Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.58791/PP/M.XB/99/2015
Jenis Pajak
: Gugatan
Tahun Pajak
: 2013
Pokok Sengketa
: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penerbitan Surat Tergugat Nomor : S-423/WPJ.19/KP.0209/2013 tanggal 22 Agustus 2013;
Menurut
Tergugat
terdapat keterlambatan penerbitan SKPPKP hanya mempunyai implikasi dikabulkan seluruhnya Permohonan Restitusi Wajib Pajak sesuai dengan SPT PPN yang dilaporkannya. Dalam hal ini Tergugat telah menerbitkan SKPPKP dengan nilai nominal sama dengan jumlah yang dimintakan Penggugat dalam SPT PPN; : bahwa
Menurut Penggugat
: bahwa adanya kondisi keterlambatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2009 sampai dengan April 2010 (masing-masing Masa Pajak), yang pada akhirnya mengakibatkan keterlambatan penerbitan SPMKP (masing-masing Masa Pajak), mengamanatkan diberikannya Imbalan Bunga kevada Pengugat berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat (3) dari Undang-Undang KUP juncto Pasal 3 Ayat (1) huruf a dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 195/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga;
Menurut Majelis
: Sengketa Formal bahwa menurut Tergugat, Permohonan Penggugat tidak memenuhi ketentuan formal karena Surat Tergugat Nomor : S-423/ WPJ.19/KP.0209/2013 tanggal 22 Agustus 2013 bukan merupakan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan ( bukan merupakan objek yang dapat diajukan gugatan ) sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang KUP dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, serta Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, oleh karenannya permohonan gugatan Penggugat tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut; bahwa berdasarkan alasan Tergugat tersebut, Penggugat mengemukakan pendapatnya bahwa surat Tergugat dapat diajukan gugatan berdasarkan Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-undang KUP. Surat Tergugat adalah Surat Keputusan Perpajakan selain Keputusan Keberatan yang merupakan suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang diterbitkan oleh pejabat berwenang, dengan demikian jelas bahwa isi dari Surat Tergugat menolak permohonan pengajuan imbalan bunga yang disampaikan Penggugat, bahwa berdasarkan perbedaan pendapat tersebut diatas, menurut majelis terdapat sengketa mengenai formal yang terkait dengan, apakah Surat Tergugat termasuk objek yang dapat di ajukan gugatan atau tidak; bahwa diketahui jumlah Surat Permohonan Imbalan Bunga yang diajukan Penggugat ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua, terdiri atas 8 (delapan) surat, namun dijawab oleh Pejabat KPP Wajib Pajak Besar Dua dalam 1 (satu) surat; bahwa terkait hal tersebut, dalam persidangan Tergugat menjelaskan bahwa dalam Surat Nomor : S-423/ WPJ.19/KP.0209/2013 tanggal 22 Agustus 2013, didalamnya telah menyebutkan untuk menjawab surat Penggugat Nomor : 001/WINA/ACCDIR/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 sampai dengan Surat Nomor : 008/WINA/ACCDIR/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013. Adapun Penggugat menjelaskan bahwa atas jawaban Tergugat hanya dalam 1 (satu) surat, Penggugat tidak mempermasalahkannya; bahwa Tergugat menegaskan kembali bahwa dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang KUP menyebutkan bahwa gugatan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak. Salah satu contoh keputusan dimaksud adalah Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) yang menjadi kelanjutan dari Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan
Kelebihan Pajak (SKPPKP). Dalam hal ini SKPPKP merupakan pelaksanaan keputusan perpajakan yaitu keputusan memberikan pengembalian pendahuluan pembayaran pajak dan SKPKPP menjadi keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan dalam bentuk SKPPKP; bahwa selanjutnya menurut Tergugat, Surat Pengajuan Imbalan Bunga yang diajukan oleh Penggugat, telah dijawab oleh Tergugat dengan suatu "informasi" yang memberikan penjelasan bahwa atas kasus yang dihadapi Penggugat tidak memiliki implikasi imbalan bunga. Dengan demikian, Tergugat berpendapat bahwa Surat Tergugat Nomor : S- 423/WPJ.19/KP.0209/2013 tanggal 22 Agustus 2013 bukan merupakan keputusan yang berkaitan dengan "pelaksanaan keputusan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang KUP. Oleh karena itu, Surat Nomor : S-423/ WPJ.19/KP.0209/2013 tanggal 22 Agustus 2013 bukan merupakan objek yang dapat diajukan gugatan, sehingga menurut pendapat Tergugat, Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diproses lebih lanjut; bahwa atas penegasan Tergugat tersebut diatas, Penggugat tetap berpendapat bahwa dari sisi formal Surat Tergugat dapat diajukan gugatan dengan berdasarkan Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang KUP. Surat Tergugat adalah Surat Keputusan Perpajakan selain keputusan keberatan yang merupakan suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang diterbitkan oleh pejabat berwenang. Jelas bahwa isi dari surat ini menolak permohonan pengajuan imbalan bunga yang disampaikan Penggugat pada masing-masing surat; bahwa berdasarkan Alasan-alasan / dalil –dalil Tergugat dan Penggugat tersebut diatas, Majelis mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : bahwa diketahui Surat Nomor : S- 423/WPJ.19/KP.0209/2013 tanggal 22 Agustus 2013, diterbitkan Tergugat atas permohonan Imbalan Bunga sehubungan dengan keterlambatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2009 sampai dengan April 2010, oleh karenanya bukan merupakan produk hasil Keputusan Keberatan, bahwa Surat Tergugat Nomor : S- 423/WPJ.19/KP.0209/2013 tanggal 22 Agustus 2013 merupakan suatu penetapan tertulis dibidang perpajakan yang isinya menolak permohonan Penggugat, sehingga akibat hukum yang ditimbulkannya adalah Penggugat tidak berhak atas imbalan bunga sesuai Pasal 11 ayat (3) UndangUndang KUP juncto Pasal 3 Ayat (1) huruf a dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 195/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan sebagai berikut : 1. Surat Tergugat Nomor : S- 423/WPJ.19/KP.0209/2013 tanggal 22 Agustus 2013 bukan produk keputusan keberatan dan merupakan penetapan tertulis yang berimplikasi terhadap pemenuhan hak dan kewajiban Penggugat, 2. Surat Nomor : S- 423/WPJ.19/KP.0209/2013 tanggal 22 Agustus 2013 merupakan penegasan Tergugat atas pemenuhan hak dan atau kewajiban Penggugat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; bahwa dengan demikian Surat Tergugat a quo merupakan objek yang dapat diajukan gugatan dan oleh karenanya, Majelis dapat melakukan pemeriksaan materi atas senggketa gugatan ini sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (7) dan Pasal 31 ayat (3) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; Sengketa Materi bahwa pokok sengketa dalam perkara gugatan ini adalah Surat Tergugat Nomor : S423/WPJ.19/KP.0209/2013 tanggal 22 Agustus 2013 tentang Tanggapan atas Pengajuan Imbalan Bunga Sehubungan dengan Keterlambatan Penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) atas Permohonan Restitusi PPN Masa Pajak September 2009 s.d. April 2010; bahwa alasan-alasan / dalil dalil Tergugat menerbitkan Surat Nomor : S423/WPJ.19/KP.0209/2013 tanggal 22 Agustus 2013, pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Pasal 17 C ayat (1) Undang-Undang KUP, mengatur jangka waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP), namun tidak mengatur imbalan bunga jika terlambat diterbitkan, oleh karenanya Tergugat menolak permohonan imbalan bunga Penggugat dengan dasar bahwa keterlambatan penerbitan SKPPKP tidak menimbulkan imbalan bunga. Imbalan bunga akan timbul jika Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) diterbitkan melebihi jangka waktu 1 bulan sejak tanggal SKPPKP, 2. Ketetentuan yang terkait dengan sengketa gugatan ini adalah Pasal 17 C UndangUndang KUP beserta aturan pelaksanaanya yaitu : Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 188/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 195/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga dan Peraturan Direktur Jenderal Nomor : PER48/PJ/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Paak Penjualan atas Barang Mewah, 3. Terkait dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-48/PJ/2008 tanggal 16 Desember 20078, dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 8, mengatur : apabila proses melibihi jangka waktu satu bulan, yaitu proses penelitian sampai dengan penerbitan SKPPKP, maka implikasinya adalah permohonan wajib pajak dianggap diterima. Jadi implikasi yang diatur hanya semata-mata Tergugat harus menerima permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak; 4. Proses mulai dari penerbitan SKPPKP hingga proses akhir diterbitkan SPMKP telah dipenuhi dalam jangka waktu satu bulan sebagaimana diatur dalam Undangundang KUP Pasal 11 ayat (2). Hal ini juga disebut dalam PMK-188/PMK.03/2007 Pasal 2 huruf d dan Pasal 5 huruf c, Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 6 ayat (2). Disini baru ada implikasi imbalan bunga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KUP Pasal 11 ayat (3) juncto PMK-195/PMK.03/2007 Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a. Artinya implikasi imbalan bunga itu baru timbul apabila Tergugat terlambat mengeluarkan SPMKP yang merupakan titik poin penyerahan kelebihan pembayaran pajak yang dihitung sejak penerbitan SKPPKP; 5. Walaupun faktanya terdapat keterlambatan penerbitan SKPPKP hanya berimplikasi terhadap dikabulkannya permohonan restitusi Penggugat dan dalam hal ini Tergugat telah menerbitkan SKPPKP dengan nilai nominal sesuai yang dimintakan oleh Penggugat yang juga berarti Tergugat telah memberikan hak Penggugat sesuai yang dimintakan. 6. Tidak terdapat implikasi bunga atas keterlambatan penerbitan SKPPKP, Penggugat dalam hal ini telah memperoleh kelebihan pembayaran pajaknya (restitusi) melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 17 C dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKPPKP. Berdasarkan Fakta diketahui sejak penerbitan SKPPKP hingga penerbitan SPMKP Tergugat tidak terlambat ( Masih dalam jangka waktu satu bulan ). Dengan demikian menurut Tergugat permohonan imbalan bunga atas kondisi Penggugat tidak berlaku atau dengan kata lain Penggugat tidak berhak memperoleh imbalan bunga; bahwa berdasarkan alasan-alasan / dalil dalil Tergugat tersebut diatas, Penggugat mengemukakan pendapatnya, yang pada pokoknya menjelaskan hal-hal sebagai berikut : 1. Amanat diberikannya Imbalan Bunga kepada Pengugat secara yuridis didasarkan pada ketentuan-ketentuan pajak sebagai berikut : -
Pasal 17 C ayat (1), Undang-Undang KUP, Pasal 11 Ayat (1), (1a) , (2), (3), (4), Undang-Undang KUP, Pasal 2 huruf d, Pasal 5 huruf c, Pasal 6 ayat (1) dan (2), PMK Nomor : 188/PMK.03/2007 Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (I) huruf a , PMK Nomor : 195/PMK.03/2007, Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 8, Peraturan Direktur Jenderal Nomor : PER48/PJ/2008;
2. Pasal 17 C Undang-Undang KUP, dimulai dari adanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPN, kemudian atas permohonan tersebut Tergugat memiliki kewenangan untuk melakukan penelitian yaitu sejak diterimanya permohonan dengan lengkap dan dalam jangka waktu satu bulan diharuskan melakukan penerbitan SKPPKP,
3.
Pasal 17C ayat (1) Undang-Undang KUP, berkenaan dengan batas waktu bagi Tergugat untuk menerbitkan SKPPKP, tujuannya adalah jelas untuk menciptakan kepastian hukum, maka tanggal / waktu / saat penerbitan SKPPKP dan batas waktu penerbitan SPMKP harus ditinjau dari maksud tujuan dari diterbitkannya Pasal 17C ayat (1) Undang-Undang KUP tersebut, adalah tanggal yang berdasarkan keadaan "demi hukum", bukannya berdasarkan "perbuatan hukum";
4. Oleh karena adanya kondisi keterlambatan penerbitan SKPPKP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak September 2009 sampai dengan April 2010, yang pada akhirnya mengakibatkan keterlambatan penerbitan SPMKP ( masing-masing Masa Pajak), dengan demikian berdasarkan Pasal 11 Ayat (3) Undang-Undang KUP juncto Pasal 3 Ayat (1) huruf a dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 195/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga mengamanatkan diberikannya Imbalan Bunga kepada Pengugat; bahwa berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat dan Penggugat tersebut diatas, menurut Majelis sengketa gugatan ini terkait dengan Masalah Yuridis dimana terdapat perbedaan penafsiran atas Pasal 17 C UndangUndang KUP dan ketentuan pajak lainnya yang terkait; bahwa perbedaan penafsiran dimaksud adalah sehubungan dengan implikasi atas “ keterlambatan penerbitan SKPPKP dan SPMKP “, sebagai berikut : -
-
-
Menurut Tergugat Pasal 17C ayat (1) UU KUP mengatur jangka waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP), namun tidak mengatur imbalan bunga jika terlambat diterbitkan, Keterlambatan penerbitan SKPPKP tidak menimbulkan imbalan bunga. Imbalan bunga akan timbul jika Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) diterbitkan melebihi jangka waktu 1 bulan sejak tanggal SKPPKP, SPMKP Penggugat diterbitkan tidak melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal SKPPKP, sehingga imbalan bunga tidak diberikan;
Menurut Penggugat adanya kondisi keterlambatan penerbitan SKPPKP PPN (Masa Pajak September 2009 s/d April 2010), yang pada akhirnya mengakibatkan keterlambatan penerbitan SPMKP ( masing-masing Masa Pajak), oleh karenanya berdasarkan Pasal 11 Ayat (3) UU KUP juncto Pasal 3 Ayat (1) huruf a PMK Nomor : 195/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga, mengamanatkan diberikannya Imbalan Bunga kepada Pengugat;
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Proses penyelesaian permohonan imbalan bunga, diketahui Tergugat menggaris-bawahi tanggapannya pada “ jangka waktu penerbitan SPMKP terhitung dari tanggal penerbitan SKPPKP “, sehingga apabila dihitung dari tanggal ke tanggal tidak melewati jangka waktu penyelesaian yaitu 1 (satu) bulan, dengan perincian sebagai berikut : Masa 1 September 2009 Oktober 2009 November 2009 Desember 2009 Januari 2010 Februari 2010 Maret 2010 April 2010
Nomor SKPPKP
Tanggal SKPPKP 3 04 Juni 2010 17 Juni 2010 06 Juli 2010 13 Juli 2010 16 Sept 2010 16 Sept 2010 16 Sept 2010 06 Juli 2010
2 00049/SKPPKP/WPJ.19/KP.0203/2010 00056/SKPPKP/WPJ.19/KP.0203/2010 00040/SKPPKPPPN/WPJ.19/KP.02/2010 00046/SKPPKPPPN/WPJ.19/KP.02/2010 00100/SKPPKP/WPJ.19/KP.0203/2010 00101/SKPPKP/WPJ.19/KP.0203/2010 00102/SKPPKP/WPJ.19/KP.0203/2010 00042/SKPPKPPPN/WPJ.19/KP.02/2010
Tanggal SPMKP 4 11 Juni 2010 22 Juni 2010 12 Juli 2010 30 Juli 2010 04 Okt 2010 04 Okt 2010 04 Okt 2010 29 Juli 2010
Jangka waktu Penyelesaian 5 7 hari 5 hari 6 hari 17 hari 18 hari 18 hari 18 hari 23 hari
bahwa adapun dalil Pengugat yang menyatakan “ berhak atas imbalan bunga “, diketahui Penggugat menggaris-bawahi gugatannya pada “ batas waktu penerbitan SKPPKP dan SPMKP “, sehingga apabila dihitung dari tanggal ke tanggal telah melewati jangka waktu penyelesaian, dengan perincian sebagai berikut : Masa Pajak
September 2009 Oktober 2009 November 2009 Desember 2009 Januari 2010 Februari 2010 Maret 2010
S PT Masa PPN Nilai Lebih Bayar PPN (Rp)
176.442.761.737 200.321.171.048 266.402.963.180 496.269.174.989 322.273.028.829 136.180.465.671 159.978.017.834
Tanggal Pelaporan
18-Nov-2009 18-Nov-2009 7-Dec-2009 11-Jan-2010 10-Feb-2010 10-Mar-2010 15-Apr-2010
Tanggal Penerbitan SKPPKP
4-Jun-10 17-Jun-10 6-Jul-10 19-Jul-10 16-Sep-10 16-Sep-10 16-Sep-10
Tanggal Penerbitan SPMKP
Batas Waktu Batas Waktu Penerbitan Penerbitan SKPPKP SPMKP
a
b
c
11-Jun-10 22-Jun-10 12-Jul-10 30-Jul-10 4-Okt-10 4-Okt-10 4-Okt-10
17-Dec-2009 17-Dec-2009 6-Jan-2010 10-Feb-2010 9-Mar-2010 9-Apr-2010 14-May-2010
16-Jan-2010 16-Jan-2010 5-Feb-2010 9-Mar-2010 8-Apr-2010 8-May-2010 13-Jun-2010
Hari
Keterlambatan bulan bulan
%
(dibulatkan ) (d=a-c) (e = d/30) f g 146 157 157 143 179 149 113
4,866667 5,233333 5,233333 4,766667 5,966667 4,966667 3,766667
5 6 6 5 6 5 4
2 2 2 2 2 2 2
Imbalan Bunga (Rp)
(h = f x g/100 x LB PPN) 17.644.276.173.70 24.038.540.525.76 31.968.355.581.60 49.626.917.498.90 38.672.763.459.48 13.618.046.567.10 12.798.241.426.72
April 2010 Jumlah
51.987.841.240 17-May-2010 1.809.855.424.528
6-Jul-10
29-Jul-10
16-Jun-2010
15-Jul-2010
14
0,466667
1
2
1.039.756.824.80 189.406.898.058.06
bahwa berdasarkan penjelasan – penjelasan tersebut diatas, Majelis mempertimbangkan hal - hal sebagai berikut : bahwa atas SPT Masa PPN Bulan September 2009 sampai dengan Bulan April 2010 yang di laporkan / di sampaikan Penggugat, telah diterbitkan SKPPKP oleh Tergugat; bahwa seluruh SKPPKP yang diterbitkan oleh Tergugat terbukti melebihi jangka waktu satu bulan sejak diterimanya SPT Masa PPN Bulan September 2009 sampai dengan Bulan April 2010, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17C
Undang-Undang KUP; bahwa atas seluruh SKPPKP yang telah diterbitkan oleh Tergugat kemudian diterbitkan SPMKP, dan atas seluruh SPMKP tersebut diterbitkan oleh Tergugat dalam jangka waktu satu bulan; bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (2) ) Undang-Undang KUP, mengatur : “Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diterima sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), atau sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 17B, atau sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Paiak sebaqaimana dimaksud dalam Pasal 17C atau Pasal 17D atau sejak diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pemberian imbalan Bunga, atau sejak diterimanya Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak”; bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (3) ) Undang-Undang KUP, mengatur : “Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 (satu) bulan, Pemerintah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, dihitung sejak batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir sampai saat dilakukan pengembalian kelebihan”; bahwa dalam Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 195/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 12/PMK.03/2011 tanggal 19 Januari 2011, mengatur : “Imbalan bunga diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal terdapat : a. keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang KUP”; bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 195/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 12/PMK.03/2011 tanggal 19 Januari 2011, mengatur : “Imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah kelebihan pembayaran pajak, dihitung sejak : a. batas waktu penerbitan SPMKP sampai dengan tanggal penerbitan SPMKP”; bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis keterlambatan penerbitan SKPPKP oleh Tergugat akan mengakibatkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Penggugat dikabulkan; bahwa setelah SKPPKP diterbitkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang KUP, maka Tergugat berkewajiban untuk menerbitkan SPMKP dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak SKPPKP diterbitkan. Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 195/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga sebagaimana telah diubah dengan Pertauran Menteri Keuangan Nomor : 12/PMK.03/2011 tanggal 19 Januari 2011, yang menyatakan bahwa imbalan bunga akan diberikan apabila terjadi keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak; bahwa keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut dihitung sejak batas waktu penerbitan SPMKP, apabila jangka waktu penerbitan SPMKP melebihi jangka waktu yang telah ditentukan maka Penggugat berhak atas imbalan bunga;
berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti yang disampaikan Penggugat dan Tergugat dan penjelasan-penjelasa yang disampaikan didalam persidangan serta berdasarkan
bahwa
keyakinan Majelis, selanjutnya Majelis berpendapat, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2)
penerbitan SPMKP oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang KUP
dan oleh karenanya tidak ada imbalan bunga
.
yang harus dibayarkan kepada Penggugat
Menimbang
:
bahwa berdasarkan pendapat Majelis terhadap sengketa gugatan tersebut diatas, maka dengan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Majelis berkesimpulan untuk memutuskan menolak gugatan Penggugat.
Memperhatikan
:
Surat Gugatan Penggugat, Surat Tanggapan Tergugat, Surat Bantahan Penggugat, pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas.
Mengingat
:
1.
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,
2. Ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.
Memutuskan
:
Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Surat Tergugat Nomor : S423/WPJ.19/KP.0209/2013 tanggal 22 Agustus 2013 tentang Tanggapan atas Pengajuan Imbalan Bunga Sehubungan dengan Keterlambatan Penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SKPPKP) dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) restitusi Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2009 sampai dengan April 2010 berdasarkan Pasal 17C Undang-undang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan: Demikian diputus di Jakarta pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 berdasarkan musyawarah Majelis X Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut : Drs. Krosbin Siahaan, M.Sc Drs. Sukma Alam, Ak., M.Sc Drs. Naseri, S.E, M. Si Mustakin, SH., MM
sebagai Hakim Ketua, sebagai Hakim Anggota, sebagai Hakim Anggota, sebagai Panitera Pengganti,
Putusan Nomor: PUT. 58791/PP/M.XB/99/2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 oleh Hakim Ketua, yang ditunjuk dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor : Pen00837/PP/PM/VIII/2012 tanggal 3 Agustus 2012 dan Nomor : Pen004.S/PP/PM/I/2015 tanggal 14 Januari 2015, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut : Drs. Krosbin Siahaan, M.Sc Djoko Sutrisno, S.H., M.M. Drs. Naseri, S.E, M. Si Mustakin, SH., MM
sebagai Hakim Ketua, sebagai Hakim Anggota, sebagai Hakim Anggota, sebagai Panitera Pengganti,
dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Tergugat dan tidak dihadiri oleh Penggugat..
