Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-36095/PP/M.III/99/2012 Jenis Pajak
: Gugatan
Tahun Pajak
: 2011
Pokok Sengketa
: bahwa yang menjadi sengketa dalam gugatan ini adalah, Surat Paksa Nomor: 0000217/WPJ.28/KP.0704/2011 tanggal 01 Agustus 2011 yang tidak disetujui oleh Penggugat;
Menurut Tergugat
: bahwa Penggugat menyatakan, dari kedua Pasal tersebut terlihat jelas bahwa atas hutang-hutang pajak yang tercantum Surat Paksa Nomor: 0000217/WPJ.28/KP.0704/2011 tanggal 01 Agustus 2011 sudah jatuh tempo pada tanggal 19 Agustus 2010, akan tetapi hutang-hutang tersebut sampai jatuh tempo pembayaran belum dilunasi juga oleh Penggugat, oleh sebab hutang-hutang tersebut belum dilunasi juga sampai dengan jatuh tempo pembayaran, Penggugat melakukan tindakan penagihan dengan menyampaikan Surat Paksa kepada Penggugat pada tanggal 09 Agustus 2011;
Menurut Pengugat
: bahwa Penggugat menyatakan sudah pernah mengirimkan surat kepada Tergugat untuk menunda pembayaran tunggakan tersebut di atas, karena Penggugat sedang dalam proses pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan dengan nomor tersebut di atas.
Pendapat Majelis : bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap dokumen yang terdapat di dalam berkas gugatan Penggugat serta pemeriksaan di dalam persidangan diketahui bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas diterbitkannya Surat Paksa Nomor. 0000217/WPJ.28/KP.0704/2011 tanggal 01 Agustus 2011, yang menagih tunggakan pajak sebagaimana yang tercantum dalam : 1. Surat Teguran Nomor: 0000794/WPJ.28/KP.0704/2011, tanggal 24 Juni 2011, dengan jumlah tunggakan pajak sebesar Rp.5.463.919.584,00; 2. Surat Teguran Nomor: 0000795/WPJ.28/KP.0704/2011, tanggal 24 Juni 2011, dengan jumlah tunggakan pajak sebesar Rp.14.385.677.444,00; 3. Surat Teguran Nomor: 0000796/WPJ.28/KP.0704/2011, tanggal 24 Juni 2011, dengan jumlah tunggakan pajak sebesar Rp.510.684.068,00 bahwa Tergugat menyatakan, atas hutang-hutang pajak yang tercantum Surat Paksa Nomor: 0000217/WPJ.28/KP.0704/2011 tanggal 01 Agustus 2011 sudah jatuh tempo pada tanggal 19 Agustus 2010, akan tetapi sampai jatuh tempo pembayaran belum dilunasi juga oleh Penggugat; bahwa oleh sebab hutang-hutang tersebut belum dilunasi juga sampai dengan jatuh tempo pembayaran, Penggugat melakukan tindakan penagihan dengan menyampaikan Surat Paksa kepada Penggugat pada tanggal 09 Agustus 2011; bahwa Tergugat menyatakan, Surat Paksa Nomor: 0000217/WPJ.28/KP.0704/2011 tanggal 01 Agustus 2011 diterbitkan sesuai data dan ketentuan yang berlaku; bahwa Penggugat menyatakan sudah pernah mengirimkan surat kepada Tergugat untuk menunda pembayaran tunggakan tersebut, karena Penggugat sedang dalam proses pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan; bahwa Penggugat sudah menjelaskan, sangat sulit bagi Penggugat untuk melunasi tunggakan tersebut, yakni sebesar Rp.20.360.281.096,00,
sedangkan omzet penjualan sendiri total hanya sebesar lebih kurang Rp.60 milyar dalam 1 (satu) tahun; bahwa Penggugat menyatakan, pengajuan gugatan yakni agar dikeluarkan Putusan Sela untuk menunda pelaksanaan Surat Paksa Nomor: 0000217/WPJ.28/KP.0704/2011 tanggal penetapan 01 Agustus 2011, tanggal diterima 09 Agustus 2011, sampai dikeluarkannya Keputusan atas keberatan yang diajukan Penggugat dan/atau Putusan Pengadilan Pajak atas pokok sengketa yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht), apabila Penggugat mengajukan banding; bahwa terhadap materi pokok gugatan tersebut Majelis mengemukakan halhal sebagai berikut : bahwa atas ketidaksetujuan Penggugat mengenai materi pokok sengketa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006 Nomor: 00001/207/06/326/10 tanggal 20 Juli 2010, dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor: 00001/206/06/326/10, tanggal 20 Juli 2010, yang menurut Penggugat sudah diajukan keberatan, dengan ini Majelis berpendapat bahwa atas ketidaksetujuan Penggugat terhadap penerbitan SKPKB dimaksud Majelis tidak berwenang untuk memberikan pendapat yuridis karena atas ketidaksetujuan terhadap SKPKB dimaksud Pemohon Banding telah menempuh jalur keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 25 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000; bahwa karenanya Majelis berpendapat, dalam sengketa gugatan ini Majelis tidak memeriksa dan tidak memberikan pendapat mengenai pemenuhan ketentuan formal dan materi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006 Nomor: 00001/207/06/326/10 tanggal 20 Juli 2010, dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor: 00001/206/06/326/10, tanggal 20 Juli 2010 dimaksud; bahwa terhadap Penggugat telah diterbitkan : 1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006 Nomor: 00001/207/06/326/10 tanggal 20 Juli 2010; 2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor: 00001/206/06/326/10, tanggal 20 Juli 2010; 3. Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00001/107/06/326/10, tanggal 20 Juli 2010. bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 menyatakan”Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran”. bahwa Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2000, tanggal 26 Desember 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika Dan Sekaligus Dan Pelaksanaan Surat Paksa, menyatakan,”Kepala Kantor Pelayanan Pajak melaksanakan tindakan penagihan apabila pajak yang terutang sebagaimana yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang
menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo”; bahwa Pasal 5 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2000, tanggal 26 Desember 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika Dan Sekaligus Dan Pelaksanaan Surat Paksa, menyatakan,”Tindakan pelaksanaan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diawali dengan penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis oleh Pejabat atau kuasa yang ditunjuk oleh Pejabat tersebut setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo”; bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di dalam persidangan diketahui setelah 7 (tujuh) hari atau tepatnya 310 (tiga ratus sepuluh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak terutang atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006 Nomor: 00001/207/06/326/10 tanggal 20 Juli 2010, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor: 00001/206/06/326/10, tanggal 20 Juli 2010, dan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00001/107/06/326/10, tanggal 20 Juli 2010, Penggugat tidak memenuhi kewajibannya, sehingga pada tanggal 24 Juni 2011 Tergugat menerbitkan Surat Teguran sebagai berikut : 1. Surat Teguran Nomor: 0000794/WPJ.28/KP.0704/2011, tanggal 24 Juni 2011, dengan jumlah tunggakan pajak sebesar Rp.5.463.919.584,00; 2. Surat Teguran Nomor: 0000795/WPJ.28/KP.0704/2011, tanggal 24 Juni 2011, dengan jumlah tunggakan pajak sebesar Rp.14.385.677.444,00; 3. Surat Teguran Nomor: 0000796/WPJ.28/KP.0704/2011, tanggal 24 Juni 2011, dengan jumlah tunggakan pajak sebesar Rp.510.684.068,00 bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan Tergugat menerbitkan Surat Teguran tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 juncto Pasal 5 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2000, tanggal 26 Desember 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika Dan Sekaligus Dan Pelaksanaan Surat Paksa; bahwa Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, menyatakan”Surat Paksa diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis”; bahwa Pasal 6 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2000, tanggal 26 Desember 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika Dan Sekaligus Dan Pelaksanaan Surat Paksa, menyatakan”Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran, Pejabat segera menerbitkan Surat Paksa”; bahwa berdasarkan pemeriksaan di dalam persidangan dapat diketahui setelah lewat dari 21 (dua puluh satu) hari atau tepatnya 39 (tiga puluh sembilan) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran, pada tanggal 01 Agustus 2011 Tergugat menerbitkan Surat Paksa Nomor. 0000217/WPJ.28/KP.0704/2011, yang menagih tunggakan pajak sebagaimana yang tercantum dalam :
1. Surat Teguran Nomor: 0000794/WPJ.28/KP.0704/2011, tanggal 24 Juni 2011, dengan jumlah tunggakan pajak sebesar Rp.5.463.919.584,00; 2. Surat Teguran Nomor: 0000795/WPJ.28/KP.0704/2011, tanggal 24 Juni 2011, dengan jumlah tunggakan pajak sebesar Rp.14.385.677.444,00; 3. Surat Teguran Nomor: 0000796/WPJ.28/KP.0704/2011, tanggal 24 Juni 2011, dengan jumlah tunggakan pajak sebesar Rp.510.684.068,00; bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan Tergugat menerbitkan Surat Paksa Nomor. 0000217/WPJ.28/KP.0704/2011 tanggal 01 Agustus 2011, sudah sesuai dengan prosedur dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 juncto Pasal 6 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2000, tanggal 26 Desember 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika Dan Sekaligus Dan Pelaksanaan Surat Paksa; bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, menyatakan, ”Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak”; bahwa Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, menyatakan, ” Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa”; bahwa Pasal 10 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, menyatakan, ” Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada : a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a”; bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa, tanggal 09 Agustus 2011, dapat diketahui Surat Paksa telah diberitahukan oleh Jurusita Pajak dan salinan Surat Paksa diserahkan kepada Penanggung Pajak, yang dalam hal ini penyerahan salinan Surat Paksa dilakukan kepada pegawai Penggugat yakni Sdr. Budiono; berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan pemberitahuan dan penyerahan salinan Surat Paksa Nomor. 0000217/WPJ.28/KP.0704/2011 tanggal 01 Agustus 2011, sudah sesuai dengan prosedur dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000; bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan dan kesimpulan-kesimpulan tersebut di atas, Majelis berpendapat penerbitan
Surat Paksa Nomor. 0000217/WPJ.28/KP.0704/2011 tanggal 01 Agustus 2011, oleh Tergugat yang telah didahului dengan penerbitan Surat Teguran terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006 Nomor: 00001/207/06/326/10 tanggal 20 Juli 2010, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor: 00001/206/06/326/10, tanggal 20 Juli 2010, dan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00001/107/06/326/10, tanggal 20 Juli 2010, dan hal tersebut sudah memenuhi prosedur dan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku; bahwa dalam persidangan Penggugat memohon kepada Majelis untuk menerbitkan Putusan Sela sehubungan dengan adanya Surat Paksa Nomor. 0000217/WPJ.28/KP.0704/2011 tanggal 01 Agustus 2011; bahwa Pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan,”Penggugat dapat mengajukan permohonan agar tindak lanjut pelaksanaan penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditunda selama pemeriksaan Sengketa Pajak sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan Pajak”; bahwa Pasal 43 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan,”Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika pelaksanaan penagihan Pajak yang digugat itu dilaksanakan”; bahwa Penggugat tidak dapat memberikan bukti-bukti yang dapat meyakinkan Majelis bahwa Penggugat dalam keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan jika Surat Paksa Nomor. 0000217/WPJ.28/KP.0704/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tersebut dilaksanakan; bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan untuk menolak permohonan Penggugat. Memperhatikan
:
bahwa berdasarkan Surat Gugatan, Surat Tanggapan Tergugat, Surat Bantahan, hasil penilaian serta pembuktian di dalam persidangan.
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. 2. Ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini
Memutuskan
.
: Menyatakan menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotabumi Nomor: 0000217/WPJ.28/KP.0704/2011 tanggal 01 Agustus 2011.
