BAB 2 EKSPLORASI ISU BISNIS
2.1 Conceptual Framework Melalui wawancara dengan Ir. HM. Nasija Warnadi, MM. selaku Direktur PDAM Kabupaten Cirebon dan studi literatur dari buku (majalah) Air Minum terbitan Perpamsi, yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa isu utama yang dihadapi PDAM Kabupaten Cirebon adalah rendahnya kualitas pelayanan. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Faktor eksternal seperti kebutuhan masyarakat (pelanggan), pertumbuhan penduduk, dan regulasi pemerintah tidak diikuti oleh perkembangan internal perusahaan secara memadai, seperti kemampuan pengolahan dan kompetensi SDM. Faktor-faktor tesebut dapat dituangkan pada peta pemikiran konseptual seperti gambar di bawah ini:
Gambar 2.1 Skema Peta Pemikiran Konseptual
13
2.2 Analisis Situasi Bisnis PDAM Kabupaten Cirebon sebagai satu-satunya perusahaan yang diberi mandat oleh pemerintah daerah untuk menjalankan usaha penyediaan dan pengelolaan air bersih di wilayah Kabupaten Cirebon, dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan makro seperti regulasi pemerintah, kondisi ekonomi, efisiensi dan kompetensi SDM, kapasitas dan teknologi perusahaan, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan masyarakat sebagai pelanggan yang menginginkan kualitas pelayanan yang baik.
Faktor-faktor tersebut tidak dapat dipisahkan antara satu dan lainnya, semua harus diperhatikan dari berbagai sudut pandang dampak kekuatan dan kelemahannya serta peluang yang dapat diambil, juga perlu diwaspadai adanya ancaman yang mungkin timbul di masa mendatang.
2.2.1
Faktor Pemerintah
Pada tahun 1998 terjadi reformasi di bidang politik dan pemerintahan yang menimbulkan banyak perubahan pada sistem pemerintahan di Indonesia. Reformasi yang terjadi menyebabkan Departemen Dalam Negeri mulai memberlakukan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Undang-undang yang terkait dengan isu otonomi daerah ini memberikan otoritas pada Pemerintah Daerah untuk pengembangan daerah masing-masing, termasuk penyelenggaraan sektor air bersih dan air minum yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Hal ini berdampak pada pengambilan kebijakan yang sangat ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dalam operasional usaha dari PDAM Kabupaten Cirebon.
Pengaturan tarif air minum yang tercantum dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 30 tahun 2005 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum seharusnya berakhir pada bulan Juni tahun 2007 namun sesuai Surat Bupati Cirebon Nomor : 690/1747-Perek tanggal 11 Juli 2007 perihal Pemberlakuan Tarif Lama PDAM menunjukkan bahwa campur tangan Pemerintah Daerah dapat membatasi ruang gerak PDAM dalam mengatur keuangan perusahaan. Sejatinya tarif air minum diperhitungkan untuk naik secara 14
periodik mengimbangi kebutuhan operasional PDAM yang semakin meningkat. Fungsi PDAM di daerah sebagai pengatur dan penentu kebijakan dalam air minum, campur baur dengan fungsinya sebagai operator pelayanan air minum. Terdapat ambivalensi misi PDAM, apakah sebagai lembaga yang bersifat sosial atau lembaga yang bersifat komersial. Tarif yang ditetapkan pemerintah ini menyebabkan PDAM tidak dapat menentukan tarifnya sendiri sehingga tidak dapat memperoleh keuntungan.
2.2.2
Faktor Pelanggan
Pemberlakuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengakibatkan semakin kuatnya posisi tawar pelanggan dengan adanya kepastian hukum untuk melindungi hak konsumen. Untuk itu, pelaku usaha harus memberikan:
Pelayanan / produk yang handal dan berkualitas;
Pelayanan dan informasi yang benar mengenai kondisi barang atau jasa yang ditawarkan;
Kompensasi dan ganti rugi terhadap kerugian penggunaan barang atau jasa.
Hal ini semakin menitikberatkan kepada kualitas pelayanan yang tinggi dan PDAM sebagai pelaku usaha harus berusaha untuk memenuhi kewajibannya kepada konsumen dengan baik.
2.2.3
Faktor Kondisi Ekonomi
Kondisi bisnis yang secara umum mengalami kemunduran pada saat terjadi krisis ekonomi tahun 1998 seiring dengan berjalannya reformasi pun berdampak pada kelangsungan usaha PDAM. Sebelum krisis terjadi, PDAM telah mengalami asimetri antara penerimaan dan pengeluaran yang mengakibatkan kinerja keuangan PDAM menjadi buruk. Keadaan ini menjadi semakin parah setelah krisis ekonomi akibat penerimaan yang rendah karena tarif air yang tidak dapat disesuaikan sehingga berdampak pada tingkat pelayanan yang rendah, daya beli masyarakat terhadap air bersih menurun, dan kehilangan air karena tingkat kebocoran yang tinggi akibat kurangnya pemeliharaan. Sebaliknya pengeluaran PDAM malah semakin besar akibat dari tingginya biaya operasi, naiknya harga bahan-bahan kimia serta peralatan pemeliharaan, cicilan 15
hutang pokok, inefisiensi manajemen, dan beban-beban keuangan lain dari Pemerintah Daerah. Dana investasi yang memadai untuk memperluas jangkauan pelayanan pun makin sulit diperoleh, di samping terus melemahnya daya beli masyarakat yang tempat tinggalnya belum terjangkau jaringan distribusi PDAM sehingga kenaikan pendapatan yang diharapkan dari bertambahnya jumlah pelanggan pun tidak tercapai.
Diharapkan kondisi perekonomian Indonesia akan membaik seiring berjalannya waktu, ada beberapa indikator ekonomi yang sampai saat ini (tahun 2008) menunjukkan gejala perbaikan, seperti pertumbuhan tingkat pendapatan nasional, penurunan tingkat inflasi, penurunan suku bunga Bank Indonesia, dan peningkatan cadangan devisa negara. Kondisi ini dapat dilihat sebagai potential market oleh para investor untuk mulai menanamkan investasi di Indonesia, dan tidak menutup kemungkinan terjadinya swastanisasi pada PDAM. Swastanisasi PDAM dapat membantu PDAM untuk keluar dari masalah keuangan dengan mendapatkan tambahan pendapatan sekaligus meningkatkan kinerjanya. 2.2.4
Faktor Sosial (Pertumbuhan Penduduk)
Berdasarkan hasil penelitian dari Biro Pusat Statistik (BPS) tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia cukup tinggi yakni mencapai sekitar 1,5 juta per tahun, hal ini tentunya akan menyebabkan kebutuhan untuk air bersih dan air minum semakin bertambah. Sektor industri pun mengalami pertumbuhan yang cukup pesat sehingga di masa mendatang hal ini menjadi ancaman bagi PDAM dimana sumber air baku terutama di pulau Jawa mengalami persaingan yang sangat ketat antara pemakaian industri, pertanian dan domestik. Sementara itu sumber air yang ada mengalami penurunan kualitas akibat pencemaran lingkungan maupun faktor alam yang terjadi secara terus menerus.
Pola berpikir masyarakat yang hanya menuntut kemudahan dan kepraktisan menjadi sangat bergantung pada sumber air bersih alternatif. Mereka yang tidak memperoleh fasilitas air bersih dari PDAM mengambil air bersih dari sumur bor, sungai dan kolam, serta perusahaan pemasok air bersih milik swasta, atau membangun pipa distribusi 16
mereka sendiri. Hal ini tentu saja akan memberikan dampak buruk bagi PDAM karena dapat mengganggu ketersediaan air baku dan proses distribusi kepada pelanggan resmi PDAM.
2.2.5
Faktor Kapasitas dan Teknologi
Kemajuan teknologi membuat masyarakat menginginkan pelayanan publik yang mudah, praktis, dan berkualitas. Hal ini menuntut PDAM untuk mengikuti perkembangan teknologi, seperti teknologi pengolahan air bersih untuk menghasilkan air yang berkualitas. Kemajuan teknologi informasi juga menuntut PDAM untuk mengadaptasi teknologi dalam pelayanan, misalnya untuk kemudahan pembayaran dan keakuratan data tagihan.
Selain kualitas air, hal lain yang perlu diperhatikan adalah kuantitas air yang belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk itu, kapasitas perusahaan sangat berpengaruh, dimana saat ini kapasitas pengolahan PDAM Kabupaten Cirebon masih kurang untuk memenuhi kebutuhan warga Kabupaten Cirebon. Perlu dilakukan penambahan instalasi baru, pencarian sumber air baku yang baru, dan pemanfaatan secara optimal dari instalasi pengolahan yang ada untuk dapat meningkatkan kapasitas sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat secara umum.
2.2.6
Faktor Sumber Daya Manusia
Sampai dengan tahun 2007 jumlah pegawai di PDAM Kabupaten Cirebon adalah 198 orang dan masih terbilang tinggi, karena dibandingkan dengan jumlah pelanggan yang hanya mencapai sekitar 23.536 pelanggan, rasio jumlah pegawai dan pelanggan yaitu sekitar 8:1000. Rasio ini terbilang tinggi karena rasio idealnya adalah 2:1000. Hal ini menunjukkan inefisiensi PDAM sehingga dapat meningkatkan biaya operasionalnya.
Faktor kompetensi juga dapat mempengaruhi kualitas pelayanan PDAM Kabupaten Cirebon. Proses perekrutan karyawan tidak berlangsung secara periodik dan lebih mengutamakan unsur “kekeluargaan”, sebagai contoh apabila ada karyawan yang memasuki masa pensiun maka posisinya akan digantikan oleh kerabatnya misal anaknya, 17
adiknya, atau keponakannya. Adanya campur tangan Pemerintah Daerah juga cukup dominan dimana proses perekrutan membutuhkan persetujuan dari Bupati, selain itu latar belakang pendidikan dan pengalaman pun masih kurang diperhatikan sehingga banyak terjadi ketidakselarasan antara kemampuan individu dengan bidang kerja yang harus ditangani oleh individu tersebut.
2.3 Akar Masalah Hasil analisis yang ada kemudian dilakukan penelusuran masalah yang mempengaruhi kualitas pelayanan PDAM Kabupaten Cirebon diawali dengan masalah yang muncul di permukaan, yaitu cakupan pelayanan rendah, kualitas air rendah, kuantitas dan kontinuitas air yang rendah, serta menumpuknya jumlah pengaduan yang tidak / belum terselesaikan.
Hasil penelusuran tersebut berujung pada beberapa faktor utama. Faktor-faktor ini merupakan faktor eksternal, yaitu dominasi peran Pemerintah Daerah terutama dalam penetapan tarif dan kebijakan, faktor kondisi sosial seperti pertumbuhan penduduk dan industri yang berkembang cukup pesat, dan terdapat satu faktor yang menjadi akar dari sebagian
besar
masalah
yang
terjadi
di
PDAM
Kabupaten
Cirebon
yaitu
ketidakseimbangan antara kebutuhan pelanggan yang mengalami perubahan dengan kemampuan sumber daya operasional perusahaan untuk mengimbangi perubahan tersebut, seperti ditunjukkan pada gambar berikut:
18
= Kondisi yang ada di luar kemampuan PDAM =
Permasalahan yang dikaji
Gambar 2.2 Penelusuran Akar Masalah PDAM Kabupaten Cirebon
19
