Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-62358/PP/M.VIIB/19/2015
Jenis Pajak
: Bea Masuk
Tahun Pajak
: 2013
Pokok Sengketa
: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan Nilai Pabean atas barang 4 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB, negara asal Vietnam, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 355332 tanggal 5 September 2013 dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD37,677.13, dan ditetapkan oleh Terbanding menjadi sebesar CIF USD60,011.82;
Menurut Terbanding : bahwa Nilai transaksi tidak didukung oleh bukti nyata atau data yang obyektif dan terukur (dokumen pencatatan pembukuan) sehingga penelitian terhadap adanya penambahan atau pengurangan yang dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar sebagaimana diatur dalam Pasal 8c Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tidak dapat dilakukan;
Menurut Pemohon:
bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan banding adalah karena nilai pabean untuk PIB Nomor: 355332 tanggal 5 September 2013 sebesar CIF USD37,677.13 adalah telah benar dan didukung dengan bukti. Dengan demikian kewajiban impor Pemohon Banding telah sesuai seperti yang tercantum dalam PIB Nomor: 355332 tanggal 5 September 2013;
Menurut Majelis
: bahwa sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-7764/KPU.01/2013 tanggal 28 November 2013, berdasarkan penelitian data-data pelengkap yang
dilampirkan Pemohon Banding, harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor 355332 tanggal 5 September 2013 tidak dapat diyakini kebenarannya karena data yang disampaikan tidak memadai untuk dilakukan penelitian kebenaran nilai transaksi (metode nilai transaksi gugur) dan selanjutnya menetapkan nilai pabean dengan metode pengulangan dengan menggunakan metode deduksi yang diterapkan secara fleksibel, sehingga nilai pabean ditetapkan menjadi CIF USD60,011.82; bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis atas data yang ada di dalam berkas banding diperoleh petunjuk bahwa penetapan nilai pabean yang dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok adalah berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan: “Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan nilai pabean barang impor untuk penghitungan bea masuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean;” bahwa Pejabat Bea dan Cukai yang menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 355332 tanggal 5 September 2013 berdasarkan Peraturan Terbanding Nomor: P42/BC/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai, yang telah diubah dengan Peraturan Terbanding Nomor: P-08/BC/2009 tanggal 30 Maret 2009 adalah Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok; bahwa penetapan nilai pabean yang dimaksud adalah penetapan berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 yang ketentuan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk; bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 dengan tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan: “Nilai pabean untuk perhitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;” bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk
perhitungan Bea Masuk disebutkan bahwa:
“Pasal 7 (1) Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterima sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan-pembatasan yang: 1. diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku di dalam Daerah Pabean; 2. membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan; atau 3. tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial; b. tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabeannya; c. tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar; dan d. tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, yang mempengaruhi harga barang. (2) Tata cara mengenai penelitian pengaruh hubungan antara penjual dan pembeli terhadap harga barang, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini; Pasal 8 Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan nilai pabean dalam hal: a. barang impor bukan merupakan obyek suatu transaksi jual beli atau penjualan untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean; b. nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; c. penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar tidak didukung oleh bukti nyata atau data yang objektif dan terukur; dan/atau d. Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean”; bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP7764/KPU.01/2013 tanggal 28 November 2013 diketahui alasan yang digunakan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok bahwa Metode I atau nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean memakai kriteria Pasal 8 butir d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk tersebut, yaitu “Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean”; bahwa Keputusan Menteri Keuangan yang bersangkutan adalah pelaksanaan dari Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006; bahwa Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk dan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan bahwa: “Dalam rangka menetapkan nilai pabean, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap pemberitahuan nilai pabean yang tertera pada dokumen PIB dan semua dokumen yang menjadi lampirannya;” bahwa selanjutnya Pasal 22 ayat (2) huruf f Keputusan Terbanding ini menyatakan:
“Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : f. Menguji Kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang tercantum pada Pemberitahuan Pabean Impor;” bahwa untuk menguji kembali kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang tercantum dalam Pemberitahuan Pabean Impor, diperlukan dokumen-dokumen pendukung nilai transaksi yang dimiliki Pemohon Banding antara lain : Letter of Credit (L/C) atau Telegraphic Transfer, Rekening Koran Bank, Cash/Bank voucher, Buku Besar Kas/Bank, Buku Hutang, Buku Besar Persediaan, Kartu Stock, dan Faktur Pajak, dan dokumen lainnya yang terkait. bahwa selanjutnya Majelis di dalam persidangan memeriksa bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding. bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Invoice Nomor: W34IND081913HCM tanggal 02 Agustus 2013 yang diterbitkan Collective Franchising Limited, alamat 3231 Se Sixth Avenue, Topeka, KS diketahui bahwa Collective Franchising Limited membebankan kepada Pemohon Banding atas importasi 6064 pairs of footwear (4 jenis barang) negara asal Vietnam dengan total harga FOB USD37,077.13. bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Marine Cargo Insurance Certificate nomor 10-620-4000007-00000-2013-02 / 0000001896 tanggal 21 Agustus 2013 yang diterbitkan oleh PT Asuransi Dayin Mitra Tbk (perusahaan asuransi dalam negeri) diketahui bahwa Pemohon Banding telah mengasuransikan pengiriman 488 cartons of shoes dari Ho Chi Minh, Vietnam sesuai dengan B/L nomor RWRD012300011141, invoice nomor W34IND081913HCM dengan kapal Uni Popular 0090-182S dengan nilai USD37,077.13 FOB. bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas House Bill of Lading Nomor: RWRD012300011141 tanggal 21 Agustus 2013 yang diterbitkan oleh Evergreen Logistics Vietnam Co., Ltd. diketahui shipper : Collective Franchising Limited, Consignee : Pemohon Banding, For delivery of goods please apply to : PT. XXX, uraian barang impor yang diangkut dengan Kapal Uni Popular 0090-182S dari Ho Chi Minh, Vietnam ke Jakarta, Indonesia adalah 488 ctns of shoes dengan keterangan Ocean Freight Collect. bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas print out dari Standard Chartered Bank tanpa nomor tanpa tanggal diketahui bahwa Pemohon Banding telah melakukan transaksi pembayaran sebesar USD594,901.50 kepada Collective Franchising Limited untuk pembayaran invoice nomor W35INDO82513SZNA, W35INDO81113SZNA-2. bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Statement Account Standard Chartered Bank Nomor 29 tanggal 31 Oktober 2013, mata uang Rupiah atas nama Pemohon Banding diketahui bahwa pada tanggal 04 Oktober 2013 terdapat transaksi setoran sebesar Rp6.860.999.000,00 dengan keterangan TF901BL72300001 901, dan transaksi penarikan sebesar Rp6.860.999.000,00 dengan keterangan TF901BL723-00002 901. bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Matrik Transaksi Gabungan Pembayaran kepada Supllier dari Pemohon Banding diketahui bahwa pembayaran sebesar USD594,901.50 atau setara dengan Rp6.860.999.003,00 adalah untuk pembayaran 7 invoice yang salah satunya adalah invoice nomor W34IND081913HCM tanggal 02 Agustus 2013 sebesar USD37,077.13 atau setara dengan Rp427.610.541,00. bahwa Pemohon Banding melampirkan 6 invoice lainnya seperti yang dimaksud dalam Matrik Transaksi Gabungan Pembayaran kepada Supllier beserta masingmasing payment vouchernya. bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas invoice nomor 011621 tanggal 09 September 2013 yang diterbitkan oleh PT. XXX diketahui bahwa PT. XXX membebankan kepada Pemohon Banding atas ocean freight sebesar USD600.00 ditambah dengan VAT sebesar USD6.00 atas B/L nomor RWRD012300011141, EGLV235300336743, Vsl/voy : PRLR 0090-182S. bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Faktur Pajak nomor 040.90213.07637869 tanggal 09 September 2013 yang diterbitkan oleh PT. XXX diketahui bahwa Pemohon Banding dikenakan PPN sebesar USD6.00 atas jasa kena pajak berupa Oceab freight sebesar USD600.00 dengan keterangan HB/L: RWRD012300011141, MB/L: EGLV235300336743.
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas PIB Nomor: 355332 tanggal 5 September 2013, Pemohon Banding telah melakukan importasi 488 cartons of shoes negara asal Vietnam, dengan Nilai Pabean diberitahukan CIF USD37,677.13 diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding memberitahu kepada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok berupa importasi 488 cartons of shoes negara asal Vietnam dengan Nilai Pabean diberitahukan CIF USD37,677.13 sama dengan dokumen pendukung transaksinya. bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa penetapan nilai pabean oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang dikuatkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-7764/KPU.01/2013 tanggal 28 November 2013 dengan penetapan nilai pabean sebesar CIF USD60,011.82 tidak dapat dipertahankan. Menimbang
:
bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding, sehingga nilai pabean atas importasi 488 cartons of shoes negara asal: Vietnam, sesuai dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 355332 tanggal 5 September 2013 sebesar CIF USD37,677.13.
Memperhatikan
:
Surat Banding Pemohon Banding, Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Uraian Banding Terbanding, pemeriksaan, dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas.
Mengingat
:
1.
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,
2. Undang-undang
Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009. 5. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.
Memutuskan
:
Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP7764/KPU.01/2013 tanggal 28 November 2013 tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor : SPTNP-016177/NOTUL/KPU.TP/BD.02/2013 tanggal 26 September 2013, dan menetapkan Nilai Pabean atas importasi 488 cartons of shoes negara asal: Vietnam, sesuai dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 355332 tanggal 5 September 2013 sebesar CIF USD37,677.13, sehingga jumlah pajak dalam rangka impor dan denda yang masih harus dibayar nihil. Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Kamis, tanggal 22 Januari 2015, oleh Majelis VIIB Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut : Ir. J.B. Bambang Widyastata. Drs. Bambang Sudjatmoko Usman Pasaribu, S.Sos., M.H. Lalita Irawati, SE., MM.
sebagai Hakim Ketua, sebagai Hakim Anggota, sebagai Hakim Anggota, sebagai Panitera Pengganti,
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, namun tidak dihadiri oleh Pemohon Banding maupun oleh Terbanding.
