BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG SEDANG BERJALAN
3.1 Tentang Perusahaan 3.1.1 Sejarah Perusahaan Organisasi Direktorat Jenderal Pajak pada mulanya merupakan perpaduan dari beberapa unit organisasi yaitu : •
Jawatan pajak yang bertugas melaksanakan pemungutan pajak berdasarkan
perundang-undangan
dan
melakukan
tugas
pemeriksaan kas bendaharawan pemerintah. •
Jawatan lelang yang bertugas melakukan pelelangan terhadap barang-barang sitaan guna pelunasan piutang pajak negara.
•
Jawatan akuntan pajak yang bertugas membantu jawatan pajak untuk melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak Badan.
•
Jawatan Pajak Hasil Bumi (Direktorat Iuran Pembangunan Daerah pada Ditjen Moneter) yang bertugas melakukan pungutan pajak hasil bumi dan pajak atas tanah yang pada tahun 1963 dirubah menjadi Direktorat Pajak Hasil Bumi dan kemudian pada tahun 1965 berubah lagi menjadi Direktorat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA). Dengan keputusan Presiden RI No. 12 tahun 1976 tanggal 27 Maret 1976, Direktorat Ipeda diserahkan dari Direktorat Jenderal Moneter 69
70
kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pada tanggal 27 Desember 1985 melalui Undang-undang RI No. 12 tahun 1985 Direktorat IPEDA berganti nama menjadi Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Demikian juga unit kantor di daerah yang semula bernama Inspeksi Ipeda diganti menjadi Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan, dan Kantor Dinas Luar Ipeda diganti menjadi Kantor Dinas Luar PBB.
Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di daerah, dibentuk beberapa kantor Inspektorat Daerah Pajak (ItDa) yaitu di Jakarta dan beberapa daerah seperti di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Indonesia Timur. Inspektorat Daerah ini kemudian menjadi Kanwil Ditjen Pajak (Kantor Wilayah) seperti yang ada sekarang ini.
3.1.2 Tujuan Perusahaan Ada beberapa tujuan dari Direktorat Jenderal Pajak, yaitu : 1. Melakukan
peningkatan
pelayanan
dalam
perpajakan. 2. Melakukan peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui pengawasan & penegakan hukum. 3. Melakukan
peningkatan
efektivitas
efisiensi
organisasi melalui reformasi dan modernisasi.
71
4. Meningkatkan
profesionalisme
dan
integritas
sumber daya masusia.
3.1.3 Kegiatan Perusahaan Secara umum kegiatan bisnis Direktorat Jenderal Pajak adalah mengatur seluruh perpajakan yang ada, tetapi secara khusus kegiatan bisnis yang menjadi ruang lingkup pada skripsi ini adalah kegiatan bisnis perpajakan pajak bumi dan bangunan pada sektor perkebunan.
3.1.4 Visi dan Misi Visi Direktorat Jenderal Pajak : •
Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dapat dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.
•
Menjadi
model
pelayanan
masyarakat
yang
menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas
dunia,
yang
dipercaya
masyarakat.
dan
dibanggakan
72
Misi Direktorat Jenderal Pajak : 1. Fiskal Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. 2. Ekonomi Mendukung
kebijaksanaan
pemerintah
dalam
mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan yang minimizing distortion. 3. Politik Mendukung proses demokratisasi bangsa. 4. Kelembagaan Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat
dan
teknokrasi
administrasi perpajakan mutakhir.
perpajakan
serta
73
3.1.5 Struktur Organisasi Struktur organisasi pada Direktorat Jenderal Pajak yang sesuai dengan ruang lingkup skripsi ini yaitu pada Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi.
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan
3.1.6 Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian dalam struktur organisasi adalah sebagai berikut : 1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Melaksanakan
penyuluhan,
pelayanan,
dan
pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan,
74
Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Subbagian Umum Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga. 3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja. 4. Seksi Pelayanan Melakukan penetapan dan penertiban produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan,
penerimaan
Pemberitahuan,
serta
dan
pengolahan
penerimaan
surat
Surat lainnya,
75
penyuluhan, perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan. 5. Seksi Penagihan Melakukan
urusan
penatausahan
piutang
pajak,
penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif,
usulan
penghapusan
piutang
pajak,
serta
penyimpanan dokumen-dokumen penagihan. 6. Seksi Pemeriksaan Melakukan
penyusunan
pengawasan
rencana
pemeriksaan,
aturan
pemeriksaan,
pelaksanaan
penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya. 7. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan Melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek
dan
subjek
pajak,
pembentukan
dan
pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi. 8. Seksi Bimbingan Sistem Melakukan
penyiapan
bahan,
penelaahan
dan
penyusunan, serta pemantauan, pengendalian dan evaluasi
kebijakan
teknik
operasional,
serta
76
pelaksanaan pelatihan sistem yang ada di Direktorat Jenderal Pajak, serta administrasi program aplikasi. 9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi Melakukan
pengawasan
kepatuhan
kewajiban
perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib
Pajak
dan
konsultasi
teknis
perpajakan,
penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan melakukan evaluasi hasil banding. 10. Kelompok Jabatan Fungsional Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
77
3.2 Gambaran Sistem Setelah melakukan observasi dan wawancara akan segala proses yang sedang berjalan, dapat dijelaskan dengan menggunakan Data Flow Diagram (DFD) yang menjelaskan bagaimana alur dari proses pendaftaran dan pendataan, penilaian, pembayaran dan penagihan bersangkutan. 3.2.1 Data Flow Diagram Alur yang dibuat adalah dengan menggunakan dua tipe diagram, yaitu diagram konteks dan diagram nol, adalah sebagai berikut :
78
Gambar 3.2 Diagram Konteks Sistem Pendaftaran & Pendataan, Penilaian, Penetapan, Penagihan, dan Pembayaran
79
Gambar 3.3 Diagram Nol Sistem Pendaftaran & Pendataan, Penilaian, Penetapan, Penagihan, dan Pembayaran
80
3.2.2 Prosedur di Dalam Sistem 3.2.2.1 Prosedur Pendaftaran dan Pendataan Prosedur pendaftaran dan pendataan di Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut : 1. Kepala KPP Pratama memerintahkan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk melaksanakan penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP). 2. Kepala
Seksi
Pengawasan
dan
Konsultasi
meneruskan perintah kepada Account Representative (AR). 3. AR membuat konsep Surat Penyampaian SPOP dan LSPOP. 4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti, memaraf konsep Surat Penyampaian SPOP dan LSPOP dan menyampaikan kepada Kepala KPP Pratama. 5. Kepala
KPP
Pratama
menyetujui
dan
menandatangani Surat Penyampaian SPOP dan LSPOP serta mengembalikan ke Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
81
6. AR menyampaikan Surat Penyampaian SPOP dan LSPOP kepada Wajib Pajak. 7. Setelah menerima SPOP dan LSPOP yang telah diisi oleh Wajib Pajak, Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan meneliti SPOP dan LSPOP. 8. Wajib Pajak memberikan SPOP dan LSPOP yang telah diisi kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan. 9. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan meneliti dan memberikan usulan tindak lanjut kepada Kepala KPP Pratama. 10. Kepala KPP Pratama mempelajari dan menyetujui usulan Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.
82
Gambar 3.4 Diagram Alir Prosedur Pendaftaran & Pendataan
83
3.2.2.2 Prosedur Penilaian Prosedur penilaian di Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut : 1. Kepala KPP Pratama memerintahkan Penilai untuk melakukan penilaian dan pengisian Formulir Data Masukan (FDM) berdasarkan SPOP, LSPOP dan Lembar Kerja Penilaian/Laporan Penilaian. 2. Penilai melakukan penilaian, mengisi FDM dan menandatangani SPOP dan FDM serta meneruskan ke Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan. 3. Kepala
Seksi
menandatangani
Ekstensifikasi SPOP
dan
FDM
Perpajakan kemudian
meneruskannya ke Seksi PDI. 4. Kepala Seksi PDI memerintahkan Operator Console (OC) untuk melakukan perekaman SPOP dan FDM. 5. Operator Console (OC) meneruskan SPOP dan FDM kepada TPT. 6. TPT menerima SPOP dan FDM serta mengarsipkannya.
84
Gambar 3.5 Diagram Alir Prosedur Penilaian
85
3.2.2.3 Prosedur Pencetakan RPN Prosedur pencetakan RPN di Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut : 1. Wajib Pajak mengajukan Surat Permohonan Pencetakan RPN melalui TPT. 2. Petugas
TPT
menerima
Surat
Permohonan
Pencetakan RPN, meneliti kelengkapan dan menerbitkan BPS kemudian memberikan ke Wajib Pajak dan berkas permohonan ke Pelaksana Staff Pelayanan. 3. Staff Pelayanan meneruskan berkas permohonan kepada Kepala Seksi PDI. 4. Kepala Seksi PDI memerintahkan Operator Console mencetak RPN. 5. OC mencetak RPN dan menyerahkan kepada Kepala Seksi PDI. 6. Kepala Seksi PDI meneliti dan memaraf dan meneruskan RPN ke Kepala KPP Pratama. 7. Kepala
KPP
Pratama
meneliti
dan
menandatangani RPN dan menyerahkan kepada Kepala Seksi PDI. 8. Kepala Seksi PDI meneruskan RPN ke Staff Pelayanan.
86
9. Staff
Pelayanan
menatausahakan
menyampaikan RPN ke Wajib Pajak.
dan
87
Gambar 3.6 Diagram Alir Prosedur Pencetakan RPN
88
3.2.2.4
Prosedur Penetapan, Pembayaran dan Penagihan Prosedur penagihan di Direktorat Jenderal Pajak
adalah sebagai berikut : 1. Staff
Pembayaran
membuat
SPPT
untuk
menginformasikan kepada Wajib Pajak jumlah yang harus dibayar dalam batas waktu yang ditentukan. 2. Jika
membayar
memberikan
tepat
bukti
waktu,
pembayaran
Wajib kepada
Pajak staff
pembayaran dan mendapatkan bukti lunas. 3. Jika tidak membayar pada waktu yang telah ditentukan, maka bagian penagihan membuat STP ( Surat Tagihan Pajak ) yang akan diberikan kepada Wajib Pajak. 4. Setelah Wajib Pajak menerima STP, maka Wajib Pajak harus melunasi pembayaran yang telah jatuh tempo sebelumnya. 5. Wajib Pajak memberikan bukti pembayaran kepada staff pembayaran dan mendapatkan bukti lunas.
89
Gambar 3.7 Diagram Alir Prosedur Penetapan, Pembayaran & Penagihan
90
3.3 Analisis Kebutuhan Informasi Bedasarkan analisis dan observasi yang telah dilakukan pada Direktorat Jenderal Pajak, data-data yang dibutuhkan pada proses pendaftaran dan pendataan, penilaian, penetapan, serta pembayaran dan penagihan pajak sektor perkebunan, antara lain :
Tabel 3.1 Tabel Analisis Kebutuhan PBB Dirjen Pajak Sektor Perkebunan Entity Name
Description
Wajib_Pajak
Berisi mengenai informasi para
wajib
pajak
yang
terdaftar. Objek_Pajak
Berisi mengenai informasi objek-objek
pajak
yang
terdaftar. Pegawai
Berisi mengenai pegawaipegawai Dirjen Pajak.
SPOP
Berisi mengenai data-data OP
dan
WP
beserta
lampirannya. SPPT
Berisi mengenai informasi data-data jumlah yang harus dibayar WP.
91
Entity Name
Description
FDM
Berisi mengenai data OP dan WP.
RPN
Berisi
mengenai
data
rincian
perhitungan
nilai
Berisi
mengenai
data
tagihan
beserta
OP. STP
tanggal
jatuh tempo pajak. Pembayaran_SPPT
Berisi mengenai transaksi pembayaran pajak.
Pembayaran_STP
Berisi mengenai transaksi pembayaran
pajak
terhutang.
3.4 Permasalahan yang Dihadapi Setelah melakukan wawancara dan analisis proses pendaftaran
dan
pendataan,
penilaian,
penetapan,
serta
pembayaran dan penagihan, ditemukan beberapa masalah yang dihadapi, antara lain : 1. Diperlukan waktu yang cukup lama dalam mencari dan mengumpulkan data wajib pajak dan objek pajak yang
92
dibutuhkan dalam pajak perkebunan, karena data yang disimpan kurang terorganisir. 2. Pencetakan SPPT pajak perkebunan dilakukan dengan software
yang
berbeda-beda
sehingga
sulit
menggabungkan data-data yang ada 3. Perhitungan NJOP dilakukan secara manual, sehingga dapat memakan waktu yang cukup lama dan kesalahan dalam penghitungan. 4. Belum adanya sistem basisdata yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan, sehingga pengolahan dan pengadministrasian data dilakukan secara manual. 5. Dokumentasi manual lebih rawan akan human error.
3.5 Solusi Pemecahan Masalah Dari analisis permasalahan dan kebutuhan data, ada beberapa solusi yang dihasilkan, antara lain : 1. Membangun basisdata yang dapat menampung proses sistem
pendaftaran
dan
pendataan,
penilaian,
penetapan, serta pembayaran dan penagihan. 2. Membangun aplikasi untuk input data-data yang dibutuhkan.
93
3. Membuat aplikasi yang digunakan agar tidak terjadi perbedaan software, sehingga data dapat mudah diperoleh dan digabungkan. 4. Membangun
aplikasi
yang
dapat
melakukan
perhitungan PBB Perkebunan, sehingga kesalahan yang terjadi dapat diminimalisir. 5. Membangun
aplikasi
yang
dapat
memberikan
pencarian data-data yang dibutuhkan. 6. Membangun aplikasi yang memiliki beberapa validasi yang dapat meminimalisasi kesalahan dalam input data. 7. Membangun aplikasi yang mampu mengolah data untuk mencetak laporan pendataan dan pendaftaran, pembayaran dan penagihan. Berdasarkan
poin-poin
diatas,
dapat
disimpulkan
pemecahan masalah yang diusulkan adalah dengan penerapan aplikasi basisdata untuk menggantikan sistem manual dan menyeragamkan aplikasi yang digunakan dalam menyimpan data. Basisdata yang akan dibuat akan menampung data pendaftaran dan pendataan, penilaian, penetapan, serta pembayaran dan penagihan pajak perkebunan.
94
Aplikasi
tersebut
dibuat
untuk
mengakses,
memanipulasi, dan mengolah data yang terdapat pada basisdata yang telah dibuat untuk digunakan dalam beberapa bagian pajak perkebunan. Aplikasi ini akan menggunakan validasi dalam tiap input sehingga dapat meminimalisasikan kesalahan input data. Aplikasi ini juga dapat mengolah data yang telah di-input
menjadi
informasi
dalam
bentuk
laporan
Pengajuan, pembayaran dan penagihan. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan proses pendaftaran dan pendataan, penilaian, penetapan, serta pembayaran dan penagihan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
