena PKP tidak membuat Faktur Pajak atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu, PKP tidak mengisi Faktur Pajak dan PKP melaporkan Faktur Pajak tidak sesuai dengan masa penerbitannya, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda 2% dari Dasar Pengenaan Pajak. Bila karena PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan SKPKPP sampai dengan tanggal penerbitan Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan. Berdasarkan Pasal 16 ayat 1 Undang - Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengenaan sanksi bunga penagihan hanya dapat dikenakan kepada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali, sedangkan atas Surat Tagihan Pajak (misal atas Surat Tagihan Pajak Pasal 25) tidak dapat dikenakan sanksi bunga penagihan. Dalam keadaan tertentu dapat terjadi Surat Tagihan Pajak harus diterbitkan kembali akibat suatu hal yang diperbolehkan oleh Undang - Undang pajak,
Universitas Sumatera Utara
terkait dengan hal tersebut, Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2010 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2007 tentang Tata Cara penertiban Surat Tagihan Pajak, menyatakan bahwa dalam hal Surat Tagihan Pajak diketahui rusak, tidak terbaca, hilang atau tidak ditemukan lagi, Direktorat Jenderal Pajak karena jabatannya dapat menerbitkan kembali Surat Tagihan Pajak sebagi pengganti asli Surat Tagihan Pajak. Surat Tagihan Pajak hasil penerbitan kembali tersebut mempunyai kedudukan yang sama dengan asli Surat Tagihan Pajak. (Siahaan,2010:115) 4. Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri Adapun yang menjadi ruang lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri yaitu melakukan pengumpulan data dan membahas permasalahan mengenai: 1. Prosedur penerbitan Surat Tagihan Pajak. 2. Kendala yang timbul dalam proses penerbitan Surat Tagihan Pajak dan upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala yang timbul dalam proses penerbitan Surat Tagihan Pajak. 3. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dengan adanya penebitan Surat Tagihan Pajak. 5. Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data serta memperoleh informasi yang sesuai dengan metode yang digunakan sebagai berikut:
Universitas Sumatera Utara
1. Tahap Persiapan Dalam tahap ini penulis melakukan berbagi persiapan mulai dari pengajuan judul, penentuan judul, pembuatan proposal,seminar proposal, perbaikan proposal, penentuan dosen pembimbing, bimbingan dan konsultasi dengan dosen pembimbing, pembuatan surat izin pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mandiri. 2. Studi Literatur Penulis mengumpulkan data - data yang menyangkut masalah yang akan dibahas melalui sumber bacaan seperti buku perpajakan, Undang - Undang, artikel ilmiah serta mencari data - data dan informasi dengan membaca landasan teori yang ada hubungannya dengan laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri. 3. Observasi Lapangan Dalam tahap ini penulis melakukan peninjauan/pengamatan secara langsung pada objek Praktik Kerja Lapangan Mandiri, mencari data - data dan informasi serta mempelajari laporan - laporan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. 4. Pengumpulan Data Mengumpulkan data mengenai “prosedur penerbitan Surat Tagihan Pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di kantor pelayanan pajak pratama Medan Barat” melalui :
Universitas Sumatera Utara
a. Data Primer Bersumber dari pihak - pihak yang memahami tentang prosedur penertiban Surat Tagihan Pajak di Kantor Pelayan Pajak Pratama Medan Barat. b. Data sekunder Bersumber dari buku - buku tentang prosedur administrasi pertiban Surat Tagihan Pajak. 5. Analisa dan Evaluasi Penulis menganalisis dan mengevaluasi data mengenai prosedur penerbitan surat tagihan pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. 6.
Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang
dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Umumnya cara mengumpulkan data menggunakan beberapa metode dibawah ini: 1. Wawancara ( interview) Yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang terkait mengenai hal - hal yang berkaitan dengan pihak yang terkait mengenai hal - hal yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.
Universitas Sumatera Utara
2. Daftar Observasi Melakukan kegiatan pengamatan langsung tentang objek Praktik Kerja Lapangan Mandiri yang tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran dari sumber data yang perlu. 3. Dokumentasi Pengumpulan data dengan melakukan studi dokumentasi misalnya dengan mengumpulkan daftar dokumentasi yang diperlukan seperti Peraturan Pemerintah yang berlaku, Undang - Undang resmi lainnya mengenai prosedur penerbitan Surat Tagihan Pajak. (Noor,2011:138-141) 7. Sistematika Penulisan Praktik Kerja Lapangan Mandiri Adapun yang menjadi sistematika dalam penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri adalah: BAB I
: PENDAHULUAN Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang yang menjadi dasar pemilihan dalam penyusunn laporan, tujuan dan manfaat, uraian teoritis, ruang lingkup, metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri, metode pengumpulan data serta sistematika penulisan laporan.
BAB II
: GAMBARAN UMUM LOKASI PKLM Pada bab ini penulis menguraikan sejarah singkat lokasi Praktik Kerja Lapangan Mandiri yang akan diteliti, visi dan
Universitas Sumatera Utara
misi lokasi Praktik Kerja Lapangan Mandiri, struktur organisasi, deskripsi dan aktivitas kerja pegawai. BAB III
: GAMBARAN DATA Pada bab ini penulis menguraikan penjelsan tentang pajak, Surat Tagihan Pajak, tatacara penerbitan Surat Tagihan Pajak, fungsi Surat Tagihan Pajak, jangka waktu pembayaran Surat Tagihan Pajak, petunjuk pelaksanaan pengeluaran Surat Tagihan Pajak Penghasilan, penerbitan Surat Tagihan Pajak Penghasilan Pasal 25, penomoran Surat Tagihan Pajak,cara pelunasan Surat Tagihan Pajak, dan dasar hukum.
BAB IV
: ANALISIS DAN EVALUASI Pada bab ini penulis akan menganalisa data yang diperoleh serta
menanganalisa
masalah
yang
pemecahan masalah juga evaluasi
timbul,
alternatif
tehadap alternatif
pemecahan masalah. BAB V
: KESIMPULAN DAN SARAN Pada bab ini penulis mengemukakan tentang kesimpulan dan saran mengenai objek Praktik Kerja Lapangan Mandiri dan permasalahan yang penulis hadapi selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri di lapangan.
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
Universitas Sumatera Utara
