BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN
2.1
Sejarah Singkat KPP Pratama Kosambi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006, sebagai unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak di bidang pelayanan pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi pada mulanya merupakan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Tangerang Dua yang mempunyai tugas melakukan penyuluhan , pelayanan dan pengawasan wajib pajak di bidang Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya. Sejalan dengan perubahan sosial, politik dan ekonomi yang sangat cepat telah
menuntut
perubahan
undang-undang
perpajakan
dan
struktur
organisasi. Bahwa dalam rangka pelaksanaan modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai upaya pelaksanaan “Good Governance” dan meningkatkan penerimaan pajak serta efektivitas pengorganisasian instansi secara vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak maka dipandang perlu untuk melakukan penataan organisasi dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak melalui Penerapan Sistem Perpajakan Modern. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 dan Surat
Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE- 19/PJ/2007 tanggal 13 April 2007, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Tangerang Dua secara organisasi berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi.
2.2
Visi dan Misi Adapun
Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi
merupakan Visi dan Misi dari Direktorat Jenderal Pajak :
Visi "Menjadi Model Pelayanan Masyarakat Yang Menyelenggarakan Sistem dan Manajemen Perpajakan Kelas Dunia, Yang Dipercaya dan Dibanggakan Masyarakat."
Misi Fiskal "Menghimpun penerimaan Dalam Negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintahan berdasarkan UU Perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi." Ekonomi "Mendukung kebijaksanaan Pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan yang minimizing distortion." Politik "Mendukung proses demokratisasi bangsa."
Kelembagaan "Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir."
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi sebagai salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah Kantor Wilayah DJP Banten di dalam melaksanakan tugasnya selalu memegang teguh dan konsisten dengan Visi, Misi dan Strategi Direktorat Jenderal Pajak.
2.3 2.3.1
Tugas dan Fungsi Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi dalam kegiatan operasional sehari-hari merupakan penggabungan fungsi dan tugas pokok dari 3 instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebelumnya, yaitu Kantor Pelayanan Pajak ( KPP ), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan ( KP PBB ) dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak ( KARIKPA ). Tugas pokok Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi adalah sebagaimana
tertera
dalam
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
:
132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang “ Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Drektorat jenderal Pajak”, yaitu melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak
Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi terdiri dari : a.
Subbagian Umum;
b.
Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI);
c.
Seksi Pelayanan;
d.
Seksi Penagihan;
e.
Seksi Pemeriksaan;
f.
Seksi Ekstensifikasi Perpajakan;
g.
Seksi Pengawasan dan Konsultasi I (Waskon I) ;
h.
Seksi Pengawasan dan Konsultasi II (Waskon II);
i.
Seksi Pengawasan dan Konsultasi III (Waskon III);
j.
Kelompok Jabatan Fungsional.
Pada halaman berikutnya akan digambarkan mengenai struktur organisasi di KPP Pratama Kosambi
Kepala Kantor
Subbag Umum
Seksi
Seksi
Seksi
Seksi
Seksi
Seksi
Seksi
Seksi
PDI
Pelayanan
Penagihan
Pemeriksaan
Eksten
Waskon
Waskon
Waskon
sifikasi
I
II
III
Kelompok
Keterangan : Seksi PDI : Seksi Pengolahan Data dan Informasi
Jabatan Fungsional
Seksi Waskon : Seksi Pengawasan dan Konsultasi
Gambar 3.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Kosambi Sumber : KPP Pratama Kosambi
Tugas dan tanggung jawab dari fungsi-fungsi yang ada adalah : (1)
Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga.
(2)
Seksi
Pengolahan
Data
dan
Informasi
mempunyai
tugas
melakukan
pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi eSPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja.
(3)
Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.
(4)
Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.
(5)
Seksi
Pemeriksaan
mempunyai
tugas
melakukan
penyusunan
rencana
pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.
(6)
Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.
(7)
Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan melakukan evaluasi hasil banding.
(8)
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku
2.3.2
Fungsi Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi: a.
pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan;
b.
penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
c.
pengadministrasian
dokumen
dan
berkas
perpajakan,
penerimaan
dan
pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya; d.
penyuluhan perpajakan;
e.
pelaksanaan registrasi Wajib Pajak;
f.
pelaksanaan ekstensifikasi;
g.
penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
h.
pelaksanaan pemeriksaan pajak;
i.
pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
j.
pelaksanaan konsultasi perpajakan;
k.
pelaksanaan intensifikasi;
l.
pembetulan ketetapan pajak;
m.
pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
n.
pelaksanaan administrasi kantor. Dalam ketentuan lain dalam pasal 79 Peraturan Menteri Keuangan Nomor :
132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006, KPP Pratama juga melakukan fungsi
pendataan dan penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan.
2.4
Karakteristik Objek Pajak KPP Pratama Kosambi Objek pajak yang ada di KPP Pratama Kosambi adalah bumi dan atau bangunan pada sektor Pedesaan dan Perkotaan saja. Besarnya NJOP berdasarkan klasifikasi Pedesaan dan Perkotaan ditentukan berdasarkan PMK Nomor : 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan NJOP sebagai dasar Pengenaan PBB tanggal 27 Agustus 2010. Untuk klasifikasi NJOP bumi untuk objek pajak sektor pedesaan dan sektor perkotaan, KPP Pratama Kosambi berada di klas 067 yang dimana pengelompokan nilai jual bumi lebih dari Rp 748.000,00/m2 s/d Rp 855.000,00/m2 dengan NJOP Bumi Rp 802.000,00/m2. Klas 067 merupakan nilai tertinggi dan klas 087 merupakan nilai terendah bagi NJOP Bumi. Berikut ini adalah pengelompokan nilai jual bumi yang ada di KPP Pratama Kosambi :
Tabel 3.1 Pengelompokan Nilai Jual Bumi yang ada di KPP Pratama Kosambi Nilai Jual Objek Pajak Bumi
Klas
Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp/m2)
067
> 748.000,00 s/d 855.000,00
802.000,00
068
> 655.000,00 s/d 748.000,00
702.000,00
069
> 573.000,00 s/d 655.000,00
614.000,00
070
> 501.000,00 s/d 573.000,00
537.000,00
071
> 426.000,00 s/d 501.000,00
464.000,00
072
> 362.000,00 s/d 426.000,00
394.000,00
(Rp/m2)
073
> 308.000,00 s/d 362.000,00
335.000,00
074
> 262.000,00 s/d 308.000,00
285.000,00
075
> 223.000,00 s/d 262.000,00
243.000,00
076
> 178.000,00 s/d 223.000,00
200.000,00
077
> 142.000,00 s/d 178.000,00
160.000,00
078
> 114.000,00 s/d 142.000,00
128.000,00
079
> 91.000,00 s/d 114.000,00
103.000,00
080
> 73.000,00 s/d 91.000,00
82.000,00
081
> 55.000,00 s/d 73.000,00
64.000,00
082
> 41.000,00 s/d 55.000,00
48.000,00
083
> 31.000,00 s/d 41.000,00
36.000,00
084
> 23.000,00 s/d 31.000,00
27.000,00
085
> 17.000,00 s/d 23.000,00
20.000,00
086
> 12.000,00 s/d 17.000,00
14.000,00
087
> 8.400,00 s/d 12.000,00
10.000,00
Sumber : KPP Pratama Kosambi (data bulan September)
Sedangkan untuk klasifikasi nilai jual objek pajak bangunan untuk objek pajak sektor pedesaan dan sektor perkotaan adalah sebagai berikut :
Tabel 3.2 Pengelompokan Nilai Jual Bangunan yang ada di KPP Pratama Kosambi Pengelompokan Nilai Jual Bangunan
Nilai Jual Objek Pajak Bangunan
(Rp/m2)
(Rp/m2)
020
> 1.366.000,00 s/d 1.666.000,00
1.516.000,00
021
> 1.034.000,00 s/d 1.366.000,00
1.200.000,00
022
> 902.000,00 s/d 1.034.000,00
968.000,00
023
> 744.000,00 s/d 902.000,00
823.000,00
024
> 656.000,00 s/d 744.000,00
700.000,00
025
> 534.000,00 s/d 656.000,00
595.000,00
026
> 476.000,00 s/d 534.000,00
505.000,00
Klas
Sumber : KPP Pratama Kosambi (data bulan September)
2.5
Data Jumlah Wajib Pajak dan Jumlah Penerimaan PBB berdasarkan Penerbitan SPPT di KPP Pratama Kosambi Berikut ini pada tabel 3.3 adalah paparan mengenai jumlah wajib pajak yang terdaftar yang menerima SPPT dari tahun 2009 – 2011, terjadi kenaikan jumlah WP dari tahun ke tahun baik dari sektor pedesaan maupun sektor perkotaan. Penambahan jumlah WP dapat terjadi karena adanya kesadaran WP untuk mendaftarkan objek pajaknya atau adanya pendaftaran objek pajak baru karena kegiatan pendataan objek pajak yang dilakukan Seksi Ekstensifikasi sebelum penerbitan SPPT. Dan juga karena adanya mutasi Objek Pajak sebagian yang dimana objek pajak yang awalnya dimiliki 1 (satu) WP menjadi banyak kepemilikan terhadap objek pajak tersebut.
Tabel 3.3 Jumlah Wajib Pajak KPP Pratama Kosambi Kecamatan
2009
2010
Pedesaan Perkotaan Pedesaan
2011*
Perkotaan
Pedesaan
Perkotaan
KEMIRI
8,989
1,829
8,967
1,831
9,035
1,865
KOSAMBI
15,319
20,144
15,570
20,284
16,164
20,814
MAUK
12,609
2,501
12,665
2,516
13,170
2,618
PAKUHAJI
17,628
5,055
17,786
5,077
18,364
5,345
PASAR KEMIS
-
63,582
-
66,338
-
69,838
RAJEG
40,219
-
42,129
-
44,690
-
SEPATAN
6,520
11,001
6,984
12,514
7,682
13,859
SEPATAN TIMUR
16,295
-
17,442
-
18,310
-
SINDANG JAYA
4,503
19,546
4,509
20,008
4,580
20,852
SUKADIRI
10,403
1,062
10,445
1,065
10,717
1,089
TELUK NAGA
15,917
12,915
16,162
13,055
16,878
13,584
Jumlah
148,402
137,635
152,659
142,688
159,590
149,864
TOTAL
286,037
295,347
309,454
Sumber : KPP Pratama Kosambi (* data bulan September)
Sedangkan untuk Tabel 3.4 menginformasikan mengenai peningkatan jumlah penerimaan PBB dengan membandingkan penerimaan yang dihitung dari SPPT diterbitkan dengan realisasi pencairan pajak terutang dari bank melalui Laporan Bulanan Penerimaan PBB (LBP). Dari table tersebut peningkatan terjadi setiap tahunnya baik penerimaan yang dihitung dari SPPT maupun realisasi pencairannya. Nilai realisasi pencairan merupakan gabungan penerimaan dari pokok ketetapan yang dimana wajib pajak membayar pajak terutang sesuai dengan SPPT yang diterima (membayar sebelum jatuh tempo) dan penerimaan dari tunggakan wajib pajak yang dimana terdapat nilai
sanksi administrasi didalamnya ( wajib pajak membayar setelah jatuh tempo beserta sanksi administrasi sampai pada tahun tersebut). Tabel 3.4 Jumlah Penerimaan PBB Penerimaan
2009
2010
2011
SPPT
46,312,251,280
50,452,658,743 58,329,636,850
LBP
55,792,831,438
64,494,638,365 74,968,907,657
Selisih
9,480,580,158
14,041,979,622 16,639,270,807
20,4 %
27,8 %
Persentase
28,5 %
Sumber : KPP Pratama Kosambi Berdasarkan tabel 3.3 dimana di KPP Pratama Kosambi terdapat 309.454 wajib pajak yang terdaftar. jumlah ini dapat menghasilkan penerimaan SPPT pada tahun 2011 bulan September mencapai Rp 58.329.636.850 tapi pada kenyataannya penerimaan yang diterima adalah sebesar Rp 6774,968,907,657 terdapat penambahan penerimaan sebesar Rp 6,639,270,807 atau penerimaan sebesar 128,5 % pada tahun 2011 (pada tabel 3.4). Sebanyak 28,5 % adalah penerimaan yang bersumber dari tunggakan pajak yang telah ditambah dengan administrasi. Memang hal ini memberikan efek peningkatan penerimaan tapi 28,5 % nilai yang dihasilkan akibat ketidakpatuhan wajib pajak didalam membayar PBBnya, belum lagi masih banyak wajib pajak yang masih menunggak yang bukan bagian dari 28,5 %. Maka dari itu, ditemukan suatu masalah dari analisis pada tabel 3.4 bahwa terjadi peningkatan ketidakpatuhan wajib pajak didalam membayar PBB terhutangnya dari tahun 2009 sampai tahun 2011 (3 tahun)
2.6
Gambaran dan Analisa SISMIOP
2.6.1
Gambaran Umum SISMIOP SISMIOP ( Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak ) adalah suatu sistem yang digunakan KPP pratama kosambi untuk mengelola dan administrasi aktivitas PBB. Dikarenakan implementasi modernisasi administrasi untuk memudahkan proses pengelolaan pajak serta penyediaan data yang akurat sebagai alat kontrol dan pengambilan keputusan maka dirasa perlu pembentukan Basis Data SISMIOP dengan melibatkan teknologi komputer. SISMIOP adalah Sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek Pajak Bumi dan pendaftaran, pendataan dan penilaian), pemberian identitas objek pajak (Nomor objek Pajak- NOP), perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran (berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang-SPPT, Surat Tanda Terima Setoran-STTS, Daftar Himpunan Ketetapan Pajak-DHKP dan sebagainya). Pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak, sampai dengan pelayanan kepada wajib pajak melalui Pelayanan Satu Tempat. Dengan SISMIOP dapat dilakukan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek pajak dan mengintegrasikan seluruh aktivitas administrasi PBB dengan bantuan komputer. Pendataan dilakukan dengan menerima Surat Pemberitahuan Objek Pajak–SPOP dan Lampiran SPOP dari wajib pajak sehingga data seluruh objek dan subjek pajak bumi dan bangunan diberi Nomor Objek Pajak-NOP, Kode Zona Nilai Tanah-ZNT dan Daftar Biaya Komponen Bangunan-DBKB dalam suatu wilayah administrasi pemerintahan tertentu yang disimpan dalam media komputer. Penilaian NJOP yang dapat ditentukan melalui pendekatan data pasar, pendekatan biaya dan pendekatan kapitalisasi
pendapatan.lalu penetapan pajak terutang yang dicetak kedalam suatu dokumen SPPT. Sistem aplikasi SISMIOP dibangun dengan : 1. Standar Operating Sistem Windows Server 2003, 2. Menggunakan sistem database RDBMS yaitu Oracle 10g 3. Program untuk pembangunan aplikasi adalah Developer 6i (Sismiop Stand Alone)dan Developer Suite (Sismiop-Sipmod)dengan pahasa pemrograman adalah PL/SQL. 4. KPP Pratama SIDJP menggunakan Sismiop stand Alone, sedangkan KPP Pratama SIPMOD, Aplikasi Sismiop terintegrasi dgn SIPMOD 10g dgn single Login dgn satu database yang dimana : a. Setiap Pegawai/User mendapatkan satu user account beserta password masing – masing dari seorang Administrator (Operator Console). b. Role Pemakai Aktif/ Pemakai Pasif c. User diberikan kewenangan masuk kedalam Aplikasi SISMIOP dan membuka menu Aplikasi SISMIOP sesuai dengan kewenangan masing-masing pegawai. d. Tambah dan Hapus User oleh Administrator (Operator Console) e. Ganti Password User
2.6.2
Menu-Menu didalam SISMIOP Menu-menu yang terdapat pada SISMIOP yang berjalan terdiri dari : a. Menu File Terdiri dari submenu : i.
Administrasi user
ii.
Backup basis data sismiop
iii.
Calculator
iv.
Exit.
b. Menu Pendataan adalah kegiatan pengumpulan data objek pajak, dapat dilaksanakan dengan 4 (empat) alternatif, yaitu : -
Penyampaian dan Pemantauan Pengembalian SPOP
-
Identifikasi Objek Pajak
-
Verifikasi data objek pajak
-
Pengukuran bidang objek pajak
Hasil kegiatan pendataan ditampung dalam suatu modul untuk merekam dan memutakhirkan seluruh produk pendataan atas PBB yang telah dituangkan dalam SPOP dan Lampiran SPOP. Modul ini membentuk suatu basisdata PBB yang menjadi jantung administrasi PBB. Pemanfatan Database Management Systems memungkinkan data dipakai ulang dan dimanipulasi sesuai tujuan organisasi. Terdiri dari submenu : i.
Persiapan
ii.
Pendataan objek pajak
iii.
Laporan pendataan OP
iv.
Pemekaran wilayah
v.
Reklas
vi.
Hapus data sistep
vii.
ZNT sistep
viii.
Pemberian Flag NJOPTKP
ix.
Update RT/RW Massal
x.
Daftar Fasilitas Umum
xi.
Daftar OP Tanah Kosong
xii.
Daftar Nilai Individu < Nilai Sistem
xiii.
SIN
xiv.
Relasi OP-AR
xv.
Relasi NOP-NPWP
c. Menu Penilaian Kegiatan penilaian untuk kebutuhan penetapan PBB dilakukan secara otomatis dilakukan pada modul penilaian dengan memanfaatkan basisdata yang sudah ada dipadukan dengan perekaman data pasar atas tanah dan daftar harga komponen bangunan dan upah pekerja. Pemutakhiran nilai Objek Pajak dalam penentuan NJOP dapat dilakukan secara masal dan serentak untuk seluruh Objek disesuaikan dengan dinamika pertumbuhan perekonomian tanpa perlu penilaian ulang satu-persatu objek pajak. Sub sistem penilaian ini berfungsi sebagaimana suatu Expert Systems sederhana yang dapat menilai individu bangunan sesuai dengan karakteristiknya disesuikan dengan perkembangan harga bahan dan pekerja bangunan serta
tetap mempertimbangkan penyusutan berdasarkan umur pakai dengan pemodelan tertentu. Terdiri dari submenu : i.
Penilaian massal
ii.
Laporan penilaian
d. Menu Penetapan Kegiatan Penetapan adalah proses menentukan besarnya PBB terhutang (melalui penetapan masal) dan kegiatan pencetakan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang ) lewat cetak masal pada awal tahun. Terdiri dari submenu : i.
Setting pencetakan
ii.
PBB minimal
iii.
Tempat pembayaran elektronik
iv.
Penetapan dan pencetakan massal;
v.
Salinan massal
vi.
Perekaman transaksi jual beli
vii. Penetapan dan pencetakan terseleksi viii. Informasi SPPT/SKP ix.
Perubahan SPPT/SKP
x.
Penundaan tanggal jatuh tempo
xi.
Laporan distribusi OP
xii. Laporan himpunan ketetapan PBB/NJOP xiii. Tanda terima SPPT/SKP/STP xiv. Setting stimulus perpajakan 2004
xv.
Setting pengaturan pengenaan 2007
xvi. Simulasi penetapan massal e. Menu Pengurangan Kegiatan yang dilakukan berupa menentukan jumlah pengurangan PBB yang dimana wajib pajak mengajukan pengurangan PBB atau berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan. Terdiri dari submenu : i.
Input data Pengurangan
ii.
Cetak SK Pengurangan
iii.
Buku penjagaan penyelesaian permohonan pengurangan
f. Menu Keberatan Kegiatan yang dimana menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. Proses dimulai dari penerimaan berkas permohonan, penelitian persyaratan permohonan sampai dengan pengiriman berkas yang memenuhi syarat ke Kantor Wilayah DJP atau Kantor Pusat DJP kemudian melakukan pembetulan jika disetujui oleh Kantor Wilayah DJP atau Kantor Pusat DJP. Terdiri dari submenu : i.
Penyelesaian permohonan keberatan
ii.
Pembetulan SK Keberatan
iii.
Laporan daftar himpunan keputusan keberatan PBB
g. Menu Pembayaran Kegiatan berupa perekaman pembayaran yang dilakukan wajib pajak. Terdiri dari submenu :
i.
Pencatatan pembayaran
ii.
Pencabutan dan pencetakan surat sita
iii.
Laporan pembayaran
iv.
Surat keterangan pembayaran elektronik
h. Menu Penerimaan Kegiatan pemantauan hasil penerimaan PBB telah diotomatisasikan dengan perekaman struk STTS sebagai bukti pembayaran. Perekaman STTS tersebut telah ditingkatkan efektifitas prosesnya dengan menggunakan teknologi barcode sehingga proses tersebut cukup dengan scanning. Modul ini dapat menyajikan daftar tunggakan bagi Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajibannya. Sub sistem ini meningkatkan efektifitas penagihan dengan adanya daftar wajib pajak yang masih menunggak yang dapat diklasifikasikan dengan keriteria tertentu seperti kategori berdasarkan nilai pajak terutang (buku 1,2,3,4 dan 5), kategori wilayah dan lain-lain. Terdiri dari submenu : i.
Restitusi dan kompensasi
ii.
Laporan evaluasi penerimaan
i. Menu Penagihan Kegiatan penagihan diawali dengan otomatisasi pencetakan SPPT yang dibantu dengan sarana highspeed printer. Hal ini merupakan untuk mengeliminir pemborosan waktu dan tenaga serta meningkatkan akurasi data. Tahap pekerjaan selanjutnya dalam kegiatan penagihan dilakukan secara manual dengan cara penyampaian SPPT kepada Wajib Pajak. Terdiri dari submenu :
i.
Daftar tunggakan
ii.
Pengeluaran himbauan
iii.
Laporan OP tunggakan
j. Menu PST Kegiatan pelayanan kepada wajib pajak difasilitasi dengan pencetakan laporan ataupun surat-surat keputusan yang diotomatisasikan. Hal ini dapat menyingkat waktu selain mengurangi terjadinya kesalahan akibat faktorfaktor manusia. Selain itu informasi yang ada dalam database dapat diakses oleh wajib pajak dengan pemanfaatan terminal di setiap Kantor Pelayanan PBB yang terletak di Pelayanan Satu Tempat (PST). Terdiri dari submenu : i.
Input data permohonan
ii.
Penyelesaian berkas
iii.
Cetak tanda terima
iv.
Alur berkas
v.
Monitoring Pelayanan
vi.
Cetak File keluaran
vii.
Parameter keluaran PST
k. Menu Referensi Terdiri dari submenu : i.
Wilayah
ii.
Kepegawaian
iii.
Tempat pembayaran
iv.
Tempat pembayaran SPPT massal
v.
Resource
vi.
NJKP/NJOPTKP/Tarif
vii.
Penerima
viii.
Kantor lelang
ix.
Pengaturan menu
x.
Kode MAP
l. Menu Lihat Terdiri dari submenu : i.
Data objek pajak
ii.
Tabel
iii.
Penetapan/penerimaan
iv.
Kinerja organisasi
v.
Daftar perubahan
vi.
Sejarah objek pajak
vii.
Nomor pelayanan
viii.
NOP terbesar
ix.
Perubahan NOP
m. Menu Sektor P3 Terdiri dari submenu : i. SISMIOP Perkebunan
2.6.3
Analisa SISMIOP terhadap Menu Penagihan SISMIOP adalah sistem yang digunakan untuk pendataan Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan ini, belum dapat mengakomodir kinerja dari seksi penagihan didalam melakukan tugasnya untuk melakukan penagihan baik dengan menerbitkan STP (Surat Tagihan Pajak), SP (surat paksa), SPMP (surat perintah melakukan penyitaan) dan
melakukan pengawasan terhadap jatuh
tempo dari penerbitan surat-surat tersebut serta pengawasan akan pelunasan pajak terutang berdasarkan surat-surat tersebut. Untuk melakukan tugasnya seksi penagihan menggunakan Microsoft Access untuk menerbitkan surat-surat tersebut dan membuat matriks kinerja jurusita dalam hal pengiriman STP, SP, SPMP ke wajib pajak dengan menganalisis secara manual dari data-data yang telah diinput seksi Pengolahan Data dan Informasi-PDI sehingga jatuh tempo Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang-SPPT dan pelunasannya dapat terlihat. Berikut ini hasil analisa dari masalah, opportunities dan directives yang telah diidentifikasikan pada bagian gambaran sistem SISMIOP. Analisa sistem SISMIOP ini dilakukan dengan matriks cause-effect sebagai terangkum dalam tabel 3.5 berikut :
Tabel 3.5 Cause and Effect Analysis Cause and Effect Analysis Problem 1. Didalam
menu
Cause and Effect penagihan Cause : Menu yang ada di Menu Penagihan
SISMIOP tidak ada submenu yang
SISMIOP
dapat
Pengeluaran himbauan, Laporan OP tunggakan
memproses
tindakan
adalah
Daftar
Tunggakan,
penagihan secara sistematis (STP, Effect : tindakan penagihan mengalami batch ST, SP, SPMP, SPPSS)
processing dimana dalam menerbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Surat
Perintah
Penagihan
Seketika
dan
Sekaligus berlangsung dalam jangka waktu tertentu karena adanya proses pengelompokan tindakan penagihan terlebih dahulu 2. Pengawasan terhadap pelunasan Cause : didalam SISMIOP tidak ada record data pajak terutang berdasarkan Surat
mengenai tanggal jatuh tempo pada setiap
Tagihan Pajak, Surat Teguran, dan
penerbitan
Surat Paksa tidak otomatis
Teguran, dan Surat Paksa
Surat
Tagihan
Pajak,
Surat
Effect : perlu waktu yang cukup lama bagi jurusita untuk mencari data penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Teguran, dan Surat Paksa yang sudah jatuh tempo dan wajib pajak tersebut belum membayar pajak terhutangnya
3. Realisasi
pencairan
pajak Cause
:
Pencarian
tunggakan
berdasarkan
Tagihan Pajak, Surat Teguran,
Teguran,
Surat
Melaksanakan Penyitaan dan Surat Perintah
Melaksanakan
Surat
Perintah
Penyitaan
Surat
Tagihan Paksa,
Pajak,
yang
tertunggak yang berdasarkan Surat
Paksa,
Surat
data
Surat
Surat
Perintah
dan
Penagihan Seketika dan Sekaligus dimana
Surat Perintah Penagihan Seketika
akan dilakukan tindakan penagihan masih
dan Sekaligus tidak maksimal
dilakukan secara manual dan belum adanya pembuatan target yang dilakukan oleh Kasi Penagihan. Effect
:
Tindakan
penagihan
tidak
bisa
menjangkau ke semua wajib pajak yang menunggak dikarenakan keterbatasan jumlah jurusita yang ada di KPP Pratama Kosambi, jumlah tunggakan yang banyak dibandingkan dengan waktu yang tidak selaras dan tidak ada tindakan yang dibuat untuk meningkatkan motivasi para jurusita di KPP Pratama Kosambi
2.7
Standard Operating Procedures (SOP) Pajak Bumi dan Bangunan
2.7.1
Standard Operating Procedures (SOP) Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (STP PBB)
A. Deskripsi : Prosedur ini digunakan oleh KPP Pratama dalam menerbitkan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (STP PBB) B. Pihak yang Terkait : 1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak 2. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi 3. Kepala Seksi Pelayanan 4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi 5. Kepala Seksi Penagihan 6. Account Representative merupakan bagian dari Seksi Pengawasan dan Konsultasi 7. Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi 8. Pelaksana Seksi Pelayanan C. Formulir yang Digunakan 1. Data Pembayaran / tunggakan PBB baik data pada Basis Data PBB maupun data manual pada KPP Pratama ( contoh : DHKP, data sector Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan) D. Dokumen yang Dihasilkan : 1. Nota penghitungan (Nothit) STP PBB 2. STP PBB 3. Daftar Penjagaan Penerbitan STP PBB
E. Prosedur Kerja : 1. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi memerintahkan Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi untuk menyiapkan Negative List yang bersumber dari Data Pembayaran/ tunggakan PBB baik data pada Basis Data PBB maupun data manual pada KPP Pratama dan sekaligus menyiapkan nota dinas pengantar kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi 2.
Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi menyiapkan Negative List dan konsep nota dinas pengantar dan memberikan kepada Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi
3. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi meneliti dan menandatangani dan meneruskan kepada Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi 4. Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi mengirimkan Negative List dan nota dinas pengantar kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi 5. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi memerintahkan Account Representative untuk menindaklanjuti 6. Account Representative meneliti dan memilih Objek Pajak yang akan diterbitkan STP PBB dari Negative List dan menyiapkan Nothit untuk masing-masing Objek Pajak yang dipilih 7. Account Representative menyiapkan Konsep Daftar Penjagaan Penerbitan STP PBB 8. Account Representative menyerahkan Nothit dan Konsep Daftar Penjagaan Penerbitan STP PBB kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi
9. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan memaraf Nothit dan Konsep Daftar Penjagaan Penerbitan STP PBB kemudian meneruskan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama 10. Kepala Kantor Pelayananan Pajak Pratama meneliti dan menyetujui dengan membubuhkan paraf pada kolom yang disediakan dalam Nothit dan Konsep Daftar Penjagaan Penerbitan STP PBB. Dalam hal data tagihan sudah terekam ke dalam System (untuk sektor Pedesaan dan Perkotaan dari perekaman STTS), Nothit dan Daftar Penjagaan Penerbitan STP PBB diteruskan kepada Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi. a. Kepala
Seksi
Pengolahan
Data
dan
Informasi
meneliti
dan
memerintahkan pelaksana Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi untuk merekam Nothit b. Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi merekam Nothit dan melaporkan kepada Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi c. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi meneruskan Nothit dan Daftar Penjagaan Penerbitan STP PBB kepada Kepala Seksi Pelayanan Dalam hal data tagihan belum terekam ke dalam System (masih tercatat secara manual untuk sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan) Nothit dan Daftar Penjagaan Penerbitan STP PBB diteruskan kepada Kepala Seksi Pelayanan 11. Kepala Seksi Pelayanan meneliti Daftar Penjagaan Penerbitan STP PBB dan memerintahkan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak konsep STP PBB 12. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep STP PBB dalam rangkap 4 (empat) dan menyerahkan kepada Kepala Seksi Pelayanan
13. Kepala Seksi Pelayanan meneliti, memaraf dan meneruskannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama 14. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama meneliti dan menandatangani konsep STP PBB dan mengembalikan lembar 1 dan lembar 3 kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi, lembar 2 diteruskan ke Seksi Penagihan dan lembar 4 diteruskan kepada Kepala Seksi Pelayanan 15. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menyampaikan STP PBB lembar 1 kepada Wajib Pajak melalui SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen 16. Kepala Seksi Penagihan menatausahakan STP PBB lembar 2 17. Kepala Seksi Pelayanan meneruskan STP PBB lembar 4 kepada Pelaksana Seksi Pelayanan 18. Pelaksana Seksi Pelayanan menatausahakan STP PBB lembar 4 ke dalam arsip Wajib Pajak yang bersangkutan 19. Proses selesai 20. Jangka waktu penyelesaian 15 (lima belas) hari kerja F. Activity Diagram
Gambar 3.2 Activity Diagram SOP Penerbitan STP PBB
G. Analisis Pada tabel 3.6 menjelaskan tentang pengelompokan yang dilakukan pada aktivitas-aktivitas berdasarkan activity diagram diatas antara aktivitas yang dipertahankan dengan aktivitas yang tidak dipertahankan. Tabel 3.6 Analisis SOP Penerbitan STP PBB No
1.
Aktivitas yang
Aktivitas yang tidak
dipertahankan
dipertahankan
Keterangan
Membuat
berdasarkan data tunggakan
Negative List
SPPT yang sudah jatuh tempo pembayarannya
2.
Pembuatan Nota
dirasa sudah tidak diperlukan
dinas
didalam aplikasi yang akan dirancang, karena data Negative List akan muncul didalam aplikasi jika Kasi PDI dan Kasi Waskon mengakses aplikasi
3.
Membuat nota
Berdasarkan data negative list
penghitungan
yang telah disetujui
4.
Daftar Penjagaan
Karena Daftar Penjagaan
Penerbitan STP PBB
Penerbitan STP PBB secara otomatis akan terekan didalam datagrid di form STP PBB untuk dipantau oleh Jurusita Pajak
5.
Mencetak STP
Berdasarkan data nota
PBB
penghitungan yang telah disetujui
6.
Pemberian
a. Kasi PDI dan Kasi Waskon
konfirmasi
memberikan konfirmasinya kedalam aplikasi atas persetujuan maupun ketidaksetujuannya akan Negative List yang telah dibuat b. Negative List yang telah disetujui akan dapat diakses Account Representative untuk membuat Nota Penghitungan c. Nota penghitungan yang telah dibuat membutuhkan konfirmasi dari Kasi Waskon, Kepala KPP dan Kasi Pelayanan untuk disetujui atau tidak disetujui d. Nota Penghitungan yang telah disetujui dapat digunakan Pelaksana seksi Pelayanan untuk mencetak Surat Tagihan Pajak PBB
2.7.2
Standard Operating Procedures (SOP) Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Teguran Penagihan
A. Deskripsi : Prosedur Operasi ini menguraikan tata cara penerbitan dan pemberitahuan Surat Teguran penagihan. Surat Teguran penagihan diterbitkan apabila terdapat tunggakan pajak yang belum dibayar setelah melewati jatuh tempo pembayaran. B. Pihak yang Terkait : 1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak 2. Kepala Seksi Penagihan 3. Jurusita Pajak merupakan bagian dari Seksi Penagihan 4. Wajib Pajak/Penanggung Pajak C. Formulir yang Digunakan : 1. Bukti pelunasan (STTS/Bukti Pemindahbukuan) 2. Bukti pengurangan (Keputusan pembetulan/ Keputusan keberatan/ Putusan banding/ Keputusan
pengurangan
atau
pembatalan
ketetapan
pajak/Keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi) 3. Surat ketetapan pajak D. Dokumen yang Dihasilkan : 1. Surat Teguran E. Prosedur Kerja : 1. Berdasarkan data keterlambatan pembayaran tunggakan pajak yang diperoleh dari sistem, Jurusita Pajak mencetak konsep Surat Teguran Penagihan dan meneruskannya kepada Kepala Seksi Penagihan. Surat Teguran Penagihan dicetak minimal sebanyak rangkap 2 (dua) yaitu :
a. Lembar ke-1 untuk Wajib Pajak b. Lembar ke-2 untuk Arsip Kantor Pelayanan Pajak. 2. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memaraf konsep Surat Teguran Penagihan dan menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. 3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat Teguran Penagihan, 4. Jurusita Pajak menatausahakan (mencatat Surat Teguran pada Kartu Pengawasan Tunggakan Pajak dan mengarsipkan Surat Teguran) dan mengirimkan Surat Teguran Penagihan kepada Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP) 5. Proses selesai. 6. Jangka Waktu Penyelesaian adalah paling lama 2 (dua) hari kerja F. Activity Diagram
Gambar 3.3 Activity Diagram SOP Penerbitan dan Penyampaian Surat Teguran Penagihan G. Analisis Pada tabel 3.7 menjelaskan tentang pengelompokan yang dilakukan pada aktivitas-aktivitas berdasarkan activity diagram diatas antara aktivitas yang dipertahankan dengan aktivitas yang tidak dipertahankan. Tabel 3.7 Analisis SOP Penerbitan dan Penyampaian Surat Teguran Penagihan No
1.
Aktivitas yang
Aktivitas yang tidak
dipertahankan
dipertahankan
membuat Surat Teguran
Keterangan
Berdasarkan data Surat Tagihan Pajak PBB yang telah dikirim ke wajib pajak tetapi wajib
pajak belum membayar pajak terutang serta sudah tanggal jatuh tempo maka Jurusita membuat Surat Teguran berdasarkan data Surat Tagihan Pajak tersebut 2.
Pemberian konfirmasi
Sebelum Surat Teguran dicetak, Surat Teguran yang dibuat memerlukan konfirmasi Kasi Penagihan untuk menyetujuinya
2.7.3
Standard Operating Procedures (SOP)
Tata Cara Penerbitan dan
Pemberitahuan Surat Paksa A. Deskripsi : Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penerbitan dan pemberitahuan Surat Paksa. Surat Paksa diterbitkan apabila sampai dengan 21 hari sejak diterbitkannya Surat Teguran Penagihan, Penanggung Pajak belum melunasi utang pajaknya. B. Pihak yang Terkait : 1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak 2. Kepala Seksi Penagihan 3. Jurusita Pajak merupakan bagian dari Seksi Penagihan 4. Wajib Pajak/Penanggung Pajak
C. Formulir yang Digunakan : 1. Surat Teguran penagihan 2. Kartu Pengawasan 3. Bukti pelunasan (STTS/Bukti Pemindahbukuan) 4. Surat ketetapan pajak (SKPKB/SKPKBT/Keputusan Keberatan/Putusan Banding) dan STP 5. Risalah Putusan Banding D. Dokumen yang Dihasilkan : 1. Surat Paksa 2. Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa 3. Laporan Pelaksanaan Surat Paksa E. Prosedur Kerja : 1. Berdasarkan data Surat Teguran yang telah lewat waktu dari sistem, Jurusita Pajak meneliti dan mencetak konsep Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa serta menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan. 2. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memaraf konsep Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa serta menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. 3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat Paksa kemudian menyampaikannya kepada Jurusita Pajak. 4. Jurusita Pajak menerima Surat Paksa dan memberitahukan Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa kepada Wajib Pajak/ Penanggung Pajak.
5. Jurusita Pajak membuat sekaligus menandatangani Laporan Pelaksanaan Surat Paksa (LPSP) dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan. 6. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan menandatangani Laporan Pelaksanaan Surat Paksa (LPSP) kemudian menyerahkannya kembali kepada Jurusita Pajak untuk ditatausahakan. 7. Jurusita menatausahakan LPSP dengan cara mencatat pada Kartu Pengawasan serta mengarsipkan LPSP. 8. Proses selesai. 9. Jangka waktu penyelesaian adalah paling lama 7 (tujuh) hari kerja F. Activity Diagram
Gambar 3.4 Activity Diagram SOP Penerbitan dan Pemberitahuan Surat Paksa
G. Analisis Pada tabel 3.8 menjelaskan tentang pengelompokan yang dilakukan pada aktivitas-aktivitas berdasarkan activity diagram diatas antara aktivitas yang dipertahankan dengan aktivitas yang tidak dipertahankan. Tabel 3.8 Analisis SOP Penerbitan dan Pemberitahuan Surat Paksa No
1.
Aktivitas yang
Aktivitas yang tidak
dipertahankan
dipertahankan
membuat Surat Paksa dan Berita
Keterangan
Berdasarkan data Surat Teguran PBB yang telah dikirim ke
Acara Pemberitahuan Surat Paksa
wajib pajak tetapi wajib pajak belum membayar pajak terutang serta sudah tanggal jatuh tempo maka Jurusita membuat Surat Paksa dan Berita Acara berdasarkan data Surat Teguran tersebut
2.
Pemberian konfirmasi
a. Sebelum Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa dicetak, Surat Paksa yang dibuat memerlukan konfirmasi Kasi Penagihan untuk menyetujuinya.
b. Setelah Surat Paksa disetujui maka Jurusita dapat mencetak Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa kemudian diberikan kepada wajib pajak 3.
Membuat
Setelah diberikan kepada wajib
Laporan
pajak maka jurusita akan
Pelaksanaan Surat membuat laporan mengenai
Paksa
pelaksanaan Surat Paksa yang telah dilakukan 4.
Pemberian
Laporan pelaksanaan Surat
konfirmasi
Paksa akan dikonfirmasi Kasi Penagihan untuk disetujui maupun tidak disetujui
5.
Kartu Pengawasan
Kartu Pengawasan dirasa tidak diperlukan karena data mengenai surat paksa, berita acara pemberitahuan surat paksa dan laporan pelaksanaan surat paksa terekam didalam datagrid dalam form
2.7.4
Standard Operating Procedures (SOP) Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)
A. Deskripsi : Prosedur operasi ini menguraikan tata cara Penerbitan dan Pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) yang dilaksanakan apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 2 kali 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan. B. Pihak yang Terkait : 1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak 2. Kepala Seksi Penagihan 3. Juru Sita Pajak merupakan bagian dari Seksi Penagihan 4. Wajib Pajak/Penanggung Pajak C. Formulir yang Digunakan : 1. Bukti pelunasan (STTS/Bukti Pemindahbukuan) 2. Surat Teguran Penagihan 3. Surat Paksa 4. Laporan Pelaksanaan Surat Paksa 5. Surat ketetapan pajak (SKPKB/SKPKBT/Keputusan Keberatan/Putusan Banding) dan STP D. Dokumen yang Dihasilkan : 1. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) E. Prosedur Kerja : 1. Jurusita Pajak meneliti data tunggakan pajak beserta pelunasannya (STTS/Bukti
Pemindahbukuan)
atau
pengurangan
(keputusan
pembetulan/keputusan keberatan /putusan banding/keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak/keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi), membuat konsep SPMP dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan. 2. Kepala Seksi Penagihan
meneliti dan memaraf konsep SPMP, serta
menyampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. 3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani SPMP dan meneruskan kepada Kepala Seksi Penagihan. 4. Jurusita Pajak menerima SPMP yang telah disetujui. 5. Proses selesai. 6. Jangka waktu penyelesaian adalah paling lama 2 (dua) hari kerja F. Activity Diagram
Jurusita Pajak
Kepala Seksi Penagihan
Kepala KPP
Data Tunggakan
meneliti dan mencetak SPMP
Konsep SPMP
Meneliti dan memaraf
Konsep SPMP
Menyetujui dan menandatangani
Melakukan sita
SPMP
Gambar 3.5 Activity Diagram SOP Penerbitan SPMP
G. Analisis Pada tabel 3.9 menjelaskan tentang pengelompokan yang dilakukan pada aktivitas-aktivitas berdasarkan activity diagram diatas antara aktivitas yang dipertahankan dengan aktivitas yang tidak dipertahankan.
Tabel 3.9 Analisis SOP Penerbitan SPMP No
1.
Aktivitas yang
Aktivitas yang tidak
dipertahankan
dipertahankan
membuat Surat Perintah
Keterangan
Berdasarkan data Surat Paksa PBB yang telah dikirim ke
Melaksanakan Penyitaan
wajib pajak tetapi wajib pajak belum membayar pajak terutang serta sudah tanggal jatuh tempo maka Jurusita membuat Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan berdasarkan data Surat Paksa dan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa tersebut
2.
Pemberian konfirmasi
Sebelum Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dicetak, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang dibuat memerlukan konfirmasi Kasi Penagihan untuk menyetujuinya
2.7.5
Standard Operating Procedures (SOP) Tata Cara Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus
A. Deskripsi : Prosedur operasi ini menguraikan tata cara Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus. Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus dilaksanakan tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran. Prosedur ini dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Pajak Bumi dan Bangunan apabila : 1. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu; 2. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia; 3. Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya; 4. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau 5. Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan. B. Pihak yang Terkait : 1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak 2. Kepala Seksi Penagihan
3. Jurusita Pajak merupakan bagian dari Seksi Penagihan 4. Wajib Pajak/Penanggung Pajak C. Formulir yang Digunakan : 1. Surat Teguran Penagihan 2. Kartu Pengawasan 3. Bukti pelunasan (STTS/Bukti Pemindahbukuan) 4. Surat ketetapan pajak (SKPKB/SKPKBT/Keputusan Keberatan/Putusan Banding) dan STP 5. Data/informasi terkait D. Dokumen yang Dihasilkan : 1. Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus E. Prosedur Kerja : 1. Jurusita Pajak mengetahui, mendapat informasi dan/atau menemukan bukti yang akurat bahwa Penanggung Pajak ada indikasi melakukan perbuatan seperti yang tersebut di atas dan segera membuat konsep Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran, penerbitan Surat Teguran ataupun penerbitan Surat Paksa lalu menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan. 2. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memaraf konsep Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus, dan menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Dalam hal Kepala Seksi Penagihan tidak menyetujui, kasus penerbitan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus ditutup.
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerima, meneliti, memberikan batas waktu pelunasan, dan menandatangani Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus. 4. Jurusita Pajak menatausahakan dan menyampaikan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus kepada Penanggung Pajak untuk segera melunasi tunggakan pajaknya sebelum melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang tersebut di atas dan selanjutnya melaksanakan proses penagihan berikutnya. 5. Proses selesai. 6. Jangka waktu penyelesaian adalah sesegera mungkin setelah Jurusita Pajak mengetahui, mendapat informasi, dan/atau menemukan bukti yang akurat bahwa Penanggung Pajak ada indikasi melakukan perbuatan-perbuatan tersebut di atas tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran. F. Activity Diagram
Jurusita Pajak
Kepala Seksi Penagihan
Kepala KPP
Bukti / Informasi yang akurat
Mengetahui, mendapatkan informasi dan/atau menemukan bukti yang akurat perihal wajib pajak serta mencetak konsep SPPSS
meneliti dan memaraf
Konsep SPPSS
memberikan batas waktu dan menandatangani
Konsep SPPSS
SPPSS
Menatausahakan dan menyerahkan kepada penanggung pajak
Gambar 3.6 Activity Diagram SOP Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus G. Analisis Pada tabel 3.10 menjelaskan tentang pengelompokan yang dilakukan pada aktivitas-aktivitas berdasarkan activity diagram diatas antara aktivitas yang dipertahankan dengan aktivitas yang tidak dipertahankan.
H. Tabel 3.10 Analisis SOP Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus No
1.
Aktivitas yang
Aktivitas yang tidak
dipertahankan
dipertahankan
membuat Surat Perintah
Keterangan
Berdasarkan indikasi yang dijelaskan sebelumnya, maka
Penagihan Seketika dan Sekaligus
Jurusita dapat membuat Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran wajib pajak.
2.
Pemberian konfirmasi
Sebelum Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus dicetak, Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang dibuat memerlukan konfirmasi Kasi Penagihan untuk menyetujuinya dan tanggal jatuh tempo dari keputusan Kepala KPP untuk Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus
2.8
Analisis Kebutuhan Berdasarkan hasil analisis mengenai sistem yang berjalan (SISMIOP) dari KPP Pratama Kosambi dibandingkan dengan jumlah penerimaan PBB dan Cause and Effect Analysis maka muncul kebutuhan untuk aplikasi yang akan dirancang khusus di bagian penagihan seperti :
Tabel 3.11 Tabel Analisis Proses Penagihan yang No
Problem
Kebutuhan
berjalan 1.
Dari analisis jumlah penerimaan PBB (tabel 3.4) Adanya
peningkatan Seksi
ketidakpatuhan
Penagihan
wajib maksimal
belum Diperlukan
aplikasi
yang
dalam dapat menunjang penerbitan
pajak didalam membayar menjangkau seluruh wajib Surat Tagihan Pajak, Surat PBB terhutangnya dalam 3 pajak tahun (2009,2010,2011)
terakhir membayar
yang pajak
belum Teguran, Surat Paksa, Surat PBB Perintah
Melaksanakan
terhutangnya dikarenakan Penyitaan,
Surat
adanya batch processing Penagihan
Seketika
didalam menerbitkan surat- Sekaligus surat tindakan penagihan
Perintah dan
2.
Dari analisis Cause and Effect Analysis: Pada SISMIOP (current
Didalam menu penagihan Menu di aplikasi yang akan
System)
SISMIOP
Di
penagihan
Menu terdapat
submenu
tidak yang
ada dirancang
terdiri
dapat penerbitan
dari
Surat Tagihan
submenu :
memproses
tindakan Pajak, Surat Teguran, Surat
-
Daftar tunggakan
penagihan
-
Pengeluaran himbauan
sistematis (STP, ST, SP, Melaksanakan
Penyitaan,
-
Laporan OP tunggakan
SPMP, SPPSS)
Penagihan
secara Paksa,
Surat
Surat
Perintah
Perintah
Seketika dan Sekaligus 3.
Masih banyak wajib pajak Pengawasan
terhadap Diperlukan
aplikasi
yang
yang belum ditagih pajak pelunasan pajak terutang dapat memudahkan karyawan terhutangnya dikarenakan berdasarkan STP, ST dan khususnya data
tunggakan
banyak
dan
yang SP tidak otomatis proses
penerbitan
tindakan
penagihan
masih
jurusita
melakukan terhadap
untuk
pemantauan tunggakan
pajak
terutang yang sudah jatuh tempo
dilakukan manual 4.
Pencarian data tunggakan Realisasi pencairan pajak Data surat-surat penagihan mengenai siapa saja wajib tertunggak
yang pajak yang sudah jatuh tempo
pajak yang sudah jatuh berdasarkan Surat Tagihan bisa langsung diketahui agar tempo dan berapa denda Pajak, Surat Teguran, Surat dapat yang masih
harus
dibebankan Paksa,
dilakukan
Surat
secara Melaksanakan
Perintah oleh
langsung
dikerjakan
karyawan
yang
Penyitaan berwenang dan adanya menu
manual
dengan dan
Surat
Perintah yang dapat membantu Kasi
maerankum data tersebut Penagihan Seketika dan penagihan untuk membuat dari database SISMIOP
Sekaligus tidak maksimal
target penagihan agar dapat dibandingkan
dengan
realisasi penerbitan sehingga dapat analisis
digunakan dan
keputusan.
untuk
pengambilan
