BAB 2 KAJIAN PUSTAKA 2.1
Penelitian Sebelumnya (State of The Art) Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa penelitian-penelitian terdahulu sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu dijadikan suatu perbandingan dan juga tolak ukur untuk penelitian selanjutnya. Adapun penelitian terdahulu yang mendukung penulisan penelitian ini, antara lain : Penelitian yang dilakukan oleh Evawani Elysa Lubis, dalam penelitian yang berjudul Peran Humas dalam Membentuk Citra Pemerintah, penelitian berfokus mengenai fungsi dari Humas Pemerintah Provinsi Riau, faktorfaktor apa saja yang menjadi pendukung serta hambatan dalam aktivitas Humas, Media yang digunakan dalam penyebaran informasi. Penelitian yang dilakukan oleh Wiwi Widiawati, penelitian ini berjudul Pengaruh Penyebaran Informasi Terhadap Perubahan Sikap Dan Perilaku Pegawai Studi Korelasional di Bagian Humas Setda Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Fokus penelitian ini mengacu pada bagaimana kegiatan penyebaran informasi yang dilakukan oleh Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Penelitian yang dilakukan oleh Elis Widiyawati, berfokus pada komunikasi Humas eksternal dalam pelayanan publik di KORPRI Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Ulu. Penelitian ini berfokus pada strategi humas yang dilakukan agar masyarakat berlaku komunikatif terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Humas pemerintah. Terdapat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rudolf O. Large, yang mengangkat judul Communication capability and attitudes toward external communication of purchasing managers in Germany. Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana kemampuan komunikasi dan sikap terhadap komunikasi eksternal manajer pembelian di Jerman. Bagaimana kemampuan komunikasi
dapat
mempengaruhi
perusahaan.
9
kepuasan
dari
khalayak
eksternal
10
Referensi penelitian terdahulu berikutnya bersumber dari Mette Morsing dan Majken Schultz yang berjudul Corporate social responsibility communication:
stakeholder
information,
response
and
involvement
strategies, hasil dari penelitian ini perlunya komunikasi informal antara manajer perusahaan dengan para stakeholder. Manajer perlu untuk memperluas peran stakeholder dalam proses komunikasi CSR perusahaan jika mereka ingin meningkatkan upaya mereka untuk membangun legitimasi, reputasi positif dan hubungan pemangku kepentingan abadi. Beberapa penelitian terdahulu di atas memberikan masukan terhadap penelitian ini, baik dari segi teori & metode penelitian yang digunakan serta hasil penelitian dari masing-masing penelitian terdahulu. Di bawah ini terdapat matriks penelitian sebelumnya, beserta perbandingan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini :
Tabel 2.1 Matriks Penelitian Sebelumnya ( State of The Art)
No.
1
2
Keterangan
Judul Penelitian
Metode/ Teori yang digunakan
Evawani ElysaLubis
Peran Humas dalam Membentuk Citra Pemerintah.
Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan
Wiwi Widiawati
Elis Widiyawati
Rudolf O.Large
Mette Morsing dan Majken Schultz
Pengaruh Penyebaran Informasi Terhadap Perubahan Sikap Dan Perilaku Pegawai Studi Korelasional di Bagian HumasS etda Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
Strategi Komunikasi Humas Eksternal Dalam Pelayanan Publik Di Korpri Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Ulu.
Communication Capability And Attitudes Toward External Communication Of Purchasing Managers In Germany.
Corporate Social Responsibility Communication: Stakeholder Information, Response And Involvement Strategies.
Peran Pusat Komunikasi Publik KESDM dalam rangka Pengimplement asian Program Open Government Indonesia oleh UKP4.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah “Model SOR”
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Metode yang digunakan dalam penelitian
9
Karina Tria Fitriani
No.
Keterangan
Evawani ElysaLubis
Wiwi Widiawati
Elis Widiyawati
Rudolf O.Large
Mette Morsing dan Majken Schultz
kuantitatif . Dengan kualitatif. sebanyak 617 orang responden yang memberikan tanggapan terhadap kuisioner yang disebarkan.
mengumpulkan data dari
Penelitian ini menggunakan metode korelasional, Para informan dan yang digunakan diolah secara untuk meneliti kualitatif. sejauh mana variasi pada suatu faktor yang berkaitan dengan variasi pada faktor lain. Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah angket, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Samp el dalam penelitian ini adalah sebanyak 32 orang responden.
7
Karina Tria Fitriani
adalah kualitatif. Selain itu teori yang digunakan dan terkait dalam penelitian antara lain, Teori Humas Pemerintah, Teori Komunikasi Organisasi, dan Teori Kelompok & Tim Kerja.
12
No.
Keterangan
Evawani ElysaLubis
Wiwi Widiawati
Elis Widiyawati
Rudolf O.Large
Untuk mengetahui strategi komunikasi Humas eskternal dalam pelayanan publik di Korpri Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Ulu.
Untuk meneliti halhal yang mempengaruhi individu dan faktor kontekstual pada sikap komunikasi eskternal dari manajer pembelian
Mette Morsing dan Majken Schultz
Karina Tria Fitriani
Analisis data yang digunakan secara kuantitatif, dengan jalan mengumpulkan dan menyusun seluruh data yang diperlukan, selanjutnya dianalisis melalui perhitungan statistik. 3
Subjek Penelitian
Untuk mengetahui dan manganalisis peran Humas Sekretariat Daerah Provinsi Riau dalam membentuk citra
Subjek dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kegiatan penyebaran informasi yang dilakukan oleh Bagian Humas Pemerintah Kabupaten
Subjek dari penelitian ini yaitu untuk menyusun strategi agar stakeholder dapat berpartisipasi dalam kegiatan
Subjek dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peran Pusat komunikasi publik sebagai pelaksana
No.
Keterangan
Evawani ElysaLubis
positif Pemerintah Provinsi Riau.Serta faktorfaktor apa saja yang mendukung dan menghambat aktivitas Humas Sekretariat Daerah Provinsi Riau dan meneliti tentang media apa saja yang digunakan dalam penyebaran informasi. 4
Hasil Penelitian
Hasil penelitian menunjukkan
Wiwi Widiawati
Elis Widiyawati
Pandeglang, untuk mengetahui sikap dan perilaku pegawai Setda Pemerintah Kabupaten Pandeglang, dan untuk mengetahui pengaruh penyebaran informasi terhadap sikap dan perilaku pegawai Setda Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
Adapun hasil dari penelitian
Strategi yang dilakukan oleh
7
Rudolf O.Large
Mette Morsing dan Majken Schultz
Karina Tria Fitriani
di Jerman.
CSR yang dilakukan oleh perusahaan.
kegiatan pengimplement asian program Open Governmet Indonesia.
Menyimpulkan hasil, kemampuan
Penulis berpendapat
Hasil penelitian menunjukkan
14
No.
Keterangan
Evawani ElysaLubis
bahwa peran Humas Sekretariat Daerah Provinsi Riau berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 belum Dilaksanakan secara optimal karena pencapaian informasi cenderung satu arah.
Wiwi Widiawati
Elis Widiyawati
Rudolf O.Large
Mette Morsing dan Majken Schultz
menunjukan diketahui bahwa penyebara ninformasi dengan sikap dan perilaku pegawai terdapat hubungan, sehingga penyebaran informasi sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku pegawai. Sedangkan untuk hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima, berarti ada pengaruh antara penyebaran informasi dengan
humas KORPRI dapat dinilai kurang
komunikasi lisan dan sikap pembeli terhadap komunikasi individu dengan pemasok memainkan peran penting dalam menjelaskan perilaku komunikasi eksternal pembeli. Mengenai efek tidak langsung, ada efek keseluruhan yang kuat dari kemampuan komunikasi lisan dan sikap terhadap keberhasilan
bahwa manajer perlu untuk berpindah dari yang sebelumnya hanya menginformasik an dan merespons menjadi melibatkan stakeholder dalam komunikasi CSR itu sendiri . Mereka menyimpulkan bahwa manajer perlu untuk memperluas
efektif bila tidak mengetahui informasi lewat media informasi yang dipakai oleh humas KORPRI dalam mensosialisasikan informasinya. Tetapi, pelayanan publik yang dilakukan oleh humas KORPRI yang memberikan pelayanan
Karina Tria Fitriani
bahwa peran Pusat Komunikasi Publik KESDM sebagai pelaksana kegiatan dalam pengimplement asian program Open Government Indonesia dapat dikatakan efektif karena ia bersifat kooperatif dalam menindaklanjut i keluhan
No.
Keterangan
Evawani ElysaLubis
Wiwi Widiawati
sikap dan perilaku pegawai. Hasil uji korelasi yang dilakukan dalam penelitian ini dapat ditafsirkan bahwa sikap dan perilaku pegawai dipengaruhi oleh penyebaran informasi, yang pengaruhnya rendah sekali.
Elis Widiyawati
sebaik mungkin cukup efektif dan dapat memuaskan para anggota KORPRI. yang membutuhkan bantuan pada system pelayanan yang ada di sekretariat KORPRI.
7
Rudolf O.Large
manajemen pemasok serta kepuasan.
Mette Morsing dan Majken Schultz
peran stakeholder dalam proses komunikasi CSR perusahaan jika mereka ingin meningkatkan upaya mereka untuk membangun legitimasi, reputasi positif dan hubungan pemangku kepentingan abadi.
Karina Tria Fitriani
masyarakat.
16
No.
5
Keterangan
Perbedaan masing-masing Penelitian
Evawani ElysaLubis
Penelitian ini berfokus pada fungsi humas pemerintah dalam membentuk citra pemerintah.
Wiwi Widiawati
Elis Widiyawati
Rudolf O.Large
Penelitian yang diangkat pada jurnal, menggunakan metode kuantitatif yang di mana menggunakan kuisioner dan menyebarkan angket sebagai instrumen dari penelitian, sedangkan penelitian yang saat ini dilakukukan menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan teknik wawancara dan observasi dalam
Penelitian dalam Jurnal di atas lebih menekankan pada strategi yang dilakukan oleh Korpri Kelurahan Bugis Samarinda Ulu, sedangkan penelitian yang dilakukan berfokus pada fungsi Humas KESDM dalam menjalin komunikasi eskternal.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan menekankan pada bagaimana dampak dari faktor individual dan kontekstual pada perilaku komunikasi eksternal manajer pembelian di Jerman.
Mette Morsing dan Majken Schultz
Perbedaan dari penelitian ini yaitu peneliti lebih berfokus pada strategi yang digunakan oleh perusahaan agar stakeholder dapat mendukung kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan.
Karina Tria Fitriani
Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian ini berfokus pada komunikasi eksternal yang dilakukan oleh humas pemerintah dengan badan pengawasan yang berada di bawah presiden.
No.
Keterangan
Evawani ElysaLubis
Wiwi Widiawati
Elis Widiyawati
Rudolf O.Large
Kedua penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang di mana menggunakan metode wawancara dan observasi dalam mengumpulkan data.
Persamaan dari penelitian ini yaitu di mana penulis meneliti mengenai bagaimana komunikasi yang dibangun dalam suatu tim kerja. Di mana menekankan komunikasi antara orang-orang dari perusahaan yang berbeda.
Mette Morsing dan Majken Schultz
Karina Tria Fitriani
mengumpulkan data.
6
Persamaan masing-masing Penelitian
Penelitian berfokus mengenaifungsi dari Humas Pemerintah Provinsi Riau, faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung serta hambata ndalam aktivitas Humas, Media yang digunakan dalam penyebaran informasi. Penelitian yang
Persamaan dari jurnal di atas yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi dari Humas Pemerintah dalam menyebarkan informasi mengenai kebijakan, peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
7
Persamaan dari penelitian ini yaitu bagaimana membangun hubungan baik dengan pihakpihak yang dianggap memiliki kepentingan bagi perusahaan.
Persamaan dengan beberapa penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya adalah penelitian befokus pada komunikasi yang dilakukan perusahaan agar masyarakat dapat mendapatkan
18
No.
Keterangan
Evawani ElysaLubis
dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif.
Wiwi Widiawati
Elis Widiyawati
Rudolf O.Large
Mette Morsing dan Majken Schultz
Karina Tria Fitriani
informasi yang terbuka dari suatu lembaga atau perusahaan.
19
2.2 Landasan Konseptual 2.2.1 Teori Hubungan Masyarakat Pemerintah 1. Definisi Humas Pemerintah Definisi Humas Pemerintah menurut Newsom et al. (2009: 5) : “Job Descriptions for PR positions in government vary draatically. Some people who are called “public information officers’are really publicists, whereas others with pricisely the same title may have all the responsibilities of a corporate vice president for PR.” Menurut Cutlip et al. (2007: 465-466), Spesialis PR Pemerintah - biasanya disebut pejabat public affairs di AS dan pejabat informasi atau penerangan atau pejabat hubungan masyarakat (humas) di negara lain adalah penghubung penting antara rakyat dan pemerintah. Diversitas keahlian teknis, tujuan organisasional dan aktivitas publik dari fungsi public affairs pemerintah adalah lebih besar ketimbang praktik PR tradisional dan/atau khusus. Dan puncak perbedaannya adalah pada peran advokasi publik yang dimanikan ini harus menguasai seni dan keahlian berkomunikasi yang baik dan harus memahami secara menyeluruh kultur, kebijakan, praktik dan konstituen organisasi. Meskipun mungkin hanya disebut “pembuat kata-kata”, praktisi public affairs percaya bahwa tanggung jawab mereka yang luas dan praktik mereka yang berada di bawah ketentuan undang-undang telah membuat mereka berhak menyandang nama jabatan tersendiri. Dalam pengertian yang riil tujuan public affairs itu sendiri sesuai dengan tujuan demokrasi. Informasi yang melimpah dan akurat digunakan oleh pemerintah yang demokratis untuk menjaga hubungan yang responsif dengan konstituen, berdasarkan pada pemahaman bersama dan komunikasi dua arah yang terus-menerus. Menurut Ardianto (2011: 241), Pejabat PR adalah seorang profesional atau komunikator profesional, ia diangkat oleh lembaga pemerintah dengan tugas melayani informasi kebijakan publik dan
20
pelayanan. Seorang pejabat PR profesional adalah perantara atau jembatan antara lembaga pemerintahan dan rakyat atau masyarakat, baik ke dalam maupun ke luar. Ia harus mampu menjelaskan rencana. Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa humas pemerintah adalah lembaga yang menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah
yang
di
mana
cara
penyampaiannya
dengan
menggunakan teknik-teknik penyebaran komunikasi yang telah ditentukan dalam strateginya. 2. Tugas Humas Pemerintah Ardianto (2011: 239), Di dunia pemerintahan, PR bertugas menjalankan kegiatan kebijakan publik dan pelayanan publik. Salah satu kegiatan PR pemerintah dalam bidang kebijakan publik adalah memberikan berbagai informasi tentang kebijakan pemerintahan yang mengikat rakyat atau masyarakat. Sedangkan untuk pelayanan publik adalah memberikan pelayanan terbaik, dengan birokrasi yang tidak berbelit-belit untuk memberikan kepuasan kepada rakyat atau masyarakat sehingga dunia pemerintahan memperoleh citra positif dari rakyat atau publik. Menurut Cutlip et al. (2007: 468), tugas utama praktisi public affairs atau humas pemerintah adalah memberi informasi. Peran dan tanggung jawab lainnya diberikan kepada praktisi pemerintah spesifik, dan prioritas utamanya adalah memastikan arus infromasi kepada orang di dalam dan di luar pemerintahan. Dan fungsi informasi ini bisa bersifat global, ketika kebutuhan memberi informasi ini harus melampaui batas negara untuk diberikan kepada kawan atau untuk memperingatkan lawan. Tetapi harus diingat bahwa sistem politik mungkin memampukan atau membatasi peran khusus ini, terutama ketika upaya komunikasi itu diarahkan ke luar negara. Berdasarkan dua definisi mengenai tugas humas pemerintahan di atas, dapat disimpulkan bahwa tugas humas pemerintah adalah
21
untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai aktivitas dan
kebijakan-kebijakan
yang
mempengaruhi
kesejahteraan
masyarakat. 3. Fungsi Humas Pemerintah Menurut Canfield dalam Ardianto (2011: 241), Humas di dunia pemerintahan mengemban tiga fungsi, yaitu : a. Mengabdi kepada kepentingan umum b. Memelihara komunikasi yang baik c. Menitikberatkan pada moral dan tingkah laku yang baik 4.
Peran Humas Pemerintah Menurut Ruslan (2011: 110-111), seorang Humas pada Kehumasan Pemerintah memiliki peran kehumasan yang dibagi menjadi dua, yaitu : a. Peran Strategis Humas atau PR instansi Pemerintah berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan (decision making process), dalam memberikan sumbang saran, gagasan, dan ide kreatif secara
cemerlang
Lembaga
untuk
bersangkutan
menyukseskan hingga
program
mampu
kerja
menunjang
keberhasilan pembangunan Nasional Jangka panjang serta mendorong melalui kerja sama dan mendapat dukungan. b. Peran Taktis Humas atau PR instansi Pemerintahan berupaya memberikan pesan-pesan atau informasi yang efektif kepada masyarakat sebagai
khalayak
melaksanakan
sasarannya.
komunikaasi
yang
Kemampuan efektif,
untuk
memberikan
motivasi, menjalankan komunikasi timbal balik, dan membuat citra yang baik. Dalam menjalankan tugas “Taktis” secara baik maka seorang Humas yang bekerja di instansi Pemerintahan perlu memiliki sebuah tugas “Strategis” Humas. Menurut Widjaja (2010: 65), dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kehumasan, seorang praktisi
22
Humas Pemerintahan harus memperhatikan berbagai kegiatan yang harus diperhatikan antara lain : 1) Membina pengertian pada khalayak atau publik terhadap kebijaksanaan pimpinan, baik kepada khalayak intern maupun khalayak ekstern. Pembinaan pengertian kepada khalayak termasuk pemberian dan pelayanan informasi. 2) Menyelenggarakan dokumentasi kegiatan-kegiatan pokok instansi
Pemerintahan,
terutama
yang
menyangkut
publikasi. 3) Memonitor dan mengevaluasi tanggapan dan pendapat masyarakat. 4) Mengumpulkan data dan informasi yang datang dari berbagai sumber. 5) Bentuk prosuk Humas yang dihasilkan seperti majalah, buletin, press release, poster, folder, pamflet selebaran, dan lain-lain. Menurut Moore (2004: 489), dasar pemikiran Humas dalam pemerintahan berlandaskan pada dua fakta dasar. Pertama, masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui; karena itu, para pejabat pemerintah mempunyai tanggung jawab guna memberi penjelasan kepada masyarakat. Kedua, ada kebutuhan bagi para pejabat untuk menerima masukan dari masyarakat tentang persoalan baru dan tekanan sosial, untuk memperoleh partisipasi dan dukungan masyarakat. Hanya dengan proses komunikasi, demikianlah pemerintah dan para pemilih dapat mencapai suatu pengertian kesatuan yang positif. 5. Tujuan Humas Pemerintah Pemerintah menyentuh setiap aspek masyarakat dan hampir semua bagian pemerintah mengandalkan pada orang-orang public affairs (humas). Menurut Cutlip et al. (2007: 466), tujuan dari humas pemerintah, terlepas dari level dan tipe pemerintahan, setidaknya mengandung tujuh tujuan yang sama, yaitu :
23
a. Memberikan informasi konstituen mengenai aktivitas agen pemerintahan. b. Memastikan kerja sama berjalan aktif dalam pemerintah melalui voting, curbside recycling, dan juga kepatuhan kepada program aturan dan kewajiban menggunakan sabuk pengaman, misalnya aturan dilarang merokok. c. Mendorong warga untuk mendukung kebijakan dan program yang sudah ditetapkan, program pengawasan keamanan lingkungan, kampanye sadar kesehatan personal, bantuan untuk pertolongan bencana. d. Melayani sebagai advokat publik untuk administrator pemerintah : menyampaikan opini publik kepada pembuat keputusan,
mengelola
isu
publik
dalam
organisasi,
meningkatkan aksesibilitas publik ke pejabat adminitrasi. e. Mengelola informasi internal dengan menyiapkan newsletter organisasi, pengumuman elektronik, dan isi dari situs internet organisasi bagi karyawan. f. Memfasilitasi hubungan media dengan menjaga hubungan dengan pers lokal; lalu bertugas sebagai saluran untuk semua pertanyaan media; memberi tahu pers mengenaik organisasi, praktiknya dan kebijakannya. g. Membangun komunitas dan bangsa dengan menggunakan kampanye kesehatan publik yang didukung oleh pemerintah dan program keamanan publik lainnya dan mempromosikan berbagai macam sosial dan pembangunan.
2.2.2 Teori Komunikasi Organisasi Menurut Romli (2011: 2) istilah organisasi berasal dari bahasa latin organizare, yang secara harfiah berarti panduan dari bagian-bagian yang satu sama lainnya saling bergantung. Di antara para ahli ada yang menyebut panduan itu sistem, ada juga yang menamakannya sarana. Korelasi atau hubungan antara komunikasi dengan organisasi terletak pada peninjauannya yang terfokus kepada siapa saja pihak-
24
pihak yang terlibat dalam mencapai tujuan organisasi itu. Ilmu komunikasi membahas mengenai bentuk komunikasi seperti apa yang berlangsung
dalam
organisasi,
metode
dan
teknik
apa
yang
dipergunakan dalam organisasi, media apa yang digunakan, faktorfaktor apa yang menjadi penghambat dalam proses penyampaian informasi, dan sebagainya. Menurut Wiryanto dalam Romli (2011: 2), mengatakan komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Conrad dalam Romli (2011: 2), mengidentifikasi tiga komunikasi organisasi sebagai fungsi perintah, fungsi relasional, fungsi manajemen ambigu. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut : a. Fungsi perintah berkenaan dengan anggota-anggota organisasi mempunyai hak dan kewajiban membicarakan, menerima, menafsirkan, dan bertindak atas suatu perintah. Tujuan dari fungsi perintah adalah koordinasi adalah sejumlah anggota yang bergantung dalam organisasi tersebut. b. Fungsi
relasional
memperbolehkan
berkenaan anggota-anggota
dengan
komunikasi
menciptakan
dan
memperhahankan bisnis produktif hubungan personal dengan anggota organisasi lain. Hubungan dalam pekerjaan (job performance) dalam berbagai cara. Misal : kepuasan kerja, aliran komunikasi ke bawah maupun ke atas dalam hirarki organisasional, dan tingkat pelaksanaan perintah. Pentingnya dalam hubungan antar-personalnya yang baik lebih terasa dalam pekerjaan ketika Anda merasa bahwa banyak hubungan yang perlu dilakukan tidak anda pilih, tetapi diharuskan oleh lingkungan organisasi, sehingga hubungan menjadi kurang stabil, lebih memacu konflik, kurang ditaati, dan sebagainya. c. Fungsi manajemen ambigu berkenaan dengan pilihan dalam situasi organisasi sering dibuat dalam keadaan yang sangat ambigu. Misal: motivasi berganda muncul karena pilihan yang diambil akan mempengaruhi rekan kerja dan organisasi,
25
demikian juga diri sendiri; tujuan organisasi tidak jelas dan konteks yang mengharuskan adanya pilihan tersebut mungkin tidak jelas. Komunikasi adalah alat untuk mengatasi dan mengurangi ketidakjelasan (ambiguity) yang melekat dalam organisasi. Anggota berbicara satu dengan lainnya untuk membangun lingkungan dan memahami situasi baru, yang membutuhkan perolehan infromasi bersama. Romli (2011: 6-8) menyatakan terdapat dua dimensi komunikasi dalam komunikasi organisasi. Adapun dua dimensi dalam komunikasi organisasi, antara lain : 1. Dimensi-dimensi Dalam Komunikasi Organisasi 1) Komunikasi Internal Komunikasi internal organisasi adalah proses penyampaian pesan antara anggota-anggota organisasi yang terjadi untuk kepentingan
organisasi, seperti komunikasi antara pimpinan
dengan bawahan, komunikasi antara bawahan dengan pimpinan dan komunikasi antar sesama karyawan. Proses komunikasi ini bisa berupa komunikasi antarpribadi ataupun
komunikasi
kelompok. Juga komunikasi bisa merupakan proses komunikasi primer maupun sekunder. Komunikasi internal dapat dibedakan menjadi dua jenis sebagai berikut : a.
Komunikasi vertikal, yaitu komunikasi dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Komunikasi dari pimpinan kepada bawahan dan dari bawahan kepada pimpinan.
Dalam
komunikasi
vertikal,
pimpinan
memberikan instruksi-instruksi, petunjuk-petunjuk serta informasi-informasi kepada bawahannya. Sedangkan bawahan
memberi
laporan-laporan,
pengaduan-
pengaduan mengenai kinerjanya kepada pimpinan. b.
Komunikasi horizontal atau lateral, yaitu komunikasi antara sesama level dalam suatu unit kerja seperti karyawan dengan karyawan, manajer dengan manajer. Pesan dalam komunikasi ini bisa mengalir di bagian
26
yang sama di dalam organisasi atau mengalir di bagian yang sama di dalam organisasi atau mengalir antarbagian. Komunikasi lateral ini memperlancar pertukaran pengetahuan, pengalaman, metode dan masalah yang terjadi
dalam
seseorang
organisasi
akan
merasa
karena lebih
pada
umumnya
nyaman
apabila
berkomunikasi dengan orang lain yang mempunyai level atau derajat yang sama. Hal ini membantu organisasi untuk menghindari beberapa masalah dan memecahkan yang lainnya, serta membangun semangat kerja dan kepuasan kerja. 2) Komunikasi Eksternal Komunikasi eksternal organisasi adalah komunikasi antara pimpinan organisasi dengan khalayak di luar organisasi. Pada organisasi besar, komunikasi ini lebih banyak dilakukan oleh kepala hubungan masyarakat daripada pimpinan sendiri. Yang dilakukan sendiri oleh pimpinan hanyalah terbatas pada hal-hal yang dianggap sangat penting saja. a.
Komunikasi
dari
Komunikasi
ini
organisasi dilaksanakan
kepada
khalayak.
umumnya
bersifat
informatif, yang dilakukan sedemikian rupa sehingga khalayak merasa memiliki keterlibatan, setidaknya ada hubungan batin. Komunikasi ini dapat melalui berbagai bentuk, seperti majalah organisasi, press relase, artikel surat kabar atau majalah, pidato radio, film dokumenter, brosur, leaflet, poster dan konferensi pers. b. Komunikasi
dari
khalayak
kepada
organisasi.
Komunikasi dari khalayak kepada organisasi merupakan umpan balik sebagai efek dari kegiatan dan komunikasi yang dilakukan oleh organisasi.
2.2.3 Teori Komunikasi Dalam Kelompok dan Tim Kerja
27
Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, ia membutuhkan bantuan orang lain untuk dapat membantu
memenuhi
kebutuhan
hidupnya.
Begitu
pula
dalam
melakukan suatu pekerjaan, seseorang tidak akan mampu menyelesaikan seluruh pekerjaan dalam organisasi hanya dengan seorang diri, ia membutuhkan orang lain untuk dapat menyelesaikan pekerjaan dalam organisasi. Dalam suatu organisasi dibutuhkan adanya kelompok dan juga tim kerja untuk menyelesaikan pekerjaan dalam organisasi. Kelompok dan tim kerja bekerja sesuai dengan jobdescnya masing-masing. Michael Burgoon dalam Wiryanto (2005: 21),
mendefinisikan
komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara tiga orang atau lebih, dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggotaanggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. De Janasz, Dowd dan Schneider (2006: 184), mendefinisikan Group atau kelompok sebagai : “a collection of people who work together but aren’t necessarily working collectively toward the same goal.” Yang diterjemahkan bahwa kelompok adalah kumpulan orang-orang yang bekerja bersama-sama tetapi tidak selalu bekerja bersama menuju tujuan yang sama. De Janasz, Dowd dan Schneider, 2006, hal. 184, mendefinisikan team atau tim sebagai : “is composed of three or more interdependent individuals who are consciously working together to achieve a common objective, such as product development, service delivery, or process improvement.” Dengan terjemahannya sebagai berikut : “tim terdiri dari tiga individu atau lebih saling tergantung yang sadar bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, seperti pengembangan produk, pelayanan, atau proses perbaikan”. Berdasarkan beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi kelompok merupakan komunikasi yang dilakukan oleh dua
28
orang atau lebih yang dilakukan secara tatap muka dan dengan tujuan yang telah diketahui oleh masing-masing pihak yang terlibat di dalamnya. 1. Tipe-tipe dari Tim Kerja Berikut akan dijabarkan beberapa tipe dari tim kerja menurut De Janasz, Dowd dan Schneider (2006: 187-188) : a.
Cross-Functional Teams : Termasuk anggota dari berbagai departemen atau spesialisasi bisnis seperti sistem pemasaran, informasi, komunikasi, hubungan masyarakat, sumber daya manusia dan akuntansi. Tim lintas fungsional biasanya dibebankan dengan mengembangkan produk baru atau menyelidiki dan memperbaiki masalah seluruh perusahaan seperti kebutuhan untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi lintas departemen atau kebutuhan untuk mengadopsi sistem komputer seluruh perusahaan baru. Ini termasuk anggota dari berbagai departemen atau spesialisasi bisnis seperti sistem pemasaran, informasi, komunikasi, hubungan masyarakat, sumber daya manusia dan akuntansi. Tim lintas fungsional biasanya dibebankan dengan mengembangkan produk baru atau menyelidiki dan memperbaiki masalah seluruh perusahaan seperti kebutuhan untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi lintas departemen atau kebutuhan untuk mengadopsi sistem komputer seluruh perusahaan baru. Tim lintas fungsional memperoleh kekuatan mereka dari keberagaman budaya yang ada. Dengan memasukkan perwakilan dari seluruh atau bidang fungsional yang paling utama dalam organisasi, tim dapat mendiagnosa
masalah
dari
perspektif
secara
simultan,
memastikan bahwa semua poin relevan yang diperhitungkan. Ini dapat mempercepat proses pemecahan masalah dan menghasilkan suatu hasil dari berbagai departemen terkena dampak perubahan sehingga lebih siap menerima. b.
Self-managed teams : ini adalah "kelompok karyawan yang bertanggung jawab usegala aktivitas yang berkaitan dengan
29
produksi, baik dengan produk akhir atau proses yang berkelanjutan". Self-managed teams biasanya diberikan biaya oleh manajemen senior dan kemudian diberi keleluasaan hampir penuh atas bagaimana, kapan dan apa yang harus dilakukan mencapai tujuan mereka.
Self-managed teams
diharapkan untuk mengkoordinasikan pekerjaan mereka tanpa arah yang berkelanjutan dari supervisior atau manajer. Selfmanaged teams menetapkan norma-norma mereka sendiri, membuat jadwal mereka sendiri, menyiapkan cara untuk menjaga anggota yang relevan dan lain-lain informasi dari kemajuan mereka, menentukan bagaimana pekerjaan akan diselesaikan, dan harus bertanggung jawab untuk produk akhir atau "diserahkan" . c.
Task Force :
ini adalah tim proyek sementara. Mereka
berkumpul untuk mengembangkan produk, layanan, atau sistem atau memecahkan suatu masalah tertentu atau sekumpulan masalah. Perusahaan selalu dihadapkan dengan tantangan untuk mendapatkan berkelanjutan, hari ke hari kerja dilakukan sambil memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk bekerja pada berbagai proses perubahan atau inovasi produk. d.
Process Improvement teams : Tim ini fokus pada metode tertentu, operasi, atau prosedur dan dirangkai dengan tujuan spesifik meningkatkan komponen tertentu sedang dipelajari. Process Improvement teams biasanya terdiri dari individuindividu dengan keahlian dan pengalaman dalam proses sedang ditinjau. Mereka ditugaskan tugas menghilangkan langkah-langkah berlebihan, mencari cara untuk mengurangi biaya, mengidentifikasi cara untuk meningkatkan kualitas, atau menemukan cara untuk menyediakan lebih cepat, layanan pelanggan yang lebih baik.
2.3 Impelementasi Kebijakan
30
Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2005: 102) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai: ”Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakantindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usah-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan”. Menurut Agustino (2006:157); ”Komunikasi merupakan salah-satu variabel
penting
komunikasi
yang
sangat
mempengaruhi
menentukan
implementasi
keberhasilan
kebijakan
pencapaian
publik,
tujuan
dari
implementasi kebijakan publik”. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Infromasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengkur keberhasilan variabel
komunikasi.
Edward
III
dalam
Agustino
(2006:
157-158)
mengemukakan tiga variabel tersebut yaitu: 1. Transmisi.
Penyaluran
komunikasi
yang
baik
akan
dapat
menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdirtorsi di tengah jalan. 2. Kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (street-level-bureaucrats) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/mendua. 3. Konsistensi. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau
31
dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Pernyataan Edward III yang dirangkum dalam Winarno (2005: 127) Terdapat beberapa hambatan umum yang biasa terjadi dalam transmisi komunikasi yaitu: ”Pertama, terdapat pertentangan antara pelaksana kebijakan dengan perintah yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan. Pertentangan seperti ini akan mengakibatkan distorsi dan hambatan yang langsung dalam komunikasi kebijakan. Kedua, informasi yang disampaikan melalui berlapis-lapis hierarki birokrasi. Distorsi komunikasi dapat terjadi
karena
panjangnya
rantai
informasi
yang
dapat
mengakibatkan bias informasi. Ketiga, masalah penangkapan informasi juga diakibatkan oleh persepsi dan ketidakmampuan para pelaksana
dalam
memahami
persyaratan-persyaratan
suatu
kebijakan”. Menurut Winarno (2005: 128) Faktor-faktor yang mendorong ketidakjelasan informasi dalam implementasi kebijakan publik biasanya karena kompleksitas kebijakan, kurangnya konsensus mengenai tujuan-tujuan kebijakan publik, adanya masalah-masalah dalam memulai kebijakan yang baru serta adanya kecenderungan menghindari pertanggungjawaban kebijakan. Dalam mengelola komunikasi yang baik perlu dibangun dan dikembangkan saluran-saluran komunikasi yang efektif. Semakin baik pengembangan saluran-saluran komunikasi yang dibangun, maka
semakin
tinggi
diteruskan secara benar.
2.4 Kerangka Pemikiran
probabilitas
perintah-perintah
tersebut
32
Pada bagian ini dijelaskan mengenai kerangka pemikiran peneliti yang berupa alur dari penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian (research questions) dan mengaitkannya dengan konsep dan metodologi yang dianggap mempunyai kesesuaian dengan penelitian.
Fokus Penelitian : Bagaimana Peran Humas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam pengimplementasian program Open Government Indonesia (OGI)
Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif
Landasan konseptual yang mendukung penelitian : Teori Peran Humas Pemerintah (Ruslan, 2011: 110-111) a. Peran Strategis b. Peran Taktis
Kesimpulan Penelitian : •
Mengetahui bagaimana peran pusat komunikasi publik KESDM sebagai pelaksana kegiatan dalam rangka pengimplementasian program Open Government Indonesia oleh UKP4
Instrumen penelitian menggunakan teknik wawancara mendalam (indepth interview).
