Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-61710/PP/M.VIIB/19/2015
Jenis Pajak
: Bea Masuk
Tahun Pajak
: 2013
Pokok Sengketa
: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan Terbanding dalam SPP Nomor: SPP-000328/WBC.07/2013 tanggal 11 Juni 2013 mengenai tagihan yang masih harus dibayar sebesar Rp.380.448.000,00 berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor LHA-23/WBC.07/2013 tanggal 11 Juni 2013 terdapat kelebihan pengembalian bea masuk atas fasilitas KITE Pengembalian karena ketidaksesuaian perhitungan kuantiti dan bahan baku, sebagai dasar untuk menerbitkan keputusan atas keberatan Pemohon Banding;
Menurut Terbanding : bahwa dalam menetapkan tarif atau pembebanan BM atas barang yang diimpor Terbanding telah melaksanakan semua ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait baik segi materiil maupun formilnya sebagaimana diuraikan sebelumnya;
Menurut Pemohon:
bahwa selama periode audit, tidak terjadi kelebihan pengembalian sebagaimana dimaksud pada pasal 44 ayat 2 KEP-205/BC/2003, karena jumlah bea masuk yang disetujui untuk dikembalikan, lebih kecil dibandingkan dengan jumlah bea masuk yang diminta dan atas bahan-bahan yang bea masuknya dimintakan pengembalian, telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) KEP-205/BC/2003;
Menurut Majelis
: bahwa yang menjadi pokok sengketa banding adalah penolakan keberatan Pemohon Banding dalam Keputusan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor: KEP97/BC.8/2013, tanggal 25 September 2013 tentang Penetapan Atas Keberatan Pemohon Banding Terhadap Penetapan Pejabat Bea dan Cukai Dalam Surat Penetapan Pabean Nomor: SPP-000328/WBC.07/2013 tanggal 11 Juni 2013 berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor LHA-23/WBC.07/2013 tanggal 11 Juni 2013 atas kelebihan pengembalian bea masuk fasilitas KITE Pengembalian karena ketidaksesuaian perhitungan kuantiti dan bahan baku, sehingga jumlah bea masuk dan sanksi administrasi berupa denda ditambah bunga yang masih harus dibayar sebesar Rp 380.448.000,00, yang tidak dapat disetujui Pemohon Banding; bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan: Pasal 26 (1) Pembebasan atau keringanan bea masuk dapat diberikan atas impor: a. barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal: b. mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri; c. barang dan bahan dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri untuk jangka waktu tertentu; d. peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan; e. bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan, atau perikanan; f. hasil laut yang ditangkap dengan sarana penangkap yang telah mendapat izin; g. barang yang mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan, atau penyusutan volume atau berat karena alamiah antara saat diangkut ke dalam daerah pabean dan saat diberikan persetujuan impor untuk dipakai; h. barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum; i. barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional; j. barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri; k. barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor; bahwa pembebasan bea masuk atas barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006,
bukanlah pembebasan absolut atau pembebasan mutlak, melainkan merupakan pembebasan relatif atau pembebasan bersyarat, artinya pembebasan yang baru dapat diberikan atau diberlakukan apabila persyaratan yang telah ditentukan dipenuhi; bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan: Pasal 26 (1) Pembebasan atau keringanan bea masuk dapat diberikan atas impor: k. barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor; bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 memberikan pembebasan bea masuk atas barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor, apabila persyaratan yang telah ditentukan telah dipenuhi, namun persyaratan dimaksud tidak diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan: (3) Ketentuan mengenai pembebasan atau keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri; bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 telah memberikan wewenang atributif kepada Menteri untuk menerbitkan peraturan menteri yang mengatur ketentuan atau persyaratan pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor. dengan demikian ketentuan atau persyaratan pemberian pembebasan bea masuk atas barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri. bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor, merupakan pelaksanaan Pasal 26 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang nomor 17 Tahun 2006. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya, disebutkan: Pasal 5 Persyaratan untuk memperoleh Pembebasan dan PPN dan PPnBM tidak dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (3), adalah sebagai berikut: a. dilakukan oleh perusahaan yang mengimpor barang dan/atau bahan dan mengekspor hasil produksinya atau perusahaan yang menyerahkan hasil produksinya ke Kawasan Berikat untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain, b. perusahaan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah dengan melampirkan Daftar Keterkaitan antara barang dan/atau bahan asal impor dengan hasil produksi yang diekspor atau yang diserahkan ke Kawasan Berikat atau dijual ke dalam Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL).
Pasal 16 Untuk memperoleh Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memenuhi: a. dalam hal hasil produksi diekspor: 1. telah dilakukan pemeriksaan pabean oleh Pejabat; 2. tanggal LPBC/LHP tidak melebihi 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal B/L atau AWB atau dokumen pengangkutan lain yang disamakan, sampai dengan tanggal permohonan diterima oleh Kantor Wilayah; 3. impor telah dilakukan selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan sebelum pengapalan barang ekspor. b. dalam hal hasil produksi diserahkan ke Kawasan Berikat: 1. telah dilakukan pemeriksaan pabean oleh Pejabat 2. tanggal nota pemeriksaan Pejabat tidak melebihi 12 (duabelas) bulan terhitung sejak tanggal pemeriksaan sampai dengan tanggal permohonan diterima Kantor Wilayah. Pasal 17 (1) Permohonan Pengembalian diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah. (2) Permohonan diajukan dengan melampirkan daftar keterkaitan antara barang dan/atau bahan asal impor dengan barang yang diekspor atau diserahkan ke Kawasan Berikat serta dilampiri dokumen impor, dokumen ekspor dan/atau dokumen penyerahan barang ke Kawasan Berikat. bahwa Terbanding menerbitkan Surat Penetapan Pabean Nomor: SPP000328/WBC.07/2013 tanggal 11 Juni 2013 berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor LHA-23/WBC.07/2013 tanggal 11 Juni 2013 atas kelebihan pengembalian bea masuk fasilitas KITE Pengembalian karena ketidaksesuaian nama bahan baku; bahwa Terbanding melakukan audit berdasarkan Surat Tugas Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta Nomor: ST-177/WBC.07/2012 tanggal 18 Juli 2012 dengan waktu pelaksanaan audit tanggal 23 Juli s.d. 04 September 2012, dan dalam periode pemeriksaan, terdapat 103 dokumen PIB yang masuk dalam lingkup pemeriksaan yang dimintakan pengembalian Bea Masuk oleh Pemohon Banding; bahwa Terbanding dalam persidangan menyatakan bahwa PIB-PIB yang dikenakan tagihan atas kelebihan pengembalian bea masuk atas fasilitas KITE pengembalian telah benar berdasarkan pemakaian bahan baku impor yang dimintakan pengembalian bea masuknya sesuai dengan dokumen BCLKT-02 namun karena berdasarkan hasil perhitungan konversi pemakaian bahan baku kedapatan jumlah bahan baku yang digunakan lebih kecil/sedikit dibanding dengan yang dimintakan pengembalian bea masuknya dibuktikan dengan BCLKT-02 dan KKA laporan keterkaitan, dan terdapat bahan baku impor yang tidak terdapat dalam data konversi tetapi dimintakan pengembalian, sehingga terdapat kelebihan pengembalian bea masuk. bahwa Terbanding dalam persidangan menyatakan data konversi (pemakaian bahan baku) diperoleh Tim Audit dengan melihat langsung ke dalam menu sistem konversi perusahaan di bagian Research and Development, yang kemudian data dimaksud diketik ulang dan mendapat pengesahan direksi perusahaan bagian Research and Development. Hal ini dilakukan karena Pemohon Banding keberatan untuk memberikan data konversi dalam bentuk tertulis maupun softcopy dikarenakan merupakan data yang sangat confidential. bahwa Terbanding menyatakan atas dasar data konversi a quo, Tim Audit melakukan perhitungan pemakaian bahan baku impor yang dimintakan pengembalian bea masuknya. Berdasarkan hasil perhitungan, jumlah bahan baku yang digunakan lebih kecil/sedikit dibanding dengan yang dimintakan pengembalian bea masuknya dan juga terdapat bahan baku impor yang tidak terdapat dalam data konversi tetapi dimintakan pengembalian, sehingga terdapat kelebihan pengembalian bea masuk. bahwa Terbanding menyatakan berdasarkan hasil perhitungan Tim Audit tersebut, Pemohon Banding mengajukan kembali data konversi revisi dengan surat pernyataan dari Direksi yang menerangkan bahwa data konversi yang diberikan kepada Tim Audit adalah konversi baru, yang berlaku sejak Juli 2012, dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa Tim Audit, diketahui bahwa data konversi revisi tidak selengkap data konversi sebelumnya yang telah menjelaskan pemakaian bahan baku untuk tiap-tiap jenis barang jadi yang diekspor. Data konversi revisi juga terdapat perbedaan angka dan nama beberapa barang, sehingga Tim Audit memutuskan untuk menggunakan data konversi awal dengan tetap menerima data konversi revisi tetapi khusus untuk barang jadi yang belum ada datanya di konversi awal, dan penjelasan nama barang yang merupakan
campuran dari beberapa bahan baku impor. bahwa Pemohon Banding menyatakan Tim Auditor melakukan koreksi atas fasilitas KITE Pengembalian dengan menggunakan konversi atas barang produksi yang berlaku sejak 1 Juli 2013 sampai dengan sekarang, sedangkan periode audit adalah 01 Juli 2010 s.d. 30 Juni 2012 sebagaimana disebutkan dalam Surat Tugas nomor: ST-177/WBC.07/2012 tanggal 18 Juli 2012. Kekeliruan ini terjadi karena terdapat kekeliruan dalam pemberian data kepada tim Auditor saat dilakukan audit. Atas kekeliruan tersebut, Pemohon Banding telah melakukan klarifikasi kembali kepada tim Auditor dengan menyampaikan konversi yang seharusnya berlaku pada saat periode audit beserta surat pernyataan di atas meterai yang menyatakan bahwa konversi yang disampaikan kepada pihak auditor bea dan cukai terdahulu adalah konversi baru yang berlaku sejak Juli 2012 sampai dengan sekarang, sedangkan konversi yang digunakan untuk mengajukan restitusi adalah konversi yang dibuat sejak Januari 2009 dan berlaku sampai Juni 2012. Surat pernyataan tersebut sudah disampaikan dan diterima oleh pihak Auditor pada saat pemeriksaan berlangsung. bahwa Pemohon Banding menyatakan terdapat kesalahan periode berlakunya data konversi yang diperoleh Tim Auditor dari bagian research and development (bukan bagian yang menangani kepabeanan). Atas kekeliruan pemberian informasi tersebut, Direksi Pemohon Banding telah membuat pernyataan tentang kesalahan tersebut dan kemudian menyampaikan revisi data konversi sesuai periode audit 01 Juli 2010 sampai dengan 30 Juni 2012 kepada Tim Audit selama proses pemeriksaan berlangsung. Dari fakta adanya dua data konversi tersebut, seharusnya dilakukan prosedur audit yang menguji kebenaran data konversi dengan laporan pemakaian bahan baku dan laporan produksi sesuai dengan periode audit sehingga diperoleh data konversi akurat dan reliable. bahwa Pemohon Banding menyatakan Tim Audit tidak mempertimbangkan untuk menggunakan data konversi dalam BCL-KT02 yang Pemohon Banding ajukan saat permohonan pengembalian bea masuk. Data konversi baik yang berasal dari tim research & development ataupun dari BCL-KT02 seharusnya diuji terlebih dahulu dengan data audit primer tersebut. Pemohon Banding tidak mengajukan pengembalian bea masuk terhadap bahan baku impor yang tidak diproduksi. bahwa Pemohon Banding menyatakan selama periode audit, tidak terdapat kelebihan pengembalian bea masuk, bahkan jumlah Bea Masuk yang dikembalikan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah bea masuk yang dimintakan pengembalian. Rincian perbandingan antara Bea Masuk yang diminta dan Bea Masuk yang dikembalikan adalah sebagai berikut: NO
NO REGISTER
NO.SKPFP
BM DIMINTA
BM KEMBALI
1
1545/3/400002/KW.08.RG/2010
M-000542/3/WBC.07/2010
501,020,116
414,917,026
2
1545/3/400003/KW.08.RG/2010
M-000626/3/WBC.07/2010
492,001,571
476,764,600
3
1545/3/400004/KW.08.RG/2010
M-000036/3/WBC.07/2011
395,337,859
336,405,553
4
1545/3/400001/KW.08.RG/2011
M-000480/3/WBC.07/2011
859,881,535
779,330,331
5
1545/3/400002/KW.08.RG/2011
M-000578/3/WBC.07/2011
766,771,233
731,992,610
6
1545/3/400003/KW.08.RG/2011
M-000705/3/WBC.07/2011
744,679,863
743,730,795
7
1545/3/400001/KW.08.RG/2012
M-000074/3/WBC.07/2012
544,714,169
542,200,127
8
1545/3/400002/KW.08.RG/2012
M-000259/3/WBC.07/2012
623,907,006
571,867,010
9
1545/3/400003/KW.08.RG/2012
M-000554/3/WBC.07/2012
613,263,281
579,826,467
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor LHA-23/WBC.07/2013 tanggal 11 Juni 2013 atas kelebihan pengembalian bea masuk fasilitas KITE Pengembalian karena ketidaksesuaian nama bahan baku adalah bersumber dari konversi (pemakaian bahan baku) yang digunakan oleh Terbanding dalam proses audit fasilitas KITE Pengembalian. bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Surat Pernyataan Konversi Bahan Baku yang dibuat oleh Delta Deritawan, jabatan Direktur PT Nutricia Indonesia Sejahtera pada tanggal 20 Mei 2013, menyatakan bahwa konversi yang sudah diterima pihak auditor bea dan cukai adalah konversi baru yang berlaku sejak Juli 2012 sampai dengan sekarang, sedangkan konversi yang digunakan untuk mengajukan restitusi adalah konversi yang dibuat Januari 2009 dan berlaku sampai Juli 2012, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa penyerahan konversi yang kedua bukanlah revisi atas konversi yang pertama, melainkan merupakan pengganti konversi yang pertama akibat adanya kekeliruan penyerahan
konversi yang berlaku pada periode audit. bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, Terbanding tidak melakukan pemeriksaan silang (cross check) baik terhadap konversi yang diperoleh dari menu sistem konversi perusahaan di bagian Research and Development, yang kemudian data dimaksud diketik ulang dan mendapat pengesahan direksi perusahaan bagian Research and Development maupun terhadap konversi kedua sebagai pengganti konversi yang pertama, dan membandingkan dengan konversi yang diserahkan oleh Pemohon Banding pada saat pengajuan permohonan untuk mendapatkan fasilitas KITE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 tanggal 31 Desember 2003, maupun konversi yang diserahkan oleh Pemohon Banding pada saat pengajuan permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya. bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap tabel yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan, terdapat 9 (sembilan) BCL-KT02 yang dimintakan pengembalian Bea Masuk oleh Pemohon Banding dengan total sebesar Rp. 5.541.576.633, atas permohonan pengembalian bea masuk dengan 9 BCL-KT02 tersebut, Terbanding telah menerbitkan 9 (sembilan) Surat Keputusan Pengembalian (SKPFP) dengan total Bea Masuk yang dikembalikan sebesar Rp. 5.177.034.519 yang jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah bea masuk sesuai permohonan, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Terbanding telah melakukan pemeriksaan dengan menggunakan konversi yang diserahkan oleh Pemohon Banding pada saat pengajuan permohonan pengembalian bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 tanggal 31 Desember 2003. bahwa Majelis berpendapat koreksi Terbanding berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor LHA-23/WBC.07/2013 tanggal 11 Juni 2013 atas kelebihan pengembalian bea masuk fasilitas KITE Pengembalian tidak menggunakan atau mempertimbangkan konversi yang diserahkan oleh Pemohon Banding pada saat pengajuan permohonan untuk mendapatkan fasilitas KITE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 tanggal 31 Desember 2003, maupun konversi yang diserahkan oleh Pemohon Banding pada saat pengajuan permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya. bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor LHA-23/WBC.07/2013 tanggal 11 Juni 2013 atas kelebihan pengembalian bea masuk fasilitas KITE Pengembalian, dengan menggunakan data konversi yang diperoleh dari menu sistem konversi perusahaan di bagian Research and Development yang kemudian data dimaksud diketik ulang dan mendapat pengesahan direksi perusahaan bagian Research and Development, namun khusus untuk barang jadi yang belum ada datanya di konversi pertama dan penjelasan nama barang yang merupakan campuran dari beberapa bahan baku impor, menggunakan konversi kedua sebagai pengganti konversi yang pertama, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Terbanding menggunakan dua data konversi yang digabungkan dalam menghitung tagihan atas kelebihan pengembalian bea masuk, sehingga Majelis berpendapat perhitungan tagihan atas kelebihan pengembalian bea masuk tidak didasarkan data konversi yang obyektif dan terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya, dengan demikian koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan. Menimbang
:
bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-97/BC.8/2013 tanggal 25 September 2013.
Memperhatikan
:
Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan Pemohon, pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas.
Mengingat
:
1.
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006. 3. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini Memutuskan
:
Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-97/BC.8/2013 tanggal 25 September 2013 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPP Nomor: SPP-000328/WBC.07/2013, tanggal 11 Juni 2013, sehingga jumlah bea masuk dan sanksi administrasi berupa denda ditambah bunga yang masih harus dibayar nihil. Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Kamis, tanggal 13 November 2014, oleh Majelis VIIB Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut: Ir. J.B. Bambang Widyastata Drs. Bambang Sudjatmoko Usman Pasaribu, S.Sos., M.H. Lalita Irawati, S.E., M.M.
sebagai Hakim Ketua, sebagai Hakim Anggota, sebagai Hakim Anggota, sebagai Panitera Pengganti,
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 oleh Hakim Ketua Majelis VIIB dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.
