PBRDJANDJUN HUBUNGAN KERAMAHA.N DlN PERNIAG.lAN
ANTA.RA. DJEPANG DlN REPUBLIK INDOHBSU
Pemerintah Djepang dan Pemerintah Republik Indonesia, Mengingat hubungan keramahan serta kerdjasama jang ada antara kedua negara, Berkeinginan untuk memperkuat aer.ta memperkembang uaaha-usaha selandjutnja dal. . menjelenggarakan hubungan keruahan Jang seerat-eratnja antara kedua bangsa, dan Berke1ng1nan untuk ••PeI'llUdah- serta memperke11bangkan perdagangan dan perniagaan diantara kedua negara tersebut atas dasar sal1ng aenguntungkan, Telah aeautuskan untuk aengadakan 1uatu PerdJ&Ddjian Hubungan X.re•ahan clan Perniagaan, den untulc maklud itu telah aenundjuk sebagai Wakil Wak11 Berkua1a Penub aerflka,
Pemerintah DJepangs Zentaro Kosaka, Henteri Luar Negeri
Pemerintah Republik Indonesias Soebandrio, Henter! Luar Negeri Jang, setelah saling memperl1hatkan surat-surt.t ku.asa mereka masing-masing jang ternjata benar, telah menjetudjui Pasal-Pasal berikuts
PASAL I wartanAeara-warganegara salah satu P1hak akan d11z1nkan memasuk1 wilajah P1hak Jang lainnJa sesua1 dengan ketentuanketentuan undang-undang dan peraturan-peraturan P1hak Jang la1nnja 1tu, dan akan dibf!rikan perlalruan jang t1dak lcurang daripada jang di bP.rikan kepada warganegara-varganegara negara
~etiga
manapun djuga, mengena1 Segala soal tentang
masulc ke, bertempat t1nggal di, beperg1an dan berkediaman di, dan mengenai keberangkatan aereka dar1 wilajah P1hak
Jang la1nnJa 1tu.
PASAL II 1.
Warganegara-war1anegara dan peruaahaan-perusahaan
salah satu Pihak Jang berada d1w1laJah P1hak jang 1a1nnJa, akan d1ber1.ka.n perlakuan Jang tidak kurang daripada jang diberi.kan kepada warganegara-varganegara dan peruaahaanperusahaan negara ketiga manapun djuga, mengena1 segala soal berhubungan dengan pembebanan padJak, hak untuk mengadjukan persoalan kemuka pengadilan, hak-hak rtas m111k, 1.kut aertanja didalam badan-badan hukum, dan umumnja penjelenggaraan segala djen1s kegiatan perusahaan serta usaha perseorangan. 2.
Ketentuan-ketentuan aJat l dar1 Pasal 1n1 t1dak mengu-
rang1 hak mas1ng-mas1ng Pihak untuk member1kan k:er1nganankPr1nr,anan padjak Jang chusus atas dasar t1mbal-bal1k atau rr11
&.l.&.u untuk saling mel1ndung1 pendapatan nffgara.
PASAL III
l.
Warganegara-warganegara salah satu Pihak
d1~1lajah
Pihak jang lainnja, akan diberikan perlakuan jang tidak kurang daripada jang diberikan kepada warganegarawarganegara Pihak jang lainnja itu dan negara ketiga aanapun djuga mengenai perlindungan dan keamanan pr1bad1 mereka. 2.
(l}
Warganegara-warganegara salah satu Pihak
d1w1lajah Pihak jang lainnja akaJ\ dibebaskan dari tugas vadjib m111ter dan dar1 pembajaran apapun djuga jang dikenakan sebagai ganti tugas tersebut. (2)
Warganegara-warganegara dan perusahaan-perusahaan
aalab satu Pihak divilajah Pihak jang lainnja altan diberikan perlaltuan jang tidak kurang daripada jang diberikan kepada varganegara-warganegara dan perusahaan-perusahaan Pihak jang lainnja itu dan kepada negara ketiga manapun djuga, mengenai aegala pindjaman-pindjaman vadjib, pembebananpembebanan, penjitaan-penjitaan atau pengasramaan vadjib militer. PASAL IV
Barang milik warganegara-warganegara dan perusahaanperusahaan salah satu Pihak diwilajah Pihak jang lainnja t1dak &kan diambil, terketjual1 untuk auatu kepentingan umum, dem11<1an djuga m111k 1tu tidak akan diambil tanpa penggantian kerugian jang adil sesua1 dengan undangundang serta peraturan-peraturan Pihak jang lainnja itu.
Dalam segala hal jang diatur didalam Fasal ini, wtJ.rgan1•r,;1 r&warganegara dan perusahaan-perusahaan salah satu f'ihak d1w1lajah Pihak Jang lainnja akan mendapat perlakuen jang tidak kurang daripada jang diberikan kepada warganegarawargonegara dan perusahaan-perusahaan negara kctiga manapWl dJuga. PASAL V 1.
Warganegara-warganegara dan perusahaan-perusahaan
salah satu Pihak akan d1ber1.kan perlakuan Jang t1dak kurang daripada Jang d1ber1kan kepada warganegarawarganegara dan perusahaan-perusahaan negara ketiga manapun djuga, mengenai pembajaran, pengiriman uang dan transfer dana-dana atau surat-surat berharga, ba1.k
antara wilajah kedua belah Pihak maupun antara wilajah Pihak Jang la1.nnja dan negara ketiga manapun dJuga. 2.
Mas1ng-mas1ng Pihak tidak akan mengadakan pembatasan-
pembataaan atau larangan-larangan terhadap pemasukan sesuatu basil Pihak jang la1.nnja atau terhadap pengeluaran aesuatu haail kewilajah Pihak Jang lainnja, terketjual1 dj1.ka pemasukan dar1 atau pengeluaran hasil jang sama kesegaJ.negara ketiga d1kenakan pembatasan atau larangan serupa.
3.
Ketentuan-ketentuen dalam ajat 1 dan 2 dar1 Pasal 1n1
tidak mangurang1 hak mas1ng-mas1ng Pihak untuk mengambil t1ndakan-t1ndakan Jang perlu guna mendjaga kedudukan keuangan luar negeri serta neratja pembajarannja.
Pl.SAL VI Mengenai bea dan tjukai serta beban-be:..w,
_s ''r ·i; t.:~
djuga jang dikenakan terhadap .\tau jane b•·rht:l w1r:ar1
,;.m~:an
pemasukan atau pengeluaran barang-barar.t: , atau Jant•.
di~•Pbar.Y;.ir:
atas transfer internasional untu.k
1.mpor
atau "'kspol',
mengenai tjara pemungutan bea-bea dan beban-beuan tPrsebut, d&n mengenai aturan-aturan dan tata-tjara-tata-tjara Jang berhubungan dengan pemasu.kan serta pengeluaran
barang-~arang,
dan mengenai pembebanan padjak-padjak dalam negeri atas
barang-barang
ja.~g
diekspor, dan mengenai segala padjak-
padjak dalam negeri atau segala djenis beban-beban dalam negeri lainnja Jang dikenakan terhadap atau jang berhubungan dengan barang-barang jang d11mpor dan mengenai segala undang-undang, peraturan-peraturan dan sjarat-sjarat jang mengenai pendjualan dalam neger1, penawaran pendjualan, pembel1an, d1str1bus1 atau pemakaian barang-barang impor, maka setiap keringanarj, keuntUrtgan, hak istimewa atau kekebalan Jang telah atau mungkin diberikan kemudia.n oleh salah satu Pihak tertadap setiap hasil jang
b~rasal
dari
atau d1k1r1.m kenegara ketiga m.anapun djuga, haru1 diberikan dengan segera den tanpa bersjarat kepada hasil Jang sama Jang berasal dar1 atau d1k1r111 kewilajah P1bak Jang lainnja
1tu. PASAL VII
Kedua Pihak menjanggupi untuk bekerdja sama dP.ngan maksud memperluas perdagangan jang menguntungkan kedua
belah P1hak serta memperkuat hubungan
ekono~i
antara kPdua
bel&h Pihak, dan untuk memadJukan pertukarun serta penggunaan pengetahuan 1lm1jah dan teknik, terutama dem1 kepentingan pembangunan ekonom1 serta perbaikan taraf h1dup d1w1lajah mas1ng-mas1ng, dengan memperhat1.kan t~1r1-tjir1
chas serta program pembangunan ekonom1 mas1ng-
mas1ng. PASAL VIII Ketentuan-ketentuan Perdjandj1an ini tidak akan mempengaruhi hak-hak dan kewadjiban-kewadjiban jang telah ada pada atau mungkin akan diperoleh salah satu Pihak
S8b&ga1 anggauta General Agreement on Tariffs and Trade, atau pasal-pasal Agreement of the International Monetary Fund, atau suatu persetudjuan multilateral jang mengandung perobahan atau tamb&han, selama kedua belah Pihak masih tetap anggauta persetudjuan atau persetudjuan-persetudjuan jang bersangkutan.
PASAL IX Ketentuan-ketentuan Perdjandjian in! tidak dapat d1art1kan sebagai penghalang bag! masing-masing Pihak mengtJ11b1l atau melaksanakan tindakan- tlndakan berkene.an dengana a.
keamanan umum dalam negeri atau pertahanan nasional atau pemeliharaan perdamaian dan keamanan internas1onal;
b.
bahan-oahan inti atau bahan-bahan baku untuk membuatnja;
c.
perdagangan
sert~
pengangi
serta alat-alat perang, du.n perdagangan serta pengangkutan barang-barang serta bahan-bahan la1nnja jang dilakukan sedem1k1an rupa sehinega setjara langsung atau tidak langsung dapat dipergunakan untuk memperlengkapi suatu bangunan m111ter; d.
perlindungan kesusilaan umum;
e.
perlindungan kesehatan u.mum dan perlindungan chewan serta tumbuh-tu.mbuhan terhadap penjakitpenjakit, serangga-serangga jang merusak dan benalu-benalu;
f.
perdagangan emas dan perak;
g.
perlindungan barang-barang pusaka nadonal J::uig bernilai kesenian, sedjarah atau il.mu pengetahuan purbak.a la; dan
h.
.
dipenuhinja kewadjiban-kewadjiban jang diletakkan oleh sesuatu persetudjuan multilateral mengenai bahan-bahan. PASAL X
Pemer1ntah masing-masing Pihak akan mempertimbangkan oaik - bal.k hal-hal Jang dikemukakan oleh Pemerintah Plhak Jang lainnja mengenai setlap bal jang timbul tiari atau
Jang bersangkut-paut dengan pelaksanaan PerdjandJian 1n1 dan akan aemberikan kesempatan Jang tjukup kepada Pemerintah Pihak jang lainnja untuk mengadak.an perembukan. PASAL XI 1.
Perdjandjian ini akan disahkan, dan piagam pengesahannja
akan ditukarkan selekas mungkin di Djakarta.
2.
Perdjiandjian ini akan mulai berlaku satu bulan sesudah
hari pertukaran piagam-piagam pengesahannja.
Perdjandjian
ini akan berlaku untuk tiga tahun dan akan tetap berlaku setelahnja hingga dibatalkan aenurut ketentuan jang tertera dalaa ajat 3 dari Pasal ini.
3.
Salah satu Pihak dapat membatalkan Perdjandjian ini
pada achir masa tiga tahun semula atau setiap vaktu sesudahnja, dengan memberitahukan setjara tertulis enam bulan sebelumnja kepada Pihak Jang lainnja. PASAL XII Perdjandjian ini dibuat dalam bahasa-bahasa Dj•pang, Indonesia dan Inggris.
Bila terdapat perbedaan tatairan,
uka naskah bahasa Inggris-lah jang menentukan.
Untult menguatkannja, \1iak11 Wakil Berkuasa Penuh jang bersangkutan telah menandatangani Perdjandjian lni dan telah membubuhkan metera1-metera1 mereka padanja. Dibuat dalam rangkap dua, di Tokyo, pada tanggal satu bulan 0jul1 tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu.
UNTUK DJEPANG:
Zentaro Kosaka
UNTUK REPUBLIK Jt\OONESIA:
Soebandrio
PROTOKOL
Pada saat penandatanganan PerdJandJ1an Hubungan Keramahan dan Pern1agaan antara DJepang dan Republ1k Indonesia (selandJutnJa disebutkan "PerdJandJian"), Wakil Wakil Berkuasa Penuh Jang ber.tandatangan dibawah 1nJ., Jang telah d1ber1 wewenang seperlunJa oleh PemerintahnJa masingmasing, selandjutnja telah menjetudjui ketentuan-ketentuan berikut, Jang harus dianggap sebagai bagian Jang tidak dapat dipisah-pisahkan dar1 PerdJandjian1 1.
Mengenai Pasal I, Kedua belah Pihak sependapat bahwa
salah satu Pihak manapun tidak akan berhak menuntut ker1nganan-keringanan Jang bersangkut-paut dengan soalsoal paspor dan visa Jang tel ah di berikan a tau akan di be ri kan kmudian oleh Pihak jang lainnJa kepada warganegaravarganegara negara ketiga manapun dJuga sesua1 dcngan persetudjuan-persetudjuan chusus atas dasar timbal-balik. 2.
Ketentuan-ketentuan Pasal I t1dak dapat diartikan
memberi hak kepada Djepang untuk menuntut manfaat da r i keringanan-keringanan Jang sebagai t radis! dHe r1kan ola''l Republik Indonesia kepada warganegara-w<1.r gan•1;;ara
Ht:i;a r1s
Singapura.
3.
Istilah "perusahaan", jang
Perdjandjian ini, berarti
di p ~ r gu nnkan d~l~~
pe r s cro an-p ~rs~roG.n , u.;;:..i1 .. - \1s aha
bersama, perusahaan-perusahaan dan
pe r ~e lru tu an- p~ ~ s eku tu b n
lain, jang melakukan keg1atan-k!!g1atan perniagaAn, pcrir.dustr1an, keuangan serta usaha-usaha dagang lainnja bertudjuan mendapatkan laba. 4.
Mengenai 1:-asal II, ajat 1, salah satu Pih&k dapat
menuntut agar perlakuan dalam mendapatkan hak-hak atas benda-benda tid&k bergerak didasarkan atas azas timbalbalik.
$.
Ketentuan-ketentuan Perdjandjian ini tid&k dapat d1-
art1kan sebaga1 memberi hak atau meletakkan suatu kewadjiban apapun djuga mengena1 h&k pengarang dan hak m111k industrl.
6.
Ketentuan-kettintuan dalam Pasal IV akan berlaku
terhadap barang milik, jang d1amb11 d1w1lajah salah satu Pihak, dalam mana varganegara-warganegara serta perusahaan-
perusahaan Pihak jang la1nnJa mempunjai kepent1ngan.
7.
Ketentuan-ketentuan ajat 1 dari Pasal V tidak mengena1
peraturan-peraturan teotang mata uang sebagai peraturan dan oleh karena itu tidak menghalangi perlakuan terhadap bermatJam-matjam mata uang.
berb~da-beda
Ketentuan-ketentuan
tersebut hanja mengenai hak-hak warganegara-warganegara serta perusahaan-perusahaan menurut
peraturan-pe~aturan
alat-alat pembajaran luar negeri apapun ajuga dim&ksudkan untuk mentjegah diskrlmin.lls .'..
da~
t~rh:vlap '-''ll'~n
negara-varganegara dan perusS:.a<J.:1-perui;.'ih&"in at as kewarganegaraan dala.m ~engenai
alat-alnt
p~l
h3.11Ja
d asn'"
!ikSS..'1aan peraturan-;:el''lti-.)":..11
p~~t>
luar neger1.
8.
Ketentuan-ketentuan dar1 Perdjandj1an 1n1 jang
me~berl
perlakuan t1dak kura.ng daripada Jang diber1kan kepada negara ketiga manapun djuga tidak berlaku bagii (a)
ker1nganan-ker1nganan jang diberikan oleh salah satu Pihak kepada negara-negara tetangganja untuk mempermudah la1u-11ntas perbatasan;
(b)
keringanan-keringanan Jang serupa dengan Jang dimaksudkan dalam ajat (a), Jang diber1kan oleh Republik Indonesia pada Persekutuan Tanah Melayu, Republik Philipina dan Negara Singapura; dan
(c)
ker1nganan-ker1nganan jang diber1kan oleh salah satu P1hak sebagai ak1bat suatu customs union atau suatu persetudjuan mengena1 daerah perdagangan bebas dar1 bea dan tjuka1, dalam mana Pihak teraebut kelak mungkin 1kut-serta.
9.
Ketentuan-ketentuan Perdjandj1an 1n1 tid&k dapat
d1art1kan sebaga1 member! hak kepada Republik lndJnesia untuk menuntut keuntungan dari bak-hak serta hak-hak 1st1mewa jang telah atau akan diberikan kemudian oleh Djepang kepada: (a)
orang- orang jang berasal dari w1lajah-w1laJah, atas
mana Djepang telah melepaskan semua hak, titel dan tuntutannja sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Pasal 2 Perdjandj1an Perdamaian Djepang Jang ditandatangan1 d1kota San Francisco pada tanggal 8 September, 1951, atau (b) pendudukpenduduk asli serta kapal-kapal dari, dan perniap.aan sesuatu daerah sebagai Jang disebutkan dal8.Q Pasal 3
d~ngan,
Perdjandjian Perdamaian
~ersebut,
selama keadaan, sebagai
jang disebutkan dalam kal1mat kedua dar1 Pasal tersebut mengenai pemer1ntahan, perundang-undangan serta jur1sd1ks1 atas daerah itu, masih tetap berlangsung.
Untuk menguatknnnja, Wakil '.ilakil Berkuasa Penuh jang bersanglrutan telah menandatangani Protokol ini dan telah membubuhkan meterai-meterai mereka padanja. D1buat dalam rangkap dua, dalam bahasa-bahnsa Djepang, Indonesia dan Inggris, di Tokyo, pada tanggal satu bulan Dju11 tahun seribu scbilan ratus enam puluh satu. Bila terdapat perbedaan tarsiran, maka naskah bahasa Inggris-lah jang menentukan.
UNTUK DJ'EP AN Gs
Zentaro !Cosaka
UNTUK REPUBLIK INIX>NESIAs
Soebandrio
'l'REA'l'Y OF All!TY AND
COt.l)~!
BETWEEN JAPAN AND THE REPUBLIC OF H.1>0NESIA
The Government or Japan and the Govermnent or the Republic or Indonesia, Mindful or the existing a.mloable relationship and cooperati on between both countries, Desirous of consolidating and developing further cooperative efforts to establish the closest amity between both nations, and Desiroua ot racilit&ting and developing trade and commerce between the two countries on a mutually advantageous basis, Have resolved to conclude a Treaty ot Amity and Commerce and tor th6t purpose have appoir.ted as their Plenipotentiaries, The Government of Japan:
Mr. Zentaro Koaaka, Minister tor Foreign Attal rs
The Government or the Republic of . Indonesia: Dr. SUbandrio,
~Unlster
tor
Forei~n
Affairs
1(\
Who, having commwiicated to each other their full powers found to be in due form, have agreed upon the f l>llowing Article a: ARTICLI I
Natiooala of either Party shall be permitted to enter the territory of the other Party in accordance with the provisions or the laws and regOlations of such other Party and shell be accorded treatment no leas favourable than that aooorded to nationals or any third country with raspeot to all matters relating to their entry into, their sojourn, tra.el and residence within, and their departure from, th• territory of such other Party. ARTICLB II
l.
Nationals and companies or either Party shall be
accorded, within the territory ot the other Party, treatment no lesa favourable than that accorded to nationals and compallies ot any third country with respect to all msttera pertaintne to the lttvying of taxes, access to the courts, rights to property, participation in juridical entitles, and generally the conduct or all kinds or business and professional activities. 2.
.Notwithstanding the provisions or paragraph l
Article, each Party reserves the right
t~
of
this
accord special
tax adTantages on a basis of reciprocity or by virtue of agreements tor the avoidance of double taxation or the autual proteotlon ot reTenue. ARTICLE III
l.
.Nationals ot either Party, within the territory ot
th• other Party, shall be accorded treatment no leas favourable than that accorded to nationals ot such other Party and ot any third country with respect to the protection and eecurity tor their persons. 2.
(1)
Nationals ot either Party, within the territory
ot the other Party, shall be exempt from any compulsory 111.llltary service and from any disbursement iapoaed in place ot such serrtoe. (2)
Nationals and companies of either Party shall be
accorded, within the territory
or
tbe other Party, treat-
ment no leas favourable than that accorded to nationals and companies ot such other Party and ot any third country with r.apect to all compulsory loans, military exactions, reqU1.ait1ons or compulsory billeting. ARTICLE IV
Property of natlonals and companies ot either Party shall not be taken w1 thin the territory ot the other Party except tor a public purpose, nor shall it be taken
without .l ust co:upeosatl on in accordanctt with the laws and regulations ot such other Party,
In all the matters deult
with in this Article, natlcnals and
co~panies
ot either
Party shall receive, within the territory of the other Party, treatment no less favourable than that accorded to nationals and companies or any third country. ARTICLE V
l.
1'8tionals and companies of either Party shall be
accorded treatment no less favourable than that accorded to nati onals and companies of any third country with respect to payments, remittances and transfers or funds er f i nenci6l instruments between the territories of the two Parties as well as between the territories of the other Party end of any third country, 2.
Neither Party shall impose restrictions or prohibitions
on the importation of any product of the other Party, or on the exportation
or
any product to the territory of the
other Party, unless the importation of the like product of, or the exportation of the like product to, all third countries is similarly restricted or prohibited. ),
Notwit~standing t ~ e
provisions of paragraphs l and 2
of this Article, either Party may take such
measur~ s
as are
necessary to safeguard its external Hnancial posi ti c n and
balance of payments. ~TI~ETI
W1.th respect to customs duties and charges or any kind imposed on or in connection with importation or exportation or imposed on the international transfer ot payments tor imports or exports, and with respect to the method ot levying such duties and charges, and with respect to the rules and formalities in connection with importation and exportation, and with respect to the application ot
intern~l
taxes to ext>orted goods, and with
respect to all internal taxes or other internal charges ot an1 kind imposed on or in conuection with imported goods, and with respect to all laws, regulations and requirements affecting internal sale, offering tor sale, purohaae, distribution or use of imported goods, any advantage, favour, privilege or immunity which has been or may hereafter be granted by either Party to any product originating in or destined tor any third country shall be accorded immediately and unconditionally to the like product originating in or destined tor the territOI"f ot the other Party.
AitTICi.E VII
The two farties underteke to
co-~perete
with a
view to expanding trade for mut1.181 beneti ts end to strengthenine econolldo relations between the twc Parties, and to turtheri ng the interchbnge and use
01
scl&ntU'lc
and technical knowledge. particularly in the interecto or eoonol!lic development and or the improvecent ot star.derds
ot living within their respective territories, taking into account the speci1ic economic features and the programmes or economic development or each Party. AH'1'ICL.E VIII
Nothing in the present '. l'reaty shall affect the rights and obligations that either Party has or may have as a contracting party to t he General .Agreement on Tarirrs and Trade or the Articles of
~reement
ot the
International Monetary Fund or any mul tl.l&teral agreement amendatory or supplementary thereto, so long ea both Parties are contracting parties to t ha relevttnt agreet1ent or agreements. ARTICLE IX
The provisions or the
pre~ent
'.l'reaty shall not be
interpreted as preclud11.g each Party exeeutin~
measures reluting to:
tro~
aaopti ng or
(a)
the internel public security or nati cnal 1e1·ense or the maintenance or international peace and security;
(b)
fissionable materials or the materials from which they are derived;
(o)
traffic in arms, ammunition anrl implements of war and such traffic 1n other goods and materials as is carried on directly or indirectl7 tor the purpose of supplying a mill tery establishment';
(d)
the protection of public morals;
(e)
the protection of public health and the proteDtion ot animals and plants against diseases, harmtul
insects and parasites; (f)
trade in gold or silver;
(g)
the protection of national treasures or artistic, historic or archaeological value; and
(h)
the fulfillment of obligations under any multilateral commodity agreement. ARTICLE X
The Uovernmont of each Party shall accord sympathatic consideration to representatious made of
th~
or in
by
the Government
other Party in respect of any matter arising from c c ~nectlon
with t he i mplemontation of the present
Treaty and shall afl'(lrd tc t:ie Jovernment oJ the otLo:ir Party adequate opport uul t:; for coi.su.. tat i c.n. AHTI~l.E
l.
The present Treaty shall be ratU'ied, and the Instru-
ments of ratification shall be soon as 2.
XI
exohan~ed
at Djakarta as
pos~ible .
The present l'reaty shall enyer Into force one month
after the day of the exchange of ratification.
th~
instruments or
It shall remain In force tor three yeara
and shall continue In force ttereafter until terminated as provided fer Ir. paragraph ) of this Article. ).
Either Party may, by giving six months' written
notice to the other
Par~y,
termlnbte the present Treaty
at thA end of the initial three-year period or at any time theraatter.
A.HTICLE XII The present Treaty shall be tn the Japanese, Indonesian and English languages.
In case or any divergence
or
text shall prevail.
interpretation, the
IH
WIT~"ESS
En~lish
WHEREOF the respective Plenipotentiaries
have s11ned the present Treaty and have affixed thereunto t'!el r 1:1e1 l s.
OOllE in duplicate at Tokyo, this first day of July, one thousand nine hundred and sixty-one.
FOR JAPAKi
Zentaro Kosaka
FOR THE REPUBLIC OF INOONFSIA:
Soebandrio
..
PROTOCOL
At the time of signing the Treety of Amity end Co.li1I!leroe between Japan and .the Reputlic of Indonesia (hereinatt.er referred to as "the Treaty"). the undersigned Plenipotentiaries, duly authorized by their respective Governments, have further agreed on the following proviaions, which shall be ccnsidered
l~tegral
parts of the Treaty: l.
With reterence to Article I, it le understood that
neither Party ehall be entitled to claim the benefit ot those advantages relating to matters concerll.lng passports and visas which the other Party bas accorded or may hereafter accord to nationals ot any third country by virtue
ot 8pecial agreements on a basis of reciprocity. 2.
Nothing in Article I shall be construed 80 as to
entitle Japan to claim the benefit ot those advantages tracUtionally accorded by the Republic or Indonesia to the Citizens ot the State or Siugapore. ).
As
used in the Treaty, the term "companiee" mean8
corporations, partnerships, companies and other as9ooiations, engaging in commercial, industrial, financial and other buslnees activities tor gain.
4.
.iltl'". rut.,renee
t<'
!.rtlc1e II,
p::r1; ~· re;•t.
l, e:1lt.her
l'tsrty ma y reqUi re th11t the treatment wl th ras uect. to the
snjo)'lllent of rights
o~
l r.:11'.0'. able pnperty shall be dependent
ou reciprocity. 5.
Nothir.g in th" ·rreaty · shall btt co;.st.rued so as to
grant any
ri~t
or 11q,1..se any
obli~eticn
in respect ot
copyright :.snd industrial prope rty right. 6.
'i'hd provisions of Arti cle IV shall apply to th" pro-
perty taken in thB territory ot either Pe1rty in which nationals and companies of the other Pbrty have interests. 7.
'l'he prcvisi.;ns ot paragrar>h l of Article V are not
concerned with rules regarding currencies ue euob and
therefore do not precluje differential different currencies. rights ot nationals and
t~eatment
ot
l'hey are only concerned with the co~panies
under whatever foreign
exchange regulations may be in tore• and are only designed to preclude disorim.lnatlona against national• and oompanl•• on a natio1:.allty basis ln the application ot the foreign •xchunge regulations. S.
The provisions of the Treaty according treat.ment no
less
favoura~le
than that accorded to any third coUDtl'J
shall not upply to: (a)
advantages accorded by either Party to
adJ~cent
cow.trtes in order to faclll tate ! rontier traffic;
(b)
advantttges similar to t.!•tse referred to in paragraph (a)
acc ~rded
by the Republic of
Inaonesltt to the Federation of 1ialeya, the Republic 01 the
~hilippines
and the State of
Singapore; and (c)
advantages accorded by et ther .?arty by virtue of a customs union or free trade-area of which it IAllY become a member.
9.
Nothing in the Treaty shttll be cor.sirued so as to
entitle the Republic of Indonesi& to claim the benefit
.
of those righ Ls and privileges which are or may hereafter
be acccrded by Japan to:
(a) persons who orif;inated il1
the territories to which all right, title and claim were renounced by Japan in accordauce w1 th the pr<.,,vl slcns of Article 2 of the Treaty of »eace w1 th Japan si c;ned at the city of Sau Francisco on September
8, 1951, or (b) the
native inhabitants and vessels of., ttnd trade with, any area set forth in Art.icle 3 01 the said Treaty of P1:tuce,
sc> long as the situation set !'orth in the second senter.ce of the said Article oontl1.ues wttn res1-ect to the adJr..inistration, legislation and jurisdiction over such area. IN WI'rNESS WHEREOF the raspectl ve l'lenlpotentlaries have si~ned the pre~e11t rrc tocol en..i have:
unto their seals.
&l
fixed there-
IX>NE in duplicate, in the Japanese, Indonesian and
English languages, at Tokyo, this first day of July, one thousand nine hundred and sixty-one.
In case or any
divergence of interpretation, the English text shall prevail.
FOR JAPAN:
Zentaro Kosaka
FOR THE REPUBLIC OF IKIX>NE.5U.a
Soebandrio
8
"'
~
~
r
~
*
~·
.r~
1J' J1i
*m q)
fc
7
•:t
9
~
~
(IC
*
*1 Bil
~
0
fr. lb (IC
V;;
~
'(j
~
=f
PJ.
~
([)
iJi
fL
J:
*ti lj
f!J
m
*x vc .t
'° 0
AQ
vc
s
...t...
.t A b -t
* ~
-
lBi
~
""(
x..
vc
!I
'°
~
fj
L-
iff{
'
a:
""(
'
19&
lj
~
'
~
c
x..
FriJ
~
;Jtg
L,,
l:>
-!J~
~
"$L iJ;:
(b)
lk.
~
lij{ {±
u
~
~
ffi
& r!. lk. vc
~
""(
F3
'
...
i
~
c
Y.. ti
B
~
~
rb. vc L. Jfi
M
~
L,
-r
* 1§.
fJ:
m
1"
mE
-t
~
~
it
~
~ ~
0
l!
ti
M
..
~
B
c::.
~
f!J
(j
*
~
a
lk.
vc
0
(j
li=i1
~
:f& ti
vc
m ii
iffi
lfQ
tJi
' 1 .
~
;/
~
~
~· _;f,
it
'/
ti
7 slfQ
vc
...
&
...
~
•vc
'(j
~
ti k. fci ~ Ml ~ ~ #& ~
L.
ti
~
m
r~
-~-
~
vc
ti jg & ''f
vc
¢ ~
*ii
~
w
H". -f
~
~
f(
~
:a:
£
7.)~
• al L.
1t. 0
~
* -t
vc ~
• vc ~
L- 1"
~
g
"'
c;
-/)\
~
\/'I
-3- ·r ;{_ .l!E
~
-r
~
fl~
~
h -/J•
~
'
~
ti
'
*-
(a)
~
c
*fli 13 =f
~
\/'I
~
8
-/J\ §
c
Ii
a rn
+
"'(
flj
'
-It! r;;(
*
ll Sf
~
jt'.
m
.~
u: "1
~
~
.l&
*¥.I
ft,
i
~
m
J;.
\/\
--··
a-
..
~
g
~
vc trJ
~
vc x.. m J.,
-f
(jl(
;tL
(/_J
7
!rf
flj
-/).
-!
6
~
fij
1-
~
x.
"'(
~
(/.)
(rj:
f;'j
V\
t±
c
Ji1i ii§ ..Q
m
~
J:
**tkJ
tie
1-·
vc
<1)
~
;{-
l ft ~ j& K
;/
~
fPJ
~ kf;J
*1
~
~
l
!J
l
[]J
-/J.
~
"'(
Et..
~lj
IE
\/\ 0
t 1' :f!J
~
'(f
~
~
@I
·/
--r:
Ji fl
·/
-:5
c
;/
1
~
~
•
7
\/'I
i1
ti
"/
~
\/'I
7
~
"'(
~
;t:
r'
ff.
*1
~ ;{_
00 & lfi.1
Jt..-
*
'",/
~ (IL
1~ ii§
§
7
~ (IL
~
7
-::5
;/
liJ
I5{
0
'",/
(IL
~
A
~
flJ M·
ra
::1
L.
~
*'
-t ~
-!J• 1j ¥
if
-t
~
IE
(j
~
~
' *LliJ m --r: s
N..
l l
7
;/
JJu
;fl
~}
'
;/
il i' 13
"'(
tt
(IL
s
"'(
:J
'Jj
ff
•m
1.l )
flj
:{£
~ 1i'X
7
N."
v
1
-
f.•
8
l::."
~ ;bi
~
vc (::;)
r' z iE
'Jj
'
Ft A
(a )
J.,
V'.)
* tffi
(n)
( c)
--r:
c M @I
•tc £ -:5
< ~
~
zu
i""
1f
~
~
~
;{_
ff~
~ ljl
ft. VJ
~
~
~
·t
~ -/Ji
l!l
¥;
/,.)
~
L.
~
~
11.)
<:
.ltlJ
"'(
7
L~
m
>.....
:x.. ti ftj
(IL
7
6
7
m
*1*
}=flj
~ .Q
-/Ji
c.
fj
))-
-t
)@ 00 f1£ L.. -/)\ Sf:
..
~
~
ti
m
~
.Q
~
~
M r.t
0
/:;)
• -t
~
c a- < ...
j}j
~ ".?
.tL <::
rt
L..
m
~
.Q
Q
~
i
tc. ~ -/Ji ti i
K Ii
'-e • -e 7.>
-& ti
~ ".?
tc t
~
l
-r ii '
1
a-
IA
.
-/Ji $
.Q
li
...
1j.
--e
m
-e
1j"
IA
L..
~
~ Q
'
~
o
-t "Ji ti
~
'
K K ".? M IA L.. -r '
ti
~
•
~
f'Ji
~ )!
~
m {II& -r 0
.Q
4>
-{- laJ & ~
m
tc
'
•
c. *1
~
"
~
i ff
~
-r
*1
c
.Q
0
~
~
•. • '
*
-/)\
"'(
".?
•
-{-
~
4
5
,,
"Ji
~
•
Q
'(j
t;'
Ji
~
~
-r tt
-/Ji
m,, • m t.t m • • • •• •m -r m • • • tc -t -t ,. "' tc " ' Eii ""f ~ K
• •tc ~
j)...
...
'1t
~
WI
.Q
1J·
Eii
&
m »..
~
~
L..
"'(
Jtlj
.Q
~ Q
~
~
nu
K rJ. Ii ii -t ~ ~ t\ ~ z, 1j. i tc. *!
"
1i. "Ji
I
".?
& 1J..
~
"{r
iJi :fi"
r.J If ~ M ti: ~
II
-/JI 1:
Q
*1 ~ ~ m a- ~
i
DU L..
G')
<::
:fi" ti
f#
'
i
K '1
JH
i
c
...
~
t
:if'
c. ttJ
c m a- K
? 0
..,....
~
"J i' ~ B f-J tf.J
c
;!d:
liI
(/)
(/)
t;~
M c
vc
;....
$--
~
jj
(/)
~
~
;j~
\/'i
tt
6
-r
I
-..,
)~
•M *i'"... ~
~± L-
c
/.,)
•
tJ· J.> ~
13 J.>
ta m *J tM )E ~
~
~'
(/)
~ ti lj. rfj ... !JS -*.. ~ ill 6 vc -t
6
7 *: M
¥
i'"
IJJ K
-
~ ~
\/'i
m
.
El
*Lil
M L. !IL ~ I c -r M t! M ~ L .. A ' L ti:
l
'
~
• .. -r •• ~
II 15-
-
~
!'! l*-1
.(i
!IL t;• M m L Ji
• (re
".?
-c .t
\/'i
lj.
-c -*..
re
~
(1{
~
?
V)
m =m.
IE
0
~
.........
~
~
!IL
vc r
t
~
1 ;/
~
~
)E
tr -t ~
6
..,
L
7 jt
ft V1
!·~
...
~
ti 1lk ti ~ fj
~
ft
c
~
"?
re... -r...
rm
vc
~1
\/'i
?
00 & ff
~
6
(/)
"/;\
< L.. ~
~
~
(/)
• :r • * vc
.. grJ
\/'i
;f<
-t
1j.
.t 1i
6
~
~ \/'i
It 6
-r •
tr
Et..
t;\
~
u:
~
~·
<7)
'
~
-t
~
~
;.f,
~
~
~
"'(
-/
tt iE
#
c
_;f,
~
lj.
*•
w
-r
;/
E3
ti fff c 6 iJ· \/'i Ii
t-1 tt Ii
-t
L
~
~ ~
tf: f& V\ V\ 7
kf;J )
'
0
ft
(/)
'°J iBl
"1
tf.J 1
~ 1j.
ti
0
J.>
>i)
m f& - :Ji
~
~
IE
6
jt
\/'i
00
(/)
~J
~
~
-t ml ¥1
fJ.)
•
0
*1 Li
(/)
r
0:.
t-1
~
Jf
fJ.)
<7)
ii ill
*
1' ~ PT fit ~
~ ~
*=¥; ........
ti PJ, $
'
c
r
~
-..,
~
13
~
)"£
•
;(
8
~
A
r
~
*
f
7
')
~ fp
J{
*
-':/
+
~
*Bi ([)
•
'It
fr.
61)
rus
K
m ([)
'It 61)
~
21 '
¢
'f
.l}.J.
iL
J:
Ei
(/)
...L..
/'
-t
IE 16
c
~
t...
0
:;
vc
t.
vc c.
1}
(J)
x vc ct
.t
kf;;
--(-
i,;, ti
~1
-
(/)
·y
~
a:. i::J
_,
~
0
t
?
lj-
"'vc * m ~
m ti...
i!! ti• 8
+
0
J:
-r
!J
~
fl)
¥J T ti '
"}j
~
-
i
~
¥J
~J
~
-r
Fl
'
¢
mi
4}
a
~
'
~
¢
.i:
.6.
1
t.
~ }J
tc
t. lii tJ
•
*
/
0
(,
~
-e
*¥J
vc
~
ti '
r -*·
~
ti '
~
-/
i':
?
Mi 7 la &. a: :fl:.
r~
-r
...
•* ii ~
f'F
~
c. (J)
*
vc
(J)
* vc
11
.1: Ii .0
vc ~
t...
"m
0
i:I
*
kf;;
~
tr..
~
t...
-fc. 0
0
~
--· x. '-
r
c
• -r: rm '
ff- fl .l f& I(( L.
'Ji -t(J)
'\
~
Jri -tt M
k{;J
~
~
Q')
c. -
~
3
t...
(iC
/''
~
0
~· au -r:
~
~
tffJ Fl
(J)
0
(J)
c -t
0
~
..t
(J)
()
' -t
m
vc
c
~
¢
ie ti
vc
~
z.
....._
• au
~
vc
!J
:fl:.
...
~
0
c c.
-?
• • • • •+ •m • vc •+ 2
1
fl t. r, t. (/) i'" (')
¥1 '1 t.t '/J\ t.t
. * m:
..
~
tit
v
Xi
.,. Xi
•
jJ
(/.)
~
(/.)
8 (/)
•
(/.)
'1
.1j.. {>
•
fl£ x 1.i l¥J it
1j.
vt ti
t.t ~
;
~
~
I.A
Q 0
~
•t:t..
ES
~
ti
~
1ff "1 "C t.t tic ti ~ ..
fl i I.A JJ (/) 0 --e ~ tit ~ i'" Xi ~
~
L. 1ff
~
tJ
Q
~
~
Q
~ ~
~
it
.:{_
•
-t" tt. ¥1
A i'"
b
~
"1 tt. ~ t! c! ~ tt. ~
~
(/)
A-
-r
~
A (/.) i! Be
c! it
0
t!
""~ -r ..
-r
~
Q
1i
00
([)
•
•aa
~
•
nu
~
(/.)
B!
(/.)
ill
~
f(
a
l¥J
•.m L.
..
mi
• xt:t ~
x vc t.t a
~ ~
Mli i'"
ta
(/.)
J.,
B
t.
fi 1ff
~
?
•• • filli
(/)
(/)
~t
tr
t. 0
t)j
Ill b fi J., ail
H'
~
J.,
(/.)
~
i
{¥
(/)
ti
c
~
L.
vc
~
vc
(/)
~
~
~
i;\
•
~
-r
• -r •
0
Q
ff
L.
x
l¥J t.t
~
'It $ 16 A tt.
~
...
~
(
•• "" ,. • ~ ~
~
-::::>
t
-r
(/.)
~
"! ft L .. "C
(/)
*
0
(h) (g) (t)
vc '1 nu ES
11
.Q
-r
t.t vc
u
a
ti ti
(e) (d)
(o)
(b) ~
iU
t.
•x
(/)
(/)
(a)
~
iE fl
ti L, a t. :ft" li t'C (/) "'t L, DI '1i: If;) J.> < t. ti J.> <1) A 0 c M ti~ tJ• .@.
m • •• •• ... ,,* • •,., -r • m ••• * * ». • " • -r • • • * ., • •• • -r ». < < • m- •• m • • • -r • • m• a • -c m • " •• "• -e t.t aa * •• t.t • • " -c t.t ~
~
~
<1)
it Y.. II ti
~
!Jill
~
1111
~
<1)
ii tc ti fi r.J Y.. ~ ti ~ r.J b -t' tc ti tiJ <1) .Q (/) ~ Ii ~ .:t' )tit <1) 51 Jj ' flk ~ fl 1'f <1) r.J ~ !R K: ~ R. ~
'(j ~
~
<1)
~
<1)
~
ii
~
<1)
~
ti
~ .Q
'
Ill
~ ~
~
tJ~
lt1i 1S Y.. <1) t.t
"1
]f
ID
r.J
(/)
(f
f!
L, ~
1111
ti
<1)
'
0
~ ?
~
#J
/j
7,):
(/)
...
.. C:
tc
*1
~
~
]f
0
'1"
Ilk
~
(J
.Q
~r
'1"
*
0
~
Ji L, 3t . ,., SI ¥.1 :ft" -t' 7,)t -t ti A
•
m
...
~
7,)~
Q
(/)
~ ~
ti~
•
i
"'t i 0
{JI:
~
~
ii ti 1t tJ~
~
~
.0
(/)
fc.
~
]f
K:
•
Q
Bi
~
.Q
.Q
Q
~
... '1
ti
Ii
#J
if>
fJ
0
L,
ti
jr.
~ ~
~
». '(j
tit, lX K
-lt
~
~
'
e
tJ
$"
-t K vt & ~
M
?.>
u
L.
-t ff
*l
~
'
l]I
iJl U'l j'ilij ti c ' ~ w (~ 00 ~ ti ii 9£ if- k."1 ~ jf{ ~0 Hi i: ml ~ t- Sc: & 's fllJ kt-J ~
(j
0
&
t.f:.
(f
m
'11
~
~(
~
(•.'.)
f±
7)~
,f!J
~ ITiJ
~
-
:i>--
f/)
6
~
'
(/)
~
"C
t.
Q
~~ (]
fl~
*iW
~
'+ .I& l.f
(/)
~
~'J
ti :t
u
1lf Lfil
'
"'(
-r
V'C
(/)
f&
\()
6
~
~i
jj
~
(J)
Q if. 0 -/J \ 00
~
flf.
-r
luJ (j
6
~
l""
1" V'C It. 11 ,; -t: m) v:
li
•
.> ~·
x.
8k &
c
tr fr:. it
vJ
*I
fit ' x it fr '1 Y.. ti ~ rQ] ffi1 ti \() ~ ~ (J) ~ -f
§
m)
~
fl
~
(J)
l'f.J
c
' f5}
it
~
v
c
ti
~
~
~
1Jt
~
x.
(J)
L.
-t
~
~
a-
rm
-6
r1U !i;t -6
:';P;
L '
&
~
Bf HI mu
~
~
-lli]
'-
u
~.'p
(/)
~
w
V'.I 00
-r -r
u<J
(f)
~-)
('(
tr
~
a; 'fi
ftiJ v' :t 1.Jj ~ f ff (1( ·.Z: L. ~ ' t? :tl Li 1>- (0 ' (J) t.Y f:. tJ\ tt f& (0 Ul1 tE ~~ ~ ~ tc . ' ii!. m ~ ~ ~ ~ OU . .,. 11 K x !f.1 UtJ -t '}t; -t ' ti rm (fC ffi1 0 ' v) ){;t ,_ tJ• f~ :J.. di: WI ~fi ...... (rl ~( ? 1J l ~ '}t; li Q
V'C
~~ {.;
~
ft -t
fl, c .m m*
~
uu
l ~ -t *~
Q
~
c
jJ,j
c -r-
".:>
K
~
0
fli
* 1f
~
Err
-r
(J)
.It!!
~
it -/J\
<0
\0
fr. rJg '.&! 41) lN ftf:.
•
V'C ~ ljij fj~ ~ ....
K UI IJtI \() A L. -r ' tL 7t lt -/J• ~ x K jf ti fil ,) ~ A. L. '
u:
~
m
¥'1 vc
rt q~ry
vc
6
00 l
-t ~
'->
f<...
r;
.";
di)
I,,.
-t
l.lij
(/_)
<
~
~
"st rl 'C (/_) ~ (/) lk iA ..... A m '(j f- ti Ni ft J,llJ ill f~ ~ 'fl1 (/) vc rJ) ~ '& vc (j llz L~ l:lij I~ "? f· <7) ~ ~ & \/"\ M Ill ~ L, & -C K ~ fj -C '(j :x.. 00 <7) fj;. il!J! ~ Iii L. "Ji vc. ~ '
-C
•
l:.
tt
'
#i:
vc
"?
•
ti. ~
\/"\
'
-r:
I~
-C
:x..
l:lij
"it
L,
~
tl
~
~
'
~
ta A
vc
ill
L. K
•
•
fl A :li r.:1 A J.> OCI L N. ~ Ti < (J (j) L. ti
-r
~
~
-t
.)to
/l
6 P-1
6
ffil lli 00 ti lli
-t
fil
~
r/.)
c
-c iltd
m
c
-/)~
~t.'.
~
• vc < • vc • L.
Ji,
t. C0
~\· J
-·· * /'
SC-t
1
;;. "If
-C \/"\
rJ)
;n -
fj. \/"\ 0
Ct)
A
&.
(fC
J
~
I
nn
--c M
'(j
6' Llil It 0
~
iBl
2
JI;
6
~
(~
0
®
m
it <7) tJ: fliJ
N.
~
(j
""-
f(.
L.
• :x..
L. ti.I ' K
(rj:
'
~
j~
M
~
K
t.
~
L.
~
IE
-/)\
(!)
iR l
'
f&
~
1{X
iJ\ b
'™!>
3t:
(?
"'('
-r ' \,/\
~
•
i:1
IJCI
(/)
~
m
"Ji
if.)
Iv
<7)
~
• - •¥1 If',
[ii]
<7)
\/"\
iJi
<7)
ftl!J Hi
0
(flj
fFiJ
~
ii -t
-r
t¥
~
J.,
tt
K
(!)
fc.
<7)
m
x
(!)
it
tl t& ftJIJ lff ~ K n llll tl: f±
m
N)
~'
1i
7!
(!)
tr
IUJ
I!
0
it fQ
~
"1
kf;J
A Im ~ :J... L, .ft tl tl -r 6
m • ~
'
:;..
K
fl
(fil
'~
'
lli
"?
~
~
~
~
-t
1:1
llll
\,/\
'
-t· tL
G.'.)
-C
• -t J.>
..,.
v-J:
-t
II::
~
~
~
~
-C
c...>
..(
1 \;'\
-r
Jt 6
lttl
~
~~
rrn
l~
~
(i
'I' ~ '-
l~
v\
;h
(j
u
;re $• -f fli vJ Ji
.)
.,!,
/\..,
~
jj
~
t: .-
~ )/..
(/)
t:
~
tb. 1J
v..J
/•
.t
(l
t.l.J
~
;t
~
lH
t-J ffil t
I?
~
(!.)
ti IDE
}j
lk
1,-
¢
~
f&
1:!i 111 #
1i
J:
~
"')
•
'.)
vc
i
¥1
~
Ii
'
0
,)
(j
~
a
-c
'..J
N..
~
~-1
i'i
ft
t& ?
fi
(j
~
~
~
~
:rt
m
1'>
fl.:
'
Ji.
(I(
i&
*
1j.
x..
~
-c c
$•
-
1i
t
\.A
J.)
1J
(
fr_
-c
~
~
'
'
M
~
~
~
~ {&
3t;
m
(!.)
(!.)
• vc
f!
tL ¥1
~
j{;.]
1->
[E
'?
ffl L-
~·~ c
fft. ffiJ
~
C7_)
'/"\
'
(j
~
~
111 Ii .t ~ ti r.J: 9 ~ ' {f
-
'
C7_)
~
Lil & y._ fft.
-r
n
~
~
\.A
-t ? G ~ it ~ c. -r vc C7_)
0
(!.)
,.....
n:
-c y._ 1i
~
vc
\.A
(!.)
•
m kf;J
j'j
(!.)
It iii ~ & t fft. ~
(j.
[Q
ti '(j
~
$ ..
00
it
~
\()
1\'i
ti:
-c
(!.)
"J -c
a
.ti
I..,
"J-r
-r
(!.)
<> '
\()
\()
1i
~
re
-1;,
(!.)
1i
~
' Jij' ~ ii. .ffl ~
\.A
\.A
I..,
'
¥1
(;
'
'
f&
C7_)
0)
~
ti
;.)
[ii
!k
~
~
1$
..
liiJ
<
~
(!.)
~"1
it
ti i* 1i <%-
-1;~
(!.)
I..,
-c
-r
~
iE
(!.)
'
c
~
-t
1i
\()
V.)
(!.)
iilii
~
~
\.A
-c
"IJ• 1i
rm vc
~ fj
M
111 1i
{~
t
¢
C7_)
i! ¢
lj.
M li1 c. iE x ti
• •
$'
vc
*~ II
1i
~
M "1
i~
(/.)
c
~
I..,
x..
fit
co
-
x..
aa
1j.
~
Bi
~
-c
~
(!.)
tk.
'
~ 0
it co ~ tl9
'
-1111
•
re -c
».
If){
m k!-1 m L- ra M
0
~
~
~
m
~
Et! ft JI
(J)
J..
m
¥f
~
r~
!I
~
•
ttf ~ :r Ji ;(). fl:
~
~
(J)
~
(J)
\.
(J)
~ c;
$¥ ~
$¥ !(.
:r
°'w •
.(.. ~
m
v)
~
• w ff
f~
(J)
w
It
!(.
~
~
w.
1f
\.
fr
21' ~ Et! .(..
..~
~
te
f{..
(J)
~
w .:t--
~
\.
J.. <1
~
'1 ~ l!1 mJ fr m ~ 21' (J) *1 ;g
!f r~
~
(J)
ifl
~
m
fl8'
;().
(J)
~ ~
• ll m o
.(..
f{..
Ml~-(J)
m .. c;
~
~
-ii 'fl. ff
J.- ..
v)
~
T
ll
~fl!UWf.lo
m~ • 0
(J)
°'
~~
~
..
ll ~ ~ ~
m C1
m ff ;::'. ~ m "-
(J)
~ v)
v)J..;Q~
v)
~
-~~-.(..'1
J1'~
1i
ll ~
(J)1f
u -
~<1
c;
Gfll*~&*~J.. (J)
~
if
if:Ef:Aff ~ .. • 21' ;(). I} (J) =Ji fl. ~ f{.. ~
mm~m.l-
~
~
!:(.~~
mm
m
~
w 4l m ~ . )!JI °' <1 <) fl m i:
f).
fl. :N
(J)
~
~
• c; (J)
i§
m•
m•
~
~
(J)
(t)
z
Bil
~
(J)
~ ~
!t. J.. ~
~
-
v)
~
.(..
~
G
~
~
..
•
~
~
J..
•
v)
(J)
v)
..~
J..
(J)
J..
\.
~
~
~
v)
~
lllU 'fl.
~
Ha
J.- Et!
~
v)
J.. ~
~
~
~
~
mx n (3)
~
(j
it
..........
tt
l
~
fj
~
Ii: II
ti
# 00 !JO
$"
~
~
to·
'3-
-;-
V°'
~
.:t
¢
@I
t;.
r.t
m vc
vc
G ·t
~ (j
vc
0
V\
vc -r
tt m v -
-c '
~
"Jj
M tJ• tt & --c ti ~ L- ~ ?}
""'
•
-r
ii. t.t --c '
IY-J
~
-
~
ri
ffiJ
~
'1 tt
lj-
~
~
A. lil A
vc
~
'
~ ?
.?> OU [11]
-c
tL ~
~
J.:
:) ~ ~
\?
[!;
vc
• ¥-1
m
O')
-; It A ES
iA J.>
"j
• •
V\
vc
~
J
ttfi #1 ' ~ tt lE ff; Hi vc ' .0 ~ JIJ W:
J.: x lJ..
fl ti
~
(/)
• -n • -r
¥1 LlQ rf/J Iii
v' 'll vt -/;• JI! ¢ ~ flt
vc
£>
(j
~
(/)
...
?
m
~
'
f:t: .m It\ tJ JI li },J. 6
¢
l
2
-t
"""' -c 0
• .g;'i
vc
~
J.> & V'I t. i
vc c
'
i>' :t 1-t ~
f&
¢
~
1i
•
ii tt .ff ' ¥1 ' -/;' li1
"'
?
~
~
{t
Jj
~
tL .0
)1P.
f&
V\
f-i It\ 1* ?
• *
~
0:
El ti li.
~
~
-e
L.
1
h
ti
;/
~
~ ~
ti r ft ti p ~
'
}-
'
Ji
Jv
(j\
\('.
~
~
rJ)
*
~J
ft
rm
~
tc c
~
*
~
la
l'j'
~ ~
Li
~
tc
iBc 1ff :t
"
ff
rus
L.
~
.A
fr..
~
rJ)
"'
0
i' ~ ti tii
~
~
L. fr.. 0
~
a: ~
• *11
-r
'° L.
c
a
*
vc
Ha iBc
L.
* vc 1£
1ff 9..
'
I&: 1"
u
i- RI -/J•
~
¢
1
~
~
li.
;/
r
iff
~·
;r,
*
7
rJ)
,. vc rJ)
li. 1J CfiJ l:il
it& -it fl.i iEt ¢ ifi ~ fii ¥1 c: fi!
-/
7
jifij
rn rm
• *Fri
m~
fllH
~
f~
(:_
~
vc
r 51- m ti iifi ;f,
~ rJ)
m
~
r~
~
"kl)
*
-e Jf 1ii
~
rJ)
-?
~
J:
'
L.
vc
~
~
(r'~
iiTH
Iii 1i.
~
Oil
~
-r '
w
-/
B
* ~
c 1
;/
-/
iff 00 7
~
f.lij
fll lliJ
vc
mJ -lt
;/
1~
tl)
~·
,::, -!* &
~ ~
~
t1
L.
~
~
~'
L. ' -t-
~
c
lit lib i& lk t- fl 1J J{-f
*
c
-r
u
rm
vc
U:
iiD ~ ;.s ffl r«i L. It .l'.t .. ~ Lt
'
li.
u:
~
?-:
It
iJ'
II)
L.
'
~
~
~
~
~
0:
-tti
0
rJ)
-/;\
i,..
~
!J
c
~
vc vc vc '
t6b 1J
D..
(t-J
L.
~1-
iifi
"* ¥-1
ITfl ;fn
}l
--t-r
,
~
=- -1
~
1
)~
- --
~ .....l-
~
~ i~
s
~ ~
.,.
.._ .,.
~-
.._
L
~ t.
'
Mt~
~ ~
'
}L
F:J
El
0 ~ ~J
13
*
*00
1f.f
1¥-:
11~
ic l1•J
00
L
tt
0
Fm
:iffi
!:!'I!
~
=f
A
-li" ~
<7)
~
0
m
n
*!jl
..._...
~t
<7)
V7)
*-c
{it
~
l",_
#l L
Jj(
a-
Jl
ff
~ ~ ~
n
;f,
;6~
JI~
~
1
~
r:u
1\[
/
'
'\
kl
'
~· e. f}ij
~~
(.__
a
x
E:I
g
.,.
&p
iEt
1li
1£
'
i·
[rq
-b R
J:J;
"
/'\
*{({']
~}i
;y.(:
-1-
~
..._
a-
llt
L
F'
"'~ 111C•
lf~
t~
_:t,
fil L
-t ~
~
v:
'~~
Fl.
/J"
n
:,.,.
~t
~
t
*c
T :I±: ,, ...
:fn
0
1
mi:
l~I
/
<7)
r -*
~
#i
/.
~ ~
0
[ill
~
c L
"( '
:,.,.
:m
;fa
L
c c
ml
1b
<
-&: ,, ....
c
~t
0
PIAGAM
PENGESAHAN
~ukarno ~regibtn
l\tpublik Jnbontgia
Pengesahan Perdjandjian Hubungan Keramahan Dan Perniagaan Antara Republik Indonesia Dan Djepang
Menimbang, bahwa antara Republik Indonesia dan Djepang telah dibuat dan di tandatangani olt11h Wak11-Walr:11 Berlcuasa Penuh masing-mas1ng suatu Perdjandjian Hubungan Keramahan dan Perniagaan di Tokyo pada har1 pertama bulan Djul1 tahun seribu aembilan ratus enampuluh satu, jang kata demi kata berbunji sebaga1 berikut : PERDJANDJIAN HUBUNG.AN KERAMAHAN DAN PERNIAGAAN AN TARA REPUBLIK INDONESIA DAN DJEPANG Pemer1ntah Republik Indonesia dan Pemerintah Djepang, Mengingat hubungan keramahan aerta kerdjasana antara kedua negara,
Jang ada
Berkeinginan untulc memperkuat serta memperkembang uaahausaha selandjutnj a dalam menjelenggaralr:an hubungan keramahan Jang aeerat-eratnja antara kedua bangsa, dan Berkeinginan untulc mempermudah- sert a memperkemb angkan perdagangan dan perniagaan diantara kedua negara tereebut ataa dasar sa11ng menguntungkan, Telah memutuskan untulc mengadalr:an suatu Perdjandjian Hubungan Keramahan dan Perniagaan, dan untuk maksud 1 tu telah menundjuk sebagai Walr:11 Waldl Berkuasa Penuh mereka, Pemerintah Republik Indonesia. : Soebandrio, Menter1 Luar Negeri Pemerintah Djepang : Zentaro Kosaka, Menter! Luar Neger1
Jang, ••• •••••••
2
Jang, setelah saling memperlihatkan surat-surat lruasa mereka maaing-masing jang ternjata benar, telah menjetudjui Pasal-Paaal berikut
s PASAL
I
Warganegara-warganegara salah satu P1hak akan diizinkan memaauk1 wilajah Pihak Jang lainnja aesuai dengan ketentuanketentuan undang-undang dan peraturan-peraturan P1hak jang lainnja i tu, dan akan diberikan perlakuan jang tidak kurang daripada jang d1berikan kepada warganegara-warganegara negara ket1ga manapun djuga, mengenai aegala soal tentang masuk ke, bertempat tinggal di, bepergian dan berkediaman di, dan mengenai keberanglcatan mereka dari wilajah Pihak jang lainnja 1tu.
PASAL II 1. Warganegara-warganegara dan perusahaan-perusahaan salab satu Pihak jang berada diwilajah Pihak Jang lainnja, akan diberikan perlakuan Jang tidalt lrurang daripada jang diber1kan kepada warganegara-warganegara dan perusahaan-peruaahaan negara ketiga manapun djuga, mengenai segala soal berhubungan dengan pembebanan padjalc, hale untuk mengadjukan persoalan kemuka pengadilan, hak-hak ates milik, 1lrut-sertanja didalam bad.anbadan hulcum, dan umumnja penjelenggaraan aegala djenis kegiatan perusahaan aerta usaba peraeorangan.
2. Ketentuan-ketentuan ajat l dari Peal ini tidak menaurang1 hak muing-maaing Pihak untulc memberikan keringanankeringanan pad.Jak jang chusus atas daaar timbal-balik atau menurut persetudjuan-persetudjuan untuk menghindarlcan padjak berganda atau untu.k saling melindungi pendapatan negara.
PASAL
III
l. Warganegara-warganegara ealah satu Pihalc diwilajah Pihak jang lainnja, akan diberikan perlalman Jang tidak J.rurang dar1pada Jang diberilca.'l kepada warganegara-warganegara Pihak jang lainnja 1 tu dan negara lcetiga manapun djuga mengenai perlin-
dungan dan
........
3
dungan dan keamanan pribadi mereka•
•
2.
(1)
Warganegara-warganegera salah satu Pihak diwilajah
Pihak ja.ng lainnja akan d1bebaakan dar1 tugas wadjib mili ter dan dar1 pembajaran apapun djuga jang dikenakan sebagai ganti
tugas tersebut. (2)
Warganegara-warganegara dan perusahaa."l-perueehaan
salah satu Pihak diwilajah Pihak
Jang
lainnja akan d1ber1kan
perlakuan ja.ng tidak kurang dar1pada jang diberilcsn kepada warganegara-warganegara dan perusahaan-perusahaan Pihak ja.ng lainnja itu dan kepa.da negara ketiga rnanapun djuga, mengenai segal.a pindjaman-pindjaman wadjib, pembebanan•pembebanan, penjitaan-penjitaan a.tau pengasramaan wad.jib militer.
PASAL IV Barang milik warganegera-warganegara den perusahaa.'11• perusehaan sal.ah satu Pihak diwilajah Pihak jang lairmja ti•
dak akan diambil, terketjuali untulc suatu kepentingan umum, demikian djuga milik 1 tu tidalc akan diamb11 tanpa penggantian kerugian jang adil sesuai dengan undang-undang serta peraturanperaturan Pihak jang lainnja 1tu. Dalam segala hal jang diatur didalam Pasal ini, warganegara-warganegara dan perusahaan-perusehaan salah satu Pihak diwilajah Pihak jang lainnja akan men.. dapat perlakuan jang tidak kurang daripada
Jang
diberikan ke-
pada warganegara-warganegara dan perusahaan-perusahaan negara ketiga manapun djuga.
PASAL V 1.
Warganegara-warga.negara dan perusahaan-perusahaan salah
satu . Pihak al.can diberilcan perlalruan jang tidak kurang daripada jang diberikan kepada warganegara-warganegara dan perusahaanperusahaan negara ketiga manapun djuga, mengenei pembaj aran, pengiriman uang dan transfer dana-dana ateu surat-surat berharga, baik antara wilajeh lcedua belab Pihak maupun antara wilajah Pihak
Jang
lainnja dan negara. lcet1ga ma.napun djuga.
2. Ma.sing-•••••••••
4
2.
Masing-masing Pihak tidalc akan mengadalcan pembatasan-
pembatasan atau larangan-larangan terhadap pemasukan sesuatu basil Pihalc jang lainnJa atau terhadap pengeluaran sesuatu hasil kewilaJah Pihalc Jang lainnja, terket Juali dJika pernasukan dari atau pengeluaran basil Jang sama lcesegala negara ketiga dikenakan pembatasan atau larangan serupa.
3.
Ketentuan- ketentuan dalam aJat l dan 2 dari Pasa1 ini tidak mengurangi halt masing-masing Pihak untult mengambil t1n-
dakan-t1ndalcan Jang perlu guna mendJaga kedudukan keuangan luar negari serta neratJa pembajarannja.
PASAL
VI
Mengenai bea dan tjukai serta beban- beban dJenis apapun djuga Jang dikenakan terhadap atau Jang berhubungan dengan pemasukan atau pengel uaran barang- barang, atau Jang dibebankan atas transfer 1nternas1onal untuk impor atau ekspor, dan mengena1 tJara pemungutan bea-bea dan beban-beban tersabut, dan mengenai aturan- aturan dan tata- t jara- tata-t Jara Jang berhubungan dengan pemasukan aerta pengeluaran barang- barang, dan mengenai pembeba."lan padJalc-padJalt dalam negeri atas barangbarang jsng diekspor, dan mengenai segala padJak- padJalc dalam neger1 atau segala dJenis beban-beban dalam neger1 lainnJa Jang dikenakan terhadap atau Jang berhubungan dengan barangbarang Jang diimpor dan .mengenai segala undang-undang, peraturan- peraturan dan sjarat-sjarat Jang mengenai pendJualan dalam neger1, penawaran pendJualan, pembelian, distribusi atau pemakaian barang- barang 1mpor, maka setiap keringanan, keuntungan, hak iatimewa atau kekebalan Jang telah atau mungkin d1ber1kan lcemudian oleh salah satu Pihak terhadap setiap ha• sil Jang berasal dari atau dildrim kenegara ketiga manapun dJuga, harus diberikan dengan segera dan tanpa bersjarat ke• pada hasil Jang sama Jang beraaal dari atau dikirim kewilajah Pihalc Jang lainnja 1 tu.
PASAL
VII
Kedua Pihak menjanggup1 untuk bekerdja ssma dengan maksud memperluas perdagangan Jang menguntungkan kedua belah Pihalc
serta .. .. .... . .
5
serta memperkuat hubungan ekonomi antara kedua belah Pihalc, den untulc memadjukan pertulcaran serta penggunaan pengetahuan ilmi jah dan teknik, terutana demi kepent1ngan pembangunan ekonomi serte. perbailcan taraf' hidup diwilajah masing-masing, dengan memperhatikan tjiri-tjiri ohas serta program pembangunan ekonom.1 mas1ng-mas1ng.
PASAL VIII Ketentuan-ketentuan Perdjandjian ini tidalc alcan mempengaruhi halc-hek dan kewadjiban-kewadjiban Jang teleh ada pada atau mungkin alcan diperoleh sal.ah satu Pihak sebegai anggauta General Agreement on Tariffe and Trade, atau pasal-pasal Agreement of the International Monetary Fund, atau suatu pereetudjuan mu1 tilateral jang mengandung perobahan atau tambahan, aelama kedua belah Pihak maeih tetap anggauta persetudjuan atau persetudjuan-persetudjuan jang bersanglrutan.
PASAL IX Ketentuan-ketentuan Perdjandjian ini tidak de.pat diartikan sebaga1 penghal.ang bagi masing-masing Pihalc mengambil atau melalcsanakan tindalcan-tindakan berkenaan dengan : a.
keamanan u.nru.m dalem negeri atau pertahanan nasional at au pemeliharaan perdamai an dan ke ams.nan internasional J
b.
bahan•behan inti atau bahan-bahan b'aku untulc membuatnjaJ
o.
perdagangan serta penganglrutan sendjata, amunisi serta alat-alat perang, dan perdagangan serta pengangkutan barang-barang serta bahan-behan lainnja jang dilalrukan sedemikian rupa sehingga setjara langsung atau tidalc langsung dapat dipergunakan untulc memperlengkapi suatu bangunan mili ter;
d.
perlindungan kesusilaan u.mumJ
e.
per11ndungan kesehatan umum dan perlindungan chewan serta tumbuh-tumbuhan ternadap penjakit-penjalcit, serangga-serangga jang merusalc dan benalu-benal.uJ
£. perdagangan •••••
6 -
f.
perdagangan emas dan per ale;
g.
perlindungan barang-barang pusaka nasional jang bernilai kesenian, sedjarah atau 11111.l pengetahuan purbalcala; dan
h.
dipenuhinja kewe.djiban-kewadjiban jang diletakkan oleh sesuatu persetudjuan multilateral mengenai bahan-bahan.
PASAL X Pemerintah masing-masing Pihak altan mempertimbangkan baik-balli hal-hal Jang dikemukalcan oleh Pemerintah Pihak Jang lainnja mengenai setiap hal Jang timbul dari atau Jang bersanglcut-paut dengan pelalcsanaan Perdjandjian ini dan akan memberikan kesempatan jang tJukup kepada Pemerintah Pihak Jang lainnja untuk menge.dakan perembukan.
PASAL XI 1. Perdjandjian 1n1 akan disahkan, dan piagam pengesahannJa . akan ditukarkan selekas munglcin di Djakarta. Perdjandjian ini alcan mulai berlaku satu bulan sesudah hari pertukaran piagam-piagam pengesahannja. Perdjandjian 2.
1n1 akan berlalcu untuk t!ga tahun dan alcan tetap berlalcu setelahnja hingga d!batalkan menurut ketentuan jang tertera dalam ajat 3 dar! Pasal ini.
J.
Salah satu Pihalc dapat membatalkan PerdjandJian ini pada aohir masa tiga tahun semula atau setiap walctu sesudahnja, dengan memberitahukan setjare. tertulis enam bulan sebelumnje. kepada Pihak jang lainnja. PASAL
XII
Perdjandjian ini dibuat dala.m bahasa•bahasa Indonesia, Djepang dan Inggris. Bila terdapat perbedaan taf'siran, maka naskah bahasa Inggris-lah Jang menentukan. Untuk menguatlcannja, Walcil Walcil Berkuasa Penuh
Jang
bersangkutan telah menandatangani Perdjandj1an 1n1 dan telah membubuhlcan meterai•meterai mer-eka padanja.
Dibuat ••••••
1
Dibuat dalam rangkap dua, di Tokyo, pada tanggal satu bu1an Dju11 tahun seribu semb1lan ratus enam puluh satu.
UNTUK RBPUBLIK INDONESIA:
ttd.
Soebandrio
UNTUK DJEPA.NG:
ttd.
Zentaro Koselca
Dan menimbang, bahwa Perdjandjian itu telah disetudjui dengan Undang-Undang pada tanggal 12 Oktober 1962, Maka, oleh karena 1 tu, Kami, Sukarno, Presiden Republ1k Indonesia berhubung dengan persetudjuan jang telah diberikan dengan Undang-Undang 1 tu, bersama in1 mengesahkan dan menguatkan Perdjandjian tersebut serta tiap pasal den ketentuan-ketentuannja. Sebaga1 bukt1, maka piagam ini telah Kami tandatangan1 dan dibubuh1 dengan meterai. Kami. Dibuat di kota Djakarta Raya pada hari bulan
~,
?~
-h - ~
tahun seribu sembilan ratua enam puluh
tahun kedelapanbelas Kemerdekaan Republik Indonesia.
7 Presiden
Republik Indonesia
Signed
~uharno
tlrt!)ibtnt of tbt l\rpublic of 3Jnbontt)ia Ratification of the Treaty of Amity and Commerce .Between The Republic of Indonesia And Japan
Whereas a Treaty of Amity and Commerce between the Republic of Indonesia and Japan was concluded and signed by their respective Plenipotentiaries at Tokyo on the first day of July, one thousand nine hundred and sixty one, which Treaty is word for word as follows : TREATY OF AMITY AND
COMMERCE
BETWEEN THE
REPUBLIC OF INDONESIA AND JAPAN
The Government of the Republic of Indonesia and the Government of Japan, Mindful of the existing amicable relationship and cooperation between both countries, Desirous of consolidating and developing further co-· operative efforts to establish the closest amity between both nations, and Desirous of facilitating and developing trade and commerce between the two countries on a mutually advantageous basis,
Have resolved to conclude a Treaty of Amity and Commerce and for that purpose have appointed as their Plenipotentiaries, The Government of the Republic of Indonesia: Dr. Suband.I'io, Minister for Foreign. Affairs The Government of Japan: Mr. Zentaro Kosaka, Minister for Foreign Affairs Who, having communicated to each other theii- full
powers found to be in due form, have agraed upon the following Articles:
ARTICLE •••••••
2
-
ARTICLE
I
Nationals of either Party shall be permitted to enter the territory of the other Party in accordance with the provisions or the laws and regulations of such other Party and shall be accorded treatment no less .favourable than that acoorded to nationals of any third country with respect to all matters relating to their entry into, their sojourn, travel and residence within, and their departure from, the territory of such other Party.
ARTICLE
II
l. Nationals and companies or either Party shall be accorded, within the territory of the other Party, treatment no less .favourable than that accorded to nationals and companies of 8I'I!J third country with respect to all matters pertaining to the levying of taxes, access to the courts, rights to property, participation in juridical entities, and generally the conduct o:f all kinds of business and pro.fessional aotivi ties.
2. Notwithstanding the provisions of paragraph l of this Article, each Party reserves the right to accord special tax advantages on a basis of reciprocity or by virtue of agreements for the avoidance of double taxation or the mutual protection of revenue.
ARTICLE
III
l. Nationals or either Pat"ty, within the territory of the other Party, shall be accorded treatment no less favourable than that accorded to nationals of such other Party and of any third country with respect to the protection and security for their persons. (l) Nationals o.f either Party, within the territory ot the other Party, shall be exempt .from any compulsory military service and .from any disbursement imposed in place of such service.
2.
Nationals and companies of either Pfll'ty shall be accorded, within the territory of the other Party, treatment (2)
no less •••••• .
3
no less favourable than that accorded to nationals and companies of suoh other Party and of any third country with respect to all compulsory loans, military exactions, requisitions or compulsory billeting.
ARTICLE
IV
Property of nationals and companies of either Party shall not be talcen w1 thin the terr! tory of the other Party except for a public purpose, nor shall it be taken without just compensation in accordance with the laws and regula• tions of such other Party. In all the matters de alt with in this Article, nationals and companies of either Party shall receive, within the territory of the other Party, treatment no less favourable than that accorded to nationals and companies of any third oountry.
ARTICLE V l. Nationals and companies of either Party shall be accorded treatment no less favourable than that accorded to national.a and companies of any third country with respect to payments, rem! ttances and trans:t'ers of fU.nds or financial instruments between the territories of the two Parties as well as between the territories of the other Party and of a.rry third country. 2. Neither Party shall impose restrictions or prohibitions on the importation of a:ny product ot the other Party, or on the exportation of any product to the territory of the other Party, unless the importation of the like product of, or the exportation of the like product to, all third countries is similarly restricted or prohibited.
3. Notwithstanding the provisions of paragraphs l and 2 ot this Article, either Party may take such measures as are necessary to safeguard its external financial position and balance of payments.
ARTICLE •••••••••
4 ARTICLE
VI
With respect to customs duties and charges of any lcind imposed on or in connection with importation or exportation or imposed on the international transfer of payments for imports or exports, and with respect to the method of levying such duties and charges, and with respect to the rules and formalities in connection with importation and exportation, and with respect to the application of internal taxes to exported goods, and with respect to all internal taxes or other internal charges of any kind imposed on or in connection with imported goods, and with respect to all laws, regulations and requirements affecting internal salP., offering for sale, purcha.s e, distribution or use of imported goods, any advantage, favour, privilege or immunity which has been or may hereafter be granted by either Party to any product originating in or destined for an~ third country shall be accorded immediately and unconditionally to the like product originating in or destined for the territory of the other Party. ARTICLE
VII
The two Parties undertake to co-operate with a view to expanding trade for mutual benefits and to strengthening economic relations between the two Parties, and to furthering the interchange and use of scientific and technical knowledge, particularly in the interests of economic development and of the improvement of stendards of living within their respectiv~ territories, taking into account the specific economic features and the programmes of economic development of each Party. ARTICL'I!:
VIII
Nothing in the present Tre~ty shall affect the rights a."ld obligations that either Party has or may have as a contracting party to the General Agreement on Tariffs and Trade or the Articles of Agreement of the International Monetary Fund or any multilateral agreement amendatory or supplementary thereto, so long as both Parties are oontraot1ng parties to the relevant agreement or agreements. ARTICLE
IX
The provisions of the present Treaty shall not be interpreted as precluding ~ach Party from adopting or executing measures relating to :
(a)
the •••••••••
5 (a)
the internal public security or national defense or the maintenance of international pe aoe and security J
(b)
Fissionable materials or the materials from which they are derived;
(c)
traffic in arms, ammunition and implements of war and such traffic in other goods and materials as is cal'ried on directly or indirectly for the purpose of supplying a military establishmentJ
(d)
the protection of public morals;
(e)
the protection of public health and the protection of animals and plants against diseases, harmf'ul insects and paras! tesJ
(f)
trade in gold or silver;
(g)
the protection of national treasures of artistic, historic o:t' 8.?'ohaoologioal val.ue J and
(h)
the fulfillment of obligations under any multilateral commodity agreement.
ARTICLE X The Government of each Party shall accord sympathetic consideration to representations made by the Government of the other Party in respect of eny matter arising from or in connection with the implementation of the present Treaty and shall afford to the Government of the other Party adequate opportunity for consul ta ti on.
ARTICLE XI l. The present Treaty shall be ratified, and the instruments of ratification shall be exchanged at Djakarta as soon as possible. 2. The present Treaty shall enter into force one month after the day of the exchange of the instruments of ratification. It shall remain in force for three years and shall continue in force thereafter until terminated as provided for in paragraph 3 of this Article.
3.
Either ••••••
6
3.
Either Party may, by giving six months' written notice to the other Party, terminate the present Treaty at the end of the initial three-year period or at any time thereafter.
ARTICLE
XII
The present Treaty shall be in thl') Indonesian, Japanese and English languages. In case of any divergence of int~r pretation, the English text shall prevail.
IN WITNESS WHEREOF
the respective Plenipotentiaries have signed the present Treaty and have affixed thereunto their seals. in duplicate at Tokyo, this first day of July, one thousand nine hundJ>ed and sixty-one. DOWi.!
FOR THR RBPUBLIC OF INDONl'.lSIA:
ad.
Soeba.11drio
FOR JAPAN: sd.
Zentaro Kosaka
And whereas said Treaty was approved by Law on 12 October 1962; Now, therefore, I, Sultarno, President of the Republic of Indonesia in pursuance of the said approval by law do here by ratify and confirm the same and "very article and clause there of. In witness whereof I have hereunto set my hand and caused my seal to be affixed.
Done in ••••••••
7
Done in the City ot Djakarta, thie
f /r,{
_,_; .
day of 7~~~ one thousand nine hundred sixty ~ the eighteenth year ot the Independence of the Republic of Indonesia.
7
President of the Republic of Indonesia
...)
Signed
PROTOCOL OF THE EXCHANGE OF INSTRUMR!'lTS OF RATIFICATION OF THE TW!:ATY OF AMITY AND
COW.~RCE
BF.TWEEN Th"B RE-
PUBLIC OF INDONESIA AND JA?A.N
PROTOCOL OF TilE li!XCHAN'GE OF PJSTRUMP.NTS OF RATIFICATION
CF THE TREATY OF AMITY AND C0n1'8RCB BSTl\i<.:EN THE R~PUBLIC
OF nIDONESIA A.'MD JAPAN
The undersigned, Dr Subandr1o, Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and .lJ:r> Ilirco Furuuchi, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Japan, being duly authorized by their respective Governments, have met at the Dope.rtment of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, for the purpose of exchanging the instruments cf ratification by their respective Governments of the Treaty of Amity and Commerce between the Republic of Indonesia and Japan, signed at Tokyo on July 1, 1961. The respective instruments of
ratiflcatio~
of the Treaty
aforesaid having been examined and found to be in due form, the exchange thereof took place this IN WITNESS
\~IER~OF,
they have
d~y.
sign~d
the present Protocol.
Done in duplicate a.t Dj 9.kerti:J. on this of
~eb~et.a..J?d
day
in the year one thousand nine hundred and
sixty three.
For the Government of the Republic of L~don~sia:
Signed
For the Government of Japan:
Signed