Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.80435/PP/M.XIIA/12/2017 : PPh Pasal23
Tahun Pajak
: 2009
Pokok Sengketa
: bahwa nilai sengketa terbukti dalam sengketa banding ini adalah Koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 berupa Sewa dan Penghasilan Lain sebesar Rp(557.260.444,00) yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
JA
K
Jenis Pajak
PA
Menurut Terbanding : bahwa terhadap subsidi ongkos angkut TBS sebesar Rp96.635.455,00 karena Pemohon Banding tidak memberikan dokumen pendukung dan tidak dapat membuktikan bahwa biaya tersebut tidak termasuk objek Pajak Penghasilan Pasal 23 maka Terbanding meyakini bahwa subsidi ongkos angkut tersebut merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23; : bahwa biaya angkut tersebut bukan merupakan transaksi yang termasuk sebagai objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 ayat 1 c.1 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 tahun 1983 yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 yaitu perihal sewa atau penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, atau pun sebagai transaksi yang termasuk dalam daftar positif (positive list) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 244/PMK.03/2008 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) huruf C angka 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 tahun 1983 yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008;
Menurut Majelis
: bahwa Terbanding menetapkan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 berupa sewa atau penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta sebesar Rp818.551.831,00 sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang terdiri dari:
NG AD
ILA
N
Menurut Pemohon
a. Ongkos angkut TBS sebesar Rp810.151.831,00
bahwa berdasarkan General Ledger, dokumen pendukung seperti invoice, faktur pajak, bukti pembayaran dan Surat Perjanjian Pengangkutan Tandan Buah Segar Nomor: 001/RAP-KUD/TBS/2009 antara Pemohon Banding dengan KUD AAA diketahui terdapat pembayaran ongkos angkut TBS dengan menggunakan truk yang dibayarkan secara bulanan dengan perincian sebagai berikut : Uraian Ongkos angkut TBS kpd KUD AAA Desember 2008 Ongkos angkut TBS kpd KUD AAA Desember 2008 Subsidi ongkos angkut TBS Januari 2009 Sewa angkutan/truk KUD AAA
PE
Nomor Akun 10.211.000.000 10.210.000.000 12.810.000.000 30.300.010.044 Jumlah
Nilai (Rp) 568.952.676,00 112.623.000,00 96.635.455,00 31.940.700,00 810.151.831,00
IAT
bahwa terhadap subsidi ongkos angkut TBS sebesar Rp96.635.455,00 karena Pemohon Banding tidak memberikan dokumen pendukung dan tidak dapat membuktikan bahwa biaya tersebut tidak termasuk objek Pajak Penghasilan Pasal 23 maka Terbanding meyakini bahwa subsidi ongkos angkut tersebut merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23;
AR
bahwa terhadap biaya sewa angkutan/truk kepada KUD AAA senilai Rp31.940.700,00 (Akun Nomor: 30.300.010.044) baik Terbanding dan Pemohon Banding sama-sama setuju bahwa biaya tersebut merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 berupa sewa atau penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta sehingga Terbanding berpendapat tidak terdapat sengketa atas biaya tersebut; b. Ongkos angkut Solar sebesar Rp8.400.000,00
ET
bahwa terdapat pembayaran jasa angkut solar sebesar Rp8.400.000,00 menggunakan truk pengangkut BBM kepada PT. Sukses Bangun Persada yang pada dasarnya termasuk dalam kategori sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 berupa sewa atau penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang ditetapkan oleh Terbanding dengan alasan sebagai berikut:
KR
bahwa biaya Transport kendaraan pihak ke-3 merupakan biaya pengangkutan TBS/Solar maupun pupuk yang dibayarkan kepada pihak pemberi jasa angkutan dari lokasi ke tempat yang sudah disepakati dan ongkos angkutnya dihitung berdasarkan volume/berat yang diangkut; bahwa sesuai Pasal 1548 KUH Perdata (Lex Generalis) sewa didefinisikan: suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak lainnya berupa kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi pembayarannya; maka esensi sewa adalah : · Hak milik tidak berpindah · Penguasaan atas barang yang disewa ada di tangan penyewa · Penyewa bebas memanfaatkan atau menikmati barang yang disewa;
SE
-
bahwa armada pengangkutan tersebut digunakan tidak didasarkan oleh jangka waktu tertentu (seperti harian, mingguan, bulanan);
bahwa hak atas penguasaan armada pengangkutan tersebut tetap berada pada pihak transportir (tidak berpindah tangan dari pemilik ke Pemohon Banding);
JA
K
bahwa biaya angkut tersebut bukan merupakan transaksi yang termasuk sebagai objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 ayat 1 c.1 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 tahun 1983 yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 yaitu perihal sewa atau penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, atau pun sebagai transaksi yang termasuk dalam daftar positif (positive list) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 244/PMK.03/2008 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) huruf C angka 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 tahun 1983 yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008;
PA
bahwa atas pembayaran Pemohon Banding kepada KUD AAA yang dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 karena merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu sewa angkutan truk untuk mengangkut material sedangkan untuk mengangkut TBS, Solar dan Pupuk Pemohon Banding tidak menyewa truk tetapi menggunakan kendaraan pihak ke-3 termasuk juga truk KUD AAA dengan membayar ongkos angkut yang dihitung berdasarkan volume/berat yang diangkut;
-
ILA
N
bahwa pembayaran Pemohon Banding lakukan secara bulanan kepada KUD tersebut karena mempertimbangkan keefektifan dan keefesienan dalam transaksi ini sehingga tidak dilakukan pembayaran per angkutan atau per hari, pembayaran secara bulanan berdasarkan rekapan dari beberapa ongkos angkut yang ditentukan dengan total TBS atau barang yang diangkut dikalikan dengan tarif per kilogram (kg); bahwa atas subsidi ongkos angkut yang dijadikan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 menyebabkan terjadinya dobel koreksi
NG AD
bahwa objek Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut Terbanding atas subsidi ongkos angkut diambil fiskus dari AKUN 12.810.000.(akun piutang Plasma) sisi kredit yang mana sebetulnya koreksi tersebut sudah tercakup dalam koreksi objek Pajak Penghasilan Pasal 23 atas ongkos angkutnya sendiri yang diambil dari akun Bank BRI sisi kredit yang jika diilustrasikan dengan jurnal maka dapat dijelaskan sebagai berikut : bahwa pencatatan saat pembayaran ongkos angkut TBS (contoh:jumlah pembayaran Ongkos angkut untuk TBS Plasma sebesar Rp.500 juta dengan asumsi harga ongkos angkut Rp.200/kg TBS, maka berat TBS adalah sebanyak 2.5 juta kg); bahwa jurnalnya adalah : Piutang Plasma Bank BRI
500.000.000
500.000.000
PE
bahwa sesuai kesepakatan dengan Pembeli TBS, bahwa Pemohon Banding akan menerima subsidi ongkos angkut dari Pembeli sebesar Rp 30/kg TBS, maka saat Plasma menerima subsidi tersebut; bahwa jurnalnya adalah (Rp.30 x 2.5 juta kg = Rp.75.000.000)
IAT
Piutang PT BBB Piutang Plasma (subsidi ongkos angkut)
75.000.000 75.000.000
bahwa dengan melihat ilustrasi di atas, bahwa Terbanding menentukan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan mengambil akun BANK sisi kredit Rp 500.000.000,00 lalu ditambah akun piutang plasma sisi kredit (subsidi ongkos angkut) Rp.75.000.000,00 maka sangat jelas terdapat dobel koreksi dalam menetapkan objek Pajak Penghasilan Pasal 23;
AR
bahwa berdasarkan uraian dari Terbanding dan Pemohon Banding tersebut di atas, Majelis berkesimpulan sengketa banding ini adalah apakah pembayaran ongkos angkut TBS, ongkos angkut solar dan Subsidi ongkos angkut TBS merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta untuk Masa/Tahun Pajak 2009;
ET
bahwa berdasarkan penelitian Majelis sampai dengan sebelum tanggal 1 Januari 2009 ketentuan terakhir yang mengatur pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta adalah sebagai berikut:
SE
KR
Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan : c. sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas : 1) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. (2) Besarnya perkiraan penghasilan neto dan jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-70/PJ/2007 tentang Jenis Jasa Lain Dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
JA
K
Pasal 1 (1) Atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta serta imbalan jasa yang dibayarkan oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan,bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya atau oleh orang pribadi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap dipotong Pajak Penghasilan sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto oleh pihak yang wajib membayar. Pasal 3 Besarnya Perkiraan Penghasilan Neto atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
PA
Pasal 5 (1) Perkiraan Penghasilan Neto adalah sebesar persentase sebagaimana tercantum dalam lampiran I atau lampiran II kolom (3) dikalikan dengan nilai sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta atau nilai imbalan jasa, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
N
Lampiran I Perkiraan Penghasilan Neto Atas Sewa Dan Penghasilan Lain Sehubungan Dengan Penggunaan Harta JENIS PENGHASILAN
PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
(1)
(2)
(3)
1.
Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis.
ILA
No
10% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
PE
NG AD
Lampiran III Yang Dimaksud Dengan Sewa Dan Penghasilan Lain Sehubungan Dengan Penggunaan Harta, Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Penunjang Di Bidang Penambangan Migas, Jasa Penambangan Dan Jasa Penunjang Di Bidang Penambangan Selain Migas, Jasa Penunjang Di Bidang Penerbangan Dan Bandar Udara, Jasa Maklon,Serta Jasa Penyelenggara Kegiatan 1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat adalah : a. Sewa kendaraan angkutan umum berupa bus, minibus, taksi yang disewa atau dicarter untuk jangka waktu tertentu yaitu secara harian, mingguan maupun bulanan, berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau tidak tertulis antara pemilik kendaraan angkutan umum dengan Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23; b. Sewa kendaraan milik perusahaan persewaan mobil, perusahaan bus wisata yang bukan merupakan kendaraan angkutan umum yang disewa atau dicarter untuk jangka waktu tertentu yaitu secara harian, mingguan maupun bulanan, berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau tidak tertulis kepada Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23; c. Sewa kendaraan berupa milik perusahaan yang disewa atau dicarter untuk jangka waktu tertentu yaitu secara harian, mingguan maupun bulanan, berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau tidak tertulis kepada Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23; Perjanjian tertulis maupun tidak tertulis adalah kesepakatan untuk mengikatkan diri pada satu atau lebih pihak lain yang dituangkan secara tertulis maupun lisan.
AR
IAT
bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Majelis berpendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 juncto Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-70/PJ/2007 maka sejak tanggal 9 April 2007 sampai dengan sebelum tanggal 1 Januari 2009 yang menjadi objek Pajak Penghasilan Pasal 23 atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat adalah sewa dan penghasilan lain untuk jangka waktu tertentu yaitu secara harian, mingguan maupun bulanan berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis;
ET
bahwa namun demikian Majelis berpendapat mulai tanggal 1 Januari 2009 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 meskipun tidak ada ketentuan yang mencabut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per70/PJ/2007 akan tetapi dengan diubahnya bunyi Pasal 23 Ayat (2) maka Peraturan Direktur Jenderal Pajak a quo menjadi tidak mempunyai kewenangan pendelegasian lagi dari Undang-undang sehingga tidak dapat dilaksanakan oleh karenanya ketentuan terakhir yang mengatur pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta adalah sebagai berikut:
SE
KR
Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan: c. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas: 1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan 2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
K
(1) Imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
PA
JA
bahwa sebelumnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 mendelegasikan kepada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-70/PJ/2007 untuk mengatur lebih lanjut ketentuan Pasal 23 Ayat (1) Huruf c baik angka 1 dan angka 2 namun Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 hanya mendelegasikan kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.03/2008 untuk mengatur lebih lanjut ketentuan Pasal 23 Ayat (1) Huruf c angka 2 saja sehingga Majelis berpendapat tidak ada lagi ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai apa yang dimaksud dengan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta oleh karenanya Majelis berkesimpulan menggunakan pengertian sesuai ketentuan yang bersifat general/umum; bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c baik angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dengan nama dan dalam bentuk apa pun dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto;
ILA
N
bahwa berdasar pemeriksaan Majelis terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Banding berupa General Ledger, invoice, faktur pajak, bukti pembayaran dan Surat Perjanjian Kerjasama maka pembayaran ongkos angkut TBS dan Solar tidak memenuhi kriteria transaksi sewa sehubungan dengan penggunaan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1548 KUH Perdata namun memenuhi kriteria penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dengan demikian Pemohon Banding wajib memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto;
NG AD
bahwa dari Ongkos angkut TBS sebesar Rp810.151.831,00 terdapat subsidi ongkos angkut TBS sebesar Rp96.635.455,00 yang ditetapkan oleh Terbanding sebagai DPP PPh Pasal 23 karena tidak adanya bukti pendukung, berdasar pemeriksaan Majelis terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Banding berupa Bank Voucher, Debet Nota, General Ledger terbukti merupakan transaksi utang piutang subsidi ongkos angkut dari Pembeli TBS yang kemudian didistribusikan kepada Plasma sehingga bukan merupakan pembayaran kepada pemilik kendaraan sehingga Majelis berpendapat subsidi ongkos angkut TBS sebesar Rp96.635.455,00 bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23; bahwa dengan demikian berdasarkan pendapat Majelis tersebut di atas Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 berupa Sewa dan Penghasilan Lain sebesar Rp(557.260.444,00) sehingga Majelis mempertahankan koreksi Terbanding sebesar Rp(653.895.899,00) dan membatalkan koreksi Terbanding sebesar Rp96.635.455,00 : bahwa dalam sengketa Banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;
Menimbang
: bahwa dalam sengketa Banding ini terdapat sengketa mengenai kredit pajak;
Menimbang
: bahwa dalam sengketa Banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
Menimbang
: bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Majelis atas pokok sengketa adalah sebagai berikut
IAT
PE
Menimbang
No.
Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta Jumlah
AR
1.
Uraian Sengketa
KR
Uraian
Dasar Pengenaan Pajak PPh terutang Kredit Pajak PPh yang kurang (lebih) bayar Sanksi administrasi Bunga pasal 13 ayat (2) KUP Jumlah PPh Yang Masih Harus dibayar
SE
Dipertahankan Majelis (653.895.899,00)
Tidak dapat Dipertahankan Majelis 96.635.455,00
(557.260.444,00)
(653.895.899,00)
96.635.455,00
: bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari 2009 Pemohon Banding sebagai berikut:
ET
Menimbang
Nilai Sengketa (Rp) (557.260.444,00)
Rp 1.375.812.275,00 33.540.846,00 10.903.471,00 22.637.375,00
Rp 818.551.831,00 16.371.037,00 16.371.037,00
Rp 721.916.376,00 14.438.327,00 14.438.327,00
Koreksi Tidak Dipertahankan Rp 96.635.455,00 1.932.710,00 1.932.710,00
10.865.940,00 33.503.315,00
7.858.098,00 24.229.135,00
6.930.397,00 21.368.724,00
927.701,00 2.860.411,00
Pemohon Banding
Terbanding
Majelis
Mengingat
: Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan peraturan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini;
Memutuskan
: Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor:
Dasar Pengenaan Pajak PPh terutang Kredit Pajak PPh yang kurang (lebih) bayar Sanksi administrasi Bunga pasal 13 ayat (2) KUP Jumlah PPh Yang Masih Harus dibayar
JA
Rp 721.916.376,00 14.438.327,00 14.438.327,00
PA
Uraian
K
KEP-107/WPJ.13/2014 tanggal 25 Februari 2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari 2009 Nomor: 00001/203/09/706/13 tanggal 4 Maret 2013, atas nama : XXX, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari 2009 Pemohon Banding sebagai berikut:
6.930.397,00 21.368.724,00
ILA
N
Demikian diputus di Jakarta pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 berdasarkan musyawarah Majelis XIIA Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: Pen.01081/PP/PM/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014; dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut: Drs. R. Arief Boediman, SH., MM., MH. Johantiono, SH. Drs. Djoko Joewono Hariadi, MSi Arif Wijono
sebagai Hakim Ketua, sebagai Hakim Anggota, sebagai Hakim Anggota, sebagai Panitera Pengganti,
Johantiono, S.H. Drs. Djoko Joewono Hariadi, MSi Agus Purwoko, Ak., M.M., C.A. Arif Wijono
NG AD
Putusan Nomor : PUT.80435/PP/M.XIIA/12/2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut: sebagai Hakim Ketua, sebagai Hakim Anggota, sebagai Hakim Anggota, sebagai Panitera Pengganti,
SE
KR
ET
AR
IAT
PE
dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pemohon Banding dan tidak dihadiri Terbanding;
