142
BAB 3 ANALYSIS SISTEM YANG SEDANG BERJALAN 3.1 RIWAYAT PERUSAHAAN 3.1.1 SEJARAH PERUSAHAAN Kementerian dalam Negeri merupakan lembaga Negara yang memiliki sejarah panjang mengenai perubahaan nama dan kepemimpinan. Diawali pada zaman Hindia Belanda sampai tahun 1942, Depdagri disebut Departement van Binnenlands Bestuur yang
bidang
tugasnya
meliputi
Jabatan
Kepolisian,
Transmigrasi,
dan
Agraria.Selanjutnya pada Zaman pendudukan Jepang (tahun 1942-1945). Departement van Binnenland Bestuur oleh pemerintah Jepang diubah menjadi Naimubu yang bidang tugasnya meliputi juga urusan agama, sosial, kesehatan, pendidikan, pengajaran dan kebudayaan. Naimubu atau Kementrian Dalam Negeri berkantor di Jalan Sagara nomor 7 Jakarta sampai Proklamasi tanggal 17Agustus 1945. Pada tanggal 19 Agustus 1945 Naimubu dipecah menjadi: a. Kementrian Dalam Negeri termasuk urusan agama, yang dalam perkembangan lebih lanjut urusan agama dilepaskan dari Kementrian Dalam Negeri. b. Kementrian Sosial. c. Kementrian Kesehatan. d. Kementrian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.
143
Departeman Dalam Negeri adalah kelanjutan dari Kementrian Dalam Negeri yang dibentuk pada saat Kabinet Presidensial yang pertama Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Nama Departemen dipakai berhubungan dengan dikeluarkannya surat Edaran Pertama pada tanggal 26 Agustus 1959 No.1/MPR/RI/1959. Departemen Dalam Negeri dalam Kabinet Pembangunan, ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 183 tahun 1968. Dan sejak berdirinya Depdagri yang bermula dari Kabinet Presidensial sampai dengan Kabinet Gotong Royong sudah sering berganti beberapa menteri yang memegang Jabatan di Departemen Dalam Negeri.
3.1.2 MITRA STRATEGIS Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan, Departemen Dalam Negeri menetapkan 13 (tiga belas) program strategik terbagi atas 8 (delapan) program utama dan 5 (lima) program penunjang, meliputi: (Program Utama)
1. Program Penguatan Integrasi Nasional. 2. Program Pengembangan Manajemen Perlindungan dan Ketentraman Masyarakat, serta Ketertiban Umum. 3. Program Fasilitas dan Pemantapan Implementasi Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah. 4. Program Pemantapan Pengelolaan Keuangan Daerah.
144
5. Program Pengembangan Kelembagaan dan Sistem Politik Demokratis. 6. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan. 7. Program Pembinaan Pembangunan Daerah dan Wilayah. 8. Program Pengembangan dan Pembinaan Administrasi Kependudukan. (Program Penunjang)
1. Program Pengembangan kerjasama internasional. 2. Program Pembinaan dan Penegakan Hukum serta Peningkatan Kepemerintahan yang baik. 3. Program Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri. 4. Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur. 5. Program Peningkatan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Konservasi Lingkungan.
3.1.3 VISI DAN MISI
145
Kementerian dalam Negeri adalah suatu lembaga Pemerintahaan yang bertugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang urusan dalam Negeri. Dalam melaksanakan tugasnya kementrian dalam Negeri bagian kependudukan telah menetapkan visi dan misi sebagai berikut : 3.1.3.1 VISI
Tertib Administrasi Kependudukan dengan Pelayanan Prima menuju penduduk berkualitas tahun 2015. 3.1.3.2 MISI
1. Mengembangkan kebijakan dan sistem serta menyelengarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk menghimpun data kependudukan, menerbitkan identitas dan mensyahkan
perubahan
status
dalam
rangka
mewujudkan
tertib
administrasi
kependudukan. 2. Mengembangkan dan memadukan kebijakan pengelolaan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga mampu menyediakan data dan informasi kependudukan secara lengkap, akurat dan memenuhi kepentingan publik dan pembangunan. 3. Mengembangkan pranata hukum, kelembagaan serta peran serta masyarakat yang mendukung proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan guna memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak-hak penduduk.
146
4. Merumuskan kebijakan pengembangan kependudukan yang serasi, selaras dan seimbang antara jumlah/pertumbuhan, kualitas serta persebaran dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. 5. Menyusun perencanaan kependudukan sebagai dasar perencanaan dan perumusan pembangunan nasional dan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk.
3.2 TUJUAN UMUM MODEL ORGANISASI 3.2.1 STRUKTUR ORGANISASI
147
Berikut ini adalah struktur organisasi dari Kementerian dalam Negeri dan gambar dari struktur organisasi bagian kependudukan yang terdapat dalam Kementerian dalam Negeri.
Gambar 3.1 Struktur Kementerian dalam Negeri
BAGAN SUSUNAN ORAGANISASI DIREKTORAT JENDRAL ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
148
A. SEKRETARIAT DITJEN
Gambar 3.2 Struktur Sekretariat DITJEN Administrasi Kependudukan
B. DIREKTORAT INFORMASI KEPENDUDUKAN
149
Gambar 3.3 Struktur Kementerian Dalam Negeri Bagian Kependudukan
3.2.2 TUGAS DAN WEWENANG
150
1. Menteri
a. Tugas dan Tanggung Jawab
Membantu Presidden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dalam negeri.
b. Wewenang • Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di dalam negeri. • Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsi Departemen kepada Presiden. 2. Sekertariat Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan
Direktoriat
Jendral
administrasi
Kependudukan
merupakan
unsur
pelaksanaan
Departemen di bidang administrasi kependudukan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.
a. Tugas dan Tanggung Jawab
Sekertariat
Direktoriat
Jendral
Administrasi
Kependudukan
mempunyai
tugas
merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang asministrasi kependudukan.
b. Wewenang
151
• Penyiapan
perumusan
kebijakan
Departemen
di
bidang
pendaftaran
penduduk,pencatatan sipil, informasi kependudukan, perkembanagan kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan. • Pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, informasi kependudukan, perkembangan kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil,
informasi kependudukan, perkembangan kependudukan,
proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan. • Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi. • Pelaksanaan administrasi Direktorat Jendral. 3. Bagian Perencanaan
a. Tugas dan Tanggung Jawab
Bagian Perencanaan Mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pada Administrasi Kependudukan.
b. Wewenang • Merancang penyusunan bahan evaluasi. • Melakukan penyusunan program.
152
• Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan. 4. Bagian Keuangan
a. Tugas dan Tanggung Jawab
Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran belanja,penatausahaan dan verivikasi keuangan. 5. Bagian Umum
a. Tugas dan Tanggung Jawab
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan rumah tangga dan kepegawaian. 6. Bagian Tata Usaha
a. Tugas dan Tanggung Jawab
Bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat,tata usaha pimpinan dan kearsipan.
7. Direktorat Informasi Kependudukan
a. Tugas dan Tanggung Jawab
153
direktorat informasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal di bidang informasi kependudukan.
b. Wewenang • Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan sistem dan teknologi informasi. • Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kelembagaan dan sumber daya informatika. • Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengolahan data. • Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi kependudukan. • Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program,dan dokumentasi kebijakan informasi kependudukan. • Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat. 8. Subbagian Tata Usaha
a. Tugas dan Tanggung Jawab
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat. 9. Subdirektorat sitem dan Teknologi Informasi
a. Tugas dan Tanggung Jawab
154
Subdirektorat sitem dan Teknologi Informasi mempnyai tugas melaksankan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan sistem di teknologi sumber daya informatika. 10. Subdirektorat Kelembagaan dan Sumber Daya Informatika
a. Tugas dan Tanggung Jawab
Subdirektorat Kelembagaan dan Sumber Daya Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi kelembagaan dan sumber daya informatika. 11. Subdirektorat Pengolahan data Kependudukan
a. Tugas dan Tanggung Jawab
Subdirektorat Pengolahan data Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengolahan data kependudukan.
12. Subdirektorat Pelayanan Informasi Kependudukan
a. Tugas dan Tanggung Jawab
155
subdirektorat pelayanan Informasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan Informasi kependudukan. 13. Subdirektorat Monitoring,Evaluasi dan Dokumentasi
a. Tugas dan Tanggung Jawab
Subdirektorat Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan progaram dan dokumentasi kebijakan pelayanan Informasi Kependudukan.
3.3 Subjek Data, Fungsi Bisnis 3.3.1
Subjek Data
156
Subjek data merupakan kumpulan data yang telah dikelompokkan pada suatu sistem yang memiliki fungsi tertentu dari hasil penelitian. Subjek data ini dapat dipakai untuk menampilkan informasi yang diperlukan bagi pihak eksekutif. Subjek data pada Kementerian Dalam Negeri adalah sebagai berikut : NO
Subject Data
1.
Jumlah Penduduk
2.
Wilayah
3.
Data Agama
4.
Data Kewarganegaraan
5.
Data Jenis Kelamin
6.
Data Umur
Tabel 3.1 Subjek Data
3.3.2
Fungsi Bisnis
157
Fungsi bisnis merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing bagian dalam Organisasi yang dilakukan secara bersama-sama agar tujuan dari oraganisasi dapat tercapai dengan baik. Ada kalanya fungsi-fungsi tersebut di kelompokkan ke dalam area tertentu serta di lakukan terus menerus secara berkesinambungan. Fungsi
Bisnis
yang
terdapat
pada
Kementerian
Kependudukan adalah sebagai berikut : No. Fungsi Bisnis 1.
Penyebaran Penduduk
2.
Pertumbuhan Penduduk
3.
Pengolahan Data
4.
Penyimpanan Data
Tabel 3.2 Fungsi Bisnis 3.4 Analisis Matriks 3.4.1
Matriks Subjek Data Versus Unit Organisasi
Dalam
Negeri
bagian
158 Wilayah
Subjek data
Jumlah
Data
Data status
Data Jenis
Data
Penduduk
agama
kewarganegaraan
Kelamin
Umur
Organisasi SETNEG KPK
√
√
√
√
PPATK
√
√
√
√
DEPKOMINFO
√
√
√
√
√
√
DEPNAKERTRANS
√
√
√
√
√
DIT JEN PAJAK
√
√
√
BPN
√
√
√
DEPSOS
√
DEPAG
√
DEPLU
√
MEN PAN
√
BI
√
BNP2TKI
√
BIN
√
√
MENPORA
√
√
BAPEPAMLK
√
√ √
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√ √ √
√ √
√
Tabel 3.3 Matriks Subjek Data Versus Unit Organisasi 3.4.2
Matriks Subjek Data Versus Fungsi Bisnis Fungsi
Penyebaran
Pertumbuhan
Pengolahan Penyimpanan
159
Bisnis
Penduduk
Penduduk
Data
Data
RCU
RU
RU
RCU
Jumlah Penduduk
UD
RC
RUD
RCUD
Data Agama
CU
RU
RC
RC
Data Status
CU
RU
RCU
RCU
Data Jenis Kelamin
RC
RC
RC
RC
Data Umur
CU
RU
RC
RCU
Subjek Data Wilayah
Kewarganegaraan
Tabel 3.4 Matriks Subjek Data Versus Fungsi Bisnis Keterangan : C:
Create, dibuat untuk pembuatan data baru.
R:
Read, dilakukan hanya untuk membaca data saja .
U:
Update , dilakukan saat ada data yang ingin diubah dimana sebelumnya data tersebut telah ada tersimpan.
D:
Delete , dilakukan pada saat ada data yang ingin dihapus.
3.4.3
Matriks Organisasi Versus Fungsi Bisnis
160
Fungsi
Penyebaran
Pertumbuhan
Pengolahan Penyimpanan
Bisnis
Penduduk
Penduduk
Data
Data
Ditjen Infoduk
RA
RA
RA
RA
Sub Tata Usaha
RA
RA
RA
RA
Sub Direktorat
AI
IW
IW
EW
RA
RA
RA
RW
EW
EW
REW
EW
REW
IW
RW
R
I
REW
R
RW
Organisasi
Sitem dan Teknologi Informasi Sub Direktorat Kelembagaan dan Sumber daya Informatika Sub Direktorat pengolahan data Kependudukan Sub Direktorat Pelayanan Informasi Kependudukan Sub Direktorat Monitoring Evaluasi Dokumentasi
Tabel 3.5 Matriks Organisasi Versus Fungsi Bisnis
161
Keterangan : R:
Direct Management Responsibility . Organisasi
yang
menerima
pertanggungjawaban
langsung
dalam
melaksanakan proses bisnis. A:
Executive/ Policymaking Authority. Organisasi yang memiliki wewenang atau hak atas pelaksanaan kegiatan fungsi bisnis.
I:
Involved in the function. Organisasi ikut terlibat dalam kegiatan fungsi bisnis, tapi tidak ikut bertanggung jawab dan tidak memiliki kuasa atas fungsi bisnis tersebut.
E:
Technical Expertise. Organisasi yang terlibat memiliki keahlian teknis yang diperlukan bagi kegiatan fungsi bisnis yang bersangkutan.
W:
Actual Execution of the work. Organisasi yang melakukan seluruh kegiatan pekerjaan dari fungsi bisnis yang berjalan.
3.4.3 Analisis Critical Success Factor.
162
Sebuah organisasi biasanya melakukan proses analisa yang beguna untuk mengetahui sejauh mana proses tersebut akan berhasil. Salah satu cara yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan tersebut adalah Critical Success Factor (CSF) Critical Success Factor yang ada pada Kementerian Dalam Negeri bagian Kependudukan: 1. Mengetahui pertumbuhan per tahun, untuk dapat melihat pertumbuhan penduduk setiap tahun di tiap- tiap wilayah yang ada di indonesia. 2. Mengetahui penyebaran per tahun, untuk dapat melihat penyebaran penduduk setiap tahun di tiap-tiap wilyah yang ada di indonesia dengan melihat grafik penyebaran nya. 3. Mengetahui Banyaknya warga negara Indonesia dan Warga negara Asing di tiap wilayah. 4. Mengetahui Pekerja yang produktif pada suatu di wilayah di lihat dari segi Umur. 5. Mengupayakan percepatan cakupan, kelengkapan dan akurasi data penduduk sehingga terwujudnya database kependudukan berbasis NIK Nasional di Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional. 6. Mengupayakan percepatan pembangunan komunikasi data antara Departemen Dalam Negeri dengan Instansi terkait dalam rangka pemanfaatan NIK dan data kependudukan.
3.5 Teknologi Informasi pada Kementrian Dalam Negeri Bagian Kependudukan
163
3.5.1 Perangkat Keras Perangkat keras yang digunakan pada Direktorat Informasi Kependudukan pada Kementrian dalam Negeri meliputi: a. Hardware, meliputi : - Jumlah Server : +/-6 Unit - Jumlah Workstation : +/- 2 unit - Jumlah PC : +/- 40 unit - Processor yang digunakan o untuk server : intel core 2 duo o untuk client : intel pentium 4 - RAM yang digunakan o untuk server : 2 GB o untuk client : 1 GB – 2 GB (rata2 1 GB) - Jumlah Printer : kurang lebih 12 unit, terdiri dari berbagai merek, antara lain : HP dan 1 Canon. - Scanner, terdiri dari : 2 scaner HP dan Canon. - Keyboard, terdiri dari : HP, Dell, Logitech. - Mouse, terdiri dari : HP, Dell, Logitech. - DVD ROM, terdiri dari : HP, Dell. b. Network yang digunakan adalah VPN
3.5.2 Perangkat Lunak
164
Perangkat lunak yang digunakan dalam membantu pelaksanaan kegiatan oprasional adalah sebagai berikut: • Bahasa pengembangan PHP (Adobe Dreamwaver CS3). • Database postgreSQL. • Webserver apache.
3.6 Sistem Yang Sedang Berjalan 3.6.1 Database SIAK(Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)
Database SIAK adalah sumber-sumber data yang digunakan untuk menyimpan dan menampilkan Informasi yang dibutuhkan di dalam Kementrian dalam Negeri bagian Kependudukan.
Database SIAK Wilayah
Keterangan Menjelaskan nama dari suatu wilayah,yang telah mengirimkan datanya.
Propinsi
Berisikan Informasi Propinsi-Propinsi yang ada di Indonesia.
165
Kabupaten
Berisikan Informasi data tiap Kabupaten dari masingmasing Propinsi di Indonesia.
Kelurahan
Berisikan Informasi data tiap Kelurahan dari masingmasing Kabupaten di tiap Propinsi.
Kecamatan
Berisikan Informasi da tiap Kecamatan dari masingmaing Kecamatan di tiap Kelurahan.
Agama
Memberikan Informasi nama Agama seseorang misalnya:
Islam,
Hindu,
Budha,
Kristen
dan
Protestan. Maksimal hanya satu agama yang bisa digunakan tidak bisa lebih. Status Kewarganegaraan
Memberikan
Informasi
tentang
Status
Kewarganegaraan seseorang,apakah warga negara Indonesi atau arga Negara asing. Jenis Kelamin
Memberikan
Informasi
nama
jenis
kelamin
seseorang, misalnya: Perempuan(P) atau Laki-laki (L). Umur
Memberikan Informasi Tentang Umur seseorang.
3.6.2 ERD DATABASE
166
3.7 Sistem yang Sedang Berjalan
167
Data Warehouse merupakan kumpulan data dari berbagai sumber database yang kemudian hasil pengumpulan data tersebut akan diolah lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan pengguna. Untuk proses penarikan data dari sumber database, harus diketahui dulu sumber data yang akan dimabil dan dikumpulkan pada data warehouse. Berikut ini diagram alur proses penarikan data tersebut.
Gambar 3.4 Alur Proses Penarikan Data
3.8 Analisis table
168
3.8.1 Database Kependudukan Adapun table yang digunakan dalam basis operasional dalam pemasukan input data secara berkala pada KASUBIT di Kementerian Dalam Negeri antara lain: • Nama Table : Penduduk Primary key : Kd_data_penduduk Tabel Nama Field
Type
Panjang Data
NULL
Keterangan
3.6 1
Kd_data_penduduk Varchar
6
No
Primary key
2
Kd_Wilayah
20
No
Foreign Key dari tabel
Tabel Varchar
Pend Wilayah uduk 3
id_Umur
Varchar
3
No
•N
Umur
4 aid_Status_WN
5
Varchar
2
No
Foreign Key dari tabel
m
Status
a
Kewarganegaraan
Id_Jenis_Kelamin
Varchar
2
No
T 6 aId_Agama
Foreign Key dari tabel Jenis Kelamin
Varchar
2
b
No
Foreign Key dari tabel Agama
l e : Biodata WNI
Foreign Key dari tabel
169
Primary key : Kd_Biodata_WNI Nama Field
Type
Panjang Data
NULL
Keterangan
1
Kd_Biodata_WNI
Varchar
16
No
Primary key
2
Kd_Kab
Varchar
5
No
Foreign Key dari tabel Kabupaten
3
Kd_Kel
Varchar
15
No
Foreign Key dari tabel Kelurahan
4
Kd_Kec
Varchar
8
No
Foreign Key dari tabel Kecamatan
5
Kd_Prop
Varchar
2
No
Foreign Key dari tabel Propinsi
6
Nama Lengkap
Varchar
50
No
Menjelaskan nama dari penduduk
7
Alamat
Varchar
50
No
Menjelaskan alamat penduduk
170
tersebut 8
9
10
TTL
T
Date Time
No
Menjelaskan
a
Tempat dan
b
Tanggal Lahir
e
penduduk
l
tersebut
Kd_Wilayah
Varchar
20
No
Foreign Key
3
dari tabel
.
Wilayah
7 Kd_data_Penduduk Varchar
16
No
Foreign Key dari tabel
T
Penduduk
a bel Biodata WN
171
• Nama Table : Wilayah Primary key : Kd_Wilayah Nama Field
Type
Panjang Data
NULL
Keterangan
1 Kd_Wilayah
Varchar
20
No
Primary key
2 Kd_Prop
Varchar
2
No
Foreign Key dari tabel Propinsi
3 Kd_Kab
Varchar
5
No
Foreign Key dari tabel Kabupaten
4 Kd_Kec
Varchar
8
No
Foreign Key dari tabel Kecamatan
5 Kd_Kel
Varchar
15
No
Foreign Key dari tabel Keleruhan
6 Nama_Wilayah
Varchar
50
No
Menjelaskan nama wilayah (Jakarta, Bandung)
Tabel 3.8 Tabel Wilayah
172
• Nama Table : Umur • Primary key : Id_Umur
Nama Field
Type
Panjang Data
NULL
T
Keterangan
1 Id_Umur
Varchar
3
No
Primary key
abel
2 Umur
Integer
2
No
Menjelaskan
3.9
umur seorang
Tabel
Penduduk
Umur
• Nama Table : Jenis Kelamin Primary key : Id_Jenis_Kelamin Nama FieldT
Type
Panjang Data
NULL
Keterangan
a 1 Id_Jenis_Kelamin
Varchar
2
No
Primary key
b 2 Jenis_Kelamin
Varchar
20
No
Menjelaskan
e
Jenis Kelamin
l
Seorang penduduk
3 .10 Tabel Jenis Kelamin
173
• Nama Table : Status Kewarganegaraan Primary key : Id_Status_WN Nama FieldT
Type
Panjang Data
Keterangan
a 1 Id_Status_WN
Varchar
2
No
Primary key
b 2 Id_agama
Varchar
2
No
Foreign Key
e
dari tabel
l
Agama
3 Status_WN
Varchar
15
No
Menjelaskan
3
status
.
penduduk
1
tersebut
1
(WNI/WNA)
Tabel Status Kewarganegaraan
NULL
174
• Nama Table : Agama Primary key : Id_Agama Nama FieldT
Type
Panjang Data
NULL
Keterangan
a 1 Id_Agama
Varchar
2
No
Primary key
b 2 Nama_Agama
Varchar
60
No
Menjelaskan agama
e
dari penduduk
l
tersebut (Islam,Kristen,Budha)
3 .12 Tabel Agama
• Nama Table : Propinsi Primary key : Kd_Propinsi T Nama Field a 1 Kd_Prop b 2 Nama_prop e
Type
Panjang Data
NULL
Keterangan
Varchar
2
No
Primary key
Varchar
80
No
Menjelaskan nama Propinsi
l
(Riau, Bali, Bengkulu)
3
175
.13 Tabel Propinsi • Nama Table : Kabupaten Primary key : Kd_Kabupaten Nama Field
Type
Panjang Data
NULL
Keterangan
1 Kd_Kab
Varchar
5
No
Primary key
2 Nama_Kab
Varchar
80
No
Menjelaskan nama Kabupaten
Tabel 3.14 Tabel Kabupaten
• Nama Table : Kelurahan Primary key : Kd_Kel Nama Field
Type
Panjang Data
NULL
Keterangan
1 Kd_Kel
Varchar
15
No
Primary key
2 Nama_Kel
Varchar
80
No
Menjelaskan nama kelurahan
Tabel 3.15 Tabel Kelurahan
176
• Nama Table : Kecamatan Primary key : Kd_Kec T Nama Field
Type
Panjang Data
Keterangan
a 1 Kd_Kec
Varchar
8
No
Primary key
b 2 Nama_Kec
Varchar
80
No
Menjelaskan
e
kecamatan
l
penduduk
3.16 Tabel Kecamatan
NULL
177
3.8 Analisa Data dan Informasi
Kebutuhan Informasi dari Kementerian dalam Negeri:
1. Dibutuhkan informasi mengenai pertumbuhan penduduk tiap provinsi.
2. Dibutuhkan informasi mengenai kelompok umur Produktif dan Non Produktif.
3. Dibutuhkan informasi perbandingan antara WNI dan WNA di tiap Provinsi.
4. Dibutuhkan informasi perbandingan penduduk Pria dan Wanita tiap Provinsi.
5. Dibutuhkan informasi data penyebaran Agama tiap provinsi.
6. Dibutuhkan
informasi
data
mengenai
jumlah
penduduk
kewarganegaraan, jenis kelamin dan agama dalam bentuk grafik 3D.
,umur,
status
178
3.9 Identifikasi Masalah dan Pemecahan Masalah 3.9.1 Masalah Yang Dihadapi
Masalah-masalah dalam kebutuhan data dan informasi yang dapat mengurangi efektifitas dan efisiensi kegiatan operasional dan analisis Kementerian Dalam Negeri: 1. Tidak adanya proses ETL (Extraction, Tranformation, dan Loading) pada sebuah datawarehouse yang menjamin integritas data dari setiap report yang ada. 2. Belum adanya fasilitas yang memberikan kemudahan para pimpinan melakukan analisis multidimensi pada suatu data mengenai pertumbuhan penduduk nasional sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan. 3. Data yang ada tidak menunjang system EIS (Executive Informasi System). Oleh karena itu pihak Kementerian Dalam Negeri mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi/laporan pertumbuhan penduduk yang ringkas. Sehingga dibutuhkan report dalam bentuk pivot atau chart yang dapat membantu manajerial tingkat atas pada Kementerian Dalam Negeri dalam mengambil keputusan.
3.9.2 Pemecahan Masalah
179
Setelah menganalisis kebutuhan informasi dan permasalahan yang dihadapi di Kementerian dalam Negeri maka pemecahan yang di usulkan adalah:
1. Membuat proses ETL (Extaction, Tranformation, dan Loading), sehingga integritas masing-masing data dapat terjaga, dan report yang dihasilkan akurat serta sesuai yang dibutuhkan top management. 2. Mengembangkan suatu aplikasi analisis multidimensional untuk memfasilitasi para pengambil keputusan dalam menganalisis suatu data pertumbuhan penduduk nasional dari sudut pandang berbeda. 3. Dengan adanya grafik batang dan grafik 3D pada applikasi data warehouse, dapat memudahkan pengambilan keputusan seperti: Mengetahui pertumbuhan penduduk setiap wilayah sehingga memudahkan proses transmigrasi untuk menghindari kepadatan penduduk disuatu wilayah. 4. Pembuatan data warehouse dalam bidang kependudukan dapat menjadi solusi masalah diatas karena dengan data warehouse dapat menghasilkan summary data yang akurat dengan tabel yang lebih sederhana dan memuat informasi, sehingga dijadikan acuan pengambilan keputusan.
