Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.28305/PP/M.XV/99/2011
Jenis Pajak
: Gugatan
Tahun Pajak
: 2009
Pokok Sengketa
: bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas data dan keterangan yang terdapat dalam berkas gugatan dapat diketahui bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara gugatan ini adalah penerbitan Keputusan Tergugat Nomor : KEP-00022/ PPH-25/WPJ.20/KP.0703/2009 tanggal 17 Juli 2009 tentang Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Pajak Juli sampai dengan Desember 2009 sebesar Rp.267.396.742,00 yang menurut Penggugat tidak memenuhi persyaratan formal sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-10/PJ/2009 tanggal 11 Februari 2009.
Menurut Tergugat : bahwa Tergugat menerbitkan Surat Nomor : S-541/WPJ.20/KP.0709/2009 tanggal 22 Juni 2009 perihal permintaan kelengkapan data dalam rangka permohonan pengurangan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Pajak Juli sampai dengan Desember 2009 yang diajukan oleh Penggugat, ditujukan ke PT. XXX selaku Head Office dimana Penggugat bernaung, PT. XXX selaku yang mewakili Penggugat melalui Surat Nomor : TAX/033/HO/AAL/VI/2009 tanggal 26 Juni 2009 menyampaikan kelengkapan data sesuai permintaan dan diterima oleh Tergugat dengan LPAD Nomor : PEM:002341\007\jun\2009 tanggal 29 Juni 2009, dan dengan demikian permohonan Tergugat terhitung sejak tanggal 29 Juni 2009 dinyatakan lengkap. Menurut Penggugat : bahwa Penggugat berpendapat Surat Permohonan Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Nomor : TAX/163/B/SKP/VI/2009 tanggal 08 Juni 2009 dibuat sesuai dengan format Lampiran I dan Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-10/PJ/2009 dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 11 Juni 2009 dengan Bukti Penerimaan Surat Nomor : PEM : 002075/007/jun/ 2009 tanggal 11 Juni 2009, dan mengenai materi sengketa Penggugat berpendapat, bahwa besarnya Pajak Penghasilan yang akan terutang untuk tahun 2009 adalah sebesar -100% dibanding Pajak Penghasilan terutang tahun 2008 yang menjadi dasar penghitungan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 masa Januari sampai dengan Juni 2009, hal ini telah sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) PER-10/PJ./2009 tanggal 11 Februari 2009. Pendapat Majelis : bahwa Pasal 31 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak berbunyi : Ayat (1) Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak. Ayat (2) Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat (3) Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. bahwa Pasal 23 ayat (2) KUP menyebutkan : Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap : a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang.
b. c.
d.
keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.
bahwa objek gugatan adalah keputusan Tergugat Nomor : KEP-00022/PPH25/WPJ.20/KP.0703/2009 tanggal 17 Juli 2009 tentang Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Pajak Juli sampai dengan Desember 2009. bahwa Majelis berpendapat bahwa keputusan Tergugat Nomor : KEP00022/PPH25/WPJ.20/KP.0703/2009 tanggal 17 Juli 2009 adalah keputusan yang dapat diajukan gugatan karena : o Keputusan Nomor : KEP-00022/PPH-25/WPJ.20/KP.0703/2009 tanggal 17 Juli 2009 adalah keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, o bahwa dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 terdapat 2 (dua) kata pelaksanaan yaitu pada Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah pelaksanaan Surat Paksa dan pada Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah pelaksanaan keputusan perpajakan. o bahwa pengertian pelaksanaan Pasal 2 ayat (2) huruf a maupun huruf b haruslah ditafsirkan dengan satu arti. Dengan demikian pelaksanaan surat paksa objek gugatannya adalah surat paksa itu sendiri dan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan objek gugatannya adalah keputusan itu sendiri yaitu Keputusan Tergugat Nomor : KEP00022/PPH-25/WPJ.20/KP.0703/2009 tanggal 17 Juli 2009. o bahwa Keputusan Tergugat Nomor : KEP-00022/PPH-25/WPJ.20/ KP.0703/2009 tanggal 17 Juli 2009 adalah bukan merupakan keputusan yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 KUP. bahwa dari pemeriksaan berkas gugatan diketahui Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KEP-00022/PPH-25/WPJ.20/KP.0703/2009 tentang Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Pajak Juli sampai dengan Desember 2009 pada tanggal 17 Juli 2009, sedangkan permohonan pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Penggugat diterima Terbanding pada tanggal 11 Juni 2009 dengan bukti LPAD Nomor : PEM:002075\ 007\jun\2009 tanggal 11 Juni 2009. bahwa pada tanggal 22 Juni 2009 Tergugat menerbitkan surat Nomor : S-541/ WPJ.20/KP.0709/2009 perihal permintaan kelengkapan data dalam rangka permohonan pengurangan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Pajak Juli sampai dengan Desember 2009 yang diajukan oleh Penggugat, ditujukan ke PT. XXX selaku Head Office dimana Penggugat bernaung. bahwa PT. XXX selaku yang mewakili Penggugat melalui surat Nomor : TAX/033/HO/AAL/VI/2009 tanggal 26 Juni 2009 menyampaikan kelengkapan data sesuai permintaan dan diterima oleh Tergugat dengan LPAD Nomor : PEM:002341\007\jun\2009 tanggal 29 Juni 2009, dan dengan demikian permohonan Penggugat terhitung sejak tanggal 29 Juni 2009 dinyatakan lengkap.
bahwa Tergugat melakukan evaluasi permohonan Penggugat tentang besarnya Pajak Penghasilan yang akan terutang tahun 2009 dan perbandingannya dengan Pajak Penghasilan yang terutang yang menjadi dasar perhitungan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 2009. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, Tergugat menerbitkan surat Keputusan Tergugat Nomor : KEP-00022/PPH-25/WPJ.20/KP.0703/2009 tanggal 17 Juli 2009 tentang Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Pajak Juli sampai dengan Desember 2009, yang menetapkan bahwa menolak seluruhnya permohonan Penggugat untuk mengurangkan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Pajak Juli sampai dengan Desember 2009 yang semula sebesar Rp.267.396.742,00 menjadi NIHIL, dan dengan demikian surat keputusan ini telah memenuhi jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja untuk menerbitkan keputusan yang dihitung sejak surat permohonan Penggugat dinyatakan lengkap yaitu tanggal 29 Juni 2009. bahwa menurut Penggugat, dalam butir 2 Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-33/PJ/2009 tanggal 23 Maret 2009 diatur bahwa : “ Petugas TPT menerima surat permohonan kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas TPT mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). BPS akan diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD akan digabungkan dengan surat permohonan beserta kelengkapannya. Petugas TPT kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Account Representative (AR)”. bahwa surat permohonan pengurangan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Nomor : TAX/163/B/SKP/VI/2009 tanggal 08 Juni 2009 dibuat sesuai dengan format Lampiran I dan Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-10/PJ/2009 dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 11 Juni 2009 dengan Bukti Penerimaan Surat Nomor : PEM:002075/007/jun/2009 tanggal 11 Juni 2009. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka surat permohonan pengurangan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Nomor : TAX/163/B/SKP/VI/2009 tanggal 08 Juni 2009 telah lengkap secara formal pada tanggal 11 Juni 2009, karena telah diterima oleh Tergugat dengan diterbitkannya Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor : PEM:002075/007/jun/ 2009, karena jika persyaratannya belum lengkap maka sesuai butir 2 Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-33/PJ/2009 tanggal 23 Maret 2009 tidak akan dibuatkan BPS dan LPAD oleh Kantor Pelayanan Pajak. bahwa dengan demikian secara formal, pengajuan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formal sesuai ketentuan diatur PER-10/PJ./2009 pada tanggal 11 Juni 2009 bukan tanggal 29 Juni 2009 seperti yang disampaikan oleh Tergugat dalam Surat Tanggapannya. bahwa permintaan data tambahan yang diajukan oleh Tergugat melalui surat Nomor : S-541/WPJ.20/KP.0709/2009 menurut Penggugat merupakan permintaan tambahan (yang tidak diatur dalam PER-10/PJ./2009) dalam rangka mendapatkan keyakinan kondisi Wajib Pajak (Penggugat) di tahun 2009 yang telah disampaikan Penggugat dalam surat permohonan pengurangan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Nomor : FIN TAX/163/B/ SKP/VI/2009, sehingga tidak bisa dijadikan dasar lengkap atau tidaknya surat permohonan yang diajukan Penggugat.
bahwa dengan telah lengkapnya permohonan pengurangan besarnya Penghasilan Pasal 25 masa Juli sampai dengan Desember 2009 pada tanggal 11 Juni 2009, maka sesuai Pasal 6 ayat (4) Tergugat harus menerbitkan surat keputusan tentang besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Pajak Juli sampai dengan Desember 2009 paling lambat tanggal 1 Juli 2009 (15 hari kerja sejak tanggal 11 Juni 2009 tanggal pengajuan diterima lengkap). bahwa karena sampai dengan tanggal 1 Juli 2009 belum diterbitkan surat keputusan, maka sesuai Pasal 6 ayat (6) PER-10/PJ/2009 tanggal 11 Februari 2009 permohonan yang Penggugat ajukan dianggap dikabulkan, dan Tergugat harus menerbitkan keputusan sesuai permohonan Penggugat paling lambat tanggal 3 Juli 2009 (3 hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir). bahwa sampai dengan tanggal 3 Juli 2009, Tergugat belum menerbitkan keputusan, dan Keputusan Tergugat Nomor : KEP-00022/PPH-25/WPJ.20/ KP.0703/2009 baru diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 17 Juli 2009, dengan demikian penerbitan Keputusan Tergugat Nomor : KEP-00022/PPH25/ WPJ.20/KP.0703/2009 tanggal 17 Juli 2009 Tentang Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Pajak Juli sampai dengan Desember 2009 Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formal sesuai PER-10/PJ/2009 tanggal 11 Februari 2009, dengan demikian sesuai Pasal 6 ayat (6) PER-10/PJ./2009 permohonan pengurangan yang Penggugat ajukan harus dikabulkan. bahwa dari pemeriksaan Majelis terhadap Bukti Penerimaan Surat Nomor: PEM:002075\007\Jun\2009 diketahui bahwa Permohonan Pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Pajak Juli sampai dengan Desember 2009 atas nama Penggugat diterima Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Timur pada tanggal 11 Juni 2009, sehingga sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) PER-10/PJ/2009 tanggal 11 Februari 2009. bahwa Surat Permohonan Pengurangan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Penggugat Nomor : TAX/163/B/SKP/VI/2009 tanggal 08 Juni 2009 dibuat dengan format Lampiran I dan Lampiran III PER-10/PJ/2009, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) PER-10/PJ/2009 tanggal 11 Februari 2009. bahwa Tergugat telah menerbitkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor : PEM:002075/007/jun/2009, yang berarti permohonan Penggugat telah lengkap karena jika persyaratannya belum lengkap maka sesuai butir 2 Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-33/PJ/2009 tanggal 23 Maret 2009 tidak akan dibuatkan BPS dan LPAD oleh Kantor Pelayanan Pajak. bahwa Tergugat pada tangga1 22 Juni 2009 menerbitkan surat Nomor : S-541/WPJ.20/KP.0709/2009 perihal permintaan kelengkapan data dalam rangka permohonan pengurangan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 masa pajak Juli sampai dengan Desember 2009 yang diajukan oleh Penggugat, surat tersebut ditujukan ke PT. XXX selaku Head Office dimana Penggugat bernaung dan telah dipenuhi melalui surat Nomor : TAX/033/HO/ AAL/VI/2009 tanggal 26 Juni 2009 dengan LPAD Nomor : PEM:002341\ 007\jun\2009 tanggal 29 Juni 2009. bahwa tanggal pemasukan kelengkapan data tanggal 29 Juni 2009 tersebut dijadikan dasar oleh Tergugat untuk menghitung jangka 15 (lima belas) hari kerja jangka waktu penyelesaian sejak permohonan dinyatakan lengkap. bahwa data yang diminta Tergugat berupa lampiran 2 PER-10/PJ/2009 yang dikirimkan ke Perusahaan Astra Agro Lestari atas nama 23 anak perusahaan dan Tergugat melakukan evaluasi permohonan Penggugat tentang besarnya
PPh yang akan terutang tahun 2009 dan perbandingannya dengan PPh yang terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya PPh pasal 25 masa pajak Januari sampai dengan Juni 2009 berdasarkan data tersebut. bahwa menurut Majelis seharusnya permintaan kelengkapan data tersebut disampaikan langsung kepada Penggugat karena permohonan diajukan oleh Penggugat, bukan kepada PT. XXX karena Penggugat dan PT Astra Agro Lestari Tbk walaupun satu grup tapi merupakan entitas yang berbeda dan berdiri sendiri. bahwa menurut Majelis data yang diminta tersebut berupa lampiran 2 bukan merupakan persyaratan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam PER-10/ PJ/2009 tanggal 11 Februari 2009 sehingga seharusnya jangka waktu penyelesaian tetap dihitung 15 (lima belas) hari sejak tanggal 11 Juni 2009 yakni sejak saat permohonan dianggap lengkap diterima Tergugat. bahwa jika dihitung sejak Permohonan Pengurangan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Juli sampai dengan Desember 2009 yakni tanggal 11 Juni 2009 sampai dengan tanggal diterbitkannya keputusan Nomor : KEP-00022/ PPH-25/WPJ.20/KP.0703/2009 tanggal 17 Juli 2009, maka penerbitannya telah melampaui jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) PER-10/PJ/2009. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (5) PER-10/PJ/2009 tanggal 11 Februari 2009 maka permohonan Penggugat harus dikabulkan. bahwa dari Permohonan Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Juli sampai dengan Desember 2009 diketahui Penggugat mengajukan permohonan untuk membayar Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Pajak Juli sampai dengan Desember 2009 sebesar Nihil. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat penerbitan Keputusan Nomor : KEP-00022/PPH-25/WPJ.20/KP.0703/2009 tanggal 17 Juli 2009 tentang Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Tahun 2009 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam PER-10/PJ/2009 tanggal 11 Februari 2009 sehingga harus dibatalkan dan permohonan Penggugat atas pembayaran besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Juli sampai dengan Desember 2009 dikabulkan dengan besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Juli sampai dengan Desember 2009 sebesar Nihil. Menimbang
:
bahwa sesuai dengan Pasal 80 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang mengatur bahwa Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa “membatalkan”;
Memperhatikan
:
Surat Gugatan, Surat Tanggapan Tergugat, Surat Bantahan Penggugat, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam sidang.
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2000, 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.
Memutuskan
:
Membatalkan Keputusan Tergugat Nomor : KEP-00022/PPH-25/WPJ.20/ KP.0703/2009 tanggal 17 Juli 2009 tentang Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Juli sampai dengan Desember 2009 dan menetapkan perhitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Juli sampai dengan Desember 2009 menjadi Nihil.
