5. 5.1
HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Kondisi Lingkungan Kawasan Dadap-Kamal Muara, pemanfaatan dan ketergantungan daerah perikanan dari TPI Dadap dan TPI Kamal Muara
5.1.1 Kondisi lingkungan kawasan Dadap-Kamal Muara Bertambah buruknya kualitas perairan di sekitar kawasan pantai DadapKamal Muara menyebabkan aktivitas perikanan berada dalam kondisi yang kurang baik jika dilihat dari rantai sanitasi dan higienis lingkungan dalam kaitannya dengan proses produksi hasil perikanan.
Beberapa aspek yang
dipengaruhi adalah sumberdaya ikan, habitat atau ekosistem dimana sumberdaya ikan tersebut hidup, proses tataproduksi hasil perikanan, serta proses penanganan dan pengolahannya. Perairan yang tercemar akan mengakibatkan semakin tidak sesuainya kondisi lingkungan tersebut dengan makhluk hidup yang biasanya tinggal di sana. Pencemaran yang melampaui batas akan menyebabkan terganggunya pematangan telur dan larva ikan; pertumbuhan larva yang tidak normal, serta mempengaruhi proses perkembangbiakan generasi makhluk tersebut selanjutnya. Lingkungan yang buruk ini juga akan mencegah mendekatnya induk untuk melakukan pemijahan. Ekosistem perairan yang tercemar akan mengganggu kesehatan makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Makhluk hidup yang dapat bergerak bebas seperti ikan akan segera mencari perairan yang lebih baik dan subur, sementara yang tidak dapat bergerak akan mencoba beradaptasi dengan lingkungannya yang secara nyata sudah tercemar tersebut. Kerang hijau yang banyak dibudidayakan di kawasan pantai Dadap-Kamal Muara adalah sejenis makhluk hidup yang mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan perairan tercemar. Menurut Setyobudiandi (2004), kandungan Pb yang tinggi di perairan Teluk Jakarta tidak mengganggu proses metabolisme kerang hijau, meskipun kadar Pb yang tinggi pada daging kerang hijau ini (mencapai 0,9 ppm) sudah jauh di atas
ambang batas aman yang ditetapkan oleh FAO sebesar 0,05 ppm sehingga tidak dianjurkan untuk dikonsumsi. Menjauhnya sumberdaya ikan dari perairan di sekitar pantai Dadap-Kamal Muara mengharuskan nelayan tradisional untuk mencari ikan lebih jauh ke tengah ke perairan sekitar Kepulauan Seribu. Sebagaimana juga yang dirasakan oleh nelayan yang tinggal di Kepulauan Seribu, mencari ikan dari hari ke hari semakin sulit didapat. Nelayan sudah cukup mengetahui juga mengapa beberapa jenis ikan banyak yang menghilang dari perairan mereka, namun upaya untuk ikut berusaha memperbaiki kualitas lingkungan masih belum maksimal dilakukan. Tekanan hidup yang berat telah menyebabkan upaya pelestarian ekosistem perairan bukan merupakan prioritas utama para nelayan. Aktivitas perikanan yang dilakukan di sekitar TPI Dadap dan TPI Kamal Muara sedikit banyak berhubungan dengan kondisi perairan yang tercemar tersebut. Untuk aktivitas pencucian perahu, alat tangkap, tempat pelelangan, dan alat bantu lainnya selalu berkaitan dengan penggunaan air, baik air laut maupun air sungai. Kontaminasi dari media air ini akhirnya akan sampai juga pada ikan dan akhirnya ke konsumen. Sebagaimana diidentifikasi oleh Suryaningrum (2003, lihat Bab 4), peningkatan pencemaran perairan pantai Dadap juga disebabkan oleh kandungan B3 dalam tanah urukan. Hal ini menunjukkan bahwa untuk proses pengurukan suatu perairan, belum dilakukan seleksi yang cermat terhadap material urukan tersebut berkaitan dengan kelestarian lingkungan. Dilihat dari aspek oseanografi (khususnya pasang surut), keberadaan TPI Dadap dan Kamal Muara tidaklah dalam kondisi yang membahayakan. Hal ini dilihat dari tidak terjadinya abrasi di wilayah pantai disekitarnya, tetapi malah sedimentasi yang terus menerus dan memerlukan penanganan yang rutin agar alur lalu lintas kapal ikan tetap terbuka dari dan ke pelabuhan. Sebagaimana telah disampaikan dalam Bab 4, proses gerakan massa air suatu perairan sangat dipengaruhi oleh keadaan geografis dari wilayah
169
perairannya. Dengan memperhatikan keadaan geografis kawasan Muara Dadap, kita dapat menduga bahwa pola arus di perairan ini sangat dipengaruhi oleh pasang surut. Pola pasut di perairan ini ditentukan oleh pola pasut dari perairan yang lebih besar yaitu Laut Jawa. Pasut dari Laut Jawa itu sendiri pun bukan disebabkan oleh gaya pembangkit pasang astronomis (bulan dan matahari) melainkan oleh rambatan pasut dari Lautan Pasifik yang memasuki Laut Jawa melalui Laut Cina Selatan dan Selat Makasar (Pariwono 1985). Pergerakan massa air secara mendatar (arus) di suatu perairan terbentuk karena beberapa faktor, seperti oleh seretan angin, pasang surut, dan perbedaan densitas air laut. Di wilayah perairan Banten, termasuk juga Teluk Dadap dan Kamal Muara, arus laut utamanya terjadi karena pengaruh angin Muson dan pasang surut. Mengingat wilayah utara Banten berada dalam sumbu utama angin Muson, arus musim yang terbentuk mengalir kearah timur selama periode musim Barat (Desember-Februari).
Sebaliknya, dalam periode musim Timur (Juni-
Agustus) arus musim mengalir secara dominan ke arah barat. Kecepatan arus Musim berkisar antara 20 sampai 40 cm/detik (PKSPL IPB 2004). Pasang surut yang terjadi ini berasal dari Samudera Hindia yang merambat masuk melalui perairan Selat Sunda. Sehingga secara umum arus yang ditimbulkan oleh pasang surut diperkirakan bergerak ke arah utara dalam kondisi pasang, dan sebaliknya kearah selatan dalam kondisi surut.
Pengaruh kedalaman perairan lokal dan
morfologi pantai dapat memodifikasi arus tersebut. Dengan asumsi bahwa kondisi pasut di Muara Dadap dan Kamal Muara mirip dengan kondisi pasut di Tanjung Priok, maka perubahan yang terjadi di Tanjung Priok akan dialami pula oleh daerah Muara Dadap. Hasil pengukuran menunjukan bahwa kisaran pasut di Tanjung Priok adalah sekitar 1,0 m pada waktu pasang purnama, dan sekitar 0,3 m pada waktu pasang perbani. Pasang purnama adalah pasang tertinggi (dan surut terandah) yang dialami oleh suatu perairan, terjadi pada bulan purnama atau bulan mati. Kebalikan pasang purnama adalah pasang perbani, dimana kisaran pasutnya paling rendah, yang terjadi pada waktu bulan sabit (perempat pertama dan perempat ke tiga). Pada kondisi pasang purnama dan pasang perbani pada saat matahari berada dibelahan bumi utara
170
(bulan Juni), dan dibelahan bumi selatan (bulan Desember). Membandingkan kedua pasut pada kedua bulan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kisaran pasut terbesar di Tanjung Priok terjadi pada saat kedudukan matahari berada dibelahan bumi selatan, yaitu antara bulan Oktober hingga Februari. Keadaan ini baik berlaku pada waktu pasang purnama maupun ketika pasang perbani. Pengaruh utama yang ditimbulkannya pada kecepatan arus di Perairan Teluk Jakarta. Arus pasut di perairan ini akan relatif lebih deras ketika matahari berada pada belahan bumi selatan dibanding ketika berada dibelahan bumi utara. Proses reklamasi yang dilakukan di Pantai Dadap dan akan dilakukan juga di pesisir Jakarta Utara dipastikan akan menimbulkan beberapa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, sebagaimana direncanakan oleh para pengembang dan juga pemerintah, untuk Pemda Tangerang dan masyarakat Dadap antara lain: (1)
Pembangunan fasilitas umum, seperti prasarana dan sarana transportasi dan komunikasi;
(2)
Penciptaan kegiatan ekonomi dan lapangan kerja;
(3)
Pendapatan pemerintah Untuk Pemkot dan masyarakat Jakarta Utara dampak positif dari kegiatan
reklamasi yang akan dilakukan adalah: (1)
pembangunan kegiatan industri;
(2)
fasilitas kegiatan pariwisata;
(3)
perkantoran
(4)
pusat bisnis;
(5)
sarana transportasi; dan
(6)
perumahan penduduk untuk 750. 000 – 1,9 juta jiwa. Dalam setiap kegiatan pembangunan, para perencana hampir selalu lebih
menonjolkan berbagai target positif yang akan dapat dicapai dibandingkan dengan kemungkinan terjadinya dampak negatif. Meskipun dampak positif yang akan dicapai tersebut ternyata tidak atau hanya sedikit dinikmati oleh masyarakat di sekitar proyek tersebut. Hal ini masuk akal karena tanpa dampak positif, mustahil suatu program pembangunan dapat dibiayai. Hanya saja, cukup banyak program pembangunan yang sekarang dilakukan lebih mengarah pada keuntungan ekonomi semata, artinya dampak positif hanya bagi segelintir orang dan untuk jangka
171
pendek, tanpa memperhitungkan dampak negatif yang akan datang dalam jangka panjang. Reklamasi Pantai Dadap sudah menunjukkan beberapa dampak negatifnya sebelum dampak positifnya diperoleh. Sebagaimana dapat diikuti dari berbagai media massa (lihat Bab 4), dampak negatif yang sudah dirasakan penduduk sekitar lokasi reklamasi adalah: (1)
terjadinya pendangkalan saluran Kali Perancis sehingga mengganggu lalulintas perahu nelayan;
(2)
kematian beberapa ekosistem mangrove
(3)
peningkatan kontaminasi logam berat di perairan
(4)
kerusakan prasarana transportasi selama proses pengurukan berlangsung (kerusakan jalan karena kendaraan-kendaraan berat. Dampak positif memang sudah diperoleh Pemda dari retribusi pengurukan
yang sudah dilakukan, meskipun tidak sebanding jika dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkannya. Reklamasi yang sudah dilakukan sejak tahun 2002 dan kemudian menjadi masalah tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1)
Perencanaan tidak dilakukan secara terbuka kepada semua stakeholders;
(2)
Kurang sosialisasi sehingga banyak stakeholders yang mendapat informasi yang kurang tepat;
(3)
Tidak dilakukan kajian analisis dampak lingkungan terlebih dahulu;
(4)
Kurang melibatkan tenaga kerja lokal sejak awal pelaksanaan proyek.
(5)
Aktivitas proyek..tidak diintegrasikan dengan kepentingan penduduk lokal. Menurut Koordinator Himpunan Nelayan Dadap Mbing, warga Desa Dadap,
Kosambi, Kabupaten Tangerang, belum mengetahui ada proyek pengurukan laut besa-besaran di Pantai Mutiara Dadap.
Mereka bahkan tak peduli aktivitas
reklamasi kawasan untuk wisata bertaraf internasional tersebut. Menurut warga, proyek reklamasi silakan saja. Asal, warga disediakan infrastruktur seperti tempat pelelangan ikan, pengerukan Kali Perancis, serta perbaikan jalan. "Kami tak peduli. yang penting bagi kami para nelayan bisa tetap melaut. Kampung Giri Baru merupakan perkampungan nelayan yang dibangun 1975. Umar Bahrudin, Ketua RW O2, Kampung Gili Baru, Desa Dadap, mengatakan, warga dari dulu
172
hanya ingin bekerja dengan didukung sarana prasarana yang memadai. Kepala Desa Dadap Dames Taufik mengklaim, tidak ada masalah dengan warganya terhadap reklamasi pantai itu. Menurut Dames, informasi kerusakan lingkungan dan penolakan warga yang berkembang selama ini dikendalikan orang luar Dadap. (Tempo Interaktif 2005b). Menurut Charles (1992), bidang perikanan merupakan suatu sistem yang sangat komplek dan dinamik, dimana terjadi interaksi diantara sumberdayasumberdaya alam, manusia, dan kelembagaan; dan terdapat kecenderungan yang mengherankan bahwa konflik yang seringkali terjadi sudah dianggap sebagai sesuatu hal yang lumrah.
Konflik yang terjadi umumnya disebabkan oleh
kelangkaan sumberdaya ikan, sistem bagi hasil diantara nelayan dengan pengolah, serta konflik pengelolaan diantara nelayan dengan pemerintah.
Konflik juga
umum terjadi dengan bidang diluar perikanan, seperti kehutanan, turisme, dan pertambangan di lautan. Setiap permasalahan tentu ada solusinya.
Menurut Widjajanto (2004),
resolusi konflik merupakan suatu terminologi ilmiah yang menekankan kebutuhan untuk melihat perdamaian sebagai suatu proses terbuka dan membagi proses penyelesaian konflik dalam beberapa tahap sesuai dengan dinamika siklus konflik. Penjabaran tahapan proses resolusi konflik dibuat untuk empat tujuan. Pertama, konflik tidak boleh hanya dipandang sebagai suatu fenomena politik-militer, namun harus dilihat sebagai suatu fenomena sosial. Kedua, konflik memiliki suatu siklus hidup yang tidak berjalan linear. Siklus hidup suatu konflik yang spesifik sangat tergantung dari dinamika lingkungan konflik yang spesifik pula. Ketiga, sebab-sebab suatu konflik tidak dapat direduksi ke dalam suatu variabel tunggal dalam bentuk suatu proposisi kausalitas bivariat. Suatu konflik sosial harus dilihat sebagai suatu fenomena yang terjadi karena interaksi bertingkat berbagai faktor. Terakhir, resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara optimal jika dikombinasikan dengan beragam mekanisme penyelesaian konflik lain yang relevan. Suatu mekanisme resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara efektif jika dikaitkan dengan upaya komprehensif untuk mewujudkan perdamaian yang langgeng.
Dirangkum dari berbagai sumber, Widjajanto (2004) menuliskan
bahwa terdapat 4 tahap resolusi konflik, yaitu: 1) Tahap I: de-eskalasi konflik; 2)
173
Tahap II: intervensi kemanusiaan dan negosiasi politik; 3) Tahap III: problemsolving approach; dan 4) Tahap IV: peace-building. Dalam kasus konflik yang terjadi di kawasan Dadap, skala yang terjadi masih sangatlah kecil karena tidak sampai melibatkan intervensi militer. Sehingga, tampaknya resolusi yang dapat dilakukan adalah dengan komunikasi yang baik, transparansi di antara kedua belah pihak, dan berbasis saling menguntungkan.
Widjajanto (2001) dalam Widjajanto (2004) mengusulkan
perlunya dikembangkan beragam mekanisme resolusi konflik lokal yang melibatkan sebanyak mungkin aktor-aktor non militer di berbagai tingkat eskalasi konflik
Widjajanto (2004) mengutip beberapa referensi menyebutkan bahwa
aktor-aktor resolusi konflik tersebut dapat saja melibatkan Non-Governmental Organisations (NGOs) (Aall 1996), mediator internasional (Zartman dan Touval 1996), atau institusi keagamaan (Sampson 1997 dan Lederach 1997). Keempat tahap resolusi konflik tersebut harus dilihat sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dijalankan secara terpisah. Kegagalan untuk mencapai tujuan disatu tahap akan berakibat tidak sempurnanya proses pengelolaan konflik di tahap lain.
Tahap-tahap tersebut juga menunjukkan bahwa resolusi konflik
menempatkan perdamaian sebagai suatu proses terbuka yang tidak pernah berakhir.
Perdamaian memerlukan upaya terus menerus untuk melakukan
identifikasi dan eliminasi terhadap potensi kemunculan kekerasan struktural di suatu komunitas (Widjajanto 2004). Beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk menengahi konflik kepentingan diantara Pemerintah, pengembang, dan penduduk ini adalah: (1)
Jika untuk menghasilkan satu meter persegi luasan tanah siap pakai hasil reklamasi diperlukan rata-rata 12,3 meter kubik, maka untuk melakukan reklamasi sekitar 1.000 hektar sebagaimana direncanakan dalam PerDa No 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Tata Ruang Daerah, dimana berdasarkan peraturan itu, sekitar 20 km dari 50 km total panjang pantai di Kabupaten Tangerang atau dari Dadap Kosambi hingga pantai Tanjung Kait, Kecamatan Pakuhaji untuk kawasan wisata.
Luas pantai yang akan
direklamasi dan dijadikan kawasan wisata terpadu seluas 10 km dari laut dan satu km dari garis pantai atau sekitar 1.000 hektar. Untuk menimbun seluas
174
200 hektar saja, material yang dibutuhkan adalah 12,3 x 200 x 10.000 = 24.600.000 meter kubik. Sebagian dari kebutuhan material ini dapat diambil dari dasar perairan Kali Perancis maupun Kali Kamal Muara, yang merupakan jalur lalu lintas perahu nelayan. (2)
Pengerukan jalur lalulintas perahu nelayan di Kali Perancis sampai ke laut yang berkedalaman sekitar 4 m, yaitu sampai sejauh 1.750 m dari garis pantai. Jika diasumsikan kedalaman rata-rata Kali Perancis saat ini hanya sekitar 50 cm, maka dengan lebar sungai sebesar 45 m dan panjang sungai sampai ke laut yang berkedalam 4 m ada sekitar 2.000 m, maka jumlah lumpur yang harus dikeruk adalah sebanyak 3,50 x 2.000 x 45 m3 = 315.000 m3.
Artinya, hanya dengan memenuhi 1,28 % dari kebutuhan material
urukan maka masalah pendangkalan jalur lalu lintas perahu nelayan di Kali Perancis sudah dapat ditanggulangi. (3)
Setelah proses pengerukan dilakukan, perlu dibangun suatu tanggul disepanjang jalur lalu lintas kapal penangkap ikan tersebut agar terjadinya pendangkalan dapat dihindarkan sedapat mungkin. Konflik yang terjadi sebagai akibat dari rencana pembangunan Kota Air
Kamal Muara tidaklah seramai yang terjadi di Dadap, karena masih dalam fase awal dimana hasil studi amdal dan masalah legal aspek dipertanyakan oleh berbagai pihak. Mengacu pada pendapat Chua (2006) yang menyatakan bahwa aktivitas manusia adalah faktor ke tiga yang mempengaruhi keterpaduan dan kesehatan wilayah pesisir, dimana faktor pertama dan keduanya adalah daratan dan perairan, maka untuk memecahkan konflik pengelolaan sumberdaya pesisir di kawasan Dadap-Kamal Muara, faktor manusia harus berperan secara aktif untuk mencari solusi pemecahannya.
Chua (2006) menambahkan bahwa di suatu
kawasan pesisir yang tidak terdapat komunitas manusia, proses alami dapat menjaga kondisi wilayah tersebut tetap pristine. Untuk menanggulangi konflik di kawasan Dadap pada tahap ini, beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mencari solusi masalah tersebut antara lain:
175
(1)
Semua diskusi dan perdebatan tentang aktivitas reklamasi Pantura harus diwakili oleh semua stakeholders, tidak hanya dilakukan diantara para pemerhati lingkungan, Pemda, dan Pemerintah Pusat;
(2)
Perhatian dan pertimbangan terhadap pelestarian sumberdaya lingkungan (plasma nutfah atau biodiversiti) harus juga memperhatikan keuntungan yang perlu digali dan diperoleh untuk kepentingan masyarakat lokal yang akan terkena dampaknya;
(3)
Setiap perencanaan dan aktivitas yang akan dilakukan di lokasi proyek (untuk setiap tahapan pelaksanaan proyek, mulai dari land clearing sampai berjalannya aktivitas di lokasi tersebut setelah proyek fisik selesai), harus dijelaskan kepada semua stakeholders, sehingga mereka akan menyadari peran apa yang akan diambilnya. Skenario solusi konflik reklamasi pesisir Dadap diantara para stakeholders
dicantumkan dalam Tabel 5.1. Tabel 5.1 Skenario solusi konflik reklamasi pesisir Dadap dan peran antar para stakeholders STAKEHOLDERS PEMDA TANGERANG
PENGEMBANG
PERAN (1) Melaksanakan pertemuan diantara stakeholders untuk mencari solusi masalah pengurukan pesisir Dadap (2) Memandu diskusi diantara wakil-wakil stakeholders tentang manfaat proyek pembangunan kawasan Wisata Mutiara Dadap serta kaitannya dengan kegiatan reklamasi yang sedang dilakukan dan untung ruginya jika proyek diteruskan atau dihentikan (3) Mengumumkan secara terbuka rencana pembangunan kawasan wisata Pantai Mutiara Dadap, dan melaksanakan sosialisasi dengan masyarakat, khususnya masyarakat lokal (4) Menetapkan kepada pengembang untuk mengambil bahan urukan dari Kali Perancis dan sepanjang jalur pelayaran perahu nelayan (5) Menetapkan kepada pengembang untuk menggunakan tenaga lokal dalam berbagai bidang (1) Menjelaskan kepada Pemda, nelayan, dan penduduk setempat tentang proyek reklamasi yang sedang dilaksanakan serta beberapa peran dan keuntungan yang dapat diambil oleh penduduk setempat, baik saat persiapan dan pelaksanaan proyek maupun setelah berjalannya aktivitas (2) Mendahulukan penggunaan tenaga kerja lokal dalam proses reklamasi kawasan pesisir Dadap
176
Lanjutan Tabel 5.1 STAKEHOLDERS
PERAN (3) Melakukan pengerukan Kali Perancis dan jalur pelayaran perahu nelayan sebagai material urukan pesisir Dadap (4) Membangun dinding penahan longsor di sepanjang Kali Perancis yang berfungsi sebagai jalur lalu lintas perahu dan tempat bersandarnya perahu nelayan
NELAYAN
PENDUDUK LAIN
(1) Membantu pemda dan pengembang untuk melakukan pengerukan dasar Kali Perancis dan jalur pelayaran perahu nelayan dimana lumpur hasil kerukan digunakan untuk mereklamasi perairan pesisir. (2) Dengan bertambah dalamnya Kali Perancis maka aktivititas perikanan dapat dilakukan tanpa terganggu lagi (3) Mempersiapkan diri untuk ikut berperan dalam aktivitas wisata bahari yang telah direncanakan pemerintah dan pengembang di Pantai Mutiara Dadap (1) Melakukan koordinasi dan identifikasi kapasitas sumberdaya manusia lokal yang dapat berperan-serta, baik dalam kegiatan proyek reklamasi pantai Dadap maupun setelah kawasan Wisata Pantai Mutiara Dadap tersebut berjalan. (2) Mempersiapkan diri untuk ikut berperan dalam aktivitas wisata bahari yang telah direncanakan pemerintah dan pengembang di Pantai Mutiara Dadap
Beberapa peran yang dapat ditawarkan kepada masyarakat setempat antara lain: 1)
berperan aktif primer (ikut terlibat secara langsung baik sebagai tenaga kerja di tahap awal aktivitas pembangunan, maupun sebagai karyawan setelah proyek fisik selesai);
2)
berperan aktif sekunder (bergerak dalam bidang sarana pendukung kegiatan);
3)
tidak berperan, artinya sudah jelas berapa rupiah nilai uang yang akan diperoleh dari proses pembebasan lahan, dan lain-lainnya yang akan dilakukan. Menurut informasi Nurhayati (2003), material urukan yang akan dipakai
untuk reklamasi pantura adalah berasal dari Tanjung Burung, Pulau Tidung, Tanjung Kait, Tanjung Pontang, Pantai Cemara, Pasir Putih, serta bekas pertambangan timah di Pulau Bangka, dan Belitung.
Jumlah material yang
dibutuhkan untuk kegiatan reklamasi tersebut mencapai 335 juta meter kubik,
177
yang akan digunakan untuk mereklamasi pantai utara (Pantura) seluas 2.700 hektar sepanjang 32 km yang membentang dari Tangerang hingga Bekasi. Selain memerlukan biaya transportasi yang sangat besar, pengambilan material urukan tersebut tentu saja akan mempengaruhi ekosistim tempat material tersebut diambil. Contoh paling nyata adalah Pulau Nipah di Batam, yang nyaris tenggelam akibat pengerukan pasir laut oleh pengusaha untuk mereklamasi kawasan pesisir Singapura. Reklamasi bandara Sukarno Hatta yang menggunakan pasir laut dari perairan Indramayu, dampaknya berupa abrasi yang tidak terelakkan di pesisir sepanjang Eretan, bahkan kini telah mendekati jalan raya Pantura. Lainnya, kasus reklamasi Pantai Indah Kapuk, Jakarta, yang telah terbukti mendatangkan banjir bagi penduduk setempat, apalagi jika pengurukan tersebut berskala besar. Solusi yang disarankan untuk memecahkan masalah reklamasi ini dapat dilihat pada Tabel 5.2. Tabel 5.2 Skenario solusi konflik rencana reklamasi pantura STAKEHOLDERS
PERAN
PEMKOT (1) Melaksanakan pertemuan diantara stakeholders untuk mencari JAKARTA UTARA solusi masalah rencana reklamasi pantura yang dikaitkan dengan program pembangunan DKI sebagai ibu kota negara;
(2) Memandu diskusi diantara wakil-wakil stakeholders tentang manfaat proyek reklamasi pantura serta kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta, pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, dan pembenahan berbagai aktivitas ekonomi masyarakat yang dilakukan di lokasi umum; (3) Mengumumkan secara terbuka rencana pembangunan kawasan kota air, dan melaksanakan sosialisasi dengan masyarakat, khususnya masyarakat lokal (4) Membuat kesepakatan diantara pengembang dengan masyarakat pesisir yang terkena dampak pembangunan kota air tersebut dan memberikan gambaran secara jelas kepada setiap stakeholders apa yang akan terjadi pada saat proyek ini sudah jadi dan berkembang, serta peran aktif apa yang dapat dipegang oleh setiap stakeholders. Konsekuensi apa yang akan diterima oleh penduduk lokal jika mereka aktif/tidak aktif terlibat dalam aktivitas proyek, baik pada massa konstruksi maupun saat kegiatan sudah berlangsung. (5) Menetapkan kepada pengembang untuk menggunakan tenaga lokal dalam berbagai bidang
178
Lanjutan Tabel 5.2 STAKEHOLDERS PENGEMBANG
PERAN (1) Menjelaskan kepada Pemda, nelayan, dan penduduk setempat tentang proyek reklamasi yang sedang dilaksanakan serta beberapa peran dan keuntungan yang dapat diambil oleh penduduk setempat, baik saat persiapan dan pelaksanaan proyek maupun setelah berjalannya aktivitas (2) Mendahulukan penggunaan tenaga kerja lokal dalam proses reklamasi kawasan pesisir Kamal Muara (3) Melakukan pengerukan Kali Kamal dan jalur pelayaran perahu nelayan sebagai material urukan pesisir pantura (4) Membangun dinding penahan longsor di sepanjang Kali Kamal yang berfungsi sebagai jalur lalu lintas perahu dan tempat bersandarnya perahu nelayan
NELAYAN
(1) Membantu pemda dan pengembang untuk melakukan pengerukan dasar Kali Kamal dan jalur pelayaran perahu nelayan dimana lumpur hasil kerukan digunakan untuk mereklamasi perairan pesisir. (2) Dengan bertambah dalamnya Kali Kamal maka aktivititas perikanan dapat dilakukan tanpa terganggu lagi (3) Mempersiapkan diri untuk ikut berperan dalam program pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah reklamasi
PENDUDUK LAIN
(1) Melakukan koordinasi dan identifikasi kapasitas sumberdaya manusia lokal yang dapat berperan-serta, baik dalam kegiatan proyek reklamasi pantura maupun setelah program pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah reklamasi tersebut berjalan. (2) Mempersiapkan diri untuk ikut berperan dalam aktivitas program pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah reklamasi
Menurut analisis Nurhayati (2003), Pemda DKI Jakarta tidak pernah menilai ongkos kerusakan ekosistem, seperti mangrove, padang lamun, terumbu karang, ikan, dan ekosistem laut yang akan hilang dan terusir dari kawasan ini. Selain itu, hilangnya mata pencarian ribuan pembudidaya ikan yang memanfaatkan Teluk Jakarta selama ini, tidak pernah menjadi bahan pertimbangan. Pemda DKI tidak pernah mengkaji secara mendalam aspek sosial dari penggusuran secara besarbesaran terhadap penduduk setempat yang selama ini menjadi bagian dari sebuah lingkungan dan turut menjaga dan melestarikannya, tetapi diusir yang belum jelas mau dikemanakan dan akan bekerja apa nantinya. Sedangkan keahlian mayoritas di kawasan itu adalah budidaya dan menangkap ikan.
179
Chua (2006) menjelaskan bahwa solusi untuk permasalahan yang komplek di kawasan pesisir memerlukan suatu paradigma yang bergeser dari pendekatan konvensional yang sekarang dilakukan ke suatu perencanaan yang cukup matang, berorientasi ke masa depan, didasarkan pada paradigma pengelolaan yang objektif yang
mengintegrasikan
antara
kebijakan,
peraturan
perundang-undangan,
mekanisme implementasi, didukung pengetahuan ilmiah, pendanaan, dan kapasitas pemberdayaan.
Namun demikian, terdapat juga beberapa faktor
penghambat yang terus menerus yang menahan laju keberhasilan.
Pertama,
terlalu banyak pihak yang terlibat dalam memperebutkan sumberdaya yang terbatas sehingga memunculkan konflik multidimensi.
Kedua, adanya
ketidakpastian (uncertainty) karena adanya kapasitas daya dukung lingkungan. Sampai saat ini para ahli ilmu pengetahuan belum dapat menyediakan metoda yang dapat diandalkan untuk menghitung atau memperkirakan daya dukung lingkungan suatu ekosistem. Ketiga, pengelolaan sumberdaya alam gagal untuk menyesuaikan diri dengan perubahan populasi dan ekonomi yang cepat di wilayah pesisir.
Seringkali, pengelolaan sumberdaya alam cenderung terbatas untuk
menanggulangi krisis pengelolaan secara khusus. Keempat, tidak terdapat institusi yang dapat dijadikan home-base untuk ICZM, artinya tidak ada lembaga yang khusus dibentuk untuk menjalankan program ICZM. Kelima, banyak bantuan dana luar negeri tidak digunakan secara efektif karena buruknya koordinasi diantara lembaga-lembaga terkait. Kebijakan pembangunan pemerintah daerah di Indonesia rata-rata lebih didominasi oleh kepentingan politik jika dibandingkan dengan pertimbangan ilmiah atau untuk kepentingan umum.
Sebagai contoh, landasan hukum dari
proyek reklamasi Pantura sangat kontroversial, proyek ini tidak ada dalam peraturan daerah tentang RUTR (Rencana Umum Tata Ruang) 1960 - 1985 maupun RUTR 1985 - 2005. Tetapi tiba-tiba saja lahir Keppres No. 52 tahun 1995 tentang Reklamasi Pantura. Hal yang janggal ini justru dijadikan dalih oleh Pemprov DKI untuk melakukan pelanggaran. Dalam Peraturan Daerah No. 6 tahun 1999 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) 2010 muncul ketentuan tentang reklamasi pantura. Selain itu, Keppres No. 52 sangat tidak visibel dan tidak mengakomodir kepentingan ekologi dan sosial.
Oleh karena itu, maka
180
dalam rangka konsolidasi di tingkatan LSM peduli lingkungan termasuk WALHI Jakarta dan LP3ES pada 3 April 2003 lalu, forum sepakat untuk mengadakan gugatan judicial review terhadap Keppres tersebut, bila diperlukan (Nurhayati 2003). Ketidaksetujuan terhadap proyek reklamasi pantura juga ada di kalangan birokrasi. Ali Sadikin mantan Gubernur DKI Jakarta, Emil Salim mantan Menteri Lingkungan Hidup menentang keras proyek ini. Bahkan, terakhir Menteri LH Nabiel Makarim, mengecam proyek ini dengan mengeluarkan SK Menteri No. 14 tahun 2003 untuk mencabut Keppres tentang Reklamasi Pantai Pantura Jakarta dan diganti dengan Keppres pembatalan Reklamasi Pantai Pantura; dan yang paling hangat pada tanggal 5 Mei 2003 lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri baru-baru ini, Rokhmin Dahuri mendukung Nabiel Makarim soal reklamasi (Nurhayati 2003). Dipandang dari aspek konservasi sumberdaya perairan yang berbentuk flora atau fauna bawah air, upaya reklamasi yang dilakukan oleh para pengembang (juga di kawasan pesisir lainnya) sangat merugikan karena apa yang hidup di dasar perairan belum seluruhnya sudah teridentifikasi. Dengan demikian, sumberdaya plasma nutfah yang sangat berragam tersebut akan menjadi punah karena dilakukannya penimbunan dasar perairan. Kenyataan menunjukkan bahwa aktivitas eksplorasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi keragaman spesies yang terdapat di kawasan pesisir Indonesia sebagian besar belum dilakukan. Kalaupun sudah, hanya dilakukan di sebagian kecil kawasan yang mendapat kajian amdal pesisir yang sangat lengkap, sehingga kekayaan spesies yang terdapat di dasar perairan pesisir dapat teridentifikasi. Peningkatan polusi lingkungan perairan di beberapa kawasan pesisir Indonesia (termasuk di lokasi penelitian) sudah sangat parah. Hal ini ditunjukkan dengan warna air laut yang sudah kehitam-hitaman dengan bau yang lumpur yang menusuk. Dalam kondisi perairan seperti ini, keberadaan berbagai spesies flora dan fauna dikhawatirkan sudah mengalami kepunahan sehingga upaya reklamasi yang dilakukan merupakan aktivitas yang dinilai lebih menguntungkan sepanjang untuk tujuan menciptakan lingkungan yang lebih baik.
181
5.1.2 Analisis tingkat ketergantungan kawasan Dadap dan Kamal Muara terhadap perikanan Untuk melihat seberapa jauh ketergantungan kawasan Dadap-Kamal Muara terhadap aktivitas perikanan, maka analisis data perikanan antara tahun 1999 sampai 2003, menunjukkan hasil sebagaimana tercantum pada Tabel 5.3 sampai dengan Tabel 5.10.
Hasil analisis ketergantungan daerah perikanan dengan
menggunakan WSA program dicantumkan dalam Lampiran 1. Tabel 5.3 Rasio jumlah nelayan terhadap total penduduk (RNt)
RNt = ∑Pt ti N
TAHUN
RNt –Dadap/Tangerang
RNt –Kamal Muara/Jakarta Utara
1999
1.330/2.508.826 = 0,0005301
723/1.105.270 = 0,0006541
2000
1.330/2.632.460 = 0,0005052
717/1.115.189 = 0,0006429
2001
1.345/2.873.256 = 0,0004681
717/1.134.253 = 0,0006321
2002
1.351/3.056.423 = 0,0004420
715/1.149.732 = 0,0006219
2003
1.351/3.185.994 = 0,0004240
715/1.169.785 = 0,0006112
RNt
0,0004739
0,0006324
ti Tabel 5.4 Rasio jumlah nelayan terhadap total tenaga kerja (RMt) RMt = ∑TKt
N
TAHUN
RMt –Dadap/Tangerang
RMt –Kamal Muara/Jakarta Utara
1999
1.330/1.254.413 = 0,00106026
723/662.635 = 0,001091098
2000
1.330/1.316.230 = 0,00101046
717/557.595 = 0,001285879
2001
1.345/1.436.628 = 0,00093622
717/567.127 = 0,001264267
2002
1.351/1.528.212 = 0,00088404
715/574.866 = 0,001243768
2003
1.351/1.592.997 = 0,00084809
715/584.893 = 0,001222445
RMt
0,0009478
0,001221489
ti Tabel 5.5 Rasio jumlah hasil tangkapan ikan RPIt = ∑ PI ∑ tj
PI
TAHUN
RPIt –Dadap/Tangerang
RPIt –Kamal Muara/Jakarta Utara
1999
3.407.844/11.619.400 = 0,293289154
256.080/95.508.195 = 0,002681
2000
3.634.528/16.896.000 = 0,215111742
285.200/57.809.547 = 0,004933
2001
4.266.704/17.725.900 = 0,240704505
548.060/48.698.102 = 0,011250
2002
3.983.649/16.854.250 = 0,236358722
539.500/56.473.208 = 0,009553
2003
3.309.000/16.834.000 = 0,196566531
529.550/58.665.878 = 0,009063
RPIt
0,236406086
0,007496
182
Tabel 5.6 Rasio jumlah kapal ikan (RKt)
RKt = ∑ KI ti ∑ ti JK
TAHUN
RKt –Dadap/Tangerang
RKt –Kamal Muara/Jakarta Utara
1999
289/910 = 0,317582
1.091/3.442 = 0,316967
2000
289/900 = 0,321111
1.091/3.445 = 0,316691
2001
288/908 = 0,317181
1.094/3.450 = 0,317101
2002
288/909 = 0,316832
1.096/3.453 = 0,317505
2003
288/1.903 = 0,151340
1.097/3.456 = 0,317419
RKt
0,284092
0,3171366
Tabel 5.7. Rasio jumlah tenaga kerja sektor pengolahan hasil perikanan (RTKPt) TKP RTKPt = ∑TK ti ∑ tm TAHUN
RTKPt –Dadap/Tangerang
RTKPt –Kamal Muara/Jakarta Utara
1999
22/1.254431 = 0,0000175378
30/552.635 = 0,0000542854
2000
19/1.316.230 = 0,0000145322
30/557.595 = 0,0000538025
2001
18/1.426.628 = 0,0000126172
27/567127 = 0,0000476084
2002
16/1.528.212 = 0,0000469752
27/574.866 = 0,0000469675
2003
16/1.592.997 = 0,0000439112
25/584.893 = 0,0000427429
RTKP
0,00027114
0,000050319
Tabel 5.8
Rasio kontribusi sektor perikanan wilayah desa terhadap wilayah kabupaten/kota (KPIti)
PDBP t / ∑ PDBT i ) ( KPI ti = ∑ n
TAHUN
KPIt –Dadap/Tangerang
KPIt –Kamal Muara/Jakarta Utara
1999
19/4.872.871 = 0,00000389914
12,800/12.687.807 = 0,00000100884
2000
16/4.143.805 = 0,00000386119
39,091/13.121.547 = 0,00000297915
2001
13/4.354.487 = 0,00000298543
71,193/14.646.409 = 0,00000486078
2002
11/4.533.161 = 0,00000242656
62,099/15.192.265 = 0,00000408754
2003
9,9/4.761.955 = 0,00000207898
73,897/16.759.956 = 0,00000440914
KPIti
0,000003049
0,000003468
183
Tabel 5.9 Rasio kesempatan kerja sektor perikanan wilayah desa terhadap total jumlah penduduk wilayah kabupaten/kota (KPIti)
KK RKK t = ∑ Pt ti
TAHUN
RKKIt –Dadap/Tangerang
RKKIt –Kamal Muara/Jakarta Utara
1999
3/2.508.826 = 11,9578e-7
3/1.105.270 = 2,7143e-6
2000
2/2.632.460 = 7,5975e-7
3/1.115.189 = 2,6901e-6
2001
2/2.873.256 = 6,9607e-7
3/1.134.253 = 2,6449e-6
2002
2/3.056.423 = 6,5436e-7
3/1.149.732 = 2,6093e-6
2003
2/3.185.994 = 6,2775e-7
3/1.169.785 = 2,5646e-6
RKKti
7,8674e-7
2,6446e-6
Tabel 5.10
Rasio industri sektor perikanan wilayah desa terhadap jumlah KK penduduk wilayah kabupaten/kota (RI ) RI = ∑ ti ti
ti
Pt
TAHUN
RIt –Dadap/Tangerang
RIt –Kamal Muara/Jakarta Utara
1999
1/2.508.826 = 3,9859e-7
1/1.105.270 = 9,0476e-7
2000
1/2.632.460 = 3,7987e-7
1/1.115.189 = 8,9671e-7
2001
1/2.873.256 = 3,4804e-7
1/1.134.253 = 8,8164e-7
2002
1/3.056.423 = 3,2718e-7
1/1.149.732 = 8,6977e-7
2003
1/3.185.994 = 3,1384e-7
1/1.169.785 = 8,5486e-7
RIti
3,53504e-7
8,81548e-7
Jika nilai-nilai variabel ketergantungan ekonomi tersebut dirata-ratakan untuk jangka waktu 5 tahun tersebut, maka diperoleh data input sebagaimana tercantum dalam Tabel 5.11. Tabel 5.11 Hasil rataan variabel ketergantungan daerah penangkapan. Input data set VARIABEL RN RM RPI RK RTKP KPI RKK RI
DADAP
KAMAL MUARA
BOBOT
0,0004739
0,0006324
8
0,0009478
0,001221489
0,236406086
0,007496
0,284092
0,3171366
0,00027114
0,000050319
0,000003049
0,000003468
7,87E-07
2,64E-06
3,54E-07
8,82E-07
8 8 8 8 8 2 2
184
Dengan menggunakan multicriteria evaluation of alternatives maka dihasilkan perhitungan sebagaimana tercantum dalam Tabel 5.12. Tabel 5.12 VARIABEL
Hasil modifikasi dari input data rataan variabel ketergantungan daerah penangkapan. DADAP
KAMAL MUARA
BOBOT
IDEAL
BASAL
MAX RN
0,0004739
0,0006324
0,15385
0,0006324
0,0004739
MAX RM
0,0009478
0,001221489
0,15385
0,001221489
0,0009478
MAX RPI
0,236406086
0,007496
0,15385
0,236406086
0,007496
MAX RK
0,284092
0,3171366
0,15385
0,3171366
0,284092
MAX RTKP
0,00027114
0,000050319
0,15385
0,00027114
0,000050319
MAX KPI
0,000003049
0,000003468
0,15385
0,000003468
0,000003049
MAX RKK
7,87E-07
2,64E-06
0,03846
2,6446E-06
7,8674E-07
MAX RI
3,54E-07
8,82E-07
0,03846
8,81548E-07
3,53504E-07
Setelah dilakukan pengolahan standarisasi data dengan normalisasi, diperoleh hasil sebagaimana tercantum dalam Tabel 5.13. Tabel 5.13 Hasil normalisasi data berbagai variable ketergantungan perikanan daerah Dadap dan Kamal Muara dari tahun 1999-2003. VARIABEL
DADAP
KAMAL MUARA
MAX RN
0,00000
1,00000
MAX RM
0,00000
MAX RPI
BOBOT
IDEAL
BASAL
0,15385
0,0006324
0,0004739
1,00000
0,15385
0,001221489
0,0009478
1,00000
0,00000
0,15385
0,236406086
0,007496
MAX RK
0,00000
1,00000
0,15385
0,3171366
0,284092
MAX RTKP
1,00000
0,00000
0,15385
0,00027114
0,000050319
MAX KPI
0,00000
1,00000
0,15385
0,000003468
0,000003049
MAX RKK
0,00000
1,00000
0,03846
2,6446E-06
7,8674E-07
MAX RI
0,00000
1,00000
0,03846
8,81548E-07
3,53504E-07
Analisis multi kriteria dengan pemberian bobot antara 0-1 terhadap setiap variabel tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan daerah perikanan dari Desa Dadap lebih kecil dari pada Kelurahan Kamal Muara dengan nilai 0,30769 dan 0,69231. Sementara itu, lebih banyak variabel yang berpengaruh terhadap Kamal
185
Muara (yaitu RN, RM, RK, RKK, dan RI) jika dibandingkan dengan Dadap (RPI dan RTKP). Dengan cara yang sama dilakukan analisis data per tahun. Hasil analisis data menunjukkan bahwa dari tahun 1999 sampai 2003, nilai ketergantungan kedua daerah tersebut menunjukkan adanya perubahan, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5.14. Tabel 5.14
Hasil analisis data tahunan berbagai variable ketergantungan perikanan daerah Dadap dan Kamal Muara dari tahun 1999-2003.
TAHUN
LOKASI Dadap 0,46154 0,46154 0,34615 0,30769 0,19231
1999 2000 2001 2002 2003
Kamal Muara 0,53846 0,53846 0,65385 0,69231 0,80769
Dari Tabel 5.14 terlihat bahwa nilai ketergantungan perikanan dari Desa Dadap berubah semakin kecil jika dibandingkan dengan Kelurahan Kamal Muara. Pada tahun 1999 dan 2000, nilai ketergantungan perikanan Desa Dadap sebesar 0,46154 sedangkan Kelurahan Kamal Muara sebesar 0,53846. Menurut Briguglio (1995) dalam Symes (2000), besaran nilai ini termasuk tipe ketergantungan sedang. Pada tahun 2001 dan 2002, status ketergantungan perikanan Desa Dadap bertambah kecil sedangkan sebaliknya Kelurahan Kamal Muara semakin besar (dengan tipe ketergantungan sedang). ketergantungan
Desa
Dadap
terhadap
Baru pada tahun 2003, sementara perikanan
semakin
kecil,
maka
ketergantungan perikanan Kelurahan Kamal Muara semakin besar dan termasuk kelompok besar. Menurut Phillipson (2000), analisis ketergantungan perikanan dapat dilakukan secara lengkap dengan menghitung juga indeks sosial-demografis. Indeks sosial-demografis ini termasuk demografi {pertumbuhan dan struktur penduduk (tingkat kenaikan/penurunan jumlah penduduk tahunan); rasio ketergantungan (rasio penduduk dibawah usia kerja/manula terhadap populasi tenaga kerja); rasio gender; tingkat kelahiran dan kematian kasar; tingkat migrasi
186
bersih; densitas populasi, tingkat perceraian dan perkawinan}, perumahan {indeks pembangunan rumah baru; tingkat penghunian (jumlah rata-rata orang yang tinggal dalam setiap ruangan); indeks keramah-tamahan (amenity) (rata-rata jumlah mobil, jumlah rumah tangga tanpa kebutuan dasar); indeks kepemilikan (proporsi antara rumah milik yang ditempati, disewakan, dll); kesehatan {harapan hidup, tingkat kematian bayi, indeks pemeliharaan kesehatan (rata-rata jumlah rumahsakit, dokter gigi, dokter, dan jumlah tempat tidur di rumah sakit per populasi penduduk); serta pendidikan {tingkat pendidikan (jumlah dan katagori pendidikan pada berbagai kualifikasi).
Meskipun indeks ketergantungan
perikanan dan indeks ketergantungan ekonomi diberi bobot yang lebih besar karena mempunyai relevansi langsung terhadap ketergantungan regional, meskipun masih dapat menjadi bahan perdebatan. Sulitnya mendapatkan data yang akurat menyebabkan indeks sosial-demografis ini tidak dapat dilakukan. Realita di lapangan menunjukkan bahwa perkembangan pembangunan fisik infrastruktur di Desa Dadap (antara lain bertambahnya areal pergudangan) tampaknya juga berpengaruh terhadap status ketergantungan terhadap kegiatan perikanan. Dengan demikian maka dapat diambil kesimpulan bahwa TPI Dadap sudah tidak layak lagi sebagai tempat pendarat kapal ikan, jadi perlu dikonversi menjadi tempat lain yang sesuai dengan perkembangan program pembangunan di sekitarnya. 5.2
Analisis Struktur Komposisi Pertumbuhan Ekonomi Wilayah, Pemusatan Aktivitas serta Distribusi dan Hierarki Pelayanan Fasilitas Sosial Aspek pengembangan wilayah di kawasan Dadap-Kamal Muara
menunjukkan gambaran terjadinya pergeseran kemajuan dari arah Dadap ke Kamal Muara da n terus ke arah pusat Kota Jakarta Utara. Pergeseran ini tampak dari hasil analisis skalogram dan shift share. Pengembangan wilayah di kawasan penelitian berlangsung relatif cepat, khususnya di wilayah timur yang termasuk DKI Jakarta. Meskipun lebih lambat, gerak pembangunan fisik di wilayah Dadap juga lebih besar jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah di sebelah baratnya.
187
5.2.1 Komposisi pertumbuhan sektor-sektor ekonomi wilayah Shift share (pergeseran pertumbuhan) adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui dinamika perubahan penggunaan lahan yang dapat diidentifikasi dengan menggunakan data yang sama dengan data untuk identifikasi pusat pertumbuhan, yaitu data penduduk menurut aktivitas perekonomian yang dilakukan serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap kabupaten/kota. Data PDRB Provinsi Banten dicantumkan dalam Lampiran 2, sedangkan PDRB Kota Jakarta Utara pada Lampiran 3. Kabupaten Serang dan Analisis shift share juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi sektor atau aktivitas apa yang paling kompetitif dikembangkan di setiap unit analisis. Nilai koefisien shift share yang negatif menunjukkan terjadinya penurunan laju aktivitas, dan sebaliknya nilai koefisien yang posisif menunjukkan terjadinya peningkatan laju aktivitas. Dalam penelitian ini, analisis shift share digunakan untuk memahami pola perkembangan aktivitas perekonomian yang paling kompetitif sekaligus paling dinamis di wilayah penelitian.
Informasi ini diperlukan untuk kebutuhan
membangun Model Pengembangan Kawasan Pelabuhan Perikanan Kamal Muara dan Dadap dalam Konteks Pengelolaan Wilayah Pesisir. Nilai setiap komponen tersebut berkisar dari negatif hingga tak hingga sampai dengan positif tak hingga. Nilai differential share yang positif di suatu unit analisis pada aktivitas tertentu menunjukkan bahwa aktivitas tersebut kompetitif untuk di unit tersebut. Sebaliknya, jika negatif berarti aktivitas tersebut tidak kompetitif jika dijadikan sebagai pilihan aktivitas.
Profil pertumbuhan
PDRB Kabupaten Tangerang periode 2000 -2002 dicantumkan pada Gambar 5.1. Berdasarkan hasil analisis shift share, untuk Kabupaten Tangerang nilai pertumbuhannya adalah sebesar 22,25 %, dengan komponen pertumbuhan proporsional (PP.j) sebesar 0,4 dan komponen pertumbuhan pangsa wilayah (PPW.j) sebesar 0,7.
Dengan mengekspresikan persen perubahan komponen
pertumbuhan proporsional (PP.j) dan pertumbuhan pangsa wilayah (PPW.j) pada sumbu PP (sebagai absis) dan PPW (sebagai ordinat), tampak bahwa PDRB
188
Kabupaten Tangerang terletak pada Kwadran I, yang berarti sektor-sektor tersebut pertumbuhannya cepat (PP.j=0). Demikian juga daya saing wilayah untuk sektorsektor tersebut cukup baik apabila dibandingkan dengan wilayah lainnya (PPW.j=0). Hal ini juga menunjukkan bahwa pergeseran bersih bernilai positif (PB.j=0) yang berarti Kab. Tangerang merupakan wilayah progresif.
1.00 PB.j=0 0.50 IV
PP -1.00
I
-0.50
0.00 0.00
III
-0.50
0.50
1.00
II
-1.00 PPW
Gambar 5.1.
Profil pertumbuhan PDRB Kabupaten Tangerang 2000 -2002
Hasil analisis shift share untuk Kota Jakarta Utara menunjukkan bahwa nilai pertumbuhannya adalah sebesar -9,93 %, dengan komponen pertumbuhan proporsional (PP.j) sebesar -0,51 dan komponen pertumbuhan pangsa wilayah (PPW.j) sebesar -0,38. Dengan mengekspresikan persen perubahan komponen pertumbuhan proporsional (PP.j) dan pertumbuhan pangsa wilayah (PPW.j) pada sumbu PP (sebagai absis) dan PPW (sebagai ordinat) sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 5.2. Dari Gambar 5.2 tampak ternyata Kota Jakarta Utara terletak pada Kwadran III, yang berarti sektor-sektor tersebut pertumbuhannya lambat (PP.j=0) dan juga
189
daya saing wilayah untuk sektor-sektor pertumbuhannya lambat apabila dibandingkan dengan wilayah lainnya (PPW.j=0). Hal ini juga menunjukkan bahwa pergeseran bersih bernilai negatif (PB.j=0) yang berarti Kota Jakarta Utara merupakan wilayah lamban. 1.00 PB.j=0 0.50 IV
P 1.00
I
-0.50
0.00 0.00
III
-0.50
0.50
1.00
II
-1.00 PPW
Gambar 5.2.
Profil pertumbuhan PDRB Kota Jakarta Utara 2000-2003
5.2.2 Pemusatan aktivitas ekonomi wilayah Sebagaimana telah dinyatakan dalam Bab 3, analisis LQ (Location Quotient) digunakan untuk menganalisis pergeseran pemusatan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di lokasi penelitian (Kecamatan Penjaringan-Jakarta Utara dan Kecamatan Kosambi-Kabupaten Tangerang), untuk kurun waktu antara 2000 – 2002. Berdasarkan ketentuan dalam analisis LQ, dapat dijelaskan bahwa apabila LQ kurang dari 1, maka di daerah tersebut tidak terjadi pusat aktivitas. Disamping itu, dapat pula diartikan bahwa wilayah dengan koefisien LQ kurang dari 1 merupakan wilayah yang aktivitas di sektor yang dikaji memiliki intensitas yang lebih rendah dibandingkan dengan rataan aktivitas di seluruh wilayah yang dikaji. Sebagian dari penduduk wilayah yang bersangkutan harus memanfaatkan fasilitas atau melakukan aktivitas tersebut di wilayah luar administrasinya. Sedangkan
190
apabila nilai LQ lebih besar dari 1, maka berdasarkan hasil analisis ditentukan bahwa daerah tersebut menjadi pusat aktivitas. Indeks LQ yang lebih besar dari 1 juga mengindikasikan terjadinya aktivitas yang sangat intensif dan melebihi ratarata wilayah lain.
Banyak penduduk dari wilayah lain yang memanfaatkan
fasilitas penunjang aktivitas ataupun melakukan aktivitas sektor tersebut di wilayah yang bersangkutan.. Sementara apabila nilai LQ sama dengan 1, maka diartikan bahwa sub wilayah tersebut mempunyai pangsa aktivitas setara atau sama dengan pangsa lokal. Hasil analisis LQ menunjukkan bahwa untuk Kabupaten Tangerang lapangan usaha (komoditi unggulan) yang perlu dikembangkan adalah listrik, gas dan air (nilai LQ 1,47); keuangan, persewaan dan jasa (nilai LQ 1,38); industri pengolahan (nilai LQ 1,09); dan pertanian termasuk perikanan (nilai LQ 1,07). Dengan demikian, komoditi perikanan, sebagai sektor yang dikaji dalam penelitian ini masih merupakan sektor unggulan karena nilai LQ > 1 dan sudah terspesialisasi dengan baik. Hasil analisis LQ sesaat dan LQ dari tahun 2000 – 2002 untuk Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada Gambar 5.3 dan Gambar 5.4.
Nilai LQ 1.60 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 1
2
3
4
5
6
7
8
9
Keterangan:1. Pertanian; 2. Pertambangan dan Galian; 3. Industri Pengolahan; 4. Listrik, Gas dan Air; 5. Bangunan; 6. Perdagangan, Hotel dan Restauran; 7. Pengangkutan dan Komunikasi; 8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; 9. Jasa-jasa.
Gambar 5.3.
Grafik LQ sesaat untuk komoditi unggulan di Kabupaten Tangerang pada Tahun 2003
191
1.80
1
1.60
2
1.40
3
1.20
4
1.00
5
0.80
6
0.60
7
0.40
8
0.20
9
Nilai LQ2000
Nilai LQ2001
Nilai LQ 2002
Keterangan: 1. Pertanian; 2. Pertambangan dan Galian; 3. Industri Pengolahan; 4. Listrik, Gas dan Air; 5. Bangunan; 6. Perdagangan, Hotel dan Restauran; 7. Pengangkutan dan Komunikasi; 8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; 9. Jasa-jasa.
Gambar 5.4.
Grafik LQ untuk komoditi unggulan di Kabupaten Tangerang pada Tahun 2000 - 2002
Perhitungan nilai LQ secara berturut dari tahun 2000 hingga tahun 2002 terhadap lapangan usaha (komoditi) unggulan di Kabupaten Tangerang menunjukkan adanya kecenderungan tidak terjadi perubahan yang berarti (relatif stabil), baik untuk sektor listrik, gas dan air; keuangan, persewaan dan jasa; industri pengolahan; maupun untuk sektor pertanian, termasuk perikanan. Dapat dikatakan bahwa peningkatan sektor unggulan untuk meningkatkan nilai LQ nampaknya harus ada input dari luar daerah untuk merangsang pertumbuhan masing-masing sektor di daerah ini. Untuk analisis LQ Jakarta Utara, lapangan usaha (komoditi unggulan) yang perlu dikembangkan adalah industri pengolahan (nilai LQ 2,44) dan pertanian (nilai LQ 1,69), dan sektor pengangkutan dan komunikasi (nilai LQ 1,42). Dengan demikian, komoditi pertanian yang didalamnya termasuk perikanan, sebagai sektor yang dikaji dalam penelitian ini masih merupakan sektor unggulan karena nilai LQ > 1 dan sudah terspesialisasi dengan baik, sebagaimana dicantumkan dalam Gambar 5.5 dan Gambar 5.6.
192
LQ 2003 3.00 2.44
2.50 2.00 1.69
1.42
1.50 1.00
0.76
0.71
LQ 2003
0.66 0.40
0.50
0.22
0.00 1
2
3
4
5
6
7
8
Keterangan: 1. Pertanian; 2. Industri Pengolahan; 3. Listrik, Gas dan Air; 4. Bangunan; 5. Perdagangan, Hotel dan Restauran; 6. Pengangkutan dan Komunikasi; 7. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; 8. Jasa-jasa.
Gambar 5.5.
Grafik LQ sesaat untuk komoditi unggulan di Kota Jakarta Utara pada Tahun 2003
3.00 1 2.50
2
2.00
3 4
1.50
5 6
1.00
7 0.50
8
Nilai LQ 2000
Nilai LQ 2001
Nilai LQ 2002
Nilai LQ 2003
Keterangan: 1. Pertanian; 2. Industri Pengolahan; 3. Listrik/Gas/Air; 4. Bangunan; 5. Perdagangan/Hotel dan Restauran; 6. Pengangkutan/Komunikasi; 7. Keuangan/PersewaanJasa Perusahaan; 8. Jasa-jasa.
Gambar 5.6.
Grafik LQ untuk komoditi unggulan di Kota Jakarta Utara pada Tahun 2000 – 2003
193
5.2.3 Distribusi dan hierarki pelayanan fasilitas sosial Dari hasil analisis skalogram dapat disimpulkan bahwa untuk wilayah Kecamatan Penjaringan yang menjadi pusat pelayanan atau pusat pengembangan wilayah utama adalah Kelurahan Pejagalan dan Kelurahan Pluit.
Di Kamal
Muara, masih banyak kekurangan fasilitas sosial antara lain pelayanan kesehatan (rumah bersalin dan bidan), pelayanan pendidikan (SMA dan perpustakaan), dan sarana penunjang perekonomian (pasar inpres, mall, swalayan, restaurant, hotel, dll.). Meskipun demikian, untuk Kecamatan Kosambi, Dadap merupakan pusat pelayanan atau pusat pengembangan, dengan total jumlah fasilitas mencapai 18 tipe fasilitas. Kondisi ini berbeda dengan Kamal Muara dimana jumlah total fasilitasnya mencapai 19 tipe namun termasuk wilayah yang masih kekurangan fasilitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadi pergerakan penduduk dalam pemenuhan kebutuhan fasilitas pelayanan, dimana diperkirakan penduduk yang bermukim di wilayah Dadap atau Kamal Muara bergerak ke wilayah sekitar Kecamatan Penjaringan seperti Pejagalan dan Pluit, karena di wilayah ini fasilitas pelayanannya cukup lengkap.
Data selengkapnya mengenai hasil analisis
skalogram untuk wilayah Kecamatan Penjaringan dan Kecamatan Kosambi dapat dilihat pada Tabel 5.15 dan Lampiran 4 dan Lampiran 5. Jumlah tipe fasilitas yang terdapat di Desa Dadap adalah 18, hal ini menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan desa-desa lainnya di Kecamatan Kosambi (yang jumlah total tipe fasilitasnya sebanyak 111 buah), maka Desa Dadap merupakan desa yang paling maju. Namun demikian, untuk Kelurahan Kamal Muara (dengan jumlah tipe fasilitas 19 buah) jika dibandingkan dengan kelurahan-kelurahan lainnya di Kecamatan Penjaringan (yang jumlah total tipe fasilitasnya sebanyak 148 buah), maka Kelurahan Kamal Muara merupakan kawasan yang paling kurang maju. Dari keseluruhan gambaran tersebut dapat diamati bahwa pergerakan kemajuan pembangunan di tingkat desa dan kelurahan di kawasan Dadap-Kamal Muara bergerak mengarah ke pusat aktivitas di Ibu Kota Jakarta. Kondisi ini memang akan memicu terjadinya migrasi tenaga kerja dari tempat yang kurang ke tempat yang banyak fasilitasnya.
194
Tabel 5.15 Hierarki wilayah Kecamatan Kosambi dan Penjaringan berdasarkan analisis skalogram
Kosambi ¾ Dadap ¾ Kosambi Timur ¾ Salembaran Jaya ¾ Rawa Burung ¾ Rawa Rengas ¾ Cengklong ¾ Belimbing ¾ Jati Mulya ¾ Kosambi Barat ¾ Salembaran Jati Jumlah Tipe Jumlah Unit Penjaringan ¾ Pejagalan ¾ Pluit ¾ Penjaringan ¾ Kapuk Muara ¾ Kamal Muara Jumlah Tipe Jumlah Unit
Jumlah Tipe Fasilitas
Jumlah Unit Fasilitas
Peringkat
18 15 12 11 10 10 10 9 8 8 111
64 32 39 42 45 32 26 28 17 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
342 37 34 31 27 19 148
339 164 205 92 45
1 2 3 4 5
845
Untuk mengurangi tekanan dari kemungkinan terjadinya migrasi penduduk dari daerah sekitar Dadap ke ke arah wilayah DKI Jakarta (yang berarti pula terjadinya pergesaran kegiatan ekonomi), maka Pemerintah Kabupaten Tangerang harus menciptakan berbagai kegiatan yang dapat memancing terjadinya pergerakan orang dan barang (aktivitas ekonomi) dari daerah disekitar kawasan Dadap ke wilayah Tangerang sendiri. Rencana pembangunan kawasan wisata Pantai Pasir Putih Mutiara Dadap merupakan salah satu peluang untuk terjadinya hal tersebut. Namun demikian, suatu studi kelayakan yang menyeluruh perlu dilakukan mengingat keberadaan pusat-pusat kegiatan wisata yang ada di wilayah Jakarta Utara akan sangat sulit untuk ditandingi. Pengembangan objek wisata yang terjangkau oleh masyarakat luas (lebih murah), baik harga tiket masuk dan maupun harga-harga produk yang dijajakan, sarana dan prasarana transportasi yang memadai, serta objek wisata dan atraksi yang disajikan tetap menarik para wisatawan.
195
5.3
Analisis pemanfaatan lahan dan daya tampung pelabuhan perikanan di kawasan Dadap-Kamal Muara Pengembangan suatu pelabuhan perikanan harus mempertimbangkan
kondisi lahan yang tersedia di kawasan tersebut. Sebagai daerah yang terletak di perbatasan
kabupaten/kota
dan
provinsi,
kawasan
Dadap-Kamal
Muara
mempunyai tingkat perubahan pemanfaatan lahan yang sangat pesat. 5.3.1 Pemanfaatan lahan di kawasan Dadap-Kamal Muara Sebagai kawasan yang terletak di perbatasan antara Pemkot Jakarta Utara dan Kabupaten Tangerang, dinamika perencanaan pembangunan di kawasan ini sangat tinggi. Hal ini dapat diamati dari berbagai berita di media massa, mulai dari aktivitas perencanaan pembangunan Pelabuhan Kapal Riset Baruna Jaya, Pelabuhan Peti Kemas atau Kapal Barang, dan kawasan Wisata Mutiara Dadap. Dinamika perencanaan yang tinggi ini sangat dipengaruhi oleh munculnya Orde Otonomi Daerah yang telah terjadi dan melahirkan konsep desentralisasi sistem pemerintahan.
Berdasarkan perjanjian kerjasama antara BPP Teknologi dan
Perum Angkasa Pura II yang tertuang dalam surat No SWT 07/HK.90/APH-1993 dan No. 345/DB- PKA/BPPT/XII/93, BBP Teknologi telah menyewa sebidang tanah seluas 6,5 hektar di pantai Muara Dadap, Desa Dadap, Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang. Tanah tersebut diperuntukkan sebagai Dermaga Sandar Kapal Riset BPPT Baruna Jaya, yang awalnya berupa tanah kosong dan tidak berpenduduk. Menurut berita Media Indonesia, sejak tahun anggaran 1994/95, BPPT sudah mengaspal dan mengembangkan site plan dan pemagaran di lokasi tanah kosong tadi. Atas dasar itu, BPPT meminta agar pihak yang berkepentingan di kawasan itu mengetahui bahwa pembangunan dermaga sandar Armada Kapal Riset BPPT Baruna Jaya akan dilaksanakan pada tanah kosong yang sudah dipagar
sejak
1994
(IN/EKON:
MI
-
N-250
Kejar
Sertifikasi,
[email protected], Rabu 29 Mei 1996 - 17:15:00). Tahun 1996, BPPT menjadi Panitia Indonesia Air Show (IAS) yang sempat menimbulkan issu akan menggusur tanah rakyat di Desa Gili-Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, yang terdiri dari 800 KK nelayan (Republika Online 1996).
Issu ini ternyata tidak benar karena pelaksanaan pergelaran
196
dirgantara IAS ’96 itu terletak di lokasi pelabuhan udara Soekarno-Hatta pada kuadran II (sebelah terminal II-internasional). Konflik pemanfaatan ruang di kawasan Dadap terus berlanjut dengan dilakukannya reklamasi (pengurukan) kawasan pesisir dimana awalnya Pelabuhan Kapal Riset Baruna Jaya akan dibangun.
Menurut juru bicara pengembang
(Tubagus Dudy Chumaidi) yang dikutip media massa menyebutkan bahwa kawasan Dadap dipilih karena wilayah itu berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata terpadu (Suara Pembaharuan Daily 2004). Dari berbagai berita di media massa dapat disimak bahwa proses reklamasi yang sedang dilakukan ternyata menuai berbagai protes dari beberapa kelompok masyarakat dan LSM {antara lain Banten Environmental Watch (BEW), dan (PIELS)}, yang akhirnya direspon oleh anggota DPR dan DPRD setempat. Polemik terus berlanjut dan menyangkut Pemda DKI Jakarta yang tampaknya juga mempunyai kepentingan dengan kegiatan pembangunan. Salah satu berita yang dimuat berbunyi “Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang tidak akan pernah dapat melakukan penutupan lokasi reklamasi Pantai Dadap, Desa Dadap, Kecamatan Kosambi, yang kini dilakukan. Pasalnya, lembaga ini diduga telah menerima retribusi pengurukan pantai yang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah.
Menurut sumber di Tangerang, dugaaan telah dibayarkan retribusi
pengurukan pantai oleh para pengembang reklamasi Pantai Dadap tersebut tertuang jelas dengan adanya Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi dengan nomor 655.2/330-DTRB/IX/2001 tertanggal 26 September 2001 yang ditandatangani oleh Bupati Tangerang yang kala itu masih dijabat oleh Agus Djunara. Dengan keluarnya fatwa Bupati tersebut secara otomatis si pengembang berani untuk melakukan reklamasi Pantai Dadap karena sudah ada lampu hijau. Apalagi pada saat yang bersamaan Dinas Tata Ruang dan Bangunan juga mengeluarkan surat penetapan retribusi fatwa rencana pengarahan lokasi bernomor 974/330DTRB/IX/2001 yang ditandatangani Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan, Nanang Komara yang kini menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang (Sinar Harapan 2004b).
197
Kepala Sub Dinas Tata Ruang pada Dinas Tata Ruang dan Bangunan Pemda Tangerang Didin Samsudin menyatakan, kawasan pantai yang akan direklamasi setelah Dadap adalah Mauk, menyusul revisi Rencana Umum Tata Ruang (RUTR).
Dalam perubahan tata ruang tersebut pemerintah berencana
menjadikan pesisir pantai utara sebagai kawasan wisata terpadu (SUARA PEMBARUAN DAILY 2004b). Perubahan RUTR tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah No 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Tata Ruang Daerah, yang merupakan implementasi Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 1997 tentang Perubahan Tata Ruang Nasional. Berdasarkan peraturan itu, sekitar 20 km dari 50 km total panjang pantai di Kabupaten Tangerang atau dari Dadap Kosambi hingga pantai Tanjung Kait, Kecamatan Pakuhaji untuk kawasan wisata. Luas pantai yang akan direklamasi dan dijadikan kawasan wisata terpadu sepanjang 10 km garis pantai dari laut dan satu km dari garis pantai atau sekitar 1.000 hektare. Kemelut pemanfaatan lahan yang terjadi di Desa Dadap tidak seluruhnya dimengerti oleh penduduk desa, yang terkena dampak hanyalah sebagian kecil penduduk yang memang tinggal disekitar kawasan pengembangan.
Menurut
informasi berbagai harian ibukota, . warga Desa Dadap, Kosambi, Kabupaten Tangerang, belum mengatahui ada proyek pengurukan laut besa-besaran di Pantai Mutiara Dadap. Mereka bahkan tak peduli aktivitas reklamasi kawasan untuk wisata bertaraf internasional tersebut. Menurut warga, proyek reklamasi silakan saja, asal warga disediakan infrastruktur sepeti tempat pelelangan ikan, pengurukan Kali Perancis, serta perbaikan jalan. "Kami tak peduli. Yang penting bagi kami para nelayan bisa tetap melaut.(Tempo Interaktif 2005b). Berbagai kepentingan ternyata banyak yang bermain dalam masalah proyek tersebut, sebagaimana dinyatakan oleh Kepala Desa Dadap Dames Taufik yang mengklaim bahwa tidak ada masalah dengan warganya terhadap reklamasi pantai itu. Menurut Dames, informasi kerusakan lingkungan dan penolakan warga yang berkembang selama ini dikendalikan orang luar Dadap (SUARA PEMBARUAN DAILY 2004a).. Kasus pemanfaatan lahan yang juga mencuat di kawasan Dadap-Kamal Muara adalah untuk pembangunan kawasan pergudangan. Mantan para pemilik
198
tanah merasa bahwa dulu mereka terbujuk menjual lahannya kepada para investor untuk dibuat gudang, dengan harapan bahwa kelak ia dan anak-anaknya dapat ikut bekerja di kawasan pergudangan itu. Namun demikian kenyataannya pemilik gudang lebih memilih tenaga kerja dari luar Dadap yang dinilai lebih mempunyai kompetensi daripada tenaga kerja setempat (Tempo interaktif 2005c). Saat ini, ratusan gudang kini sudah berdiri memenuhi 40 persen lahan di desa seluas 401 hektar itu.
Sisa lahan masih akan terus berkurang karena sampai saat ini
pembangunan gudang baru masih terus berlangsung. Dalam rangka mewujudkan pembangunan Kota Air Kamal Muara, Pemda DKI melakukan reklamasi pantai di daerah Kamal Muara. Aktivitas reklamasi yang telah dilakukan pengembang di wilayah DKI Jakarta akan menciptakan sebuah daerah baru seluas 2.700 hektar. Secara legal, Keputusan Presiden No 52 Tahun 1995 menetapkan, kawasan Pantai Utara Jakarta itu akan direklamasi. Reklamasi meliputi bagian perairan laut Jakarta yang diukur dari garis pantai utara Jakarta secara tegak lurus ke arah laut, sampai garis yang menghubungkan titiktitik terluar yang menunjukkan kedalaman laut delapan meter. Itu artinya, garis pantai akan maju sekitar 1,5 kilometer ke utara (Anonimous 1997). Selama kurun waktu 10 tahun (dari tahun 1992 sampai 2002), telah terjadi perubahan pemanfaatan lahan di kawasan Dadap-Kamal Muara, sebagai mana ditunjukkan citra satelit pada Gambar 5.7.
Hal ini menunjukkan bahwa
penggunaan lahan di kawasan Dadap – Kamal Muara mengalami perubahan yang cukup drastis. Di wilayah Desa Dadap, perubahan terjadi pada luasan sawah yang menyusut sampai hanya tersisa 18,52 %, tubuh air tinggal 42,85 %, lahan terbuka tinggal 66,67 %, dan kebun campuran tersisa 32,34 %. Sementara itu, untuk wilayah urban mengalami perubahan mencolok sebesar 200 %, dari 120,59 ha menjadi 242,80 ha, sedangkan di Kamal Muara hanya terjadi peningkatan sedikit dari 442,31 ha menjadi 479,95 ha dalam jangka waktu yang sama yaitu 10 tahun. Secara rinci perubahan pemanfaatan lahan dapat dilihat pada Tabel 5.16.
199
Citra satelit Landsat 92
Citra satelit Landsat 2002
Hasil klasifikasi Land Use Thn 1992 (Sumber : Landsat 1992)
Hasil klasifikasi Land Use Thn 2002 (Sumber : Landsat 2002)
Gambar 5.7 Citra satelit landsat di lokasi penelitian, tahun 1992-2002.
200
Tabel 5.16 Data penggunaan lahan di kawasan Dadap dan Kamal Muara dari antara tahun 1992-2002 (m2) No
VARIABEL
1.
Tambak Perubahan Sawah Perubahan Tubuh air Perubahan Lahan terbuka Perubahan Urban Perubahan Kebun campuran Perubahan Rumput/semak Perubahan Hutan Perubahan
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Keterangan:
DADAP 1992 2002 357.611,3 376.432,9 + 5,30 % 621.114,4 37.643,3 - 94,00 % 131.751,5 56.464,9 - 57,00 % 282.324,7 188.216,5 - 33 % 1.204.585,5 2.427.992,7 + 101,56 % 508.184,5 18.821,7 - 96 % 0 0 0% 0 0 0%
KAMAL MUARA 1992 2002 5.665.316,3 5.175.953,5 - 8,64 % 658.757,7 301.146,4 - 54,29 % 150.573,2 357.611,3 + 137,50 % 18.821,6 37.643,3 + 100, 00 % 4.423.087,5 4.799.520,5 + 8,5 % 508.184,5 150.573,2 - 70,37 % 18.821,6 621.114,4 + 3.200 % 0 18.821,6 > + 18.821,6 %
tubuh air adalah perairan di wilayah daratan (danau, sungai, rawa, genangan, dll. Khusus untuk rawa, jika berasosiasi dengan yang lain dapat dipisah, seperti rawa gambut, rawa bakau, dll.).
Dari Tabel 5.16 tersebut menunjukkan bahwa selain terjadinya perubahan wilayah urban selama kurun waktu sepuluh tahun, perubahan lainnya adalah pertambahan luasan rumput/semak hanya terjadi di wilayah Kamal Muara, yaitu dari 1,88 ha menjadi 62,11 ha.
Konversi lahan yang juga signifikan adalah
terbentuknya kawasan hutan yang merupakan ekses dari dibangunnya perumahan real estate Pondok Indah Kapuk, yang pengembangannya dilanjutkan sampai ke kawasan Kamal Muara.
Pada saat pembangunan kawasan real estate ini,
dilakukan reklamasi (penimbunan kawasan pantai). Awalnya, luas tanah daratnya sebesar 105 ha sedang sisanya berupa sawah seluas 453 ha dan rawa/empang seluas 495 ha. Kelurahan Kamal Muara memiliki lahan dengan status milik negara, lahan milik adat, dan sebagian dari lahan tersebut dikuasai oleh swasta (PT Mandara Permai) dan BPL Pluit. Perubahan status hak kepemilikan lahan di Kelurahan Kamal Muara terjadi antar tahun 1999 sampai dengan 2000 (BPS Jakut 2000). Status hak milik tahun 1998 tercatat seluas 547,60 ha dan turun drastis menjadi 287 ha tahun 1999. Hal ini disebabkan belum adanya sertifikat pada tanah seluas 584 ha, seluas 9,90 ha
201
(tahun 1998 mencapai 505,40 ha), dan yang berstatus hak pakai (HP) seluas 8 ha (sebelumnya tidak tercatat. Data selengkapnya tentang status lahan di Kelurahan Kamal Muara dicantumkan dalam Tabel 5.17. Tabel 5.17
Status lahan di Kelurahan Kamal Muara antara tahun 1997-2000
STATUS LAHAN
TAHUN SENSUS 1997
1998
1999
2000
Hak milik
547,60
547,60
287,00
287,00
HGB
505,40
505,40
9,90
9,90
HP
0,00
0,00
8,00
8,00
Belum bersertifikat
0,00
0,00
584,00
584,00
1.053,00
1.053,00
1.053,00
1.053,00
Jumlah Sumber: BPS Jakut (2001)
Peruntukan lahan di Kelurahan Kamal Muara secara garis besar terdiri dari pruntukan perumahan, industri, kantor dan gudang, taman, pertanian, lahan tidur, dan lain-lain. Data selengkapnya tercantum dalam Tabel 5.18. Tabel 5.18.
Data peruntukan lahan di Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan dari tahun 1995-2000 (ha)
PERUNTUKAN
TAHUN SENSUS 1995
Perumahan
1996
1997
1998
1999
2000
84,70
84,70
244,93
263,25
84,25
96,03
195,00
195,00
290,94
421,20
142,16
142,16
Kantor/gudang
0,76
0,76
91,93
105,30
55,81
55,81
Taman
0,76
0,76
249,98
52,65
10,53
10,53
769,49
769,49
0,00
0,00
0,00
73,71
-
-
175,22
210,60
760,27
221,13
1.053,00
1.053,00
1.053,00
1.053,00
1.053,00
1.053,00
Industri
Pertanian Lainnya Jumlah
Sumber: BPS Jakut (2001)
Dari Tabel 5.18 tampak bahwa perubahan yang cukup mencolok adalah pada lahan pertanian yang turun sangat drastis pada tahun 1997 sampai tercatat tidak ada sisanya selama tiga tahun berturut-turut. Tahun 2000 lahan pertanian baru tercatat lagti seluas 73,71 ha.
Perubahan lahan pertanian ini dapat
diidentifikasi sebagian digunakan untuk lahan perumahan, industri, kantor/gudang,
202
dan peruntukan lainnya. Data perubahan jumlah bangunan di Kelurahan Kamal Muara tercantum dalam Tabel 5.19. Tabel 5.19.
Data perubahan jumlah bangunan di Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan dari tahun 1993-2001 (unit)
JENIS BANGUNAN
TAHUN SENSUS 1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Permanen
137
137
140
-
254
263
425
425
425
Semi permanen
207
207
211
-
286
481
593
593
593
Darurat, dll
305
305
280
-
141
180
237
237
237
Jumlah
649
649
631
-
681
924
1.255
1.255
1.255
Sumber: BPS Jakut (2001)
Dari Tabel 5.19 tampak bahwa pertambahan bangunan permanen dan semi permanen terjadi secara nyata dari tahun 1997, dari 140 unit tahun 1995 menjadi 254, kemudian menjadi 425 tahun 1999.
Untuk bangunan semi permanen,
perubahan terbesar terjadi dari tahun 1997 (286 unit) menjadi 481 unit pada tahun 1998, dan menjadi 593 tahun 1999 serta tidak mengalami perubahan sampai tahun 2001. Untuk bangunan darurat, dari tahun 1994 mengalami penurunan dari 305 unit menjadi 280 unit tahun 1995, dan tinggal 141 unit tahun 1997. Kemudian naik lagi tahun 1999 sampai mencapai 237 unit. Ada dua kemungkinan yang dapat ditafsirkan dari perubahan jumlah bangunan darurat tersebut, yang pertama berkaitan dengan kegiatan pembangunan yang harus mendirikan bangunan darurat untuk para buruh dan peralatan; yang kedua adanya komunitas gelandangan dan pengemis yang membangunan tempat tinggal darurat. Menurut Situs Dinas Pertanian dan Kehutanan DKI Jakarta, hutan mangrove di Jakarta diantaranya terdapat dalam kawasan hutan dan pulau-pulau di Kepulauan Seribu dan kawasan hutan di DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam Tabel 5.20.
Kawasan hutan mangrove yang terluas terdapat di Hutan
Wisata Kamal Muara seluas 99,80 ha, yang kedua di pesisir Pulau Rambut yang merupakan Suaka Margasatwa seluas 45,00 ha, sedangkan di Hutan Lindung Angke Muara Kapuk terdapat ekosistem mangrove seluas 44,76 ha.
203
Tabel 5.20. Distribusi hutan mangrove di wilayah Jakarta No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
NAMA Hutan Lindung Angke Muara Kapuk Hutan Wisata Kamal Muara Suaka Marga Satwa Muara Angke Suaka Margasatwa Pulau Rambut Cagar AlamPulau Bokor Cagar Alam Pulau Penjaliran Barat Cagar Alam Pulau Penjaliran Timur Hutan dengan tujuan istimewa: ¾ Pembibitan ¾ Jalan Tol dan Jalur Hijau ¾ Transmisi PLN ¾ Cengkareng Drain Jumlah
LUAS (ha) 44,76 99,80 25,02 45,00 18,00 19,85 19,65 10,51 95,50 23,70 28,39 430,18
Sumber: Diperhut (2005)
Untuk Kecamatan Penjaringan, persentase distribusi pemanfaatan lahan di setiap kelurahan pada tahun 2003 menunjukkan cukup besarnya lahan tidur di Kelurahan Kamal Muara, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5.21. Tabel 5.21
No.
Persentase penggunaan tanah di Kecamatan Penjaringan tahun 2003
Kelurahan
Persentase Luas Tanah Yang Digunakan (%) 1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Kamal Muara
8,00
17,40
6,90
1,00
0,00
58,70
8,00
100
2.
Kapuk Muara
36,18
21,65
9,23
0,00
0,00
28,14
4,80
100
3.
Pejagalan
74,83
17,64
3,40
0,20
0,00
0,00
3,93
100
4.
Pluit
50,12
0,00
29,73
0,00
0,00
0,00
20,15
100
5.
Penjaringan
56,00
28,00
5,00
0,00
0,00
0,00
11,00
100
Kec. Penjaringan 45,02 16,94 10,85 0,24 0,00 17,37 9,58 100 Sumber: BPS Jakut (2004) Keterangan: (1) Perumahan; (2) Industri; (3) Kantor dan Gudang; (4) Taman; (5) Pertanian; (6) Lahan Tidur; (7) Lainnya; (8) Jumlah
Dari Tabel 5.21 tampak bahwa persentase luas tanah yang digunakan untuk sektor pertanian di Kelurahan Kamal Muara adalah yang paling tinggi. Namun demikian, lahan ini sebenarnya sebagian besar digunakan untuk aktivitas perikanan, baik untuk aktivitas pra dan pasca penangkapan ikan maupun budidaya ikan air tawar, karena sektor pertanian masih mencakup perikanan.
204
Sebagaimana tampak dari hasil citra satelit yang diambil tahun 1992 dan 2002 dan tercantum pada Gambar 5.7, telah terjadi perubahan yang sangat siginifikan dari tataguna lahan di kawasan penelitian. Hal ini juga ditunjukkan oleh hasil analisis terhadap citra satelit ini yang memperlihatkan bahwa selama jangka waktu sepuluh tahun (dari 1992-2002) terjadi peningkatan mencolok dari luasan wilayah urban pemukiman (lihat Tabel 5.16). Hal tersebut menunjukkan bahwa selama kurun waktu sepuluh tahun, perubahan yang paling signifikan terjadi di kawasan Dadap-Kamal Muara adalah peningkatan wilayah urban di Dadap sebesar 101,56 %, pertambahan luasan semak dan tanah terlantar sebesar 3.200 %. Konversi lahan yang juga signifikan adalah terbentuknya kawasan hutan yang merupakan ekses dari dibangunnya perumahan real estate Pondok Indah Kapuk, yang pengembangannya dilanjutkan sampai ke kawasan Muara Kamal. Aktivitas reklamasi (penimbunan kawasan pantai) yang dilakukan pada saat pembangunan kawasan real estate ini kemudian dihijaukan dengan tanaman mangrove yang sekaligus juga membuat fasilitas marina, tempat mendaratnya kapal-kapal pesiar (yacht). Sebagaimana dinyatakan oleh Kepala Sub Dinas Tata Ruang pada Dinas Tata Ruang dan Bangunan Pemda Tangerang Didin Samsudin, kawasan pantai yang akan direklamasi setelah Dadap adalah Mauk, menyusul revisi Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) tersebut yang tertuang dalam Peraturan Daerah No 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Tata Ruang Daerah (Suara Pembaharuan Daily 2004a). Sehingga sudah jelas bahwa penetapan kawasan pesisir sepanjang 20 km dari 50 km total panjang pantai di Kabupaten Tangerang atau dari Dadap Kosambi hingga pantai Tanjung Kait, Kecamatan Pakuhaji adalah untuk kawasan wisata dengan aktivitas reklamasi yang akan dilakukan sepanjang 10 km dan satu km dari garis pantai atau sekitar 1.000 hektare. Alasan dilakukannya revisi RUTR tersebut karena terjadinya perubahan fungsi lahan secara besar-besaran di kawasan tersebut akibat eksploitasi lahan untuk tambak dan abrasi pantai, hal ini didasarkan foto udara tahun 2002, dimana kawasan tersebut sudah rusak dan sulit untuk dipulihkan kembali karena kerusakannya sudah sejauh 600 meter dari bibir pantai. Akibat abrasinya, lahan di kawasan tersebut tidak lagi produktif dan penataan ulang lahan dalam bentuk penanggulangan abrasi sia-sia. "Lahan di sana sudah
205
tidak bisa diperbaiki lagi kecuali dengan reklamasi karena lahan yang terkena abrasi sudah mencapai puluhan ribu hektar," katanya. Pemanfaatan lahan di Kelurahan Kamal Muara relatif lebih tenang dan teratur dan tidak lagi terdengar ada gejolak. Hal ini dimungkinkan karena telah mapannya RUTR melalui Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 6 Tahun 1999.
Dalam Pola Peruntukan Lahan, pemanfaatan ruang kawasan Pantura
Jakarta Ditetapkan dalam 3 sub-kawasan: (1)
Sub-kawasan barat Sub-kawasan barat terdiri dari Kecamatan Penjaringan dan Pademangan direncanakan akan menampung penduduk sebesar 737.300 jiwa dengan kepadatan sekitar 112 jiwa/Ha pada tahun 2010.
(2)
Sub-kawasan tengah Sub-kawasan tengah terdiri dari Kecamatan Tanjung Priok direncanakan akan menampung penduduk sebesar 452.600 jiwa dengan kepadatan sekitar 128/ha pada tahun 2010.
(3)
Sub-kawasan timur Sub-kawasan
timur
terdiri
dari
Kecamatan
Koja
dan
Cilincing
direncanakan akan menampung penduduk sebesar 670.000 jiwa dengan kepadatan sekitar 204 jiwa/ha pada tahun 2010. Konflik rencana reklamasi yang akan dilakukan Penda DKI belum terlalu parah terjadi di tingkat grassroot, tetapi masih ditataran para politisi dan pemerhati lingkungan, sebagaimana disampaikan dalam Sub-bab 5.1 di atas. Langkah yang sama perlu juga dilakukan oleh Pemkot Jakarta Utara, yaitu membuka rencana reklamasi Pantura tersebut secara luas, untuk dilakukan kajian secara ilmiah oleh berbagai fihak yang bersifat netral. Cukup banyak kebijakan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta yang semula dianggap kontroversial dan mendapat tentangan dari berbagai pihak tetapi kemudian dianggap suatu keberhasilan setelah hasil positif dicapainya; sebagai contoh adalah Program Pemagaran Kawasan Monumen Nasional. Setelah menunjukkan hasil yang baik, maka banyak pihak secara tidak langsung mengucapkan terimakasih kepada
206
Pemda DKI, karena Monas yang ada sekarang tampak lebih rindang, lebih bersih, indah dan menyenangkan untuk dikunjungi. Menurut Beatley et al. (1999), dalam perancangan perkotaan dan perlindungan pusat kegiatan masyarakat upaya untuk melindungi karakter dan nuansa masyarakat pesisir merupakan isu yang penting di banyak tempat. Banyak wilayah pesisir memiliki bangunan bersejarah dan sumberdaya lain yang berharga untuk
dilindungi.
Perlindungan
ini
dilaksanakan
antara
lain
dengan
melembagakan evaluasi ulang dari proses perencanaan tata kota. Dalam kegiatan pembangunan kini, terdapat kecenderungan baru yaitu timbulnya semangat tradisionalisme, antara lain dengan membuat bangunan publik serta ruang umum (taman) menjadi pusat ruang kota, memperjelas orientasi bagi pejalan kaki, dan berbagai kepentingan umum lainnya. Mengacu pada Perda Khusus Ibukota Jakarta No. 6 Tahun 1999, dalam Pola Peruntukan Lahan, pemanfaatan ruang kawasan Pantura Jakarta, Kamal Muara termasuk Sub-kawasan barat yang terdiri dari Kecamatan Penjaringan dan Pademangan yang direncanakan akan menampung penduduk sebesar 737.300 jiwa dengan kepadatan sekitar 112 jiwa/ha pada tahun 2010.
Jika dilihat jumlah
penduduk Kecamatan Penjaringan tahun 2003 yang tingkat kepadatannya mencapai 7.974 orang per km2 (atau sebesar 79,74 orang per ha), maka dapat diduga sebelum tahun 2010 target 112 jiwa tersebut sudah akan tercapai. Untuk kawasan Kamal Muara yang merupakan bagian wilayah Jakarta Utara, berdasarkan Perda No. 6 tahun 1999 tentang RUTR Pasal 8, sesuai dengan karakteristik fisik dan perkembangannya, termasuk WP (Wilayah Pengembangan) Pantai Utara (WP-PU), dengan kebijakan meliputi: (1)
Pantai Lama: 1) Meningkatkan dan melestarikan kualitas lingkungan Jakarta Utara; 2) Mempertahankan permukiman nelayan; 3) Mengembangkan fungsi pelabuhan dan perniagaan.
(2)
Pantai Baru: melalui pengembangan reklamasi yang terpisah secara fisik dari pantai lama dengan kegiatan utama jasa dan perdagangan berskala internasional, perumahan, pelabuhan serta pariwisata.
207
Mengingat sudah jelas tertera dalam RUTR dan revisinya, maka setiap aktivitas pembangunan yang akan dilaksanakan di kawasan Pantura DKI Jakarta, sudah saatnya dilakukan secara terbuka dan transparan serta dengan jangka waktu sosialisasi yang cukup. Sehingga keberhasilan setiap program pembangunan di DKI Jakarta dengan semua kendala yang dihadapinya dapat menjadi contoh bagi daerah lain. Menurut informasi dari Urban Poor Consortium (UPC, 2005), Mega Proyek Reklamasi Pantai Utara Jakarta 2003-2020 dilatar belakangi oleh letak Indonesia di persimpangan antara Asia dan Australia. Jakarta sebagai ibukota negara merupakan salah satu kota yang perkembangannya cukup pesat di Asia Tenggara.
Oleh karena itu, Pemerintah DKI Jakarta memutuskan untuk
membentuk satu rencana khusus yang terfokus pada pembangunan daerah pantai utara kota yang disebut: the Jakarta Waterfront Development Program. Pembangunan Kota Pantai Jakarta direncanakan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 52 Tahun 1995. Program ini meliputi: (1)
Reklamasi 2.700 Ha di sebelah utara Kota Jakarta, 2.500 ha untuk penataan kembali kawasan pantai/revitalisasi
(2)
Reklamasi meliputi bagian perairan laut yang diukur dari garis pantai Utara Jakarta secara tegak lurus ke arah laut sehingga mencakup garis yang menghubungkan titik titik terluar dengan kedalaman laut 8 meter. Panjang garis pantai Utara Jakarta adalah 32 km. Tujuan dari pembangunan the Jakarta Waterfront ini adalah:
(1)
Merevitalisasi kota tua
(2)
Mengembangkan jantung kota yang baru di Jakarta
(3)
Menyediakan standar pengembangan kelas dunia
(4)
Membuka kesempatan terhadap pembangunan berskala besar
(5)
Menciptakan level baru untuk efisiensi yang terorganisasi
(6)
Membentuk kondisi kehidupan masyarakat yang lebih baik
208
(7)
Mengembangkan lahan baru untuk kegiatan bisnis, industri, pemukiman dan rekreasi. Rencana yang cukup ambisius tersebut sebenarnya masuk akal jika
dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Singapura yang telah mereklamasi sebagian kawasan pesisirnya dengan menggunakan material urukan yang berasal dari beberapa daerah di Indonesia. Hanya saja, keterbukaan dan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan akan sangat menentukan keberhasilan program ini serta seberapa besar dampak yang akan ditimbulkannya, baik bagi pemerintah DKI Jakarta maupun masyarakat disekitarnya. Pengelolaan wilayah pelabuhan di Dadap dan Kamal Muara secara resmi masih ditangani oleh Dinas Perikanan masing-masing kabupaten/kota khusus untuk kawasan sekitar pelabuhannya.
Pengelolaan kawasan di luar wilayah
pelabuhan tentu saja tergantung pada siapa pemilik lahan tersebut yang juga harus berdasarkan pada peraturan yang tersedia, baik yang berkaitan dengan tata ruangnya maupun aturan pengembangannya. 5.3.2
Analisis daya tampung pelabuhan perikanan di kawasan DadapKamal Muara Untuk mengkaji daya tampung pelabuhan perikanan yang terdapat di
kawasan Dadap-Kamal Muara, diperlukan data yang menyangkut keduan PPI/TPI tersebut. Sebagian besar data sudah disampaikan dalam Bab 4. (1)
Prasarana dan sarana Prasarana yang diperlukan dalam suatu pelabuhan perikanan antara lain mencakup: alur masuk kapal, kolam pelabuhan, pelindung gelombang, darmaga tempat bersandar, tempat bongkar muat barang, sumber energi listrik, bahan bakar minyak, jalur komunikasi dan transportasi, dan sumber air bersih. Sedangkan sarana pelabuhan dapat berupa: tempat menambat kapal, bengkel mesin, unit perbaikan bodi kapal dan alat tangkap, tempat sampah dan unit pengolahan limbah, tempat lelang ikan, perumahan nelayan, dll.
209
Kondisi PPI/TPI Kamal Muara jauh lebih baik jika dibandingkan dengan TPI Dadap.
Bagaimanapun, di PPI/TPI Kamal Muara sudah terdapat
darmaga dan kolam pelabuhan, serta tempat bongkar muat ikan yang akan dilelang, sementara di TPI Dadap belum ada, meskipun bangunan koperasi masih berdiri dan bagian depan yang diperuntukan bagi kegiatan lelang masih tetap tidak digunakan karena perahu yang berlabuh jauh jaraknya. (2)
Pasokan ikan Pasokan ikan yang datang ke kawasan Dadap-Kamal Muara berasal dari kapal yang berlabuh di sepanjang Kali Perancis dan di PPI/TPI Kamal Muara. Meskipun TPI Dadap sudah tidak berfungsi, tetapi pendaratan ikan dari kapal/perahu nelayan yang berukuran kecil (dibawah 5 GT) tetap dilakukan. Tidak ada proses lelang, pedagang yang akan membeli langsung berhubungan dengan nakhoda kapal. Di TPI Kamal Muara, lelang tetap berlangsung mulai jam 04 pagi sampai jam tujuh atau delapan, tergantung jumlah ikan yang didaratkan. Sebagian besar ikan diborong oleh para pedagang besar yang membawa mobil sebagai alat
angkut, sementara pedagang kecil
mengangkut ikan dengan
menggunakan beca, sepeda, atau gerobak dorong. Pedagang besar memasok kebutuhan supermarket atau untuk dikirim ke Muara Angke. Kegiatan pemasaran ikan di TPI Kamal Muara tidak hanya berupa pelelangan ikan hasil tangkapan nelayan, tetapi juga pasar eceran, baik untuk ikan yang didaratkan nelayan lokal, dibawa oleh pedagang dari Muara Angke, atau dijajakan oleh para pedagang ikan yang menampung hasil tambak atau hasil tangkapan dari perairan umum.
Sehingga tidak
mengherankan jika di pasar ini dapat ditemui udang sungai yang masih hidup. Pola distribusi ikan yang berasal dari kawasan Dadap-Kamal Muara dapat dilihat pada Gambar 5.8. Dari Gambar 5.8 di atas dapat dilihat bahwa distribusi ikan yang didaratkan di kawasan Dadap sebagian besar didistribusikan ke pasar lokal (70 %), sementara ikan yang dilelang di TPI Kamal Muara hanya 15 % untuk pasar lokal, sisanya (70 %) masuk ke pasar
210
elit (mal) di Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa potensi pasar Jakarta selalu terbuka untuk ikan-ikan yang didaratkan di kawasan tersebut. Dari keseluruhan ikan yang didaratkan di kawasan Dadap-Kamal Muara, hanya sekitar 20 % yang masuk ke Pasar Kabupaten Tangerang. TPI Dadap
TPI Kamal Muara
5%
5%
65 %
15 %
Pasar lokal Dadap
Pasar lokal Kamal Muara
Pasar Kabupaten Tangerang
10 %
Gambar 5.8
(3)
70 %
Pasar elit Jakarta
10 %
Pola distribusi ikan yang berasal dari kawasan DadapKamal Muara
Dukungan logistik pelabuhan perikanan Perkembangan suatu pelabuhan perikanan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan penangkapan,
fasilitas bongkar
pendukung muat
yang
hasil
diperlukan
tangkapan
dan
untuk
kegiatan
bekal
operasi
penangkapan, serta penyediaan bahan dan fasilitas perbaikan kapal dan alat penangkapan. Secara garis besar, kondisi logistik yang ada di sekitar TPI Dadap dan Kamal Muara dicantumkan dalam Tabel 5.22. Sebagaimana tercantum dalam Tabel 5.22, ketersediaan fasilitas logistik yang berkaitan dengan kegiatan perikanan relatif tersedia.
Meskipun
demikian, permasalahan tidak selalu terletak di sana, tetapi pada kemampuan (daya beli) nelayan untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Sebagai contoh, fasilitas BBM tersedia cukup, meskipun jarak SPBU relatif jauh (sekitar 2 km). Karena tidak tersedianya SPBU khusus di TPI, maka
211
nelayan harus membeli lewat tangan kedua (baik eceran maupun pemasok) dengan harga yang lebih mahal dari harga resmi di SPBU (berbeda antara Rp 400 – Rp 600 per liter solar). Dengan demikian, beban operasional nelayan menjadi lebih besar. Jalan keluar yang dilakukan sebagian nelayan adalah melakukan pengoplosan bahan bakar minyak tanah dengan oli, dengan perbandingan satu liter oli mesin untuk 70 liter minyak tanah. Penggunaan bahan bakar yang tidak sesuai dengan kebutuhannya ini tentu saja akan berakibat negatif pada daya tahan mesin; serta juga pada keselamatan operasional penangkapan secara keseluruhan. Tabel 5.22 Daftar fasilitas logistik kegiatan perikanan disekitar TPI Dadap dan Kamal Muara No
FASILITAS
1 2 3
Air bersih BBM Toko peralatan penangkapan ikan Depo es Toko bahan makanan Bengkel mesin kapal Montir mesin kapal Dok kapal/perahu Pasar umum Penjual ikan
4 5 6 7 8 9 10
TINGKAT KETERSEDIAAN Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Tidak ada Cukup Cukup Cukup Cukup
JARAK DARI (m) TPI TPI KAMAL DADAP MUARA 1 1 1 1 50 25 50 10 1
25 10 1
1.000 25
2.500 10
Dari Tabel 5.22 tersebut diperoleh kenyataan bahwa setiap faktor input yang berpengaruh pada kegiatan penangkapan ikan di sekitar perairan Pulau Jawa tersedia dengan cukup dan mudah diupayakan pada saat diperlukan. Namun demikian, masalah sebenarnya adalah kurangnya hasil tangkapan yang diperoleh jika dibandingkan dengan modal yang dikeluarkan untuk operasi penangkapan. Hal ini terjadi disebabkan oleh beberapa hal: •
kawasan perairan pantai utara sudah mengalami keadaan tangkap lebih (overfishing), sehingga kelompok ikan sudah ditemukan;
212
•
kondisi perairan tepi di pantai utara Pulau Jawa umumnya sudah tercemar, sehingga kelompok ikan akan menjauh untuk mencari habitat yang baru yang sesuai dengan persyaratan hidupnya;
•
semakin
menjauhnya
gerombolan
ikan
dari
kawasan
pesisir
mengakibatkan diperlukannya biaya operasional penangkapan yang lebih besar, karena harus mencari sumberdaya ikan ke tempat yang lebih jauh dan dalam jangka waktu yang l.ebih lama (4)
Akses transportasi Lokasi TPI Dadap dan TPI Kamal Muara relatif dekat dengan jalan TOL Jakarta Bandara Sukarno Hatta, masuk simpang Rawa Bokor atau simpang Kamal Muara-Dadap dan Kapuk-Pluit-Kota.
Melalui Jalan Kamal, TPI
Dadap berjarak hanya 6,8 km km dari jalan TOL Pintu Cengkareng, sementara jarak TPI Kamal Muara ke simpang Kamal Muara-Dadap hanya berjarak 1 km. Jarak tersebut dapat ditempuh dalam waktu 10 mnt. Jalan masuk beraspal mempunyai lebar 6 m, sedangkan kepadatan kendaraan rata-rata 628 mobil per jam. Kemacetan kadang-kadang juga terjadi pada pagi dan sore hari, yang sebagian besar disebabkan oleh tidak teraturnya kendaran umum berhenti di tengah jalan saat menaikan dan menurunkan penumpang, kondisi jalan yang rusak, dan saat jam kerja pabrik selesai. Dari kondisi jalan (termasuk kualitas jalan, lebar, tingkat kemacetan) dan sarana transportasi dapat disimpulkan bahwa akses transportasi tidak ada masalah dari dan ke TPI Dadap dan TPI Kamal Muara. Jika ada barang dan permintaan, maka dukungan transportasi mudah disediakan.
Meskipun
demikian, banyaknya kendaraan truk yang berukuran besar dengan muatan yang berat serta kualitas jalan yang kurang baik telah menyebabkan kondisi menjadi cepat mengalami kerusakan. Salah satu isu yang sekarang sedang berkembang di lokasi adalah dirasa perlu adanya trotoir di ruas Jalan Perancis dan ruas Jalan Dadap-Kamal ke arah Kosambi, agar orang dapat berjalan dengan tenang. Trotoir sudah
213
dibangun di ruas Jalan Dadap-Kamal ke arah timur, meskipun cukup banyak dipenuhi oleh para pedagang kaki lima. 5.3.3
Analisis model kelimpahan kapal ikan yang dapat dipindahkan dari PPI/TPI Dadap dan PPI/TPI Muara Angke ke PPI/TPI Kamal Muara Salah satu parameter yang dijadikan ukuran pada suatu pelabuhan perikanan
adalah kapasitasnya, baik menyangkut berapa jumlah kapal yang dapat berlabuh, jumlah kapal yang dapat ditangani untuk dibongkar muatannya per satuan waktu (per jam, per hari, atau per minggu), dan juga jumlah kapal yang dapat dipasok dengan kebutuhan bahan dan alat yang diperlukan untuk kegiatan penangkapan. (1)
Kapasitas PPI/TPI Kamal Muara dan PPI/TPI Dadap Di PPI/TPI Dadap, kapal ikan tidak dapat berlabuh di tepi sungai dekat TPI. Selain karena TPI sudah tidak beroperasi lagi, juga pendangkalan sungai telah menyebabkan kapal tidak dapat mendekati daratan tempat TPI Dadap berada. Kapal ikan dapat berlabuh di sepanjang tepi sungai dengan syarat kedalaman alurnya dapat dilalui kapal tersebut. Namun demikian, pada saat sekarang ini,
sedimentasi
di
muara
sungai
telah
menyebabkan
terjadinya
pendangkalan sehingga kapal yang dapat memasuki alur sungai menjadi terbatas, kecuali jika sedang terjadi pasang
naikair laut.
Hal ini juga
menyebabkan kapal ikan lebih suka untuk berlabuh di tepi pantai, untuk mencegahnya terjebak dan terdampar di dalam sungai sehingga tidak dapat keluar. Kondisi di PPI/TPI Kamal Muara jauh lebih baik. Jalur masuk ke kolam pelabuhan secara rutin (1 kali per tahun sampai tahun 2005) dikeruk untuk mengangkat lumpur yang mengendap di dasarnya. Namun demikian, kolam pelabuhan juga banyak digunakan oleh kapal ikan untuk docking, baik karena kerusakan mesin maupun perbaikan body, sehingga kapasitas tampung kolam pelabuhannya berkurang. Faktor lain yang juga berkaitan dengan kapasitas pelabuhan adalah jalan masuknya. Untuk PPI/TPI Dadap, dua jalur jalan mengapit Kali Perancis,
214
sehingga pada dasarnya bongkar muat barang dapat dilakukan dari kedua tepi sungai. Kapal-kapal ikan yang mendaratkan hasil tangkapannya di Kali Perancis sebagian besar merupakan kapal pengangkut kerang hijau. Di PPI/TPI Kamal Muara, hanya satu sisi tepi sungai yang dapat dilalui kendaraan. Jadi pada waktu ada kendaraan yang sedang melakukan bongkar muat barang, maka arus lalulintas sedikit terganggu karena lebar jalan hanya sebesar 6 meter.
Panjang jalan di tepi kolam pelabuhan yang dapat
digunakan untuk melakukan bongkar muat sepanjang 250 meter. Dengan demikian, pada saat proses bongkar muat hasil tangkap atau bekal operasi penangkapan ikan, hanya satu sisi jalan juga yang dapat digunakan. Untuk meningkatkan kapasitas bongkar muat barang dari dan ke kapal ikan, diperlukan pengadaan fasilitas yang lebih banyak dan baik.
Fasilitas-
fasilitas tersebut antara lain: •
pipa air bersih dengan banyak kran sehingga satu waktu yang sama dapat memenuhi kebutuhan kapal sekaligus;
•
es balok dengan kualitas yang cukup;
•
SPBU (sistempenyaluran bahan bakar umum) tersedia khusus untuk kapal ikan, sehingga harga bahan bakar tidak lebih tinggi dari patokan harga eceran;
•
Unit perbaikan body dan mesin kapal serta alat tangkap, diperlukan khusus di areal tertentu agar tidak sembarang kapal dapat melakukan perbaikan di kolam pelabuhan;
•
Fasilitas pengerukan alur masuk dan kolam pelabuhan, dengan tersedianya prasarana ini kondisi kedalaman pelabuhan dapat dijaga secara rutin;
•
Fasilitas istirahat bagi awak kapal yang memadai, sehingga setiap operasi penangkapan dapat dipersiapkan sebaik mungkin untuk menjamin keberhasilan penangkapan secara optimum.
(2)
Peluang pemanfaatan kapasitas TPI Muara Angke Sebagaimana dijelaskan dalam Bab 4, saat ini terjadi kelebihan kapasitas TPI Muara Angke yang mencapai 63 %, atau sebanyak 315 kapal ikan yang
215
harus ditata ulang. Tanpa memperhitungkan jumlah kapal yang tidak dapat beroperasi karena kenaikan harga bahan bakar, maka untuk mencapai efisiensi penanganan kapal oleh TPI Muara Angke, dengan asumsi deviasi sebesar 5 %, maka jumlah kapal yang harus dialihkan adalah {315 – (5 % x 315)} = 299 unit (angka dibulatkan). Untuk mengalihkan kapal tersebut ke TPI Kamal Muara, maka harus dilakukan rehabilitasi fasilitas pelabuhan, sebagaimana tercantum dalam Tabel 5.23. Tabel 5.23 Daftar fasilitas yang perlu dikembangkan di TPI Kamal Muara untuk menampung kelebihan kapasitas TPI Muara Angke KEBUTUHAN PRASARANA
JUMLAH
KAPASITAS
A Pabrik es
1 unit
7.000-8.000 balok
B
Cool room/chill room
5 unit
750 ton
C
Cold storage
1 unit
1.000 ton
2.000
200 ton
D Cool box
3.395 m /bln
5.000 m3/bln
250 unit
50 ton
Sarana/peralatan pengolahan
7 unit
5 ton
H
Gudang garam
5 unit
15 ton/hari
I
Kontainer
18 unit
432 ton
E
Air bersih
F
Sentra pengolahan tradisional (UKM)
G
3
Sumber: Disnakanlut (2005) Untuk melakukan analisis terhadap pengelolaan kelebihan kapasitas (daya tampung) kapal di TPI Muara Angke, beberapa asumsi harus ditentukan, yaitu: (1)
kelebihan kapal yang mendarat sebanyak 299 unit per bulan
(2)
semua kapal merupakan kapal ikan jenis purse seine
(3)
semua kapal aktif beroperasi pada waktunya Untuk membuat model pergerakan kapal ikan dari TPI Muara Angke dan
TPI Dadap ke TPI Kamal Muara, dibuat suatu matrik pergerakan atribut dari ke tiga TPI yang terlibat dalam sistem dicantumkan pada Tabel 5.24. Dari Tabel 5.24 tampak bahwa jika kelebihan kapasitas kapal ikan dari TPI Muara Angke dapat
216
dialihkan ke TPI Kamal Muara, maka bilamana pengalihan itu dilaksanakan, diperlukan pembangunan TPI Kamal Muara dan TPI Dadap untuk pengadaan fasilitas-fasilitas tersebut. Penurunan jumlah kapal yang berlabuh di TPI Muara Angke diduga akan membawa dampak sebagai berikut: (1)
Penurunan jumlah hasil retribusi lelang;
(2)
Penurunan jumlah pendapatan dari ongkos sandar kapal di kolam pelabuhan;
(3)
Penurunan volume perdagangan sarana dan prasarana penangkapan ikan, seperti bahan bakar, es, air PAM, dan perbekalan ransum.
Tabel 5.24.
Pergerakan atribut TPI Dadap, TPI Kamal Muara, dan TPI Muara Angke ATRIBUT
(1)
TPI MUARA TPI KAMAL ANGKE MUARA
TPI DADAP
Tersedia 1) Kapal ikan 2) Nelayan 3) Bahan bakar 4) Es 5) Cold storage 6) Komplek pengolahan 7) Bengkel/dok 8) toko peralatan tangkap 9) kebersihan lingkungan 10) keamanan/ketertiban 11) Retribusi 12) Land rent 13) Lowongan kerja 14) Pengerukan Kolam pelabuhan dan alurnya 15) Restoran seafood
(2) Perencanaan 1) Taman Wisata Pasir Putih Mutiara Dadap 2) Kapal Baruna Jaya 3) GOR Kamal Muara 4) Water front city 5) Pelabuhan peti kemas Keterangan: = keluar/pindah = dibangun = mengalami kenaikan
217
Untuk membandingkan kondisi awal dan kondisi prediksi TPI Kamal Muara setelah terjadinya pemindahan kapal ikan yang berlebihan, maka dibuat suatu nilai konversi dari variabel-variabel yang terkait dengan pengembangan suatu pelabuhan perikanan. Nilai konversi dari variabel tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.25. Tabel 5.25
No
Nilai konversi variabel sarana dan prasarana pelabuhan perikanan di Kamal Muara (kapasitas pelabuhan untuk sebanyak 500 unit kapal berukuran 50 GT (perubahan dari total bobot kapal 2.310 GT ke 25.000 GT)1)
PRASARANA/ SARANA PPI
UKURAN IDEAL
kIDEAL
FAKTA
k-FAKTA
60
0,0024
35
0,015
400
0,016
50
0,022
realitas
ideal
1.
Lebar alur masuk3) (m)
2.
Panjang darmaga sandar4) (m)
3.
Luas kolam pelabuhan/ darmaga2) (m2)
24.000
0,896
1.750
4.
Kedalaman kolam5) (m)
5
0,0002
1
0,00043
5.
Volume kolam (m3)
120.000
4,8
1.312,5
0,57
6.
Frekuensi keruk (perth)
1
1
7.
Volume keruk
(m3)
bersih6)/bulan
(m3)
2
0,0014 0,002
0,76
0,07 0,00004 0,053
96.000
3,84
0
0
0
3.250
0,13
1.000
0,433
0,04
8.
Air
9.
BBM7) per bulan(ton)
1.000
0,004
300
10.
Oli per bulan8) (ton)
8,75
0,0038
0,8
0,00035
0,000032
11.
R.
pelelangan9)
1.375
0,055
75
0,032
0,003
12.
Ruang perbaikan alat tangkap ikan10) (m2)
1.375
0,055
60
0,026
0,0024
13.
Dok/bengkelan11) (m2)
5.400
0,216
100
0,043
0,004
14.
Es balok)12) /bulan)
125.000
5
15.000
6,49
0,6
15.
Cold storage13) (ton)
1.250
0,05
-
-
-
16.
R.penanganan14)(m2)
1.375
0,055
75
0,032
0,003
17.
R pengolahan14) (m2)
1.375
0,055
75
0,032
0,003
(m2)
0,13
0,012
Keterangan: k = faktor konversi per GT kapal ikan Beberapa asumsi yang diambil adalah: 1)
kapal yang akan ditampung sebanyak 500 unit yang masing-masing berukuran 50 GT, sebagaimana kapasitas awal TPI Muara Angke. Dimensi lebar kapal maksimal 6 m, panjang kapal maksimal 30 m, dan tinggi 2 m (Mahdi, 2005). Kapasitas awal TPI Kamal Muara adalah 15 unit kapal ukuran 10 GT (lihat Tabel 4.16), kenyataannya jumlah
218
kapal yang berlabuh di TPI Kamal Muara sebanyak 1.076 buah dengan ukuran > 10 GT dan 21 unit dengan ukuran 5-10 GT. Diasumsikan bahwa ke 1.076 kapal mempunyai GT rata-rata sebesar 20 GT dan yang 21 unit sebesar 7,5 GT, maka GT total semua kapal yang berlabuh di TPI Kamal Muara adalah sebesar 2.310 GT (angka dibulatkan). 2)
panjang darmaga = d = {n.L + (n-1) 15,0 + 50,0} m; lebar = 2 B + (30,0 ~ 40,0) m; dimana n = jumlah kapal yang akan ditampung di darmaga, L = panjang kapal, dan B = lebar (Murdiyanto, 2002); panjang Kali Kamal yang dapat dimanfaatkan untuk darmaga sepanjang 400 m, jadi lebar kolam pelabuhan sebesar {(2 x 6) + 40} m = 52 m, atau jika menghitung panjang kapal maka lebar kolam pelabuhan minimal dua kali panjang kapal, yaitu sebesar 56 m.
3)
= 8-10 kali lebar kapal (Murdiyanto, 2002)
4)
= panjang Kali Kamal yang diasumsikan dapat dikembangkan menjadi tempat darmaga bongkar
5)
= menurut Murdiyanto (2002) kedalaman kolam pelabuhan sebesar {jarak lunas kapal dari dasar kolam (0,8 ~ 1,0) + tinggi draft kapal (2 m) + beda pasang tertinggi dan terendah (1,16-0,4)+ jarak antara dek kapal dengan lantai darmaga (0,5 ~ 1,5)} m = (1,0 + 2 + 1,12 + 1,5) m = 4,62 m, dibulatkan 5 m
6)
= kebutuhan air bersih setiap kapal dengan 30 orang ABK untuk beroperasi selama 20 hari per trip adalah (20 x 30 x 5 liter) = 3 m3, untuk kebutuhan penanganan ikan di tempat pelelangan 100 liter per ton ikan. Jumlah kapal yang pergi melaut sebanyak 50 %, dengan volume hasil tangkap per kapal sebanyak 10 ton ikan. Jadi kebutuhan air per bulan = (50 % x 500 x 13) m3= 3.250 m3
7)
= jumlah BBM per trip 4.000 liter per kapal, jadi untuk 250 kapal per bulan = 1 jt liter
8)
= kebutuhan oli rata-rata per kapal per trip = 35 liter, jadi untuk 250 kapal per bulan = 8.750 liter
9)
= menurut Murdiyanto (2002), luas gedung pelelangan diperhitungkan berdasarkan rumus S = NP/Rα; dimana S = luas gedung pelelangan; N = jumlah produksi per hari {(250 x 10) ton/25 hari} = 100 ton; P = faktor daya tampung ruang terhadap produksi, rata-rata sebesar (11 ton/m2); α = rasio antara ruang lelang dan gedung pelelangan (0,4); R = frekuensi pelangan per hari (2 kali per hari). Sehingga luas gedung pelelangan yang diperlukan seluas 1.375 m2
10)
= ruang perbaikan alat penangkapan ikan, diasumsikan sebesar ruang pelelangan, yaitu 1.375 m2
11)
= ruang bengkel (workshop) dan dockyard diperhitungkan berdasarkan pada laporan Kurniawati (2005) bahwa kapal purse seine rata-rata melakukan docking sebanyak 2,28 kali setahun selama masing-masing 5,82 hari. Dengan jumlah kapal yang ditampung sebanyak 500 kapal, maka jumlah dock yang diperlukan mengikuti rumus Nnl/t, dimana N = jumlah kapal; n = frekuensi perbaikan per hari; l = lama hari docking; dan t = lama hari kerja per tahun, diasumsikan 300 hari kerja. Jadi jumlah dock yang perlu dibangun harus mempunyai kapasitas untuk 22,12 unit kapal, dibulatkan sebanyak 22. Dengan asumsi dimensi kapal sebagaimana tercantum dalam point 1) di atas, ditambah jarak antara kapal yang didocking sebesar 2 m, maka luas keseluruhan dock sekitar 5.400 m2.
12)
= jumlah es balok yang digunakan dalam satu trip diasumsikan sebanyak 500 balok (@ 40 kg)
219
13)
= diasumsikan 50 % dari ikan hasil tangkap bermutu baik dan perlu disimpan di cold storage, sehingga kapasitas cold storage yang tersedia harus sebesar = 50 % x 250 kapal x 10 ton = 1.250 ton. Rumus perhitungan GT kapal berdasarkan Kepmen DKP No 10/2003 GT = (a + b)0,353; dimana a = volume ruang tertutup di bawah dek; b = volume ruang tertutup di atas dek).
Model matematika dari hubungan antara jumlah kapal yang dipindah dari TPI Muara Angke ke TPI Kamal Muara dengan pembangunan (ketersediaan) fasilitas pelabuhan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: Yi = ki .X Dimana: X
= bobot kapal dalam GT, untuk kapal ukuran < 50 GT
Y
= fasilitas pelabuhan di TPI Kamal Muara
i
= 1, 2, 3, ...., n, faktor fasilitas pelabuhan yang berubah oleh bobot kapal.
Dengan menggunakan program visual basic, maka model perubahan fasilitas pelabuhan dikaitkan dengan jumlah kapal yang dipindah dapat dilihat pada Tabel 5.26. Tabel 5.26 No
Model perubahan jumlah kapal yang pindah dan fasilitas pelabuhan yang perlu ditingkatkan
PRASARANA/ SARANA PPI
NILAI IDEAL DARI PRASARANA/SARANA PPI KAMAL MUARA BERDASARKAN TOTAL BOBOT KAPAL YANG HARUS DIPINDAH 2.500
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
1.
Lebar alur masuk3) (m)
35,21
37,96
43,47
48,98
54,49
60
2.
Panjang darmaga sandar4) (m)
92,60
126,7 5
195,0 6
263,3 76
331,6 9
400
3.
Luas kolam pelabuhan/ darmaga2) (m2)
1.936, 32
4.387, 84
9.290, 88
14.19 3,92
19.09 6,96
24.00 0
4.
Kedalaman kolam5) (m)
1,03
1,47
2,26
3,24
4,12
5
5.
Volume kolam (m3)
2.306, 36
15.38 3,43
41.53 7,57
67.69 1,71
93.845, 86
120.0 00
220
Lanjutan Tabel 5.26 2.500 6.
Frekuensi keruk (perth)
7.
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
1,01
1,12
1,34
1,56
1,78
2
Volume keruk (m3)
803,8 8
11.38 1,23
32.53 5,92
53.69 0,61
74.845, 31
96.00 0
8.
Air bersih6)/bulan (m3)
1.018, 841
1.266, 75
1.762, 56
2.258, 37
2.754,1 9
3.250
9.
BBM7) per bulan(ton)
305,8 6
382,9 9
537,2 4
691,49
10.
Oli per bulan8) (ton)
0,87
1,74
3,49
5,25
11.
R. pelelangan9) (m2)
85,89
229,1 2
515,5 9
882,0 6
1.088,5 3
1.375
12.
Ruang perbaikan alat tangkap ikan10) (m2)
71,01
215,9 0
505,6 7
795,4 5
1.085,2 3
1.375
13.
Dok/bengkelan11) (m2)
144,3 8
728,3 4
1.896, 25
3.064, 17
4.232, 09
5.400
14.
Es balok)12) /bulan)
15.92 1,11
28.04 0,99
52.28 0,74
76.52 0,49
100.7 60,24
125.0 00
15.
Cold storage13) (ton)
10,47
148,1 9
423,6 5
699,1 0
974,5 5
1.250
16.
R.penanganan14)( m2)
85,89
229,1 2
515,5 9
802,0 6
1.088, 53
1.375
17.
R pengolahan14) (m2)
85,89
229,1 2
515,5 9
802,0 6
1.088, 53
1.375
845,75 7,00
1.000 8,75
Besarnya nilai penurunan akibat dialihkannya ke 299 unit kapal ikan tersebut dapat dihitung sebagaimana tercantum dalam Tabel 5.27. Tabel 5.27
1 2. 3. 4. 5.
Besaran jumlah ikan dan nilai retribusi yang diperkirakan dapat diperoleh dari operasional 299 unit kapal ikan di TPI Muara Angke (data diolah dari Tabel 4.10, Tabel 4..11 dan Tabel 4.12).
PARAMETER 2002 2003 2004 8.472.920 8.162.744 8.109.187 Total produksi ikan lokal Nilai retribusi lelang dari total 1.235.685,14 1.615.307,18 1.693.584,92 produksi ikan lokal (x Rp 1.000) 3.262 3.081 3.527 Jumlah kapal ikan yang tambat labuh 378.812 524.280 480.177 Nilai rata-rata retribusi per kapal ikan Perkiraan nilai retribusi dari 299 108.340.232 149.944.080 137.330.622 kapal ikan
221
Dari Tabel 5.27 di atas dapat dilihat bahwa untuk jumlah kapal ikan sebanyak 286 unit, diperkirakan akan dihasilkan nilai retribusi sebesar Rp 137,33 juta rupiah per tahun untuk tahun 2004. Nilai retribusi bulanannya berarti sebesar Rp 11,44 juta.
Secara teoritis, nilai retribusi ini tidak akan hilang dari kas
keuangan daerah Kota Jakarta Utara, karena perpindahan tempat pendaratan kapal dari TPI Muara Angke ke TPI Kamal Muara masih ada dalam suatu wilayah administrasi. Tetapi dampak ikutan dari proses pembangunan TPI Kamal Muara dan pemindahan kelebihan kapasitas tampung TPI Muara Angke tersebut dapat memancing kegiatan ekonomi yang lebih besar. Prediksi perubahan jumlah kapal di TPI Muara Angke, TPI Kamal Muara, dan TPI Dadap menggunakan Stella dapat dilihat pada Gambar 5.9. 1: kplTPI Muara AÉ 2: TPI Dadap 1: 2: 3: 4: 5:
45000 1954 30000 20000 400 1
3: TPI Kamal Muara 4: kplpindahdrMA
2 3 5
3 2
1: 2: 3: 4: 5:
30000 1204 15000 10000 250
3 3
4
5
15000 454 0 0 100
Page 1
2
1
5
5
1 4
2006.00
2007.00
4
2008.00
4
2009.00 Years
Gambar 5.9
2
1
3 1: 2: 3: 4: 5:
5: jmlkpl pindahDdÉ
2 1
4
5
2010.00 2011.00 10:19 AM Sat, Apr 29, 2006
Kurva laju perubahan keseimbangan jumlah kapal di TPI Muara Angke, TPI Kamal Muara, dan TPI Dadap dalam skenario optimasi TPI Kamal Muara
Dari Gambar 5.9 tampak bahwa perubahan jumlah kapal di TPI Muara Angke akan terjadi secara drastis dalam kurun waktu satu tahun pertama, dari jumlah 815 sekarang ini sampai kembali ke kapasitas awal yang direncanakan sebanyak 500 kapal. Jika dijadwalkan pemindahan kelebihan kapal ikan tersebut berlangsung selama lima tahun, maka pada tahun pertama dapat dipindah sebanyak 2942 GT, dan secara tetap dapat dipindah sebanyak ini pada tahun-tahun
222
berikutnya. Bentuk kurva pindah kapal dan kapal yang tersisa mempunyai bentuk yang relatif sama. Hanya saja pada tahun pertama tersebut, pemindahan kapal sebenarnya dapat dilakukan tuntas, hanya saja tergantung pada peningkatan prasarana dan sarana pelabuhan sesuai dengan yang direncanakan. Sementara itu, pola perubahan jumlah kapal yang dipindahkan dari TPI Dadap dan jumlah yang tersisa bentuknya sama. Model Stella yang dapat dibuat untuk menggambarkan sistem tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.10, sedangkan persamaannya dicantumkan dalam Lampiran 6.
Gambar 5.10 Model kualitatif perpindahan sebagian armada penangkapan ikan ke TPI Kamal Muara
223
Salah satu causal loop dari model ini yang diprediksikan dapat terbentuk dicantumkan dalam Gambar 5.11. PEMDA TANGERANG
PRODUKSI IKAN
+ + +
+
PPI/TPI KAMAL MUARA
+
+
+
+
PEMDA DKI
+ +
PROGRAM WISATA BAHARI
PPI/TPI DADAP
PPI/TPI MUARA ANGKE
PEMBANGUNAN FASILITAS PPI/TPI
Gambar 5.11 Causal loop yang diasumsikan dapat terjadi pada proses pindah kapal ikan dan investasi fasilitas pelabuhan Dari Gambar 5.11 tampak bahwa bilamana dilakukan pemindahan sebagian kapal ikan dari PPI Muara Angke dan PPI Dadap ke PPI Kamal Muara, maka yang akan terjadi adalah: 1)
Pemda DKI Jakarta harus meningkatkan fasilitas fisik yang berkaitan dengan operasional PPI Kamal Muara;
2)
Peningkatan jumlah kapal ikan yang disertai oleh terpenuhinya prasarana dan sarana serta fasilitas operasional penangkapan ikan dan penanganan hasil tangkapnya akan menghasilkan peningkatan produksi hasil tangkap; selain itu, fasilitas pelelangan dan pemasaran ikan akan meningkatkan volume ikan yang diperjualbelikan;
3)
Dampak langsung dari peningkatan volume produksi dan pemasaran ikan akan secara otomatis meningkatkan nilai retribusi ke PEMDA DKI Jakarta;
4)
Berbarengan dengan hal tersebut, perkembangan kegiatan wisata bahari yang direncanakan di PPI Dadap juga akan menyerap hasil tangkapan ikan dari PPI/TPI Kamal Muara, baik oleh restoran seafood, para pengolah produk diversifikasi ikan, maupun pedagang eceran ikan;
224
5)
Peningkatan aktivitas wisata bahari di Dadap yang melibatkan nelayan pemandu, secara otomatis akan menyebabkan timbulnya efek ganda, baik yang berkaitan langsung dengan kegiatan wisata bahari tersebut, seperti: penyediaan umpan, peralatan pancing, maupun yang tidak langsung seperti souvenir, sarana parkir, keamanan, rumah makan, dll.
6)
Berkembangnya kegiatan ekonomi di Dadap secara otomatis harus juga dapat meningkatkan PAD Kabupaten Tangerang. Jumlah kapal ikan di TPI Kamal Muara meningkat secara tajam setelah
tahun pertama. Hal ini terjadi karena adanya kapal yang masuk dari TPI Muara Angke dan TPI Dadap. Bentuk kurva yang menaiki tajam sampai akhir tahun kedua diduga karena jumlah unit kapal sebenarnya lebih banyak dari yang tercatat. Hal ini akan menyebabkan terjadinya proses penyesuaian diri antara jumlah kala dengan ketersediaan fasilitas yang tersedia. Artinya persiapan pengembangan fasilitas di TPI Kamal Muara memang memerlukan waktu yang cukup lama sebelum siap untuk menampung kapal-kapal pindahan tersebut. Pertambahan jumlah kapal di TPI Kamal Muara sebagaimana tampak dalam Gambar 5.9 terjadi secara gradual dalam jangka waktu 5 tahun tersebut, dimana total jumlahnya adalah sebanyak 25.000 GT.
Namun demikian,
mengingat saat ini jumlah kapal sebenarnya 2.000 kapal dengan ukuran berat berbeda, maka beberapa strategi pengelolaan kapal penangkap ikan yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut: (1)
Berkurangnya sumberdaya ikan di perairan pantai mengharuskan dilakukannya kerjasama kelompok nelayan untuk membentuk suatu unit armada penangkapan ikan yang lebih besar, baik dari ukuran kapal dan alat penangkapnya maupun daya jangkaunya ke fishing ground.
(2)
Relokasi dan kapal-kapal ikan yang berukuran kecil, baik ke daerah-daerah lain yang memiliki sumberdaya ikan di perairan pantai yang masih baik, maupu dialih-fungsikan untuk aktivitas lain yang masih berkaitan dengan keahlian nelayan, antara lain: kapal pemandu wisata pesisir, untuk layaran, untuk sport fishing, dan juga untuk transportasi antar pulau.
225
(3)
Melakukan peremajaan kapal ikan yang sudah tidak layak lagi untuk digunakan, dengan berlakunya persyaratan ukuran kapal sebesar 50 GT.
(4)
Mengembangan fasilitas pelabuhan TPI Kamal Muara sesuai dengan kapasitas yang direncanakan.
(5)
Membentuk suatu lembaga pengelolaan terpadu diantara Dinas Teknis terkait di Kabupaten Tangerang dan di Kota Jakarta Utara. Data perubahan keseimbangan jumlah kapal di TPI Muara Angke, TPI
Kamal Muara, dan TPI Dadap dalam skenario optimasi TPI Kamal Muara selengkapnya dicantumkan dalam Tabel 5.28. Tabel 5.28. Data pola perubahan keseimbangan jumlah kapal (dalam GT) di TPI Muara Angke, TPI Kamal Muara, dan TPI Dadap dalam skenario optimasi TPI Kamal Muara dari tahun 2006-2011 Tahun Jml kapal di TPI Jml kapal Jml Kpl Jml kpl Kplp indah Dadap di TPI TPI Muara pindah dari dr TPI MA Kamal Angke TPI Dadap Muara 2006
1.954
50
40.750
391
2.492
2007
1.563
15.391
25.800
313
2.492
2008
1.251
18.195
23.308
250
2.492
2009
1.000
20.938
20.816
200
2.492
2010
800
23.630
18.324
160
2.492
26.282
15.832
2011 640 Catatan: nilai dibulatkan. Dari
Tabel
5.28
tampak
bahwa
meskipun
direncanakan
untuk
memindahkan jumlah kapal dari TPI Muara Angke dan TPI Dadap dalam persentase yang sama untuk tiap tahun selama jangka waktu lima tahun, namun hasil analisis Stella menunjukkan bahwa perubahan jumlah kapal yang terjadi pada tahun 2011 tidak sebesar yang direncanakan. Pada tahun 2006 menunjukkan data awal yang ada di setiap TPI, kemudian sudah mulau terjadi proses pindah sebagian kapal dari Muara Angke dan Dadap. Pada akhir tahun 2007, TPI Dadap akan menisakan jumlah kapal sebanyak 640 GT, dari yang direncanakan sampai jumlah 500 GT, sementara di TPI Kamal Muara jumlahnya mencapai 26.282 GT.
226
Hal ini mungkin terjadi karena adanya perkembangan yang tidak linier dari pembangunan fasilitas, baik yang diperlukan oleh TPI Kamal Muara, maupun fasilitas pengembangan yang dilakukan di TPI Dadap.
5.4
5.4.1
Skenario pengembangan dan pengelolaan pelabuhan perikanan di kawasan TPI Dadap dan TPI Kamal Muara Penentuan lokasi pelabuhan perikanan Menurut Kramadibrata (2002), pelabuhan adalah tempat berlabuhnya kapal-
kapal yang diharapkan merupakan suatu tempat yang terlindung dari gangguan laut, sehingga bongkar muat dapat dilaksakan untuk menjamin keamanan barang. Suatu lokasi di pantai dapat memenuhi persyaratan ini dengan kedalaman air dan besaran kolam yang cukup untuk ukuran tertentu, sehingga hanya dibutuhkan adanya suatu dermaga (wharf) tempat ditambatkannya suatu perahu. Pelabuhan seperti ini disebut pelabuhan alam.
Tipe tempat lain yang dibentuk dan
diperuntukan bagi berlabuhnya kapal adalah pelabuhan buatan, dimana alur masuh dan kolam pelabuhan, dan pemecah gelombang harus dibangun secara penuh. Diantara kedua tipe pelabuhan ini ada juga yang termasuk pelabuhan semi alam. Mengacu pada definisi yang tercantum dalam International Maritime Dictionary, Murdiyanto (2004) membuat padanan untuk istilah harbour dengan bandar, yaitu suatu pelabuhan alam yang tidak selalu memiliki fasilitas buatan. Istilah port dipadankan dengan pelabuhan, dalam arti pelabuhan buatan. Dubrocard dan Thoron (1998) menyatakan bahwa suatu pelabuhan dapat digambarkan sebagai suatu tempat dimana berlangsung mekanisme transportasi barang-barang yang berasal dari daratan menjadi barang-barang yang berasal dari laut, dan sebaliknya.
Pelabuhan menawarkan dua macam pelayanan, yaitu
pelayanan kapalnya dan pelayanan muatannya. Pelayanan yang diberikan oleh pelabuhan didasarkan pada hasil dari pengalaman dalam jangka waktu yang lama. Dalam kaitannya dengan kapal ikan, terjadinya antrian akan sangat mempengaruhi nilai dari muatannya tersebut, terkait dengan proses lelang (Dubrocard dan Thoron 1998). Hal ini tidak hanya waktu tunggu yang penting tetapi lebih pada harga ikan yang dapat dicapai saat lelang. Artinya, jika ikan
227
yang dibongkar tersebut menambah jumlah ikan yang sudah ada di pelelangan, dikhawatirkan akan terjadi penurunan harga karena kelebihan pasokan di pasar. Pelabuhan Perikanan Dadap dan Kamal Muara, jika dilihat dari bentuk fisik dan tataletaknya bukanlah suatu pelabuhan yang ideal yang sejak awal secara resmi direncanakan untuk dibuka oleh pemerintah (meskipun kemudian beberapa fasilitas pendukung dibangun di sekitarnya). Karena kondisi muara sungai di kedua daerah tersebut relatif dangkal dan laju sedimentasi cukup besar. Fungsi pelabuhan ini berkembang lebih disebabkan oleh kebutuhan terhadap suatu tempat bersandarnya kapal-kapal ikan yang memerlukan tempat berlindung dari ombak dan angin. Menurut Guckian (1974), suatu lokasi akan memerlukan pembangunan fasilitas pelabuhan jika: 1)
Ada kegiatan peluncuran kapal/perahu ke suatu perairan;
2)
Ada proses gerakan kapal melalui suatu alur yang dangkal yang berbahaya, seperti pantai berkarang, arus kencang, bars, surf, dll;
3)
Diperlukan
suatu
prasarana
penambatan
(berthage)
dan
berlabuh
(anchorage) kapal/perahu yang aman untuk terapung (afloat); 4)
Diperlukan suatu penanganan ikan hasil tangkap, baik dari perahu ke darat maupun ke kapal/perahu lainnya.
5)
Ada kegiatan perbaikan perahu dan suplai kebutuhan awak kapal, seperti peralatan tangkap, bahan bakar, air, es, dan bahan lainnya;
6)
Ada kegiatan penanganan dan pengolahan ikan di pantai;
7)
Ada kegiatan pemeliharaan dan perbaikan kapal/perahu di dermaga/ pelabuhan, atau di pantai. Guckian (1974) menambahkan bahwa pembangunan fasilitas di suatu
pelabuhan harus ditentukan pada dua faktor, yaitu: ukuran dan tipe kapal yang akan digunakan; dan aktivitas khusus yang memerlukan pelayanan khusus pula. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa dalam suatu pembangunan pelabuhan, keterlibatan arsitek kelautan, teknik sipil, master penangkapan, spesialis industri perikanan, ahli ekonomi, dan sosiologi. Menurut Dubrocard dan Thoron (1998), suatu kapal ikan yang berlabuh di sebuah pelabuhan sudah harus mempunyai pertimbangan tentang adanya biaya
228
tunggu.
Mereka mempertimbangkan waktu pelayanan bongkar muat menjadi
penentu utama kualitas pelayanan pelabuhan yang disediakan. Kualitas pelayanan ini diukur dengan keterlambatannya (the delay), yang ditentukan oleh kapasitas pelabuhan dan permintaan untuk mendapatkan pelayanan pelabuhan tersebut. Untuk kasus TPI Dadap dan TPI Kamal Muara, pelayanan yang dilakukan oleh pelabuhan sebenarnya hampir tidak ada. Hal ini tampak karena setiap kapal ikan melakukan bongkar muat sendiri, baik untuk ikan hasil penangkapannya, maupun untuk pemuatan ransum dan keperluan operasi penangkapan.
Untuk
kegiatan servis mesin dan kapal juga dilakukan oleh awak kapal sendiri, tidak mengandalkan bengkel khusus, kecuali jika terjadi kerusakan mesin yang relatif parah sehingga memerlukan montir yang lebih akhli. Oleh karena itu, belum diperlukan sistem analisis khusus untuk membahas teori antrian di TPI Kamal Muara. Menurut Kramadibrata (2002) dan Murdiyanto (2002), kelengkapan fasilitas dalam suatu pelabuhan perikanan haruslah mencakup dua unsur utama, yaitu: (1)
Fasilitas pokok (basic facilities), yang mencakup: a.
fasilitas perlindungan (protective facilities), berfungsi untuk melindungi kapal dari pengaruh buruk yang diakibatkan oleh kondisi oseanografis seperti gelombang, arus, pasang, aliran pasir, erosi, luapan air di muara sungai, dsb. Fasilitas ini dapat berupa breakwater, groin, tembok laut, atau bangunan maritim lainnya;
b.
fasilitas tambat (mooring facilities), digunakan untuk kapal bertambat, bongkar muat ikan, berlabuh, dan saat menganggur (idle berthing). Fasilitas ini dapat berupa dermaga pendaratan, mooring quays, bollards piers, dan slipways;
c.
fasilitas perairan pelabuhan (water side facilities), berguna untuk pintu masuk pelabuhan dan manuver kapal di areal pelabuhan dan untuk kapal berlabuh (anchorage). Fasilitas dapat berbentuk alur atau kanal pelayaran atau kolam pelabuhan.
(2)
Fasilitas fungsional terdiri dari berbagai fasilitas yang berfungsi untuk melayani berbagai kebutuhan lainnya di areal pelabuhan tersebut, seperti
229
bantuan navigasi, layanan transportasi, layanan suplai kebutuhan bahan bakar minyak dan pelumas, tempat penanganan dan pengolahan ikan, fisilitas darat untuk perbaikan jaring, perbengkelan untuk perbaikan dan pemeliharaan kapal, layanan kebutuhan air bersih dan perbekalan melaut (makanan, sarana penangkapan, dsb), instalasi pengolahan limbah dan saluran pembuangannya, layanan komunikasi, layanan kesejahteraan sosial bagi nelayan dan umum, dlsb. 5.4.2
Kelayakan teknis pelabuhan perikanan Untuk membangun suatu pelabuhan diperlukan suatu proses perencanaan
yang komprehensif (menyeluruh), baik dari aspek teknis-biofisik, ekonomi, maupun sosial. Keseluruhan proses tersebut tercakup dalam studi kelayakan dan kajian amdalnya.
Proses pembangunan fisik pelabuhannya sendiri dapat
dilakukan dengan cepat asalkan dananya tersedia. Namun demikian, hal ini belum menjamin suatu pelabuhan akan dapat berkembang dengan baik, jika faktor-faktor lain yang berkaitan dengan kegiatan perikanan tidak diteliti dengan cermat. Banyak kasus program pembangunan pelabuhan yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat dimanfaatkan sama sekali, atau dapat dimanfaatkan tetapi jauh dibawah kapasitas optimal. Temuan lapangan dari Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana Pelabuhan Perikanan di Indonesia tahun 1998-2000 diperoleh data ternyata beberapa pelabuhan perikanan tersebut ada yang sudah rusak sebelum difungsikan, baik hancur karena arealnya tergerus abrasi atau tidak dapat difungsikan karena sudah cukup jauh dari tepi pantai. Kasus lain lagi ada pelabuhan yang tidak dipakai karena nelayan tidak ada yang mau mendaratkan kapalnya, baik karena tidak ada pembeli, tidak dilengkapi fasilitas kegiatan perikanan yang memadai, maupun karena faktor keamanan berlabuh yang kurang sempurna.
Penyebab terjadinya semua kegagalan tersebut adalah faktor
perencanaan yang tidak baik dan tidak terpadu, serta faktor pengawasan pelaksanaan pembangunan pelabuhan tersebut yang sangat lemah. Secara teknis, PPI/TPI Dadap sudah kurang layak lagi untuk dijadikan pangkalan pendaratan ikan, mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Kelautan
230
dan Perikanan No. PER.16/MEN/2006 tanggal 23 Juni 2006 tentang Pelabuhan Perikanan (DKP 2006) dan Lubis (2002) tentang fungsi pelabuhan perikanan, yaitu dalam hal berikut: 1)
Tidak lengkapnya fasilitas-fasilitas yang ada di PPI/TPI Dadap, baik fasilitas pokok, yang meliputi: (1) pelindung seperti breakwater, revetment, dan groin; (2) tempat tambat seperti dermaga dan jetty; (3) perairan seperti kolam, dan alur pelayaran; (4) penghubung seperti jalan, drainase, goronggorong, jembatan; dan (5) lahan pelabuhan perikanan.; fasilitas fungsional yang terdiri dari: (1) tempat pelelangan ikan sebagai tempat pemasaran hasil perikanan (tidak difungsikan lagi); (2) tidak ada sistem navigasi pelayaran dan komunikasi seperti telepon, internet, SSB, rambu-rambu, lampu suar, dan menara pengawas; (3) kurangnya suplai air bersih, es, listrik; (4) pemeliharaan kapal dan alat penangkap ikan seperti dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring dilakukan oleh dan ditempat nelayan sendiri; (5) tempat penanganan dan pengolahan hasil perikanan tidak tersedia, demikian juga laboratorium pembinaan mutu; (6) tidak berfungsinya perkantoran untuk administrasi pelabuhan; (7) belum tersedianya alat transportasi ikan dan bahan perbekalan penangkapan; serta (8) belum adanya TPA (tempat pengolahan limbah) seperti instalasi pengolah air limbah (IPAL).
2)
Tidak tersedianya fasilitas penunjang, seperti: (1) balai pertemuan nelayan; (2) tempat pengelolaan pelabuhan, seperti mess operator, pos jaga, dan pos pelayanan terpadu; (3) fasilitas sosial dan umum, seperti tempat peribadatan, dan MCK; (4) kios IPTEK; serta (5) tempat penyelenggaraan tugas pemerintahan seperti keselamatan pelayaran, K3, bea dan cukai, keimigrasian, pengawas perikanan, kesehatan masyarakat, dan karantina ikan. Ketiadaan fasilitas yang tersedia menyebabkan fungsi pelabuhan perikanan
sebagaimana yang dinyatakan oleh Lubis (2002), tidak dapat dijalankan semua, baik yang berdasarkan pendekatan kepentingan maupun pendekatan aktivitas. Fungsi yang dapat berjalan hanya fungsi pemasaran yang juga tidak dilakukan di TPI.
231
Untuk kasus PPI/TPI Kamal Muara, kondisinya jauh lebih baik. Di sini hampir semua fungsi pelabuhan dan tempat pelelangan ikan masih berfungsi meskipun belum sempurna. Sebagai contoh: 1)
Fasilitas pokok belum lengkap, seperti tidak tersedia breakwater sebagai pelindung dari gelombang dan arus;
2)
Fasilitas fungsional belum lengkap dan belum difungsikan optimal, seperti: (1) TPI tidak lagi digunakan sebagai tempat pelelangan; pelelangan ikan malah dilakukan di jalan di depan TPI; (2) belum lengkapnya sistem navigasi pelayaran dan komunikasi seperti telepon, internet, SSB, ramburambu, lampu suar, dan menara pengawas; (3) kurangnya suplai air bersih, es, listrik; (4) tempat pemeliharaan kapal dan alat penangkap ikan dilakukan di sekitar kolam pelabuhan oleh dan ditempat nelayan sendiri; (5) tempat penanganan dan pengolahan hasil perikanan tidak tersedia, dan hanya dilakukan di tempat/rumah masing-masing pedagang/pengolah; (6) tidak tersedia laboratorium pembinaan mutu; serta (7) belum adanya TPA (tempat pengolahan limbah) seperti instalasi pengolah air limbah (IPAL).
3)
Fasilitas penunjang belum lengkap, seperti: (1) kios IPTEK; serta (2) tempat penyelenggaraan tugas pemerintahan seperti keselamatan pelayaran, keimigrasian, pengawas perikanan, kesehatan masyarakat, dan karantina ikan. Ketiadaan fasilitas yang tersedia tersebut memang tampaknya belum
diperlukan untuk pelabuhan perikanan yang berukuran kecil dan skala usahanya hanya tingkat lokal saja.
Jadi di PPI/TPI Kamal Muara fungsi pelabuhan
perikanan yang dapat dijalankan jika mengacu kepada Lubis (2002), meliputi: (1) fungsi jasa; (2) fungsi pendaratan dan pembongkaran; serta (3) fungsi pemasaran. 5.4.3
Aspek kelembagaan pelabuhan perikanan Keberhasilan suatu aktivitas pembangunan, sangat dipengaruhi oleh aspek
kelembagaan yang merupakan sebuah kerangka pengelolaan yang efektif. Analisis kelembagaan mencakup aspek peran dan tanggungjawab dari berbagai
232
badan. Bilamana perlu dapat dilakukan revisi, sehingga pada suatu sisi yurisdiksi yang tumpang tindih atau yang berselisih dapat diminimumkan, dan pada sisi lain tidak ada isu penting yang tidak ditangani oleh suatu badan yang bertanggungjawab.
Oleh karena itu, sebagaimana dicantumkan dalam
Tatalaksana Perikanan yang Bertanggungjawab (Code of Conduct for Responsible
Fisheries,
CCRF),
sebuah
mekanisme
kelembagaan
bagi
pengelolaan pesisir terpadu akan menjamin hal berikut: pertama, ditetapkan tanggungjawab secara sektoral yang tepat; kedua, ditetapkan tatanan-tatanan pengkoordinasian/pengintegrasian yang tepat; dan ketiga, badan-badan pada semua tingkat tetap terus diberi informasi menyangkut kebijakan kawasan pesisir untuk menjamin pertalian dalam pelaksanaan kebijakan (FAO 1996). Mengamati perkembangunan kegiatan pembangunan di wilayah DKI Jakarta melalui hasil evaluasi pilot proyek Teluk Jakarta setelah tiga tahun pelaksanaan, UNESCO-CSI berkesimpulan bahwa perlu peningkatan dan pengembangan pilot proyek tersebut (Nur et al 1999). Menurut Nur et al (1999), pada saat itu sebuah proyek sedang dirumuskan, yaitu "Environmental governance and wise practices for tropical coastal mega-cities: Sustainable human development of the Jakarta Metropolitan Area". Proyek ini akan berfungsi sebagi sebuah forum koordinasi dari proyek-proyek yang berkaitan dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kawasan Metropolitan Jakarta, garis begar kegiatan adalah sebagai berikut: (1) Menggalakkan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan mendorong partisipasi masyarakat dan LSM dalam pembangunan masyarakat berkelanjutan; (2) Mengintegrasikan kegiatan peningkatan kualitas kawasan pesisir sebagai salah satu bagian dari program
permbangunan
pemerintah
(pusat
dan
daerah),
merumuskan
kebijaksanaan lingkungan hidup dan system pemantauan, analisis and desiminasi hasil lapangan; dan (3) Meningkatkan kesadaran sektor swasta (para pengelola kawasan pariwisata dan kawasan industri) akan pentingnya arti dari pelertarian lingkungan hidup. Program kegiatan disusun berdasarkan analisa ruang dari permasalahan, misalnya : untuk mengurangi tekanan masyarakat terhadap sumberdaya pesisir yang disebabkan oleh tata cara penangkapan ikan yang tidak berwawasan lingkungan (pemakaian bom ataupun racun) maka kita akan cari
233
alternatif kegiatan ekonomi baru bagi masyarakat setempat yang sifatnya tidak merusak lingkungan; dan untuk menurunkan polusi perairan Teluk Jakarta oleh pestisida dan pupuk maka kita akan memperkenalkan dan membimbing petani yang berada di hulu (di Kabupaten Bogor dan Purwakarta, terletak sekitar 70 hingga 90 km dari pantai) untuk melakukan praktek pertanian berwawasan lingkungan. Adanya Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekjur, merupakan suatu titik awal yang baik untuk melakukan pengelolaan suatu wilayah yang terletak diperbatasan, sebagaimana Dadap dan Kamal Muara. Informasi dari Sekretarian BKSP Jabodetabekjur menyebutkan bahwa koordinasi sudah berjalan baik, meskipun ternyata diperlukan waktu yang lebih banyak untuk sampai pada tingkat implementasi di lapangan.
Nur et al (1999) menyatakan bahwa
permasalahan lingkungan hidup di Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu tidak dapat dipecahkan hanya pada tingkat lokal, melainkan dibutuhkan pemecahan persoalan yang skalanya regional, yaitu Kawasan Metropolitan Jakarta. Hingga saat ini belum ada satu pun Badan Pemerintah yang berhasil menangani pembangunan dan pengelolaan Kawasan Jakarta Metropolitan (DKI Jakarta dan beberapa Dati II di Jawa Barat) secara keseluruhan. Pada prinsipnya, Badan Kerjasama Pembangunan Jabotabek (BKSP) adalah satu-satunya badan yang bertanggung jawab atas koordinasi inter-regional dan inter-sectoral baik antara pemerintah pusat dan instansi-instansi lain yang terlibat dalam pembangunan Jabotabek.
Pada saat ini, BKSP menghadapi beberapa persolan untuk
melaksanakan tugas ini, persoalan yang dihadapi antara lain: (1) tidak ada dana khusus yang diperuntukkan bagi kegiatan BKSP; (2) kegiatan BKSP bertumpang tindih dengan beberapa lembaga pemerintah lainnya, teurama Bappeda Tkt. I DKI Jakarta dan Jawa Barat; (3) peran BKSP dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan penyususnan anggaran pembangunan Jabotabek tidak begitu jelas; dan (4) tidak ada petunjuk pelaksanaan pembangunan di Jabotabek. Singkatnya BKSP
tidak
memiliki
alat untuk
mengkoordinaksikan dan
mengintegrasikan program pembangunan di Jabotabek. Setelah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi BKSP, ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah perlu memberikan dukungan kepada lembaga ini (berupa penjelesan
234
statusnya, dukungan politik dan pendanaan) agar dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan baik. Selain persoalan-persoalan di atas, beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan fungsi BKSP Jabodetabekjur adalah: 1)
Hasil rapat koordinasi diantara anggota di dalam BKSP Jabodetabekjur masih memerlukan waktu pembahasan di daerah masing-masing, kecepatan proses pembahasan tersebut juga tidak sama.
2)
Setelah adanya era otonomi daerah ini, birokrasi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemerintah daerah lain harus melalui proses pembahasan di kalangan DPRD.
3)
Masih adanya perbedaan persepsi dikalangan tokoh-tokoh masyarakat tentang konsep “Jakarta Megapolitan”. Khusus untuk poin 3 di atas, beberapa tokoh masyarakat Jawa Barat berbeda
pendapat tentang konsep pembentukan Jakarta Megapolitan.
Sengketa dan
rencana "pencaplokan" wilayah Jawa Barat oleh DKI Jakarta ternyata bukan terjadi saat ini saja.
Menurut Prof. Dr. H. Ateng Syafrudin, S.H {mantan
Sekretaris Eksekutif Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta Bogor Tangerang Bekasi (Jabotabek)}, wacana seperti itu sudah pernah dilontarkan DKI Jakarta sejak 1974, saat Gubernur DKI dipegang Ali Sadikin.
Namun ide tersebut
ditentang keras Gubernur Jawa Barat saat itu, Solihin G.P. (Anonimous 2006b). Sejalan dengan perkembangan jaman, ternyata ide serupa yang kembali dilontarkan oleh Gubernur DKI Jakarta sekarang, Sutiyoso, justru mendapat sambutan positif dari beberapa tokoh Jawa Barat. Sesepuh Jawa Barat, Tjetje Hidayat Padmadinata, berpendapat bahwa tidak seharusnya warga Jawa Barat bereaksi secara berlebihan (over reaction) dalam menanggapi konsep Jakarta Megapolitan.
Pemikiran secara tenang dan cerdas adalah yang seharusnya
dilakukan. Konsep Megapolitan baru dikemukakan secara sepihak oleh Sutiyoso hingga perlu lebih dicermati untuk melihat permasalahan secara menyeluruh. Tjetje mengemukakan, konsep kawasan Megapolitan sebagai upaya membangun ibu kota, dilakukan dengan merevisi UU No. 34 Tahun 1999 tentang pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. "Kalau saja konsep Megapolitan hanya untuk daerah ibu
235
kota, maka sebenarnya Jakarta tidak cocok sebagai ibu kota RI. Siapa bilang ibu kota negara harus besar? Menurut Tjetje sebagaimana dikutif dari PIKIRAN RAKYAT, beberapa negara besar lain seperti Amerika Serikat dan Australia, yang menunjukkan bahwa tak selamanya ibu kota negara adalah kota besar. "Ibu kota negara seharusnya berada di tempat yang tenang sebagai tempat berpikir untuk para negarawan. Bukan penuh hiruk pikuk. Konsep ibu kota yang seharusnya tenang dan hening itu, bahkan telah dikemukakan Presiden RI Soekarno tahun 1950-1960. Menurut Tjetje, saat itu Soekarno pernah mengusulkan kota Palangkaraya Kalimantan Tengah sebagai ibu kota RI, bukan Jakarta (Anonimous 2006b). Terhambatnya kinerja BKSP Jabodetabekjur mungkin pula ada kesan negatif terhadapnya. Sebagaimana disampaikan oleh Atje, pembentukan BKPS Jabotabek (saat itu) telah menarik banyak pejabat yang melamar untuk masuk di dalamnya. Tapi, sayang dalam perkembangannya, lembaga itu malah dijadikan "tempat pembuangan" pejabat-pejabat bermasalah.
Ateng menyayangkan,
lembaga yang dirintisnya itu hanya jadi tempat pembuangan. Dia ingin lembaga itu memiliki posisi yang penting karena kinerjanya.
Satu hal lagi yang menjadi
penghambat kinerja tersebut adalah karena pemerintah pusat, ternyata tidak mau mengakui lembaga itu sebagai lembaga struktural, sehingga para pejabatnya tidak bisa naik pangkat. BKP Jabotabek hanya menjadi lembaga temporer, sehingga para pegawai tidak bisa naik pangkat.
Prof. Ateng Syafrudin berpendapat,
penanganan persoalan di perbatasan wilayah DKI Jakarta dengan Jawa Barat dan Banten, tidak akan berjalan jika konsepnya perluasan wilayah. Persoalan hanya bisa diatasi jika konsepnya adalah kerja sama antara tiga pemerintah provinsi, dengan keterlibatan pemerintah pusat. "Pusat harus memberikan atensi tinggi," (Anonimous 2006b). Selama ini, lembaga resmi yang ditunjuk oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tangerang untuk mengelola kegiatan perikanan di PPI/TPI Dadap adalah KUD Mina Bahari. Namun demikian, setelah meninggalnya ketua KUD tersebut tahun 1997, informasi dari nelayan menyebutkan bahwa TPI Dadap tidak lagi berfungsi sebagai tempat pelelangan ikan.
Sama sekali tidak ada
236
aktivitas yang berkaitan dengan perikanan, gedung TPI juga menunjukkan sebagai tempat yang sudah lama tidak dihuni. Untuk mengaktifkan kembali pengelolaan PPI/TPI Dadap sesuai dengan aktivitas yang direkomendasikan, maka lembaga pengelolanya haruslah berupa kantor bersama, dimana terdapat wakil-wakil dari instansi-instansi yang berkaitan dengan aktivitas tersebut. Aktivitas-aktivitas tersebut meliputi:perikanan yang mengarah pada wisata (sport fishing), perhubungan, penelitian, perdagangan, dan pariwisata. Untuk PPI/TPI Kamal Muara, setelah dilakukan rehabilitasi sesuai dengan kapasitas yang akan diembannya, maka pengelolaannya diharapan dipegang oleh UPT Pengelola Kawasan Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan, sebagaimana yang sekarang berlaku di TPI Muara Baru dan TPI Muara Angke. Hal ini perlu dilakukan semata-mata untuk meningkatkan efisiensi dan koordinasi secara profesional diantara pelabuhan-pelabuhan perikanan besar yang ada di DKI Jakarta. Rekomendasi kelembagaan pengelola TPI di Dadap dan Kamal Muara dicantumkan dalam Tabel 5.29. Tabel 5.29
Aspek kelembagaan pengelola TPI Dadap dan Kamal Muara
No
AKTIVITAS
INSTANSI
PPI/TPI DADAP
PPI/TPI KAMAL MUARA
1
Koordinasi pembangunan
BKSP Jabodetaberkjur
√
√
2
Perikanan tangkap
Dinas Perikanan-Kelautan
-
√
3
Perikanan wisata
Dinas Pariwisata
√
-
4
Wisata pantai
Dinas Pariwisata
√
-
5
Kapal penelitian
LIPI/BPPT
√
-
6
Kapal pesiar
Dinas Pariwisata
√
-
7
Seafood restorant
Dinas Perindag
√
√
8
Kapal petikemas
Dinas Perindag
√
-
9
Kepelabuhanan
Syahbandar
√
-
10
Pindah barang/hewan
Dinas Karantina
√
-
11
Migrasi
Dinas Imigrasi
√
-
12.
Pajak
Dinas Bea cukai
√
-
237
Dalam bentuk diagram, kelembagaan yang diusulkan untuk dibentuk dalam rangka pengelolaan kawasan Dadap dan Kamal Muara dicantumkan dalam Gambar 5.12.
LIPI/BPPT
KANTOR BERSAMA
PENGELOLA PPI/TPI DADAP
PENGELOLA PPI/TPI KAMAL MUARA
Catatan: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
= Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten = Bupati/Walikota = Sekretaris = Sekretariat = SUB BAGIAN TATA RUANG & PERTANAHAN = BAGIAN PEREKONOMIAN = BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESRA = BAGIAN UMUM = SUB BAGIAN PERMUKIMAN, SARANA & PRASARANA = SUB BAGIAN SUMBER DAYA AIR, KEBERSIHAN & LINGKUNGAN HIDUP = SUB BAGIAN TRANSPORTASI & PERHUBUNGAN = SUB BAGIAN AGRIBISNIS, KOPERASI & USAHA KECIL MENENGAH = SUB BAGIAN INDUSTRI, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN & INVESTASI = SUB BAGIAN KEPENDUDUKAN, KETENTRAMAN & KETERTIBAN = SUB BAGIAN KESEHATAN & PENDIDIKAN = SUB BAGIAN SOSIAL & TENAGA KERJA = SUB BAGIAN = PROGRAM DAN KEUANGAN = SUB BAGIAN RUMAH TANGGA & PERLENGKAPAN = SUB BAGIAN TATA USAHA & KEPEGAWAIAN
Gambar 5.12
Diagram hierarki pengelolaan kawasan Dadap-Kamal Muara.
Gambar 5.12 menunjukkan suatu skenario perlu dibentuknya lembaga pengelola PPI/TPI Dadap-PPI/TPI Kamal Muara, khususnya pada masa proses pemindahan kapal dan pembangunan fasilitas di kedua PPI/TPI tersebut.
238
Lembaga
khusus
ini
(disebut
Kantor
Bersama)
berfungsi
untuk
mengakomodasikan dan mengkoordinasikan semua kepentingan dari setiap institusi yang berkaitan dengan kedua PPI/TPI tersebut.
Keberadaan BKSP
Jabodetabekjur dapat lebih mempercepat terlaksananya pengelolaan wilayah Dadap-Kamal Muara secara terpadu, mengingat sudah lengkapnya bagian-bagian dalam BKSP yang dapat mengakomodasi setiap kegiatan yang akan direncanakan dan yang sudah dilakukan di kawasan tersebut. Tugas Kantor bersama ini dapat dirumuskan sebagai berikut: (1)
Menterjemahkan semua kebijakan yang ditetapkan oleh Pemda Kabupaten Tangerang dan Pemkot Jakarta Utara melalui dinas-dinas teknis terkait;
(2)
Menjalankan program kerja di kedua PPI/TPI tersebut;
(3)
Melaporkan semua perkembangan yang terjadi selama tahun anggaran yang sudah lewat kepada atasan-atasannya, dengan tembusan kepada Bupati Tangeran dan Walikota Jakarta Utara;
(4)
Ikut secara aktif dalam diskusi pleno yang diselenggarakan oleh semua instansi
terkait
dari
kedua
pemerintah
daerah
tersebut,
untuk
mengklarifikasikan semua perencanaan dan pelaksanaan program yang sudah berjalan serta untuk penyusunan dan perbaikan program selanjutnya; Dalam Tatalaksana Perikanan yang Bertanggungjawab (Code of Conduct for Responsible Fisheries, CCRF) sudah dinyatakan bahwa diperlukan sebuah kerangka legislatif yang mengesahkan lembaga pengelolaan pesisir serta kegiatan yang dilakukannya. Sifat yang tepat dari peraturan dan perundangan di setiap negara tergantung pada ruang lingkup dan kesenjangan dalam peraturan dan perundangan yang ada. Tambahan pula, pengalaman suatu negara tidak mesti secara langsung bisa dipindahkan ke lain negara, sekalipun negara itu memiliki kesamaan latar belakang sosial, politik, ekonomi dan budaya (FAO 1996). Dalam pengelolaan kawasan pesisir, salah satu dari fungsi kelembagaan dan hukum yang paling penting adalah memastikan adanya suatu mekanisme untuk penyelesaian sengketa. Berhubung sumber daya pesisir semakin langka. Perlu di pertimbangkan bagaimana menyelesaikan tuntutan yang bersaing diantara sektorsektor, baik yang ada di masa kini maupun masa depan (FAO 1996).
239
5.5
Analisis Opini Masyarakat tentang Kondisi Perikanan di Kawasan Dadap-Kamal Muara Hasil identifikasi aktivitas perikanan yang berasal dari responden
menunjukkan bahwa kondisi unit penangkapan di kawasan Dadap-Kamal Muara adalah sebagaimana dicantumkan dalam Tabel 5.30.
Hasil pengolahan data
komunitas lokal dengan survey pro dicantumkan pada Lampiran 7. Tabel 5.30.
Rangkuman kondisi sarana perikanan di kawasan Dadap-Kamal Muara berdasarkan responden nelayan
SARANA JENIS ALAT PERIKANAN Alat tangkap Jaring rampus
Jaring kampung
Jaring klitik Perbaikan jaring: Tenaga perbaikan jaring Kapal/perahu
Mesin penggerak
Dimensi (6 x 1,5 x 0,5) m3 Mesin & Kecepatan Bahan Dimensi (10 x 1,7 x 0,8) m3 Pemeliharaan Merk Dongfeng Perbaikan mesin
Montir
SPESIFIKASI ¾ Mesh size 2”, 10 pis, bahan snar, lebar 4 m. ¾ Waring: mesh size 0,1”, 10 ral, bahan plastik ¾ Mesh size 2”, 10 pis, bahan snar keras, dengan lebar 4 m ¾ Waring: mesh size 0,1”, 10 ral, bahan plastik mesh size 4’, 5 pis, snar 2 kali per tahun, 1 kali per minggu, 4 kali per minggu ABK, tenaga khusus
Bobot, 100-200 kg; bahan kayu Dongfeng 11 hp, 2 knot Honda 5 hp, 1 knot Kayu Bobot 400 kg 6 bulan sekali 21 hp,kecepatan sekitar 2 knot per jam 6 kali per tahun 4 kali per tahun 2 kali per tahun 1 kali per tahun sendiri beserta ABK, Bengkel khusus
Dari Tabel 5.30 tampak bahwa sebagian besar responden adalah berstatus nelayan jaring rampus dan jaring kampung dengan rata-rata panjang 10 m per pis
240
dan jumlah jaring per unit sebanyak 10 pis (lembar). Bahan jaring adalah snar nilon, dimana frekuensi perbaikan yang dilakukan bervariasi antara harian sampai per
enam
bulanan,
tergantung
pada
tingkat
kerusakan
dan
frekuensi
penggunaannya. Tenaga kerja yang memperbaiki jaring umumnya dilakukan oleh ABK sendiri, atau tenaga khusus yang diupah untuk pekerjaan tersebut. Upah perbaikan jaring juga bervariasi tergantung tingkat kerusakan yang dialami. Kapal yang digunakan nelayan untuk pergi melaut semuanya terbuat dari kayu, dengan dimensi antara 6-10 m, lebar antara 1,6-1,7 m, dan tinggi antara 0,50,8 m. Bobot ditaksir antara 100-200 kg. Pemeliharaan dan perbaikan kapal dilakukan rata-rata setiap tahun dua kali. Mesin penggerak yang digunakan umumnya buatan Cina merek Dongfeng yang berbahan bakar solar dan bensin serta buatan Jepang merek Honda, dengan tenaga berkekuatan antara 5-21 hp dan berbahan bakar bensin. Perbaikan mesin dilakukan antara setiap dua bulan sampai satu tahun sekali, tergantung pada merek mesin kapal yang digunakan.
Secara umum, mesin buatan cina memerlukan
perawatan mesin yang lebih sering dibandingkan dengan mesin buatan Jepang. Operasi penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan yang menjadi responden penelitian ini umumnya hanya di sekitar perairan Kepulauan Seribu, khususnya di sekitar Pulau Bidadari, Pulau Rambut, Pulau Untung Jawa, dan Pulau Bokor, atau ke areal dimana perjalanan antara 2 sampai 8 jam dari TPI, tergantung kekuatan motor penggerak perahunya. Biaya yang dikeluarkan oleh nelayan setiap kali melakukan penangkapan ikan dapat dilihat dari Tabel 5.31. Tabel 5.31. Rangkuman biaya operasi penangkapan ikan per trip di kawasan Dadap-Kamal Muara berdasarkan responden nelayan tahun 2004 LOKASI PENANGKAPAN
JENIS & VOLUME
BIAYA (Rp)
Perairan Kep. Seribu BBM-solar 5-90 liter per trip BBM-bensin 5-20 liter per trip Es balok: ¼ - 2 balok Makanan Kisaran biaya operasional per kapal ikan
25.000-450.000 25.000-100.000 3.500-14.000 30.000-125.000 83.500-689.000
241
Rata-rata biaya operasional per kapal ikan
386.250
Nelayan yang beroperasi pulang hari tersebut ada yang berangkat mulai jam 02 dini hari, kemudian ada yang berangkat jam 04 subuh (63,3 %), kemudian ada juga yang berangkat jam 07 atau jam 08 pagi.
Sebagian besar nelayan
tersebut pulang melaut sekitar jam 17 (73,3 %), sebagian lagi ada yang sudah pulang jam 11 pagi. Kegiatan penangkapan ikan umunya dilakukan sebanyak 20 kali per bulan. Sebagian besar nelayan berpendapat bahwa musim ikan puncaknya terjadi antara bulan Juli sampai Oktober, musim biasa dari Februari sampai Juni, dan bulan-bulan sisanya merupakan musim paceklik. Selama aktivitas penangkapan, nelayan Dadap-Kamal Muara seringkali bertemu dengan nelayan lain yang umumnya berasal dari Indramayu.
Alat
tangkap yang digunakan para nelayan Indramayu tersebut juga berupa (baik jaring cincing, gill-net, maupun jaering udang) dan pancing. Sebagian besar nelayan responden melakukan pendaratan perahunya di Muara Angke (66,7 %) dan Kamal Muara (63,3 %). Hanya dua responden yang kadang-kadang mendaratkan ikannya di Muara Baru.
Alasan nelayan untuk
mendaratkan ikannya di Muara Angke dan muara Baru disebabkan oleh layaknya TPI Dadap untuk tempat pendaratan ikan, karena selain fasilitas yang kurang memadai juga karena pendangkalan alur sungai. Nelayan ternyata juga kadang-kadang menjual ikannya di tengah laut (73,3 %). Ada beberapa alasan yang dikemukakan nelayan, antara lain: pemilik kapal tidak mengetahui (70,0 %), harga jual lebih baik (66,7 %). Selain menjual sendiri, nelayan kadang-kadang juga mnitipkannya pada sesama nelayan di tengah laut untuk dijualkan (66,7 %). Kebijakan Pemda Kabupaten Tangerang melalui RTRW Kabupaten Tangerang tahun 2000 menetapkan bahwa areal pertambakan yang ada di Kecamatan Kosambi, Teluk Naga, dan Paku Haji akan direlokasi ke Kecamatan Mauk dan Kecamatan Kronjo.
Namun demikian, tahun 2000 tersebut dalam
perencanaannya juga menyatakan bahwa di muara Kali Perancis akan dibangun TPI. Namun demikian dengan keluarnya Peraturan Daerah No 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Tata Ruang Daerah, maka prioritas pembangunan kawasan Dadap tidak lagi ditujukan untuk mengembangkan perikanan tetapi sudah pada
242
persiapan pengembangan kawasan wisata. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan yang hanya sedikit sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5.32. Tabel 5.32. Kegiatan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2003. No.
NAMA KEGIATAN
BIAYA (x Rp 1.000)
SUMBER DANA
1.
Optimalisasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lontar di Kecamatan Kemiri
125.000
DAU
2.
Rehabilitasi Saluran Tambak
485.000
DAU
3.
Peningkatan Sarana Pelelangan Ikan (TPI)
300.000
DAU
4.
Master Plan Pelabuhan Cituis
750.000
PAD
5.
Optimalisasi Sumberdaya Perikanan dan Kelautan
300.000
DAU
6.
Pembangunan Pasar Ikan Higienis (PPHLT)
450.000
DAU
7.
Penerapan Teknologi Perikanan dan Pengembangan Perikanan Darat
475.000
DAU
8.
Peningkatan Kinerja Penyuluh Perikanan dan Kelautan Melalui Peningkatan Operasional Penyuluh
75.000
DAU
9.
Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya
400.000
DAU
10.
Pengembangan Perikanan Tangkap Melalui Armada Penangkapan Skala Kecil
600.000
DAU
11.
Pemberdayaan (PEMP)
965.238
APBN
12.
Dana Pendamping PEMP
100.000
DDL/PBB
Ekonomi
Masyarakat
Pesisir
Sebagaimana juga dengan aspek lingkungan, semua penduduk yang menjadi responden penelitian ini menganggap bahwa aktivitas perikanan TPI Dadap dan TPI Kamal Muara berhubungan erat dengan kondisi lingkungan tempat mereka tinggal.
Penduduk secara bulat (100 %) berpendapat bahwa kondisi lingkungan
di sekitar TPI tersebut menyebabkan timbulnya aspek sosial yang berdampak buruk bagi anak-anak (kenakalan remaja, prostitusi, perjudian, perkelahian, dll. Dampak lainnya yang dirasakan oleh penduduk adalah masalah keamanan lingkungan yang rawan (sebanyak 35,7 %); dan gangguan transportasi (14,3 %).
243
Penduduk berpendapat bahwa pemecahan masalah lingkungan dapat dilakukan dengan cara pengerukan sungai (92,9 %) dan pembenahan lingkungan (14,3 %). Pembenahan lingkungan dilaksanakan secara konkrit dengan perbaikan lingkungan (50,0 %), penataan lingkungan perumahan (28,6 %), dan beberapa aktivitas lainnya (21,4 %) seperti penyuluhan, penataan lingkungan oleh Pemda, serta kerja sama pemerintah dan masyarakat. Sementara itu, untuk mengatasi masalah kerawanan sosial, penduduk mengusulkan untuk menghilangkan minuman keras (40,0 %), menghilangkan WTS (40,0 %), keamanan terpadu (40,0 %); dan melaksanakan siskamling terpadu (20,0 %).
Cara mengatasi
permasalahan keamanan lingkungan yang rawan diusulkan dengan cara tindakan pemberantasan pelacuran dan perjudian (57,1 %), alih profesi (50,0 %), serta tindakan lainnya seperti pendekatan sosial dan keagamaan, serta memberantas perdagangan minuman keras (21,4 %).
Untuk mengatasi permasalahan
transportasi hasil perikanan yang terganggu penduduk mengusulkan secara bulat bahwa alat angkutan harus merapat ke TPI (100,0 %). Nelayan yang tinggal di sekitar TPI Dadap dan Kamal Muara tidak hanya apatis menghadapi kesulitan hidup sehari-hari yang dihadapinya, tetapi juga berharap adanya peningkatan taraf hidup nelayan (60 %). Sebagian kecil dari mereka (6,7 %) menginginkan adanya upaya untuk meningkatkan taraf hidupnya, tanpa merinci apa bagaimana peningkatan taraf hidup itu dapat terjadi. Namun demikian, beberapa upaya perbaikan yang diduga dapat meningkatkan taraf hidup nelayan dan keluarganya menurut mereka adalah: (1)
TPI/PPI tidak jauh dari AUP, ada harapan bahwa mahasiswa dapat lebih berperan aktif dalam menanggulangi permasalahan dalam kehidupan nelayan sehari-hari;
(2)
TPI/PPI diatur sesuai dengan kondisi wilayahnya masing-masing, untuk kawasan Dadap dan Kamal Muara diharapkan adanya koordinasi dari Dinas Perikanan setempat untuk melakukan distribusi bongkar muat kapal dari TPI yang padat ke yang kosong, sehingga kegiatan ekonomi primer dan sekunder dapat tetap berjalan; .
(3)
Adanya kesinambungan generasi nelayan, masih terdapat keinginan sebagian besar nelayan untuk menjadikan anak yang mereka miliki ikut
244
menjadi nelayan dan membantu menopang kehidupan sehari-hari yang semakin sulit ini; (4)
Pemusnahan alat tangkap trawl, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa para nelayan tradisional masih harus berebut ikan dengan lawan yang tidak sepadan, sehingga semakin terpuruk karena lingkungan perairan yang buruk menyebabkan kelompok ikan semakin jauh dari pantai ditambah kemampuan armada perikanan dan modal yang terbatas;
(5)
Menindaklanjuti aspirasi nelayan, dari pengalaman ternyata banyak sekali aspirasi nelayan yang tidak ditindaklanjuti tanpa alasan yang jelas;
(6)
Pengerukan Kali Perancis dan Kali Kamal sudah diajukan nelayan beberapa tahun yang lalu, dan sejak itu sudah menjadi aspirasi nelayan namun tidak ada program pengerukan yang tuntas. Keberadaan TPI Dadap dan Kamal Muara yang relatif berdekatan tersebut
juga mengundang komentar responden. Sebanyak 71,4 % tetap menginginkan adanya pemisahan kedua TPI/PPI sesuai UU.
Hanya sebanyak 14,3 %
menyatakan bahwa hal tersebut tergantung masing-masing wilayah, mau digabung atau mau tetap dipisah. Sebanyak 14,3 % lainnya memberikan beberapa pendapat yaitu: 1) setiap keputusan yang berkaitan dengan TPI sebaiknya melibatkan nelayan dan penduduk lokal; 2) prospek TPI masih bagus tetapi perlu menggunakan tenaga profesional; 3) sungai sudah tidak layak, sering banjir saat pasang atau hujan, sehingga perahu tidak bisa mendarat. Responden juga berpendapat bahwa kedua TPI yang berdekatan tersebut sangat merugikan (100 %), dengan alasan tidak sesuai UU OTDA (78,6 %); menimbukan dampak sosial (71,4 %); dan menyatakan perlu adanya otonomi masing-masing wilayah. 14,3 %. Sementara itu berkaitan dengan isu bahwa di kawasan Dadap akan dibangun pelabuhan peti kemas, maka seluruh responden (100 %) berpendapat bahwa lebih baik menggabungkan kedua TPI (Dadap dan Kamal Muara menjadi satu Pelabuhan Perikanan Terpadu (PPI) untuk wilayah Jakarta-Tangerang, sehingga limpahan kepadatan antrian kapal untuk bongkar muat yang terjadi di TPI Muara Angke dapat dipindahkan ke Kamal Muara. Sebagian dari responden juga ada yang tetap bersikukuh untuk menggunakan TPI Dadap sebagai tempat berlabuh.
Responden juga berpendapat bahwa ada
245
kemungkinan terjadinya kecemburuan sosial diantara kedua komunitas nelayan yang bertetangga tersebut (85,7 %). Sebagai upaya untuk ikut urun rembuk dalam rangka memperbaiki taraf hidupnya, nelayan dan penduduk lainnya memberikan beberapa saran, sebagaimana tercantum dalam Tabel 5.33. Tabel 5.33. Rangkuman saran penduduk responden nelayan berkaitan dengan aktivitas perikanan di kawasan Dadap-Kamal Muara. KELOMPOK PENDUDUK
TARGET SARAN
SARAN
%
(1)
(2)
(3)
(4)
Nelayan tangkap
Pedagang BBM Fasilitas BBM di sekitar TPI Pemerintah/Pertamin a Ada kerjasama dengan KUD
antara
66,7
Pertamina 56,7
BBM langsung dari Pertamina supaya 13,3 murah Pengusaha bahan/alat penangkapan ikan
harga terjangkau nelayan
66,7
tersedia sesuai kebutuhan
56,7
bisa beli ke DKP
46,7
di lokasi berdekatan dengan muara & 10,0 TPI Pemerintah
pengerukan alur kapal
63,3
hentikan penggunaan trawl (sejenisnya)
60,0
TPI pindah ke barat sungai
40,0
lainnya (TPI/PPI layak pakai, mudah 6,7 merapat, ada lelang, dekat TPI Nelayan budidaya
Pengolah ikan
Pemerintah
Pemerintah
harga kerang memadai
63,3
lainnya (pemasaran dekat TPI);
6,7
bantuan peralatan fiberglass
pengasinan,
bak 56,7
lokasi penjemuran
56,7
bantuan permodalan dan peralatan
53,3
bantuan peralatan
6,7
Fasilitas pengolahan dekat dengan TPI
6,7
246
Lanjutan Tabel 5.33 (1) Pedagang ikan
Penduduk (komunitas lokal)
(2) Pemerintah
Pemerintah
(3) kurangnya pedagang karena tak adanya TPI yang memadai Permodalan lainnya (pasar ikan yang higienis di masing-masing wilayah, harga bersaing dengan pedagang luar, dekat TPI pembenahan pemukiman nelayan
lainnya (setuju pembangunan PPI/TPI dekat dengan pemukiman nelayan, dekat TPI) Pengelola pelabuhan DKP instansi terkait KUD Syahbandar lainnya (peningkatan kondisi pelabuhan agar mudah didarati nelayan dekat TPI); Pengusaha dok atau lokasi di bantaran muara Kali Perancis bengkel dekat TPI Pengusaha pabrik es Tersedia cold storage/pabrik es di muara Kali Perancis lainnya (perlu pedagang es eceran agar harga murah) Saran untuk Pemda peningkatan taraf hidup nelayan Tangerang/Pemkot Jakarta Utara Lainnya: ¾ (TPI/PPI tidak jauh dari AUP ¾ kesinambungan generasi nelayan ¾ pemusnahan trawl (sejenisnya) ¾ menindaklanjuti aspirasi nelayan Pemda Provinsi PPI/TPI diatur sesuai masing-masing Banten/DKI Jakarta wilayah lainnya (tingkatkan taraf hidup nelayan sejajar dengan profesi lainnya di Banten; pengerukan Kali Perancis; DKI: Kamal Muara, TPI tetap di Muara Angke
(4) 60,0 6,7 10,0
60,0
10,0
63,3 63,3 63,3 63,3 6,7
70,0 70,0 3,3 60,0
6,7
60,0 6,7
247
Dari Tabel 5.33 tampak bahwa sebagian besar nelayan (66,7-70,0 % %) berkeinginan agar Pemerintah membangun fasilitas pengadaan BBM, perbaikan kapal (dock), pabrik es dan cold storage di sekitar TPI, tentu saja dengan harga yang terjangkau., selain itu ada aktivitas rutin pengerukan alur Kali Kamal dan Kali Perancis.
Hal lain yang menjadi perhatian masyarakat adalah adanya
keterpaduan pengelolaan TPI Dadap dan Kamal Muara, antara Dinas Perikanan, KUD, dan syahbandar. Dalam menghadapi berbagai permasalahan masyarakat nelayan di kawasan tempat tinggalnya tersebut, masyarakat menyatakan berbagai pendapatnya yang ditujukan kepada Pemda Kabupaten Tangerang dan Pemkot Jakarta Utara serta Pemda Provinsi Banten dan DKI Jakarta, sebagaimana tercantum dalam Tabel 5.34. Tabel 5.34
Pendapat Masyarakat Lokal tentang Masalah Perikanan
No.
Pendapat
Persentase
1.
Peningkatan taraf hidup nelayan
60 %
2.
¾
TPI/PPI tidak jauh dari AUP
6,7 %
¾
Adanya kesinambungan generasi nelayan
¾
Pemusnahan alat tangkap trawl
¾
Menindaklanjuti aspirasi nelayan
¾
Pengerukan Kali Dadap dan Kamal Muara
¾
TPI tetap di Muara Angke
¾
Tidak menjawab
3.
33,3 %
Hasil analisis data respon penduduk terhadap kondisi lingkungan disekitar kawasan Dadap dan Kamal Muara menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi masyarakat adalah: 1) polusi lingkungan (semua reponden); 2) kekumuhan lingkungan pemukiman (semua reponden); 3) dampak sosial dari kekumuhan (kenakalan remaja, prostitusi, perjudian, perkelahian, dll.) (semua reponden); 4) keamanan lingkungan (35,7 % dari responden); 5) terganggunya transportasi darat (14,3 % dari responden); serta masalah-masalah lainnya (50 % dari responden), antara lain adanya debu pada musim kemarau dan lumpur pada musim hujan.
248
Hasil observasi tersebut menunjukkan bahwa semua responden setuju masalah paling besar yang mereka hadapi di kawasan Dadap – Kamal Muara adalah: polusi lingkungan, kekumuhan lingkungan pemukiman, dan dampak sosial dari kekumuhan (kenakalan remaja, prostitusi, perjudian, perkelahian, dll.). Timbulnya masalah tersebut diduga disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1)
Tidak jalannya fungsi pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan fisik dan sosial
(2)
Belum sempurnanya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan fisik dan sosial
(3)
Kurangnya prasarana dan sarana pembersihan dan ketertiban lingkungan
(4)
Adanya aktivitas proyek yang mempersulit upaya pembersihan dan ketertiban lingkungan Bilamana ditelusuri, hal ini tampaknya merupakan dampak negatif dari
aktivitas pembangunan yang kurang matang direncanakan dan disosialisasikan sudah mulai dirasakan oleh masyarakat. Sosialisasi program pembangunan yang dilakukan secara terbuka dan waktu yang cukup akan memberikan beberapa keuntungan, yaitu: (1)
Masyarakat lebih cepat mengetahui secara langsung tentang akan adanya suatu aktivitas pembangunan;
(2)
Setiap individu dalam masyarakat dapat melakukan analisis tentang posisinya, apakah aktivitas proyek tersebut akan berpengaruh secara langsung atau tidak pada kehidupannya, baik secara pribadi atau kelompok;
(3)
Masyarakat dapat melakukan konsultasi kepada berbagai pihak yang bersikap netral apakah proyek tersebut akan memberikan dampak positif atau negatif pada mereka, baik dalam jangka pendek maupun panjang;
(4)
Karena keputusan yang diambil masyarakat (baik secara individu maupun kelompok) adalah didasarkan pada keputusan yang matang sehingga dapat dijadikan dasar yang kuat bagi Pemda dan pengembang bilamana terjadi sengketa dikemudian hari. Responden yang dimintai pendapatnya tentang beberapa hal yang
berkaitan dengan sejarah rencana berbagai kegiatan di kawasan Dadap
249
menyatakan bahwa seluruhnya (100 %) pernah mendengar tentang rencana pembangunan Pelabuhan Kapal Riset Baruna Jaya. Namun demikian, ternyata informasi tersebut tidak ada kelanjutannya Berkaitan
dengan
rencana
Pemda
Kabupaten
Tangerang
untuk
pembangunan Pelabuhan Peti Kemas di bekas TPI Dadap, sebagian besar responden menyatakan tidak setuju (92,9 %), dan hanya 7,1 % yang menyatakan setuju. Alasan penolakan yang dismpaikan responden adalah: 1) masih adanya nelayan yang tinggal di areal TPI (92,9 %); 2) kalau TPI sudah tidak layak dipindahkan ke sebelah barat sungai (71,4 %). Pendapat yang lainnya menyatakan setuju (14,3 %) adalah menyetujuinya dengan alasan dapat memajukan Desa Dadap, meskipun kalauTPI dipindah harus dengan kesepakatan KUD dan nelayan). Jika seandainya Pelabuhan Peti Kemas Dadap itu tetap dibangun, maka pendapat responden adalah: 1) seluruhnya (100,0 %) bersepakat untuk tetap tinggal di tempat sekarang, baik tetap pada pekerjaan sekarang atau akan mencari kerja lain. Namun demikian, sebagian kecil (38,5 %) dari responden tersebut juga menyatakan akan pindah ke tempat lain agar tetap dapat menekuni pekerjaan yang sekarang, yaitu di lokasi tempat akan dibangun TPI. Contoh kasus yang menarik dikemukakan oleh Ellsworth et al. (1997) yang melakukan penelitian di Pantai Timur Kanada untuk Program Aksi Pesisir Atlantik (ACAP, the Atlantic Coastal Action Program).
Karena Pemerintah
Kanada merasa tidak akan mampu untuk melakukan semua kegiatan yang ditujukan untuk mencapai kondisi ekosistem yang berkelanjutan, maka penduduk yang tinggal di kawasan pesisir perlu berperan serta. Penduduk diberdayakan untuk mengambil tanggungjawab sebagai bagian dari pemeliharaan lingkungan. Agar tujuan ini tercapai, diperlukan adanya informasi yang akurat dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengemban peran tersebut. Ellsworth et al. (1997) menyebutkan adanya beberapa persyaratan untuk mencapai keberhasilan dalam suatu program yang melibatkan masyarakat pesisir, yaitu: (1)
Adanya dukungan publik
(2)
Memiliki kelayakan secara ekonomi
(3)
Secara ilmiah dapat dipertahankan berdasarkan rencana pengelolaan lingkungan yang komprehensif
250
(4)
Didasarkan pada informasi yang akurat dan dapat diakses serta informasi ekosistem yang dapat dimengerti. Untuk itu Pemerintah Kanada (melalui Departemen Lingkungannya)
menyediakan beberapa perangkat (tools) yang dapat digunakan oleh penduduk untuk berperan serta (Ellsworth et al. 1997), yaitu: (1)
Panduan perencanaan pesisir berbasis masyarakat
(2)
Profil lingkungan penduduk
(3)
Aplikasi GIS berbasis komunitas
(4)
Hasil identifikasi dan evaluasi opsi-opsi remedial
(5)
Buku pegangan tentang ekonomi lingkungan
(6)
Electronic network-linking initiatives
(7)
Akses pada pertukaran limbah dan network lainnya. Jika diperhitungkan sejak mulai dikenalnya program pengelolaan wilayah
pesisir secara terpadu (ICZM = integrated coastal zone management) sekitar tahun 1992, maka di Indonesia (minimal di beberapa daerah yang sudah lama melakukan kajian potensi sumberdaya peisisir dan lautan) seharusnya sudah mampu untuk melaksanakannya secara penuh. Daerah-daerah tersebut antara lain: DKI Jakarta, Bali, Pulau Lombok, Batam, dll. Hambatan utama sulitnya implementasi ICZM di Indonesia adalah lemahnya koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, ego sektoral, serta penegakan hukum yang belum sempurna. Selain itu, pola pikir aparat pemerintah dan masyarakat yang terpaku pada sistem keproyekan juga menyebabkan kurang berhasilnya aspek keberlanjutan suatu program pembangunan; padahal sebagaimana dinyatakan oleh Pickave et al. (2004), ICZM secara umum dikenal sebagai perangkat yang paling efektif untuk menggabungkan suatu upaya konservasi dengan pemanfaatan berkelanjutan suatu sumberdaya pesisir dan lautan dalam suatu perencanaan wilayah pesisir. Belajar dari berbagai pengalaman yang terjadi selama ini, maka keterpaduan pengelolaan kegiatan perikanan sangat perlu dilakukan di Indonesia. Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari pengelolaan perikanan terpadu ini antara lain:
251
(1)
Tercapainya efisiensi waktu pengadaan bahan baku (baik berupa peralatan untuk kegiatan penangkapan dan budidaya ikan, maupun untuk kegiatan pasca panen);
(2)
Tercapainya efisiensi pemasaran bahan baku dan produk yang dihasilkan oleh kegiatan industri pasca panen;
(3)
Pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan perikanan tersebut lebih mudah karena keterbatasan kawasan yang dikelola serta pengelolaan limbah dapat dilakukan secara terpadu;
(4)
Kemudahan memperoleh tanaga kerja yang berpengetahuan dalam bidang perikanan;
(5)
Karena kawasan industri perikanan terpadu ini dapat dibangun terpisah dari kawasan pemukiman penduduk sekitarnya, maka keamanan lingkungan lebih mudah untuk ditanggulangi, baik secara swakarsa maupun dengan memanfaatkan tenaga keamanan resmi (pihak kepolisian). Selain dari berbagai keuntungan yang dapat diperoleh, beberapa kerugian
juga mungkin timbul dengan dilakukannya keterpaduan pengelolaan perikanan ini, seperti: (1)
Jika terjadi malapetaka di suatu bagian/kawasan, kemungkinan bagian yang lain pun akan terkena dampaknya (seperti polusi lingkungan, banjir, kebakaran, dll.);
(2)
Aspek sosial politik akan cepat menjalar dari satu bagian ke bagian lainnya (seperti pemogokan karyawan, dll.); Dalam suatu kawasan pesisir, keterpaduan kegiatan perikanan terdiri dari
berbagai komponen, seperti: (1)
Sumberdaya alam, yang mencakup sumberdaya perairan (ketersediaan berbagai jenis ikan dalam jarak yang terjangkau secara fisik dan ekonomi) dan sumberdaya lahan (untuk lokasi kegiatan perikanan terpadu dan lokasi budidaya ikan);
(2)
Perikanan tangkap, yang mencakup unit-unit pelabuhan perikanan, perbekalan (alat tangkap, bahan bakar, bahan makanan, berbagai peralatan pembantu, dll.), perbengkelan (galangan kapal dan bengkel mesin), , dll.;
252
(3)
Pasca panen, yang mencakup unit-unit penanganan dan pengolahan ikan, pabrik es, cold storage, perbekalan {alat penanganan dan pengolahan, bahan bakar, bahan tambahan makanan, perbengkelan (bengkel mesin pengolahan), berbagai peralatan pembantu, dll.}, laboratorium analisis mutu bahan baku dan produk yang dihasilkan;
(4)
Budidaya, yang mencakup unit-unit pembenihan (hatchery), pembesaran, pakan, instalasi pengatur air (kelimpahan dan kualitas), laboratorium analisis penyakit ikan dan baku mutu air, dll.;
(5)
Perkantoran, yang mencakup unit-unit pemasaran, promosi, keamanan, kesyahbandaran, dll.
(6)
Prasarana dan sarana transportasi;
(7)
Prasarana dan sarana tenaga listrik dan air serta BBM;
(8)
Masyarakat sekitar, sebagai sumber tenaga kerja baik bagi kegiatan penangkapan, budidaya, dan pasca panen serta pemasaran.
253
Sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Tangerang (Dinas Tata Ruang dan Bangunan 2001), penetapan Dadap sebagai daerah wisata yang mencakup aktivitas: (1)
wisata keluarga: 1)
waterfront, meliputi dermaga nelayan, tempat pelelangan ikan, pasar ikan, dan pasar sayur
2)
daerah komersial, meliputi restoran, penginapan, play ground dan tempat olah raga terbuka, taman-taman, serta tempat parkir.
(2)
Wisata lahan pertanian dan tambak
(3)
Pembenahan kegiatan-kegiatan hiburan
(4)
Pembukaan gerbang tol Jakarta-Cengkareng ke arah Dadap
(5)
Perbaikan jalur jalan
(6)
Pengadaan air bersih
(7)
Pengadaan jaringan infrastruktur Disamping rencana-rencana sektor pariwisata tersebut di atas, kebijakan
sektor perhubungan (Dinas Tata Ruang dan Bangunan 2001) adalah: (1)
Pembangunan fasilitas pergudangan di Kecamatan Kosambi dan pelabuhan peti kemas di sekitar muara Kali Perancis;
(2)
Membangun Dermaga Wisata Bahari di kawasan Wisata Tanjung Pasir. Sektor perikanan dan kelautan juga mempunyai beberapa rencana di kawasan
pantura tersebut, yakni: (1)
Relokasi kawasan pertambakan dari Kecamatan Kosambi, Teluk Naga, dan Paku Haji, ke Kecamatan Mauk dan Kronjo;
(2)
Membangun TPI dan pelabuhan nelayan di muara Kali Perancis. Sesuai dengan hasil analisis ketergantungan daerah perikanan dan
kenyataan di lapangan sejak tahun 1997 sampai saat ini, maka diusulkan untuk dilakukan revisi terhadap Rencana-rencana Induk Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, dan Dinas Perikanan, dengan alasan untuk meningkatkan efisiensi aktivitas perikanan di kawasan Dadap-Kamal Muara, maka semua aktivitas
254
perikanan yang berlangsung di TPI Dadap perlu dipindahkan ke TPI Kamal Muara. Alasan utama pemindahan aktivitas perikanan ini adalah: (1)
Jarak kedua TPI ini terlalu dekat, yaitu hanya 700 m lewat laut;
(2)
TPI Dadap sudah tidak aktif lagi sejak Ketua KUD Mina Bahari meninggal tahun 1997;
(3)
Kali Perancis sudah sangat dangkal sehingga kapal ikan hanya dapat masuk pada saat laut pasang;
(4)
Adanya rencana pembangunan kawasan wisata Pantai Mutiara, darmaga Kapal Riset Baruna Jaya, kapal pesiar (yacht), dan kapal peti kemas;
(5)
Alih fungsi TPI Dadap menjadi pelabuhan yang mengkoordinasikan kapal penelitian Baruna Jaya, kapal peti kemas, kapal pesiar, kapal angkutan ke dan dari Kepulauan Seribu, serta perahu-perahu nelayan yang berubah fungsi menjadi perahu untuk wisata air. Pembangunan kembali TPI Kamal Muara harus mencakup berbagai fasilitas
prasarana dan sarana pelabuhan perikanan. Secara lengkap fasilitas yang pelu dibangun dapat dilihat pada Tabel 5.27. Dari Tabel 5.27 tersebut tampak bahwa untuk mencapai kondisi ideal yang diinginkan, kegiatan pembangunan di kedua TPI tersebut juga perlu dikoordinasikan dengan baik oleh para perencana pembangunan dari kedua Pemda terkait (Pemkot Jakarta Utara dengan Pemda Kabupaten Tangerang).
Hal ini untuk mencegah terjadinya pemborosan
sumberdaya akibat pembangunan prasarana dan sarana yang tumpang tindih dan tidak perlu dilakukan di areal yang secara fungsional kurang diperlukan. Selain itu, suatu kerjasama yang saling melengkapi dalam hal penyediaan prasarana dan sarana pembangunan di kawasan tersebut akan memberikan keuntungan optimal bagi kedua belah pihak. Konsep pembangunan kawasan pesisir terpadu benar-benar harus diterapkan di kawasan perbatasan ini, dengan mengedepankan prinsip saling mendapat keuntungan (win-win solution). Tidak perlu dikembangkan suatu kegiatan yang sama di kedua kawasan perbatasan tersebut tetapi yang lebih baik adalah kegiatan yang saling mendukung dan saling mengisi. Tabel 5.27. Daftar fasilitas pelabuhan yang perlu dibangun di TPI Dadap dan TPI Kamal Muara setelah rencana penataan.
255
No FASILITAS & DIMENSI 1 Kapasitas awal 2. Beban sekarang (jumlah unit kapal)
TPI Dadap < 5 GT = 55 unit 5-7 GT = 227 unit 7-20 = 6 unit yang Dapat menampung Kapal Riset Baruna Jaya (300 GT), kapal peti kemas, dan kapal pesiar kolam kedalaman minimal 7 m jalur
TPI Kamal Muara 15 motor tempel > 10 GT = 1.097 5-10 GT= 21 unit
176 m2
176 m2
24.000 m2
24.000 m2
3.
Kapasitas direncanakan
4.
9.
Pengerukan pelabuhan dan pelayaran Pembangunan darmaga sandar Pembangunan kolam pelabuhan Tempat pelelangan ikan Tempat penanganan ikan Tempat pengecer/pengolah ikan Pembangunan pabrik es
10.
Pembangunan cold storage
11.
Pembangunan SPBU
12. 13. 14. 15.
Bengkel/dok Gudang alat perikanan Pujaseri Pos jaga
5.
6. 7. 8.
500 kapal ikan dengan rata-rata bobot 50 GT. kedalaman minimal 5 m
-
1.375 m2 1.375 m2 340 m2
-
1 unit, kap, 4.000 balok per 24 jam 1 unit, kap. 1.250 ton 1 unit, kap. 40 ton per hari 5.400 m2 5 unit 24 unit 1 unit
1 unit, kap. 40 ton per hari 1 unit 1 unit 24 unit 2 unit
Dalam dunia nyata, koordinasi pembangunan tidaklah semudah apa yang ditulis para ahli.
Ego sektoral, tambahan penghasilan, kebanggaan diri dan
kelompok berkaitan dengan prestasi kerja sangat mempengaruhi mulus tidaknya suatu koordinasi. Di Indonesia, agak sulit untuk mendapatkan suatu perencanaan terpadu yang benar-benar mulus.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan
terjadinya hal tersebut: 1)
Setiap kegiatan di unit kerja pemerintah (baik pusat maupun daerah) selalu diharapkan akan mendapatkan tambahan penghasilan bagi orang-orang yang terlibat didalamnya. Oleh karena itu, KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme, termasuk juga gratifikasi) sulit diberantas;
256
2)
Moral pegawai yang lebih mengedapankan kepentingan pribadi dan kelompoknya dibandingkan dengan hasil akhir yang harus dicapai dari kegiatan tersebut. Hal ini mengakibatkan kualitas pekerjaan yang dilakukan sangat rendah, karena mengharapkan kegiatan yang sama diwaktu yang akan datang;
3)
Sanksi hukum yang belum benar-benar ditegakkan secara adil dan merata (tidak melakukan tebang pilih). Hal ini terjadi karena juga aparat hukum dan aparat keamanan belum benar-benar bekerja bersih;
4)
Keteladanan pimpinan yang berkaitan dengan hidup jujur, sederhana, dan bersih, masih belum umum dan kurang diekspose oleh media massa. Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, beberapa hal dapat
dilakukan antara lain: 1)
Menaikan gaji pegawai sampai pada tingkat dimana pegawai pada semua tingkatan tidak lagi memikirkan untuk mencari tambahan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan primer (termasuk biaya pemeliharaan kesehatan dan pendidikan anak);
2)
Setiap pekerjaan dan tugas yang dilakukan di kantor adalah suatu kewajiban bagi pegawai tersebut dan tidak akan mendapatkan tambahan penghasilan. Dia bertanggungjawab terhadap aspek adminstrasi dan kualitas pekerjaan tersebut.
3)
Penghargaan pemerintah kepada pegawai harus didasarkan pada kejujuran dan prestasi kerja yang berlandaskan kelestarian lingkungan, tidak hanya didasarkan pada nilai uang semata;
4)
Pemerintah harus menerapkan sanksi hukum secara adil dan merata. Beberapa kegiatan pembangunan yang dapat dikerjasamakan diantara
Pemkot Jakarta Utara dengan Pemda Kabupaten Tangerang antara lain dapat dilihat pada Tabel 5.28. Tabel 5.28 Beberapa kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan perikanan yang dapat dikerjasamakan diantara Pemkot Jakarta Utara dengan Pemda Kabupaten Tangerang di kawasan Dadap-Kamal Muara No
AKTIVITAS
PEMDA KAB. TANGERANG
PEMKOT JAKARTA UTARA
257
1.
Perikanan
• • • • •
Instalasi air bersih pabrik es mesin penghancur es coldstorage memfungsikan gudang untuk produk-produk perikanan • mengganti fungsi TPI Dadap menjadi pelabuhan wisata pantai dan laut • pengerukan dasar Kali Perancis secara reguler • Melakukan penataan lokasi budidaya kerang hijau
• Pembangunan fasilitas PPI Kamal Muara • perumahan nelayan • bengkel mesin dan dock • tempat perbaikan alat tangkap • rumah sakit • pengerukan dasar Kali Kamal secara reguler
258
Lanjutan Tabel 5.28 No 2.
3.
4.
AKTIVITAS
PEMDA PEMKOT KAB. TANGERANG JAKARTA UTARA Wisata laut • Pendidikan pemandu wisata • Penyiapan objek wisata laut • menyediakan perahu untuk kegiatan wisata • sarana keselamatan wisata laut • rumah makan & restoran seafood • menyiapkan objek wisata mangrove, • wisma/hotel untuk wisatawan • toko peralatan wisata laut Prasarana Galangan kapal kayu dan fiber Toko peralatan tangkap, dan Sarana glass, SPBU khusus penangkapan Kawasan • melakukan koordinasi • Menyiapkan kawasan konservasi dengan kecamatan lain yang mangrove sebagai memiliki kawasan konservasi daerah konservasi yang memungkinkan untuk • memelihara arealmenjadi objek wisata alam: areal konservasi laut Pulau Cangkir (Kec. Kronjo), Tanjung Kait Kec. Sukajadi, Tanjung Burung dan Tanjung Pasir (Kec. Teluk Naga), Arukan/Muara dan Salembaran Jati (Kec. Kosambi).
5.4
Manajemen kawasan sekitar
5.1 5.2
Analisis Permasalahan Umum Penentuan Lokasi Pelabuhan Perikanan 5.2.1 aspek pengembangan wilayah: 5.2.1.1 LQ 5.2.1.2 shift share 5.2.1.3 skalogram 5.2.2 kelayakan teknis pelabuhan di Kawasan Dadap-Kamal Muara 5.2.2.1 biofisik (hidrooseanografi) 5.2.2.2 Opini masyarakat tentang kondisi perikanan di Kawasan Dadap-Kamal Muara 5.2.2.3 Pasokan Ikan 5.2.2.4 Ketergantungan daerah perikanan 5.2.2.5 Dukungan logistik untuk pelabuhan perikanan 5.2.2.6 akses transportasi 5.2.3 Kapasitas pelabuhan perikanan 5.2.3.1 Kapasitas PPI Kamal Muara dan TPI Dadap 5.2.3.2 Peluang pemanfaatan kapasitas TPI Muara Angke Manajemen kawasan pelabuhan 5.3.1 tata ruang 5.3.2 prasarana dan sarana 5.3.3 Aspek kelembagaan pelabuhan perikanan 5.3.4 Aspek Ekonomi-Sosial Kawasan Pesisir Dadap-Kamal Muara
5.3
259
5.3.4 Aspek ekonomi-sosial kawasan pesisir Dadap-Kamal Muara Sebagai pusat kegiatan ekonomi yang dibangkitkan oleh sektor perikanan, TPI Muara Angke telah menghasilkan suatu input yang bernilai lebih dari Rp 758 juta per harinya. Potensi ekonomi TPI Muara Angke ini dihitung sebelum terjadinya kenaikan bahan bakar minyak. Data selengkapnya dari potensi ekonomi TPI Muara Angke dicantumkan dalam Tabel 4.22. Tabel 4.22
No
Potensi ekonomi dan penyerapan tenaga kerja rata-rata per hari di lingkungan TPI Muara Angke tahun 2005 sebelum kenaikan harga BBM (Disnakkanlut 2005).
JENIS KEGIATAN/ PELAYANAN (1) (2) 1 Transaksi TPI Anak buah peserta lelang 2 Bahan bakar Buruh 3 Es balok 4 Kegiatan tambat labuh 5 Tryas (tryaze, penyortiran)) 6 Buruh dilingkungan TPI Buruh kuning Buruh biru
JUMLAH NILAI BURUH/ TRANSAKSI UNIT HARIAN (3) (4) 70 orang 60 35.000
JUMLAH TRANSAKSI HARIAN (5) 250.000.000 2.100.000
KET.
112 ton 56.989 8.000 balok 18
198.000.000 1.766.667 96.000.000 100.000
1.650/lt
600 unit
300.000
25.000 25.000
850.000 800.000
31
34 32
(6)
12.000/blk Perda No 3/99
260
Lanjutan Tabel 4.22
(1) (2) Buruh merah Buruh jijau
(3) 10 9
(4) 20.000 15.000
(5) 200.000 135.000
7
40
15.000
600.000
83
30.000
2.490.000
24 unit 144 85
10.000 pedagang
1.440.000
15.000 pedagang 25.000
1.185.000 20.700.000
25.000
2.250.000
22.500
2.452.500
8 9 10
11 12 13 14
15
16 17 18
19
20 21
Kuli gerobak pengasin Kuli gerobak lelang Puja seri Buruh Pedagang K5 produk perikanan Buruh Pedagang grosir Buruh Unit pengepakan Buruh Workshop Buruh Kios alat perikanan Buruh Kios gudang/kantor Buruh Mirasih Buruh Pedagang otak-2 Buruh Cold storage Buruh Pabrik es Buruh PHPT Buruh Koperasi putri salju Agen depot es Buruh depot es Buruh pikul pjg Buruh pikul pdk Buruh kantor
79 276 828 30 unit 90 10 unit 109 38 unit
(6)
16 unit
1 unit 20 22 unit 20 I unit 53
16.667
333.333
15.000
1.080.000
38.333
2.031.667
1 unit 44
40.000
1.760.000
203 unit 1.000
30.000
30.000
30 unit 240 60 85 20
40.000 50.000 50.000 83.333
9.600.000 3.000.000 4.250.000 1.666.667
Kisaran gaji: 0,81,5 jt/bl Kisaran gaji: 0,8-4 jt/bl
261
Lanjutan Tabel 4.22
(1) (2) Jml buruh pikul angkutan Mobil putri salju Buruh 10 Upah ABK Jaring cumi Bouke ami Bubu Angkutan Gillnet Purse seine Jaring cantrang Jaring rampus Jaring nilon Jaring tangsi Lampara Payang Pancing Muro ami Jumlah
(3) 55
(4)
(5)
25.000
1.375.000
12 unit 24
40.000
960.000
369 1.039 822 844 1.024 2.525 411 35 18 96 53 174 48 58
32.000 32.000 35.000 35.000 35.000 27.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 35.000 30.000 40.000
11.808.000 33.248.000 28.770.000 29.540.000 35.840.000 68.175.000 12.330.000 1.050.000 540.000 2.880.000 1.590.000 6.090.000 1.440.000 2.320.000 904.975.258
(6)
Ket: Buruh kuning = bertugas untuk mengangkut ikan dari kapal sampai darmaga Buruh biru = bertugas untuk mengangkut ikan dari darmaga sampai ke lantai pelelangan Buruh merah = bertugas untuk mengangkut ikan setelah pelelangan sampai ke truk pengangkut ikan Buruh hijau = bertugas untuk mengangkut ikan setelah pelelangan sampai ke PHPT
Dari Tabel 4.22 tersebut tampak bahwa total nilai transaksi harian di TPI Muara Angke dapat mencapai Rp 904.975.258.
Jumlah transaksi ini
menjadi jauh mengecil pada saat terjadinya kenaikan bahan bakar sampai dua kali dalam tahun 2005 ini, yaitu harga solar dari Rp 1.650 naik menjadi Rp 2.300 pada bulan April, kemudian pada bulan Oktober naik kembali menjadi Rp 4.300. Kenaikan harga BBM telah mendorong terjadinya kenaikan harga barang lain, termasuk untuk kebutuhan operasional penangkapan ikan. Namun demikian, kenaikan biaya operasional ini tidak menjamin terjadinya kenaikan hasil tangkap ikan yang dapat digunakan untuk menutup biaya operasional. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya kapal yang tidak dapat beroperasi.
262
Data potensi ekonomi dan penyerapan tenaga kerja rata-rata per hari di lingkungan TPI Dadap tahun 2005 sebelum kenaikan harga BBM dicantumkan dalam Tabel 4.33 Tabel 4.33
Potensi ekonomi dan penyerapan tenaga kerja rata-rata per hari di lingkungan TPI Dadap tahun 2005 sebelum kenaikan harga BBM.
No
JENIS JUMLAH NILAI JUMLAH KEGIATAN/ BURUH/ TRANSAKSI TRANSAKSI PELAYANAN UNIT PER HARI PER HARI 1 Transaksi TPI 2 Bahan bakar 5 ton 8.250.000 Buruh 10 25.000 250.000 3 Es balok 200 balok 2.400.000 7 Kuli gerobak 4 15.000 600.000 pengasin 10 Pedagang K5 2 15.000 30.000 produk perikanan 16 Mirasih 3 unit Buruh 18 15.000 270.000 10 Upah ABK Gillnet (142) 852 35.000 29.820.000 Purse seine (39) 390 27.000 10.530.000 Pancing (88) 264 20.000 5.280.000 Bubu (20) 80 20.000 1.600.000 Kerang Hijau 150 17.000 2.550.000 (50) Jumlah 61.580.000 Sumber: UPT Pengelola Kawasan Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan (2005)
KET.
1.650/lt 12.000/blk
Ditinjau dari aspek land rent, nilai lahan di daerah penelitian berubah dari tahun ke tahun, sesuai dengan perkembangan. Data perubahan harga lahan di sekitar Kawasan Dadap dan Kamal Muara dicantumkan dalam Tabel 5.2.1.2.1. Tabel …Perubahan harga lahan di Kawasan Dadap dan Kamal Muara JARAK DARI PUSAT KEGIATAN
Harga lahan per meter di sekitar TPI Dadap dan TPI Kamal Muara 97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
1.
263
2 3 4 5 6 JARAK DARI PUSAT KEGIATAN
Harga kontrakan rumah/toko per meter di sekitar TPI Dadap dan TPI Kamal Muara 97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
1. 2 3 4 5 6
Perubahan harga lahan dan juga kontrakan rumah/tempat usaha menunjukkan kecenderungan yang meningkat meskipun pada skala yang berbeda. Perubahan harga lahan di lokasi penelitian dianalisis menggunakan regresi linier menghasilkan gambaran sebagai berikut:
VMPi = Po x MPi dimana: VMPi = nilai produk marjinal dari unit lahan ke-I Po
= net price dari output (setelah dikurangi biaya transportasi), dan
MPi
= produk marjinal dari unit lahan ke-I
As the rent - bid curve represents the willingness for the urban inhabitant to con
264
Cross sectional land value data along the corridor were collected for each 100 meters resulting 107 x 5 set data to create three-dimensional equation as formulated in the equation (3) above. The research collected market price data from respective land use since the current tax-object sales value (NJOP: Nilai Jual Obyek Pajak), can hardly be used to represent land value. The data collection has a specific challenge, particularly in Padang, for identifying market price for land belong to the ethnic clan, instead of individual (Ulayat Land: indigenous land ownership belong to the traditional clan/family - often not transferable and saleable). The data were collected and categorized into two groups, namely: (1) land located at developed corridors, and (2) land located at the proposed (under-developed) corridor. When the data were plotted graphically, they were sparsely distributed. For both aggregate and disaggregate analysis, a rent-bid curve can be obtained. Figure 5 below demonstrates the aggregate rent - bid curve for developed and underdeveloped land along corridor. Similar graph was produced for cross sectional land value. The equations for the land value are as follows: The aggregate analysis shows that the equation for both under-developed and developed corridor yield satisfactory R2.
Figure 5 Rent - bid Curve for the City of Padang along the Corridor possible to estimate the change in the land value. Assuming the influence with is 500 meters, and the road corridor is calculated between 3+000 and 20+000, the calculation of land benefit along proposed road corridor yields a total benefit of Rp 526,454,333,231 for the whole corridor. Three-dimensional graphs for with and without project case are shown in Figure 6. It is important to note that the above land development benefit is "one-off" benefit. It means that the benefit could only be exploited only at one time, or spread over the period of analysis. Estimating the rent - bid curve and utilizing equations (4) and (5) above, it is now Figure 6 Three-dimensional Representation of With and Without Project Situations The information obtained from the development benefit estimation can now be used and internalized in the feasibility and project appraisal process. The increased land benefit alone can be used as a foundation for the government to initiate negotiation with private developer for the investment sharing. What is currently seen to be a "taken-for-granted" investment for promoting property development can be captured and calculated. The current regulatory framework however, is still to be developed to incorporate non-discrimination issue for affected land along the development corridor. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATION FOR FUTURE RESEARCH
The proposed methodology for estimating land benefit of road investment scheme above has demonstrated the applicability of microeconomic theory of land use and trans port - land use interaction theory. It shows that the change in the rentbid curve can be used as a proxy for estimating land development benefit.
265
Internalization of land benefit into project appraisal will further enrich the current road investment externalities besides environment and safety. Using the proposed method, the development benefit in the case of Padang urban road project produces Rp 526.454 billion worth of land value change. Significant increase in the land value from road investment as shown in the case of Padang shows that this renewed and replicable methodology encourages creative public private partnership for urban road infrastructure for many other Indonesian cities. Future research should be directed to integrate the diminishing impacts of road investment along corridor width using discrete parcel instead of a continuous function. The integration will pave a new way for dynamic modelling of measuring development benefit to be share in more equal manner by private land developers. de la Barra, Tomas. 1989. Integrated Land Use and Transport Modelling: Decision Chains and Hierarchies. Great Britain: Cambridge University Press Banister, David. 1995. Private Sector Investment in Roads: The Rhetoric and the Reality, in David Banister (ed) Transport and Urban Development. London: Spon Heggie, Ian and J. Vickers.1998. Commercial Management and Financing of Roads. WB Technical Paper 409. Washington Parikesit, D. 1996. Interdependence between Accessibility of Transport Infrastructures and Location Choice and Its Effects on Energy Consumption, Unpublished Doctoral Dissertation.Vienna: TU Wien _________ 1998a. Development of Land Use Transport Model Using Constant Travel Time Budget Principles. Hong Kong: Conference Proceeding: 3rd inter- national Conference of Hong Kong Society for Transportation Studies __________ 1998b. Urban Facilities And Transportation Interaction: A Case Study Of Vienna, Austria, Teknisia Journal, Vol. II No. 6. pp. 26-34 __________ 2000, Development of Algorithm for Tri-proportional Approach in Urban Location Choice, FSTPT Journal Vol 2 No 1 June 2000 pp. 2332
Ditinjau dari aspek ekonomi, pengaturan bersama terhadap aktivitas yang berkaitan dengan fungsi TPI Dadap dan TPI Kamal Muara dalam bidang perikanan khususnya dan bidang-bidang lainnya yang terkait dengan pengelolaan kawasan pesisir dan lautan (yaitu wisata bahari dan pelabuhan), akan memberikan keuntungan optimal dari banyak aspek ekonomi di sekitar kawasan tersebut. Ditinjau dari potensi ekonomi yang dapat berkembang di ke tiga TPI tersebut,
266
maka kondisi awal dapat dilihat dari hasil penggabungan data Tabel 4.27, Tabel 4.31 dan Tabel 4.39. sebagaimana tercantum dalam Tabel 5.27 dan Tabel 5.28. Dari Tabel 5.27 tampak bahwa secara deskriptif sekalipun aktivitas ekonomi yang terjadi di TPI Muara Angke menghasilkan transaksi harian hampir sebesar Rp 905 juta dari 22 variabel aktivitas, dibandingkan dengan yang terjadi di TPI Kamal Muara (Rp 168,4 juta dari 11 aktivitas), dan di TPI Dadap hanya (Rp 61,6 juta dari 6 aktivitas saja). Hanya saja, berbagai jenis aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan perikanan tersebut, di TPI Muara Angke menghasilkan persentase dana untuk kas daerah yang lebih besar jika dibandingkan dengan kedua TPI lainnya.
Hal ini terutama disebabkan oleh kondisi komplek TPI yang lebih
terkonsentrasi jika dibandingkan dengan di kedua TPI lainnya.
267
Tabel 5.27 No (1)
JENIS KEGIATAN/ PELAYANAN (2)
1 Transaksi TPI Anak buah peserta lelang 2 Bahan bakar Buruh 3 Es balok (balok) 4 Kegiatan tambat labuh 5 Tryas (tryaze, penyortiran)) 6 Buruh dilingkungan TPI Buruh kuning Buruh biru Buruh merah Buruh hijau 7 Kuli gerobak pengasin 8 Kuli gerobak lelang 9 Puja seri Buruh
Potensi ekonomi dan penyerapan tenaga kerja rata-rata per hari di lingkungan TPI Muara Angke, Kamal Muara, dan Dadap tahun 2005 sebelum kenaikan harga BBM. JUMLAH BURUH/ UNIT (3) MA 70 orang 60
(4) KM
(5) D 0
NILAI SATUAN TRANSAKSI PER HARI (6) (7) (8) MA KM D 35
-
JUMLAH TRANSAKSI PER HARI (x Rp 1.000) (9) (10) (11) MA KM D 250.000 6.750 -
20
0
35.000
30.000
-
2.100
700
-
31 -
10 -
2 -
112 ton 56.989 8.000
10 ton 35.000 500
5 ton 25.000 200
198.000 1.766,67 96.000
16.500 350 600
8.250 50 240
-
-
-
18
25
-
100
50
-
-
-
-
600 unit
300
-
-
15
-
375
-
150
-
200 -
120
25.000
34 32 10 9
-
25.000 25.000 20.000 15.000
40
10
15.000
15.000
850 800 200 135 600
83 24 unit 144
10 -
30.000
20.000
2.490
3 12
10.000
10.000
1.440
KET. (12)
Rp 1.650/lt Rp 12.000/blk Perda No 3/99
Lanjutan Tabel 5.27 (1)
(2)
10 Pedagang K5 produk perikanan Buruh 11 Pedagang grosir Buruh 12 Unit pengepakan Buruh 13 Workshop Buruh 14 Kios alat perikanan Buruh 15 Kios gudang/kantor Buruh 16 Mirasih Buruh 17 Pedagang otak-otak Buruh 18 Cold storage Buruh 19 Pabrik es Buruh 20 PHPT Buruh 21 Koperasi putri salju Agen depot es Buruh depot es
(3)
(4)
(5)
85
25
79 276 828 30 unit 90 10 unit 109 38 unit 38 16 unit
25 6 unit 12 2 4 2 2 5 5 -
1 unit 20 22 unit 20 I unit 53 1 unit 44 203 unit 1.000 30 unit 240
3
(6)
(7)
pedagang 2
15.000
2
(9)
15.000
25.000
20.000
22.500
15.000
20.000
15.000
15.000 -
16.667 15.000
(11)
15.000
-
40.000 30.000 20.000
15.000
(12) -
1.185 20.700 2.250
375 240
2.452,5
60
760
2.031,67
30 75 -
30 -
1.760 30.000 9.600
60
30
333,33
38.333
40.000
(10)
-
25.000 -
(8)
1.080
Kisaran gaji: 0,8-1,5 juta/bl Kisaran gaji: 0,8-4 juta/bl
269
Lanjutan Tabel 5.27 (1)
(2)
(3)
Buruh pikul pjg Buruh pikul pdk Buruh kantor Jml buruh pikul angkutan Mobil putri salju Buruh 22 Upah ABK Jaring cumi Bouke ami Bubu Angkutan Gillnet Purse seine Jaring cantrang Jaring rampus Jaring nilon Jaring tangsi Lampara Payang Pancing Muro ami Bagan Kerang hijau Jumlah harian
transaksi
(4)
(5)
(6)
60 85 20 55
-
50.000 50.000 83.333 25.000
12 unit 24
-
40.000
369 1.039 822 844 1.024 2.525 411 35 18
336 270 210 105 132 84 1.590 3.000
96 53 174 48 58 -
80 142 390 264 150
32.000 32.000 35.000 35.000 35.000 27.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 35.000 30.000 40.000 -
(7)
(8) -
35.000 27.000 30.000 30.000 35.000 30.000 20.000 17.000
(9)
(10)
3.000 4.250 1.666,67 1.375
35.000 27.000 20.000 17.000
(12) -
11.808 33.248 28.770 29.540 35.840 68.175 12.330 1.050. 540 2.880 1.590 6.090 1.440 2.320 -
11.760 7.290 6.300 4.150 4.620 2.520 31.800 51.000
5.280 2.550
904.975,26
168.425
61.580
960
20.000
(11) -
270
Tabel 5.28
Potensi ekonomi investasi alat tangkap di lingkungan TPI Muara Angke, Kamal Muara, dan Dadap tahun 2005
No
JENIS INVESTASI
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Alat tangkap Jaring cumi Bouke ami Bubu Angkutan Gillnet Purse seine Jaring cantrang Jaring rampus Jaring nilon Jaring tangsi Lampara Payang Pancing* Muro ami Bagan Kerang hijau
JUMLAH UNIT
TOTAL INVESTASI (x Rp 1.000.000)
MA
KM
D
MA
456 768 377 1292 358 543 284 5 39 61 13 6 12 -
-
-
114.000 192.000 75.400 193.800 132.460 468.385 56.800 750 5.850 10.675 3.900 240 2.100 -
56 313 42 35 11 28 530 1.000
20 142 39 88 50
KM
D
20.720 15.255 8.400 5.250 3.300 2.100 66.250 20.000
4.500 1.729 339 1.256.360 141.275 Jumlah Investasi Sumber: Disnakkanlut (2005); data primer Catatan: MA = Muara Angke; KM = Kamal Muara; D = Dadap Nilai investasi unit alat tangkap diasumsikan : (1) pukat cincin (purse seine) 40 GT = Rp 565 jt (Mahdi, 2005) (2) gill net 27-30 GT = 370 jt (Muhartono, 2004) (3) jaring cumi (30 GT) = 250 jt (4) Bouke ami (30 GT) = 250 jt (5) bubu (25 GT) = 200 jt (6) angkutan (35 GT) = 150 jt (7) jaring cantrang (25 GT) = 200 jt (8) jaring rampus (25 GT) = 200 jt (9) jaring nilon (20 GT) = 150 jt (10) jaring tangsi (20 GT) = 150 jt] (11) lampara (20 GT) = 175 jt (12) payang (35 GT) = 300 jt (13) pancing) (40 GT) = 250 jt (14) pancing (10 GT) = 75 jt (15) muro ami (20 GT) = 175 jt. (16) bagan (15 GT) = 125 jt (17) kerang hijau (5 GT) = 20 jt
52.540 21.918 6.600 1.000 82.058
Hasil analisis pada Tabel 5.28 menunjukan tingginya transaksi yang terjadi di TPI Muara Angke, dimana jumlah investasi untuk unit armada perikanan diperkirakan mempunyai nilai sebesar Rp 1,256 trilyun rupiah dari sekitar 4.500
unit, sedangkan untuk TPI Kamal Muara sebesar Rp 141,28 milyar (dari 1.729 unit), dan untuk TPI Dadap hanya Rp 82,06 milyar (dari 339 unit). Jika skenario pengalihan sebagian kapal dari TPI Muara Angke dan TPI Dadap ke TPI Kamal Muara dapat berjalan, maka perubahan pola investasi yang kemungkinan dapat dicapai di ketiga TPI tersebut diperkirakan adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 5.29. Tabel 5.29
Prediksi pola investasi yang dapat berkembang di lingkungan TPI Muara Angke, Kamal Muara, dan Dadap
No
BIDANG INVESTASI
1 2 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19 20. 21. 22. 22. 23. 24.
Penangkapan ikan Kapal angkutan ikan Sentra pengolahan ikan Pabrik es Cold storage/cool room/cool box Dock/perbengkelan BBM/pelumas Grosir alat penangkapan Pujaseri/rumah makan Pembangunan pelabuhan Air bersih Objek wisata pantai Pemandu wisata air Pemandu wisata ilmiah Kapal angkutan penumpang Operator kendaraan wisata air Klinik kesehatan Souvenir Jasa telekomunikasi Jasa penginapan/perhotelan Jasa kebersihan lingkungan Jasa keamanan Kontainer Gudang garam Gedung perkantoran/bisnis Jumlah variabel
POLA PERUBAHAN INVESTASI MA KM D -
-
-
-
-
-
-
-
12 6
; 18
17 1
Keterangan: MA = Muara Angke; KM = Kamal Muara; D = Dadap = perlu dibangun = dikurangi = kondisi tetap
272
Dari Tabel 5.29 tampak bahwa terdapat 12 variabel investasi yang diduga tidak akan berubah keberadaannya di TPI Muara Angke meskipun dilakukannya pemindahan sejumlah kapal ikan dari sini ke TPI Kamal Muara. Sesuai dengan data dari Disnakanlut (2005), terdapat enam variabel investasi yang masih perlu ditingkatkan kapasiatasnya di Muara Angke, yaitu: sentra pengolahan, pabrik es, cold storage/cool room/cool box, kontainer dan gudang garam. Untuk TPI Kamal Muara, terdapat 18 variabel investasi yang perlu dibangun, sedangkan di TPI Dadap terdapat satu variabel yang harus dikurangi, yaitu unit armada perikanan yang sebagian besar perlu dipindahkan ke TPI Kamal Muara. Di TPI Dadap juga tersedia kesempatan untuk melakukan investasi di 17 bidang, baik yang berkaitan dengan operasional kapal yang terdiri dari kapal peti kemas, kapal riset Baruna Jaya, kapal pesiar, dan kapal nelayan untuk pemandu wisata, maupun yang berkaitan dengan aktivitas wisata pantai yang berpusat di Pantai Pasir Putih Mutiara Dadap. 5.1 5.2
5.3
Analisis Permasalahan Umum Penentuan Lokasi Pelabuhan Perikanan 5.2.1 aspek pengembangan wilayah: 5.2.1.1 LQ 5.2.1.2 shift share 5.2.1.3 skalogram 5.2.2 kelayakan teknis pelabuhan di Kawasan Dadap-Kamal Muara 5.2.2.1 biofisik (hidrooseanografi) 5.2.2.2 Opini masyarakat tentang kondisi perikanan di Kawasan Dadap-Kamal Muara 5.2.2.3 Pasokan Ikan 5.2.2.4 Ketergantungan daerah perikanan 5.2.2.5 Dukungan logistik untuk pelabuhan perikanan 5.2.2.6 akses transportasi 5.2.3 Kapasitas pelabuhan perikanan 5.2.3.1 Kapasitas PPI Kamal Muara dan TPI Dadap 5.2.3.2 Peluang pemanfaatan kapasitas TPI Muara Angke Manajemen kawasan pelabuhan 5.3.1 tata ruang 5.3.2 prasarana dan sarana 5.3.3 Aspek kelembagaan pelabuhan perikanan 5.3.4 Aspek Ekonomi-Sosial Kawasan Pesisir Dadap-Kamal Muara
Responsible fisheries
LATAR BELAKANG 1. Sejak dahulu kala. Penangkapan ikan menjadi sumber utama pangan untuk manusia dan penyedia kesempatan kerja serta memberi manfaat ekonomi bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan ini. Akan tetapi, dengan meningkatnya pengetahuan dan dinamisnya pembangunan
273
perikanan , didasari bahwa sumber daya akuatik, meskipun bisa diperbarui, bukanlah tidak terbatas dan karena itu perlu dikelola secara baik, bila kontribusinya terhadap gizi, ekonomi dan kesejahtraan masyarakat dari penduduk dunia yang terus bertambah ingin di pertahankan. 2. Adopsi konvensi PBB mengenai Hukum Laut tahun 1982 memberikan kerangka baru bagi pengelolaan sumber daya laut yang lebih baik. Rezim hukum baru menyangkut samudra telah memberi Negara-Negara hak dan tanggungjawab bagi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan di dalam ZEE mereka yang meliputi sekitar 90% dari perikanan laut dunia. 3. Dalam tahun-tahun belakang ini, perikanan dunia telah menjadi sebuah sektor industri pangan yang berkembang secara dinamis, dan Negara-Negara pantai sudah berusaha keras mengambil keuntungan dari peluang baru yang mereka peroleh dengan menanamkan modal dalam armada penangkapan dan pabrik pengolahan modern sebagai tanggapan atas permintaan internasional yang meningkat akan ikan dan produk perikanan. Bagaimanapun, tampak jelas bahwa banyak sumber daya perikanan tidak dapat menopang peningkatan pengusahaan yang sering tidak terkendali. 4. Tanda-tanda jelas mengenai pengusahaan-lebih stok ikan penting, modifikasi ekosistem, kerugian ekonomi yang berarti, dan sengketa internasional menyangkut pengelolaan dan perdagangan ikan telah mengancam kelestarian jangka panjang perikanan dan kontribusi perikanan pada pasok pangan. Oleh karena itu, Sesi ke 19 Komite FAO tentang Perikanan, yang diadakan pada Maret 1991, merekomondasikan bahwa sudah mendesak diperlukan pendekatan-pendekatan baru pada pengelolaan perikanan yang meliputi konservasi dan lingkungan, demikian pula pertimbangan sosial dan ekonomi. FAO telah diminta untuk mengembangkan konsep perikanan yang bertanggungjawab dan menguraikansebuah tatalaksana untuk membantu dalam perkembangan penerapannya. 5. Kemudian Pemerintah Meksiko, bekrjasama dengan FAO, mengorganisasikan sebuah Konperensi Internasional mengenai Penangkapan Ikan yang Bertanggungjawab di Cancun. Mei 1992. Deklarasi Cancun yang disahkan pada Konperensi tersebut telah dibawakan untuk menjadi perhatian Pertemuan Tingkat Tinggi UNCED di Rio de Janeiro. Brazilia, Juni 1992, yang mendukung penyiapan sebuah Tatalaksana untuk Perikanan yang Bertanggungjawab (TPB). Konsultasi Teknis FAO mengenai penangkapan Ikan di Laut lepas, yang diadakan September 1992, lebih lanjut merekomondasikan perluasan uraian draft dari Tatalaksana untuk menangani isu eperikanan laut lepas.
274
6. Sesi ke 102 FAO Council, diadakan November 1992, telah membahas perluasan uraian dari Tatalaksana tsb, merekomondasikan agar memberikan prioritas pada isu laut lepas dan meminta agar usulan untuk Tatalaksana itu disajikan pada 1993 dari Komite FAO tentang Perikanan. 7. Sesi ke 20 COFI, yang diadakan pada Maret 1993, telah menguji secara umum kerangka dan isi yang diusulkan untuk Tatalaksana tsb, termasuk perluasan uraian petunjuk, dan mengesahkan sebuah kerangka waktu untuk penguraian lebih lanjut Tatalaksana tsb. COFI juga meminta FAO untuk menyiapkan, atas dasar “pelacakan cepat”, sebagai bagian dari Tatalaksana, usulan untuk mencegah pembendaraan-ulang kapal penangkapan ikan yang mempengaruhi langkah konservasi dan pengelolaan di laut lepas. Upaya ini telah membuahkan hasil dalam Konperensi FAO, pada Sesi ke 27 bulan November 1993, mengadopsi Perjanjian untuk Memajukan kepatuhan dengan Langkah-langkah konservasi dari Pengelolaan Internasional oleh Kapal Penangkapan Ikan di Laut Lepas, yang menurut revolusi Konperensi FAO 15/93, merupakan bagian integral dari Iatalaksana.
8. Tatalaksana telah dirumuskan sedemikian rupa untuk ditafsirkan dan diterapkan sesuai dengan hukum dan peraturan internasional yang relevan, sebagaimana tercermin dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut, 1982, demikian pula dengan Perjanjian bagi Pelaksanaan dari Ketentuan Konvensi PBB tentang, Hukum Laut10 Desember 1982 yang berkaitan dengan konservasi dan pengelolaan stok ikan Pengembara dan Stok Ikan Beruaya jauh, 1995, mengingat antara lain. Deklarasi Cancun 1992, Deklarasi Rio 1992 mengenai Lingkungan dan Pembangunan khususnya Bab dari Agendda 21. 9. Pengembangan Tatalaksana ini dilakukan oleh FAO dengan berkonsultasi dan bekerjasama dengan Badan-badan PBB relevan dan organisasi internasional lainnya termasuk organisasi non-pemerintah. 10. Tatalaksana terdiri atas lima artikel pengantar; Sikap dan Ruang Lingkup; Sasaransasaran; Hubungan dengan perangkat Internasional Lainnya; Pelaksanaan, Pemantauan dan Pemutakhiran; serta Kebutuhan Khusus Negara Berkembang. Artikel pendahuluan ini diikuti oleh sebuah artikel tetang asa Hukum yang mendahului enam artikel tematik mengenai; Pengelolaan Perikanan, Operasi Penangkapan Ikan, Pembangunan Akuakultur, Integrasi Perikanan ke dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir, Praktek Pasca-panen dan Perdagangan, serta Penelitian Perikanan. Seperti sudah dikemukakan. Perjanjian untuk Memajukan kepatuhan dengan Langkah-langkah Pengelolaan dan konservasi Internasional oleh Kapal Penangkapan Ikan di Laut Lepas merupakan bagian integral dari Tatalaksana.
275
11. Tatalaksana ini bersifat sukarela. Akan tetapi, bagian tertentu dari Tatalaksana didasarkan pada aturan yang relevan dari hukum internasional, seperti yang tercermin tercermin dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut 10 Desember 1982. Tatalaksana juga memuat ketentuan yang mungkin atau sudah diberi efek mengikat dengan memakai perangkat hukum dan perundangan lainnya antara Pihak-pihak, seperti Perjanjian untuk Memajukan kepatuhan dengan langkah konservasi dan Pengelolaan oleh Kapal Penangkapan Ikan di Laut Lepas. 12. Sesi ke 28 dari Konperensi dalam Resolusi 4/95 telah mengadopsi Tatalaksana untuk Periakan yang Bertanggungjawab, pada 31 Oktober 1995. Resolusi yang sama meminta FAO antara lain untuk menguraikan petunjuk teknis yang tepat untuk mendukung pelaksanaan dari Tatalaksana bekerjasama bekerjasama dengan para anggota dan organisasi relevan yang berkepentingan. 1.
Kerangka Kelembagaan (Artikel 10.1)
“Negara-negara harus menjamin bahwa suatu kerangka kebijakan, hukum dan kelembagaan‘ yang yang tepat diadopsi untuk mencapai pemanfaatan sumber daya pesisir yang lestari dan terpadu, dengan memperhatikan kerentanan ekositem pesisir dan sifat terbatasnya sumber daya alamnya, serta keperluan komunitas pesisir.” (pasal 10.1.1) 13. Dalam mempertimbangkan keterpaduan perikanan ke dalam pengelolaan kawasan pesisir yang lebih luas sifatnya, syarat yang pertama adalah agar Negara menetapkan kerangka kebijakan, hukum dan kelembagaan bagi pengelolaan kawasan pesisir yang terpadu. 14. Kerangka kebijakan dasar yang di dalamnya dibahas pengelolaan kawasan pesisir adalah satu kebijakan dasar mengenai pembangunan yang secara ekologi lestari. Kerangka ini menetapkan kisaraan kebijakan yang akan dipertimbangkan secara ekologi lestari; masalah pengelolaan adalah bagaimana mengambil keputusan diantara kebijakan-kebijakan itu, dengan memperhatikan kondisi lokal, termasuk pertimbangan sosial ekonomi. 15. Masalah mendasar pengelolaan kawasan pesisir adalah salah satunya pengalokasian sumberdaya. Sumberdaya pesisir menjadi semakin langka disebabkan oleh gabungan pembangunan ekonomi dan meningkatnya penduduk dikawasan pesisir. Seperti lazimnya dengan sumber daya lainnya, kelangkaan sumber daya pesisir menuntut agar dibuat pilihan-pilihan diantara pemanfaatan yang berlainan. Pengelolaan kawasan pesisir meliputi penetapan suatu kerangka yang di dalamnya dibuat pilihan-pilihan dan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan agar dilaksanakan. 16 Bagaimanapun, kawasan pesisir memiliki sejumlah ciri istimewa yang merumitkan pilihan tersebut. Pertama, kawasan pesisir merupakan suatu sistem yang dinamis tempat berinteraksi proses fisik, ekologi, sosial dan ekonomi; perencanaan pengelolaan pesisir perlu memperhatikan berbagai proses dinamis tsb. Kedua. Sifat alir dari sejumlah sumber daya pesisir merumitkan pengalokasian sumber daya tersebut. Ketiga. karakter lokal dan regional dari sumber daya pesisir merumitkan pengalokasian sumber daya tersebut. Ketiga, karakter lokal dan regional dari sumber daya tsb bisa merumitkan koordinasi kebijakan di antara berbagai badan yang berlainan. 17. Jika mungkin, valuasi terhadap pilihan pembangunan yang beragam dan atau konservasi (isu dari valuasi ditunjuk lebih lanjut dalam 10.2.2 di bawah) memberikan suatu dasar yang kuat bagi perumusan kebijakan. 18. Dalam pengelolaan pesisir terpadu (PPT) perlu suatu pendekatan holistik. Dalam pengelolaan sumber daya pesisir, harus dilakukan kehati-hatian untuk menghindari pendekatan sektoral sempit yang tidak sesuai. Misalnya, perikanan artisanal mungkin sangat sulit mengelolanya kecuali jika ada pembangunan ekonomi di darat yang menciptakan alternatif
276
kesempatan kerja. Banyak bidang lainnya yang membutuhkan suatu pendekatan terrkoordinasi pada pengambilan keputusan. 19. Untruk mendapatkan jenis pendekatan ini, dibutuhkan sebuah kerangka kelembagaan’ yang menyediakan pertalian yang tepat di antara otoritas nasional, regional dan lokal. Sebuah spektrum pendekatan telah diadopsi oleh negara-negara untuk menyediakan kerangka tsb. Pada awal dari spektrum, sebuah badan yang ada mungkin diberi mandat untuk mengawali perencanaan pesisir lintas sektor akan tetapi tanpa tambahan tanggungjawab atau kekuasaan. Walaupun pendekatan ini bisa menghasilkan suatu permulaan dari perencanaan pesisir lintas sektor, kelihatannya cenderung jarang yang efektif dalam jangka panjang. Lebih lanjut sepanjang spektrum, beberapa negara dapat mengadopsi suatu pendekatan dimana berbagai badan-badan berlainan yang terlibat dalam pengelolaan pesisir tetap memiliki semua tanggungjawab mereka akan tetapi mengkoordinasikan perencanaan dan kegiatan mereka melalui suatu badan pusat; mandat-mandat dari badan-badan tsb bervariasi sangat luas. Akhirnya,negara-negara dapat mengadopsi sebuah pendekatan yang benar-benar tepadu yang di dalamnya banyak tanggungjawab atas perencanaan dan pengalokasian sumberdaya dilakukan oleh sebuah lembaga terpadu; lembaga yang demikian bisa berupa sebuah organisasi yang ada yang dilengkapi dengan kekuasaan yang ditinggalkan untuk menengahi ataupun secara alternatif sebuah lembaga yang baru sama sekali.
20. Dalam menyusun sebuah kerangkapengelolaan yang efektif, perlu suatu analisis kelembagaan, yang antara lain, harus dianalisis peran dan tanggungjawab dari berbagai badan dan, jika perlu, direvisi, sehingga pada sutu sisi, yurisdiksiyang tumpang tindih atau yang berselisih diminimumkan, dan pada sisi lain, tidak ada isu penting yang tidak ditangani oleh suatu badan yang bertnggungjawab. Oleh karena itu, sebuah mekanisme kelembagaan bagi pengelolaan pesisir terpadu akan menjamin hal berikut: pertama, ditetapkan tanggungjawab secara sektoral yang tepat; kedua, ditetapkan tatanan-tatanan pengkoordinasian/pengintegrasian yang tepat; dan ketiga, badan-badan pada semua tingkat tetap terus diberi informasi menyangkut kebijakan kawasan pesisir untuk menjamin pertalian dalam pelaksanaan kebijakan. 21. Diperlukan sebuah kerangka legislatif yang mengesahkan lembaga pengelolaan pesisir serta kegiatan yang dilakukannya. Sifat yang tepat dari peraturan dan perundangan di setiap negara tergantung pada ruang lingkup dan kesenjangan dalam peraturan dan perundangan yang ada. Tambahan pula, pengalaman suatu negara tidak mesti secara langsung bisa dipindahkan ke lain negara, sekalipun negara
277
itu memiliki kesamaan latar belakang sosial, politik, ekonomi dan budaya. “Mengingat sifat multiguna kawasan pesisir, Negara harus memastikan bahwa wakil sektor perikanan dan komunitas penangkapan dimintakan pendapat dalam proses pengambilan keputusan dan dilibatkan dalam kegiatan lainnya yang berkaitan dengan perencanaan pengelolaan dan pembangunan kawasan pesisir.” (Pasal 10.1.2)
22. Sangat sering, sektor perikanan bersaing di kawasan pesisir dengansektor lain untuk kebutuhan akan ruan, baik di darat maupun di perairan, baik secara langsung bagi kegiatanproduktif-penangkapan ikan dan akuakultur pantai-maupun untuk penanganan, pengolahan serta distribusi dari produksi. Konsekwensinya, otoritas yang berwenang mengenai perikanan dan sektor perikanan harus ikut serta dalam keputusan-keputusan yang menyangkut pembangunan di kawasan tersebut. Dalam hubungan ini, suatu aspek dari ketergantungan sektor tersebut pada lingkungan pesisir, adalah berupa peran yang nyata para nelayan dan pembudidaya ikan sebagai pengamat dari lingkungan pesisir; para nelayan dan pembudidaya ikan di pantai biasanya adalah yang pertama merasakan dampak dari banyak perubahan yang mungkin terjadi dalam lingkungan akuatik sebagai akibat dari pencemaran atau penyebab lainnya. 23. Sebuah ringkasan dari dampak utama terhadap perikanan yang diakibatkan oleh kegiatan sektor lain diperhatikan dalam Kotak 1. 24. Suatu cara yang menjamin terwakilinya kepentingan perikanan secara tepat adalah menunjuk sebuah otoritas atau otoritas-otoritas untuk perikanan, yang mempunyai tanggungjawab sektor maupun antarsektor; semakin kuat struktur kelembagaan yang
278
diadopsi bagi sektor perikanan akan semakin efektif mewakili kepentinganperikanan. 25. Sifat dari sektor yang membuatnya sangat rentan terhadap perubahan yang diakibatkan oleh kegiatan di pantai bisa mengakibatkan kepentingan yang berbeda yang saling bertentangan dengan sektor berbasis daratan seperti misalnya sektor pertanian. Lebih lanjut, isu yang dihadapi perikanan tangkap, juga pada tingkat yang lebih rendah dihadapi akuakultur, tidaklah sama dengan isu yang dihadapi oleh sektor pertanian. Khususnya, model produksi pertanian-dengan meningkatnya masukan menghasilkan produksi yang lebih tinggi-tidak dapat diterapkan untuk sektor perikanan. Oleh karena itu, mungkin terdapat alasan persuatif kenapa suatu badan perikanan seharusnya tidak merupakan bagian dari kementrian atau Departemen lain di mana mungkin bisa timbul pertentangan kepentingan.
279
Kotak 1 : sektor lai
Beberapa dampak terhadap perikanan yang diakibatkan oleh kegiatan
Pencemaran: Hal ini dapat berasal dari sumber berbasiskan lahan daratan, contohnya limbah industri dan pertanian yang di buang ke sungai dan di hanyutkan ke kawasan pesisir, larian pestisida dan pupuk ke dalam sungai, dan pembuangan kotoran melalui air, atau sumber yang berbasiskan lautan, misalnya tumpahan minyak dan buangan samudera limbah beracun ke laut. Beberapa pencemaran dapat meningkatkan produktivitas kawasan pesisir akan tetapi sangat sering berakibat pada penurunan produktivitas. Dalam kasus yang gawat bisa bisa terjadi risiko terhadap kesehatan manusia, misalnya melalui konsentrasi limbah beracun pada keterangan. Menurunnya produktivitas akan merugikan kesehatan keuangan sektor perikanan. Sektor perikanan sendiri bisa memberikan kontribusi terhadap pencemaran pesisir, misalnya melalui pencemaran minyak dari kapal penangkapan ikan, limbah cair dari pabrik pengolahan ikan dan oleh sistem akuakultur inetnsif yang berakibat pada pengkayaan bahan organik dan hara di dasar laut dan dalam kolam air. Betapapun, umumnya sektor perikanan lebih sebagai penderita dibandingkan penyebab pencemaran. Penurunan kualitas habitat: Hal ini dapat terjadi secara langsung, misalnya, sebagai akibat dari pembabatanhutan mangrove untuk berbagai kegiatan, pengambilan karang, atau secara tidak langsung, umpamanya, oleh pengendapan sedimentasi di dasar pdang lamun dan tumbu yang disebabkan larian tanah yang berkaitan dengan misalnya, penggundulan hutan atau praktek tataguna lahan yang buruk. Seperti halnya pencemaran, penurunan kualitas habitat akan mempengaruhi sektor perikanan itu sendiri, misalnya, penangkapan dengan bahan peledak atau bahan kimia beracun, serta pembabatan hutan mangrove dan pemakaian bahan kimia pengembangan akuakultur. Sengketa Tataruang: Hal ini bisa terjadi jika perikanan dan akuakultur pantai mempunyai hak properti yang tidak terjamin secara berangsur-angsur terdesak dari kawasan tradisionalnya oleh pengembangan wilayah oesisir lainnya (khususnya perluasan perkotaan dan pengembangan pariwisata).
26. Mengingat arti penting kawasan pesisir bagi sektor perikanan sangat peting dimasukkan ke dalam proses perencanaan pengelolaan pesisir. Misalnya, otoritas perikanan harus diikutkan dalamproses pengkajian dampak lingkungan dari proyek mempunyai dampak penting terhadap perairan pantai: otoritas perikanan harus dilibatkan dalam penyiapan draf undang-undang dan peraturan sehubungan dengan kawasan pesisir; dan harus dilibatkan dalam proses perencanaan tataruang jika hal ini mempengaruhi kepentingan perikanan, misalnya, pembangunan pelabuhan; dan
280
yang paling penting, otoritas perikanan harus dimasukkan ke dalam proses perencanaan pengelolaan terpadu kawasan pesisir. 27. Dalam banyak hal, perikanan pantai mungkin paling mudah dikelola pada tingkat lokal di dalam kerangka menyeluruh yang dibentuk pada tingkat nasional atau regional. Di banyak negara, oleh karena itu, otoritas perikanan akan paling efektif dalam negosiasi antar-badan jika dibentuk suatu kerangka otoritas yang tepat ditingkat nasional, regional dan lokal guna menjamin bahwa pengelolaan perikanan dapat dilaksanakan pada tingkat yang sesuai. 28. Seperti halnya pengelolaan pesisir pada umumnya, fungsi penting dari otoritas perikanan adalah menjamin bahwa semua tingkatan administrsi memperoleh informasi yang cukup dan dimotivasi sehingga tujuan bersama dapat tercapai. B rbagai tingkat pengelolaan tsb merupakan bentuk yang diistilahkan di sini “otoritas perikanan”. Otoritas yang diadakan pada tiap tingkat akan ditentukan atas dasar kasus-per-kasus. 29. Juga penting agar otoritas perikanan harus menetapkan mekanisme untuk bekerja dengan seluruh pihak terkait di dalam sektor perikanan sehingga sektor tersebut bisa terwakili secara memadai dalam pembahasan antar-badan yang mempertimbangkan dampak lintas-sektor. Yang dimaksud pihak terkait di sini adalah mereka yang diakui oleh pemerintah sebagai yang mempunyai kepentingan di dalam sektor perikanan bersangkutan. “Negara harus seperlunya mengembangkan, kerangka kelembagaan dan hukum dalam
281
menetapkan pemanfaatan yang mungkin menyangkut sumber daya pesisir dan mengatur akses ke sumber daya tersebut dengan memperhatikan hak nelayan pesisir dan praktek turun temurun sejauh serasi dengan pembangunan yang berkelanjutan.” (pasal 10.1.3) 30. Satu penyebab utama dari permasalahan dalam pengelolaan kawasan pesisir adalah akses ke sumber daya pesisir yang bisa diperbarui. Hal ini sudah lama dikenal sebagai sebuah masalah di dalam sektor perikanan akan tetapi juga mempengaruhi banyak sumber daya pesisir lainnya. Khususnya air. Ruang. dan produktivitas primer. 31. Merupakan hal penting bahwa jika terdapat akses bebas dan terbuka ke sumber daya perikanan pesisir agar rezim ini digantikan sesegera mungkin oleh rezim yang didasarkan pada hak pemanfaatan ekslusif. Ada sejumlah alasan yang memperhitungkan tidak hanya ketidak-efisiensian yang ditimbulkan dalam sektor oleh akses bebas dan terbuka akan tetapi juga disebabkan oleh interaksi dengan sektor lain di kawasan pesisir. Jika sektor perikanan tetap terus bersifat akses terbuka maka mungkin sukar mendesak dan meyakinkan badanbadan dan para pemanfaat sumber daya lainnya untuk membatasi kegiatan mereka demi kebaikan perikanan karena setiap manfaat tambahan meningkat akan dengan cara yang sama sebagai rente sumberdaya. Sebaliknya, jika perikanan bergerak ke arah rezim berbasis hak ekslusif. Merupakan suatu hal penting perikanan itu dapat beroperasi dalam suatu sistem
282
berbasis hak menyeluruh menyangkut pengembangan sumber daya pesisir. 32. Perikanan bukanlah satu-satunya sumber daya akses terbuka di kawasan pesisisr. Sering akses terus tetap bebas dan terbuka ke sumber daya kunci seperti halnya sumber daya hutan mangrove. terumbu karang dan ke perairan lautan pantai sebagai suatu wadah bagi limbah. Sebagai akibatnya para pemanfaat lainnya kawasan pesisir bisa merasakan efek negatif yang berarti. tidak saja terhadap sektor perikanan. misalnya dalam bentuk kerusakan habitat dan pencemaran akuatik. dan seterusnya akan tetapi juga terhadap fungsi-fungsi lain bernilai dari ekosistem. 33. Ada dua pendekatan luas untuk menangani hal yang berkenaan dengan sengketa antar sektor. yaitu pendekatan – pengaturan dan ekonomi. Kedua pendekatan itu bisa mempunyai sasaran yang sama. Bedanya terletak pada cara sasaran itu mencapai tujuannya. Peraturan membatasi secara hukum apa yang boleh dilakukan. Sedangkan pendekatan ekonomi berupaya untuk menyediakan insentif guna mendorong tingkah l;aku yang layak. Metode ekonomi memiliki sejumlah kelebihan. khususnya bahwa pendekatan ini mengalokasikan sumber daya langka secara efisien di dalam suatu kerangka pasar. Akan tetapi. metode ekonomi sering sukar diterapkan dan dalam banyak situasi sering perlu mengadopsi suatu pendekatan pengaturan. terkadang ditambah dengan perangkat kebijakan ekonomi. Suatu tinjauan menyeluruh yang singkat tentang metode pengaturan dan ekonomi dicantumkan dalam Kotak 2 Kotak 2: Perangkat pengaturan dan kebijakan ekonomi
Langkah pengaturan mengendalikan pemanfaatan sumber daya dengan cara pelararangan atau pembatasan. Ke dalam langkah itu termasuk. Misalnya, terhadap283 pengelolaan atau hasilnya. Pelarangan atau pembatasan
34. Solusi yang sama bagi penghapusan akses terbuka tidaklah bisa diterapkan dimana saja. walaupun masih
284
dalam satu negara sekalipun. Solusi terbaik akan tergantung seluruhnya pada keadaan – sifat alami dari sumber daya, tatanan kelembagaan. kini maupun historis. sasaran. dan seterusnya. Lebih lanjut. solusi terbaik bisa berubah sepanjang waktu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperjelas mengenai apa yang sedang diupayakan untuk dicapai dan menguji suatu kemungkinan solusi sebelum memutuskan mengenai pilihan yang terbaik: juga perlu agar tetap fleksibel. Sehingga sanggup menanggapi keadaan yang berubah. 35. Satu aspek dari akses terbuka adalah bahwa para pemanfaat sumber daya tidak sanggup mendapatkan pengakuan dari Negara menyangkut hak-hak mereka atas sumber daya. Sering kali. hal ini mengakibatkan para nelayan dan pembudidaya ikan tradisional dan para nelayan serta pembudidaya ikan berhak adat tidak diuntungkan ketika para pemanfaat sumber daya lainnya menjadi dominan. Sebuah gambaran diperlihatkan dalam Kotak 3. Jika rezim hukum cukup fleksibel menyadari dan memadukan persepsi hak adat lokal mengenai hak dan kewajiban. Negara mungkin merasa adalah diperlukan memberi suatu pengakuan de facto menyangkut hak-hak sumber daya. Jika rezim hukum tidak mengizinkan pendekatan ini. Negaranegara bisa berharap mengubah legislasi mereka sesuai dengan itu. Pada waktu yang bersamaan. otoritas perikanan harus menetapkan syarat-syarat yang mensyaratkan bahwa para nelayan dan pembudidaya ikan menyadari dan menghormati kendala ekologi yang dibebankan oleh lingkungan pesisir. Kotak 3: Hak-hak menyangkut para nelayan dan pembudidaya ikan tradisional dan hak adat terhadap mutu lingkungan yang bisa diterima Jika pasar bagi barang-barang lingkungan di dalam kawasan pesisir. misalnya. Produktivitas alami terumbu karang. tidak ada. maka para nelayan yang memanfaatkan terumbu tersebut tidak akan mampu mengamankan hak-hak yang perlu bagi kesejahteraan masa depan mereka dan rentan terhadap produktivitas yang terancam oleh para pemanfaat lainnya. contohnya. pariwisata dan penambangan koral. Akuakultur pantai berskala kecil juga sudah sejak lama merupakan praktek tradisional dan berkelanjutan di banyak negara yang mungkin digusur oleh operasi perindustrian. 285
36. Langkah tersebut akan melindungi lingkungan dan memberi para pemanfaat sumber daya tradisional dan berhak adat akan hak sampai suatu tingkat mutu lingkungan tertentu sebagai bagian dari mata pencaharian mereka. 37. Para pemanfaat sumber daya tradisional atau berhak adat mungkin sudah mengembangkan tatanantatanan akses dalam menanggapi perubahanperubahan musiman yang mempengaruhi ketersediaan ikan atau menentukan pewaktuan dari operasi-operasi pertanian utama. seperti musim tanam waktu dan waktu panen. Rencana-rencana pengelolaan yang dirumuskan oleh para perencana untuk masing-masing sumber daya yang belum memperhitungkan strategistrategi tersebut mungkin menghadapi konsekuensikonsekuensi ekonomi dan sosial yang serius. “Negara harus memberi kemudahan pengadopsian praktek penangkapan guna menghindari sengketa di antara para pemanfaat sumber daya perikanan yang berlainan dan
286
dengan para pemanfaat lainnya dari lingkungan marin.” (Artikel 10.1.4) 38. Sengketa mungkin terjadi di antara para nelayan dari berbagai tempat berlainan yang ingin menangkap ikan di kawasan yang sama. di antara para nelayan yang menggunakan alat tangkap yang berbeda. di antara para penangkap ikan komersial dan penangkap iakn olahraga. di antara para nelayan artisanal dan nelayan industri. Di antara para nelayan dan para pembudidaya ikan. dan diantara para pemanfaat ini terhadap para operator pariwisata: semuanya mereka bersaing atau ruang dan sumber daya. dan dalam banyak lagi situasi. 39. Sengketa di dalam sektor perikanan sendiri bisa dihadapi dengan alokasi-alokasi menurut kawasan yang menghasilkan alokasi sumber daya yang jelas (di mana sebuah sumber daya mendiami suatu kawasan tertentu) atau dengan pengurangan sengketa di antara kelompok-kelompok (bila mana sebuah sumber daya bergerak pindah di antara kawasan-kawasan). umpamanya. zona pemukatan. kawasan bubu. dan seterusnya. dengan cara pengendalian terhadap masukan. seperti pembatasan alat tangkap atau pengendalian menurut waktu. atau cara pengendalian luaran. seperti kuota. Otoritas-otoritas harus juga mempertimbangkan pembentukan panitia/komite nelayan dan pembudidaya. menurut kawasan perikanan atau menurut perikanan. sekiranya layak. jika permasalahan tersebut harus dibahas dan andaikata mungkin. diselesaikan.
287
40. Sengketa antar-sektor secara khas lebih sulit menyelesaikannya dibandingkan dengan perselisihan intra-sektor. sekalipun solusinya mungkin serupa. Otoritas-otoritas perikanan harus mewakili kepentingan dari sektor perikanan dalam negosiasi-negosiasi dengan lain-lain badan-badan untuk memastikan bahwa sektorsektor lainnya menghormati kepentingan para nelayan dan pembudi daya ikan. Jika diperlukan. otoritas perikanan dan nelayan harus mempunyai kemungkinan untuk memiliki sumber daya yang diatur dengan peraturan perundang-undangan untuk melindungi kepentingan mereka. 41. Penzonaan merupakan pendekatan yang lazim dalam penyelesaian perbedaan-perbedaan antar sektor yang melibatkan perikanan. teristimewa dengan menggunakan campuran perbatasan waktudan kawasan . Langkah-langkah ekonomi bisa pula berperan. “Negara harus mengingatkan penetapan prosedur dan mekanisme pada tingkat administratif yang tepat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul didalam lingkup sektor perikanan dan diantara para pemanfaatan sumber daya perikanan dan para pemanfaat kawasan pesisir lainnya. (Artikel 10.1.5) 42. Sengketa potensial harus diantisipasi dan dicegah lebih dulu bila mungkin . Rencana-rencana pembangunan dan pengelolaan sektor perikanan sering kali disusun dari perspektif hanya dari sekor perikanan atau malahan hanya untuk satu stok ikan. Otoritas
288
pengelolaan perikanan harus mempertimbangkan secara tegas seberapa jauh kecenderungan terjadi interaksi dengan kegiatan perikanan atau sektor lain. Jika hal itu dipandang potensial atau aktual penting. Maka interaksi tersebut harus dipertimbangkan di dalam rencana. dan harus diambil tindakan untuk menangani sengketa potensial. 43. Dalam pengelolaan kawasan pesisir, salah satu dari fungsi kelembagaan dan hukum yagn paling penting adalah memastikan adanya suatu mekanisme untuk penyelesaian sengketa. Berhubung sumber daya pesisir semakin langka. Perlu di pertimbangkan bagaimana menylesaikan tuntutan yang bersaing diantara sektor-sektor. bbaik yang ada masa kini maupun masa depan. Sekalipun andaikata otoritas perikanan dimintai pendapat mengenai isu perencanaan. Sengketa-sengketa masih mungkin timbul , dan memerlukan suatu mekanisme untuk pemecahannya. 44. Dipandang perlu agar otoritas perikanan berperan aktif dalam pengindetifikasian skala dari setiap masalah yang mempengaruhi lingkungan akuatik dan sumbernya. Untuk tugas ini menjadi sangat penting adanya suatu sistem pemantauan yang tepat. Hal ini dipertimbangkan lebih lanjut dalam seksi 10.24 berikut ini . Tambahan pula, jika otoritas perikanan erat bekerja sama dengan para nelayan dan pembudidaya. Mereka segera mampu dengan cepat mengindentifikasi perubahan kondisi ekologis bahkan mungkin terbukti lebuh sulit mengindentifikasikan mereka yang bertanggungjawab.
289
2.
Langkah-langkah Kebijakan (Pasal 10.2)
“Negara harus meningkatkan kesadaran publik akan perlunya perlindungan dan pengelolaan sumber daya pesisir dan keikutsertaan mereka yang terkena pengaruh dalam proses pengelolaan.” (Pasal 10.2.1) 45. Suatu pendapat publik yang memadai untuk proses pengambilan keputusan (misalnya:keputusan pemanfaatansumberdaya) menjamin adanya dukungan luas bagi rencana yang diajukan dapat diberikan kemudahan melalui proses kelembagaan dan kerangka hukum. Para pembuat undang-undang serta peraturan dan para perencana harus menyadari bahwa langkah yang menjauhkan mereka yang paling terkena pengaruh. cenderung tidak akan berhasil dalam jangka panjang.
PEMBAHASAN UMUM Salah satu pelabuhan perikanan yang telah dikembangkan secara maju dan termasuk pelabuhan yang mencakup aspek eko With so many places to stay on offer in Port Douglas, the selection process can become a daunting process. Below we have hand picked a few reputable accommodation places to recommend during your stay.
Below are a few suggestions to suit varying budgets from motel style accommodation to boutique apartments. These properties are situated in the hub of Port Douglas close to shopping, the beach, restaurants and the marina. They also have brilliant on-site management who provide excellent service and will ensure your stay is a memorable one. They also love their outdoors and fishing! Please contact us for the best available rates.
290
5.1 5.2
5.3
Analisis Permasalahan Umum Penentuan Lokasi Pelabuhan Perikanan 5.2.1 aspek pengembangan wilayah: 5.2.1.1 LQ 5.2.1.2 shift share 5.2.1.3 skalogram 5.2.2 kelayakan teknis pelabuhan di Kawasan Dadap-Kamal Muara 5.2.2.1 biofisik (hidrooseanografi) 5.2.2.2 Opini masyarakat tentang kondisi perikanan di Kawasan Dadap-Kamal Muara 5.2.2.3 Pasokan Ikan 5.2.2.4 Ketergantungan daerah perikanan 5.2.2.5 Dukungan logistik untuk pelabuhan perikanan 5.2.2.6 akses transportasi 5.2.3 Kapasitas pelabuhan perikanan 5.2.3.1 Kapasitas PPI Kamal Muara dan TPI Dadap 5.2.3.2 Peluang pemanfaatan kapasitas TPI Muara Angke Manajemen kawasan pelabuhan 5.3.1 tata ruang 5.3.2 prasarana dan sarana 5.3.3 Aspek kelembagaan pelabuhan perikanan 5.3.4 Aspek Ekonomi-Sosial Kawasan Pesisir Dadap-Kamal Muara
Beberapa sasaran yang hendak dicapai dari implementasi kebijakan revitalisasi perikanan, setidaknya meliputi beberapa aspek, diantaranya : Terjadinya peningkatan investasi yang signifikan dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan Tercapainya peningkatan pendapatan nelayan melalui kegiatan industri terpadu dan penciptaan pasar (domestik dan pasar ekspor) Terlaksananya pemberdayaan masyarakat nelayan sehingga mampu memposisikan diri sebagai pelaku ekonomi yang unggul Terwujudnya pelestarian lingkungan (ekologi terpelihara secara berkelanjutan) sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan Terlaksananya pengembangan jasa kelautan dan non pariwisata untuk menunjang pembangunan sektor kelautan Hadirin sekalian yang saya hormati, Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut, perlu didukung komponen-komponen kegiatan, yang meliputi : Pengembangan industri perikanan berbasis armada nasional menunjang Permen 17 tahun 2006, tentang usaha perikanan tangkap Revitalisasi budidaya rumput laut Pengembangan cluster industry perikanan Pengembangan jasa kelautan Peningkatan Akses modal dan akses pasar mendukung revitalisasi perikanan
Sekretariat BKSP JABODETABEKJUR terdiri atas : Bagian Pembangunan, membawahi ; - Sub Bagian Tata Ruang dan Pertanahan, : - Sub Bagian Permukiman, Sarana dan Prasarana,
291
- Sub Bagian Sumber Daya Air, Kebersihan dan Lingkungan Hidup. Bagian Perekonomian, membawahi ; - Sub Bagian Transportasi dan Perhubungan, - Sub Bagian Agribisnis, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, - Sub Bagian Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Investasi. Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi ; - Sub Bagian Kependudukan, Ketentraman dan Ketertiban, - Sub Bagian Kesehatan dan Pendidikan, - Sub Bagian Sosial dan Tenaga Kerja. Bagian Umum, membawahi ; - Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Kegiatan, - Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga, - Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
Penataan Ruang ♦ Koordinasi pembahasan rancangan RTRW JABODETABEKJUR, ♦ Penyeragaman
nomenklatur,
skala,
simbol-simbol
peta
perencanaan JABODETABEKJUR, ♦ Pemaduserasian dan keterpaduan RTRW / RTRK antar daerah JABODETABEKJUR. Permukiman, Sarana & Prasarana ♦ Pembangunan rumah-rumah di BODETABEKJUR, ♦ Pemerataan pembangunan pusat-pusat perbelanjaan.
Sumber Daya Air, Kebersihan dan LH
292
♦ Kawasan lindung, daerah resapan air, sungai, situ, galian C, hutan dan penghijauan, ♦ Pengamanan/pelestarian/penghijauan daerah hulu, normalisasi sungai, pembuatan bendungan/kantong air, perbaikan saluran (drainase) air, ♦ Pengelolaan sampah, usaha penanggulangan pencemaran sungai dan udara.
Transportasi, Perhubungan dan Pariwisata ♦ Jaringan jalan, terminal, pengaturan trayek, wilayah operasi, tarif, moda angkutan dan manajemen lalu lintas, ♦ Peningkatan jalan-jalan terobosan dan penataan ruas-ruas jalan, ♦ Penataan dan pelestarian daerah-daerah wisata, infrastruktur, sarana dan prasarana daerah wisata.
Agribisnis, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ♦ Perencanaan pembangunan terminal agribisnis, ♦ Pemberian bantuan bagi usaha kecil dan menengah, ♦ Penyuluhan dan bantuan teknis bidang pertanian, perkebunan dan persawahan.
Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Investasi ♦ Relokasi industri dan pertambangan, ♦ Keterpaduan pendirian industri, ♦ Peningkatan investasi melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal.
293
Kependudukan, Ketentraman & Ketertiban ♦ Mobilitasi penduduk termasuk migrasi dan komuter. ♦ Tertib administrasi kependudukan yang akan diberlakukan SIAK Offline, ♦ Ketegasan pelaksanaan hukum Indonesia.
Kesehatan dan Pendidikan ♦ Kerjasama peningkatan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan di wilayah JABODETABEKJUR diawali adanya pertemuan forum untuk tahun 2005 antara Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten dengan Bupati/Walikota Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur pada tanggal 20 Agustus 2005 bertempat di Hotel Borobudur Jakarta. ♦ Pada Pertemuan tersebut salah satu kegiatan yang perlu direalisasikan pada tahun anggaran 2006 adalah program kerjasama peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan kesehatan dasar di wilayah JABODETABEKJUR. Pada pertemuan forum ke dua untuk tahun anggaran 2005 dilaksanakan pada tanggal 28-29 Desember 2005 bertempat di Hotel Aryaduta Karawaci Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, disepakatilah bahwa kerjasama pendidikan dasar dan kesehatan dasar memperoleh bantuan dana dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk masing-masing Kabupaten/Kota BODETABEKJUR sebesar Rp. 3.000.000.000,(tiga milyar rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 24 milyar (dua puluh empat milyar rupiah).
♦ Dari anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar) untuk masing-masing Kabupaten/Kota BODETABEKJUR dialokasikan untuk sarana prasarana pendidikan sebesar Rp. 2.000.000.000,-
294
(dua milyar rupiah) dan untuk sarana prasarana kesehatan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
Sosial dan Tenaga Kerja ♦ Pengawasan bidang ketenagakerjaan baik lokal maupun tenaga kerja asing, ♦ Usaha penekanan terhadap masalah PMKS di perbatasan, ♦ Adanya operasi yustisi secara berkala.
12/10/2006
SERAH TERIMA DANA BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA BODETABEKJUR
Hari ini dilaksanakan acara penyerahan dana bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Pemerintah Kabupaten/Kota BODETABEKJUR sebesar Rp. 24 milyar untuk peningkatan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan, yang dilaksanakan di Balai Agung Balai Kota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hari ini dilaksanakan acara penyerahan dana bantuan keuangan dari Pemerintah
Provinsi
DKI
Jakarta
kepada
Pemerintah
Kabupaten/Kota
BODETABEKJUR sebesar Rp. 24 milyar untuk peningkatan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan, yang dilaksanakan di Balai Agung Balai Kota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.Hari ini dilaksanakan acara penyerahan dana bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Pemerintah Kabupaten/Kota BODETABEKJUR sebesar Rp. 24 milyar untuk peningkatan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan, yang dilaksanakan di Balai Agung Balai Kota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hari ini dilaksanakan acara penyerahan dana bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada
295
Pemerintah Kabupaten/Kota BODETABEKJUR sebesar Rp. 24 milyar untuk peningkatan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan, yang dilaksanakan di Balai Agung Balai Kota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.Hari ini dilaksanakan acara penyerahan dana bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Pemerintah Kabupaten/Kota BODETABEKJUR sebesar Rp. 24 milyar untuk peningkatan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan, yang dilaksanakan di
Balai
Agung
Balai
Kota
Pemerintah
Provinsi
DKI
Jakarta.
http://bkspjabodetabekjur.jakarta.go.id/berita/index.php?id=1
13/09/2006 Lokakarya pengembangan wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil. Sebagai usaha peningkatan pengembangan sumber daya laut di Selat Karimata, Departemen Dalam Negeri bekerjasama dengan Instansi terkait mengadakan lokakarya pengembangan wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil, yang dilaksanakan di Jakarta yang dihadiri oleh unsur-unsur kelautan seluruh Indonesia. Pada lokakarya ini dibahas mengenai pemanfaatan air laut yang diolah menjadi air tawar, mengingat di Indonesia bagian timur sangat membutuhkan akan air bersih bagi rumah tangga. Pertemuan ini juga menghadirkan Sekretariat BKSP JABODETABEKJUR sebagai nara sumber, karena berkaitan dengan pelaksanaan lokakarya tersebut dibutuhkan pula suatu pola kerjasama antar daerah dalam usaha peningkatan kebutuhan daerah. Sehingga pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar daerah dapat dilaksanakan dengan baik.
02/10/2006 Pelaksanaan Rapat Forum Kerja BKSP JABODETABEKJUR di Hotel Horison Bandung, sekaligus penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Pearturan Bersama Gubernur, Bupati dan Walikota.
Setiap dalam 1 (satu) tahun anggaran Sekretariat BKSP JABODETABEKJUR selalu mengadakan Rapat Kerja Forum BKSP JABODETABEKJUR yang
296
dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun. Rpat forum ini suatu forum bertemuanya Gubernur, Bupati dan Walikota dalam hal ini Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten dan Bupati/Walikota BODETABEKJUR. Dalam forum ini dibahas mengenai evaluasi seluruh kegiatan yang sudah dan sedang dilaksanakan sekaligus perencanaan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya. Pelaksanaan Rapat Forum Kerja BKSP JABODETABEKJUR di Hotel Horison Bandung, sekaligus penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Peraturan Bersama Gubernur, Bupati dan Walikota JABODETABEKJUR. Secara rinci adalah penandatangan :
Peraturan Bersama Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Bupati Bogor, Walikota Bogor, Walikota Depok, Bupati Tangerang, Walikota Tangerang, Bupati Bekasi, Walikota Bekasi Dan Bupati Cianjur Tentang Badan Kerjasama Pembangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Cianjur. Keputusan Bersama Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Bupati Bogor, Walikota Bogor, Walikota Depok, Bupati Tangerang, Walikota Tangerang, Bupati Bekasi, Walikota Bekasi dan Bupati Cianjur tentang Kerjasama Di Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur (JABODETABEKJUR). Keputusan Bersama Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur Jawa Barat Dan Gubernur Banten Tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Dan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 126/Sk.1884.Jabotabek/97 Dan 2169 Tahun 1997 Tentang Penetapan Titik Koordinat Tanda Batas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
297
"PEMANTAPAN
RANCANGAN
KEPPRES
PENATAAN
RUANG
JABOTABEK "
http://www.pu.go.id/Ditjen_ruang/Tarunews/taru0908011.html Jakarta, 9 Agustus 2001
Tanggal 27 Juni 2001 yang lalu telah diadakan kegiatan Ekspose Rancangan Keppres Penataan Ruang Kawasan Jabotabek yang dipimpin oleh Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah. Tujuan diadakannya kegiatan sosialisasi ini adalah
untuk
mendapatkan
tanggapan,
masukan
dan
saran
terhadap
penyempurnaan RaKeppres tersebut yang melibatkan instansi pusat dan instansi daerah (Pemda, Bappeda, DPRD), perguruan tinggi, LSM, dan asosiasi-asosiasi profesi. Penyempurnaan oleh tim kecil dilakukan pada tanggal 3-4 Agusutus 2001 berdasarkan masukan dan tanggapan yang diperoleh dari ekspose tersebut. Tim Kecil ini terdiri dari Sekretariat Tim Teknis BKTRN, BKSP Jabotabek, wakilwakil dari masing-masing pemda serta instansi-instansi pusat terkait.
Sebagai tindak lanjut kegiatan ekspose tersebut, pada tanggal 9 Agustus 2001 Direktorat Jenderal Penataan Ruang selaku Sekretariat Tim Teknis BKTRN bekerja sama dengan BKSP Jabotabek memfasilitasi pemantapan Rancangan Keppres Jabotabek hasil penyempurnaan tim kecil. Acara pemantapan RaKeppres tanggal 9 Agustus tersebut dipimpin oleh Ketua Pokja 1 BKTRN dan juga melibatkan instansi pusat, instansi daerah (Pemda, Bappeda, DPRD), perguruan tinggi, LSM, dan asosiasi profesi.
298
Seluruh unsur yang dilibatkan menyatakan bahwa Rancangan Keppres Jabotabek diperlukan sebagai pedoman atau wadah hukum pengaturan bersama dalam rangka koordinasi pembangunan wilayah Jabotabek. Namun menurut floor masih perlu penyempurnaan substansi dan peta seperti misalnya : perlunya memuat ketentuan tentang kewenangan pemerintah pusat dan masing-masing daerah, sharing/dukungan
pemerintah
pusat
maupun
pemerintah
daerah
dalam
mengimplementasikan Keppres tersebut menjadi jelas, perlunya pengaturan sistem pariwisata dan sistem komunikasi antar daerah, pengendalian banjir, dan lain-lain.
Langkah selanjutnya tim kecil akan menyempurnakan naskah RaKeppres Jabotabek berdasarkan masukan tanggapan maupun saran yang masuk,
dan
naskah hasil penyempurnaan oleh tim kecil tersebut akan disosialisasikan kepada pemerintah daerah.
Tata Ruang 09-08-2001
299
http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/022006/22/0902.htm
GAGASAN segar dan cerdik Gubernur DKI Sutiyoso tentang kawasan megapolitan Jakarta dengan memanfaatkan daerah di sekitarnya, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur, Jabotabekjur - wajar-wajar saja bila "ditolak" oleh Gubernur dan DPRD Jawa Barat. (lih. ”PR” Kamis, 8/2/2006: 1). Mungkin karena pengalaman masa lalu, Jawa Barat sering "dikerjain" orang-orang pusat yang banyak merugikan daerah. Selain itu ada kegamangan karena "kesepakatan bersama" yang ditandatangani ketiga Gubernur, DKI - Jabar - Banten dan para bupati serta Wali Kota Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, dan Cianjur, tanggal 16 Juni 2005 samasekali tidak menyingung gagasan Sutiyoso itu. Jadi ada "kekhawatiran" pemerintah daerah Jawa Barat sebagian wilayah administratifnya dicaplok DKI.
Isu Jakarta sebagai megapolitan bukanlah hal baru. Gubernur DKI Ali Sadikin pertama kali melontarkan gagasan Jakarta sebagai kota metropolitan. Waktu itu pun Ali Sadikin harus berhadapan dengan Gubernur Jawa Barat Solihin GP. Jalan keluar pemerintah pusat pada waktu itu adalah membentuk wilayah Jabotabek melalui kerja sama pembangunan Jabotabek antara Jabar dan DKI. Kemudian dibentuk Badan Kerja sama Pembangunan (BKSP) Jabotabek sebagai upaya mendukung perkembangan Jakarta ibu kota negara. Namun, sebelumnya sudah ada apa yang disebut Sekertariat Jabar-DKI, sebagai ajang dialog dan sinkronisasi pembangunan di kedua daerah itu. Namun badan kerja sama tersebut tidak fungsional, bahkan keberadaannya sekarang tidak terdengar lagi.
Sudah jadi nasib
Agaknya, sudah menjadi "nasib", pada pascakepemimpinan Solihin GP Jabar selalu "tunduk" dan menerima saja, sumuhun dawuh, atas keinginan pemerintah
300
pusat yang banyak merugikan daerah itu sendiri. Jabar harus rela dijadikan daerah "penyangga", istilah keren-nya buffer zone, yang sesungguhnya tidak lebih dari "keranjang sampahnya" ibu kota negara. Dari situlah awal marginalisasi daerah Jabar, dengan terjadinya alih fungsi lahan sawah yang subur begitu cepat di daerah utara menjadi wilayah industri. Karena tidak ditata dengan baik, maka akibatnya terasa sekarang pada penyediaan stok pangan nasional dan kerusakan lingkungan padahal semangatnya adalah "Jabar sebagai lumbung padi nasional".
Di sekitar Jabotabek, alih fungsi hutan, lahan sawah dan pertanian lahan kering terus berlangsung. Lahan ini dijadikan kawasan permukiman dari yang sederhana hingga super modern dilengkapi sarana rekreasi, pendidikan, pembelanjaan dan sarana sosial lainnya. Kondisi menambah risiko banjir dan kerusakan lingkungan karena terganggunya stabilitas ekosistem baik di sekitar Jakarta maupun di seluruh kawasan Jabotabek itu.
Namun, terlepas dari masalah sosial dan lingkungan tersebut, DKI dan Jabar kini menghadapi dilema. Pertumbuhan kedua daerah itu demikian cepat, karena perkembangan penduduk, meningkatnya sarana transportasi dan komunikasi antarkota dan antardaerah serta kota-desa yang berdampak terhadap meningkatnya intensitas migrasi antar kota dan daerah serta urbanisasi dari desa ke kota. Celakanya daerah tujuan utama para migran dan urbanis itu tetap saja Jakarta dan sekitarnya. Berlaku pepatah usang "ada gula ada semut."
Selain itu, konsentrasi pembangunan di DKI sebagai ibu kota negara, barangkali masih diwarnai kuatnya pandangan tradisional masyarakat bahwa ibu kota negara identik dengan negara itu sendiri. Kehebatan sebuah ibu kota negara adalah manifestasi dari kehebatan negara itu sendiri. Logika awam yang terbangun adalah bahwa Jakarta miniatur Indonesia. Maka keberadaan Jakarta sebagai ibu kota negara tidak terelakkan lagi perlu mendapat dukungan semua pihak. Dalam memahami logika sebab-akibat itu, diharapkan semua pihak berpikir jernih, kritis, perspektif dan cerdas, tidak kuuleun alias memble.
301
Dilema lain, intensitas pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan berorientasi ke Jawa. Maka tidak heran pula apabila Jawa tetap saja menjadi daerah tujuan utama migran dan urbanis dari daerah dan desa di sekitarnya. Berlimpah-ruahnya sebagian besar penduduk Indonesia di Jawa (70 %) menjadikan Jawa sebuah kota pulau, megapolis. Berjubelnya manusia Indonesia di kota-kota di Jawa memberatkan pemerintah kota, karena yang muncul adalah kemiskinan dengan kampung kumuhnya yang berakibat terhadap degradasi lingkungan dan munculnya budaya kekerasan.
Oleh karena itu isu megapolitan Gubernur DKI Sutiyoso sesungguhnya dapat dijadikan momentum yang baik, sebagai peluang untuk menangani kesemrawutan pembangunan di Jabar-DKI (karena Banten mungkin lebih senang bergabung dengan DKI). Selama ini daerah hanya peduli kepada dirinya masing-masing, atau egoisme daerah.
Banyak hal yang dapat dikerjakan bersama tanpa harus saling mengganggu wilayah administratif masing-masing. Jabar dan DKI bisa memelihara aliran Sungai Ciliwung dari hulu ke hilir antara Kabupaten Bogor - DKI untuk menangkal "banjir kiriman" di Jakarta. Ciliwung dapat dikembangkan menjadi alternatif angkutan barang melalui sungai Bogor - DKI. Selain itu, kedua daerah juga bisa mengelola sampah secara terpadu untuk kesehatan penduduk dan kebersihan lingkungan, mengupayakan suplai air bersih dari Jatiluhur atau daerah lain di Jawa Barat ke Jakarta; pembangunan sistem transportasi murah Jabotabek DKI, sampai kepada urusan kartu penduduk dan pajak kendaraan sehubungan dengan mobilitas penduduk yang begitu tinggi antara Jabotabekjur - Jakarta.
Lambat atau cepat akhirnya Jabar-DKI harus memiliki satu perencanaan pengembangan daerah yang terkoordinasi. Ada bidang-bidang yang harus dikelola bersama yang menyentuh kepentingan bersama yang bersifat lintas daerah. Dalam
302
mencari solusi mendesak, maka dituntut pula sikap tanggap pemerintah pusat, presiden atau mendagri untuk tidak membiarkan masing-masing daerah mencari upaya masing-masing yang cenderung mempertahankan kepentingannya masingmasing.
Barangkali sudah menjadi kebutuhan mendesak sekarang adanya seorang menteri yang bertugas bukan saja mengoordinasikan dan mengendalikan berbagai program pembangnan yang berkelanjutan di Jawa Barat-DKI, tetapi juga untuk Indonesia bagian barat agar khususnya Jawa bebas dari ancaman kemusnahan, karena beban yang sudah di luar kemampuan support-system lingkungannya - analog dengan menteri negara urusan percepatan Indonesia bagian timur. Upaya pemerintah pusat saat
ini
dalam
menghadapi
fenomena
Jabar-DKI
adalah
memfasilitasi
kebersamaan kedua provinsi tersebut agar ekosistem di kedua daerah tersebut dalam jangka panjang tetap mampu menyangga kehidupan umat manusia yang tertib, damai dan bersahabat.
Pergeseran paradigma
Konsep dan paradigma pemerintahan sekarang sudah bergeser, dari kekuasaan ke pelayanan. Sejalan dengan itu, maka terjadi pula pergeseran konsep dari pembangunan daerah ke pembangunan wilayah. Dalam pembangunan wilayah itu, utamanya
antara
lain
adalah
pemanfaatan
tata
ruang
dengan
cara
mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan menuju tercapainya kesejahteraan dan keberlanjutan umat manusia. Kendalanya adalah perilaku birokrasi kita masih keukeuh saja mempertahankan cara-cara lama yaitu paradigma kekuasaan.
Hal inilah yang merupakan masalah satu sumber konflik yang terjadi di berbagai daerah sekarang. Di mana masih kentalnya kesenjangan antara gagasan perubahan dengan praktik pemerintahan di lapangan, sebagaimana tampak dari pernyataan
303
dan tanggapan reaksi atas isu megapolitannya Gubernur DKI Sutiyoso. Hakikat pelayanan itu yang utama adalah kesejahteraan dan keadilan bagi semua, yang tidak lagi berorientasi pada batas-batas administratif daerah, borderless. Dalam kasus Jabar - DKI, agaknya dialog adalah salah satu instrumen yang harus dikedepankan. Oleh karena itu, cara terbaik untuk membangun keadilan dan kesejahteraan bagi semua di kedua daerah tersebut adalah membina pengertian dan kerja sama, bukan saling meniadakan, (trade off). Kedua pemerintah duduk bersama, menyusun program dan anggaran bersama serta melaksanakan bersamasama dengan melibatkan seluruh stakeholders agar kedua daerah itu tetap eksis menyangga kelangsungan hidup umat manusia.***
Penulis, dosen senior dan Ketua LPM Unpad Bandung
304
| View Thread | Return to Index | Read Prev Msg | Read Next Msg |
Wise Coastal Practices for Sustainable Human Development Forum A regional approach to environmental quality management / Jakarta-Indonesia (+Bahasa Indonesia) http://www.csiwisepractices.org/?read=73 Posted By: Yoslan Nur Date: Wednesday, 4 August 1999, at 7:01 p.m.
Bahasa Indonesia
Key words: community involvement, inter-agency coordination, public sector awareness.
DESCRIPTION: Based on the result of an evaluation of the Jakarta Bay pilot project, UNESCO-CSI considers that the project needs to be extended and improved. A new project has been determined "Environmental governance and wise management practice for tropical coastal mega-cities: sustainable human development of Jakarta Metropolitan Area." It is a coordination forum on sustainable human development of the Jakarta Metropolitan Area. The main aims of the activities are to:
(1) promote greater community involvement in coastal environmental quality development, encouraging local communities and NGOs participating in Jakarta Metropolitan Area sustainable human development;
305
(2) integrate coastal quality improvement as one of the local government's programmes, establishing an enabling policy environment and a system to monitor, analyse, and disseminate the results of field activities; and
(3) develop private sector awareness (industrial zone and resort managers) in environmental development.
The programme activities were determined as a result of the analysis of spatial problems. For example: to reduce the pressure on coastal marine resources in Jakarta Bay and Kepulauan Seribu, we have to find an alternative economic activity for the local community. Similarly to reduce the pollution of Jakarta Bay by pesticides and fertilizers and to diminish sedimentation by eroded soil, we have to introduce an environmentally sound farming system in the upstream area (in District of Bogor and Purwakarta, situated around 70 - 90 km from the coast).
STATUS: The project has yet to be implemented.
DISCUSSION
LONG-TERM BENEFIT: The multi-dimensional and inter-sectoral approach should allow for long-term sustainable human development while providing immediate benefit for the local communities.
CAPACITY BUILDING: The activities provide improved management capabilities and education for stakeholder groups as well as knowledge and efforts to protect the coastal marine environment. UNESCO will form partnerships with the government, the private sector, NGOs, local communities and other donors to demonstrate innovative approaches for managing small islands and coastal areas
306
with an emphasis on local community participation, and more efficient and sustainable use of coastal resources.
Activities with society (local community): Training for locally-based groups on: (1) integrated conservation and development of coastal regions and small islands and (2) social empowerment through development of their own potentiality by improvement of working techniques, skill development in management, entrepreneurship to expand livelihood options; and women's participation in economic and environmental development.
Activities with local Government: Some training activities and technical assistance on environmental management are projected for local government staff.
Activities with the private sector: Training in industrial zones for resort area managers on sustainable human development and the dangers of pollution for the environment.
INSTITUTIONAL STRENGTHENING: The pilot project experience has revealed that the environmental problems of Jakarta Bay and Kepulauan Seribu cannot be resolved on a local level, and that a regional solution is required. There is neither an effective management authority nor a central agency to plan for the whole JMA or to coordinate sectoral planning in Jakarta City and West Java. Theoretically, the Coordination Body for Jabotabek Development (Badan Kerjasama Pembangunan or BKSP Jabotabek), should be a mechanism for interregional coordination and inter-sectoral integration, as well as bottom-up and topdown program coordination. At present, the agency has some constraints on its ability to do so: (1) there are almost no resources nor enforcement basis available for BKSP; (2) some agencies, notably the Jakarta and West Java Provincial Planning Agency (Bappeda Tingkat I) overlap and duplicate the BKSP,s responsibilities; (3) the role of BKSP in planning, programming and budgeting for
307
Jabotabek development is not specifically defined; and (4) there is a lack of operational guidelines for Jabotabek plan implementation. BKSP has no tools to coordinate and integrate interregional and intersectional development programmes in the JMA. Having identified the BKSP's weaknesses, it is obvious that the function and role of this agency needs to be strengthened by giving it a clear status, political and financial support from central and local governments (DKI Jakarta and West Java Provinces).
SUSTAINABILITY: The project will ensure sustainability of the ecosystem for the future generation. 5 years after the project's termination (2000-2005) the system installed will continue to function when the technical assistance finishes.
TRANSFERABILITY: The project of "Environmental governance and wise management practice for tropical coastal mega-cities: sustainable human development of Jakarta Metropolitan Area" is transferable to the others tropical coastal mega-cities, with some adaptation (e.g. institution, development policies, culture, etc.)
CONSENSUS BUILDING: The activity should benefit the stakeholder groups, and provide indirect and long-term benefit for the private sector.
PARTICIPATORY PROCESS: The project will strengthen networks and cooperation between governments, scientific institutions, universities, NGOs and communities for policy analysis, implementation and monitoring. Indicators of success will include the following: (1) strengthened networks for environmental policy and law reform, as measured by the number of working groups dealing with policy implementation including universities and NGOs established in tropical coastal megacity management; (2) increased participation by women in coastal management, as measured by the number of women in workshops, seminars, and training programmes; and (3) improved information sharing on environmental
308
issues, as measured by (a) the number of environmental coastal newsletters produced, (b) the number of coastal management seminars held annually, and other publications and exhibitions.
EFFECTIVE
AND
EFFICIENT
COMMUNICATION
PROCESS:
A
multidirectional communication process involving dialogue, consultation and discussion is planned in this project, e.g. an annual workshop for the principle stakeholders, community learning centre, brochures, result of development process, etc.
STRENGTHENING
LOCAL
IDENTITIES-DECENTRALIZATION:
The
development programmes in JMA are mostly central government oriented in implementation, whereas the involvement of the community and local government is very limited. An effort towards decentralization of the development plan, programmes, and realization are needed. The project has planned to improve the efficiency of the Coordination Body for Jabotabek Development and local government's involvement in the improvement of the quality of life and of the environment.
PUBLIC POLICY: In terms of public policies, technical assistance will be given to central government and local governments in land use planning, evaluation of environmental standards and norms of quality coastal resource management guidelines and political instruments for the protection of the environment.
REGIONAL DIMENSION: The project design is based on the perception that the Jakarta Bay and Kepulauan Seribu is ecologically part of the Jakarta Metropolitan Area and on the assumption that environmental degradation in this area is caused by environmental governance.
309
EVALUATION: The success achieved in the overall strategic objective will be measured by: (1) improvement of environmental quality in the Jakarta Metropolitan Area, particularly the seawater quality in Jakarta Bay; (2) the number of local communities actively participating in environmental planning, implementation and management; (3) the number of NGOs strengthened to promote improved coastal Jakarta Metropolitan Area environmental quality; and (4) the number of partnerships among the local governments, the private sector, and communities for locals and regional environmental impact planning and monitoring
that
have
been
strengthened.
****************************************************************** *********************************
PENDEKATAN
REGIONAL
DALAM
PENGELOLAAN
MUTU
LINGKUNGAN HIDUP/TELUK JAKARTA-INDONESIA
DESKRIPSI. Berdasarkan hasil evaluasi proyek pilot Teluk Jakarta setelah tiga tahun pelaksanaan, UNESCO-CSI berkesimpulan bahwa perlu peningkatan dan pengembangan pilot proyek tersebut. Dalam rangka itu sebuah proyek sedang dirumuskan, "Environmental governance and wise practices for tropical coastal mega-cities: Sustainable human development of the Jakarta Metropolitan Area". Proyek ini akan berfungsebagi sebuah forum koordinasi dari proyek-proyek yang berkaitan dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kawasan Metropolitan Jakarta, garis begar kegiatan adalah sebagai berikut: (1) Menggalakkan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan mendorong partisipasi masyarakat dan LSM dalam pembangunan masyarakat berkelanjutan; (2) Mengintegrasikan kegiatan peningkatan kualitas kawasan pesisir sebagai salah satu bagian dari program permbangunan pemerintah (pusat dan daerah), merumuskan kebijaksanaan lingkungan hidup dan system pemantauan, analisis and desiminasi hasil lapangan; dan (3) Meningkatkan kesadaran sektor swasta (para pengelola kawasan pariwisata dan kawasan industri) akan pentingnya arti dari pelertarian lingkungan hidup. Program kegiatan disusun berdasarkan analisa
310
ruang dari permasalahan, misalnya : untuk mengurangi tekanan masyarakat terhadap sumberdaya pesisir yang disebabkan oleh tata cara penangkapan ikan yang tidak berwawasan lingkungan (pemakaian bom ataupun racun) maka kita akan cari alternatif kegiatan ekonomi baru bagi masyarakat setempat yang sifatnya tidak merusak lingkungan; dan untuk menurunkan polusi perairan Teluk Jakarta oleh pestisida dan pupuk maka kita akan memperkenalkan dan membimbing petani yang berada di hulu (di Kabupaten Bogor dan Purwakarta, terletak sekitar 70 hingga 90 km dari pantai) untuk melakukan praktek pertanian berwawasan lingkungan.
MANFAAT JANGKA PANJANG. Pendekatan multi-dimensi and intersectoral akan memungkinkan terlaksanannya pembangunan masyarakat berkelanjutan tanpa mengabaikan manfaan langsung dari proyek tersebut terhadap masyarakat pelakunya.
PENINGKATAN
KEMAMPUAN.
Peningkatan
kemampuan
pengelolaan
kawasan pesisir bagi para pelaku yang terlibat merupakan bagain dari proyek ini. UNESCO dengan bekerjasama dengan Pemda, sektor swasta, LSM, masayarakat dan para donator lainnya akan memperkenalkan pendekatan baru dalam mengelola kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, melalui partisipasi masyarakat dengan cara yang lebih efisien untuk menjaga kelestarian sumberdaya pesisir.
- Masyarakat. Pelatihan bagi masyarakat tentang: (1) konservasi dan pembangunan terintegrasi di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; (2) pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan berdasarkan potensi ekonomi yang mereka miliki dengan bantuan peningkatan teknologi, keahlian managerial, kewiraswastaan
untuk
memperbaiki perekonomian keluarga,
peningkatan
partisipasi wanita dalam perekonomian dan pembangunan berkelanjutan.
311
- Pemerintah daerah. Pelatihan dan bantuan teknik dalam pengelolaan lingkungan hidup akan diberikan kepada staf Pemda.
- Sektor swasta. Pelatihan bagi pengelola kawasan pariwisata dan kawasan industri dalam rangka meningkatkan kepedulian mereka terhadap pentingnya arti pemeliharaan kualitas lingkungan hidup dan membekali mereka dengan keterampilan mengelola limbah yang di produksi kawasan pariwisata dan kawasan industri.
PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN. Berdasarkan pengalaman proyek pilot, permasalahan lingkungan hidup di Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu tidak dapat dipecahkan hanya pada tingkat lokal, melainkan kita butuh pemecahan persoalan yang skalanya regional, Kawasan Metropolitan Jakarta. Hingga saat ini belum ada satu pun Badan Pemerintah yang berhasil menangani pembangunan dan pengelolaan Kawasan Jakarta Metropolitan (DKI Jakarta dan beberap[a Dati II di Jawa Barat) secara keseluruhan. Pada prinsipnya, Badan Kerjasama Pembangunan Jabotabek (BKSP) adalah satu-satunya badan yang bertanggung jawab atas koordinasi inter-regional dan inter-sectoral baik antara pemerintah pusat dan instansi-instansi lain yang terlibat dalam pembangunan Jabotabek. Pada saat ini, BKSP menghadapi beberapa persolan untuk melaksanakan tugas ini, persoalan yang dihadapi anatara lain: (1) tidak ada dana khusus yang diperuntukkan bagi kegiatan BKSP; (2) kegiatan BKSP bertumpang tindih dengan beberapa lembaga pemerintah lainnya, teurama Bappeda Tkt. I DKI Jakarta dan Jawa Barat; (3) peran BKSP dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan penyususnan anggaran pembangunan Jabotabek tidak begitu jelas; dan (4) tidak ada petunjuk pelaksanaan pembangunan di Jabotabek. Singkatnya BKSP tidak memiliki alat untuk mengkoordinaksikan dan mengintegrasikan program pembangunan di Jabotabek. Setelah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi BKSP, ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah perlu memberikan dukungan kepada lembaga ini (berupa penjelesan statusnya, dukungan politik dan pendanaan) agar dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan baik.
312
KEBERLANJUTAN. Proyek ini bermaksud untuk berkontribusi dalam pelestarian lingkungan hidup agar tetap dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Pada akhir 5 tahun pelaksanaan proyek, 2000-2005, diharapkan sistem yang sudah dibangun akan tetap berjalan secara mandiri meskipun bantuan teknik dari UNESCO sudah dihentikan.
TRANSFERABILITAS. Proyek "Environmental governance and wise practices for tropical coastal mega-cities: Sustainable human development of the Jakarta Metropolitan Area" dapat dengan mudah diterakpan di mega-city tropis lainnya, tentu sebelumnya harus dilakukan beberap adaptasi (seperti kelembagaan, kebijaksanaan pembangunan, budaya, dsb.)
PARTISIPASI MASYARAKAT. Proyek ini akan memperkuat jaringan kerja antara Pemerintah (Pusat dan Daerah), lembaga-lembaga penelitian, universitas, LSM dan masyarakat dalam rang perumusan kebijasanaan, pelaksanaan dan pemantauan. Kriteria keberhasilan dari proyek akan dinilai dari : (1) keeratan kerjasama dalam perumusan peraturan dan kebijaksanaan lingkungan hidup dapat diukur dari jumlah kelompok kerja yang terlibat dalam kegiatan ini; (2)peningkatan partisipasi wanita dalam pengelolaan kawasan pesisir dapat dinilai dari jumlah wanita yang berpartisipasi dalam rapat-rapat kerja, seminar, program pelatihan; (3) peningkatan penyebaran informasi di bidang lingkungan hidup dapat dinilai dari (a) jumlah newsletter yang diterbitkan, (b) jumlah seminar, rapat kerja ataupun pertemuan-pertemuan tentang lingkungan hidup; dan publikasi lainnya seperti pameran, dsb.
EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PROSES KOMUNIKASI. Komunikasi multi arah yang mencakup dialog, konsultasi dan diskusi akan digalakkan dalam proyek ini melalui : Rapat Kerja tahunan antara para pelaku pembangunan, pusat penduidikan masyarakat, publikasi, brosur, laporan etc.
313
DESENTRALISASI. Program-program pembangunan di Jabotabek sebagian besar adalah proyek Pemerintah Pusat, dimana peranan masyarakat dan Pemda sangat terbatas. Proyek ini menggalakan usaha desentralisasi perencanaan, penyusunan program, dan realisasi pembangunan. Peranan BKSP dan Pemda perlu diperkuat unutuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan tingkat hidup dari masyarakat setempat.
KEBIJASANAAN PEMERINTAH. Akan diberikan bantuan teknik terhadap beberapa instansi Pemerintah Pusat dan daerah dalam hal: penataan ruang, evaluasi standar dan norma-norma lingkungan hidup di kawasan pesisir dan mempersiapkan kebijakaan pemerintaha (pusat dan daerah) dalam pelestarian lingkungan hidup.
DIMENSI REGIONAL. Rancangan proyek didasarkan atas persepsi bahwa Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu secara ekologis merupakan bagain yang tak terpisahkan dara Kawasan Metropolitan Jakarta; dan didasarkan juga atas asumsi bahwa perusakan lingkungfan hidup di kawasan ini berasal dari permasalahan pengelolaan.
EVALUASI. Keberhasilan proyek akan diukur dengan kriteria sebagai berikut : (1) peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kawasan Metropolitan Jakarta, khususnya kualitas air di Teluk Jakarta; (2) jumlah masyarakat yang secara aktif berpartisipasi dalam perencaan, pelaksanaan dan pengelolaan lingkungan hidup; (3) jumlah LSM yang terlibat dalam usaha peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kawasan Metropolitan Jakarta; dan (4) jumlah kerjasama antara pemda dengan pihak swasta dan masyarakat dalam perencanaan dan pemantauan lingkungan hidup. Messages in This Thread
314
A regional approach to environmental quality management / Jakarta-Indonesia (+Bahasa Indonesia) Yoslan Nur Bay Management Ian Dutton How
societal
thinking
shapes
attitudes
to
resource
exploitation
/
Indonesia.(+Bahasa Indonesia) Boedhihartono and Nurlini Kasri Assessing the way society views natural resources / Indonesia and Russia Ian Dutton and Michael Shilin
SEND YOUR REACTION/RESPONSES TO THE MODERATOR. | View Thread | Return to Index | Read Prev Msg | Read Next Msg |
315
