Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.45407/PP/M.XVII/19/2013
Jenis Pajak
: Bea Cukai
Tahun Pajak
: 2012
Pokok Sengketa
: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan Nilai Pabean atas importasi berupa Portable Planer Model 1571 dan seterusnya (13 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) negara asal Singapore dengan Nilai Pabean yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 276494 tanggal 5 Juli 2012 yang diberitahukan sebesar CIF SGD 116,728.40 yang ditetapkan Terbanding menjadi sebesar CIF SGD 122,721.70;
Menurut Terbanding : bahwa sesuai Keputusan Keberatan Nomor: KEP-4953/KPU.01/2012 tanggal 10 September 2012, sebagai tindak lanjut pengajuan keberatan telah dilakukan penelitian terhadap ketentuan nilai transaksi, dasar penetapan SPTNP dan data pendukung lainnya; Menurut Pemohon
: bahwa terdapat 3 alasan pokok sehingga Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-4953/KPU.01/2012 tanggal 10 September 2012 tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Banding terhadap SPTNP Nomor: 009613/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 13 Juli 2012 oleh Terbanding yaitu tinjauan Formil dan Materiil;
Menurut Majelis
: bahwa sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP-4953/KPU.01/2012 tanggal 10 September 2012, sebagai tindak lanjut pengajuan keberatan telah dilakukan penelitian terhadap ketentuan nilai transaksi, dasar penetapan SPTNP dan data pendukung lainnya; bahwa berdasarkan penelitian pada dokumen impor dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: Pemohon tidak melampirkan Purchase Order sehingga tidak diketahui jumlah pembayaran, jangka waktu pembayaran dan syarat pembayaran ke Supplier; Terdapat bukti konfirmasi debit Bank BCA sebanyak 3 (tiga) kali pada tanggal yang berbeda dengan nilai transaksi yang sama untuk pembayaran L/C, sehingga menyebabkan keraguan nilai transaksi yang sebenarnya terjadi; Bahwa Pemohon tidak melampirkan korespondensi, penawaran, konfirmasi supplier, bukti pembayaran lainnya (Promissory Note, Rekening Koran, Konfirmasi Pemasok) dan bukti pembukuan (Jurnal Umum (General Ledger), Buku Pembelian, Buku Hutang, Buku Persediaan, Buku Kas/Bank, Voucher Internal), Bukti Penjualan (Nota, Faktur Pajak) dan SPT Masa PPN; bahwa berdasarkan penelitian di atas, harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 276494 tanggal 5 Juli 2012 tidak dapat ditetapkan dengan metode nilai transaksi, sehingga untuk selanjutnya ditetapkan berdasarkan metode nilai transaksi barang identik s.d. metode pengulangan (fallback) yang diterapkan sesuai hirarki penggunaannya; bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Nilai Pabean ditetapkan dengan metode pengulangan (fallback) menggunakan metode deduksi yang diterapkan secara fleksibel, sehingga total Nilai Pabean menjadi CIF SGD 122,721.70; bahwa sesuai Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan Nilai Pabean untuk penghitungan Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan; bahwa sesuai Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, Nilai Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan Nilai Pabean dalam hal: barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean, nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai Nilai Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau, pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai Nilai Pabean;
bahwa dalam persidangan Terbanding menyerahkan Surat Nomor: S-1237/KPU01/BD.02/2013 tanggal 8 April 2013 perihal Tanggapan Bukti Importasi PT XXX, yang pada pokoknya meyatakan hal-hal sebagai berikut: bahwa dengan sidang sengketa pajak Pemohon Banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-4953/KPU.01/2012 tanggal 10 September 2012, bersama ini disampaikan tanggapan atas bukti-bukti importasi yang dilampirkan sebagai berikut: Berdasarkan data transaksi diketahui sebagai berikut: Dokumen Purchase Order
Tanggal -
Jumlah -
Sales Contract
20/06/12
SGD 116,728.40
Invoice
27/06/12
SGD 116,728.40
Bill of Lading
28/06/12
--
Asuransi
28/06/12
--
Letter of Credit
26/06/12
SGD 116,728.40
Konfirmasi Debit
26/06/12 28/06/12 03/07/12 03/07/12 09/07/12 09/07/12 11/07/12
IDR 1.198.851,98 IDR 547.456,00 IDR 100.000,00 IDR 871.377.506,00 IDR 1.348.828,78 IDR 100.000,00 IDR 930.970,00
Rekening Koran Buku Bank Buku Pembelian Buku Hutang Buku Penjualan
30/05/12 s.d. 31/07/12 Periode th 2012 Periode Juli 2012 ---
Keterangan Tidak terlampir - Ref.: KHZ/SC-2012/1900 - ToD: CFR Jkt - DoD: Prompt Upon - Receipt of L/C - ToP: by L/C at Sight - Ref. Sales Contract: KHZ/SC2012/1900 - Consignee: BCA - Notify Party: Prima Robust - Supply, PT. - Freight Prepaid - Amount Insured: SGD 116,728.40 - Premi: SGD 116.73 - Advising Bank: CIMB Singapore - Tenor: Sight - Berlaku s.d.: 26/08/12 -
Komisi Impor + Adm. B. Advising Issue LC By Adm. Pelunasan. Charges dari LN Biaya Cabl. Pelunasan Dok. Premi Asuransi
--
Diserahkan
--
Diserahkan
----
- Dicatat tgl 17/07/12 - LC No.: LC29098 Tidak terlampir Tidak terlampir
bahwa dari bukti-bukti transaksi yang diserahkan, diketahui bahwa: Bukti korespondensi pemesanan barang dan bukti korespondensi negosiasi harga tidak dilampirkan. Berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 217/KMK.04/2010 dokumen-dokumen tersebut harus dilampirkan untuk pembuktian nilai transaksi; Tidak terdapat PO dan Bukti Penerimaan Barang sebagai kontrol/pengendalian penerimaan barang (SPI); Invoice yang diterima tertanggal 27 Juni 2012 tetapi baru diakui dan dicatat Pada Buku Besar Pembelian pada bulan 17 Juli 2012, wajarnya pembelian diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi yaitu tanggal Invoice atau Sales Contract (Acrual Basis); Invoice yang diterima tertanggal 27 Juni 2012 dan dilunasi dengan mekanisme L/C tanggal 3 Juli 2012, tetapi Buku Besar Hutang tidak dilampirkan dan pembelian baru diakui dan dicatat pada bulan 17 Juli 2012, hal tersebut tidak sesuai standar akuntansi keuangan sehingga informasi tersebut diragukan kehandalannya (reliability) dan relevansinya; Berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dijelaskan bahwa Perseroan Terbatas (PT) memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan laporan keuangan sesuai dengan
standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh organisasi Akuntansi Profesi Indonesia; Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 22 dinyatakan "Untuk mencapai tujuannya laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Oleh karena itu laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi"; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan mempertimbangkan data yang obyektif dan terukur (data importasi dan harga pasar) untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai Nilai Pabean (sesuai Pasal 8 butir (d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/KMK.04/2010), maka nilai transaksi yang diberitahukan Pemohon Banding dengan PIB Nomor: 276494 tanggal 5 Juli 2012 sebesar CIF SGD 116,728.40 tidak dapat diyakini Terbanding sebagai Nilai Pabean; bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan Surat Nomor: PRS/005/IV/13-SR tanggal 29 April 2013 perihal: Surat Penjelasan atas Tanggapan atas Bukti Importasi Nomor: S-1239/KPU-01/BD.02/2013 tanggal 8 April 2013 atas KEP-4953/KPU.01/2012 tanggal 10 September 2012 Sengketa Pajak 19-067652012, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Bahwa pada surat tanggapan butir 1 dinyatakan "Purchase Order, Buku Hutang, Buku Penjualan tidak terlampir"; Berikut penjeIasan Pemohon Banding: bahwa Purchase Order sudah diberikan dalam bentuk Sales Contract. Pada Sales Contract terdapat tanda tangan Pemohon Banding selaku pembeli yang diperlukan supplier bahwa telah terjadi pemesanan barang yang telah disetujui bersama sesuai dengan kesepakatan perjanjian dan klausul yang tersebut pada Sales Contract. Tanpa Sales Contract ditandatangani yang berfungsi sebagai surat pesanan maka supplier tidak akan mengirimkan barang; bahwa setiap supplier mempunyai sistem yang berbeda-beda dan Pemohon Banding sebagai pembeli tidak bisa meminta supplier tersebut mengubah sistem mereka hanya untuk mengikuti kemauan Pemohon Banding. Umumnya mereka tidak mensyaratkan harus ada PO dari Pemohon Banding namun cukup dengan disepakatinya Sales Contract maka secara otomatis sudah dapat dipahami bahwa telah terjadi pemesanan barang; bahwa atas importasi ini pembayaran dilakukan dengan L/C at sight artinya dibayar langsung ketika dokumen asli P/L, Invoice, dan B/L tiba di bank sehingga atas importasinya Pemohon Banding tidak mencatatnya sebagai hutang; bahwa Buku Penjualan sudah Pemohon Banding berikan pada persidangan sebelumnya; Bahwa pada surat tanggapan butir 2 dinyatakan "Bukti korespondensi pemesanan barang dan bukti korespondensi negosiasi harga tidak dilampirkan. Berdasarkan lampiran II PMK 217/KMK.04/2010 dokumen tersebut harus dilampirkan untuk pembuktian nilai transaksi"; Berikut penjelasan Pemohon Banding: bahwa sesuai dengan penjelasan butir 1 di atas bahwa pembuktian nilai transaksi sudah dapat dibuktikan melalui Sales Contract yang telah Pemohon Banding lampirkan. Karena nilai transaksi sudah tercantum jelas pada dokumen tersebut dengan klausul-klausul yang tercantum di dalamnya; Bahwa pada surat tanggapan butir 3 dinyatakan "Tidak terdapat PO dan Bukti penerimaan barang sebagai control/pengendalian penerimaan barang (SPI)"; Berikut penjelasan Pemohon Banding:
bahwa atas PO sudah dijelaskan sesuai dengan butir 1 di atas. Atas SPI perlu Pemohon Banding jelaskan bahwa tidak ada suatu ketentuan bahwa suatu perusahaan harus menerapkan SPI. Mekanisme pencatatan barang masuk (penerimaan barang) dan keluar bagi perusahaan Pemohon Banding sudah dapat kita lihat melalui mekanisme pencatatan Kartu Stock dimana barang masuk dan keluar sudah tercatat secara jelas. Kartu Stock sudah Pemohon Banding berikan pada persidangan sebelumnya; bahwa maka jika ingin ditelusuri kapan barang masuk bisa kita lihat pada tanggal masuk barang dan jika barang keluar juga tercatat kapan barang keluar; bahwa bagian logistik/gudang menggunakan pencatatan ini dan cukup dipahami oleh mereka untuk mengecek stock dan mendata jumlah barang yang tersedia pada akhirnya; Bahwa pada surat tanggapan butir 4 dinyatakan "Invoice yang diterima tertanggal 27 Juni 2012 tetapi baru diakui dan dicatat pada Buku Besar Pembelian pada bulan 17 Juli 2012, wajarnya pembelian diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi yaitu tanggal Invoice atau Sales Contract (accrual basis); Berikut penjelasan Pemohon Banding: bahwa Sales Contract dan Invoice diterbitkan sebelum tanggal pengiriman dan Invoice asli tersebut berikut Packing List serta B/L baru Pemohon Banding terima dari bank ketika Pemohon Banding melunasi/melakukan pembayaran mengacu kepada termin syarat pembayaran yang disepakati; bahwa artinya Pemohon Banding baru menerima dokumen tersebut ketika Pemohon Banding melakukan transaksi pembayaran bukan sebelumnya. Namun demikian dikarenakan penerapan pembukuan yang Pemohon Banding lakukan mengikuti pola cash basis maka yang Pemohon Banding catat pada Buku Pembelian adalah ketika barang Pemohon Banding terima di gudang yakni tanggal 17 Juli 2012 bukan berdasarkan tanggal Sales Contract ataupun Invoice. Dan bisa dicross check silang karena sudah tercatat pada tanggal 17 Juli 2012 sesuai dengan Ledger Transaction List; bahwa hal ini dibenarkan dalam pola penerapan pencatatan pembukuan cash basis; Bahwa pada surat tanggapan butir 5 dinyatakan "Invoice diterima tertanggal 27 Juni 2012 dan dilunasi dengan mekanisme L/C tanggal 3 Juli 2012, tetapi buku besar hutang tidak dilampirkan dan pembelian baru diakui dan dicatat pada 17 Juli, 2012, hal tersebut tidak sesuai standar akuntansi keuangan sehingga informasi tersebut diragukan kehandalan (reliability) dan relevansinya; Berikut penjelasan Pemohon Banding: bahwa Invoice diterbitkan sebelum tanggal pengiriman dan Invoice asli tersebut berikut Packing List serta B/L baru Pemohon Banding terima dari bank ketika Pemohon Banding melunasi/melakukan pembayaran mengacu kepada termin syarat pembayaran yang disepakati; bahwa artinya Pemohon Banding baru menerima dokumen tersebut ketika Pemohon Banding melakukan transaksi pembayaran (mekanisme L/C) bukan sebelumnya. Dan Pemohon Banding tidak mengakui adanya hutang karena pembayaran atas shipment ini dibayar dengan trade term L/C at sight artinya pembayaran baru dilakukan ketika dokumen export supplier (Invoice, Packing List, B/L) sampai di Bank bukan berdasarkan tanggal Invoice sehingga tidak dicatat pada Buku Hutang atas pengeluaran importasi ini. Karena yang dicatat pada pembukuan Pemohon Banding adalah pada Buku Bank yakni saat ketika Pemohon Banding melakukan pembayaran tersebut yakni pada tanggal 3 Juli 2012; bahwa pembayaran yang dicatat pada pembukuan Pemohon Banding bisa dikroscek pada Buku Bank yakni saat ketika Pemohon Banding melakukan pembayaran tersebut yakni pada tanggal 3 Juli 2012 dengan rate Rp7.465,00 x USD 116,728.40 = Rp871.377.506,00. Dan pada Rekening Koran juga didebet sesuai tanggal transaksi yakni 3 Juli 2012; bahwa pencatatan tersebut mengikuti tanggal terjadinya transaksi pembayaran bukan berdasarkan tanggal Invoice karena Pemohon Banding tidak menerapkan pencatatan pembukuan accrual basis melainkan cash basis karena Pemohon Banding tidak menginginkan pencatatan pembukuan yang menimbulkan selisih kurs. Hal ini dibenarkan dalam pola penerapan pencatatan pembukuan cash;
Bahwa pada surat tanggapan butir 6 dinyatakan "Berdasarkan Pasal 66 Undangundang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, dijelaskan bahwa Perseroan terbatas memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan pelaporan keuangan sesuai dengan standard akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh organisasi akuntansi profesi Indonesia; bahwa butir 7 dinyatakan "Berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan paragraf 22 dinyatakan "untuk mencapai tujuannya laporan keuangan disusun atas dasar akrual dst...." Berikut penjelasan Pemohon Banding: bahwa Standard Akuntansi Indonesia tidak hanya mengenai 1 sistem akrual basis. Standar Akuntansi Indonesia mengenal 2 sistem: cash basis dan accrual basis. Dan cash basis adalah diperkenalkan juga untuk dapat diterapkan dalam pencatatan pembukuan pada formal pendidikan pada bidang jurusan akuntansi. Jika cash basis tidak diakui seharusnya cash basis tidak diperkenalkan dalam dunia pendidikan akuntansi di Indonesia; bahwa selain hal tersebut bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di mana ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia menyelenggarakan pembukuan; Wajib pajak yang dikecualikan dst.....; Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya; Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin dst; Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas; Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak; Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajban, modal penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terhutang; Dst.... bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 28 ayat (5) di atas bahwa wajib pajak diberikan hak untuk memilih pencatatan pembukuan yang digunakan dalam sistem pencatatan pembukuan yang diselenggarakan sepanjang sudah mengadopsi ketentuan umum dan ketetapan tata cara perpajakan tersebut; bahwa organisasi profesi akuntansi Indonesia adalah hanya sekedar Asosiasi/Organisasi Profesi Akuntan yang ada di wilayah Indonesia, sedangkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia adalah suatu departemen resmi dimana salah satunya telah mengatur mengenai perpajakan diantaranya mengeluarkan Undang-undang mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan mengijinkan wajib pajak badan di Indonesia pada pelaporan keuangannya untuk menggunakan stelsel kas sesuai Pasal 28 ayat (5) di atas (terlampir); bahwa yang menjadi wajib adalah bahwa pembukuan harus mencerminkan pencatatan atas harta, kewajiban, modal, pendapatan dan biaya. Kelima faktor tersebut sudah terdapat pada pencatatan pembukuan Pemohon Banding meskipun Pemohon Banding menggunakan sistem cash basis dan tentunya seluruh pencatatan pembukuan yang Pemohon Banding sampaikan sudah bisa dan tentunya dapat ditetapkan untuk menghitung besarnya nilai transaksi import Pemohon Banding; bahwa yang perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa besarnya nilai transaksi sudah dapat dihitung dari dokumen importasi Pemohon Banding ,berikut dengan pembuktian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan, dilengkapi dengan pencatatan pembukuan untuk bisa dicross check silang bahwa pembuktian bahwa barang yang diimpor sudah benar dicatat pada pembukuan Pemohon Banding berikut dengan biaya-biaya yang sudah terdapat pada rekening koran Bank dan juga sudah dicatat pada waktu barang masuk serta barang keluar dan ketika dijual sudah dilaporkan pada SPT Masa. Artinya semua sudah menunjukkan kesesuaian arus dokumen, arus barang dan arus uang;
Bahwa pada surat tanggapan butir 8 dinyatakan "Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan mempertimbangkan data yang obyektif dan terukur (harga pasar) untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai Nilai Pabean (sesuai padal 8 butir (d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/KMK.04/2010) maka nilai transaksi yang diberitahukan Pemohon Banding dengan PIB Nomor: 276494 tanggal 5 Juli 2012 sebesar CIF SGD 116,728.40 tidak dapat Pemohon Banding yakini sebagai Nilai Pabean"; Berikut penjelasan Pemohon Banding: bahwa berdasarkan hal-hal yang sudah Pemohon Banding jelaskan butir per butir, kiranya tanggapan Terbanding atas bukti importasi dapat ditinjau kembali karena semua data yang sudah Pemohon Banding berikan sudah cukup dan sudah Pemohon Banding berikan pada persidangan sebelumnya dan sudah bisa ditelusuri secara jelas atas pendekatan pengujian arus dokumen, arus barang dan arus uang; bahwa Majelis melakukan penelitian atas bukti-bukti yang diberikan oleh Pemohon Banding: bahwa menurut Majelis tentang pendapat Terbanding, selanjutnya nilai Pabean ditetapkan dengan metode pengulangan (fallback) menggunakan metode deduksi yang diterapkan secara fleksibel, sehingga total Nilai Pabean menjadi CIF SGD 116,728.40, hal ini tidak terbukti karena Terbanding tidak melampirkan bukti-bukti pembelian barang pembanding berupa kuitansi, price list, katalog dari tempat penjualan dimaksud; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian Majelis berkesimpulan alasan Terbanding bahwa harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 276494 tanggal 5 Juli 2012 tidak dapat diterima sebagai nilai transaksi sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai Nilai Pabean (metode I gugur), tidak dapat dijadikan sebagai alasan menggugurkan metode I dalam penetapan Nilai Pabean; bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan banding karena nilai transaksi yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB Nomor: 276494 tanggal 5 Juli 2012 sebesar CIF SGD 116,728.40 adalah nilai transaksi yang sebenarnya; bahwa Majelis melakukan pemeriksaan berdasarkan data yang ada dalam berkas banding dan keterangan yang disampaikan oleh Pemohon Banding dan Terbanding; bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokumen pendukung pabean; bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan bukti pendukung nilai transaksi berupa: Letter of Credit Nomor: 014ITSY029098 tanggal 26 Juni 2012 sebesar SGD 116,728.40; Sales Contract Nomor: KHZ/SC-2012/1900 tanggal 20 Juni 2012; Invoice Nomor: KHZ/JUN/2012/14 tanggal 27 Juni 2012; Packing List tanggal 27 Juni 2012; Bill of Lading Nomor: HDMUSGJT0450011 tanggal 28 Juni 2012; Marine Cargo Policy Nomor: 11-06-12-001311 tanggal 28 Juni 2012; PIB Nomor: 276494 tanggal 5 Juli 2012; Nota Debet Bank BCA tanggal 3 Juli 2012; Rekening Koran IDR Bank BCA Nomor Rekening: 3423666699 bulan Juli 2012; Buku Pembelian; Buku Besar Bank; Buku Besar tahun 2012; Buku Persediaan Barang; Kartu Stock; bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut: bahwa supplier KHZ Trading, menawarkan barang dengan Sales Contract Nomor: KHZ/SC-2012/1900 tanggal 20 Juni 2012, dengan perincian sebagai berikut: Jenis Barang Cordless Drill Jumlah Total Price
: One Lot of Hand Tools: Percussion Drill, Portable Planer, : 33.645 : 116,728.40
Trade of Term Date of Delivery Advising Bank Payment
: CFR Tg. Priok, Jakarta-Indonesia : Prompt Upon Receipt of L/C : CIMB Bank, Singapore : L/C at Sight
bahwa Pemohon Banding membuka Letter of Credit Nomor: 014ITSY029098 tanggal 26 Juni 2012 di Bank BCA sebesar SGD 116,728.40; bahwa tagihan atas barang pesanan Pemohon Banding disampaikan dengan Invoice Nomor: KHZ/JUN/2012/14 tanggal 27 Juni 2012 dengan Packing List tanggal 27 Juni 2012 dengan jenis barang berupa One Lot of Hand Tools: Percussion Drill, Portable Planer, Cordless Drill, Total Amount SGD 116,728.40; Shipping Terms : CFR Tanjung Priok Port, Jakarta – Indonesia Terms of Payment : Drawn Under L/C Nomor: 014ITSY029098 of BCA Dated 120626 Gross Weight : 23,600.75 Kgs bahwa barang pesanan Pemohon Banding dikirim oleh Supplier dengan Bill of Lading Nomor: HDMUSGJT0450011 tanggal 28 Juni 2012 yang menerangkan halhal sebagai berikut: Shipper Consignee Port of Loading Port of Discharge Description Gross Weight
: : : : :
KHZ Trading PT XXX Singapore Port Tanjung Priok Jakarta, Indonesia 849 Pckgs, One Lot of Hand Tools: Percussion Drill, Portable Planer,Cordless Drill : 23,600.75 Kgs
bahwa Pemohon Banding telah menutup asuransi di dalam negeri dibuktikan dengan Marine Cargo Policy Nomor: 11-06-12-001311 tanggal 28 Juni 2012 untuk Bill of Lading Nomor: HDMUSGJT0450011 tanggal 28 Juni 2012; bahwa barang impor berupa Portable Planer Model 1571 dst (13 (tiga belas) jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) sesuai dengan Bill of Lading Nomor: HDMUSGJT0450011 tanggal 28 Juni 2012 dan Invoice Nomor: KHZ/JUN/2012/14 tanggal 27 Juni 2012 serta Packing List tanggal 27 Juni 2012 telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 276494 tanggal 5 Juli 2012 dengan Nilai Pabean sebesar CIF SGD 116,728.40; bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor yang disampaikan Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor: 276494 tanggal 5 Juli 2012 adalah Portable Planer Model 1571 dst (13 (tiga belas) jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) dari KHZ Trading, dengan Nilai Pabean sebesar CIF SGD 116,728.40 telah sesuai dengan Invoice Nomor: KHZ/JUN/2012/14 tanggal 27 Juni 2012 dan Packing List tanggal 27 Juni 2012 serta Bill of Lading Nomor: HDMUSGJT0450011 tanggal 28 Juni 2012; bahwa atas barang impor dengan Letter of Credit Nomor: 014ITSY029098 tanggal 26 Juni 2012 dan Invoice Nomor: KHZ/JUN/2012/14 tanggal 27 Juni 2012 tersebut telah dibayar oleh Pemohon Banding sesuai dengan bukti nota debit Bank BCA tanggal 3 Juli 2012 sebesar Rp871.377.506,00 (SGD 116,728.40 x Rp7.465,00), serta bukti Rekening Koran a.n Pemohon Banding pada Bank BCA Nomor Rekening: 3423666699 tanggal 3 Juli 2012 sebesar Rp871.377.506,00 (SGD 116,728.40 x Rp7.465,00) dan telah dibukukan dalam pembukuan Pemohon Banding bulan Juli 2012; bahwa berdasarkan data tersebut di atas terbukti Pemohon Banding telah mengimpor Portable Planer Model 1571 dst (13 (tiga belas) jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) dari KHZ Trading, sebagaimana tercantum dalam Invoice Nomor: KHZ/JUN/2012/14 tanggal 27 Juni 2012 dan telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 276494 tanggal 5 Juli 2012 dengan Nilai Pabean sebesar CIF SGD 116,728.40; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan terbukti Pemohon Banding telah mengimpor Portable Planer Model 1571 dst (13 (tiga belas) jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) dari KHZ Trading, sebagaimana tercantum dalam Invoice Nomor: KHZ/JUN/2012/14 tanggal 27 Juni 2012 dan telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 276494 tanggal 5 Juli 2012 dengan Nilai Pabean sebesar sebesar CIF SGD 116,728.40 adalah harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar;
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung kebenaran nilai transaksi, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berpendapat bahwa harga transaksi yang tercantum dalam Invoice Nomor: KHZ/JUN/2012/14 tanggal 27 Juni 2012 adalah harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar Pemohon Banding, dan telah diberitahukan sebagai Nilai Pabean dalam PIB Nomor: 276494 tanggal 5 Juli 2012 sebesar CIF SGD 116,728.40, oleh karenanya Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan impor Portable Planer Model 1571 dst (13 (tiga belas) jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) dari KHZ Trading, sesuai dengan yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 276494 tanggal 5 Juli 2012 dengan Nilai Pabean sebesar CIF SGD 116,728.40; Mengingat
: Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, dan Peraturan perundang-undangan Perpajakan;
Memutuskan
: Menyatakan Mengabulkan Seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP4953/KPU.01/2012 tanggal 10 September 2012 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-013487/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 13 Juli 2012 atas nama XXX, NPWP: YYY, dan menetapkan Nilai Pabean atas importasi Portable Planer Model 1571 dst. (13 (tiga belas) jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal Singapore sesuai dengan yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 276494 tanggal 5 Juli 2012 sebesar CIF SGD 116,728.40;
